Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien Rais mengomentari
isu pencalonan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi), sebagai presiden tahun 2014. Ia
berharap masyarakat tidak memilih presiden berdasarkan popularitas.Hal
itu disampaikan saat memberikan kuliah umum bertema "Intervensi Asing
dalam Politik Luar Negeri" di aula Fisip Undip Semarang, Selasa
(24/9/2013). Amien mengaku Jokowi memang sosok yang baik dan sering
blusukan menemui masyarakat, namun ia kembali menegaskan agar masyarakat
tidak terpaku pada popularitas.
"Dengan segala hormat saya, untuk
memilih 'Lurah' Indonesia, tidak boleh hanya berdasar popularitas,"
kata Amien di aula Fisip Undip Semarang.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 24 September 2013
Mobil Murah dan Surat Jokowi
Jokowi: MRT Tunggu Tanggal Mainnya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) meski sudah ditentukan pemenang tendernya, namun pembangunannya masih panjang.
"Tidak bisa dua hari langsung bisa. Jadi MRT tunggu tanggal mainnya," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi mengatakan, pembangunan moda transportasi berbasis rel ini akan dimulai pada bulan Oktober 2013, yang dimulai dari Dukuh Atas.
"Tidak bisa dua hari langsung bisa. Jadi MRT tunggu tanggal mainnya," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi mengatakan, pembangunan moda transportasi berbasis rel ini akan dimulai pada bulan Oktober 2013, yang dimulai dari Dukuh Atas.
Jokowi: ERP Tahun 2014
Meski terbentur dengan rumitnya prosedur penerapan kebijakan
pembatasan kendaraan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis
penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP)
pada tahun 2014.
Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.
Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.
Jokowi Harus Hentikan Aksi Cabut Pentil
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta memerintahkan penghentian aksi cabut pentil yang dilakukan Dinas
Perhubungan DKI. Aksi penggembosan kendaraan-kendaraan yang parkir liar
itu dinilai melanggar hukum.
"Pada prinsipnya kami setuju dengan upaya Pemda DKI menertibkan parkir liar, namun seharusnya penertiban itu dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang ada," kata pengamat hukum perlindungan konsumen David Tobing, Selasa (24/9/2013).
"Pada prinsipnya kami setuju dengan upaya Pemda DKI menertibkan parkir liar, namun seharusnya penertiban itu dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang ada," kata pengamat hukum perlindungan konsumen David Tobing, Selasa (24/9/2013).
Soal Pelimpahan Wewenang, Kadis Perumahan Ikuti Instruksi Jokowi
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Yonathan Pasodung mengaku siap jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
menyerahkan proyek pembangunan gedung aset dinas-dinas kepada dinasnya.
"Jika Gubernur bilang begitu, ya itu berarti kembali kepada tugas pokok dan fungsi, ujung-ujungnya saya siap," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa(24/9/2013).
Yonathan menjelaskan, selama ini pembangunan gedung-gedung aset pemda diserahkan kepada dinas terkait. Pembangunan puskesmas, misalnya, diberikan pada Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan sekolah diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan penggaraapan gelanggang olahraga dipasrahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Proses tersebut, menurut Yonathan, telah sesuai dengan peraturan daerah yang diberikan kepada masing-masing kepala dinas.
"Jika Gubernur bilang begitu, ya itu berarti kembali kepada tugas pokok dan fungsi, ujung-ujungnya saya siap," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa(24/9/2013).
Yonathan menjelaskan, selama ini pembangunan gedung-gedung aset pemda diserahkan kepada dinas terkait. Pembangunan puskesmas, misalnya, diberikan pada Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan sekolah diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan penggaraapan gelanggang olahraga dipasrahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Proses tersebut, menurut Yonathan, telah sesuai dengan peraturan daerah yang diberikan kepada masing-masing kepala dinas.
Jokowi-Ahok Ingin Warga Rusun Hidup Layak
Meningkatkan kualitas hidup bagi warga miskin di Jakarta tidak hanya
cukup dengan merelokasinya ke rumah susun sewa, melainkan juga melalui
pembinaan. Konsep itu yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI bagi warga
yang dijadikan target relokasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Yonathan Pasodung mengatakan, sejak warga direlokasi ke rumah susun, Pemprov DKI telah menyiapkan program pembinaan warga melalui Unit Pelaksana Teknis rusunawa masing-masing.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Yonathan Pasodung mengatakan, sejak warga direlokasi ke rumah susun, Pemprov DKI telah menyiapkan program pembinaan warga melalui Unit Pelaksana Teknis rusunawa masing-masing.
