Jokowi Enggan Pemprov DKI Dituding Malas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan disebut malas, seperti yang dikatakan DPRD, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2017, siang tadi.
"Kerja saja belum. Nanti dilihat lah bagaimana," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi menuturkan, ucapan Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN-PKB AR Yasin soal malasnya Pemprov DKI, tidak lah benar. Sebab, sebelum APBD keluar pun, pihaknya sudah berjibaku mengatasi banjir.
"APBD belum keluar saja sudah keruk Waduk Pluit. Parkir sudah dibersihkan," kata Jokowi.
Tudingan yang dilontarkan bahwa anggaran yang diajukan Pemprov DKI terkait program penanggulangan banjir yang terlalu besar, juga ditampik Jokowi.
"Jadi, secara makro ada desainnya. Untuk yang non-struktur pun kami garap, misalnya sumur resapan. Itu akan pengaruh nanti," jelas mantan Wali Kota Surakarta.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Jokowi: Perlu Koordinasi Semua Pihak untuk Atasi Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan perlunya koordinasi semua pihak untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Ia mengatakan, tugas menanggulangi banjir di Ibu Kota bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sekali lagi, masalah banjir bukan urusannya Jakarta sebagai hilir, tapi juga hulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain berkoordinasi dengan pemerintah wilayah daerah hulu, seperti Pemprov Jawa Barat, harus ada pula koordinasi yang baik antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menampik anggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menyebutkan bahwa program-program penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Ya, enggaklah, kan kita secara makro desainnya ada. Yang nonstruktur kan juga kita garap. Sumur resapan juga kita garap," kata Jokowi.
Dalam penyampaian pemandangan DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Ketua Fraksi PAN-PKB Hidayat AR Yasin mengatakan, Pemprov DKI cenderung malas mencari solusi dan terobosan baru menanggulangi banjir. Selain itu, dalam salah satu dari sembilan program prioritas Jokowi, terdapat langkah-langkah antisipasi banjir, rob, dan genangan. Hal itu dilakukan dengan memfokuskan pada pengefektifan masterplan pengendalian banjir, salah satunya melalui pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy, yang di dalamnya terdapat proyek pembangunan giant sea wall dan akan dilaksanakan pada 2014.
Hidayat mempertanyakan apakah proyek giant sea wall tersebut sudah dipelajari secara terukur dan terarah. "Jangan sampai proyek ini membebani rakyat," kata Hidayat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2013 (APBD DKI 2013) telah ada beberapa program unggulan menanggulangi banjir, seperti pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Program penanggulangan banjir juga telah disampaikan Jokowi dalam penyampaian program prioritas RPJMD 2013-2017, Selasa (5/3/2013) lalu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Buat Pergub untuk Semua Program Unggulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum atas program-program unggulannya di tahun 2013. Tiga program yang mendesak untuk diberi payung hukum adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP), program penataan kampung, dan hibah pengadaan bus sedang.
"Nanti diberilah, terutama untuk siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas (program) itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi mengatakan, ia telah memerintahkan Biro Hukum DKI untuk segera membuat dan mengurusi payung hukum program-program unggulan tersebut. Hal ini diupayakan agar semua program dapat dilaksanakan secara baik dan lancar. Jokowi pun tak bisa menjalankan programnya sebelum ada landasan hukumnya.
"Semuanya dibuatkan pergub agar payung hukumnya jelas," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat dasar hukum untuk sejumlah program unggulan yang diusung oleh Jokowi. Tiga program unggulan yang mendesak untuk dibuatkan payung hukumnya adalah Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan hibah pengadaan bus sedang. "Dasar hukum atau pergub untuk ketiga program itu harus segera dibuat," kata pria yang akrab disapa Sani itu.
Tahun ini Jokowi merencanakan 20 program unggulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program itu meliputi pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Di bidang transportasi, Jokowi menekankan program pembangunan fly over dan underpass, optimalisasi jalan, pembangunan Terminal Bus Pulogebang, peningkatan pengelolaan busway, pembangunan mass rapid transit (MRT), penataan trayek, dan peremajaan angkutan umum.
Program unggulan lainnya adalah pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana prasarana olahraga dan pemuda dalam rangka pelaksanaan pembangunan Stadion BMW.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kalah Menang Urusan Figurnya

