Jokowi Masih Tunggu Penonaktifan Dirinya sebagai Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu penonaktifan dirinya sebagai gubernur dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka pencalonan dirinya sebagai presiden.
Jokowi mengatakan, posisi dirinya menjadi gubernur non-aktif kemungkinan baru berlaku pada 1 Juni mendatang.
"Untuk pecapresan (izin) sudah keluar dari Bapak Presiden, untuk yang non-aktifnya, masih nunggu," kata Jokowi usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Ex. IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014).

Nyapres, Jokowi Klaim Tetap Fokus Sebagai Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dirinya tak lagi berkonsentrasi penuh saat menjalani tugasnya sebagai gubernur usai mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Jokowi menjamin dirinya masih menunaikan tugasnya seperti biasa sebagai gubernur.
"Sekarang pukul berapa? Nyatanya saya masih hadir saat upacara, kan?" kata Jokowi usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan eks IRTI Monas, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2014.

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Jokowi Tekankan Pendidikan Paling Utama

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menekankan jika kebangkitan khususnya di Jakarta bisa dicapai dengan pendidikan sedari awal. Hal itu dia katakan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei ini.
Menurutnya, pendidikan merupakan dasar dalam membangun karakter manusia. Bagaimanapun kekayaan alam yang berlimpah, tidak bisa membangun suatu bangsa menjadi lebih maju jika pendidikan tidak ada.

Golkar Segera Pecat Kader Yang Dukung JK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya akan menjatuhkan sanksi pada pengurus yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Menurut dia, pengurus Golkar harus tunduk pada keputusan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Dalam organisasi itu ada aturan dan semua harus tunduk," kata Mahyudin saat dihubungi, Selasa (20/5/2014).

Media Sosial Lebih Merespons Deklarasi Jokowi-JK Ketimbang Prabowo-Hatta

Dua pasangan calon presiden (Capres) mendeklarasikan calon wakil presiden (Cawapres) di Jakarta, Senin (19/5). Capres Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK). Sementara Capres Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa.
Hasil pemantauan PoliticaWave menemukan kenaikan komunikasi di dunia maya yang signifikan atau hampir dua kali lipat pada Senin (19/5) dibandingkan dari hari sebelumnya.

Jokowi JK Hanya Kuat di Survei

Pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli nanti hampir dipastikan hanya akan diikuti dua pasangan capres-cawapres. Mereka adalah Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di tempat berbeda, kedua pasangan itu akhirnya sama-sama dideklarasikan, Senin (19/5/2014).   

Jokowi-JK mendeklarasikan kepastian duet mereka di Gedung Joeang-45, Jakarta. Sedangkan, Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta. Rumah yang nantinya dijadikan posko pemenangan Prabowo-Hatta itu dulunya pernah ditinggali Presiden pertama RI Soekarno.

Hari Ini Demokart Akan Bergabung dengan Prabowo

Partai Demokrat (PD) baru akan mengumumkan keputusan final partainya menghadapi Pilpres 9 Juli, hari ini (19/5/2014).

Namun demikian, ada ruang keputusan akhir partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono itu nantinya akan berbeda dengan aspirasi mayoritas peserta Rapimnas yang menghendaki Demokrat netral.
Tadi malam, SBY mengundang pasangan Prabowo-Hatta datang ke kediamannya, Cikeas, Bogor.

Dendam pada Jokowi, Rhoma Kembali Ke Kawan Lama

Rhoma Irama tidak ingin kecewa berlama-lama karena pencapresannya yang telah digadang-gadang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya batal. Dia pun telah menentukan arah pilih untuk Pilpres 2014 sebagai panduan juga buat pendukungnya.

Rhoma yang dikenal sebagai Raja Dangdut  menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Sikap Rhoma ini berlawanan dengan keputusan PKB yang mendukung Jokowi yang sejatinya merupakan musuh abadinya.

Golkar Mainkan Skenario 2004

Jusuf Kalla (JK) akhirnya resmi menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pertarungan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Namun, kali ini JK tidak mewakili Partai Golkar yang sempat dipimpinnya pada periode 2004-2009.
  Peneliti senior Founding Father House (FFH), Dian Permata mengatakan, tampilnya JK di pentas Pilpres 2014 tanpa dukungan Partai Golkar dinilai sebagai langkah berani. “Artinya ini kali kedua JK melakukannya seperti pada Pilpres 2004. Bedanya, ketika menang Pilpres 2004,  JK bisa ambil komando Partai Golkar. Jadi kita lihat apakah JK bisa mengambil kembali Golkar,” ungkap Dian kepada INDOPOS, Senin (19/5/2014). 

