Rancangan Perda Jokowi Rawan Gugatan

Penertiban sejumlah angkutan umum di Jakarta yang sudah masuk usia uzur, mendatangkan reaksi beragam. Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hasyim mengatakan, kebijakan membuat Peraturan Daerah mengenai pembatasan usia angkutan umum, haruslah berdasarkan kekuatan hukum dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Permasalahannya kan harus ada undang-undang, dasar hukum dari pemerintah pusat. Turunan UU lalu lintas itu ke keputusan menteri, baru bisa dibuat Perda. Jadi perlu dasar hukum dari pusat," Riza Hasyim , Jumat (2/8/2013).
Riza Hasyim mengakui, dari kementerian sendiri belum mempunyai dasar hukum mengenai batasan usia angkutan umum. Sehingga dimungkinkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengganti angkutan umum tak layak, bakal menemui kendala berat.
"Enggak ada, karena dari menteri sendiri belum ada dasar hukum. Kita butuh itu sebagai patokan. Kalau bikin Perda tapi tidak ada dasar hukum dari menteri, kita juga akan digugat orang," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi tengah berpikir merancang Perda mengenai pembatasan usia pada angkutan umum. "Itu baru diproses, diproses semuanya," ucap Jokowi itu di Balai Kota, Jumat (2/8/2013).
Jika telah rampung dan mendapat dukungan semua kalangan, maka dikuatkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).
"Iya. Baru diproses. Di pergub dan perda, baru-baru," tambahnya.

Sumber :
merdeka.com

Prestasi Jokowi: Warga Rusun Marunda Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden

Di tengah besarnya dorongan untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengharapkan hal sebaliknya. Mereka berharap Jokowi masih menangani Ibu Kota, bahkan untuk periode selanjutnya.
Penghuni Rusun Marunda, khususnya di Klaster B, pada umumnya adalah warga yang direlokasi dari kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka telah merasakan nikmatnya hidup di rumah baru, yang bebas dari banjir dan ongkos sewa mahal.
"Kita mah siapa saja presidennya ikut saja kalau itu memang sudah pilihan orang banyak, tapi jangan Jokowi, deh," kata Titin, salah seorang warga di Klaster B Rusun Marunda saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Warga rusun menginginkan agar Jokowi fokus membereskan masalah Jakarta lebih dulu. Selain itu, mereka ingin Jokowi memenuhi janji-janjinya yang pernah diucapkan saat kampanye.
"Kalau nanti dia (Jokowi) jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga. Kita sih maunya Jokowi jadi gubernur dua periode," kata Tiona, salah satu warga Klaster B Rusun Marunda.
Sampai saat ini, mereka sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, terutama untuk program Rusun Marunda ini. Mereka merasa betah tinggal di rusun tersebut.
"Daripada dulu tinggal di Muara Baru enggak jelas, mending tinggal di sini. Fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada PAUD, tempat ibadah, walaupun darurat, ya. Terus air sama listrik juga ada. Cuma tinggal transportasi saja sih," kata Tiona.
Dalam berbagai survei oleh lembaga survei independen, Jokowi selalu menempati urutan atas calon presiden RI. Meski demikian, Jokowi tidak pernah mau menanggapi hasil survei itu. Ia berdalih ingin berkonsentrasi menangani masalah Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Mimpi Demokrat: Pemenang Konvensi Capres Harus Bisa Kalahkan Jokowi

Partai Demokrat berharap tokoh yang lolos seleksi dan memenangi bursa konvensi calon presiden dapat memenangi pemilihan presiden 2014. Tokoh yang menang dalam konvensi akan didukung habis-habisan untuk mengalahkan semua calon presiden yang ada, termasuk bila Joko Widodo akhirnya jadi maju sebagai calon presiden.
"Nanti yang menang (konvensi) akan didorong pakai promo habis-habisan karena yang dipilih memenangi konvensi adalah yang memenuhi kriteria disenangi masyarakat," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimina Suharli, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Melani menegaskan, memenangi pemilihan presiden merupakan tujuan utama konvensi calon presiden. Wakil Ketua MPR ini menganggap konvensi menjadi sia-sia kalau tak memiliki peluang mengalahkan semua calon presiden yang ada.
Menurutnya, memenangi pemilihan presiden atau mengalahkan Joko Widodo merupakan hal realistis. Pasalnya, Melani yakin popularitas Joko Widodo hanya unggul dalam hasil survei dan bukan cerminan dari masyarakat pemilih di seluruh Indonesia.
"Era egaliter mungkin Jokowi, tapi apakah itu yang diinginkan masyarakat? Jokowi populer di Jakarta dan beberapa daerah, itu pasti. Dan apakah (popularitasnya) sampai Papua? Kalau tidak bisa ngalahin ngapain ada konvensi, kami harus bisa kalahkan," ujarnya.
Terkait konvensi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen.
Komite seleksi juga akan menentukan kriteria dan mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara itu, peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat calon presiden nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik.
Setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, Partai Demokrat akan mengumumkan kandidat calon presiden yang diusungnya.
Seperti diketahui, dalam bursa calon presiden, nama Joko Widodo menjadi jawara sejumlah survei. Meskipun demikian, yang bersangkutan memang belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, PDI Perjuangan juga belum membuat keputusan dan baru mempertimbangkan Jokowi untuk diusung menjadi calon presiden periode 2014-2019.

