Jokowi Siap Naikkan Harga BBM Subsidi Rp. 3.000,- /lt. Benarkah?

Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter pada November 2014 nanti. Jokowi siap atas semua risiko dalam menjalankan kebijakan ini.
Demikian disampaikan oleh Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya di acara Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2014 di kantor BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Demo di Kantor PBB, Relawan Jokowi Minta SBY Ditolak Jadi Sekjen

Puluhan orang mengatasnamakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melakukan aksi di depan kantor PBB di Menara Thamrin Kav 3, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan guna menentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kabarnya berniat menjadi Sekjen PBB.

Adu Kuat Mahfud MD vs Yusril Ihza Mahenra

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai saran Yusril Ihza Mahendra yang meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo agar tak perlu menandatangani Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah adalah usulan berbahaya, terutama bagi Jokowi.

APBN 2015 Jadi Tantangan Bagi Jokowi-JK

Banyak program presiden terpilih Joko Widodo masuk dalam pembahasan UU APBN 2015. Diperkirakan, Jokowi bakal mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pada Januari depat.
Politisi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengakui program pemerintah baru yang dipimpin Jokowi banyak tidak diakomodir APBN 2015 yang sudah diketuk.
"Belum seluruhnya," tutur Dolfie di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, seperti dikutip Selasa (30/9/2014).

Jokowi Sempat Beri Sinyal Siapa Menteri Maritim

Kementerian Maritim pada kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang merupakan gabungan dari beberapa kementerian di era pemerintahan SBY-Boediono. Jokowi bahkan sempat memberi sinyal mengenai sosok menteri yang akan mengisi pos pemimpin Kementerian Maritim.
Sinyal ini diberikannya saat memaparkan gagasan tol laut dan cara membentengi sistem perairan Indonesia bersama beberapa pakar kelautan.

Jokowi Didekati Negara Tetangga Karena ingin Perkuat Maritim

Keseriusan Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim sampai ke telinga negara tetangga. Jokowi mengaku ada dua negara yang ingin menjalin kerja sama dalam program maritim pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira mereka (negara tetangga) sudah berfikir bahwa kita ingin serius terhadap maritim. Mereka bertanya apakah kita bisa bareng-bareng. Ya boleh saja tapi keuntungannya jangan ambil semuanya. Sudah ada dua yang bisik-bisik ke kita. Kalau 90-10 boleh saja, jangan dibalik," ujar Jokowi  dalam acara  bertema "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Matirim" di Hotel Borobudur, Jl Lap. Banteng, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan konstitusi memang tak mengatur kewajiban anggota dan pimpinan MPR wajib menghadiri paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober nanti. "Kalau ada partai tak hadir, bunuh diri itu namanya," kata Saldi saat dihubungi, Senin malam (29/9/2014).

JK Tanggapi Isu Sabotase Prabowo untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-JK

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden bisa dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan tidak harus di depan semua pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Pelantikan itu tidak perlu semua (pimpinan MPR). Katakanlah, pakai Ketua Mahkamah Agung juga bisa," ujarnya di Jakarta, Senin (29//2014).

Jokowi Tidak Gubris Saran Tim Transisi

Tim Transisi boleh jadi kecewa karena perampingan kabinet yang diajukan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) seperti tidak digubris. Jokowi malah terkesan melakukan politik transaksional dengan menarik banyak orang parpol dalam pemerintahannya.
“Sebelumnya, memang Tim Transisi pernah mengajukan postur perampingan kabinet kepada Jokowi tapi tidak digubris. Ini yang membuatnya kecewa,” papar Koodinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Pelantikan Jokowi Disebut Serah Terima Masalah, Bukan Serah Terima Jabatan

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), harus berani melakukan perubahan besar. Menurut aktifis Petisi 28, Haris Rusly Moti, jangan sampai kerusakan yang disebabkan pemerintahan sebelumnya terjadi lagi.
"Pemimpin harus bisa mengendalikan berbagai musuhnya, karena ujian seorang pemimpin adalah memimpin orang yang tak mau dipimpin olehnya," ujar Haris, dalam diskusi 'Implikasi Ekonomi Politik Utang Luar Negeri Rezim SBY terhadap Rezim Jokowi dan Anak Cucu Bangsa' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin, (29/9/2014).