Pesona Jokowi belum mampu membuat pasangan cagub-cawagub yang diusung PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, unggul dalam penghitungan cepat. Menurut Jokowi, kalah menang dalam Pilgub hanya ditentukan oleh figur yang maju dalam pemilihan itu.
"Kalah menang kan urusan figurnya. Saya kan datang cuma diundang saja," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013) malam.
Berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Gatot-Erry unggul dengan perolehan suara 32,93 persen suara. Adapun pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman mendapat 19,21 persen, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi 26 persen, Chairuman Harahap-Fadly Nurzal 8,67 persen, dan Amri Tambunan-RE Nainggolan 12,89 persen.
Jokowi sempat ke ke Medan untuk menjadi juru kampanye calon Gubernur pasangan Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi pada Minggu (3/3/2013) lalu. Meski bisa mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut, namun Jokowi menolak bila hal itu dikait-kaitkan dengan hadirnya ia sebagai jurkamnya.
"Soal elektabilitas? Ya enggak tahu, kalau saya itu apa sih," ujarnya.
Selain menjadi jurkam di Sumatera Utara, beberapa pekan sebelumnya Jokowi juga terjun di Jawa Barat sebagai jurkam calon Gubernur pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Hasilnya tak jauh berbeda, KPU Jawa Barat memutuskan hasil perolehan suara pasangan Rieke-Teten jauh tertinggal oleh pasangan petahana Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Percepat Proses Serah Terima Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan mempercepat proses pemberian rumah susun Cakung di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada warga. Langkah itu akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum agar cepat terealisasi.
Ditemui saat meninjau Rusun Cakung Barat, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan akan mengedepankan proses pemberian unit rusun kepada warga. Dengan tegas ia menyatakan, proses administrasi bisa dilakukan menyusul demi memangkas waktu penyerahannya.
"Saya sudah bilang ke Pak Menteri (Pekerjaan Umum), kita minta langsung diisi, proses administrsi nanti bisa nyusul," kata Jokowi, Kamis (7/3/2013) sore.
Kunjungan Jokowi ke Rusun Cakung Barat itu dimaksudkan untuk menengok warga dan kondisi rusun tersebut. Selama di lokasi rusun, Jokowi menyempatkan diri meninjau beberapa unit rusun yang kosong. Seperti biasa, ia mengakhiri kunjungannya dengan membagikan aneka bantuan sembako serta peralatan sekolah yang dimuat dengan satu unit truk Satpol PP.
Pembangunan rusun Cakung Barat dimulai pada 2005 dan selesai sekitar 2007. Namun, baru beberapa tahun ini rusun tersebut bisa mulai ditinggali. Kondisinya memprihatinkan. Dinding rusun tampak kotor, sementara unit yang belum dihuni dipenuhi debu tebal di lantainya. Di sejumlah tempat tampak genangan air di lantai rusun. Genangan besar seperti kolam ikan juga terlihat di halaman rusun. Rumput ilalang pun tumbuh subur di sekitar rusun.
Di Rusun Cakung Barat ini ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesainya proses serah terima dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Provinsi DKI kepada warga calon penghuni.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Ngurus Macet Saja Pusingnya Kayak Gitu, Mau Ngurus yang Itu

Sejumlah partai politik belakangan terang-terangan melirik Jokowi untuk dijadikan capres atau cawapres di Pemilu 2014 nanti. Sementara partai Jokowi yakni PDIP telah tegas tidak akan mengusung pria asal Solo ini untuk maju di periode tersebut. Lalu, apa tanggapan Jokowi?

"Dicatut (partai) kenapa? Saya ngurus Rusun Marunda, ngurus kebakaran, ngurus banjir, ngurus macet saja pusingnya kayak gitu, mau ngurus yang itu," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/3/2013).

Jokowi juga mengaku tak peduli dengan hasil-hasil survei yang selama ini menempatkan namanya di peringkat teratas. Sekali lagi, dia menegaskan bahwa dirinya sedang fokus memecahkan masalah-masalah ibu kota.

"Berarti menolak?" tanya wartawan.

"Saya nggak mikir kok dibilang menolak. Saya mikirnya rusun, penataan kampung, pemukiman kumuh, banjir, macet, ganjil genap, monorel, MRT," jawab Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak merasa dirugikan ketika namanya disebut-sebut oleh beberapa partai. "Nggak (merasa rugi). Mau dipakai, nggak apa-apa," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Angkutan Massa ya Berbasis Rel

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan bahwa memang pola perjalanan masyarakat yang paling memungkinkan yakni memaksimalkan jalur rel.

