Jokowi akan Ajari Warga Atasi Kebakaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat, khususnya warga di wilayah rentan kebakaran, untuk sigap ketika si jago merah datang.
"Ini harus pemberdayaan masyarakat. Karena, tempat-tempat seperti ini (Tambora) tidak mungkin bisa mendapatkan layanan (maksimal) dari pemadam kebakaran," ujar Jokowi saat menyambangi kawasan kebakaran Tambora, Jakarta Barat, Selasa (9/4/2013).
Jokowi menjelaskan, pemberdayaan masyarakat, yakni diajari bagaimana bereaksi cepat bila kebakaran masih kecil, dengan alat yang ada. Jokowi menuturkan, penyebab tidak maksimalnya mobil pemadam kebakaran memadamkan api, lantaran kondisi pemukiman yang cukup padat, sehingga mobil pemadam terhambat masuk.
"Karena, kalau seperti di tempat ini kan problemnya adalah mobil kebakaran besar tidak mungkin bisa masuk. Sehingga, api semakin besar," papar Jokowi.
Belum lagi, lanjut Jokowi, solusi yang diwarisi Gubernur DKI Sebelumnya, Fauzi Bowo, yakni motor damkar, belum berhasil menghadang api. Apalagi, pawang geni ide Jokowi ukurannya terlalu besar, sehingga sulit dioperasikan.
"Kemarin kan sudah dicoba yang pakai sepeda motor, ternyata juga tidak bisa. Karena lebarnya dua meter, tidak cukup efektif, tidak bisa masuk ke gang-gang setengah meter. Pawang geni juga minta dikecilkan," jelas Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Lanjutan :
- jakarta.tribunnews.com : "Warga DKI akan Dilatih Menggunakan Pawang Geni"

Jokowi: Kalau (Sekda) Mau Mundur, Ya Mundur

Pengunduran diri Fadjar Panjaitan dari posisinya sebagai Sekretaris Daerah tak diambil pusing Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurutnya, Fadjar memiliki hak untuk mengundurkan diri, termasuk menanggalkan status pegawai negerinya.
Jokowi mengaku telah mengetahui pengunduran diri Fadjar langsung dari yang bersangkutan. Untuk itu, ia segera menyerahkan posisi sekretaris daerah (sekda) kepada pelaksana tugas Wiryatmoko yang saat ini menjabat sebagai asisten bidang pembangunan.
"Kalau mau mundur ya mundur, nanti disiapkan penggantinya karena ini mendadak. Tapi saya sudah minta Pak Moko (Wiryatmoko) untuk jadi pelaksana tugasnya," kata Jokowi dijumpai di sela-sela kesibukannya mengunjungi korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (9/4/2013) sore.
Fadjar yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun dikabarkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebelumnya ia bergabung bersama Partai Golkar.
"Soal dia nyaleg lewat PDI Perjuangan, itu urusan pribadilah, pokoknya nanti kita siapin penggantinya," ujar Jokowi.
Masa pensiun Fadjar seharusnya jatuh pada September mendatang. Namun, dengan mencalonkan diri sebagai caleg, Fadjar memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Surat pengunduran diri Fadjar telah masuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI pada 8 April kemarin.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Sekda DKI Mundur Demi Nyaleg, Jokowi: Ya Sudah"
- metro.news.viva.co.id : "Jokowi Tunjuk Wiriyatmoko Jadi Plh Sekda DKI Jakarta"
 

Jokowi Kunjungi Pengungsian Korban Kebakaran di Tambora

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sore ini berkunjung ke lokasi kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Jokowi melihat langsung rumah yang terbakar dan memberikan bantuan uang tunai dan peralatan sekolah bagi anak-anak korban kebakaran.

Pantauan detikcom, Selasa (9/4/2013) Jokowi tiba pukul 16.50 WIB di Kelurahan Krendeng, Tambora, Jakarta Barat. Jokowi yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang warna putih tersebut mendatangi korban kebakaran, terutama ibu-ibu dan anak-anak.

"Jokowi! Jokowi! Jokowi datang," ujar warga secara bersamaan.

Warga pun lantas berebut untuk bersalaman. Tak lama setelah itu, Jokowi pun langsung meninjau lokasi rumah yang terbakar. Jokowi pun terlihat sempat menunjuk-nunjuk sisa-sisa bangunan yang terbakar.

Tak lama setelah itu, Jokowi beserta ajudannya langsung meninjau lokasi pengungsian warga di Jalan Krendang Timur, Kecamatan Tambora RT 6 RW 2. Begitu tiba, warga pun berebutan untuk menyapa dan bersalaman dengan orang nomor satu di DKI ini.

Jokowi pun tak lupa memberi bantuan uang tunai yang diterima langsung oleh ketua RT 6 untuk keperluan warga korban kebakaran. Selain itu Jokowi menyumbangkan beras sebanyak 2 ton, 8 dus buku dan 200 setelan sepatu, seragan dan tas sekolah.

Jokowi juga membagikan langsung seragam sekolah SD, tas sekolah, buku dan alat tulis ke anak-anak korban kebakaran.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi sediakan 23 tempat untuk relokasi PKL

Pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan 23 lokasi untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di tempat yang tidak semestinya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, lokasi-lokasi yang sedang disiapkan itu antara lain berbentuk pasar, kawasan, dan kantung-kantung PKL.

