PKS Tetap Dukung Blusukan Jokowi Segede Apapun Anggarannya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh aksi blusukan yang sering kali dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sekali pun anggaran untuk kegiatan itu mencapai Rp 26,6 miliar. Sebab, efektif atau tidaknya blusukan belum dapat terlihat dan masih butuh waktu.
Ketua DPP Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dana blusukan Rp 26,6 miliar bukan masalah jika dalam penggunaannya dilakukan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dia menilai, blusukan dilakukan untuk rakyat, sehingga tak jadi soal jika Jokowi gunakan dana itu untuk melayani rakyatnya.
"Selama transparan laporannya dan ada hasil yang didapat, angka Rp 26,6 M boleh saja. APBD kan dana rakyat, kalau diberikan ke rakyat tidak apa," jelas Mardani kepada merdeka.com, Minggu (21/7/2013).
Mardani menuturkan, blusukan dilakukan Jokowi untuk memberikan ruang dan inovasi melayani rakyat. Sehingga, lanjut dia, wajar jika pemerintah DKI menggelontorkan dana miliaran untuk blusukan Jokowi. "Pemimpin perlu punya ruang untuk inovasi dan eksekusi," imbuhnya.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, efektif atau tidak efektifnya gaya blusukan Jokowi masih butuh waktu pembuktian. Dia menilai, kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta yang baru seumur jagung, sudah ada beberapa perubahan.
"Efektifnya perlu waktu, belum setahunkan. Ada yang berhasil memindahkan warga sekitar waduk Pluit, atau meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan yang digagas warga. Yang lainnya, biar DPRD DKI yang nilai berhasil atau tidaknya," tegas dia.
Seperti diberitakan, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk kegiatannya keliling (blusukan) menemui masyarakat ibu kota. Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki.
"Blusukan ga ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki aja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, siang tadi.
Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.
"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih.

Sumber :
merdeka.com

Ical Pesimistis Bisa Bersanding dengan Jokowi di Pilpres 2014

Ketua Umum sekaligus calon presiden (capres) dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie agaknya pesimistis bisa menggandeng Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dalam kompetisi Pilpres 2014 mendatang.
Pasalnya, orang nomor satu di DKI itu masih belum memberikan jawaban atas ajakannya maju bertarung di 2014.
"Kalau saya mau, tapi Jokowi tidak mau kan susah. Kalau mau bagus," kata Ical saat menghadiri buka bersama di kediaman Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (Soksi), Ade Komarudin, Jalan Mendawai I No 2, Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2013).
Ical pun tidak membantah dirinya jika telah menjalin komunikasi dengan mantan Wali Kota Solo itu. "Itukan biasa. Beliau kan gubernur. Kita ketemu. Masa ketemu sama yang lain, tapi sama gubernur enggak. Apakah langsung ngobrol pencapresan itu masih belum," katanya.
Lebih jauh, Ical pun masih enggan angkat bicara soal siapakah yang akan diajak berkoalisi bersama dengan Golkar. "Dengan PDIP masih belum tahu. Tapi sama siapa saja mungkin," katanya.
Ical pun bersyukur dengan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas dirinya semakin menanjak. "Amin, amin," singkatnya.

Sumber :
okezone.com

Soal Anggaran Jokowi, FITRA Dinilai Menyesatkan Rakyat

Informasi yang dilansir FITRA berkaitan dengan anggaran operasional Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menyesatkan masyarakat, karena tidak mempertimbangkan penggunaan anggaran tersebut. Demikian pandangan pengamat kebijakan publik Adrinof Chaniago.
Informasi yang dilansir FITRA menyebut anggaran operasional Jokowi dan Basuki pada 2013 mencapai lebih dari Rp 26 miliar.  Jika dihitung lebih rinci, Jokowi dan Ahok punya anggaran blusukan masing-masing sebesar Rp 37 juta per hari.
FITRA membandingkan anggaran itu dengan anggaran operasional gubernur dan wakil gubernur DKI era Fauzi Bowo dan Prijanto, yang bernilai lebih dari Rp 17 miliar.
Menurut Chaniago, FITRA bisa menyesatkan publik karena tidak menjelaskan apa yang Jokowi-Ahok dan Fauzi-Prijanto lakukan dengan anggaran itu. Menurutnya, anggaran besar bukan masalah jika digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kelemahan FITRA dimanfaatkan. Apalagi menyuruh Jokowi jangan blusukan. Pelajari dulu agar pemerintahan bisa efektif, jangan dipelintir. Anggaran besar tapi efektif. Daripada hemat tapi nyatanya boros dimana-mana. Blusukan itu proyek murah. Jokowi menggerakkan supaya program itu tepat sasaran," kata Adrinof, Minggu (21/7/2013).
"Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rajin menggerogoti anggaran. Dengan proyek mengada-ada, atau proyek yang perlu tapi anggarannya mengada-ada. FITRA pakai kacamata yang sudah dibersihkan lah," tambahnya.
Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak menggunakan anggaran operasional untuk blusukan. Menurutnya, ia menggunakan anggaran itu untuk membantu masyarakat dan semua pengeluaran itu dicatat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
"Anggaran operasional Gubernur untuk sumbangan ke masyarakat, bantuan kegiatan masyarakat yang diajukan lewat proposal, bantuan korban kebakaran, banjir, obat-obatan, beras, seragam sekolah, dan buku tulis," ujar Jokowi.
"Blusukan juga salah satu mekanisme kontrol langsung di lapangan. Sehingga secara otomatis menjadi salah satu cara mencegah korupsi," tambahnya.