Wapres Tak Kunjung Beri Jawaban ke Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya belum juga mendapatkan jawaban dari Wakil Presiden RI Boediono terkait pertanyaan kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Belum sampai sekarang (terima surat dari Wapres RI)," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Padahal surat yang dilayangkan Jokowi sudah dilakukannya sejak hari Senin (16/9/2013) pekan lalu. Isi dari surat tersebut terkait 17 langkah DKI atasi kemacetan yang bersinggungan dengan kebijakan mobil murah tersebut.
"Nanti kalau suratnya sudah dibalas, saya sampaikan," kata Jokowi.
"Belum sampai sekarang (terima surat dari Wapres RI)," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Padahal surat yang dilayangkan Jokowi sudah dilakukannya sejak hari Senin (16/9/2013) pekan lalu. Isi dari surat tersebut terkait 17 langkah DKI atasi kemacetan yang bersinggungan dengan kebijakan mobil murah tersebut.
"Nanti kalau suratnya sudah dibalas, saya sampaikan," kata Jokowi.
Lagi-lagi Jokowi Sebut Mobil Murah Nggak Bener
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi bersuara keras terhadap
kebijakan mobil murah. Lagi-lagi Jokowi menyebut, yang dibutuhkan
sekarang adalah transportasi massal yang baik, bukan mobil murah.
Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat wartawan meminta tanggapannya soal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) dan Wakilnya Oded M Danial yang keberatan dengan kebijakan mobil murah. Jokowi meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pihak yang bersangkutan.
Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat wartawan meminta tanggapannya soal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) dan Wakilnya Oded M Danial yang keberatan dengan kebijakan mobil murah. Jokowi meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pihak yang bersangkutan.
Jokowi Minta PLN Cek Sertifikat Rumah Sebelum Pasang Listrik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perusahaan Listrik Negara
atau PLN tidak memasang aliran listrik secara sembarangan di permukiman
warga. Jika rumah warga itu tak dilengkapi dokumen resmi, maka
sebaiknya PLN tidak memasang instalasi listrik di rumah tersebut.
"Mestinya ditanya dulu, ada sertifikat lahannya apa enggak," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) siang.
Menurut Jokowi, selama ini PLN mengabaikan prosedur pemasangan aliran listrik di permukiman. Ia berpendapat bahwa semestinya PLN memastikan legalitas lahan milik warga melalui sertifikat lahan.
"Mestinya ditanya dulu, ada sertifikat lahannya apa enggak," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) siang.
Menurut Jokowi, selama ini PLN mengabaikan prosedur pemasangan aliran listrik di permukiman. Ia berpendapat bahwa semestinya PLN memastikan legalitas lahan milik warga melalui sertifikat lahan.
Jokowi: Soal ERP, Kita Ini 'Dikit-dikit' Prosedur
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) optimis akan menerapkan Electronic Road Pricing
(ERP) untuk mencegah kemacetan di DKI Jakarta meski wacana tersebut masih
terganjal perizinan.
"Ya kita garap terus, kita proses terus tapi masih panjang. Nggak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak. Kita ini dikit-dikit prosedur, prosedur mulu, tunggu pergub, terus nunggu per..," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/9/2013).
"Ya kita garap terus, kita proses terus tapi masih panjang. Nggak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak. Kita ini dikit-dikit prosedur, prosedur mulu, tunggu pergub, terus nunggu per..," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/9/2013).
Jokowi Senang Sebab Kepala Daerah Ramai-ramai Tolak LCGC
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang atas respon dari sejumlah
kepala daerah di Indonesia yang juga ikut menyuarakan penolakannya
terkait Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil
Murah dan Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Tanggapan saya? Ya senang dong, he...he...he," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Menurut Jokowi, memang sudah seharusnya pemerintah pusat mendukung program pemerintah daerah dalam dua hal, yakni mengurai kemacetan serta memperbaiki kualitas udara dari hal polusi.