Hal ini bertujuan untuk menertibkan pedagang yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi Jakarta. "Kalau supermarket dan swalayan diberi ruang, kenapa PKL tidak," katanya di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan bahwa, visi Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan haruslah didukung dengan penataan yang teratur. "Karena di Jakarta itu konsentrasi untuk jadi kota jasa perdagangan," katanya.

Sebelumnya, untuk penataan PKL, Jokowi sudah melakukan beberapa langkah seperti memberikan tempat serta alat berjualan. Lokasi yang sudah ditata seperti di kawasan Masjid Sunda Kelapa.

Gubernur Joko Widodo juga sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai relokasi PKL ke pasar-pasar.

"Itu sudah mulai jalan," kata Jokowi.

Sumber :
antaranews.com

Jokowi akan jadi jurkam Hero

Kendati tahapan kampanye masih satu bulan lagi, namun tim pasangan Herliansyah - Ariestoteles (Hero) sudah memiliki agenda untuk mendatangkan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebagai salah satu juru kampanye (jurkam) mendatang.

Salah satu kandidat bakal calon (balon) Bupati Lahat, Herliansyah mengaku saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

"Sosok beliau kita anggap sebagai figur yang merakyat. Apalagi dikenal dengan aktivitas blusuk'annya. Ia jugalah yang memiliki ide untuk itu," tegas Herliansyah, Selasa (9/4/2013).

Menurut Herliansyah, kepastian datangnya mantan Wali Kota Solo tersebut saat ini hanya tinggal masalah waktu, mengingat tingkat kesibukannya. Meski demikian, Herliansyah optimistis Jokowi bakal hadir dalam kampanye tersebut.

"Insyallah, beliau (Jokowi) bisa hadir. Kita juga siap mengundang Dina Idol. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu memiliki darah Kikim," jelas dia.

Mengenai persiapan jelang Pilkada Lahat, Herliansyah juga optimistis mampu meraup suara. Kendati pasangan Hero tidak membentuk Tim Sukses (timses) namun ia menjamin seluruh kader disemua lapisan partai berjalan maksimal.

"Kita tekankan, kita tidak ada posko. Semuanya milik rakyat," katanya.
 
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Lahat, Darsi Elyanto mengaku keputusan masing masing pasangan calon untuk mengusung jurkam merupakan sepenuhnya tanggung jawab pasangan calon itu sendiri.

"Kita tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye," pungkasnya.


Sumber :
sindonews.com

Jokowi : Stadion Lebak Bulus Tak Dibongkar, Kalau...

Rencana pembangunan mass rapid transit (MRT) di Ibu Kota terus digodok di level elit. Di balik itu semua, ada satu masalah yang eksekusinya belum dipastikan, yakni pembongkaran Stadion Lebak Bulus guna dialih fungsi menjadi depo transportasi massal berbasis rel tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memastikan nasib stadion yang sempat menjadi arena berlatih tim sepak bola Persija itu. Menurut dia, nasib stadion itu akan disesuaikan dengan keperluan pembangunan MRT.

"Tergantung keperluan, kalau diperlukan (untuk depo) ya kami bongkar, kalau enggak perlu, ya enggak (dibongkar)," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Perlu diketahui, mega proyek yang menelan biaya sebesar 15 triliun ini akan membentang dari depo MRT di Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer persegi), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer persegi.

Untuk ruas berikutnya, MRT akan melintas dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer). Mantan Wali Kota Surakarta ini memberikan jaminan untuk mempertahankan keberadaan stadion itu. Dengan catatan PT KAI bersedia membangun depo MRT di Kampung Bandan. Di luar itu, kalaupun Stadion Lebak Bulus benar-benar dipugar, maka Jokowi telah menyiapkan dua stadion baru di Ulujami, Jakarta Selatan, dan di Taman BMW, Jakarta Utara.

"Kalau PT KAI bersedia, stadion itu enggak akan dibongkar," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Bangun 300 rusun hanya Rp 5 triliun saja kok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ngebet ingin menyelesaikan masalah tempat tinggal untuk warganya. Dia menilai, program pembangunan empat rumah susun (rusun) pertahun, tidak akan efektif menyelesaikan masalah.

"Kita sekarang mau konsentrasi ke sisi perumahan. Saya enggak mau hanya membangun empat rusun, enggak akan ngefek apa-apa. Bangun itu langsung 200 sampai 300 rusun di dua tempat, cukup," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/4).

Terkait biaya proyeknya, Jokowi tidak memusingkannya. Menurut mantan wali kota Solo ini, Pemprov Jakarta memiliki tabungan banyak. Sehingga wacana membangun 300 rusun dalam setahun, adalah persoalan yang gampang.

Namun, Jokowi memberi catatan. Dia menghendaki proyek besar itu harus juga disertai rencana dan konsep yang harus dilaksanakan matang dan pengawasan. Sehingga hasil akhirnya akan benar terlihat bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Kan kita inginnya yang gede sekalian. Kalikan saja, kira-kira kalau satu rusun Rp 18 miliar, berapa sih Rp 18 miliar kali 300? Kira-kira hanya Rp 5 triliun saja kok," cetusnya enteng.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- property.okezone.com : "Jokowi: Bangun Rusun Jangan Berceceran"
- www.tempo.co : "Jokowi: Empat Rusun Enggak 'Ngefek'" 