Syarat Parpol Bergabung Setelah Pilpres

Walau sudah mendaftar diri ke KPU, pasangan Jokowi-JK masih membuka kesempatan bagi parpol baru untuk mendukungnya dalam Pilpres 2014. Tentu ada perbedaan 'perlakuan' yang berencana bergabung di belakang hari.

2 Poros, Jokowi Untung Prabowo Buntung

Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC), Djayadi Hanan mengatakan bergabungnya Partai Golkar ke poros calon presiden Prabowo Subianto membuat pemilihan umum calon presiden hanya berjalan satu putaran. Akan ada dua pasangan calon nanti yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jokowi-Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan poros Prabowo-Hatta Rajasa diusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar.

Dokumen Pendaftaran Jokowi-JK Belum Lengkap

Bakal pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla belum melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagai peserta Pilpres 2014, kata Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin malam.
"Jokowi masih kurang tiga dokumen termasuk di antaranya dua dokumen kesehatan, sedangkan Jusuf Kalla masih kurang sembilan dokumen termasuk juga dua dokumen kesehatan. Dan untuk keduanya (masih kurang) dua dokumen pencalonan," kata Hadar kepada Antara di Jakarta.
Pada masa pendaftaran peserta Pilpres, bakal pasangan calon harus membawa serta dokumen persyaratan administratif yang telah disosialisasikan kepada partai politik.

Jika Terpilih, JK Bisa Kembali Pimpin Golkar

Konstalasi kepemimpinan Partai Golkar ke depan, sudah bisa diprediksi saat ini, bila Jusuf Kalla mulus melenggang ke kursi Wakil Presiden mendampingi Jokowi.

"Pastinya melihat pengalaman-pengalaman lalu, JK pasti akan kembali mengambil alih Partai Golkar dari tangan Aburizal Bakrie," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna seperti dilansir FAJAR (JPNN Grup) Senin (19/5/2014).

JK Lebih Menguntungkan Ketimbang Hatta

Dua kandidat kuat calon presiden peserta Pilpres 2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, resmi punya pendamping. Jokowi melenggang menuju Pilpres didampingi Jusuf Kalla dan Prabowo ditempel Hatta Rajasa.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda menilai Jusuf Kalla lebih menguntungkan ketimbang Hatta Rajasa. Alasan Hanta, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu bisa menambah elektabilitas Jokowi dan dapat mengambil suara Partai Golkar.

Visi-Misi Jokowi akan Diunggah di Website KPU

Pasangan bakal capres-cawapres Jokowi-JK sudah resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antara berkas pendaftaran yang diserahkan terdapat visi dan misi Jokowi yang selama ini belum banyak diketahui.
"Kami akan upload di website KPU," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay usai Jokowi meninggalkan ruangan pendaftaran di Kanto KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014).
Hadar menuturkan beberapa isi dokumen akan dipampang dalam website nanti. Diantaranya biodata capres dan cawapres, visi misi, dan program rencana kerja.

Komentar Sigit Budhi Setiawan: Jokowwi Harap Hindari Kabinet "PALUGADA"

Strategi politik calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau Jokowi menggandeng partai-partai lain, memang cukup mumpuni. Meski membangun koalisi tanpa syarat, Jokowi sukses menggandeng Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun Hanura.Koalisi partai ala mantan wali kota Solo, yang tidak bagi-bagi kursi ini, membuka peluang Jokowi untuk menempatkan orang-orang diinternal PDIP di kabinetnya kelak.
Namun, Direktur Lembaga Riset Ekonomi dan Pasar Sigma Indonesia, Sigit Budhi Setiawan mengingatkan, kelak jika terpilih sebagai presiden, Jokowi sebaiknya tidak membangun Kabinet 'Palugada' atau apa-apa loe minta gua ada, jadi menteri apa gua bisa.

Komentar Said Salahuddin: Golkar Main Dua Kaki

Partai Golkar (PG) dinilai memainkan skenario politik seperti pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 lalu untuk Pilpres 2014, 9 Juli mendatang. Pada Pilpres 2004 lalu, secara formal Golkar mengusung pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid. Namun diam-diam Golkar juga ikut menyukseskan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
Pada Pilpres 2014, secara formal Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Komentar Agung Laksono: JK Memecah Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan partainya tidak mendukung Jusuf Kalla (JK) untuk maju bersama Joko Widodo di Pilpres mendatang. Meski tak melarang keputusan JK, Agung tetap mengkhawatirkan langkah mantan wapres itu akan membuat suara dukungan terhadap Golkar menjadi berkurang.

