Jokowi Kalkulasi Perkecil Jual Beli Nomor Pelat Ganjil-Genap

Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak mengakali sistem itu.

"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.

"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.

Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.

"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.

Sumber :
http://news.detik.com

Siapa Calon Sekda ?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan akan pensiun pada bulan Agustus mendatang. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya tidak ambil pusing mengenai hal ini. "Saya belum memikirkan mengenai Sekda, terus terang ngomong apa adanya," ujar Jokowi santai saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/2). Menurutnya, kandidat pengganti Sekda sedang diurus oleh Wagub Basuki T.Purnama. Saat ini sudah ada beberapa usulan calon Sekda pengganti Fajar. Hanya saja, Jokowi mengaku belum melihat laporan usulan calon tersebut. Saat ditanya mengenai kriteria sekda yang ideal, Jokowi kembali menunjukan sikap acuh. Ditegaskannya bahwa mencari pengganti sekda bukan prioritasnya."Boleh ganteng, boleh cantik, kalau kamu di usulkan boleh. Saya tidak memikirkan sekda," imbuhnya.

Sumber :
www.jpnn.com

Jokowi Imbau PNS Naik Angkutan Umum

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau kepada semua PNS untuk menggunakan angkutan umum dalam perjalanan ke kantor. Hal ini ia lontarkan terkait efektivitas sistem pelat nomor ganjil-genap yang masih terus digodok dan akan berlaku mulai tahun ini.
Jokowi mengatakan, ketika sistem ganjil-genap itu berlaku, semua kendaraan, khususnya mobil, akan terkena aturan tersebut. Demikian pula kendaraan dinas pejabat eselon I yang menggunakan pelat nomor RFS. "Ya, kena juga (RFS), PNS juga harus kasih contoh, dong," kata Jokowi, Kamis (28/2/2013).
Untuk memberi contoh menaati aturan tersebut, Jokowi mengatakan siap pergi ke kantor menggunakan angkutan umum. Hal ini ia lakukan untuk merangsang masyarakat agar tidak bersiasat memesan kendaraan dengan angka akhir di pelat nomor.
"Nanti saya juga naik angkutan umum. Harus berikan contoh, saya juga enggak perhatiin nomor saya ganjil atau genap," ujarnya.
Jokowi enggan memasang target waktu pelaksanaan ganjil-genap. Hal ini ia sampaikan setelah penerapan sistem itu terancam diundur dari Maret ke akhir Juni 2013. Ia lebih memilih untuk memantapkan hasil kalkulasi, mulai dari jalur penerapan, sarana angkutan umum untuk menopang sistem ganjil-genap, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan efektivitas sistem tersebut.
Lokasi yang akan menjadi sasaran sistem ganjil-genap adalah jalan raya eks three in one, Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Ganjil-genap akan diberlakukan setiap hari, mulai dari pukul 06.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Peraturan ini berlaku bagi mobil pribadi dan selanjutnya menyasar ke sepeda motor.
Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menambah jumlah bus transjakarta gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus Kopaja yang bisa masuk jalur transjakarta, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.
Kebijakan ganjil-genap dibuat untuk menekan volume kendaraan di Ibu Kota, khususnya di pusat kota, sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1,3,5,7,9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0,2,4,6,8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal di setiap harinya. Ganjil-genap tak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Tahun ini, Jokowi fokus tata PKL di 23 titik Jakarta

Saat peresmian penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Studio Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, bersama lima menteri, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai niatnya menata ulang para pedagang.

Jokowi mentargetkan, penataan PKL tahun ini akan diselesaikan di 23 lokasi di Jakarta. Jokowi memang membeberkan, kalau saat ini pihak Pemprov DKI baru melakukan penataan PKL di wilayah Sunda Kelapa dan Fatahillah. Itupun belum semuanya tertata bagus.

Dia mengatakan, saat ini memang banyak pihak swasta yang ingin membangun penataan model PKL di Jakarta seperti idenya. Namun, dari pihak Pemrov DKI sendiri tidak ingin membangun terlalu banyak dulu. Jokowi ingin nantinya bentuk penataan PKL bisa dicontoh pihak lain, termasuk swasta yang ingin membantu.

"Ya, kita di Jakarta itu sudah antre yang mau bikin kaya gini. Kita emang enggak mau bikin banyak-banyak dulu. Bikin contoh yang betul, prototipe yang betul, sistem penjualannya nanti seperti apa? Jadi buka banyak, nanti sudah ada prototipenya. Contoh yang bagus seperti apa," ujar Jokowi, di Gedung Indosiar, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Menurutnya, nantinya ke 23 lokasi penataan PKL akan dibiayai langsung dari APBD DKI. Namun, selain dari APBD, dirinya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk masuk di dalamnya, dan bersifat membantu.

"Silakan, yang non APBD mungkin bisa lewat dari itu. Sudah antre, perbankan, swasta developer," imbuhnya. 

Sumber :
http://metro.sindonews.com

Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Selesaikan Pembayaran Monorel

Lambannya penyelesaian dokumen utang-piutang yang dibuat PT Jakarta Monorel (JM), akhirnya membuat geram Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Untuk itu, Jokowi menegaskan akan memberikan tenggat waktu hingga bulan Maret mendatang, untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Iya Maret. Tapi tanggal tidak bisa saya sebutkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Untuk diketahui, persoalan monorel saat ini tak jauh berbeda dengan permasalahan enam tahun lalu, dimana saat itu PT Jakarta Monorel menggandeng PT Adhi Karya selaku investor mengalami permasalahan dengan pembayaran.

Terkait masalah proses pembayaran, mantan Wali Kota Solo ini enggan menanggapinya.