Ahmad Husein Alaydrus: Jokowi Lecehkan Alumni IPDN

Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut lelang jabatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), mendapat kritikan keras dari anggota DPRD DKI Komisi C, Ahmad Husein Alaydrus. Menurutnya program tersebut tidak efektif dan cenderung tidak menghargai para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari sekolah pencetak Lurah dan Camat, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).
"Saya tidak sepakat dengan adanya sistem lelang jabatan. Itu tidak efektif," ujar Ahmad Husein usai rapat paripurna bersama Jokowi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2013).
Anggota Komisi C DPRD DKI ini pun berpendapat, lebih baik IPDN dibubarkan saja jika sistem lelang jabatan diadakan. Sebab para lulusan IPDN, yang biasanya menjabat sebagai lurah maupun camat, nantinya harus bersaing dengan para PNS lainnya.
"Ngapain ada IPDN kalau ada lelang jabatan camat dan lurah. Bubarin saja. Itu kan sekolah untuk lurah dan camat," tegas Husein.
Husein juga mengatakan sistem tersebut bisa memutus jenjang karir PNS di DKI yang sudah lama bekerja di Kelurahan maupun Kecamatan.
"Jadi intinya itu harus berjenjang, jangan langsung dilelang seperti yang dilakukan Jokowi. Misalnya ada orang yang sebelumnya dia pernah jadi sekretaris lurah, sekretaris camat, itu lebih pantas untuk didahulukan. Jadi lebih memahami. Misalkan dia tidak cocok, ya diganti saja," katanya.
"Jadi lelang jabatan itu menurut saya belum tentu bagus, bisa saja terpuruk. Jadi harus dievaluasi. Meskipun yang ikut PNS juga, tapi belum tentu dia berpengalaman juga," tambah Husein.

Sumber :
news.detik.com

Ulasan terkait :
- kompasiana.com : "Jokowi Dikecam Karena Lelang Jabatan Lurah Dan Camat"
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN!"
- jakarta.tribunnews.com : "Lelang Jabatan Ala Jokowi Dikritik Politisi Demokrat"
- merdeka.com : "Kritik lelang jabatan ala Jokowi bermunculan" 

Jokowi Siapkan Solusi Permanen untuk Korban Kebakaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kebakaran di wilayah Ibu Kota. Sebagai solusi awalnya, dia meminta warga yang menjadi korban diberi bantuan sebagai upaya pertama mengurangi bebannya.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menyampaikan, selama ini bantuan untuk korban kebakaran sering kali terganjal prosedur yang rumit. Untuk itu, dia meminta semua pihak terkait agar menghapus kerumitan proses penyaluran bantuan mengingat situasi yang mendesak.
Menurut Jokowi, kerumitan penyampaian bantuan terjadi karena peristiwa seperti kebakaran tak dapat diantisipasi. Di luar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak memiliki anggaran khusus untuk korban kebakaran mendapatkan solusi yang permanen.
"Prosesnya repot, padahal ini peristiwa mendadak. Anggaran enggak ada, jadi kami enggak bisa berikan bantuan yang permanen," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Selama ini, warga DKI yang menjadi korban kebakaran selalu diberi bantuan yang sifatnya untuk sesaat, yakni pemberian bahan kebutuhan pokok, perlengkapan tidur, pakaian, perlengkapan sekolah, dan penyediaan air bersih.
Ke depan, mantan Wali Kota Surakarta ini berniat merancang solusi permanen untuk korban kebakaran. Solusi itu bisa disiapkan melalui penyiapan anggaran di APBD Perubahan. "Mungkin nanti di (APBD) Perubahan kami cari solusinya, entah langsung dibangun rusunnya atau kampung deret atau apapun harus dilakukan," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Getol Rayu Warga Penolak MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan kapan pembangunan proyek transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT) akan dimulai. Namun, gelombang protes terhadap proyek itu mulai bermunculan. Salah satunya dari warga Lebak Bulus dan Fatmawati yang wilayahnya akan dilintasi proyek itu.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan akan tetap menjalankan proyek MRT. Jokowi mengaku akan terus melakukan pendekatan dan merayu warga Lebak Bulus dan Fatmawati.

"Nanti dibicarainlah. Kalau kita hanya mikir gitu terus MRT enggak akan kita putuskan dan enggak akan jalan-jalan. Ini nanti kita putuskan, jalan, pemenang tender siapa, jalan," tegas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/4).

Jokowi menjelaskan, pembangunan MRT sudah direncanakan sejak 24 tahun lalu. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada eksekusi kapan proyek transportasi berbasis massal itu dilaksanakan.

Menurut Jokowi, pembangunan MRT akan segera dilakukan pada tahun ini. Dirinya pun sudah berkunjung ke Singapura untuk melihat MRT.

"Di sana kita minta salah tiga atau salah empat MRT Singapura untuk jadi advisor kita. Soalnya bulan ini sudah mau kita putuskan atau dimulai," jelas Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu menambahkan, dokumen MRT pekan ini sudah selesai dan lengkap. "Kalau sudah rampung (dokumennya), saya juga tahu MRT ini kan pertama di Indonesia. Belum punya pengalaman di situ, sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan kan rencana dan pelaksanaannya dari Jepang," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- www.tempo.co : "Jokowi Memastikan MRT Dibangun"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi "Pedekate" dengan Warga yang Tolak MRT" 
- metronews.com : "Sebelum Bangun MRT, Jokowi PDKT ke Warga"

Jokowi: Contra Flow Cawang Gagal Nggak Apa-apa, Diganti Cara Lain

Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), penghentian contra flow Cawang-Rawamangun bukan masalah. Ia bertekad terus mencari solusi lain untuk mengurai kemacetan Ibu Kota.