Sumber :
kompas.com

Anggota DPRD DKI Minta Jokowi Tutup BUMD Penyedot Anggaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menutup sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang hanya membebani Pemprov DKI.
"Beberapa BUMD di DKI tak memberi kontribusi jelas bagi PAD DKI. Malah nyedot anggaran. Maka ditutup saja," ujarnya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (2/8/2013) siang.
William mencontohkan beberapa BUMD yang tak memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax Armada, Cemani Toka, dan Grahasahari Suryajaya. Keberlangsungan mereka dianggap hanya menjadi beban bagi Pemprov DKI.
"Sudah berapa tahun terakhir ini mereka tak bisa mandiri dan malah harus disuntik dana dari Pemprov DKI terus-menerus. Tak bisa lagilah," ujarnya.
Tidak hanya BUMD, lanjut William, beberapa tempat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI pun turut dievaluasi. Misalnya PT JIExpo dan Rumah Sakit Haji Jakarta. PT JIExpo, kata William, sebaiknya sahamnya dijual kepada pemilik mayoritas. Biarkan mereka mengelola sendiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, sementara Pemprov DKI membuat PRJ yang lebih merakyat di Jakarta.
Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta (RS Haji Jakarta), William mengatakan, saham Pemprov DKI di sana cukup besar. Namun, Pemprov DKI seakan tak punya kekuatan untuk turut mengelola rumah sakit tersebut. Selain tak pernah memberikan dividen, RS Haji lebih banyak dijalankan oleh Kementerian Agama.
"Peserta KJS yang berobat ke sana lebih sulit dibandingkan RS Pasar Rebo atau RS Budi Asih. Segera evaluasi direksinya, ganti dengan yang lebih punya energi. Itu baru bisa bagus," lanjut William.
Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan saran yang lebih konkret kepada Pemprov DKI dan Badan Penanaman Modal DKI untuk segera diputuskan, apakah BUMD itu layak dipertahankan dengan mengganti direksi atau malah ditutup saja.

Sumber :
kompas.cm

Jokowi: Nggak Mungkin Pasar Campur Rumah Pemotongan Hewan

Sama seperti pedagang kaki lima (PKL), Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Tanah Abang segera direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertekad merelokasi RPH usai hari raya Idul Fitri tahu 2013 ini, meskipun ada penolakan dari para penjagal sapi di tanah abang.

"(RPH) Pindah juga, nggak mugkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur orang jualan, campur, gimana," kata Jokowi.
Menurut dia, pengurusan seputar lokasi baru RPH diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat Syaefullah.
"Pokoknya pindah. Urusan Wali Kota itu, udah saya bagi-bagi kerjanya," jawab Jokowi saat ditanya lokasi RPH yang baru.

Sumber :
detik.com

Ketemu Syafii Maarif, Jokowi Tidak Bahas Pilpres 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif Kamis (1/8/2013) kemarin. Jokowi menegaskan pertemuan itu tidak terkait dengan Pilpres 2014.
"Nggak ada pembicaraan mengenai 2014. Ndak ada. Kalau membicarakan 2014 kemarin dengan tim panitia anggaran, untuk anggaran tahun 2014," ujar Jokowi sambil tersenyum usai meresmikan Mudik Bareng Indomaret di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi menjelaskan pertemuan itu membahas mengenai banjir permasalahan premanisme di Jakarta. "Kan beliau guru saya. Kami bicara banyak, dari utara, selatan, barat sampai timur mengenai Jakarta, mengenai premanisme, mengenai banjir," kata Jokowi.
Jokowi menyambangi Syafii Maarif di kantor Maarif Institute di Jakarta. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu berlangsung dengan santai dan efektif. Ikut dalam pertemuan kedua tokoh itu adalah Direktur Eksekutif Syafii Maarif Fajar Riza Ul Haq. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan program-programnya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan.
Buya Syafii mendukung langkah Jokowi. Buya menyemangati Jokowi agar tetap konsisten, tidak takut dengan preman dan mafia.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Kalau Ada yang Sewakan Kios di Blok G Langsung Copot

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 600 pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia mengingatkan jika ada oknum yang terbukti menyewakan kios maka fasilitas itu bakal dicabut.
"Nanti kalau ada yang sewakan langsung copot, yang jualan juga," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Menurut dia, sudah ada 600 lebih orang yang mendaftar untuk berjualan di Blok G. Relokasi dilakukan usai lebaran dan pedagang digratiskan sewa kios selama 6 bulan.
"Paling tinggal sisa. Daftar semua, kalau ndak tinggal," ujar dia.
Ia juga mempersilakan pedagang di luar Tanah Abang untuk berjualan di blok tersebut.
"Itu kan sudah ngerti mana yang pedagang di sana dan bukan. Mereka saling kenal. Prioritas dapat pedagang Tanah Abang. Kalau ada sisa silakan," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Hilangkan Bau, Jokowi Pastikan Pindah Rumah Jagal dari Blok G

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.
"Pindahlah, enggak mungkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur jualan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi mengungkapkan telah menyerahkan soal penutupan serta pemindahan RPH di Pasar Tanah Abang ke jajaran pemerintah kota setempat.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengungkapkan, pihaknya belum bisa menentukan lokasi pengganti RPH Pasar Tanah Abang. Pihaknya tengah membicarakan dengan pengusaha RPH untuk menentukan lokasi strategis.
"Masih dipikirkan bersama-sama. Ada beberapa lokasi, tapi belum bisa disampaikan," ujarnya.
Meski demikian, Saefullah membenarkan bahwa RPH Pasar Tanah Abang sudah tidak dikelola lagi oleh Dharma Jaya, tetapi sudah diambil PD Pasar Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Diyakini Hampir Pasti Jadi Capres PDIP

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak terbendung. Sejumlah praktisi politik melihat Jokowi hampir pasti menjadi capres PDIP, benarkah?
"Agak mendekati kepastian, tapi itu kan hak PDIP. Secara logika sudah pasti itu jagoannya PDIP kan," kata pengamat politik Hamdi Muluk, kepada detikcom, Jumat (2/8/2013).
Hamdi melihat animo masyarakat terhadap Jokowi makin tinggi. Elektabilitas Jokowi terus meningkat karena gebrakan memimpin Jakarta dinilai Hamdi cukup impresif.
"Track recordnya bagus, jadi dia memiliki semua potensi untuk meyakinkan orang bahwa dia pantas jadi presiden," katanya.
Faktanya, menurut Hamdi, sejauh ini Jokowi memuncaki survei capres. Dengan kondisi seperti saat ini, Jokowi bisa melenggang mudah jika dicapreskan.
"Tinggal kita lihat, kan pertarungan presiden nggak enak kalau Jokowi melenggang sendiri. Kita justru berharap ada calon lain yang maju karena kita diberi banyak pilihan terbaik," katanya.
Masalahnya tidak ada capres lain yang moncer saat ini. Mekanisme konvensi capres PD yang diharapkan bisa melahirkan capres penakluk Jokowi juga tak diikuti tokoh yang dinilai Hamdi cukup potensial.
Meski demikian, pada akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menentukan capres PDIP. Apakah sejauh ini Mega menunjukkan kesan akan merestui pencapresan Jokowi?
"Saya kira mau. Tapi hati orang kan sulit ditebak dan juga strategi di dalam PDIP seperti apa. Tapi faktanya elektabilitas dan popularitas Jokowi jauh melewati Mega sekarang. Dan Mega maupun PDIP bisa menalar apa artinya ini," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Tanda Tanda PDIP Bakal Usung Jokowi Pada Pilpres 2014