"Itu bukan urusan saya. Jadi begini, investor baru, bisa membayar ke Adhi Karya, ya kan. Baik saham Adhi Karya, maupun tiang adi karya. Jadi itu bukan urusan saya dia mau menggandeng siapa pun, jangan sampai ada yang ngomong lagi, dulu dengan pak Kalla ada balas budi, ini ganti orang, balas budi. Itu urusan jakarta monorel dengan investor, enggak ada urusan dengan saya," ujarnya.

Namun, Jokowi mengingikan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp7 triliun ini dapat berjalan dengan cepat. "Apa mau dilama-lamain terus gitu loh? Masa di lama-lamain mau ngapain?" imbuhnya.

Sementara, Juru Bicara PT JM Bovanantoo mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan Pemprov adalah 18 Maret 2013. Dikatakannya, PT JM masih terus berjuang mempercepat proses dokumen yang diinginkan Jokowi tersebut.

"Kami baru menyelesaikan proses pengambilalihan saham mayoritas kami kepada Ortus Group dan kini kami sedang menyelesaikan proses pembelian kembali 7,5% saham PT Adhi Karya (ADHI)," jelasnya.

Menanggapi masalah proses pembelian saham ADHI sendiri, Bovanantoo mengklaim sudah deal dan akan dilakukan agreement awal pekan depan.

Sumber :
Okezone.com

Jokowi nomor 10 dan Ahok nomor 7

Mantan bintang Arsenal Robert Pires menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Robert Pires memberi Gubernur Jokowi kostum Arsenal nomor 10 dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama nomor 7.
Kostum nomor 10 untuk Jokowi bertuliskan Jokowi di punggungnya. "Pak jokowi dapat kaos. Tulisan Jokowi nomor 10. Saya dapat nomor 7," ujar Ahok usai menemui Pires di ruang tamu gubernur yang berada di Balai Agung Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun alasan Ahok diberi kaos nomor 7 karena saat ditanya oleh Pires suka nomor berapa, dengan tegas Ahok menjawab nomor 7. Ternyata, nomor kesukaannya merupakan nomor punggung Pires saat bermain di Arsenal.
"Dia tanya, suka nomor berapa? Saya jawab, saya suka nomor 7. Dia bilang, eh saya juga nomor 7. Sama kata dia," terangnya.
Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan nomor 7 merupakan angka kesukaannya kalau main bola. Selain itu, nomor 7 merupakan nomor partai yang menaunginya dulu, yakni Partai Indonesia Baru (PIB).
"Kan PIB kan dulu nomor 7," katanya sembari tertawa.
Walaupun demikian, Ahok mengatakan nomor tujuh merupakan angka sempurna. Tetapi sembari bercanda Ahok mengaku sempurna karena sesuai dengan jumlah hari dari Senin sampai Minggu.
"Kalau 7 kan angka sempurna. 7 sempurna dong. Mentok-mentok 7. Hari Senin, Selasa, Rabu,...Kalau 7, hari minggu santai, tidak kerja, enakkan 7," jelasnya dengan tertawa.

Sumber :
http://www.merdeka.com

Jokowi Beri Restu Anak Buah Maju Pilgub

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, dikabarkan akan maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013. Meski belum mengetahui rencana itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan anak buahnya itu untuk maju dalam pemilihan gubernur.
"Belum tahu. Tapi, ya, tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013. Jokowi enggan berkomentar lagi mengenai rencana Zaenal itu. Dia malah menunjuk Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan untuk menjawab pertanyaan pewarta.
Fadjar mengakui belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Namun, menurut dia, aturan memperbolehkan Zaenal untuk maju dalam pesta demokrasi di Maluku Utara itu. "Ya, senang, diberi kepercayaan untuk mencalonkan jadi gubernur," kata Fadjar.
Menurut Fadjar, jika benar akan mencalonkan diri, Zaenal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, jika terpilih, Zaenal diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Dia harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan. Tapi, begitu terpilih, mengajukan berhenti dari PNS," Fadjar menjelaskan.
Ketika dikonfirmasi, Zaenal membenarkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 1 Juli mendatang. Selain berasal dari Maluku Utara, saat ini Zaenal menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Maluku Utara. "Saya aslinya memang dari sana. Tapi selama ini berkarier di Jakarta," kata Zaenal.
Ia mengaku telah berkarier di Jakarta sejak 1982 sebagai guru di salah satu SD di Jakarta Timur. Kemudian dirinya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai kepala seksi dan sejak 2009 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. "Jika saya dipercaya dan diminta oleh warga Maluku Utara, nanti saya akan mengirim surat ke Gubernur," ujarnya.
Zaenal sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 26 Februari lalu. Dia mengklaim masuk ke tiga besar hasil survei yang dilakukan Partai Demokrat. Dengan demikian, dirinya berani mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya.

