Minggu, 04 Agustus 2013

Jokowi, Dari Muara Angke Lanjut Ke Marunda

Dari Muara Angke, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan blusukan ke Marunda, Jakarta Utara. Sama dengan yang di Muara Angke, di Marunda Jokowi juga bagi-bagi sembako dan uang. Warga berebutan dan sempat terjadi kericuhan khususnya pada saat pembagian uang.
Saat Jokowi datang, situasi kondusif, Minggu (4/8/2013). Warga dibarikade dengan tali rafia. Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu kemudian membagikan sembako berisi 2 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan sebotol sirup.
Situasi berubah saat Jokowi memberikan uang ke anak kecil dan lansia. Warga mengerubunginya. Sebagian desak-desakan. Satu dua anak menangis karena terdorong massa.
"Sabar, tunggu. Tenang. Antre Pak, Bu. Baris lagi," kata Jokowi di tengah kerumunan.
Warga tak langsung menurut. Tapi beberapa saat kemudian, warga mengatur barisan dengan dibantu sejumlah personel Satpol PP. Belum diketahui berapa 'THR' yang dibagikan Jokowi ke warga. Tiap warga mendapatkan 1 lembar uang Rp 50 ribu.
Putri Jokowi, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep, masih tetap medampingi Jokowi pada blusukan di Marunda ini.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kembali Bagi-bagi Sembako

Meskipun Lebaran sudah semakin dekat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap blusukan. Kali ini sasaran blusukannya adalah Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Blusukan kali ini cukup istimewa karena ditemani 2 anak Jokowi, Kahiyang Ayu (22) dan Kaesang Pangarep (17).
Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu menuju kampung nelayan Muara Angke dengan menggunakan mobil Kijang Innova, Minggu (4/8/2013) sekitar pukul 11.25 WIB. Di tenda sederhana, Jokowi membagikan sebagian dari 4 ribu paket sembako. Untuk mengantisipasi keributan, sebelum mengantre warga diberi kupon. Mereka kemudian menunggu jatah.
Paket sembako itu berisi 2 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan sebotol sirup. Di sela pembagian, Jokowi memberikan sebuah amplop kepada seorang perempuan. Isinya 5 lembar uang Rp 10 ribuan.
Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep juga ikut terlibat dalam acara itu. Mereka memberikan amplop kepada beberapa anak kecil. Sekitar pukul 11.45 WIB, Jokowi meninggalkan lokasi acara yang berupa tenda sederhana.

Sumber :
detik.com

Bila Banyak Pemimpin Seperti Jokowi, Indonesia Kalahkan Malaysia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu merajai hasil survei terkait calon presiden pada Pemilu 2014. Di tengah tingkat elektabilitas Jokowi yang kian melesat ini, muncul sejumlah isu yang mempertanyakan apakah Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Sebab karir Jokowi sangat cepat dari menjabat sebagai Walikota Solo lalu memimpin Ibukota.
Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait menegaskan Jokowi bukanlah kader yang muncul tiba-tiba. Jokowi sudah sejak lama terlibat dalam proses kaderisasi partai dan bukan tanpa alasan dimajukan dalam Pilkada Solo hingga dua periode. Kini Jokowi menjabat di struktur PDI Perjuangan Jawa Tengah.
"Jokowi itu kader murni PDI Perjuangan," kata Sabam, Minggu (4/8/2013).
Jokowi, lanjut Sabam, pun akhirnya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, untuk memperbaiki kondisi Ibukota. Menurut Sabam, hal itu juga bukan tanpa alasan. Selama memimpin Solo, Jokowi berhasil menata kota budaya itu dengan baik, dan di saat yang sama Jokowi menampilkan figur yang bersih, jujur dan merakyat.
"Bila saja ada setengahnya kepala daerah seperti Jokowi di Indonesia, maka Indonesia akan maju dan akan mengalahkan kemajuan Malasyia, Singapura dan Thailand," puji Sabam, yang merupakan deklarator sekaligus juga ideolog PDI Perjuangan.
Setelah terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Sabam melihat langkah-langkah perubahan yang dijalankan Jokowi terlihat sukses. Namun, ia mengakui adanya beberapa perubahan yang membutuhkan proses dan jangka panjang. Tetapi, secara umum Jokowi sudah membuat garis kebijakan yang jelas, dan itu bisa dikatakan sudah berhasil.
Demikian penegasan Sabam menjawab asumsi kekaderan Jokowi di partai berlambang banteng moncong ini. Sabam juga menegaskan bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati sangat baik sekali. Hubungan ini adalah hubungan ideologi partai, hubungan struktural antara kader dan pimpinan, serta hubungan yang sama-sama berjuang untuk Indonesia yang lebih baik.
"Jadi, tidak ada masalah antara Mega dengan Jokowi. Mereka baik-baik saja, terutama menanggapi pembicaraan-pembicaraan soal pilpres," ungkap Sabam, yang merupakan mantan Sekjen PDI, sebelum berubah jadi PDI Perjuangan.
Karena hubungan Megawati dengan Jokowi sangat bagus, lanjut Sabam, maka persepsi akar rumput PDI Perjuangan di berbagai daerah terhadap sosok Jokowi juga sangat positif. Akar rumput di bawah menilai Jokowi adalah sosok kader yang sangat potensial dan menjadi aset bangsa.