"Tanggapan saya? Ya senang dong, he...he...he," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Menurut Jokowi, memang sudah seharusnya pemerintah pusat mendukung program pemerintah daerah dalam dua hal, yakni mengurai kemacetan serta memperbaiki kualitas udara dari hal polusi.
Warga Waduk Ria Rio Siap Perang Lawan Jokowi
Warga Waduk Ria Rio siap perang melawan Gubernur
DKI Joko Widodo (Jokowi), hal ini disebabkan sejumlah syarat yang diajukan warga (uang kerohiman - red) agar mau
direlokasi ke Rusun Pinus Elok tidak dipenuhi.
"Kami siap melawan karena tuntutan kami tidak pernah dilaksanakan," ujar kordinator warga RT 06 dan 07 RW 15 Sugiyantoro usai mengeruduk kantor Kecamatan Pulogadung terkait pengundian rusunawa Pinus Elok, Selasa (24/9/2013).
Sebagai penghuni lahan waduk Ria Rio mereka kecewa kepada Jokowi karena permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka meminta Jokowi memenuhi terlebih dahulu fasilitas di rusun sebelum melakukan relokasi.
"Kami siap melawan karena tuntutan kami tidak pernah dilaksanakan," ujar kordinator warga RT 06 dan 07 RW 15 Sugiyantoro usai mengeruduk kantor Kecamatan Pulogadung terkait pengundian rusunawa Pinus Elok, Selasa (24/9/2013).
Sebagai penghuni lahan waduk Ria Rio mereka kecewa kepada Jokowi karena permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka meminta Jokowi memenuhi terlebih dahulu fasilitas di rusun sebelum melakukan relokasi.
Jokowi Ingin Puskesmas Tak Diremehkan
Salah satu kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Gajah Mada (UGM) yang disahkan hari ini adalah tentang peningkatan kualitas Puskesmas. Targetnya agar pelayanan kesehatan jadi makin baik dan warga tidak lagi meremehkan kemampuan Puskesmas dalam menangani masalah kesehatan.
"Terkait dengan isu kesehatan, utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan juga dukungan terhadap pelayanan dasar," ujar Rektor UGM Praktikno di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/20013).
"Terkait dengan isu kesehatan, utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan juga dukungan terhadap pelayanan dasar," ujar Rektor UGM Praktikno di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/20013).
Warga Ria Rio Ngotot Minta Kerohiman Rp. 5 Juta
Ratusan warga Kampung Pedongkelan RT 06 dan RT 07 RW 15, Kayu Putih, Pulogadung, yang tinggal di sekitar Waduk Ria Rio menolak untuk direlokasi ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi mediator antara Warga Ria Rio dan PT Pulo Mas Jaya terkait sengketa tanah yang menjadi permasalahan selama ini.
"Selama tuntutan kami belum terpenuhi kami tidak mau direlokasi. Sudah berapa kali kami bilang tidak mau menerima uang kerohiman Rp 1 juta. Kami mau Jokowi turun tangan jadi mediator sama PT Pulomas," kata Yadi Ardan, salah satu Staf RW 15, di Kantor Kecamatan Pulogadung, Selasa (23/9/2013).
"Selama tuntutan kami belum terpenuhi kami tidak mau direlokasi. Sudah berapa kali kami bilang tidak mau menerima uang kerohiman Rp 1 juta. Kami mau Jokowi turun tangan jadi mediator sama PT Pulomas," kata Yadi Ardan, salah satu Staf RW 15, di Kantor Kecamatan Pulogadung, Selasa (23/9/2013).
UGM Bantu Jokowi Suntikkan Air ke Dalam Tanah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, di bidang kesehatan,
pendidikan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga kebudayaan.
Ditemui seusai penandatanganan kerja sama di ballroom Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) pagi, Rektor UGM Prof Pratikno mengatakan, Jakarta merupakan jendela Indonesia sehingga semua persoalan di Ibu Kota menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kerja sama itu, UGM akan membantu Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi sejumlah permasalahan Ibu Kota.
Ditemui seusai penandatanganan kerja sama di ballroom Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) pagi, Rektor UGM Prof Pratikno mengatakan, Jakarta merupakan jendela Indonesia sehingga semua persoalan di Ibu Kota menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kerja sama itu, UGM akan membantu Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi sejumlah permasalahan Ibu Kota.