Sumber :
kompas.com

Tak Majukan Jokowi, PDIP Bisa Jadi Oposisi Abadi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi partai oposisi seumur hidup jika tak memajukan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakrie, Minggu (21/7/2013).
Menurut Umar, saat ini Jokowi sedang berada di puncak elektabilitas. Jika dipasangkan dengan siapapun di pilpres 2014, Jokowi akan menang. "Baik sebagai capres maupun cawapres," katanya.
Perilaku politik Indonesia, tutur Umar, sangat dinamis. Setiap lima tahun bisa jadi akan muncul figur lain yang populer di masa masyarakat selain Jokowi. "Jokowi saat ini jadi gula-gula politik," ujarnya.
Umar mengungkapkan ketertarikan Prabowo, Aburizal Bakrie hingga Hatta Rajasa terhadap gubernur DKI Jakarta tersebut wajar. Namun dalam semua pola pasangan, pasangan Prabowo-Jokowi mengungguli semua capres yang dipasangkan Jokowi.
Ketiga capres yang yang menyebut Jokowi sebagai opsi pasangan dalam pilpres tidak sedang meraih simpati publik. Umar menegaskan figur Jokowi otomatis akan mengatrol suara dengan siapapun ia berpasangan. "Dengan pasangan yang lemah sekalipun," ungkapnya.

Sumber :
republika.co.id

Pimpinan Parpol Dekati Jokowi karena Kehendak Rakyat?

Pendekatan yang dilakukan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) terhadap Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 dinilai sebagai refleksi kehendak rakyat.
"Karena hasil polling yang selama ini mengunggulkan Jokowi dapat disebut sebagai refleksi kehendak rakyat," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Ahad (21/7/2013).
Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tengah melakukan pendekatan dengan Jokowi terkait dengan Pilpres 2014. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan pertemuan kedua tokoh tersebut di kediaman mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng Jakarta baru-baru ini.
Pendekatan serupa juga dilakukan pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, dengan Jokowi. Sekarang ini, kata Zuhro, Jokowi menempati urutan teratas di berbagai survei. Karena itu, pimpinan-pimpinan parpol merespons hal ini dengan membuat kalkulasi politik soal untung dan rugi dalam melakukan pendekatan dengan Jokowi.
Keinginan Hatta dan Prabowo meminang mantan Wali Kota Solo itu menurutnya secara tidak langsung juga karena arahan rakyat (baca: hasil survei). Akan tetapi, Zuhro mengingatkan, langkah para pimpinan parpol tersebut tentunya tetap harus dievaluasi. Pasalnya, kehendak rakyat yang tercermin lewat berbagai survei itu masih harus dipertanyakan apakah memang karena sungguh-sungguh atau sekadar mood, euforia, dan tren saja.
"Pimpinan parpol jangan sampai terlena dengan hasil survei. Karena menurut saya, kemampuan Jokowi untuk memimpin negara archipelago (kepulauan) ini masih kurang," ujarnya.
Alasannya, menurut Zuhro, medan yang digarap oleh seorang pemimpin negara jauh lebih luas dibandingkan kota  atau provinsi. Presiden dan wakil presiden menurutnya harus orang mempunyai wawasan lokal, nasional, dan internasional.
"Sementara yang baru bisa diuji dari Jokowi adalah wawasan lokalnya, yaitu ketika ia memerintah di Kota Solo dan Provinsi DKI," imbuhnya.
Apalagi, kata Zuhro lagi, semaraknya figur calon presiden 2014 dari kalangan nonpartai saat ini, seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan, juga tidak dapat dinafikan begitu saja.
"Nanti kemungkinan akan muncul lagi nama-nama lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah figur-figur seperti ini akan diakomodasi oleh parpol?" tutur Zuhro.

Sumber :
republika.co.id

Banyak Kebijakan Terganjal, Jokowi Diminta Kurangi Blusukan

Berdasarkan data yang disajikan Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) terkait anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mencapai Rp 26 miliar per tahun, pakar ilmu administrasi publik, Irfan menyarankan agar Jokowi mengurangi aktivitas blusukan-nya itu.
"Masih banyak kebijakan Jokowi yang terganjal DPRD dan juga pemerintah pusat. Jadi saya kira, sebaiknya Jokowi lebih mengurus kebijakan yang masih terkendala itu," kata Irfan, di Jakarta, Minggu (21/7/2013) malam.
Irfan yang juga pakar bidang manajemen perkotaan ini menyarankan mantan Wali Kota Solo tersebut lebih baik hanya melakukan blusukan sekali dalam sepekan, untuk dapat mengetahui kondisi lapangan secara langsung.
"Bahkan, kalau perlu sekali dalam dua minggu, mengingat tiap kali kebijakan yang dikeluarkannya itu terganjal dari legislatif. Contah soal tarif angkutan umum saja membutuhkan waktu lama sebelum ketuk palu. Dan soal sampah, ternyata terganjal dengan pemerintah pusat," terangnya.
Pasalnya, kegiatan blusukan yang dilakukan Jokowi selama ini tidak mendapatkan hasil yang jelas. "Jangankan outcome, income-nya itu apa?" kritiknya.
Tak hanya itu, masih menilik dari data LSM FITRA yang memposisikan DKI Jakarta sebagai peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia, Irfan berpandangan agar Jokowi terus mempercepat kinerja di lingkungan anak buahnya.
"Jadi, lelang jabatan yang dilakukannya itu juga harus diimbangi dengan percepatan kinerja demi memberantas korupsi di jajarannya," pungkasnya.
Dikendalikan Gubernur Joko Widodo, DKI Jakarta mencoba melakukan reformasi birokrasi pada seluruh jajarannya. Sayangnya, dalam kurun waktu sekira sembilan bulan, belum dapat memberikan hasil yang signifikan.
LSM FITRA menyebut DKI Jakarta masih berada di peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia, dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp191 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 967.
Apa yang diungkapkan FITRA berdasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2012. Dimana untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,2 triliun.