Soal wacana capres atau cawapres, Sabam mengatakan bahwa Pilpres masih jauh dan masih lama. Karena itu sosok yang mengajak Megawati dan almarhum Taufiq Kiemas untuk bergabung di PDI ini juga menyarankan kepada semua kader untuk sabar dalan menanggapi wacana ini. Semua kader akan lebih baik bekerja keras dengan posisi masing-masing.
"Jokowi bekerja keras untuk memperbaiki Jakarta, Ganjar bekerja keras untuk memperbaiki Jateng, semua kader PDI Perjuangan yang menjabat di eksekutif dan di legislatif di semua tingkatan dan daerah juga bekerja keras. Semua kerja keras sehingga rakyat menilai. Soal capres dan cawapres biarkan berjalan alami saja," tuturnya.



Sumber :
tribunnews.com

Kepastian Jokowi Sebagai Capres PDIP Hanya Menunggu Waktu

Pengamat politik AS Hikam yakin Joko Widodo (Jokowi) akan maju sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurutnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri tak akan bisa menolak kehendak rakyat.
"PDIP harus berpikir serius jika ingin menang pada Pemilu 2014. Siapa lagi yang akan ditunjuk jadi capres selain Jokowi," kata Hikam, Sabtu (3/8/2013).
Menurutnya, PDIP belum mendeklarasikan Jokowi sebagai capres karena masih menunggu sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Jokowi. "Mereka masih berpikir siapa yang pas untuk posisi wapres," terangnya.
Hikam mengatakan, mendeklarasikan Jokowi sebagai capres lebih cepat itu akan lebih baik. "Sekarang sudah telat tapi karena Jokowi fenomenal maka sampai akhir Maret mungkin tidak masalah," terangnya.
Meskipun Mahfud MD sudah berkali-kali mengatakan tak mau jadi Wapres, tetapi Hikam masih menjagokan Mahfud MD mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014. Mahfud, kata dia, bisa menjaring dukungan dari kelompok Islam moderat. Sedangkan Jokowi, akan mendapat dukungan dari kelompok nasionalis.
"Mungkin ada yang tidak rela Jokowi maju karena masih baru langsung muncul. Tapi sekarang siapa yang mau diusung selain Jokowi?. Apa Puan Maharani atau Pramono Anung?" kata Hikam.Saat ini PDIP cenderung menjadi kader, hal ini berkebalikan dengan Partai Demokrat yang saat ini justru cenderung menjadi partai dinasti.

Sumber :
okezone.com

Saatnya Roy Marten Berjibaku Untuk Jokowi

Roy Marten mengaku masih terus mengumpulkan dukungan agar Jokowi mau maju menjadi presiden. Ia menargetkan sudah bisa mengumpulkan 10 juta tanda tangan dukungan dalam waktu 3 bulan. Caranya dengan mendatangi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.
"Kami sudah melakukan deklarasi di Kendal, Jakarta, Kalimantan, setelah lebaran ini akan keliling lagi, rencananya dari Sabang sampai Merauke," ujar suami dari artis Eva Maria ini di sela-sela peresmian Roy Marten Production di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, tadi malam.
Roy dan kawan-kawannya menginisiasi pembentukan Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) 2014 bulan lalu. Gerakan relawan ini dimaksudkan untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Roy tidak peduli Jokowi belum genap setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kalaupun Jokowi harus pergi, Jakarta (memang) kehilangan Jokowi. Tapi kita harus lihat Indonesia akan dapat apa, dapat siapa," kata Roy. "Anggap saja bagaimana kita bisa tempatkan Jokowi sebagai gubernur seluruh Indonesia."
"Jokowi pergi, Ahok biar pegang Jakarta," tambah Roy.
Roy Marten mengaku, selama menggalang dukungan di berbagai daerah, dirinya hampir tidak pernah menemukan penolakan diri masyarakat. "Saya nggak yakinkan masyarakat, mereka sudah yakin (pada Jokowi)," kara Roy Marten. "Saya sudah dapat sambutan luar biasa dari lintas partai, agama, semuanya banyak yang dukung kok."