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Effendi Simbolon tak menafikkan kalau elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi sehingga bila dilakukan Pemilihan Presiden, Jokowi dipastikan akan menang.
"Kita bersyukur. Kalau garis tangan Jokowi menjadi presiden. Kenapa tidak jadi presiden. Tapi dari garis institusi (PDI Perjuangan), jelas, Ketum jadi capres, apakah Megawati akan memilih dan menetapkan beliau (Jokowi), entahlah," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Kamis.
Yang pasti, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tentu juga akan menjadikan elektabilitas Jokowi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan capres PDI Perjuangan.
"Ibu Mega akan jadikan itu sebagai consideran, kita pantau terus sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak semusim Ibu Mega sangat happy dengan tingginya elektabilitas Jokowi dan bahkan minta untuk tidak menjelek-jelekan Jokowi," kata mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Ia menegaskan juga, PDI Perjuangan tidak akan jumawa dengan tingginya elektabilitas mantan Walikota Solo itu.
"Kita ikuti dinamika, tidak jadikan kami jumawa. PDI Perjuangan betul-betul menjaga dia," ungkap Effendi.
Bila garis tangan Jokowi memang menjadi pilihan masyarakat sebagai presiden Indonesia, maka, harus ada orang yang selevel dia untuk mengurus Jakarta.
"Bila Jokowi maju sebagai capres, maka harus ada orang yang sama levelnya meneruskan pembangunan Jakarta Ia juga mengingatkan akan adanya invisible hand (tangan yang tak terlihat) karena Jokowi jadi media darling.
"Perlu diwaspadai kenapa pemberitaan tentang jokowi begitu besar. Siapa yang bermain dibalik itu. Apa karena dia jadi media darling disebabkan adanya kontrak atau ada design khusus yang dilakukan," tanyanya.

Sumber :
antaranews.com

60 Juta Tanda Tangan Dukung Presiden Jokowi

Tim relawan Yayasan Panglima Besar Sudirman (YPBS) bekerja sama dengan LSM Bangun Gotong Royong Jakarta (Bang Rojak) menargetkan 60 juta tanda tangan dan fotocopi kartu tanda penduduk sebagai bentuk dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjadi Calon Presiden 2014.
"Tim relawan sudah membuka posko pengumpulan tandatangan dukungan pada 10 kota besar di Indonesia," kata pendiri Bang Rojak, Iwan Piliang di Jakarta, Jumat.
Pencanangan tandatangan dan fotocopi KTP dukungan Jokowi menjadi Capres 2014 akan berlangsung mulai 1 Agustus 2013 serentak pada 10 kota besar. Kota besar itu, meliputi Jakarta, Bandung, Yokyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Lampung dan Makassar.
Iwan menyebutkan awalnya Tim Relawan YBS dan Bang Rojak menargetkan 45 juta tandatangan dan KTP sebagai simbol angka Proklamasi RI. Namun, targetnya berubah menjadi 60 juta dengan asumsi dukungan mencapai 31,94 persen dari 187,8 juta pemilih sesuai data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Iwan optimis jumlah dukungan hingga enam bulan ke depan atau tepat pada 1 Februari 2014 akan mencapai 60 juta. "Sehingga tak ada alasan partai politik manapun untuk tidak mencalonkan Jokowi," ujar Iwan.
Iwan menuturkan rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter egaliter dan trisul terhadap keadilan, yakni pemimpin yang dapat menegakkan keadilan ekonomi, keadilan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Iwan menambahkan gerakan tim relawan Jokowi merupakan tindakan publik yang terbentuk secara spontan.

Sumber :
republika.co.id

PDIP Ingatkan Jokowi Waspadai Bohir Politik

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) yang terus meningkat harus dibarengi dengan kewaspadaan.