Sumber :
okezone.com

Biem Benyamin Bersyukur Jakarta Dipimpin Jokowi-Ahok

Tokoh masyarakat Jakarta, Biem Benyamin, menilai luar biasa Gubernur DKI Jakarta  Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, ia sudah berpandangan begitu sejak pemilihan kepala daerah DKI pada 2012.
Biem ikut dalam pilkada DKI 2012 bersama dengan Faisal Basri. Sementara Biem maju sebagai calon wakil gubernur, Faisal maju sebagai calon gubernur.
"Ketika saya, Bang Faisal, Pak Jokowi dan Pak Ahok maju, memang saya merasakan ada kesan berbeda dari Jokowi-Ahok ini," kata Biem, dalam sambutan singkatanya di sela-sela acara tersebut, Minggu (21/7/2013).
"Kita menyadari kita harus mengubah paradigma yang tadinya uang dan uang. Dua pasangan ini yang mengubah itu. Bang Fasial dan saya pun enggak ada politik uang. Saya bersyukur Pak Jokowi dan Ahok menang,."
"Dulu belum sempat bertemu dengan Pak Jokowi-Ahok setelah kampaye, tapi tetap, dalam hati, jauh di mata dekat di hati," tutur Biem.

Sumber :
kompas.com

Golkar Tak Hanya Incar Jokowi Saja

Partai Golkar tak hanya melakukan pendekatan kepada kader PDIP, Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga sedang melakukan pendekatan terhadap kader partai lain, terutama yang berpotensi dicalonkan sebagai presiden, seperti Soekarwo dan Pramono Edhie.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin, dalam acara buka puasa bersama di kediamannya, Jalan Mendawai I No 2, Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2013).
"Yang dilakukan oleh Ketua Umum Golkar adalah menjajaki semua calon yang ada untuk mendampingi beliau (Aburizal Bakrie)," kata Ade.
Ade mengungkapkan, semua opsi masih terbuka mengenai siapa yang akan maju mendampingi Ical, panggilan Aburizal Bakrie, di pemilihan presiden 2014.
"Kita melakukan pertemuan dengan baik. Komunikasi memang sedang diperluas dengan semua pihak. Sehingga belum bisa dipastikan siapa satu orang yang akan mendampingi beliau," jelasnya.
Lebih jauh, Ade tak mau mengungkapkan lebih jauh apa yang dibahas oleh mereka dalam pertemuannya dan enggan memberikan bocoran mengenai pendamping Ical. "Masa rahasia perusahaan saya buka. Ha.ha. Semua opsi memungkinkan," pungkasnya.
Tampak hadir dalam acara ini, Menko Kesra, Agung Laksono dan Setya Novanto.