Sumber :
tempo.co

Sabtu, 03 Agustus 2013

Terlalu! Rhoma Irama Tak Peduli Popularitas Jokowi

Raja dangdut Rhoma Irama terus berupaya mengokohkan dirinya untuk maju memperebutkan kursi presiden dalam Pemilihan Presiden 2014.
Bahkan, ia tidak peduli dengan popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang dalam berbagai survei selalu ditempatkan sebagai tokoh paling populer menjadi calon presiden (capres).
Rhoma merasa tidak tersaingi karena, menurutnya, baik PDI-Perjuangan maupun Jokowi sendiri belum mendeklarasikan diri untuk maju sebagai RI-1.
"Beliau kan belum resmi jadi capres. Berbeda dengan saya yang memang sudah punya komitmen dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)," kata Rhoma, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
Rhoma mengatakan, ia bersama PKB belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya untuk menjadi calon wakil presiden Indonesia. Pasalnya, menurut dia, PKB harus dapat memenangi 20 persen kursi legislatif di DPR dahulu baru bisa mencalonkan presiden.
Setelah itu, baru Rhoma bersama kader PKB lainnya memikirkan untuk memilih tokoh mana yang paling pantas mendampingi Rhoma memimpin Indonesia.
ketika ditanya, apakah Rhoma berminat untuk menjadikan Jokowi sebagai cawapresnya, ia mengaku belum memikirkan. "Saya belum sampai tahap ke situ," kata Rhoma.
Pelantun lagu "Begadang" itu disebut-sebut akan diusung sebagai capres dari PKB pada Pilpres 2014.
Walaupun belum ada pernyataan resmi dari PKB, tetapi sudah ada beberapa isyarat yang menandakan Rhoma mantap maju sebagai capres, seperti maraknya spanduk yang bergambar dirinya sedang menunggangi kuda dan bertuliskan "Partainya Kstaria Bergitar" sempat muncul di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.
Ia juga pernah bersosialisasi ke Kota Bandung melalui Safari Ramadhan Peringatan Nuzulul Quran PKB, yang ditengarai sebagai salah satu upaya sosialisasinya sebagai capres kepada masyarakat.

Sumber :
- kompas.com
- liputan6.com

Temui Jokowi-Prabowo, Hatta Melamar Cawapres?

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tak menampik bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh politik yang mempunyai elektabilitas tinggi.
Pria yang menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu mengaku sudah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kalau ketemu iya, sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo," aku Hatta di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, (3/8/2013)
Pertemuan ini pun melahirkan spekulasi. besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dikabarkan tengah membangun komunikasi dan melakukan lobi untuk menjadi calon wakil presiden dengan Jokowi dan Prabowo.
Namun kabar ini dibantah Hatta. Sebelum ditanyakan mengenai subtansi pertemuan itu, ia buru-buru menegaskan bahwa pertemuan dengan kedua tokoh itu hanya sebatas silaturahami.
"Pertemuan itu biasa. Kalau saya bilang tidak bertemu, saya bohong. Saya tidak mau bohong bulan puasa. Saya tidak mau bicarakan apa isinya (hasil pertemuan itu-red)," katanya.
Bagaimana dengan rencana pendeklarasiannya sebagai calon presiden? Hatta mengaku belum mau terburu-buru melakukan hal itu. Baginya masih ada tugas yang lebih berat daripada mendeklarasikan diri, yakni bekerja sebaik mungkin agar bisa masuk tiga besar Pemiliu 2014. 