Sumber :
http://www.tempo.co

Komandan AL Temui Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, di Balaikota Jakarta, Kamis (28/2/2013). Keduanya mengaku menggelar pertemuan untuk bersilaturahmi.
Dijumpai seusai pertemuan, Laksda TNI Arief Rudianto menegaskan bahwa pertemuan hari ini hanya seputar silaturahmi dan berbincang santai dengan Joko Widodo. Karena di satu sisi, Arief merupakan anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsin DKI Jakarta.
"Hanya silaturahmi sebagai warga baru, panglima baru memperkenalkan diri kepada Bapak Gubernur. Tidak ada obrolan kerja sama, semua punya tugas pokok, sharing saja," kata Arief.
Saat ditanya mengenai adanya dugaan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan masalah penyempitan Sungai Krukut, di Cilandak, Jakarta Selatan, Arief membantahnya dan menolak menjawab dengan panjang.
"Oh tidak ada pembahasan itu (Sungai Krukut), wilayahnya Marinir, yang bicara Marinir saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Joko Widodo alias Jokowi juga hanya memberikan keterangan senada. "Ya banyaklah, masa diceritain semua? Tiga hari enggak rampung. Banyak hal yang saya dapat, kapan-kapan saya ingin bertemu lagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi berencana menengahi perselisihan antara warga Kampung Bangau, Pondok Labu, dengan Marinir. Rencana itu dilontarkan Jokowi saat meninjau kondisi Sungai Krukut yang lebarnya menyusut, Kamis (21/2/2013), di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, warga di kampung ini mengeluhkan datangnya banjir karena lebar Sungai Krukut menyempit sehingga airnya tumpah ke kampung mereka. Jokowi merasa perlu turun tangan untuk memastikan suasana kondusif antara warga dengan Marinir. Di luar itu, ia juga ingin memastikan tak ada pihak yang dirugikan, baik dari masyarakat atau pihak Marinir.
Lebar Sungai Krukut di wilayah itu awalnya mencapai delapan meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun begitu, kondisi sungai saat ini menyusut dan hanya menyisakan lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman yang juga ikut berkurang.
Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Untuk menangani banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sempat memulai pembangunan waduk di sekitar sungai dan permukiman pada 2011 lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi Tata PKL bersama Lima Menteri

Gubernur DKI Jakarta bersama lima menteri melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Damai, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (28/2/2013). Penataan PKL ini merupakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dengan menggandeng pihak swasta, sedikitnya 39 PKL yang menjajakan berbagai dagangan di sekitar Jalan Damai direlokasi ke tempat yang jauh lebih layak.
Sebelumnya, puluhan PKL itu berjualan di pinggir jalan dan sering menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan. Dalam penataan ini, para pemilik lapak PKL diberi bantuan sarana dan prasarana, di antaranya bantuan modal sebesar Rp 100 juta pada pengurus koperasi PKL setempat dan bantuan sarana dagang kepada perwakilan PKL Museum Taman Fatahillah.
Selain itu, disahkan juga badan hukum koperasi setempat yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan 250 balon udara. Para menteri yang hadir di antaranya ialah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan, serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Seluruh bantuan yang diberikan kepada para PKL merupakan bantuan dari pihak swasta. Penanggung jawab kegiatan, Muhamad Marwan, yang juga merupakan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa kegiatan penataan ini merupakan komitmen dan sinergitas 10 kementerian dengan swasta. Diharapkan semua pihak terkait dapat terpacu melakukan penataan PKL.
"Semoga bisa mendorong kementerian dan lembaga agar lebih fokus dan optimal melakukan penataan PKL," kata Marwan dalam sambutannya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Kesabaran Jokowi terhadap monorail mulai habis

Nasib transportasi massa monorail masih belum jelas kapan akan dimulai, bahkan PT Jakarta Monorail belum melengkapi dan menyerahkan dokumen. Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) naik pitam dan mengancam mengganti PT Jakarta Monorail, sebagai pelaksana proyek, dengan konsorsium perusahaan lain.
Jokowi mengaku sudah memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Monorail untuk segera menyetorkan dokumen yang kurang. "Sudah saya kasih (batas waktu), enggak perlu saya sebut kapan. Saya kerja pakai target waktu. Itu kurang," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/2).
Jika syarat itu tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, Jokowi akan ganti investor. "Belum. Ya ganti dong kalau lewat target. Ganti investor. Tolong kejar di sana di JM (Jakarta Monorail). Biar kelihatan yang lamban siapa?" tegas Jokowi.
"Belum lewat deadline. Tapi mestinya deadline Maret, ya memberikan Januari ke saya kan bagus," sindirnya.
Menurut Jokowi, pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada PT Jakarta Monorail untuk melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal atau monorail yang diperkirakan memakan biaya hingga triliunan.
"Tolong dikejar ke PT Jakarta Monorail, jangan kejarnya ke saya. Saya ngomongnya itu terus," kata Jokowi.
Nada dan ekspresi Jokowi tampak terlihat tegas ketika menjelaskan penyebab lambat dan molornya pengerjaan proyek monorail bukanlah dirinya. "Dokumennya belum diserahkan ke saya, saya mau ngapain. Jadi ini tanya dan kejar ke Jakarta Monorail kenapa enggak segera kasih dokumen," tegas Jokowi.
"Padahal gubernur kalau dikasih dokumen saat itu juga saya putusin, cor, berangkat, kerjain," sambungnya.
Jokowi tidak mau jika dirinya yang dianggap lambat dalam pengerjaan kelanjutan proyek pembangunan monorail.
"Dokumen-dokumen yang kita minta. Kita nunggu mana! Jangan ada persepsi saya yang lamban. Enggak mau saya. Saya nunggu tapi belum nongol, gimana. Kejar kesana, apa yang masih dicari kok belum diterima gubernur," keluhnya.