"Semua hal yang kasih solusi kemacetan itu harus dicoba. Tapi harus dikalkulasi dan dihitung. Memang kalau dianggap gagal nggak apa-apa. Nanti diganti dengan cara lain. Namanya juga upaya," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2013).

Jokowi sebenarnya ingin kemacetan di Jakarta berkurang. "Kita ingin memproses semuanya dalam sebuah ritme yang cepat. Tapi memang MRT dan monorel sampe detik ini juga kita belum rampung. Tapi insya Allah dalam bulan ini sudah rampung," ujar Jokowi.

Setelah diuji coba 3 hari, PT CMNP akhirnya menghentikan contra flow Cawang-Rawamangun. Ada sejumlah kendala yang menghambat contra flow tersebut.

"Tidak ada jalur darurat atau bahu jalan tol dan volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan," kata Manager Pemeliharaan dan Pelayanan PT CMNP Bagus Medy Suarso di kantornya, Jalan Yos Sudarso Kav 28, Sunter, Jakarta Utara, pada Senin 8 April kemarin.

Bagus memberikan data lebar jalur ruas tol contra flow hanya 3,25 meter, lebar jalur outer 1,25 meter, lebar jalur inner 0,5 meter, dan jumlah jalur 2 x 3 lajur. Volume kendaraan yang melintasi ruas tol milik PT CMNP mencapai kira-kira 250.000 kendaraan per hari.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi: Kalau contra flow dianggap gagal nggak apa-apa"

Kebakaran Masih Marak, Jokowi Bingung Temukan Solusi

Kebakaran masih marak terjadi di pemukiman padat penduduk di Jakarta. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih terus mencari solusi penanganan dan bantuan permanen untuk para korban.

Yang terbaru, kebakaran terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Sedikitnya 70 rumah atau 140 Kepala Keluarga (KPK) harus kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk Jalan Krendang Tengah, Tambora, Jakarta Barat, kemarin sore.

"Memang anggarannya enggak ada. Jadi kita enggak bisa memberikan bantuan atau solusi yang permanen. Itu yang baru kita carikan solusinya," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (9/3/2013).

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, cukup sulit mencari solusi lantaran kebakaran merupakan peristiwa yang tak bisa diprediksi. Selain itu, solusi kebakaran belum tercantum dalam alokasi APBD.

"Entah tiba-tiba dibangun rusun, atau dibangun kampung deret, atau dibangun apapun. Tapi memang di mata anggaran kita enggak ada," keluh Jokowi.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Belum Tentu Mampu Dongkrak Popularitas Ganjar

PDI Perjuangan menggandeng Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah. Popularitas Jokowi yang tengah naik daun diyakini dapat mendongkrak suara jago PDIP di kandangnya sendiri.

Seberapa besarkah efek popularitas Jokowi (Jokowi Effect) dalam Pilgub Jateng?

"PDIP ini kan menjadikan Jokowi sebagai salah satu sarana pendulang suara bagi cagub Ganjar Pranowo. Karena popularitas Ganjar yang masih rendah. Namun berdasarkan survei kami, ternyata efek Jokowi itu hanya sekitar 1 persen," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun dalam keterangan persnya, Senin (8/4/2013).

Menurut Rico, kekalahan pasangan cagub yang diusung dalam dua pilgub sebelumnya, yakni Jabar dan Sumut, di mana Jokowi menjadi jurkamnya, berdampak kepada pilihan calon pemilih di Jateng. Berdasarkan survei yang dilakukannya pada pertengahan 26 Maret-3 April lalu, mayoritas publik Jawa Tengah memilih cagub tidak berdasarkan poluparitas, melainkan faktor kedekatan dengan warga, hasil kerja, kapabilitas, dan kejujuran.

"Kita bertanya kepada responden, mereka bebas menjawab apa faktor-faktor yang menyebabkan Anda memilih seorang kandidat dalam pilkada Jateng ini. Ini untuk mengukur kekuatan figur dan mesin politik, juga ciri-ciri image psikologis seperti apa seseorang itu memilih kandidat. Hasilnya, sedikit yang memilih karena Jokowi," jelasnya.

Dengan fakta survei tersebut, lanjut pengamat politik dari Universitas Paramadina ini, hal itu menunjukkan endorsement Jokowi tidak begitu terasa di Jateng. Mungkin karena kesalahan PDIP menempatkan Jokowi sebagai timses di pilgub sebelumnya sehingga berefek ke Jateng.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, kata Rico, adalah peta politik basis PDIP. Keputusan PDIP mengusung Ganjar yang notabene kurang dikenal masyarakat Jateng berdampak pada krisis dan polarisasi dukungan basis PDIP.

"Kalau kita lihat perpecahan di tubuh PDIP menurut saya sangat kronis. Data survei menyatakan publik merasa elit PDIP tidak memperlakukan Rutriningsih secara adil," ungkapnya.

Sementara Ganjar yang rendah popularitas, hingga kini Rutriningsih belum memutuskan akan mengarahkan pendukungnya ke siapa. Basis PDIP terpecah.

Hasil survei Median dan beberapa lembaga survei lainnya, menurutnya, menunjukkan cagub petahana Bibit Waluyo masih unggul, disusul kader PDIP lainnya yang diusung 6 parpol yakni Don Murdono yang mendampingi Hadi Prabowo.