Sumber :
- jpnn.com
- liputan6.com

Amien Rais Minta Jokowi Sabar Tangani PKL Tanah Abang

Tiba-tiba saja mantan Ketua MPR, Amien Rais ikut memberi tanggapan tentang kekisruhan PKL di Tanah Abang, Jakpus yang susah diatur. Amien meminta gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) agar lebih bersabar menghadapi para pedagang.
"Pak Jokowi sebaiknya lebih bersabar menghadapi para PKL di Tanah Abang. Mereka ini tahu dinamika politik dan tahu peraturan, sehingga lebih susah," ujar Amien Rais di sela-sela acara pelepasan peserta mudik gratis PAN di komplek GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
Menurut ketua majelis pertimbangan partai PAN itu, Jokowi tidak bisa menyamakan PKL di Solo dengan di Tanah Abang. Jumlah PKL di Solo lebih sedikit, sehingga lebih mudah diatur.
"Solo kan PKL nya sedikit, jadi mudah diatur. Ya jangan disamakan lah," jelasnya.
Jokowi memang sedang dibuat repot oleh ulah para PKL Tanah Abang. Selama ini para pedagang menggunakan badan jalan untuk berjualan, sehingga menimbulkan kemacetan parah. Upaya relokasi sudah dilakukan, tapi masih ada beberapa penolakan. Jokowi memutuskan untuk merelokasi para PKL ke pasar Blok G usai lebaran.

Sumber :
detik.com

Jokowi Arogan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan gerah bila ada yang mengaitkan konvensi Demokrat dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Jokowi untuk tidak terlalu ge-er (gede rasa) dengan menganggap Partai Demokrat membutuhkan Jokowi.
"Jokowi jangan terlalu arogan," kata Ramadhan Pohan ketika ditemui di Rumah Dinas Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, Jumat, (2/8/2013).
Pernyataan Jokowi yang dinilai arogan oleh Ramadhan adalah ketika Gubernur Jakarta ini meminta partai lain tidak melirik-lirik dia karena merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR ini, Demokrat bakal mendapatkan calon yang baik dan disukai oleh rakyat.
Ramadhan tak khawatir bila tokoh-tokoh yang bakal ikut konvensi mempunyai elektabilitas dan popularitas lebih rendah dibanding Jokowi. Dia yakin, elektabilitas peserta konvensi Partai Mercy itu lambat laun akan meningkat. "Contohnya Obama, dulu di awal survei kecil suaranya, tapi waktu pemilihan berhasil menjadi pemenang," ujar Ramadhan.
Konvensi Partai Demokrat digelar 1 Agustus 2013 sampai Mei 2014. Partai Demokrat telah menunjuk 18 anggota komite konvensi untuk mengundang dan menyeleksi sejumlah tokoh, baik dari internal maupun luar partai yang selama ini disebut-sebut bersedia maju menjadi capres dari Partai Demokrat.

Sumber :
tempo.co

Sakit Hati Pada PDIP, Bantai Jokowi Dengan Survei Abal-Abal

Masinton Pasaribu, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menyatakan banyak kalangan meragukan hasil survei yang diumumkan oleh Focus Survey Indonesia (FSI) yang dirilis Jumat, (2/8/2013) kepada media massa.
Masinton menjelaskan, survei FSI menempatkan Prabowo pada urutan pertama dengan 27,4 persen suara, disusul Megawati 12,7 persen, dan Joko Widodo 11,5 persen suara. Jika pilpres dilakukan pada hari ini, maka Prabowo mengungguli Jokowi. Partai Gerindra memperoleh angka 21,2 persen, disusul PDI Perjuangan 19,7 persen, dan Golkar 17,1 persen.
"Kami menyampaikan beberapa fakta kebohongan FSI. Berdasarkan informasi yang sampai ke Repdem bahwa hasil survei yang diumumkan FSI adalah pembohongan publik," kata Masinton dalam keterangan persnya, Sabtu (3/8/2013).
Masinton menjelaskan kebohongan yang pertama, FSI tidak pernah melakukan survei langsung kepada masyarakat, entah itu melalui tatap muka, via telepon, maupun via email seperti yang diklaim oleh FSI. Dipastikan bahwa yang diumumkan FSI ke publik merupakan hasil survei abal-abal.
Kebohongan kedua adalah, persentasi angka yang diumumkan adalah berdasarkan hasil rekaan semaunya. Dengan tujuan menaikkan setinggi-tingginya elektabilitas Prabowo dan merendahkan serendah-rendahnya elektabilitas Jokowi.
"Kebohongan Ketiga, klaim Nelly Rosa Juliana (Direktur FSI) yang mengatakan bahwa lembaganya independen adalah bohong. Dilandasi oleh rasa sakit hati serta menuntut pamrih dari Jokowi dan PDI Perjuangan karena suami Nelly Rosa Juliana yang bernama Yudi Samhudi tidak lolos seleksi bakal caleg dari PDI Perjuangan. Kemudian melamar ke Gerindra dan dicalonkan menjadi Caleg di Dapil Jateng 6," tegas Masinton.
Repdem menghimbau agar FSI tidak melakukan pembohongan publik dengan merekayasa 'hasil survei jadi-jadian.' FSI harus meminta maaf kepada akademisi, pers, serta rakyat Indonesia, karena FSI telah merendahkan survei sebagai metode ilmu pengetahun.
"FSI harus meminta maaf kepada para akademisi, pers, serta rakyat Indonesia karena telah merendahkan survei sebagai metode ilmu pengetahuan," pungkasnya.