Sumber :
www.merdeka.com

Ancam ganti PT JM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengancam akan mengganti investor pembangunan megaproyek monorel. Untuk itu, ia meminta PT Jakarta Monorail (JM) segera melengkapi dokumen agar keputusan pembangunannya bisa segera ditetapkan.
Ditemui di Balaikota Jakarta, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah meminta PT JM untuk segera melengkapi dokumen terkait utang-piutang dan profil perusahaan yang akan menjadi investor proyek tersebut. Permintaan itu juga dibarengi dengan pemberian tenggat waktu. Jokowi akan mengganti investor pembangunan monorel jika melewati batas yang ditentukan. PT JM belum bisa memberikan dokumen yang dimaksud.
"Ada tenggat waktu, enggak usah saya sebutkan kapan. Kalau lewat, ya gantilah investornya," kata Jokowi, Rabu (27/2/2013).
Sebelumnya, Jokowi enggan disalahkan terkait lambatnya keputusan melanjutkan pembangunan megaproyek monorel. Ia meminta semua pihak mengejar PT JM untuk segera melengkapi dokumen agar pembangunannya bisa langsung diputuskan.
Jokowi menyampaikan, dirinya masih terus menunggu PT JM untuk melengkapi dua dokumen terkait kelanjutan pembangunan monorel. "Tolong dikejar ke PT JM, jangan ngejar ke saya. Lha dokumennya belum sampai, terus saya mau ngapain? Padahal, kalau dikasih, detik itu juga saya putusin dan langsung cor, berangkat, kerjain," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi kembali tengok Pademangan

Siang ini, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menengok lokasi dan korban kebakaran di RW 12, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (27/2/2013). Jokowi datang sekitar pukul 12.25 WIB untuk memberikan bantuan pada warga yang menjadi korban.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung diapit oleh Kepala Camat Pademangan Efiskal, Wakil Camat Pademangan Yudi Dwi Dharma, dan Ketua RW 12 Dadang Zarkoni. Jokowi meninjau sisa-sisa permukiman warga yang habis terbakar.
Di tengah jalan, Jokowi tampak menyerahkan sekitar lima amplop yang berisi uang tunai. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi menyempatkan diri meninjau warga yang mengungsi di GOR Pademangan. Dia memimpin pembagian aneka bantuan yang diangkut menggunakan satu unit truk Satpol PP dan sebuah mobil boks.
Tak lama berselang, mantan Wali Kota Surakarta ini langsung meninggalkan lokasi untuk meneruskan rutinitasnya.
Kebakaran di Kelurahan Pademangan Barat ini terjadi pada Minggu (24/2/2013), mulai pukul 08.45 - 10.30 WIB. Sebanyak 147 bangunan rusak akibat kebakaran yang melanda rumah warga di RT 08 dan RT 14 RW 12 Pademangan itu.
Sebanyak 413 kepala keluarga dengan 1.246 jiwa kehilangan tempat tinggal sebagai imbas dari kebakaran hebat tersebut. Sebagian besar keluarga korban diungsikan sementara ke GOR Pademangan dan tenda-tenda di halaman GOR. Sebagian kecil lainnya mengungsi ke gedung Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannatinna'im.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Minggu depan, Jokowi siap tempel poster Pengawasan APBD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengajak warga Ibukota berpartisipasi mengontrol APBD DKI Jakarta Rp 49,9 triliun yang telah dicairkan. Poster-poster APBD segera disebar seminggu lagi.
"Kalau untuk poster seminggu lagi jadi," kata Jokowi usai rapat di ruangan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di lantai II Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).Selain lewat poster, kata dia, pengawasan APBD DKI bisa dilakukan melalui website.
"Ya. Sekarang kan semua bisa buka, nanti di website, 2 atau 3 hari lagi," ujar Jokowi.

 Sumber :
http://news.detik.com

Temui Ahok untuk menindaklanjuti penyerahan DPA

Jokowi tiba-tiba menyambangi ruangan wakilnya Ahok yang berada di lantai dua gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan mengenakan setelan jas hitam serta dasi, Jokowi naik ke ruangan Ahok. Pertemuan tertutup antara dua pemimpin Jakarta itu berlangsung hampir satu jam. Sekira pukul 11.00 WIB, Jokowi baru keluar.
Dalam pertemuan yang terbilang langka itu, Jokowi mengaku membahas berbagai hal bersama Ahok. "Ya kan biasanya bertemu di atas, atau biasanya juga bertemu di bawah. Agendanya banyak yang dibahas, masa diceritakan semua," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Kendati demikian Jokowi mengatakan, pertemuan yang dilakukan bersama Ahok di antaranya menindaklanjuti penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh SKPD pada 26 Februari 2013 (kemarin).
"Sekarang ini kita langsung mau kebut mau menggagas semua dinas SKPD langsug ambil itu uang langsung dikerjain dilapangan, tapi tetap harus lelang, nah tadi kita bicarakan program prioritas," pungkasnya.
Program prioritas yang dimaksud mantan Wali kota Solo itu adalah program yang berkaitan dengan masalah banjir dan kemacetan.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi desak PT Jakarta Monorail