Sumber :
okezone.com

Jokowi: CSR Bukti Pemprov DKI Dipercaya

Banyak program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung perusahaan-perusahaan, melalui corporate social responsibility (CSR). Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (jokowi), hal itu menunjukkan bahwa Pemprov DKI dipercaya.
"Kalau mereka mau membantu, masak ditolak. Ya senang dong. Efeknya dengan bantuan itu, berarti pemerintah dipercaya," ujar Jokowi, di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Jokowi menjelaskan, bantuan dari perusahaan-perusahaan itu tidak berbentuk uang, melainkan barang. Menurut Jokowi, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kini tengah menyusun daftar perusahaan yang terlibat dalam program Pemprov DKI untuk
Alasan Jokowi menerima bantuan CSR pun juga karena bantuan tersebut berbentuk barang bukanlah uang tunai. Ia pun mengaku telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI untuk menyusun daftar perusahaan yang sudah dan ingin terlibat dalam program Pemprov DKI.
Pemprov DKI kemudian akan memetakan kebutuhan DKI dan menyesuaikannya dengan program CSR perusahaan-perusahaan itu, sehingga CSR bisa menyentuh lebih banyak bidang dan lebih tepat sasaran.
"Kampung deret kelihatan, taman kelihatan, taman sepanjang Sudirman-Thamrin kelihatan semua dari CSR," tambah Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Semoga Operasi Pasar Bermanfaat untuk Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar operasi pasar hingga menjelang Lebaran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku berharap masyarakat bisa merasakan manfaat operasi pasar tersebut.
"Ya, melalui operasi pasar ini supaya bisa mempengaruhi sedikit lah, dan langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Jokowi, di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (21/7/2013).
"Mudah-mudahan subsidi daging, beras, sayur-sayuran, dampak langsungnya ke masyarakat," kata Jokowi.
Pemprov DKI melakukan operasi pasar dengan memberikan subsidi dan menjadi penyalur bahan kebutuhan dari produsen ke masyarakat, bukan pedagang.
Pada acara UMKM Expo di Monas (18-20 Juli 2013), misalnya, Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar Rp 20.000 untuk satu kilogram daging sapi. Pembelian dibatasi lima kilogram.
Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan 40.000 ton beras untuk disalurkan ke pasar tradisional dan masyarakat. Pemprov memberikan subsidi sekitar Rp 1.500 untuk setiap kilogram beras.
Kementrian Perdagangan RI melalui Dinas KUMKMP DKI juga berencana melakukan operasi pasar berupa penjualan daging sapi di 20 kelurahan di DKI Jakarta.
Setiap kelurahan akan mendapat jatah 800 kilogram, yang akan dijual dengan harga Rp 70.000 per kilogram.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Proyek Enam Tol Dalam Kota Setelah MRT dan Monorel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih mengalkulasi pelaksanaan megaproyek enam ruas tol dalam kota. Meskipun, ia telah menyelenggarakan public hearing bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan pihak investor, PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito, Jokowi masih belum berani memutuskan nasib proyek tersebut.
"Belum, Masih dikalkulasi," kata Jokowi di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Jokowi mengatakan, setelah megaproyek transportasi massal berbasis rel, Monorel dan Mass Rapid Transit (MRT) pelaksanaannya lancar, ia baru akan memikirkan untuk memutuskan nasib proyek enam ruas tol dalam kota. Lebih lanjut, ia menyebutkan kalau pihak Kementerian PU tidak memberikan deadline kepadanya untuk dapat memutuskan berjalannya megaproyek senilai Rp 42 triliun itu.
"Sebenarnya banyak proyek kita yang belum rampung, seperti tol Jorr W2, jalan Cakung-Cilincing, dan lainnya semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.
Saat wartawan mencoba bertanya terkait kemungkinan untuk membangun hanya dua ruas tol saja, Jokowi membantahnya. "Siapa yang bilang? Siapa yang memutuskan? Belum diputuskan," kata Jokowi.
Padahal, beberapa bulan lalu, ia sempat mengutarakan kalau proyek itu telah mengerucut menjadi dua ruas tol saja, yakni Sunter-Semanan dan Semanan-Pulo Gebang.
Saat itu, ia menilai pembangunan dua ruas tol, Sunter-Semanan dan Semanan-Pulo Gebang, mampu memecah kemacetan di Ibu Kota. Pasalnya, jalur logistik yang diangkut oleh truk besar dan kontainer bisa langsung memiliki akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Megaproyek yang telah digagas sejak masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso, dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Pada tahap pertama akan dibangun ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Pada tahap kedua, dilakukan pembangunan ruas Tol Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga meliputi pembangunan ruas tol koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Pada tahap terakhir akan dibangun ruas tol Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT JTD, tetapi tarifnya akan terpisah dari tol lingkar luar.

Sumber :
kompas.com

Ditanya Capres, Jokowi: Udah, Cukup Yaa...

Wawancara soal capres tampaknya membuat Joko Widodo tak merasa nyaman. Gubernur DKI Jakarta itu memilih mengakhiri wawancara.
Hal ini terjadi saat wartawan mewawancarai Jokowi usai dia menemui warga di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013). Sambil tersenyum, Jokowi menjawab berbagai pertanyaan wartawan, mulai dari kegiatannya di hari Minggu, rilis lembaga FITRA, hingga masalah Corporate Social Responsibility (CSR). Ia pun kembali berkeliling Taman Suropati dan wartawan mencoba bertanya hal lainnya kepada orang nomor satu di Ibu Kota itu.
Kemudian, ada wartawan yang bertanya terkait udangan buka bersama di Kemenpora. "Pak, nanti datang ke Kemenpora? Katanya ada Rhoma Irama. Kan lumayan capres ketemu capres, Pak. Momen langka," celetuk salah seorang wartawan kepada Jokowi.
Jokowi pun sontak tertawa mendengar candaan wartawan itu. Namun, tak ada kata yang meluncur dari bibirnya. Ketika disenggol pertanyaan terkait peluangnya maju capres di Pilpres 2014, langsung Jokowi menyelesaikan wawancara tersebut.
"Udah cukup, ya," kata Jokowi, seraya bangun dari bangku Taman Suropati.
Jokowi memang sedang menjadi primadona di berbagai survei kandidat Capres 2014. Jokowi hampir selalu mengungguli deretan tokoh politik nasional, bahkan yang jauh lebih senior.
Apabila ditanyakan tentang niatnya mencapres, Jawaban Jokowi selalu mengambang. Misalnya, ketika suatu saat ditanya apakah berminat menjadi calon presiden pada 2014, dia menjawab, "Jadi capres? Wong dari dulu nggak pernah mikirlah (soal itu)." Jawaban itu dia sampaikan saat ditanya di Balaikota Jakarta pada 28 Mei 2013.
Pada hari berikutnya, 29 Mei 2013, pertanyaan lain terkait topik yang sama diajukan kepada Jokowi. Dia disodori pertanyaan, siapa tokoh yang paling tepat mendampinginya, Jokowi lincah berkilah, "Paling enak sih ya dipasangkan sama istri saya," seloroh Jokowi kala itu.