Pasalnya, banyak pemodal yang akan mencoba mendekati serta memengaruhi kebijakan Jokowi jika maju dan terpilih sebagai presiden.
"Jokowi tidak boleh terlena dengan hasil survei, apalagi sampai tersandera dengan bohir-bohir (pemodal) politik yang sudah mengintai di sekitar dia," kata politikus PDIP Effendi MS Simbolon di Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Untuk itu, lanjut Effendi, PDI-P tidak boleh terlena dengan fenomena Jokowi kendati keduanya saling mendapatkan keuntungan karena simbiosis. "Ya tapi di situlah kami (PDIP) tidak mudah terbuai, tapi justru kami lebih hati-hati untuk mencermati bagaimana fenomena alam. Apa itu reaksi masyarakat yang kuat, ya kenapa tidak untuk kita menuju Pemilu 2014," kata Effendi.
Fenomena Jokowi yang datang begitu cepat juga dikhawatirkan bisa menghancurkan partai yang sudah mapan dibangun berpuluh-puluh tahun. "Ini tidak ada resistensi terhadap Jokowi, warning pun tidak ada apalagi resistensi. Dia bagian dari PDIP, justru PDIP yang berkepentingan untuk sesuatu yang nampaknya mudah cepat datang itu kan juga cepat pergi. Jadi ini kami takutnya bisa terjadi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Effendi juga memperingatkan gaya kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak boleh terjebak dengan rekayasa instan dan pencitraan media.
"Di sini Jokowi harus benar-benar terukur dan berperan sebagai politisi. Jangan sampai semua yang dilakukan hanya rekayasa untuk mendapatkan kursi nomor satu di republik ini," kata Effendi.
Dia juga mengaku tidak mengetahui siapa orang yang berperan di belakang mantan Wali Kota Surakarta itu. "Saya enggak tahu kalau itu. Ini kan pemikiran yang saya serap dari perkembangan selama ini. Jadi seperti apa Ibu (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri) terhadap beliau, ya saya enggak tahu. Tapi yang perlu diingat, Jokowi adalah hasil talent scouting Ibu Megawati," tukasnya.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi: Murah, Biaya Sewa PKL Blok G Rp 5-6 Juta Per Bulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin memberatkan pedagang kaki lima yang akan pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia akan mempermurah biaya sewa lapak PKL di sana, yakni sekitar Rp 5-6 juta per bulannya.
"Ya, murah itu, coba bandingkan dengan blok lain. Kita pinginnya tidak memberatkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013) malam.
Jokowi mengatakan akan menggratiskan harga sewa lapak PKL di Blok G selama enam bulan ke depan. Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus sebagai ajang promosi PKL yang sebelumnya berada di pinggir jalan untuk pindah ke dalam.
Diketahui, sejak pendaftaran dibuka pada 17 Juli 2013, rata-rata jumlah pedagang yang mendaftarkan diri mencapai 30 pedagang per hari. Dalam dua hari terakhir, jumlahnya meningkat hingga tiga kali lipat. Total, hingga Kamis sore, tercatat ada 695 pedagang yang mendaftar ke Blok G.
Jokowi melanjutkan, Pemerintah Provinsi DKI Ja karta melalui PD Pasar Jaya akan menerapkan sistem pembayaran harian untuk mencicil biaya sewa lapak. Itu dilakukan agar tidak memberatkan pedagang.
"Jadi enggak kerasa," tambah Jokowi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun memastikan, tidak ada lagi biaya lain yang di pungut PD Pasar Jaya kepada para PKL. Uang sewa tersebut sudah mencakup seluruh aspek, mulai dari kebersihan, keamanan, listrik dan lainnya.
Sebelumnya, mulai Senin (22/7/2013) Pempr ov DKI Jakarta melakukan penataan Pasar Tanah Abang, yakni memakai sistem push and pull. Menarik PKL dari jalan ke tempat yang tersedia dan mendorong angkutan kota untuk tertib lalu lintas. Jokowi yakin usai Lebaran, penataan rampung.

Sumber :
kompas.com

Railbus Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"

Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur Transjakarta.
Ketiganya yaitu Febi Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Kemudian Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Dan terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas Transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakaa jalur yang semestinya hanya diperuntukan untuk bus Transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 nomor 7 telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.

Jalur Tak Steril, Penumpang Transjakarta Menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 Transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang Transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang Transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak Transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan yaitu tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya armada.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antar bus di halte menjadi lama, karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Dan ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP, membuat penumpang Transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya penumpang Transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.

Rencana Railbus Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh Transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antar bus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012) tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus Transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di kota Solo seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu jumlahnya hanya 1 unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?

Sumber :
kompas.com

Pesan Syafii Maarif ke Jokowi: Jangan Takut Preman dan Mafia!

Di tengah kesibukannya, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan bersilaturahmi dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Dalam pertemuan yang akrab itu, Syafii berpesan kepada Jokowi untuk tetap konsisten dan tidak takut terhadap preman dan mafia.
Jokowi menyambangi Syafii Maarif di kantor Maarif Institute di Jakarta, Kamis (1/8/2013) siang. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu berlangsung dengan santai dan efektif. Ikut dalam pertemuan kedua tokoh adalah Direktur Eksekutif Syafii Maarif Fajar Riza Ul Haq.
Dalam perbincangan dengan detikcom, Fajar menceritakan isi pertemuan itu. Saat itu Jokowi meminta doa restu kepada Buya - panggilan akrab Syafii - dalam menjalankan tugas-tugas gubernur. "Pak Jokowi minta doa restu agar bisa amanah," kata Fajar.
Jokowi juga bercerita mengenai program-programnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan. Selama ini Jokowi telah dan masih terus berupaya menyelesaikan tiga masalah penting itu.
Terhadap hal ini, Buya mendukung langkah-langkah Jokowi. Menurut Buya, kunci menyelesaikan persoalan itu adalah kemauan dan keberanian. "Buya bilang sosok Jokowi memberikan harapan baru ketika Sila Ke-5 Pancasila sudah yatim piatu sejak lama," ujar Fajar.
Dalam pertemuan itu, Buya juga menyampaikan pesan-pesan dan memberikan motivasi kepada Jokowi. "Buya pesan supaya Jokowi konsisten dan tegas demi kedaulatan rakyat. Jangan takut premanisme dan mafia," ujar Fajar. Saat itu, Buya juga menyebut Jokowi sebagai pemimpin terpopuler di jagat Bumi.

Sumber :
detik.com

Beri Modal Rp 1 Triliun untuk Jakpro, Jokowi Yakin Itu Tak Sia-sia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan modal Rp 1 triliun kepada PT Jakarta Propertindo sebagai penyedia lahan. Lahan itu diperuntukkan bagi pengembang yang akan memenuhi kewajiban membangun fasilitas umum dan sosial.
Jokowi yakin bahwa dana berbentuk penyertaan modal pemerintah tersebut sesuai dengan program yang telah direncanakan serta bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. "Ukurannya bukan besar atau kecil, tapi digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan nilai tambah, kenapa enggak?" ujarnya di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Jokowi mengatakan, lebih baik menggelontorkan banyak dana untuk hal yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan daripada sedikit dana, tetapi tidak jelas apa kegunaannya. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal pemerintah tersebut agar hasil kinerja PT Jakpro sesuai dengan target.
PT Jakpro ditunjuk Pemprov DKI sebagai penyedia lahan atau bank tanah. Tugas PT Jakpro adalah membeli lahan yang nantinya digunakan oleh pengembang properti untuk memenuhi kewajiban membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, terutama rumah susun.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memberikan penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun kepada Jakpro. Namun, modal tersebut belum disetujui oleh anggota DPRD DKI. Anggota Dewan beralasan, dana tersebut terlalu besar untuk digelontorkan sehingga saat ini proses itu masih tertahan.