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa ia tidak mengulur-ulur kelanjutan pembangunan proyek monorel. Ia meminta PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk segera melengkapi dokumen agar pembangunan proyek dapat langsung diputuskan.
"Mereka (PT JM) yang bikin lama. Saya tuh nunggu, jangan ada persepsi saya yang lamban," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, ia masih terus menunggu PT JM untuk melengkapi dua dokumen terkait kelanjutan pembangunan monorel. Dokumen pertama mengenai utang-piutang perusahaan dan yang kedua berupa dokumen tentang profil investor.
"Tolong dikejar ke PT JM, jangan ngejar ke saya. Lah dokumennya belum sampai, terus saya mau ngapain? Padahal kalau dikasih, detik itu juga saya putusin dan langsung cor, berangkat, kerjain," ujarnya.
Jokowi sudah menyatakan akan melanjutkan pembangunan monorel. Satu langkah lagi, hampir dipastikan megaproyek itu kembali dilanjutkan setelah sempat terbengkalai lebih dari lima tahun. Jokowi menegaskan, saat ini ia hanya menunggu kelengkapan dokumen penggarap proyek, khususnya dokumen tentang penjelasan utang-piutang dan investor baru yang menggantikan PT Adhi Karya. PT Adhi Karya memutuskan mundur dari proyek ini.
Jokowi mengatakan tak akan menunda pembangunan monorel. Jika ditunda, akan ada pengorbanan waktu cukup lama, misalnya dalam penentuan tender dan pencarian investor. "Kalau enggak dilanjutkan, nanti mengulang lagi tendernya, investornya. Mungkin dua tahun lagi baru dapat, mundur lagi. Kita putuskan kalau dokumennya cepat diselesaikan oleh PT JM," ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT JM Sukmawati Syukur mengatakan akan segera melengkapi dokumen yang diminta oleh Jokowi. Ia mengatakan, investor yang menggantikan PT Adhi Karya berasal dari Singapura, yakni Ortus Holdings Ltd. "Secepatnya akan kami lengkapi dokumen yang diminta, akhir bulan ini," kata Sukma.
Mengenai jalurnya, PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute itu berupa green line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi, serta blue line dari Kampung Melayu-Casablanca-Karet-Tanah Abang-Roxi-Mall Taman Anggrek.

Sumber :
http://lipsus.kompas.com

Mendag Bertemu Jokowi

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri depan) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) di gedung Kementrian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2). Dalam pertemuan itu keduanya membahas mengenai harga daging, perlindungan konsumen dan revitalisasi pasar tradisional.

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Serahkan DPA pada Semua SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk tahun anggaran 2013 akhirnya cair. Pencairan anggaran itu ditandai dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang secara langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (26/2/2013), di Balaikota Jakarta.
Mengenakan pakaian dinas Gubernur, Joko Widodo alias Jokowi secara simbolik menyerahkan DPA kepada tiga Kepala Dinas, seorang Wali Kota, dan seorang Lurah. Kepala Dinas yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Wali Kota Jakarta Timur, dan Lurah Pinangsia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Fadjar Panjaitan dalam sambutannya mengatakan,  APBD DKI 2013 mencapai Rp 49,98 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya akan segera disalurkan pada 745 SKPD dan UKPD.
"Hari ini akan dilakukan penyerahan DPA oleh Gubernur, diminta kepada seluruh SKPD dan UKPD untuk selesaikan progam unggulan dan hindari penumpukan di akhir tahun," kata Fadjar, Selasa (26/2/2013).
Fadjar meminta agar semua SKPD dan UKPD untuk melaksanakan lelang dan tender di awal tahun, atau triwulan pertama. Dengan begitu, diharapkan tak ada penumpukan pengadaan dan penggunaan barang dan jasa di akhir tahun atau triwulan ke empat 2013.
"Supaya tidak terjadi penumpukan, dan mendapat status wajar tanpa pengecualian tanpa catatan dari BPK," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi kunjungi korban kebakaran di Pademangan Barat

Tak terlihat kesedihan di wajah para korban kebakaran di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Wajah-wajah suram yang terlihat sejak pagi tadi berubah berseri saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi puing-puing kediaman mereka, Senin (25/2/2013).
Tiba di lokasi pengungsian di GOR Pademangan pada sekitar pukul 15.45 WIB, Jokowi langsung disambut sorak sorai warga. Ribuan warga, korban maupun bukan korban, menyatu di Gang Budi Mulya mengiringi langkah Jokowi. Sorak-sorai terus berlanjut saat Jokowi dan stafnya berjalan menuju lokasi kebakaran, puluhan meter dari GOR Pademangan.
Setelah empat kali berhenti di titik berbeda untuk melihat lokasi kebakaran, Jokowi berbalik menuju lokasi kedatangan. Di depan Kantor Polsektro Pademangan terparkir dua unit mobil Satpol PP yang membawa bantuan bagi para korban. Di lokasi tersebut, Jokowi berhenti sejenak untuk membagikan bantuan secara simbolis.
Lantaran terkepung ratusan warga, Jokowi kesulitan untuk membagikan bantuan. "Enggak tahu ini karena mau lihat Jokowi atau mau terima bantuan ya," keluh salah seorang anggota kepolisian yang mengamankan lokasi.
"Dikasih buku sama tas sekolah sama Pak Jokowi," kata Indah (8), pelajar sekolah dasar.
Meskipun wajahnya bersimbah peluh, Indah dan ibunya tampak sumringah menerima bantuan langsung dari tangan Jokowi.
Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di RT 08 dan 14 RW 12 Pademangan Barat, Minggu (24/2/2013) pagi. Sebanyak 413 KK dengan 1.246 jiwa kehilangan tempat tinggal sebagai imbas dari kebakaran tersebut.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Tetap masuk kerja meski sakit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok pekerja keras. Meski divonis sakit oleh dokter pribadinya dan perlu 2-3 hari istirahat, Jokowi tetap membandel masuk kerja hari ini.