"Kalau kita bicara angka dari Pemilu 1999 hingga 2009, terjadi penurunan signifikan PDIP hampir 8 persen. Terkahir PDIP hanya di kisaran 15 persen. Untuk Jateng, itu saja sudah terbagi ke Bibit, Don, dan Rutriningsih. Meski Bibit sudah pindah ke Demokrat, tapi publik masih mempersepsikan dia tokoh PDIP," pungkas dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akan Umumkan Pemenang Tender MRT 2 Minggu Lagi

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengungkapkan, Gubernur Joko Widodo akan mengumumkan pemenang tender pengerjaan mass rapid transit (MRT) dua pekan lagi.
"Pekan ketiga bulan ini. Sekarang pengumuman pemenang dulu, entar setelah itu silakan tanya groundbreaking-nya," ujar Handayani di Balaikota Jakarta, Senin, 8 April 2013.


Saat ini Pemerintah Jakarta tengah merampungkan proses perizinan administrasi pemenang tender tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). "Dalam waktu dekat pak Gubernur bersama direksi MRT segera mengumumkan," kata Handayani.

Namun, Handayani memprediksi perusahaan pemenang tender adalah nominator yang sudah berjalan sejak awal. Namun dia enggan menyebutkannya. "Masih dua konsorsium itu," kata dia. Selama ini, konsorsium yang berminat di proyek moda transportasi bawah tanah berbasis rel adalah Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation dan Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture.

Handayani enggan mengungkapkan kapan peletakan batu pertama proyek senilai 4,5 triliun tersebut. "Nggak bakal sama, yang penting pengumuman dulu. Setelah itu barulah mungkin groundbreaking pada Mei," ujarnya.

Dia beralasan, berlarut-larutnya pengumuman pemenang tender akibat alotnya negosiasi antara Pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat soal besaran anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut. "Kan Pak Gubernur nego awalnya 42:58, sekarang menjadi 49:51. Pemprov sekitar 51 persen, jadi pemprov bakal banyak dibantu pusat."

MRT Jakarta akan membentang sekitar 110,8 kilometer, meliputi dua koridor utama, yaitu koridor selatan-utara yang jadi prioritas saat ini. MRT koridor selatan-utara akan menghubungkan Lebak Bulus-Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer. Adapun koridor Timur-Barat (Jakarta Timur-Balaraja) sepanjang 87 kilometer masih tahap kajian.

Sumber :
www.tempo.co

Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Umumkan Pemenang Tender MRT Akhir Bulan Ini"

KPK Minta Bantuan Jokowi

Tanah dengan luas sekitar 8.000 meter persegi yang berada di Jalan Gembira, Guntur, Jakarta Selatan, akan dikosongkan dengan bantuan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta pada Selasa (9/4). Tanah itu ditujukan untuk gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK juga meminta Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi untuk melakukan pendekatan kepada warga yang menempati lahan tersebut. "Kita sudah minta bantuan ke DKI Jakarta. Oke bisa kita pikirkan untuk itu (minta bantuan langsung ke Jokowi)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Annies Said Basalamah, di kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).

Said menambahkan KPK sudah dalam persiapan untuk perencanaan gedung baru KPK dengan anggaran tahun jamak atau multiyears di lahan seluas 8.294 meter persegi di Jalan Gembira, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini lahan tersebut diduduki sebanyak 81 kepala keluarga secara ilegal.

Menurutnya KPK telah melakukan upaya negosiasi dengan warga tersebut sejak Maret 2011. Ia memaparkan kronologisnya diawali dari KPK yang mengirimkan surat kepada Lurah Guntur untuk mengosongkan lahan tersebut pada 14 Maret 2011. kemudian Lurah Guntur mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lahan pada 17 Juni 2011. Pada 22 Juni 2011, perwakilan warga ilegal tersebut mengajukan surat penundaan agar pengosongan ditunda sampai setelah Idul Fitri 2011.

Namun usai Idul Fitri 2011, para warga mengingkari dan malah menolak untuk mengosongkan lahan. Surat untuk membongkar bangunannya sendiri pun dilayangkan Lurah Guntur pada 25 Agustus 2011. Para warga pun meminta agar KPK melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Usai dua kali sosialisasi, para warga tetap melanggar janjinya dan malah mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM.

Sumber :
republika.co.id

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "KPK Minta Bantuan Jokowi Bebaskan Tanah Guntur"

Jokowi dan KPUD Sepakat Bebaskan Jakarta dari 'Hutan' Alat Kampanye

Gubernur DKI Joko Widodo dan Ketua KPUD DKI Dahliah Umar bertemu. Mereka membahas tahapan Pemilu Legislatif 2014 di Ibu Kota, khususnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Jakarta jangan jadi 'hutan belantara' poster dan stiker.

Dahliah dan Jokowi berjumpa di Balai Kota DKI, Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (8/4/2013). Mereka bertemu selama hampir satu jam. Sejumlah masalah dibahas, mulai dari pendaftaran Pemilu hingga kampanye.

"Untuk kampanye kita juga perlu berkoordinasi dengan pemprov terkait dengan penataan alat peraga karena kalau sejarah pemilu legislatif kemarin di Jakarta itu sudah jadi hutan belantaranya alat peraga," kata Dahliah.

Keduanya sepakat, alat peraga tidak dijadikan satu-satunya media untuk penyampaian visi dan misi. Sebab, ada faktor lain yang lebih penting yakni kelestarian lingkungan.