Sumber :
kompas.com

Jadi Rebutan Prabowo dan Ical, Jokowi Hanya Tertawa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang sedang naik daun di tangga survei jadi cawapres idaman Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (Ical). Namun Jokowi hanya tertawa, tak mau bicara soal peluangnya nyapres di 2014.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana panjang hitam siang ini berjalan-jalan menemui warga di kawasan Taman Suropati, di dekat rumah dinasnya, Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Jokowi sempat menjawab pertanyaan wartawan seputar tudingan Fitra menyangkut mahalnya anggaran blusukan. Terkait hal itu Jokowi menegaskan modal blusukan hanyalah jalan kaki saja.
Wartawan kemudian menanyakan Jokowi soal kans maju Pilpres 2014. Namun kali ini Jokowi tak menjawab. "Hahaha," Jokowi malah tertawa.
Jokowi lantas melanjutkan pembicaraan soal isu terkini DKI Jakarta seperti dana CSR, operasi pasar, dan Setu Babakan. Selama ini, setiap ditanya peluang nyapres Jokowi memang malas menjawab.
"Nggak mikir, saya nggak mikir," kata Jokowi Jumat (19/7/2013) lalu.
Namun Jokowi sudah mengakui sempat bertemu dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, meskipun lagi-lagi dia membantah pembicaraan seputar Pilpres.
Gerindra yang membuka peluang duet Prabowo-Jokowi berani bicara Prabowo sudah sering bertemu Jokowi. Jokowi sering berkeluh kesah soal pengelolaan Jakarta ke Prabowo yang sudah seperti bapak angkatnya tersebut.
Apakah Jokowi akhirnya akan luluh ke pangkuan Prabowo? Apakah dia akan mengantongi restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri? Situasi politik sangat dinamis dan Pilpres 2014 masih cukup jauh.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tunggu Pemerintah Pusat Atasi Pembajakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku masih akan menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi pembajakan yang semakin marak beredar. Pembajakan yang dimaksud adalah peredaran barang-barang bajakan, seperti cd, kaset, maupun barang bajakan lainnya.
"Nanti, itu urusan pemerintah pusat. Kita nanti pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Sementara itu ditemui dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung langkah pemerintah pusat, yakni Kementerian Hukum dan HAM, segera merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembajakan hak cipta. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Basuki bahkan menyatakan DKI siap memberantas peredaran CD maupun kaset bajakan di mal-mal Ibu Kota.
"Kita harapkan di mal-mal tidak ada lagi yang menjual barang-barang bajakan. Kita lakukan bertahap, nanti masuk ke PD Pasar Jaya, ITC, dan Glodok. Makanya ini akan nambah daftar ributnya saya nih," kata Basuki.
Melalui pembajakan itu, kata dia, sama artinya dengan tidak menghargai karya orisinil para seniman. Menurut data yang ia peroleh, 100 persen pangsa pasar itu, hanya 1 persen yang menjual barang asli, sementara sisanya 99 persen menjual dan menikmati barang bajakan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Insya Allah Setu Babakan Selesai Dalam 2 Tahun

Pemprov DKI saat ini sedang membangun Setu Babakan sebagai cagar budaya Betawi. Pembangunan ini ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun.
"Dua tahun Insya Allah rampung," kata Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Jokowi mengatakan revitalisasi Setu Babakan penting untuk melestarikan budaya betawi. Rumah-rumah dan masjid bergaya Betawi yang ada di Setu Babakan perlu dipugar dan dilestarikan sebagai cagar budaya.
"Untuk anggara APBD murni Rp 260 miliar. Rp 160 miliar tahun ini, tahun depan sisanya," ujarnya.
Setu Babakan atau Danau Babakan terletak di Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Indonesia. Tempat ini merupakan area yang diperuntukkan untuk pelestarian warisan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi.