Sumber :
kompas.com

Gelar Bukber, Jokowi Minta Ulama Sebarkan Syiar Soal Lingkungan ke Warga

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara buka puasa bersama para ulama di gedung Balaikota DKI. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada para ulama untuk menyelipkan ceramah terkait kesadaran cinta lingkungan kepada masyarakat.
Acara tersebut berlangsung di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2013). Jokowi tampak mengenakan kemeja batik warna cokelat dan peci warna hitam.
Dalam sambutannya, Jokowi meminta para ulama yang ada di Jakarta untuk menyebarkan syiar mengenai cinta lingkungan kepada masyarakat. Ulama dianggap mampu mengajak masyarakat untuk mempunyai rasa memiliki terhadap kotanya.
"Setiap harinya sebanyak 2.000 ton sampah diangkut dari sungai dari total 6.000 ton sampah. Peran ulama penting sekali, sehingga masyarakat mengikuti ulama. Bisa dibayangkan sampah di kali ada almari, kasur, sofa, kulkas bekas, dibuang semua di kali. Tidak mungkin masalah ditimpahkan ke gubernur semua, tapi juga para ulama berperan," kata Jokowi.
Tak hanya sampah, Jokowi juga menyinggung soal taman yang banyak dijadikan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, banyak tanaman yang menjadi rusak, taman pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Saya perintahkan untuk tanam tanaman jangan yang murah, tetapi agak mahal. Namun ternyata baru tiga hari sudah tidak ada. Ini hanya membiasakan kalau terus menerus dilakukan kampanye, akan baik," katanya.
Dalam acara itu, hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Hamidan dan AM Fatwa. Acara berlangsung tertib, usai santap takjil, Jokowi dan para tamu undangan melaksanakan salat maghrib berjamaah di Balai Agung.

Sumber :
detik.com

Jalankan Tugas Wakapolri, Oegroseno Terinspirasi "Blusukan" Jokowi

Wakapolri Komjen Oegroseno menyatakan siap terjun ke lapangan untuk memantau kondisi pasukannya. Dalam menjalankan tugas sebagai Wakapolri ke depannya, Oegroseno mengaku terinspirasi untuk melakukan blusukan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Persentasenya akan banyak di luar daripada di dalam kantor. Kalau takut item, ya jangan jadi pemimpin. Kita harus mengajarkan kalau jadi pemimpin harus begitu (blusukan)," kata Oegroseno di Mabes Polri, Kamis (1/8/2013).
Mantan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri itu mengatakan memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk membenahi tubuh Polri. Salah satunya yaitu menyelesaikan persoalan pembinaan sumber daya manusia. Menurut Oegroseno, pembinaan SDM menjadi salah satu prioritas pekerjaannya. Pasalnya, baik atau buruknya hasil pekerjaan seorang anggota kepolisian di masyarakat tergantung pada pembinaan internal di dalam tubuh Polri.
"Kasus Susno dan sebagainya. Itu pelajaran penting. Sehingga, internal harus solid," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Oegroseno resmi diangkat sebagai Wakapolri menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Komjen Nanan Sukarna. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, keputusan pengangkatan Oegroseno sebagai Wakapolri berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep 557/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Lingkungan Polri.
Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Oegroseno akan dijabat oleh Irjen Badrodin Haiti yang masih menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Dengan diangkatnya Badrodin sebagai Kabaharkam yang baru, maka pangkat Badrodin pun naik menjadi komisaris jenderal.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pasti Pulangkan Warga Pendatang Tanpa Razia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memulangkan warga pendatang yang tak memiliki kemampuan dan pekerjaan tetap seusai Lebaran 1434 Hijriah. Pemulangan itu bukan dengan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).
"Mereka (warga pendatang) diberitahu dulu, nanti di RT/RW yang melakukan itu. Orang ke Jakarta tanpa bekal pasti dipulangkan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.
Jokowi mengatakan, RT dan RW akan mendapat sosialisasi terlebih dahulu mengenai metode yang tepat untuk menemukan warga pendatang yang tak memiliki pekerjaan tetap atau ketrampilan kerja. Jokowi memastikan bahwa penjaringan kaum urban itu tidak dilakukan dengan razia atau inspeksi mendadak.
"Enggak dioperasi. Kan kalau (tahun) kemarin dioperasi, ini enggak," katanya.
Jokowi mengakui masih belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi pendatang seusai Lebaran. Pasalnya, operasi yustisi dianggapnya tidak efektif dan hanya bersifat sementara dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kampanye terhadap masyarakat agar tak membawa sanak saudaranya ke Jakarta.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak 2003, pendatang baru ke Jakarta seusai Lebaran terus menurun. Pada 2003, jumlah pendatang mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan merosot lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.
Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang.