"Saya kira visi dan misi kami sama dengan Pak Gub. Bagaimana Jakarta itu tetap menjadi kota yang nyaman bersih," jelasnya.

Saat ini, KPUD sudah melakukan rapat terbatas untuk mengatur masalah ini. Dalam pelaksanaannya nanti, alat peraga kampanye akan diatur sesuai dengan wilayah, jarak dan bentuk medianya.

Bila masih ada pelanggaran, sanksinya tetap berlaku. Mulai dari pembersihan alat peraga hingga larangan kampanye.

"Jadi hukumannya adalah kehilangan sejumlah hari kampanye. Itu sudah diatur di peraturan KPU, ini disepakati agar tidak ada pelanggaran," tegasnya.

Terkait pendaftaran calon DPRD DKI Jakarta, tanggal 9 April 2013 besok akan mulai dibuka. Ada total 106 kursi yang diperebutkan dengan komposisi yang berbeda di tiap daerahnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "'Atribut partai buat Jakarta seperti hutan belantara'"
- jakarta.tribunnews.com : "KPUD Jakarta Minta Jokowi Antisipasi 'Hutan Belantara' Atribut Partai" 

Jokowi Berikan Penjelasan Tentang Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hari ini memberikan penjelasan tentang Lelang Jabatan, dalam acara Prime Time News di Metro TV.

Jokowi bantah ada pengusaha hengkang dari Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku bahwa tidak ada pengusaha yang hengkang dari DKI Jakarta karena naiknya Upah Minimum Provinsi.
"Ndak, ndak itu. Itu kata siapa. Saya sudah cek satu-satu," kata Jokowi di Kuningan, Jakarta, Senin.
Menurut Jokowi, pengusaha tersebut tidak melakukan relokasi perusahaan, namun ekspansi atau memperluas jaringan perusahaannya di wilayah Indonesia selain Jakarta.
"Kalau ekspansi iya, kalau relokasi kan harus pindahin pabrik dan kantornya," katanya.
Meski begitu, Jokowi mengaku ada beberapa perusahaan yang mengajukan penangguhan karena merasa tidak sanggup membayar upah sesuai dengan UMP Jakarta.
"Tapi saya lupa ada berapa perusahaan yang mengajukan penangguhan itu," katanya.
Jokowi mengaku bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta yang semula Rp1,8 juta menjadi Rp2,2 juta merupakan hasil kesepatan antara tiga pihak yakni pengusaha, sarikat pekerja dengan pemerintah.
"Bukan saya yang menentukan (besaran UMP)," kata Jokowi.
Namun pada saat penentuan UMP pada bulan November lalu, unsur pengusaha yang diwakilii Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan aksi walk out atau tidak ikut melanjutkan rapat.

Sumber :
antaranews.com 

Berita Serupa :
- jpnn.com : "Jokowi: Tak Ada Relokasi karena UMP Tinggi"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pengusaha Hengkang, Tunjukkan Mana? Siapa?" 
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Bantah 90 Perusahaan Hengkang dari Jakarta" 

Semangat Jokowi Lawan Asing Menjadi Inspirasi Kepala Daerah Lain

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyatakan semangat Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan upaya pihak asing mengontrol dan mengintervensi kebijakan di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta dapat dicontoh kepala daerah lain.
"Harusnya kepala daerah lainnya di Indonesia dapat mengikuti langkah Jokowi tersebut," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Ray menuturkan, langkah Jokowi tersebut merupakan upaya menegakkan kemandirian bangsa bagi kemakmuran rakyat dengan cara menolak intervensi asing melalui penyaluran utang luar negeri dan menghentikan dominasi modal asing dalam pengelolaan ekonomi di daerah.
"Karena itu, sikap yang ditunjukkan Jokowi harus menjadi momentum rakyat Indonesia untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan rakyat," kata Ray.
Seperti diketahui, Jokowi membatalkan proyek utang Bank Dunia senilai Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Iniative (JEDI) yang digagas gubernur sebelumnya. Bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi yang menggiurkan.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Jokowi Diacungi Jempol jika Tolak Bantuan Bank Dunia"

Jokowi ingin ambil alih perusahaan air minum Palyja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rupanya sangat berminat mengambil alih Perusahaan penyedia air minum daerah PT Palyja, yang saat ini dikuasai perusahaan asal Perancis, Lyonaisse Suez Enviromental.

Meski demikian, Gubernur Joko Widodo belum nominal kompensasi untuk mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan yang bekerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta itu.

Jokowi mengaku proses pengambilalihan sedang dirancang. Yang jelas, dia memastikan rencana itu akan serius dijalankan oleh pemprov. "Iya (mau diambil alih). Masih jalan ini semuanya, masih proses," ujarnya di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

Alasan utama DKI ngebet merebut kepemilikan atas perusahaan itu karena ingin penyediaan air bersih laik minum benar-benar menguntungkan masyarakat. Sejak bulan lalu, warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedang menggugat Palyja ke PTUN karena mahalnya biaya air di ibu kota.

Rata-rata biaya bulanan langganan air bersih di Jakarta melalui Palyja sebesar Rp 7.000 per meter kubik. Padahal sebagai perbandingan, di Singapura, warga cukup membayar sekitar Rp 3.000 per meter kubik air dan itupun bisa langsung diminum. Di Ibu Kota, air bersih belum bisa dikonsumsi warga langsung dari keran.