Sumber :
tribunnews.com

Tarik Ulur Amien Rais: Jokowi Disumpah Sebagai Gubernur DKI Untuk 5 Tahun

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak buru-buru kepincut ikut menjadi capres di 2014 mendatang. Menurut Amien, Jokowi telah disumpah selama lima tahun untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau saya boleh kasih masukan, sebelumnya Pak Jokowi itu disumpah lewat sumpah jabatan bertugas selama 5 tahun sebagai gubernur. Kalau baru 2 tahun, karena desakan rakyat, kemudian dia loncat sebagai presiden, bagaimana dengan amanat," ujar Amien Rais .
Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara pelepasan mudik bersama DPP PAN di Hall A Basket, GBK Senayan, Sabtu (3/8/2013).
Jika Jokowi tetap maju dalam Pilpres 2014 mendatang, Amien pun meragukan etika politik mantan Wali Kota Solo itu. Amien meminta Jokowi lebih dulu membuktikan semua janji-janjinya saat berkampanye di Pilgub DKI tahun lalu.
"Lebih baik bersabar, buktikan dulu sukses sebagai Gubernur DKI, saya kira nanti berbondong-bondong orang akan memilih dia," kata Amien.

Sumber :
merdeka.com

Amien Rais: Jokowi dan Prabowo Sosok Presiden Idaman

Nama gubernur Jakarta Joko Widodo dan Prabowo Subianto dianggap sosok presiden idaman oleh Amien Rais. Menurut Amien belum ada yang bisa mengalahkan popularitas Jokowi dan Prabowo saat ini.
"Ya kalau yang idaman ada mas Jokowi dan Prabowo," kata Amien Rais di sela-sela acara pelepasan peserta mudik gratis PAN, di Hall Basket, komplek GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
Menurut Amien, Jokowi adalah sosok yang dicintai rakyat, sedangkan Prabowo adalah pemimpin yang tegas. Tapi mantan ketua MPR itu mengaku belum tahu akan mendukung siapa. Dia juga belum menentukan akan mendampingkan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa dengan siapa.
"Belum itu (menentukan pilihan), kita tunggu saja nanti," ujarnya.
Amien Rais menegaskan, siapapun nanti presidennya yang paling penting bisa membangun ekonomi negara. Karena menurutnya pembangunan ekonomi merupakan hal yang paling penting.
"Mau Jokowi, Prabowo atau mungkin Hatta Rajasa yang jadi presiden, yang terpenting bisa membangun ekonomi," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Mampukah PD Habisi Jokowi?

Setelah diguncang berbagai kasus mega korupsi dan lembeknya kepemimpinan nasional, langkah penting yang harus ditempuh Partai Demokrat (PD) jelang pemilu 2014 adalah mendongkrak elektabilitas partai.
Salah satu komponen penting untuk mengingkatkan elektabilitas partai adalah calon presiden yang akan dimunculkan oleh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada pemilu 2014. Tanpa calon presiden yang handal, bisa dipastikan PD tak akan dapat meraup suara lebih dari 10% pada pemilu 2014. Menurut hampir semua survei yang digelar, perolehan suara PD pada pemilu 2014 hanya dikisaran 7%.
Salah satu trik yang dipakai PD untuk memperoleh calon presiden yang dapat menaikkan perolehan suara pada pimilu 2014 adalah mengimport calon presiden dari manapun, melalui jalur konvensi PD yang rencananya akan digelar pada bulan kelahiran SBY, September 2013 ini.
Tanpa konvensi, PD tidak mempunyai apa apa untuk amunisi pada pemilu 2014, di lain fihak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada tahun 2004 berhasil digembosi oleh SBY dengan drama serial "Megawati zolimi SBY", kini keadaannya berbalik. PDIP mendapatkan berlimpah amunisi akibat meroketnya salah satu kader mereka yang bernama Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini mendapat kepercayaan mepimpin ibukota negeri ini. Tak tanggung-tanggung, keperkasaan Jokowi merambah di seluruh pelosok negeri, bahkan gaungnya sampai di manca negara.