Sumber :
kompas.com

Dengar Saran KPK, Jokowi Akhirnya Larang PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh mudik menggunakan mobil dinas. Hal tersebut tertuang dalam surat instruksi gubernur kepada PNS.
"Siang tadi suratnya sudah keluar. Tidak boleh di pakai untuk mudik karena itu adalah mobil dinas," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.
Selain atas pertimbangan melanggar fungsi mobil dinas, Jokowi melanjutkan, peraturan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menuangkan hal tersebut ke dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, PNS DKI harus mematuhi.
Sebelumnya, KPK meminta agar mobil dinas tidak digunakan untuk mudik. Mobil dinas hanya untuk keperluan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Pegawai negeri juga bisa dianggap korupsi jika bahan bakar yang digunakan difasilitasi kantor.
Selain itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menegaskan, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Seluruh jajaran pegawai negeri dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 1434 H.
Eko menjelaskan, penggunaan kendaraan dinas diatur dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Dalam peraturan itu diatur penggunaan kendaraan dinas dibatasi pada hari kerja kantor.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Lebih Baik Angkutan Jelek Dijual

Berkali-kali Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo merasa malu melihat kondisi angkutan umum di Ibu Kota. Selain tua, berusia 20 sampai 30 tahun, secara fisik kondisi bus itu sudah tidak layak.
Jokowi mendukung penertiban angkutan umum metromini yang kini sedang berjalan. Gubernur meminta pemeriksan kelaikan jalan diperketat agar keselamatan penumpang dalam perjalanan tetap terjaga.
"Malu masih ada angkutan jelek di Ibu Kota. Ini Jakarta, lho. Lebih baik angkutan jelek yang tidak layak itu dijual ke daerah lain," tutur Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Selain penertiban dengan menilang serta mengandangkan bus metromini, Pemprov DKI Jakarta sedang menambah 1.000 bus sedang. Proses pengadaan itu kini sedang berjalan dan ditargetkan akhir tahun ini bisa selesai.
Penertiban angkutan umum juga dilakukan dengan membenahi manajemen pengelolaan. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kepemilikan metromini berbadan hukum. Bagi pemilik sekarang, mereka bisa bergabung dengan manajemen yang berbadan hukum, memperbarui kepemilikan mereka, atau ke badan hukum angkutan umum yang akan dikelola Pemprov DKI Jakarta yaitu Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
"Ini bukan penghapusan, tetapi perbaikan pengelolaan. Pemilik yang sekarang boleh ikut kelola," kata Jokowi. Penertiban bukan hanya dilakukan ada metromini, melainkan pada angkutan lain yang beroperasi di Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Solusi Jokowi Atasi Bobroknya Metromini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi bobroknya manajemen dan fisik metromini di DKI. Dia akan menyatukan, tak hanya metromini, melainkan seluruh angkutan kota, ke satu atap.
"Kita beri satu rumah manajemennya, sehingga bisa mengontrol sopirnya, perawatannya, ganti olinya dan lain-lain," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta pada Kamis (1/8/2013).
Tahap pertama yang dilakukan, lanjut Jokowi, yakni menunggu kedatangan sekitar 1.000 bus baru berukuran sedang dan bus kecil pada akhir 2013. Seiringan dengan itu, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menunggu keputusan sejumlah kementerian untuk menghibahkan PPD menjadi Badan Usaha Milik Daerah (APBD). Rencananya, PPD akan menjadi atap manajemen seluruh angkutan kota yang ada di DKI Jakarta.
"PPD masih dalam proses ambil alih. Pastilah itu. Kalo PPD sudah bisa diambil alih, manajemen langsung organisasinya kita disiapkan," tutur Jokowi.
Jika angkutan kota, termasuk metromini, masuk ke dalam satu manajemen, diharapkan pelayanan terhadap pengguna transportasi bisa meningkat serta kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna angkutan kota dapat segera tercapai.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Malu Punya Metromini Kayak Gitu

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku malu kota sekelas Jakarta masih memiliki moda transportasi seperti Metromini. Menurutnya, sudah selayaknya Metromini yang tidak layak dikandangkan dan diganti yang baru.
"Malu punya Metromini kayak gitu. Ini Ibu Kota loh, bus kok masih kayak gitu, yang malu kita dong," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Jokowi menjalaskan, kondisi Metromini sekarang sangat memprihatinkan. Ada busnya yang berumur 20 hingga 30 tahun sehingga kondisi fisiknya tidak laik jalan.
Hal itu diperparah dengan kondisi sopir yang kerap tak memperhatikan keselamatan penumpang. "Baru beberapa minggu yang lalu berapa yang meninggal. Belum pada waktu-waktu sebelumnya juga,"ujar orang nomor satu di Jakarta tersebut.
Pihaknya pun berencana menyatukan manajemen Metromini sekaligus angkutan kota secara keseluruhan pada satu manajemen, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencananya, BUMD yang d imaksud yakni PPD, meski hal itu menunggu hasil keputusan dari beberapa kementerian terkait.

Sumber :
- kompas.com
- detik.com

Usai Lebaran, Jokowi pulang kampung ke Solo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memilih berlebaran di Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, Jokowi berencana pulang kampung ke Solo.
Jokowi pulang kampung akan mengunjungi rumah ibundanya, Sudjiatmi Notomihardjo. "Salaman ke saudara-saudara di solo dan di Jakarta," ucap Jokowi di Senayan Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Ia mengaku akan merayakan Lebaran di Jakarta terlebih dahulu selama dua hari. Setelah itu, ia akan terbang ke Solo.
"Dua hari di Jakarta, Ya nanti habis Lebaran ke solo tapi enggak tahu berapa lama," jelasnya.
Tahun ini adalah pertama kali Jokowi Lebaran di Ibu Kota. Rencananya, selama dua hari Jokowi akan menggelar open house di rumah dinasnya, Jakarta Pusat.

Sumber
merdeka.com

Jokowi-Jusuf Kalla Kombinasi Andalan 2014

Dari hari ke hari, tampaknya semakin jelas siapa yang diinginkan rakyat Indonesia untuk menjadi presiden di tahun 2014. Di kalangan partai politik, nama Jokowi coba "dikesampingkan" ketika mereka bicara soal presiden, tetapi nama ini secara tidak sadar berada di benak mereka.
Bagi rakyat banyak—yang tampak dari media maupun jajak pendapat—terus mengusung Gubernur DKI Jakarta ini untuk mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Memang masih ada berbagai "ujian" bagi Jokowi untuk melihat apakah namanya akan terus berkibar sampai menjelang pemilihan tahun depan.
Ujian terbesar tampaknya akan terjadi pada pemilu, apakah partainya, PDI-P, mendapatkan suara cukup besar, di atas threshold sehingga bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa bergantung pada partai lain.
Karena "pilihan" rakyat sudah semakin jelas, yang lebih penting sekarang adalah mencari calon wakil presiden yang ideal untuk mendampingi Jokowi. Menurut saya, calon ideal tersebut adalah mantan wakil presiden semasa pemerintahan SBY yang pertama, Jusuf Kalla.
Ada tiga alasan menurut saya mengapa Jusuf Kalla paling pantas. Masalahnya adalah apakah Jusuf Kalla bersedia bagi jabatan tersebut karena setelah menjadi wakil presiden, tokoh asal Sulawesi Selatan ini mencalonkan diri sebagai presiden walau kemudian kalah dari Presiden SBY.