"Kita ingin memang pengelolaan air bersih di Jakarta ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ungkap Jokowi saat menjelaskan alasan pemprov mengambilalih Palyja.

Aksi pengambilalihan yang kemungkinan menghabiskan biaya triliunan itu, belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Jokowi mengaku masih perlu menghitung ulang karena biaya akuisisi cukup menggerus APBD. Alasan lain, pemprov masih menunggu proses persidangan yang sedang dijalankan Palyja sampai berkekuatan hukum tetap.

"Iya dong (menunggu dulu hasil pengadilan). Kita tahu di pengadilan masih ada LBH, kita nunggu itu, tapi kita tetap ingin memproses (pengambilalihan)," katanya.

Pengelolaan air bersih di Ibu Kota, dilakukan bersama oleh PT PAM selaku BUMD dengan PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Jika kontrak perusahaan asing itu tidak diambil alih pemprov di tengah jalan, sebetulnya pengelolaan air bersih DKI oleh manajemen Palyja berlangsung hingga 2023.

Sejak digugat, sebetulnya Palyja sudah mengajak warga menempuh mediasi. Namun pembicaraan masyarakat Jakarta diwakili LBH dengan perusahaan asing itu pekan lalu gagal sehingga proses peradilan harus diteruskan ke meja hijau.

Sumber :
merdeka.com

Sambut Hari Buruh, Jokowi: Nggak Boleh Sweeping-sweeping

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap bertanggung jawab mengamankan perayaan Hari Buruh di Ibukota 1 Mei mendatang. Ia melarang adanya aksi sweeping.

"Dipikir kita nggak tanggung jawab? Kita dengan Pak Pangdam, Kapolsek, selalu bicara itu," kata Jokowi ketika dimintai komentar soal Presiden SBY yang meminta semua gubernur bertanggung jawab apabila terjadi aksi buruh anarkis.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).

Jokowi mendukung penuh keinginan Presiden SBY agar aksi kekerasan dihindari saat Hari Buruh.

"Nggak bolehlah sweeping-sweeping," ujar pria asli Solo ini.

Presiden SBY berharap aksi sweeping atau unjuk rasa dengan kekerasan yang dilakukan oleh buruh sudah tidak akan terjadi lagi pada tahun 2013 ini.

Ia menegaskan, aksi perusakan tidak dapat dibenarkan karena merugikan dunia usaha dan melanggar hukum.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Gubernur itu hanya tanda tangan soal UMP

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik pengusaha di Jakarta menjadi kelabakan setelah upah minimun provinsi (UMP) ditetapkan dengan besaran Rp 2,2 juta per bulan. Menurutnya, besaran UMP itu telah disepakati oleh semua pihak.

"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri Munas Apindo IX di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Politisi PDIP itu menegaskan jika penetapan UMP merupakan kesepakatan di antara pengusaha, serikat pekerja dan pihak terkait. Mereka musyawarah dalam satu ruangan atau kamar sebelum besaran UMP Rp 2,2 juta diketok.

"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kilah Jokowi seraya tersenyum.

Mantan wali kota Solo itu kembali menampik jika ada perusahaan yang relokasi dan meninggalkan Jakarta karena besaran UMP yang telah ditetapkan.

"Apakah memang keuangannya enggak punya kemampuan, karena prospek perusahaannya juga sudah berat. Tetapi yang perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi juga dari KBN. enggak ada," tegas Jokowi.

"Jangan ada yang bilang gitu lagi. Enggak ada, saya cek satu per satu, tidak ada, itu penting. Kalau perusahaan itu sudah punya di sini, dia ekspansi di tempat lain, iya. Tapi tidak relokasi, kalau relokasi memindahkan pabriknya ke sana. Itu loh," tandasnya.

Sebelumnya juga diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ogah Ikut Konvensi Capres PD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar terbuka peluang baginya ikut konvensi capres Partai Demokrat (PD). Bolak-balik ditanya soal capres, jawaban Jokowi tetap sama.

"Aduuuh....itu lagi. Saya itu mau fokus kerja, ngurus rusun, bebasin banjir, macet, kampung deret. Jadi mau tanya itu jawabannya tetep itu saja terus," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).

Ketika ditanya apakah dia tetap konsisten 5 tahun menjadi gubernur, Jokowi malah melontarkan kelakar.

"Nama orangnya konsisten?" ujar Jokowi sambil tertawa hahaha...!

"Jadi konsisten 5 tahun ke depan menjadi gubernur, Pak?" cecar wartawan lagi.

Jokowi lagi-lagi tertawa. "Hahaha. Itu masih harus cari jawaban dulu. Pada meragukan...hahaha," jawab Jokowi mengenakan baju batik warna coklat.

Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengatakan konvensi Partai Demokrat bakal digelar terbuka.

Semua pihak yang ingin maju capres bisa mendaftar ke PD pada waktu yang ditentukan nantinya. Tidak harus dari internal PD, dari parpol lain pun boleh ikut.

Tidak ada juga pembatasan baik sipil maupun militer, yang penting didukung rakyat. Keputusan capres pilihan nantinya ada di tangan Majelis Tinggi PD.

Sumber :
news.detik.com

Apindo: Gara-gara Pak Jokowi kita semua pusing

Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan dan diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dengan UMP dengan besaran Rp 2,2 juta per bulan, sejumlah pengusaha yang berada di Ibu Kota merasa keberatan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan seraya disambut tepuk tangan hadirin.