"Kalau mau angkutan massal ya rel," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini menegaskan, program-program yang tengah digarap Pemprov DKI Jakarta terkait transportasi massal ini memang mayoritas berbasis rel sebagai jalurnya, seperti Mass Rapid Transit, Monorel dan Kereta Api.

Namun demikian, Jokowi mengatakan dengan mayoritas pola perjalanan masyarakat dengan jalur rel tersebut melupakan pola dengan jalur darat, seperti peremajaan busway dan integrasi bus kota masuk ke jalur busway.

"Nantinya larinya bisa ke feeder kalau diperlukan, kalau masih dipelukannya busway. Jalankan terus busway bahwa rel iya," ucap Jokowi.

Sumber :
http://id.berita.yahoo.com

Feeder Busway Dicegat Ormas di Bogor, Jokowi: Itu Hanya Soal Teknis

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan jurusan Bogor-Rawamangun kemarin. Namun baru diluncurkan, bus itu dicegat sebuah ormas di terminal Bogor. Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai peristiwa itu hanya soal teknis.

"Itu urusan teknis, itu mestinya urusannya dengan Dishub. Kalau saya itu berpikirnya bahwa itu memang untuk masyarakat. Kalau bicara teknis masa harus saya, itu nanti diselesaikan di Dishub DKI dengan di Bogor," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Jokowi meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan karena menjadi urusan Dishub DKI dengan Dishub Bogor.

Untuk mensukseskan kebijakan APTB ini, Jokowi juga mengatakan Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.

"Ya memang, apa pun setiap hal yang baru, apalagi masuk wilayah yang lain, itu harus ketuk pintu. Urusannya saya ketuk pintu Gubernur Jawa barat, tok tok tok, sekarang dibawahnya juga harus ketuk pintu," kata Jokowi.

Sebelumnya, feeder busway Bogor-Rawamangun diresmikan penggunaannya sejak Rabu (6/3) kemarin. Namun tak lama diresmikan, APTB itu dihentikan ormas. Ormas tersebut mencegat armada di hari pertama operasional dan tidak diketahui motifnya.

"Kemarin itu siang hari baru saja diresmikan sudah dihadang. Hari ini sudah normal. Itu bukan masyarakat transportasi seperti sopir angkot, (tapi) ada ormas di situ yang tidak membolehkan dan menghalang-halangi busnya. Nggak tahu ada kepentingan apa di belakang," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi disambut riuh ketika blusukan ke Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga di rumah susun (rusun) Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (7/3/2013). Seperti biasa, kedatangannya selalu disambut tepuk tangan dan riuh warga di lokasi.Dengan mengenakan batik coklat, mantan Wali Kota Surakarta itu tiba di Rusun Cakung Barat sekitar pukul 16.50 WIB. Ia juga membawa satu unit mobil Satpol PP yang memuat aneka bantuan, seperti sembako dan peralatan sekolah.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menilik kondisi beberapa unit rusun. Setelah itu, ia menyapa ratusan warga sekitar dan langsung disibukkan dengan pembagian bantuan.
Di rusun Cakung Barat ini, ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesai proses serah terima antara pemerintah Provinsi DKI dengan warga calon penghuni. Tampak juga di lokasi tersebut Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih sibuk membagikan bantuan untuk warga setempat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih Rahasiakan Jabatan yang Dilelang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih merahasiakan jabatan camat dan lurah.

Lelang jabatan ini dilakukan untuk mencari pemimpin yang inovatif dan mampu mengatasi masalah warga di wilayah mereka.

"Banyak sekali (jabatannya)," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu ketika ditanya wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan lembaga yang kredibel untuk penyelenggaraan lelang jabatan tersebut.

Lembaga inilah yang akan melakukan seleksi dan tahapan hingga akhirnya Jokowi serta wakilnya, Basuki Tjahja Purnama yang mewawancarai sang calon.

Pemprov juga belum menetapkan kapan lelang itu akan digelar. Walaupun, lanjutnya, sudah banyak bakal calon yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanya-tanya juga," kata dia.

 Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Persilakan PNS Luar Jakarta Ikut Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk ikut dalam lelang jabatan lurah dan camat di Jakarta.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta Kamis (7/3/2013).