PD Ingin Lahirkan Capres 'Penakluk' Jokowi 
Partai Demokrat (PD) yakin konvensi capres PD akan melahirkan capres potensial. Bahkan yang mampu mengalahkan elektabilitas Jokowi.
"Konvensi capres akan melahirkan tokoh yang mampu menandingi elektabilitas Jokowi," kata Wasekjen PD Saan Mustopa, Jumat (2/8/2013).
Jokowi yang saat ini menjadi maharaja diperbagai survei capres yang pernah diadakan di negeri ini, elektabilitas Jokowi semakin hari semaki meroket dan meninggalkan capres potensial lain seperti Prabowo Subianto bahkan meninggalkan junjungannya sendiri, Megawati Soekarnoputri.
"Saya yakin pasti akan menandingi Jokowi, kalau Prabowo dan Mega kan sudah kalah dari Jokowi," kata Saan.
Konvensi capres PD sendiri akan digelar pada bulan kelahiran SBY, yaitu September 2013. Saat ini PD sudah mengantongi 12 nama calon peserta konvensi capres PD. Sejauh ini tokoh yang ikut konvensi capres PD dinilai masih lemah elektabilitasnya. Jangankan mengungguli Jokowi, elektabilitas mereka maksimal hanya berada di bawah betis Jokowi, sekitar 5% saja, sebagian besar bahkan masih Nol Koma.
"Tapi konvensi kan belum mulai. Mereka semua akan sosialisasi jadi masih panjang waktu untuk melahirkan capres yang mampu menandingi Jokowi," tandasnya.
Tokoh yang sudah memastikan ikut konvensi capres PD adalah Marzuki Alie, Ahmad Mubarok, Hayono Isman, Pramono Edhie Wibowo (internal PD), Gita Wirjawan, Irman Gusman (profesional). Sementara tokoh dari parpol lain seperti Mahfud MD (PKB), Endriartono Sutarto (NasDem), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB), masih menunggu syarat resmi ikut konvensi capres PD.
Persyaratan ikut konvensi capres PD memang cukup rumit. Peserta harus nonaktif selama proses konvensi dan mundur dari parpol asal jika menang konvensi.

PD Yakin Konvensi Lahirkan 'Penakluk' Jokowi
Konvensi Partai Demokrat dinilai akan sulit mencari tokoh yang bisa menaklukkan elektabilitas Jokowi. Namun, anggota Dewan Pembina PD Melani Leimena, meyakini akan lahir tokoh dari konvensi yang bisa melumpuhkan Jokowi.
"Tetap ada harapan, itu kita harapkan. Kalau nggak bisa mengalahkan (Jokowi), ngapain ada konvensi? Kita harus bisa kalahkan," kata anggota Dewan Pembina PD Melani Leimena di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Menurutnya, elektabilitas tiap tokoh yang akan ikut dalam konvensi tentu akan dilihat oleh Komite Konvensi melalui lembaga survei, mekanisme penjaringan itulah yang diharapkan lahir tokoh potensial yang bisa maju sebagai capres PD pada 2014.
"Kita lihat nanti hasil konvensi, yang menang sebagai capres akan didorong dengan promosi habis-habisan," ucapnya.
Melanie menuturkan, elektabilitas Jokowi sebagai capres memang tinggi dalam berbagai survei, tapi belum tentu keunggulan Jokowi berlanjut sampai 2014, yaitu pada saat pilpres digelar, bahkan Melani tak percaya jika Jokowi punya elektabilitas di Papua.
"Ada eranya. Jokowi mungkin populer tapi apakah itu yang diinginkan masyarakat, kita belum survei seluruh Indonesia. Jokowi populer di Jakarta dan beberapa daerah pasti, tapi apa sampai Papua?," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Mubarok Pesimis Bisa Unggul, Apalagi Jadi Penakluk Jokowi
Meski didukung 3 konglomerat untuk ikut konvensi capres PD, namun anggota Wanbin PD Ahmad Mubarok tak mau muluk-muluk memasang target. Dia tak mengejar memenangkan konvensi capres PD, apalagi mengungguli Joko Widodo yang kabarnya akan dicapreskan PDIP.
"Nggak, saya nggak mau tandingan sama Jokowi. Konglomerat yang mendukung juga untuk sosialiasi saja nggak seberapa," kata Mubarok, Jumat (2/8/2013).
Mubarok ikut konvensi capres PD hanya untuk membangkitkan semangat kebersamaan. Dia tak ingin terlibat persaingan dengan tokoh lain, meskipun tak menolak jika menang pada konvensi capres PD.
"Saya nggak memasang target menang. Kalau saya kalah saya jadi tim sukses pemenang konvensi, kalau saya menang ya itu panggilan sejarah," katanya.
Sebelumnya diberitakan PD memasang target melahirkan tokoh potensial yang sanggup menaklukkan Jokowi. Menurut pengamat politik Hamdi Muluk, cukup berat konvensi capres PD bisa melahirkan tokoh sekelas Jokowi yang elektabilitasnya terus meroket.
Mubarok berpendapat, penilaian tersebut kurang objektif. "Belum bisa dilihat, karena kita belum tahu siapa saja peserta konvensi capres PD dan Pilpres masih jauh," katanya.
Mengenai Jokowi, menurut Mubarok, elektabilitasnya belum tentu bertahan di 2014. Jokowi saat ini sedang digandrungi masyarakat Jakarta, namun pada akhirnya masyarakat akan menilai kinerjanya.
"Jokowi kan euforia, jadi wajar saja seperti itu. Nanti lihat setahun lagi Jakarta seperti apa, kalau dia berhasil baru terlihat," ujar Mubarok menganalisis.