Sumber :
detik.com

Dibanjiri Undangan Buka Bersama, Jokowi Pilih Tidur

Saat Ramadhan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dibanjiri undangan berbuka puasa. Namun, banyaknya undangan membuat dia bingung.
Minggu ini saja, Jokowi menerima undangan berbuka bersama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dia juga menerima undangan dari Pertamina yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun karena kelelahan, Jokowi pun memilih untuk istirahat. Apalagi saat ini lagi bulan puasa.
"Kita itu kan perlu juga untuk di dalam rumah terus hehehe. Kalau libur puasa di rumah, ya tidur, sahur, Subuh, tidur, kalau enggak ada acara, tidur," kata Jokowi di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Sedari pagi, Jokowi baru keluar rumah sekitar pukul 12.30, untuk menemui warga yang sedang bermain di Taman Suropati, yang terletak di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Selama 20 menit Jokowi menyapa warga, 10 menit wawancara dengan wartawan. Setelah itu, dia masuk kembali ke dalam rumah dinasnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Siapkan Rp 260 Miliar untuk Revitalisasi Setu Babakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan DKI akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk merevitalisasi kawasan wisata Setu Babakan, Jakarta Selatan. Adapun, anggaran yang digelontorkan untuk merevitalisasi kawasan budaya itu mencapai Rp 260 miliar.
"Dananya dari kita, APBD murni, sekitar Rp 260 miliar. Untuk tahun ini, kita pakai Rp 160 miliar dan sisanya digunakan tahun depan," kata Jokowi, di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Ia menargetkan dalam jangka waktu dua tahun ini, program revitalisasi Setu Babakan telah rampung. Mantan Wali Kota Surakarta itu menargetkan kawasan Setu Babakan menjadi cagar budaya betawi, menghidupkan kembali rumah dan mesjid beraksen Betawi.
Selain itu, di dalam kawasan Setu Babakan, rencananya juga akan dibangun SMK untuk menghidupkan seni budaya Betawi. Melalui pembangunan SMK itu, ia mengharapkan dapat melestarikan budaya Betawi dalam jangka panjang.
"Pokoknya, ini tinggal masalah di pembebasan lahannya saja. Setelah itu, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," harap Jokowi.
Penyuka musik cadas itu ingin menjadikan Setu Babakan sebagai Kampung Betawi menjadi karakter Jakarta. Ia juga menyesalkan selama dua belas tahun Setu Babakan berdiri, hingga saat ini, revitalisasi pembangunan Setu Babakan belum juga selesai. Semua hal terkait pembangunan Setu Babakan sudah tersedia. Hanya satu hal yang belum tersedia, yaitu niat untuk mengembangkan Setu Babakan.
"Anggarannya sudah ada, kemudian apalagi yang harus ditunggu? Ya, tinggal niat dan kemauannya saja. Lha wong gambarnya sudah ada," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Ini Penjelasan Jokowi Soal Dana-dana CSR yang Digunakan di DKI

Di era pemerintahan Jokowi-Ahok, Pemprov DKI cukup sering membuat program atau memberi bantuan sosial dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan dana APBD berlimpah, mengapa Jokowi lebih suka menggunakan dana CSR yang berasal dari perusahaan?
"Ada orang yang mau bantu kenapa kita tolak. Ini kan berarti kita dipercaya sama orang," kata Jokowi usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Jokowi menegaskan dana-dana bantuan yang masuk ke Pemprov DKI tak ada yang diselewengkan. Dana-dana itu benar-benar digunakan untuk pembangunan DKI.
"Uang hasil bantuan dari CSR itu juga kelihatan barangnya, taman, kampung deret, bangku taman. Itu kan kelihatan barangnya," ujar pria 52 tahun ini.
Jokowi memang kerap menggunakan dana CSR untuk melaksanakan program di DKI Jakarta. Di antara program yang didanai CSR adalah kampung deret, lelang jabatan, dan pengadaan bangku taman di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Jakarta Empat Terkorup, Itu Sebelum Pemerintahan Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak menampik kalau Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi yang tingkat korupsinya tinggi. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara.
"Ya, benar, memang benar itu," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Kendati demikian, Jokowi mengatakan data tingginya tingkat korupsi itu terjadi pada tahun 2008-2012. Sedangkan, ia baru memerintah akhir tahun 2012. Sebagai pemimpin yang baru memerintah di Ibu Kota sekitar 9 bulan itu, Jokowi enggan disalahkan atas tingginya angka korupsi di Jakarta.
"Jangan dipikir itu datanya di tahun 2013, lho. Saya ini kan menjabat di akhir tahun 2012. Lihat datanya dari tahun 2008-2012, itu kan belum pemerintahan saya," kata Jokowi.
Saat ini, Jokowi mengaku sedang mengupayakan meminimalisir tindak korupsi di dalam tubuh Pemprov DKI. Mulai dari transparansi anggaran hingga pembayaran menggunakan sistem online.
Selain telah menerapkan pajak online restoran dan hiburan, DKI juga akan menerapkan sistem pembayaran online penagihan rumah sakit atas klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS). Di samping itu, poster-poster APBD DKI 2013 pun telah terpampang di kantor Kelurahan hingga Wali Kota.
BPK mencatat provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. Data itu terangkum dalam publikasi IHP (Ikhtiar Hasil Pemeriksaan) semester dua tahun 2012. Di dalam laporan itu, anggaran 33 provinsi yang tersebar di nusantara telah merugikan negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan 9.312 kasus untuk tahun 2008 - 2012.
Untuk Provinsi DKI Jakarta, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 191.112.690 dengan jumlah kasus sebanyak 967 jenis. Ranking pertama ditempati provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 400 miliar. Selanjutnya provinsi Aceh mencatat kerugian mencapai Rp 308 miliar, dan di posisi ketiga, Provinsi Papua Barat yang mencatatkan kerugian negara hingga Rp 207 miliar.

Sumber :
kompas.com

Gerindra Minta Anggaran Blusukan Jokowi Dievaluasi

Partai Gerindra mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus blusukan. Namun anggaran blusukan harus ditekan seminim mungkin.
"Kalau blusukan jadi beban anggaran, ya itu harus dievaluasi anggarannya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (21/7/2013).
Metode blusukan sendiri dinilai Fadli sangat tepat untuk menjemput bola. Dalam artian bisa langsung melihat dinamika di masyarakat, untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
"Itu metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Ketika blusukan itu jadi sesuatu yang protokoler pasti anggarannya membengkak," katanya.
Karena itu yang paling pas adalah blusukan tetap dilakukan, namun harus dipastikan tidak terjadi pemborosan. Caranya dengan tidak melibatkan protokoler.
"Kalau sudah protokoler itu pencitraan, dan menurut saya tidak lagi untuk menyerap aspirasi. Tapi sejauh ini saya kira maksud blusukan itu menyerap aspirasi dari bawah," katanya.
Jokowi sendiri sudah memastikan tidak ada pemborosan dalam blusukan. Jokowi mengatakan blusukan hanya bermodalkan jalan kaki saja.