Kendati, Jokowi menjelaskan, hingga kini program lelang jabatan ini belum diputuskan kapan akan dijalankan. "Masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," ujar Jokowi.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah menyiapkan peraturan dan mekanisme pelaksanaan program ini.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," tuturnya.

Jokowi menambahkan, meski jadwal pelaksanaan lelang jabatan ini masih belum dipastikan, program ini sudah menarik perhatian para PNS. "Banyak sekali yang mau. Bahkan yang dari luar daerah ada yang nanyain juga," tutup Jokowi.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi: Lelang Jabatan Masih Tunggu Lembaga Kredibel

Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melelang jabatan lurah dan camat masih belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih mencari lembaga kredibel untuk memfasilitasi rencana ini.

"Ya ini (lelang jabatan) belum, masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Namun mantan Walikota Solo ini tidak menjelaskan lembaga kredibel yang dimaksud. Meskipun begitu, mekanisme dan aturan yang mendukung kebijakan ini telah ditangani Badan Kepegawaian Daerah.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD, tinggal jalan saja. Hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitulah," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan kebijakan ini telah mendapat respons cukup baik dari banyak pihak. Dia mencontohkan ada peminat yang datang dari luar Jakarta.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga ada," kata Jokowi.

Apakah peserta lelang nanti yang berasal dari luar provinsi DKI Jakarta bisa mengikuti juga? "Ya ndak apa-apa, silakan saja," tutupnya.

 Sumber :
news.detik.com

Jokowi persilakan warga luar DKI ikut lelang jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan lurah, camat, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi mengatakan program yang digadangnya itu masih dalam proses pematangan.

"Masih dalam proses, karena ini harus mengikutkan apa lembaga yang kredibel. Untuk itu tidak hanya kita saja," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3).

Jokowi mempersilakan orang dari luar DKI untuk mengikuti lelang jabatan. Namun, Jokowi menyatakan, orang itu harus mumpuni dan kredibel.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata dia.

Jokowi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi sistem tersebut.

Untuk peraturan dan mekanismenya, menurut Jokowi, saat ini telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini menambahkan, walau program tersebut belum ditentukan kapan pelaksanaannya, sudah banyak orang yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi akan Meriahkan Parade Ogoh-ogoh

Merayakan Hari Raya Nyepi pada Selasa (12/3/2013), DKI akan menyelenggarakan parade ogoh-ogoh yang juga akan dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Rencananya, parade ogoh-ogoh akan dilakukan pada Senin (11/3/2013) di Silang Monas, Jakarta Pusat.
"Parade ogoh-ogoh ini akan dilepas dan dihadiri oleh Pak Gubernur DKI Joko Widodo," kata Ketua Pelaksana Parade ogoh-ogoh I Putu Alit Ari Sudarsana di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sebanyak 16 ogoh-ogoh akan memeriahkan perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Cara 1935. Putu mengatakan, parade ogoh-ogoh kali ini lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan pada perayaan Nyepi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 14 ogoh-ogoh.
Selain ogoh-ogoh, parade itu juga akan diikuti oleh berbagai kesenian lainnya, seperti barongsai, ondel-ondel, tanjidor, marawis, serta reog Ponorogo. Pelepasan parade ogoh-ogoh akan dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB.
Putu juga memastikan saat parade berlangsung tidak akan ada penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Iring-iringan ogoh-ogoh hanya menggunakan satu lajur, sehingga pengendara tetap dapat melintas di jalan tersebut. Selain parade, ogoh-ogoh ini juga dilombakan untuk memperebutkan piala Gubernur DKI Jakarta.
"Ini juga akan dilombakan karena pembuatannya yang juga menghabiskan banyak biaya sampai sekitar Rp 40 juta dan waktu hingga dua bulan," ujarnya.
Agar tidak menimbulkan kemacetan, parade ogoh-ogoh hanya akan melalui rute pendek, mengingat acara tersebut diselenggarakan pada hari kerja. Rute yang dilintasi parade ogoh-ogoh, yakni sisi Barat Silang Monas-Jalan Medan Merdeka Selatan kemudian masuk kembali ke Monas melalui pintu depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Hanya rute pendek saja yang dilalui, memutar di Jalan Medan Merdeka Selatan," kata Putu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih gantung pengambilalihan Perum PPD