Hal ini dia sampaikan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4). Turut hadir di acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duta besar negara sahabat dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Sofjan menambahkan, pihaknya berharap ada kebijakan yang berpihak dan mendukung kelangsungan pengusaha. Pasalnya, sebagian besar pengusaha yang ada di Indonesia berangkat dari usaha kecil dan menengah.

"Kita ini, kumpulan pengusaha yang 99 persen adalah kelompok UMKM," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Di Depan SBY, Ketum Apindo Sindir Jokowi"
- merdeka.com : "Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi" 

Penyerobot di Rusun Marunda Mengaku Dapat Unit dari Jokowi

Pengelola Rusun Marunda melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya, pengelola menemukan 29 unit di Blok 11 Cluster B Rusun Marunda diserobot penghuni tanpa izin. Mereka mengaku mendapatkan unit langsung dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Alibi mereka, mereka dapat (unit rusun) dari Pak Gubernur," kata pengelola Rusun Marunda Asri Hidayat di kantornya Jalan Marunda Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (8/4/2013).

Namun pihak pengelola tidak mempercayai begitu saja pengakuan para penghuni gelap ini. Hidayat dan rekan-rekannya lalu mengkonfirmasi pengakuan mereka ke Kepala UPT Rusun Wilayah I Jakarta Jati Waluyo.

"Kita konfirmasi ke Kepala UPT (Jati Waluyo) dan tidak ada (pemberian langsung unit rusun dari Jokowi) itu," ujar Hidayat.

Pengelola melakukan sidak lantaran penghuni resmi blok 11 menemukan unit mereka telah diisi orang yang mengaku warga Cilincing. Pihak pengelola pun tidak tahu keberadaan mereka di unit tersebut.

"Penyerobot ini kita nggak tahu dari mana, mereka langsung menempati unit tanpa izin ke kita. Kita tahunya pas sidak kemarin minggu lalu. Mereka tanpa daftar dan menjalani proses administrasi. Jadi, datang langsung masuk saja dia, menyerobot begitu," ujar Hidayat.

Hidayat juga mengatakan untuk menghindari kasus penyerobotan ini terulang kembali, pihak pengelola rusun akan memasang foto penghuni resmi di setiap pintu unit Cluster B yang telah dibagikan. Dalam foto berukuran 30 cm x 20 cm tersebut memuat nama penghuni dan alamat unit yang dihuninya.

Hidayat mengatakan pengelola telah menyiapkan semua foto tersebut dan segera ditempel di masing-masing unit.

"Kita tinggal tempel satu per satu. Jadi setiap unit di kaca ada orangnya dan ketahuanlah siapa yang menempati secara resmi," tutup Hidayat.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Hadiri Munas IX Apindo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menghadiri Munas IX Apindodi Hotel JS Luwansa, Jakarta., selain dihadiri presiden Susilo Bambang Yudoyono, munas juga dihadiri ketua Apindo Sofyan Wanandi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para pengusaha dari berbagai daerah di Tanah Air. Munas diisi dengan seminar bertema Dunia Usaha Maju, Indonesia Kuat dan pemilihan pimpinan baru organisasi pengusaha nasional tersebut.

Jokowi: Camat & lurah tak lulus seleksi akan dapat jabatan lain

ebelum mendaftarkan diri secara online pada 8 April, seluruh camat dan lurah dibekali beberapa penjelasan mengenai aturan main dalam program lelang jabatan. Penjelasan dilakukan di masing-masing pemerintah kota wilayah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, semua PNS yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam proses seleksi terbuka camat dan lurah. Walaupun Jokowi memprioritaskan camat dan lurah yang saat ini menjabat, bukan tidak mungkin mereka ada juga yang tidak lolos atau gugur.

Jokowi meminta camat dan lurah yang nantinya tidak lolos seleksi untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, dia akan menempatkan di tempat lain. "Nanti ditempatkan di jabatan lain. Semua PNS yang memenuhi syarat bisa daftar, boleh," jelas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).

Jokowi meyakinkan tidak akan ada lurah atau camat titipan dalam lelang jabatan tersebut.

"Enggak ada, prioritas dalam (Pemprov DKI) dulu. Enggak perlu ditanyakan, semangatnya kita membuka promosi dan seleksi terbuka itu ke situ," jelas Jokowi.

Sebelumnya, saat sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, tidak sedikit camat dan lurah yang menanggapi secara beragam. Ada yang santai dan ada juga yang khawatir atau deg-degan dengan proses seleksi lelang jabatan tersebut.

Seperti cerita camat Kalideres, Jakarta Barat Ahmad Ya'la yang ditemui usai sosialisasi. Dia mengaku sangat siap mengikuti serangkaian tes. Tapi seandainya pun tak lolos dia tak akan berkecil hati.

"Jika lulus nanti, saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau tidak lulus, saya bisa jadi dosen diklat," ujar Ya'la.

Jika Ya'la terlihat tenang, perasaan berbeda dirasakan para calon lurah. Menurut cerita Ya'la anak buahnya yang ikut seleksi lurah mengaku syok jika tidak lulus dalam seleksi. "Anak buah banyak yang syok karena belum tahu ketika mereka gugur mau ke mana," jelas Ya'la.

"Mereka gugup kalau mengisi data administrasi di komputer. Semakin tinggi jabatan semakin jarang megang komputer," tukasnya.

Sumber :
merdeka.com