Sumber :
detik.com

Pak Kapan Gemukin Badan?

Secara tiba-tiba, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo keluar dari rumah dinasnya di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, menuju Taman Suropati yang memang tepat berada di rumah dinasnya. Jokowi yang mengenakan kemeja lengan panjang putih itu langsung menyapa warga dan berkeliling Taman Suropati.
Kemunculan Jokowi di hari Minggu (21/7/2013) ini membuat para warga yang sedang berolahraga dan santai di Taman Suropati terkejut. Taman Suropati yang awalnya sepi pengunjung mendadak ramai ketika Jokowi berkeliling Taman Suropati. Tak sedikit anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang meminta foto bersama orang nomor satu Ibu Kota.
Jokowi juga menyalami para komunitas yang berkumpul di Taman Suropati, seperti komunitas pemain biola dan komunitas pencinta hewan. Dari sekian banyak warga yang memintanya berfoto, ada salah seorang warga yang berceletuk agar Jokowi menggemukkan badannya.
"Pak Jokowi, kapan gemukkin badan? Ini permintaan warga, lho," kata salah seorang warga kepada Jokowi.
Jokowi yang mendengar itu pun langsung tertawa dan membalikkan badannya untuk melihat warga yang memintanya menggemukkan badan. "Hehehe..., ya, nanti," kata Jokowi seraya tertawa. Setelah itu, Jokowi kembali berkeliling dan menyalami warga yang sedang bersantai di taman hijau tersebut. 

Sumber :
kompas.com

Polda Metro Siap Bantu Jokowi Asal ...

Polda Metro Jaya menyatakan tidak masalah membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah menimbulkan kemacetan di kawasan pasar di Jakarta. Hanya saja, harus ada permintaan dari Pemprov DKI untuk menjalankan itu.
"Memang domain PKL ada di Pemda (DKI Jakarta). Tetapi kalau Pemda minta bantuan kita, atau ada kesulitan dan perlawanan bisa kita bantu," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Minggu (21/7/2013).
Rikwanto mengatakan, peran sarta kepolisian dapat saja dilibatkan dalam hal tersebut, asalkan dilandasi langsung dari program atau kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, jika ada permintaan dari Pemprov, Polda Metro bisa melibatkan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Misalnya, memberikan arahan kepada PKL untuk tidak menggunakan lokasi yang mengganggu ketertiban umum dalam berjualan.
"Tentu Bisa (peran Babinkamtibmas dilibatkan). Tetapi programnya dan kebijakannya harus masuk dalam program Pemda," ujar Rikwanto.
Selama ini, lanjutnya, pihak kepolisian sudah sering membantu pengamanan dalam berbagai upaya penertiban PKL ataupun pengamanan dalam kegiatan penertiban lainnya. "Sering, umpamanya, penertiban PKL di bahu jalan yang melibatkan polisi. Atau penertiban PKL-PKL di stasiun kereta itu kan melibatkan kita juga," jelas Rikwanto.
Sebelumnya, kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menegaskan, polisi harus melakukan fungsi penertiban umum atau public order. Penegakan hukum juga perlu dilakukan jika ada yang melawan.
Setelah itu, polisi juga harus memelihara ketertiban yang sudah terbangun. Ia menilai, selama ini polisi lebih banyak pasif dalam menertibkan PKL dan parkir liar. Penertiban lebih banyak dilakukan satuan polisi pamong praja dan dinas perhubungan. Menurutnya, polisi harus berada digaris terdepan pula dalam upaya tersebut.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Cuma Modal Dengkul

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia tak menghabiskan banyak anggaran untuk blusukan. Jokowi tak mau berhenti blusukan, karena blusukan baginya cuma modal "dengkul".
"Blusukan nggak ada anggaran, cuma modal jalan kaki. Kalau nggak pengen jalan kaki ya nggak usah blusukan," kata Jokowi usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Menurut dia, blusukan perlu dilakukan untuk mengontrol program kerja yang sudah dilakukan. Jika tidak dilakukan blusukan, maka bisa jadi pengerjaan suatu program tak sesuai dengan yang dilaporkan oleh anak buah.
"Blusukan fungsinya sebagai manajemen kontrol pengawasan, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada manajemen kontrol terus gimana?" ujar eks Wali Kota Solo ini.
Blusukan Jokowi selama ini memang tak banyak menggunakan protokoler. Bahkan, tak jarang aksi blusukan Jokowi tanpa pengawalan voorijder.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Sumber :
detik.com