Sampai saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo perihal pengambilalihan Perum PPD.
Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah. Surat tersebut disampaikan pertengahan bulan lalu.
Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menuturkan, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belum membalas surat. Dengan begitu, pengambilalihan PPD masih menggantung.
"Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ucap Pandu di Kementerian BUMN, Kamis (7/2).
Pandu mengatakan jika memang Jokowi ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut aset negara.
"Kalaupun dia hibah nantinya itu harus ke Kementerian Keuangan. Tapi sampai sekarang belum ada surat dari Pak Jokowi," tutupnya singkat.
Sebelumnya, Pandu menjelaskan, dalam surat pertama Jokowi hanya mengatakan untuk mengambil alih Perum PPD. Namun skema pengambilan tidak dijelaskan dalam surat tersebut. Dia mempertanyakan skemanya apakah dengan hibah atau akuisisi.
"Kalau DKI mau due dilligence kita akan lakukan, dalam suratnya tidak ada hibah, pengambilalihan aja," ucap Pandu beberapa waktu lalu.

Sumber :
merdeka.com 

Jokowi kemungkinan tak hadiri rapat tanggapan RPJMD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), nampaknya tidak akan hadir dalam rapat tanggapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Informasi diperoleh dari Dian, petugas umum yang bertugas bagian absensi DRPD. Menurutnya, Gubernur Jokowi tidak akan menghadiri rapat hari ini. Saat di mintai keterangan lebih lanjut, Dian tidak dapat memastikan alasan ketidakhadiran Jokowi.
"Konfirmasi terakhir pak Jokowi tidak akan hadir," kata Dian, Petugas Umum DPRD, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sidang paripurna terkait tanggapan beberapa fraksi di DPRD Jakarta rencananya memang akan di hadiri Gubernur Jokowi. Namun terkait pembatalan Jokowi, pihak Pemprov DKI belum jelas siapa yang menggantikan, apakah tetap Jokowi, atau di gantikan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Jokowi: Yang Malas Pecat Saja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru saja memberikan pesan kepada 250 warga di Rusun Marunda yang akan mulai bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pesan yang diberikan cukup tegas, meminta warga untuk disiplin dalam bekerja dan mengancam sanksi serius untuk warga yang bekerja mengecewakan.
"Misalnya kalau masuk jam 08.00 WIB, jam 07.30 WIB itu sudah harus ada di tempat. Perintah atasan ikutin, kalau enggak disiplin dipecat saja enggak apa-apa," kata Jokowi disambut riuh warga Rusun Marunda, Rabu (6/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu lalu menjelaskan maksudnya memberi ancaman serius pada warga yang tak disiplin. Baginya, para warga sudah waktunya diberi pelecut untuk berpikir maju guna mendapatkan taraf hidup yang lebih baik.
Sebanyank 250 warga Rusun Marunda yang akan mulai bekerja pada esok hari ini bakal dipecah ke dua lokasi KBN. Sebanyak 100 warga disalurkan bekerja di KBN Cakung, dan 150 warga lainnya akan dipekerjakan di KBN Marunda.
Setiap hari, delapan bus siap mengantar jemput warga Rusun Marunda yang bekerja di KBN. Tiga bus untuk mereka yang bekerja di KBN Marunda, dan lima bus untuk mereka yang bekerja di KBN Cakung.
Penghasilan yang dijanjikan juga cukup lumayan. Dengan profesi sebagai cleaning service, para warga Rusun Marunda akan diberi upah Rp 79.000 per hari. Bila dikali 25 hari kerja mencapai Rp 2.054.000, hampir menyentuh UMP DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Untuk tahap awal, 250 warga rusun Marunda akan diberi kontrak kerja selama tiga bulan. Setelah itu akan ada penilaian yang menjadi acuan perusahaan untuk melakukan promosi, mempertahankan, atau memutus kontrak kerjanya.
"Gajinya gede, dan kalau kerjanya bagus akan ada peningkatan. Tapi kalau disiplinnya enggak ada ya pecat saja, bener lho, nanti jangan demo ke saya," ujar Jokowi.
Seperti biasanya, setelah menemui warga Jokowi langsung membagikan aneka bantuan berupa beras dan peralatan sekolah. Ia juga menyempatkan diri meninjau puskesmas dan beberapa kamar di Rusun Marunda.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Dicarikan pekerjaan, enak atau anak?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merayu 250 warga penghuni rumah susun Marunda untuk disiplin. Jokowi mengatakan apa yang diberikan ke warga Muara Baru yang tinggal di Rusun Marunda, merupakan hal terenak. Sebab, telah diberikan tempat tinggal dengan fasilitas lengkap dan juga pekerjaan.