UGM Berbagi Tips Kepada Jokowi Soal Tangani Polusi Ibukota
Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Praktikno berkunjung ke kantor
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keduanya bertemu untuk
membuat nota kesepahaman bersama (MOU)terkait beberapa masalah di
Jakarta, salah satunya mengenai polusi.
Praktikno mengatakan, tingkat polusi di Jakarta sangat tinggi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta sekarang ini dirasa masih belum mampu untuk menurunkan tingkat polusi di ibukota. Karena itu, diperlukan pengaturan RTH yang tepat.
"Salah satu pembicaraan tadi yaitu, bagaimans kami membantu DKI untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama pemanfaatan lahan hijau," ujar Praktikno di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
Praktikno mengatakan, tingkat polusi di Jakarta sangat tinggi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta sekarang ini dirasa masih belum mampu untuk menurunkan tingkat polusi di ibukota. Karena itu, diperlukan pengaturan RTH yang tepat.
"Salah satu pembicaraan tadi yaitu, bagaimans kami membantu DKI untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama pemanfaatan lahan hijau," ujar Praktikno di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
Jokowi Gandeng UGM
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
melakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM)
dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Jakarta.
Acara ini dilaksanakan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
"Pertama kesehatan, bagaimana meningkatkan pelayanan dasar," kata Rektor UGM, Pratikno usai melakukan penandatanganan.
Kerjasama ini, menurut Pratikno, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Acara ini dilaksanakan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
"Pertama kesehatan, bagaimana meningkatkan pelayanan dasar," kata Rektor UGM, Pratikno usai melakukan penandatanganan.
Kerjasama ini, menurut Pratikno, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Uji Coba Jam Wajib Belajar di 2 RW Tiap Wilayah DKI
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan aturan baru bagi pelajar
di DKI. Nantinya akan diberlakukan jam wajib belajar di tiap wilayah
Jakarta, tapi bukan jam malam.
"Yang benar itu jam wajib belajar," tegas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
"Yang benar itu jam wajib belajar," tegas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
Sabam Dukung Jokowi Gandeng Walikota Rotterdam
Warga dunia harus saling belajar satu sama lain. Sebab dalam beberapa
hal, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, satu negara di satu benua
bisa lebih maju dibandingkan dengan negara di belahan bumi yang lain.
Dalam hal sistem pengairan misalnya, Jepang dan Mesir belajar ke Eropa.
Sementara dalam hal perkebunan sawit atau sistem irigasi sawah banyak
negara lain yang belajar ke Indonesia.
Dengan Jokowi, Kimberly Ryder Bicara Soal SIM
Tidak semua artis hidup di ruang hampa. Mereka juga mengikuti fenomena
sosial yang tengah berkembang, salah satunya pemain sinetron dan film,
Kimberly Alvionnella Ryder atau dikenal dengan Kimberly Ryder (20).
Kimberly ikut membicarakan maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang
memakan korban jiwa dan korban luka.
"Bersama Gubernur, kami bicara tentang mudahnya orang mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) di Indonesia," ujar Kimberly seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota, Senin (23/9/2013) pagi.
Pemohon SIM sering mengabaikan prosedur tes mengemudi. Hal ini berakibat sering terjadinya kecelakaan di sejumlah tempat, termasuk di Jakarta. "Wajar kalau banyak kecelakaan," kata Kimberly, yang film terbarunya berjudul 308 itu.
"Bersama Gubernur, kami bicara tentang mudahnya orang mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) di Indonesia," ujar Kimberly seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota, Senin (23/9/2013) pagi.
Pemohon SIM sering mengabaikan prosedur tes mengemudi. Hal ini berakibat sering terjadinya kecelakaan di sejumlah tempat, termasuk di Jakarta. "Wajar kalau banyak kecelakaan," kata Kimberly, yang film terbarunya berjudul 308 itu.