Pertama, pengaruh Jusuf Kalla (JK) di Golkar masih besar. Guna mendampingi Jokowi, banyak orang juga mengusulkan kemungkinan Jokowi berpasangan dengan Dahlan Iskan (Menteri BUMN) atau Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi). Menurut saya, guna mendampingi Jokowi diperlukan seorang tokoh yang berasal dari partai besar. Walau Jusuf Kalla sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun di Golkar, karena pernah menjadi ketua partai berlambang beringin tersebut, ia pasti menyisakan pengaruh.
Dahlan Iskan dan Mahfud MD tidak memiliki dukungan partai politik cukup kuat. Golkar sudah dipastikan akan mencalonkan ketuanya yang sekarang Aburizal Bakrie, tetapi kepopuleran Ical sejauh ini membuatnya sulit untuk terpilih karena berbagai bisnis masa lalunya, seperti kasus Lapindo. Beban yang dibawa oleh Jusuf Kalla lebih kecil dibandingkan apa yang disandang oleh Aburizal Bakrie. Bila JK mendampingi Jokowi, nantinya di DPR, JK akan bisa menggunakan pengaruhnya di masa lalu untuk membantu pemerintahan.
Kedua, pengalaman JK sebagai wakil presiden. Selain keinginan beberapa kalangan agar Jokowi berkonsentrasi dulu mengurus DKI, lawan politik sudah mengungkapkan apakah Jokowi memiliki pengalaman cukup untuk melakukan negosiasi dengan berbagai partai atau juga mewakili Indonesia di tingkat internasional.
Di sini kembali Jusuf Kalla bisa berperan menjadi mentor Jokowi dalam berbagai urusan ini karena JK sebelumnya pernah lima tahun menjadi wakil presiden.  Dalam masa pemerintahan SBY-Kalla, peran Ketua PMI ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki (Ahok). Jusuf Kalla dan Ahok tidak sekadar menjadi ban serep, tetapi terlihat sangat aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak diragukan bahwa kerja dua orang akan memberi hasil lebih baik dari satu orang saja.
Ketiga, duet Jokowi-JK adalah duet sipil. Di zaman Soeharto, Golkar dan PDI-P adalah partai yang berseberangan ideologi. Namun, di zaman reformasi ataupun di Pemilihan Presiden 2014, Jokowi bisa menggandeng Jusuf Kalla (yang mewakili unsur Golkar) karena "lawan" yang mereka hadapi adalah partai berlatar belakang "militer" Hanura (Wiranto), Gerindra (Probowo), dan Demokrat (bila mereka mencalonkan Pramono Edhie). Sebagai partai sekuler, PDI-P dan Golkar juga menghadapi partai-partai dengan latar belakang Islam, seperti PKS, PPP, PBB atau PKB.
Faktor ketiga ini tidaklah penting-penting sekali. Namun, setelah Presiden SBY (dengan latar belakang militer) menjabat dua kali, sekarang ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki calon presiden dengan latar belakang sipil yang kuat.

Saya mengusulkan kombinasi Jokowi-Jusuf Kalla. Apakah kombinasi ini bisa di balik dengan kombinasi Jusuf Kalla-Jokowi? Ini bisa saja terjadi, tetapi faktor Jokowi akan ditentukan oleh keberhasilan PDI-P dalam meraih suara di pemilu, bukan faktor Jusuf Kalla di Golkar.
Bila PDIP mengusung Jokowi sebagai juru kampanye dan partai kepala banteng ini mendapatkan suara melebihi threshold, desakan rakyat terhadap PDI-P untuk memilih mantan Wali Kota Solo tersebut akan sangat kuat. Kalau kemudian Jokowi bersedia jadi calon presiden, dia memiliki kuasa besar untuk melakukan pilihan sendiri.

Sumber :
kompas.com

PKL Tanah Abang, Satu Lagi Prestasi Jokowi

Satu lagi prestasi yang ditunjukkan  Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam misinya menata ibukota, adalah dengan memasukkan PKL Tanah Abang dari bahu jalan ke blok G yang dikenal blok setan (mati). Dengan penuh kesabaran, Jokowi terus melakukan pendekatan, memisahkan PKL dengan dengan parasitnya dan akhirnya menyadarkan PKL akan pentingnya blok G untuk mereka.

Berikut Ini Langkah langkah-langkah yang dilakukan Jokowi disertai berita keberhasilannya.


Mempercantik Blok G

Pemprov DKI Jakarta kini sedang mempercantik dan merenovasi Blok G Tanah Abang. Rabu (31/7/2013) kemarin Jokowi meninjau proses renovasi Blok G itu.
Jokowi tiba di lantai 3 setelah berjalan kaki selama 5 menit. Ia lalu meninjau kondisi bangunan yang tengah dipercantik itu. Blok G masih tampak kosong. Beberapa tukang tengah sibuk melakukan renovasi mulai dari pengecatan hingga membetulkan bangunan yang rusak

Kios Gratis 6 Bulan Pertama
PKL terus dirayu agar mau menempati Blok G Pasar Tanah Abang. Jokowi bahkan menyebut sewa kios di blok itu gratis selama 6 bulan pertama.
"Tanya ke Pasar Jaya. Tapi ini kita berikan gratis selama 6 bulan di lantai 2 dan lantai 3," ujar Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Harga Kios Murah dan Dicicil
Jokowi menjamin harga kios murah. Setelah 6 bulan jualan gratis tanpa membayar sewa, pedagang akan ditagih sewa Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun.
"Nanti kurang lebih Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun. Kalikan saja itu. Murah kok, murah banget kok itu," tutur sarjana Kehutanan UGM itu.
Rencananya Pemprov DKI membuat sistem pembayaran bukan di muka. Melainkan dicicil harian hingga jatuhnya lebih ringan bagi para PKL itu.