"Dicarikan pekerjaan, enak atau anak? Kawasan ini akan menjadi kawasan yang baik, Dirut KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Pak Satar nanti akan dibangun kawasan industri kira-kira bisa menyerap 20 ribu pekerja yang berada di sini, nanti semuanya bisa bekerja, kurang apa coba," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (5/3).

Hari ini Jokowi meresmikan Rusun Marunda. Rencananya, pembagian rusun dilakukan dua tahap. Yakni 100 untuk tahap pertama, tahap kedua 150 orang.

Jokowi berpesan kepada warga agar disiplin dalam bekerja. Kalau tidak disiplin, Jokowi menyarankan kepada perusahaan untuk tidak segan memecat.

"Tapi saya titip diberi peluang ini yang bekerja oleh dirut KBN, saya titip bekerja di KBN harus disiplin, kalau masuk jam delapan, jam setengah delapan harus sampai di tempat. Kalau enggak disiplin ya sudah pecat saja," tegasnya.

Dia menjelaskan jika sudah diberi rusun, warga tidak boleh lagi bermalasan. Saat bekerja, Jokowi minta warga mengikuti aturan perusahaan. Sebab dalam bekerja itu terdapat aturan, dan tidak bisa seenaknya sendiri.

"Di situ ada pengawas dan apa pun ikuti yang di perintah-perintah sulit untuk diatur. Yang namanya bekerja itu harus ada aturannya, tidak seenaknya itu enggak bisa," ucapnya.

Dengan gaji sebesar Rp 79 ribu per hari, dinilai sudah tinggi. Namun, nantinya gaji akan tetap naik jika diikuti oleh prestasi dari kinerja.

"Kemudian dijemput dibawa ke lokasi kerja, enak banget, saya pindah ke Marunda saja kalau begitu." canda Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi belum terima dokumen kelengkapan MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum menerima kelengkapan dokumen untuk pembangunan moda transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT).

"Dokumennya belum saya terima sampai hari ini," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Dokumen-dokumen yang belum diserahkan oleh PT MRT Jakarta selaku pembangun antara lain dokumen kontrak serta kalkulasi-kalkulasi sosial dan ekonomi.

"Dokumennya banyak, kontrak sama kalkulasi sosial ekonominya," kata Jokowi yang memberikan tenggat waktu penyerahan kelengkapan dokumen hingga Maret ini.