Akhirnya Jokowi Menjawab

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan blusukan yang dilakukannya boros anggaran. Anggaran untuk blusukan lebih banyak digunakan untuk program-program sosial.
Jokowi mengakui memang ada dana operasional yang dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun dana operasional itu tak sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan blusukan.
"Dana operasional itu memang ada, tapi nggak langsung habis, separuhnya aja nggak habis," kata Jokowi usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Jokowi juga mengakui jumlah dana operasional itu mencapai Rp 34 juta per hari. "Ya itu memang benar, tapi saya nggak pernah pegang uangnya. Ya dana-dana itu untuk dana sosial, kalau ada gesekan warga, kebakaran," paparnya.
Lalu bagaimana dengan aksi bagi-bagi buku yang kerap dilakukan Jokowi saat blusukan?
"Itu dananya dari CSR," jawab Jokowi.
Jokowi menolak untuk berhenti blusukan. Menurut dia, blusukan perlu dilakukan untuk mengontrol program kerja yang sudah dilakukan. Jika tidak dilakukan blusukan, maka bisa jadi pengerjaan suatu program tak sesuai dengan yang dilaporkan oleh anak buah.
"Blusukan fungsinya sebagai manajemen kontrol pengawasan, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada manajemen kontrol terus gimana?" ujar pria 52 tahun ini.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Sumber :
detik.com

PDIP dan Gerindra Kompak: Lanjutkan Blusukan Pak Jokowi!

Blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diangap sebagai pemborosan. PDIP dan Gerindra menilai blusukan Jokowi sudah benar dan wajib dilanjutkan.
"Saya kira sih satu kegiatan blusukan adalah satu metode untuk mencari tahu tentang kondisi sesungguhnya, jadi tetap bagus ya, dan layak dilanjutkan Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Minggu (21/7/2013).
Fadli menilai anggaran blusukan tidak akan mahal. Sebab blusukan Jokowi tidak ada protokoler.
"Saya kira blusukan itu salah satu metode incognito atau metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat," katanya.
Pandangan senada disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tjahjo sepakat agar Jokowi melanjutkan blusukan yang sudah menjadi gaya kepemimpinannya.
"Blusukan kan gaya kepemimpinan agar dapat langsung mendengar aspirasi masyarakat," tegas Tjahjo.
FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2/2013). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.
Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.
Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.

Sumber :
detik.com

BPKD Tegaskan Tak Ada Anggaran Untuk Blusukan Jokowi

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Endang Wijayanti membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar khusus untuk blusukan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Endang pun mengaku kaget ketika ditanya soal anggaran blusukan Jokowi. "Anggaran blusukan? Waduh enggak ada tuh, tidak ada, anggaran blusukan sendiri enggak ada," jelas Endang, Minggu (21/7/2013).
Ketika ditanya tentang rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tentang dana miliaran untuk blusukan Jokowi, Endang berjanji akan memeriksanya lebih dulu kepada pihak terkait.
"Belum tahu persis, kalau khusus untuk blusukan ya enggak ada," tegasnya.
Menurut Endang, yang ada hanyalah anggaran untuk dana operasional. Tak ada secara khusus mengatur untuk pengeluaran blusukan Jokowi. Dia pun meminta agar mengecek kebenaran rilis FITRA itu kepada bagian operasional.
"Kalau untuk buka puasa bersama, coba ke bagian biro operasional," tutup Endang.

Sumber :
merdeka.com

Demokrat: 26,6 M Hanya untuk Pencitraan Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Socapua mengaku kaget ketika mendengar anggaran untuk blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar. Max menuding anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya untuk pencitraan semata.
Max mengatakan, blusukan yang sering kali dilakukan oleh Jokowi semenjak menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta hanya pencitraan. Apalagi, menurut dia, Jokowi dikabarkan akan maju dalam Pemilu Presiden 2014.
"Saya kira itu justru di situ (Pencitraan 2014). Blusukan hanya sebuah pencitraan membentuk persepsi positif publik, itu blusukan itu pencitraan," jelas Max kepada merdeka.com, Minggu (21/7/2013).
Anggota Komisi I DPR ini meminta agar DPRD DKI Jakarta bisa mencermati dengan memotong anggaran blusukan yang terlalu besar tersebut. Jangan sampai, kata dia, hanya karena Jokowi saat ini sedang menjadi media darling, mantan wali kota Solo itu dapat mempergunakan anggaran seenaknya.
"Harus dong (Dipotong) kalau pembuktian begitu. Jangan sampai gara-gara menjadi media darling, bisa saja sehingga terjadi pemakaian anggaran seperti itu," tegas dia.
Terkait dengan hasil temuan Forum Indonedia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) yang mengatakan anggaran blusukan Jokowi Ahok yang lebih besar ketimbang mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke). Max menambahkan, FITRA lembaga yang dapat dipercaya dan diuji kredibilitasnya.
"Saya kira FITRA sangat konsen dengan hasil yang dia dapat, tidak hanya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ke parpol juga begitu DPR juga begitu," imbuhnya.
Max menambahkan, blusukan Jokowi yang juga sering kali dilakukan hanya menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, aksi blusukan itu dilakukan hanya sekedar show off belaka.
"Ya kalau kita cermati sampai saat ini sejak diangkat menjadi gubernur hal yang dilakukan hanya sebatas blusukan-blusukan itu saja, belum sesuatu perubahan, mungkin masih belum waktunya ya, tapi kalau anggaran hanya untuk blusukan, jalan-jalan, ke kiri ke kanan sampai sekian miliar saya kira perlu dicermati, untuk apa sampai anggaran keliling Jakarta segitu banyak itu pemborosan hanya untuk show off menghabiskan anggaran," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com