Jokowi Ancam Potong Anggaran Daerah Yang 'Mbalelo', Benarkah?

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kata lain, apa yang dilakukan di pemerintah pusat, juga harus didukung pemerintah daerah.
"Saya kira antara pusat dan daerah harus punya satu garis. Misalnya dr pusat A ke daerah A. Memang tidak gampang untuk itu," jelas Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Jokowi Hadiri Acara Satu Dasawarsa DPD

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Satu Dasawarsa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. 
Dengan mengenakan batik cokelat lengan panjang, Gubernur DKI Jakarta itu datang sekira pukul 15.50 WIB.

Januari 2015 Umumkan APBN-P, Tim Jokowi Tunggu Masukan Bappenas

Presiden Terpilih Joko Widodo hendak menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selepas dilantik. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dirasa tim Jokowi belum mewakili semua visi dan misi yang hendak dilakukan pemerintahan baru. Ini sebabnya APBN Perubahan tak terhindarkan.

Jokowi-JK Didesak Keluarkan Perppu Perubahan UU Pilkada

RUU Pilkada telah disahkan oleh DPR melalui mekanisme voting pada Jumat (26/9) dini hari. Dalam UU Pilkada yang telah disahkan tersebut, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi dilakukan secara DPRD.
Direktur riset Setara Institute Ismail Hasani menilai pilkada lewat DPRD telah melanggar demokrasi konstitusional dan memangkas kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Misteri Surat Pengunduran Diri Jokowi

Surat pengunduran diri Jokowi dari kursi Gubernur DKI belum juga diproses oleh DPRD. Keberadaan surat itu ternyata tak jelas. Jokowi mengaku sudah lama mengirim surat, namun DPRD DKI ternyata belum menerima.
Penasaran, detikcom mencoba menelusuri keberadaan surat pengunduran diri suami Iriana Widodo tersebut. Penelusuran diawali dengan menanyakan soal surat itu ke Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Mangara Pardede.

Jokowi Tak Khawatir Dijegal KMP

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak mengkhawatirkan isu jika Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjegal pemerintahannya di parlemen.
Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi beredarnya kabar pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan pada Jumat (26/9/2014) dini hari adalah awal dari "penjegalan" KMP terhadap pemerintahan Jokowi.

SBY Kenalkan Jokowi Pada Pengusaha Jepang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkenalkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kepada para pengusaha Jepang. Kepada mereka SBY menegaskan pemerintahan selanjutnya akan tetap meneruskan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.
"Saya telah bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi, dan saya sampaikan kerja sama dengan negara-negara sahabat dan saya harapkan kerja sama itu dapat dilanjutkan kembali. Saya dan Fukuda sendiri akan terus bekerja sama untuk membantu kerja sama perekonomian Indonesia dengan Jepang," kata Presiden saat menerima kalangan usahawan Jepang di Kyoto yang dipimpin oleh mantan PM Jepang Yosuo Fukuda di Kyoto, Senin (29/9/2014).

Kata Jokowi Surat Pengunduran Dirinya Sudah di Ketua DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berulang kali telah mengatakan, surat pengunduran dirinya telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Namun, sampai saat ini Sekretaris Dewan (Sekwan) belum menerima surat tersebut.
Jokowi berdalih, surat pengunduran dirinya tidak dapat diproses karena belum adanya Ketua DPRD DKI Jakarta.

Jokowi Akan Dorong Masyarakat Gugat UU Pilkada

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku masih memikirkan nasib Undang-undang Pilkada yang sudah disahkan DPR RI beberapa hari lalu.
"Urusan saya setelah tanggal 20 (Oktober), tapi tidak bisa saya sampaikan, tapi yang jelas, selain parpol yang merebut hak politik rakyat, tapi juga merebut kegembiraan politik rakyat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/9/2014).

Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo Kunjungi Jokowi di Balai Kota

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen Agus Sutomo berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/9/2014).
Rombongan Pangdam Jaya tiba di kantor Jokowi sekitar pukul 10.55 WIB.
Agus yang baru dilantik pada Jumat (26/9/2014)  mengaku kedatangannya ke Balai Kota untuk sowan pada Jokowi. Sebagai pejabat baru, dirinya merasa wajib mendatangi pemerintah setempat.

Ini Usulan Kabinet Jokowi-JK dari Kawal Menteri

Setelah melakukan polling selama satu bulan akhirnya Kawal Menteri berhasil menelurkan usulan pembentukan kementerian baru yang akan mengisi kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.
Dari polling tersebut, dihasilkan usulan 36 kementerian yang terdiri dari 34 kementerian yang sama dengan kabinet saat ini (2009-2014) serta dua nama kementerian baru yakni Kementerian Pertanahan dan Reforma Agraria, serta Kementerian Perdesaan. Netizen melalui Kawal Menteri mengusulkan total 250 nama kandidat untuk mengisi 36 pos menteri tersebut.

Jokowi Yakin Pemerintah akan Stabil

Mahkamah Konstitusi esok hari akan memutuskan permohonan uji materil atas Undang-undang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). Undang-undang ini diyakini akan sangat menentukan kestabilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya, terutama dalam hubungan eksekutif dan legislatif.
Namun, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masa bodoh dengan hal itu. Dia mengaku akan tetap menunggu putusan itu, tapi tak berharap banyak tentang putusan yang akan diambil oleh majelis hakim MK.

Jokowi Pertimbangkan Revisi UU Pilkada Setelah Dilantik

Pengesahan UU Pilkada dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu menuai kecaman dari banyak pihak. UU Pilkada dianggap merampas suara rakyat sehinga beberapa pihak akan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Presiden terpilih Joko Widodo pun berpikir untuk menampung usulan merevisi UU itu. Namun, usulan revisi baru bisa ditampungnya saat resmi menjabat sebagai presiden.

Jokowi Serahkan Tol Laut ke BUMN

Presiden terpilih Joko Widodo  (Jokowi) meyakini berbagai programnya dapat berjalan dengan lancar sesuai target, meski ruang fiskal cukup sempit. Jokowi akan memanfaatkan BUMN yang ada untuk menwujudkan beberapa program, seperti tol laut.
"Sekarang cek lapangan dan kondisi, BUMN kita bisa 3-4 tahun selesai.

Dulu Nyindir Gayus Tambunan, Sekarang Bona Paputungan Rilis Lagu Ini Untuk Jokowi

Masih ingat dengan Bona Paputungan, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang terkenal lewat lagu 'Gayus'? Ya, pria yang pernah mendekam di balik jeruji besi itu kembali merilis lagu yang berisikan kritik terhadap pemerintahan melalui 'Terjerat Utang Abadi'.
Menurut Bona, lagu yang terdapat di dalam album "Koruptor-Koruptor Kakap" itu merupakan bentuk kegelisahannya akan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Jokowi Resmi Bubarkan Pokja

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan kelompok-kelompok kerja (pokja) Tim Transisi. Jokowi pun turut berterima kasih pada seluruh anggota pokja yang sudah membantu selama ini.
Menurut pantauan, Minggu (28/9/2014), Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla atau JK tiba di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakarta Pusat, tidak bersamaan. JK tiba lebih dulu sekitar pukul 19.35 WIB.

Pemerintahan Rawan Gempa

Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai pemerintahan Jokowi-JK  rawan ‘terganggu’ akibat kalah jumlah di parlemen dengan  Koalisi Merah Putih. Sementara,  beberapa undang-undang yang digeber  yang  disahkan DPR  itu tidak menguntungkan Kabinet Jokowi-JK.
“Peristiwa politik ini harus jadi warning bagi Jokowi-JK. Kalah di MD3 dan RUU Pilkada, bisa saja nanti kebijakan Jokowi-JK nggak berjalan kalau pendukung mereka tidak mencapai 50 persen,” ujar Karyono dalam diskusi ‘Membawa Arah kabinet Jokowi-JK, Kabinet Trisaksi atau Transaksi?” di Cikini, Jakarta, Minggu (28/9/2014).