"Kalau Monorel Maret, MRT juga Maret," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan keputusan perihal pembangunan transportasi berbiaya Rp15 triliun karena PT MRT Jakarta belum menyerahkan kelengkapan dokumen yang berisi kajian lingkungan serta sosial. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Beri Arahan kepada Warga Rusun Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mendatangi Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (6/3/2013). Kali ini Jokowi datang khusus untuk memberikan arahan kepada 250 warga Rusun Marunda yang akan bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 16.10 WIB. Setibanya di sana, ratusan warga telah menunggu di pelataran rusun. Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT KBN HM Sattar Taba. Ia menyambut baik penyaluran tenaga kerja dari Rusun Marunda ini.
"Ini sangat baik, 100 orang akan kita tempatkan di Marunda dan 150 di Cakung," kata Sattar dalam sambutannya.
Selanjutnya, giliran Jokowi yang ambil bagian. Semua warga dengan tertib mendengarkan arahan mantan Wali Kota Surakarta itu. Jokowi memulai arahannya dengan kilas balik ke awal relokasi warga saat masih menjadi korban banjir pada medio Januari 2013.
"Ingat enggak, dulu waktu banjir mau direlokasi pada menolak. Setelah dikasih lemari, dikasih kasur, baru mau. Sekarang diberi pekerjaan juga, enak enggak?" kata Jokowi. Jokowi juga meminta warga yang disalurkan bekerja di PT KBN untuk disiplin.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan acara masih berlangsung. "Kalau masuk jam 07.30, datang sebelumnya, tepat waktu, jangan malas," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Yakin Warga Tergiur Transportasi Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin masyarakat akan semakin tergiur meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Apalagi, berbagai sarana tranportasi terus diperbaiki dan dilengkapi.
Dari hasil perbincangannya dengan beberapa warga yang menggunakan angkutan perbatasan terintegrsi busway (APTB), mantan Wali Kota Surakarta ini kemudian mendapat tanggapan yang positif. Karena menurut dia, tarif Rp 12.000 yang dipatok dalam APTB jurusan Bogor-Rawamangun terbilang murah, selain unit bus yang masih baru dan terintegrasi dengan busway.
"Jadi (busnya) bisa masuk ke jalur busway dan (penumpang) bisa pindah ke busway tanpa dipungut biaya lagi. Ini fasilitas yang mereka inginkan, artinya pindah APTB ke busway itu tidak bayar," kata Jokowi di Rawamangun, Senin siang.
APTB Bogor-Rawamangun memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor empat (Pulogadung-Dukuh Atas) serta koridor sembilan (Pinangranti-Pluit). Saat ini, ada 10 bus APTB yang siap mengangkut 5.300 penumpang per hari di jalur tersebut.
Rute APTB akan dimulai dari terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad - Tol Jagorawi - Halte Busway Cawang UKI - Halte Cawang Sutoyo - Halte Penas Kalimalang - Halte Cipinang Kebon Nanas - Halte Pedati Prumpung - Halte Stasiun Jatinegara - Halte Ahmad Yani Bea Cukai - Halte Utan Kayu Rawamangun - Halte Pemuda Pramuka - Halte UNJ - Halte Sunan Giri - Halte Velodrome - Jalan Paus - Jalan Penggambiran - Terminal Rawamangun.
Sebelumnya, sudah ada empat APTB yang telah beroperasi bekerja sama dengan pihak swasta. Bus APTB tersebut berjumlah 43 unit dengan kapasitas angkut 85 orang per unit bus, yang terbagi ke Jurusan Pulo Gadung-Bekasi (15 unit), Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD. Jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dan dioperasikan oleh PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong-Grogol berjumlah 10 unit bus yang di kelola oleh PT Mayasari Bakti.
"Semua armada itu merupakan hibah dari pihak swasta. Sebagai gantinya mereka hanya ingin meminta izin untuk melewati jalur busway selama beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi resmikan JPO bereskalator

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan kaki tangga jembatan penyebrangan orang (JPO) bereskalator di halte Transjakarta St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

"Kaki tangga JPO bereskalator siang hari ini akan diresmikan," kata Jokowi sambil menekan tombol peresmian di Jakarta, Rabu.

Turut hadir dalam peresmian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Walikota Jakarta Pusat Syaifullah, Dirlantas Polda Metro, Kementerian Perhubungan, serta Kepala Dinas Pertamanan Catarina Soeroyo.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan bahwa pembangunan ini untuk meningkatkan fasilitas pendukung sistem transportasi umum guna meningkatkan pelayanan.

"Serta menumbuhkan minat warga masyarakat menggunakan transportasi umum," kata Pristono.

Ia juga berharap setelah peresmian tangga jalan ini akan semakin banyak perusahaan atau pihak swasta yang ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan sarana prasarana transportasi umum lainnya.

"Diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain untuk ikut aktif berpartisipasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan juga meresmikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dengan rute Bogor-Rawamangun.

"APTB ini akan terintegrasi dengan koridor 4 dan 9," katanya.

Usai meresmikan JPO, Jokowi pun langsung menuju Terminal Rawamangun untuk mencoba APTB Rawamangun-Bogor. 


Sumber :
antaranews.com

Jokowi Ingin Pawang Geni Siaga di Pemukiman Padat

Pemukiman padat di Ibukota kerap jadi sasaran si Jago Merah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin ada alat pemadam kebakaran di kawasan kumuh sebagai pertolongan pertama jika terjadi kebakaran.

"Ini kita pengen itu kita ditata di kawasan kumuh. Itu ada alat pemadam kebakaran pertama yang dipakai pada saat api masih kecil karena banyak di kawasan padat itu yang tidak masuk. Kalau dalam rumah sakit ada P3K sebagai pertolongan pertama yang cepat dulu, misalnya apinya dari kompor mbledug baru dipadamkan dulu pakai itu," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi belum dapat mengevaluasi apakah pawang geni tersebut efektif atau tidak nantinya.

Menurut dia, permasalahan pemadaman api bukan lantaran hydran. Kata Jokowi, "hydran itu banyak sekali. Yang jadi permasalahan itu bukan pembagian hydrannya. Kalau ada hydran nggak ada airnya buat apa?"