Sumber :
http://metro.sindonews.com

Meski sakit, Jokowi temui wartawan dalam rumah dinas

Berawal dari sebuah keisengan seorang awak media untuk menanyakan kabar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Istri Jokowi, Iriana Widodo, awak media yang biasanya menunggu di pelataran Taman Suropati pun diperbolehkan untuk mewawancarai orang nomor satu di Ibu Kota tersebut di dalam rumah dinasnya. Pemandangan ini tak biasa karena memang awak media sulit sekali untuk mengakses rumah dinas Gubernur, baik hanya untuk menumpang buang air atau bahkan izin beribadah di mushala dekat garasi rumah dinas. Ada-ada saja alasan pengamanan dalam (pamdal) untuk mencegah awak media masuk ke rumah dinas.Minggu 24 Februari 2013, para awak media ingin mengetahui kabar orang nomor satu di Ibu Kota itu, setelah ia dikabarkan jatuh sakit akibat kelelahan. Beruntung, Iriana membalas pesan singkat Blackberry kepada awak media dan menjawab kalau Jokowi dalam keadaan yang sehat dan mengajak wartawan yang berada di Taman Suropati untuk menengok loteng lantai dua rumah dinas.
Bak artis yang menyapa idolanya atau raja yang menyapa rakyatnya, Jokowi pun menyapa awak media dari loteng lantai dua. Sontak beberapa wartawan pun menyerukan namanya. Tak hanya Jokowi, Iriana pun turut melambaikan tangannya. Dengan berbalut kemeja putih dan jaket jins hitam, Jokowi hanya tertawa seraya mengisyaratkan wartawan untuk masuk ke dalam rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Tak menunggu lama, para wartawan langsung menyambut tawaran langka tersebut. Aji mumpung karena para awak media ini sudah menunggu kegiatan Jokowi sejak pukul 07.00 WIB dan di tengah guyuran hujan rintik. Mantan Wali Kota Surakarta itu telah menunggu di ruang tamu dan dengan ramah, dia menerima belasan wartawan yang masuk ke dalam rumahnya.
Dengan keadaan yang terlihat lemas dan berpeluh keringat, Jokowi pun bercerita kalau aksinya di loteng itu merupakan hasil keisengan istrinya yang menyuruhnya untuk ke luar rumah. Jokowi yang tak mengetahui, kalau keisengan istrinya itu untuk menyapa awak media pun langsung kaget ketika ternyata yang disapanya adalah awak media. Berulang kali Jokowi bercerita kejahilan istrinya itu dan bertanya kepada awak media yang iseng berkomunikasi dengan istrinya.
"Siapa tadi yang BBM-an sama Ibu? Wah lagi tidur, kok disuruh keluar rumah. Ternyata ada kalian, tho. Si Ibu kok juga mau-mau saja disuruh kalian," canda Jokowi kepada awak media.
Wawancara belasan awak media di dalam rumah dinas Jokowi pun tak berlangsung lama. Hanya sekitar 30 menit, Jokowi melayani pertanyaan wartawan. Tak ada suasana tegang selama Jokowi menjawab pertanyaan wartawan. Atmosfer yang terasa pun seperti obrolan santai.
Dengan suara yang masih lemas, Jokowi pun melayani pertanyaan wartawan, mulai dari sakitnya yang menyebabkan batalnya dia menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi; prediksinya mengenai kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat besutan PDI-P, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki; evaluasi tentang penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS); penerapan ganjil-genap; hingga antusiasme warga yang mengharapkannya untuk menjadi presiden RI 2014.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi hanya tertawa dan mengisyaratkan kalau ia tidak akan ikut bertarung di Pilpres 2014. "Ha-ha-ha.. Kok bisa ada anggapan seperti itu? Saya enggak mau mikirin polling-polling itu. Enggak ada," kata Jokowi.
Di akhir perbincangan, Jokowi pun mengungkapkan rahasia strateginya mengapa dia bisa menjuarai Pilkada DKI Jakarta 2012. Padahal, Jokowi merupakan warga Solo dan orang baru di Ibu Kota. Jokowi bercerita, kalau saat dia datang ke Ibu Kota dan diusung oleh PDI-P bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung Partai Gerindra, elektabilitas Jokowi-Basuki hanya lima persen. Namun, seiring Jokowi yang tak kenal diam, ia pun mulai turun ke masyarakat untuk mendapatkan simpati warga. Strateginya ternyata ampuh, dan elektabilitasnya bersama Basuki terus meningkat dari hari ke hari.
"Enggak bisa kita menebak-nebak ini-itu kalau kita tidak ke lapangan. Kenapa dulu saya berani ngomong? karena saya sudah turun ke kampung-kampung, saya sudah ke RT-RW, semuanya saya catat dan saya rasakan. Setiap ke kampung, saya catat, saya rasakan, saya catat dan saya rasakan karena saya pelakunya. Saya masuk ke semua kampung terus saya lihat dan saya bisa pastikan kalau saya bisa menang. Nah, kalau ini surveinya lebih real karena surveinya langsung terjun ke masyarakat," ungkap Jokowi seraya tersenyum.
Strategi Jokowi itu ternyata berhasil membawa Jokowi-Basuki menduduki posisi orang nomor satu dan nomor dua di Ibu Kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com

Batal ke Medan karena kelelahan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya hari ini akan berangkat menuju Medan, Sumatera Utara untuk menjadi juru kampanye (jurkam) Effendi Simbolon, batal berangkat. Pembatalan tersebut dikarenakan Jokowi kelelahan.
"Pak Jokowi kecapekan dan butuh istirahat. Beliau kan turun terus ke masyarakat, menyambangi warga dan permukiman padat, sehingga kurang tidur dan jadinya kelelahan," ujar salah satu orang dekat Jokowi, Anggit saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/2/2013).