Promosikan Blok G Bakal Ramai
Jokowi mempromosikan jika Blok G Pasar Tanah Abang akan terjadi perputaran uang yang kencang jika jembatan penghubung sudah beres. Dia berharap PKL yang 'ngeyel' akan segera pindah karena sudah dibangunnya jembatan antar blok.
"Jadi antara Blok G dengan yang lain tersambung. Kalau tersambung di sini pasti akan ramai. Pasti itu ramai. Jadi kalau telat, daftar kuotanya habis ya mohon maaf," ujar Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Habis Lebaran PKL Pindah
Jokowi memastikan renovasi Blok G dan pembangunan jembatan penghubung selesai usai Lebaran. Pembangunan sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu.
"Habis Lebaran kita harapkan PKL masuk," kata Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Hasilnya : Berkat Jokowi-Ahok, Blok G Kini Jadi Rebutan PKL Tanah Abang 

"Hari pertama pendaftaran, enggak ada yang daftar. Hari kedua, ada 19 orang. Hari ketiga, turun 14 orang. Hari ini di luar dugaan 174 orang," kata Nurdin , Rabu (31/7/2013).
Nurdin, yang berjaga menggantikan temannya, bertugas bersama Agus Narto. Perkiraan mereka, pedagang yang mendaftar hari ini tak lebih dari 100 orang.
Pendaftaran dibuka pada 16 Juli 2013 lalu. Hingga pekan kedua ini, jumlah pedagang yang siap meramaikan Blok G Tanah Abang sudah lebih dari 500 orang.
"Sebanyak 477 yang dilaporkan kemarin," kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah yang turut memantau jalannya pendaftaran.
Petugas pendaftaran PD Pasar Djaya mengaku memang tidak membawa rekapitulasi data. Setiap hari mereka melaporkan ke Kasi UKM Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Pusat Nano Sunarto.
"Kita cuma menerima pendaftaran. Jadi, nanti sortir pedagang juga di Kasi UKM," imbuh Nurdin.
Pendaftaran masih akan dibuka hingga Jumat, 2 Agustus 2013. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, jika pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, yakni 1.070 kios, maka yang diproritaskan ialah pedagang ber-KTP DKI.
Guna mendukung program penertiban tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah meminta pihak terkait untuk menyukseskan penertiban. Selain pedagang, rumah jagal yang masih beroperasi, sebut dia, juga akan ditertibkan.
"Pokoknya bantuin ya, Pak, H+3 itu pedagang sudah kita tertibkan. Kalau ada yang ajak demo (biarkan), demo apa yang dilawan," kata Saefullah kepada petugas dan pedagang yang ada di Kantor PD Pasar Djaya.
Selain itu, dia juga akan mendatangkan hakim untuk menggelar pengadilan di tempat, tindak pidana ringan (tipiring). Ini, kata dia, untuk menegakkan hukum bagi pelanggar Perda No 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.
"Nanti yang putuskan hakim, bukan wali kota. Lumayan, denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal enam bulan penjara," ujarnya.

Sopir Metromini Minta Jokowi Copot Kadishub

Tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencopot Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono kembali terjadi. Jika sebelumnya dilakukan oleh sopir bajaj, kali ini dilakukan oleh sopir Metromini.
Sopir Metromini itu kecewa karena Udar mengatakan Metromini sebaiknya ditutup. Selain tuntutan mencopot Udar, sopir juga meminta Jokowi mencopot Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Syafrin Liputo. 
"Kendalanya, mau ditutup trayek. Kalau kita dibubarkan, anak dan isteri kita mau makan apa," kata salah seorang pengemudi Metromini 640, Suroso (55), di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Suroso yang telah lebih dari 20 tahun menjadi sopir Metromini mengatakan, ia bersama teman-temannya nekat tidak menggunakan izin KIR, karena mereka telah mengelurkan uang banyak, namun kerap tidak lulus. Biaya untuk uji KIR itu mencapai Rp 700.000 dan dilaksanakan tiap enam bulan sekali.
Sementara itu, ia bersedia ikut program DKI meremajakan Metromini. Namun, ia menginginkan peremajaan itu secara bertahap. "Jangan sekaligus. Kami minta satu trayek dulu diremajakan, jangan langsung semua trayek sekaligus diremajakan," katanya.
Suroso juga mengakui operator di dalam Metromini sangat banyak dan sebagian besar merupakan kepemilikan pribadi. Akibat hal tersebut, maka pengawasan dalam operasional dan manajemennya menjadi kurang baik. Pendapatan pengemudi juga sudah tidak lagi memadai.
Pengemudi, saat ini, kata dia, sebagian besar tidak memiliki SIM, dan sebagian besar pengemudi menekan setoran untuk diserahkan kepada pemilik Metromini. "Kita sudah tidak ada jaminan, kurangnya pengawasan, pembinaan. Kami mengharap Pak Jokowi dapat mengelola Metromini menjadi lebih baik dan dikelola dalam satu wadah yang terorganisir," kata Suroso.
Pulahan pengemudi Metromini itu menyerukan kekecewaan mereka kepada Jokowi, Basuki, dan Pristono. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk untuk mendukung aksi unjuk rasa tersebut. Antara lain, "Jokowi yess! Ahok Pristono no!", "Copot Pristono! KPK tolong periksa Pristono, kami perlu pembinaan dan bukan pembinasaan. Copot Pristono dan Syafrin Liputo karena tidak pro rakyat kecil, yang mau membubarkan metromini. Kami telah mencerdaskan bangsa. Telah mensubsidi anak sekolah dengan ongkos yang murah".
Setelah selama kurang lebih 60 menit melakukan aksi unjuk rasa, sekitar 10 perwakilan pengemudi Metromini pun akhirnya dapat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

Sumber :
kompas.com