Satu kelurahan ada berapa pawang geni, Pak? "Nggak tahu hitung-hitungannya saya juga belum tahu apakah itu efektif atau tidak. Masyarakat bisa gunain atau tidak. Kalau masyarakat tidak bisa gunain buat apa?" jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Kira-kira Ada 40 Kampung Sudah Ditata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggeber penataan kampung kumuh di Ibukota. Ia menyebut ada 40 kampung yang sudah ditata.

"Kira-kira nantinya ada 40 kampung yang sudah ditata. Nanti ada satu, dua yang kampung deret. Dua yang kampung tematik. Nanti ada satu, dua kampung yang penataan," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Untuk penataan Kampung Pulo, menurut Jokowi, masih belum diputuskan dan tengah dilakukan dialog dengan warga.

"(Dialog) Nunggu waktulah, ini kan masih banjir," ujar Jokowi.

Kayaknya susah banget disuruh pindah? "Nggak. Siapa bilang susah kalau dikasih solusi tidak," jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Sistem Ganjil-Genap Paling Efektif Pakai Kamera

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap paling efektif jika menggunakan kamera, ketimbang stiker. Namun, itu butuh dana besar.

"Ya tentu saja paling efektif kalau ada kamera tetapi karena kamera butuh uang yang banyak dan belum dianggarkan sehingga ini dipakai stiker. Kalau stiker dipandang nggak efektif, nggak usah pakai stiker. Lihat saja dari pelat nomornya misalnya 1 ganjil, 2 genap," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Jokowi mengatakan sistem stiker ganjil-genap tersebut masih dikalkulasi. Loket penggantian pelat nomor juga sudah ada.

"Kalkulasinya belum masuk di meja saya. Belum bisa ngomong kalau belum ada kalkulasi yang masuk di meja saya. Kalau mereka (Polda) bilang tidak efektif, tidak usah pakai stiker," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Jajal Angkutan Umum untuk Makan Siang di Rawamangun

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjajal angkutan umum di Jakarta. Usai meresmikan eskalator di Halte TransJ Salemba, Jakpus dia menjajal angkutan umum. Jokowi bermaksud makan siang di Rawamangun, Jaktim.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Rabu (6/3/2013), Jokowi menggunakan Kopaja AC menuju Terminal Rawamangun. Berbaju PNS cokelat, Jokowi ditemani Kadishub DKI Udar Pristono.

Kemudian, Jokowi menyambung dengan Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dari Terminal Rawamangun ke Halte UNJ. Masih ditemani Udar keduanya berbincang di kursi depan.

Di terik matahari Jakarta, Jokowi turun di Halte UNJ. Kemudian, rombongan bergerak ke sebuah restoran ayam goreng. Jarak dari halte sekitar 100 meter.

Di restoran itu bersama jajaran Dishub dan puluhan wartawan menikmati santap siang ayam goreng. Jokowi pun tampak lahap menikmati hidangan.

Sementara menurut Udar angkutan umum APTB ini melayani warga di sekitar Jakarta. APTB ada sejak Maret 2012. Ada sejumlah rute mulai dari Cibinong-Grogol, hingga Bekasi-Pulogadung.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Ingin Proyek Tanggul Raksasa Diprioritaskan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan mega proyek Giant Sea Wall dapat dipercepat pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Kalau kita ikuti schedule yang ada, 2020 baru dibangun. Kita minta dipercepat, studi dipercepat, sehingga 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi di kantor Kemeterian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mengklaim, banyak investor yang sudah mengajukan diri untuk membangun tanggul raksasa yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekira Rp200 triliun itu.

"Kita yang tunjuk jari banyak untuk mengerjakan di giant sea wall, tambahan reklamasi kira-kira mendapatkan 4.000 hektar lebih lahan tambahan di DKI. Sifatnya sisi perumahan dan nelayan di Jakarta Utara untuk ditata lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, selain membangun tanggul raksasa, dalam proyek peninggalan mantan Gubernur Fauzi Bowo itu juga membangun reklamasi pulau.

Terkai percepatan pembangunan itu, Jokowi mengaku telah mendapatkan persetujuan dari menteri Hatta Rajasa. "Jangan lama-lama lah, pak menko juga sudah setuju," tandasnya.

Sumber :
jakarta.okezone.com