Belum Lewat Satu Hari, Ramadhan Pohan Kembali Serang Jokowi
Meskipun belum pernah sekalipun terdengar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membicarakan apa lagi menjelek-jelekan Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan, tetapi entah karena alasan apa Ramadhan Pohan secara terus-menerus mencaci-maki Jokowi. Tidak cuma itu, Ramadhan Pohan juga mencaci ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam masalah ketidaksetujuan Jokowi pada mobil LCGC (Low Cost and Green Car) tidak ikut serta dalam memberi komentar atau tidakan lain yang dapat dianggap membela Jokowi.
Masalah Kebakaran, Jokowi Salahkan PLN
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai banyaknya kasus kebakaran yang
terjadi di Jakarta, salah satunya di pemukiman padat penduduk di Muara
Baru, Jakarta Utara akibat kesalahan PLN.
"Mustinya kalau ingin memasang listrik, tanya sertifikatnya dulu ada atau tidak," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi menilai bahwa PLN selama ini mengabaikan prosedur pemasangan listrik di pemukiman yang memerlukan sertifikat IMB sebagai syarat untuk instalasi pemasangan listrik.
"Akhirnya, semua bisa bikin-bikin saja," kata Jokowi.
"Mustinya kalau ingin memasang listrik, tanya sertifikatnya dulu ada atau tidak," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi menilai bahwa PLN selama ini mengabaikan prosedur pemasangan listrik di pemukiman yang memerlukan sertifikat IMB sebagai syarat untuk instalasi pemasangan listrik.
"Akhirnya, semua bisa bikin-bikin saja," kata Jokowi.
Senin, 23 September 2013
Walikota Rotterdam Yakin Jokowi Bisa Atasi Banjir Jakarta
Walikota Rotterdam Ahmed Abouthaleb menemui Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di
Balaikota DKI Jakarta. Kesempatan itu pun digunakan keduanya untuk
saling bertukar pengalaman dalam mengatasi permasalahan di kota
masing-masing, terutama soal banjir.
Setelah melakukan pertemuan tersebut, Ahmed menyatakan dirinya yakin Jokowi bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta.
"Saya percaya Jakarta cukup kuat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini kota yang besar dan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Ini masalah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaannya dan saya pikir Jakarta mampu," kata Ahmed, Senin (23/9/2013).
Setelah melakukan pertemuan tersebut, Ahmed menyatakan dirinya yakin Jokowi bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta.
"Saya percaya Jakarta cukup kuat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini kota yang besar dan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Ini masalah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaannya dan saya pikir Jakarta mampu," kata Ahmed, Senin (23/9/2013).
Ramadhan Pohan Tak Puas Jelekin Jokowi, Mega Juga Ikut Dicaci
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengkritik
penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap kebijakan mobil
murah ramah lingkungan. Ramadhan menilai Jokowi tak tahu diri
menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia
menuding penolakan itu hanya untuk pencitraan.
"Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat.
Bagaimana penjelasannya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahu diri soal ini
dibandingkan Jokowi," ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin
(23/9/2013).
Festival Malam Religius Ala Jokowi
Menyemarakkan Idul Adha, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
akan menggelar Jakarta Night Relegius Festival atau Festival Malam
Religius. Acara itu akan digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga
Monumen Nasional (Monas).
"Acara Night Religious Festival nanti akan menutup Jalan Thamrin sampai Monas. Kita isi dengan berbagai pagelaran syiar dan takbiran di sepanjang jalan tersebut," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/9/2013).
"Acara Night Religious Festival nanti akan menutup Jalan Thamrin sampai Monas. Kita isi dengan berbagai pagelaran syiar dan takbiran di sepanjang jalan tersebut," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/9/2013).
Jokowi Jamin Sekolah Anak-Anak Waduk Ria Rio
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menggusur warga sekitar Waduk Ria
Rio, Pulomas, Jakarta Timur. Penggusuran menimbulkan sejumlah dampak.
Salah satunya ialah keberlanjutan sekolah anak-anak yang bermukim di
sekitar waduk tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak tersebut. Anak-anak di permukiman itu akan dipindah ke sekolah yang dekat dengan rumah susun sederhana sewa alias rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak tersebut. Anak-anak di permukiman itu akan dipindah ke sekolah yang dekat dengan rumah susun sederhana sewa alias rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta Timur.
Langganan:
Postingan (Atom)

