"Jangan lupa dia (JK) punya hubungan historis dengan kader-kader di Partai Golkar di Indonesia Timur. Dia juga mantan ketua umum partai. Ini suatu hal yang membuat dukungan Golkar jadi tidak utuh," ujar Agung di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (19/5/2014).

Komentar Budyatna: JK Kuatkan Jokowi

Dua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, masing-masing telah menentukan calon wakil presiden (cawapres), yakni Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa. Namun, pemilihan cawapres oleh Jokowi dinilai lebih tepat ketimbang pilihan Prabowo.

Komentar: Jokowi-JK Diyakini Bisa Saling Mengisi

Ketua Yayasan Komodo Kita Emmy Hafid mengapresiasi keputusan PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Keduanya akan bertarung pada Pilpres 2014.

Komentar Seknas Jokowi: Pasrah

Presidium Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Muhammad Yamin, mengaku pasrah setelah Jusuf Kalla resmi didapuk sebagai calon wakil presiden Joko Widodo. “Mau bagaimana lagi. Kalau itu sudah keputusan partai, kami akan mendukung. Tapi dukungan kami hanya untuk Jokowi,” kata Yamin saat dihubungi Tempo pada Senin, 19 Mei 2014.
Pekan lalu, Yamin mengatakan sejumlah dewan pimpinan daerah di luar Jawa telah mengutarakan kritikannya ihwal rencana pengajuan Kalla sebagai calon wapres Jokowi. Sebab, Kalla dinilai masih memiliki kepentingan bisnis yang tinggi.

Komentar Surya Paloh: Jokowi-JK Mantap Sekali!

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyambut gembira pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Komentar Panda Nababan: Jokowi-JK Bak Obama-Biden

Bisa dipastikan, Jusuf Kalla calon pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2014.  Pencawapresan Jusuf Kalla mendapat sambutan positif. Salah satunya dari politisi PDIP, Panda Nababan.

Ganjar Siapkan Pasukan Elite demi Jokowi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimis jika Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang akan dimenangkan pasangan Jokowi-JK. Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran karena diprediksi hanya ada dua pasangan.
"Saya sih yang penting dan pasti satu putaran saja," tegas Ganjar saat ditanya harapannya tentang JK sebagai pasangan Jokowi di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/5).
Untuk mewujudkan kemenangan Ganjar dipercaya oleh pengurus DPD PDI Perjuangan memegang komando ribuan relawan yang tersebar di Jawa Tengah untuk selalu berkoordinasi dengan kantong-kantong relawan di 35 kabupaten/kota.

Duet Jokowi-JK Diharapkan Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Joko Widodo dan Jusuf Kalla berduet sebagai pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2014. Kedatangan kedua tokoh ini diharapkan akan memperbaiki kondisi riil perekonomian. Mereka diharapkan dapat menegakan kedaulatan perekonomian dalam negeri.
"Kedua tokoh ini diharapkan dapan membuat kemandirian ekonomi sesuai dengan prinsip Soekarno yaitu Trisakti, hanya saja tantangan mereka ada pada perbaikan kondisi ekonomi riil," ujar Pengamat Ekonomi, Sri Adiningsih di Jakarta, Senin (19/5/2014).

Kader Golkar Berbalik Mengancam Ical dengan Munaslub

Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh Djatiutomo, menilai ancaman adanya sanksi pemecatan kepada kader Golkar yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, merupakan langkah yang tidak masuk akal.

Ancaman tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan sekaligus dapat memicu gejolak internal partai yang tidak diperlukan.

Gentar pada Pasangan Jokowi-JK, Golkar Siap Pecat Kadernya

Sebagian pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II, mengambil aba-aba merapat dan mendukung capres-cawapres dari PDIP dan koalisi, Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).
Pilihan para pengurus itu secara tidak langsung melawan pilihan sang ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang sudah melabuhkan pilihan mendukung capres-cawapres dari Partai Gerindra dan koalisi, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Kubu JK akan menanyakan keyakinan mereka sebelum menerima untuk bersama mendukung Jokowi-JK. Hal itu perlu ditanyakan mengingat mereka terancam dipecat dari Partai Golkar lantaran membelot.