Sumber :
http://news.detik.com

Kunjungi wilayah banjir di Pengadengan Kalibata

Jokowi mendatangi warga RW 01 Pengadengan, Kalibata, Jakarta Selatan. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak banjir besar yang melanda ibu kota pada pertengahan bulan lalu.
Tiba di lokasi sekitar pukul 17.50 WIB, kedatangan Jokowi yang mendadak mengejutkan warga Pengadengan.
"Wah Pak Jokowi datang kok nggak bilang-bilang? Tahu gitu saya dandan dulu," ujar seorang ibu yang rumahnya dilewati Jokowi.
Kepada wartawan, Jokowi mengaku tidak sempat menyambangi wilayah Pangadengan saat banjir besar pertengahan Januari lalu. Oleh karenanya, hari ini ia menyempatkan diri untuk berkunjung.
"Waktu banjir ada yang ketinggalan katanya. Banjir sampai dua meter tapi nggak saya tengok. Sehingga waktu dari kantor saya langsung ke sini," ungkap mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Jokowi berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi banjir di wilayah Pengadengan. Ia berniat untuk membuat semacam waduk sebagai solusi banjir.
"Insya Allah akan kita cari solusi, dengan buat  tampungan air mungkin," ujar gubernur berbadan ceking itu.
Dalam kunjungannya, Jokowi melihat-melihat kondisi perkampungan padat yang terletak di bantaran Kali Ciliwung itu. Jokowi juga membagikan bantuan berupa peralatan sekolah dan beras pada warga.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi temui Din Syamsuddin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkunjung ke Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.

"Kami tadi hanya silaturahim yang pertama. Yang kedua, kami mohon ke Muhammadiyah yang umatnya kan juga banyak sekali untuk bareng-bareng dengan kami mensosialisasikan mengenai normaliasi sungai. Kemudian juga mengenai penataan PKL untuk bersama-sama," ujar Jokowi didampingi Din di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2013).

Untuk menangani permasalahan yang ada di Jakarta, Jokowi mengakui bahwa dirinya menggandeng seluruh ormas yang ada, salah satunya Muhammadiyah.

"Semua ormas saya gandeng. Kita karena yang terdekat dengan Balai Kota, Muhammadiyah ya ke Muhammadiyah. Dan saya dengan beliau (Din) sudah kenal lama sekali," jelas Jokowi seraya tertawa khas.

"Ya mulai Maret kami akan sosialisasi. Yang punya ormas di bawah-bawah kan kami harus menunggu," sambungnya.

Orang nomor satu di Jakarta ini, memang kerap kali mengadakan pertemuan dengan beberapa ormas untuk dapat melancarkan program kerjanya. Seperti dalam hal pemakaian baju khas betawi, dimana Jokowi mengundang Badan Musyawarah (Bamus) Betawi untuk menyampaikan gagasannya.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi tinjau waduk di Kampung Bangau

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo heran melihat kondisi sebuah waduk di Kampung Bangau, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Melihat kondisi waduk yang mungil dan terbengkalai, Jokowi menyindir, waduk tersebut lebih mirip dengan kolam arena pemancingan.
"Masak kayak gini namanya waduk. Ini empang tempat pemancingan," kata Jokowi dengan nada menyindir, di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Geram dengan kondisi yang dilihatnya, Jokowi berjanji akan melanjutkan proyek pembangunan waduk secara tuntas dan di bawah pengawasannya langsung. Ia ingin memastikan proses pembangunan sesuai ketentuan dan membawa manfaat untuk masyarakat sekitar.
"Artinya, kalau ada proyek, tidak dicek, tidak ada manajemen kontrol, ya jadinya seperti ini. Saya sudah cek, tahun ini ada kegiatan lagi, mau saya awasi," ujarnya.
Jokowi datang meninjau waduk di Pondok Labu tersebut karena adanya laporan masyarakat. Masyarakat terus mengeluh karena waduk tak beroperasi optimal dan berulang kali permukiman di sekitar tergenang banjir.
Waduk itu adalah proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang dimulai sekitar tahun 2011. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang.
Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter. Pembangunan waduk merupakan alternatif untuk menyiasati luapan Kali Krukut. Lebar Kali Krukut di wilayah itu awalnya 8 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter.
Namun, kondisi kali saat ini menyusut hanya tersisa lebar sekitar 3 meter dan kedalamannya juga ikut berkurang. Penyempitan Kali Krukut dipicu pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011. Lebih dari setengah lebar sungai diuruk dan sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas dibongkar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com

Jokowi Tinjau Waduk Kali Krukut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau Waduk Kali Krukut yang terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi tiba di lokasi pada pukul 11.30 WIB. Kunjungan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam.
Sebagai informasi, pembangunan waduk tersebut baru berlangsung setengah jalan dan masih terbengkalai sampai sekarang. Waduk itu akhirnya dimanfaatkan warga sebagai empang dan tempat memancing.
"Oleh karena itu, ketika pembangunan waduk ini diteruskan, saya sendiri yang akan memantaunya, sehingga benar-benar bermanfaat sebagai penghalau banjir," kata Jokowi disela-sela tinjauannya di waduk kali Krukut, Jakarta Selatan.
Langkah selanjutnya, Jokowi berencana melanjutkan pembangunan waduk tersebut dengan melakukan pelebaran. Menurut dia, lahan untuk pelebarannya telah tersedia.
"Lahannya sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun lalu. Jadi, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 cair, pembangunan waduk itu akan dilanjutkan," ujar Jokowi.
Rencananya, Jokowi mengungkapkan waduk tersebut akan dilebarkan hingga seluas 20.000 meter persegi, dari ukuran sebelumnya, yakni 9.000 meter persegi.
Selain meninjau waduk, Jokowi juga menyempatkan diri untuk melakukan pengecekan terhadap rumah pompa dan tanggul yang terletak di samping waduk kali Krukut, serta berbincang dengan warga sekitar.

Sumber :
http://www.republika.co.id

Jokowi ditegur Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi juru kampanye pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki di Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 16 Februari 2013 adalah langkah yang keliru. Hal tersebut dinilai telah menyalahi aturan.

"Pertama dia salah ngasih surat cuti, sebelumnya harusnya dia minta 12 hari sebelum ngajuin surat cuti itu," kata Mendagri Gamawan Fauzi ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/2/2013).

Dikatakan Gamawan, Jokowi juga tidak memberitahukan keperluan kampanye untuk siapa Jokowi datang. "Ada saja waktu untuk Jokowi, tetapi dia kampanye untuk siapa tidak jelas dan tidak ada di surat itu. Padahal di dalam undang-undang sudah jelas diatur," imbuhnya.

Meski demikian, kata dia, mengenai sanksi bukan domainnya. Pihaknya hanya sebatas memberi teguran tertulis kepada Jokowi. "Itu bukan (urusan) Mendagri tapi urusan KPU dan Bawaslu. Kita terbitkan surat (teguran) saja," pungkasnya.

Sebelumnya, kehadiran Jokowi menjadi juru kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 16 Februari lalu, tanpa disertai surat izin cuti dari Mendagri, dinilai menyalahi aturan. Panwaslu Provinsi Jawa Barat pun rekomendasi pemberikan sanksi terhadap pasangan nomor urut 5 itu ke KPU provinsi.

Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, menjelaskan, hasil rapat pleno Panwaslu memutuskan bahwa Jokowi bersalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14/2010, Pasal 11 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan bahwa pejabat publik yang mengikuti kampanye harus mengajukan cuti terlebih dahulu.

Sumber : www.okezone.com

Jokowi tegur Dirut MRT

GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo menegur Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT), Tribudi Rahardjo. Kejadian ini terlihat saat Tribudi asyik memaparkan panjang lebar mengenai skema pembiayaan mengenai MRT, dalam kegiatan public hearing soal MRT di Balaikota DKI, Rabu (20/2).

Mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan teguran lantaran Tribudi menggunakan istilah-istilah ekonomi yang tak mudah dipahami masyarakat. "Tolong diulang lagi mengenai tiket dengan istilah-istilah yang masyarakat semua tahu. Jangan pake TOD dan lain-lain. Saya saja enggak ngerti apalagi orang lain. Tiket, subsidi, jumlah penumpang, jangan pakai istilah sulit,"  ujar Jokowi saat public hearing berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, kemarin (20/2).

Tribudi hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian mengulang lagi rincian skema pembiayaan. Dia menjelaskan, harga tiket subsidi diperkirakan antara Rp 8.500, Rp 9.500, Rp 10.350 atau Rp 15 ribu. Harga itu dihitung dengan proyeksi penumpang 17.400 hingga 261.800 per harinya. "Proyeksi penumpang tahun pertama, per hari 17.400 hingga 261.800," jelasnya.

Sementara itu, beban biaya operator rata-rata biaya tiket yakni Rp 10.786, Rp 14.667, Rp 22.648 dan Rp 34.940. Namun, dalam minggu ini tim dari Jepang akan hadir untuk membahas kelanjutan komitmen proyek MRT.

Dalam acara public hearing tentang MRT yang digagas oleh Jokowi tersebut, belum sepenuhnya sepakat mengenai kelanjutan megaproyek itu. Sebab, masih ada kekurangan dan suara protes dari masyarakat tentang kelanjutan proyek MRT.

Adanya perubahan skema pendanaan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dinilai menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, meski berkurang hingga 7 persen, namun hal itu akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov DKI Jakarta hingga sebesar Rp 1 triliun. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku masih akan melakukan pendekatan kembali terkait skema pendanaan MRT tersebut.

Tribudi menuturkan, skema pendanaan MRT semula 58 persen ditanggung Pemprov DKI dan 42 persen oleh pemerintah pusat. Namun, kini skema pendanaan angkutan massal berbasis rel itu berubah menjadi 51:49. "Dengan kesepakatan saat ini yang menurunkan beban pendanaan oleh Pemprov DKI hingga 51 persen juga meringankan beban kami. Karena penurunan itu setara dengan Rp 1 triliun," ujar Tribudi.

Dengan perubahan komposisi pendanaan itu, dikatakan Tribudi, pihakya tengah meninjau kembali perhitungan tarif yang akan dibebankan kepada penumpang. Hasil kajian sementara, dengan skema pendanaan seperti yang disepakati saat ini, tarif MRT diperkirakan mencapai Rp 8.500-Rp 15 ribu per penumpang.

Meski begitu, kata Tribudi, jumlah itu belum final. Sebab, pihaknya juga masih akan melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kemampuan yang dimiliki masyarakat. Terlebih, kemungkinan masih ada beberapa kemungkinan yang dikurangi atau ditambah

Protes datang dari warga Fatmawati, Rully Daniel. Menurutnya, jika MRT dipaksakan maka tidak akan mengurangi kemacetan dan hanya merugikan masyarakat. "Satu perekonomian hancur. Ekonomi tutup. Orang enggak mau datang, kotor, debu dan sebagainya. Bayangkan ekonomi kami hancur," ujar Rully.

Sementara itu, protes juga datang dari Faisal Rusdi. Dia meminta agar para penyandang disabilitas diperhatikan. Dengan demikian, MRT nanti tidak terkesan sia-sia dan dapat dipergunakan oleh seluruh warga.

"Penyandang disabilitas tidak mendapat info ini, kami menyayangkan, saya mengharapkan bisa dilibatkan. Saya memohon bisa kami dari penyandang disabilitas beraudiensi dengan bapak," keluhnya.

Sumber : http://www.jpnn.com