Hayono Isman Tak Mau Kejar Elektabilitas Jokowi
Anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman yang menyatakan siap ikut konvensi capres, menanggapi santai elektabilitas Jokowi di berbagai survei yang pernah digelar di negeri ini. Menurutnya, keinginannya ikut konvensi tidak untuk menaklukkan Jokowi.
"Saya ikut konvensi bukan untuk mengalahkan atau mengejar elektabilitas siapa pun termasuk Jokowi. Saya konsen di diri saya sendiri bagaimana tingkatkan elektabilitas saya yang masih 0,7 prsen," kata Hayono Isman, Jumat (2/8/2013).
Hayono juga tak ingin menganggap Jokowi maupun tokoh yang akan ikut capres PD sebagai ancaman, baginya siapapun pesaingnya sama-sama berhasrat untuk menjadi presiden dan memperbaiki bangsa.
"Kita jangan anggap pesaing sebagai ancaman, di benak saya pesaing bukan ancaman. "Tetapi bagaimana membangun persahabatan," tuturnya.
Soal modal, Hayono menyebut punya modal kepercayaan dan jaringan untuk bisa mengalahkan tokoh lain dalam konvensi capres Partai Demokrat.
"Saya gunakan modal saya yang disebut kepercayaan dan jaringan. Sejak usia muda saya telah merintis karier saya sebagai politisi. Aktif di berbagai organisasi kepemudaan maupun di orgainisasi masyarakat dan profesi, termasuk gerakan koperasi dan partai politik," ucap Hayono.
"Saya juga terpilih menjadi anggota legislatif tiga kali periode (2009-2014) dan pernah dipercaya sebagai Menteri Pemuda & Olahraga," imbuhnya.

Gita Wirjawan Seperti Yang Lain
Konvensi capres PD didesain untuk memunculkan capres kompetitif yang sanggup menaklukkan Jokowi. Mampukah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang sudah memastikan ikut konvensi capres menjadi 'penakluk' Jokowi?
"Belum ada persiapan, undangan resminya juga belum ada," kata Gita kepada wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Hal ini disampaikan Gita saat ditanya apakah mampu menandingi elektabilitas pemuncak survei capres saat ini yakni Jokowi. Gita enggan bicara banyak soal persiapannya menghadapi konvensi capres PD.
"Begitu nerima undangan resmi baru kita bahas soal ini," lanjut Gita.
Gita sendiri mengaku sampai saat ini masih banyak urusan. Maklum sebagai Menteri Perdagangan, Gita harus menghadapi kenaikan harga menjelang lebaran.
"Sampai sekarang saya masih sibuk ngurusin stabilitas harga," tandasnya.
PD ingin melahirkan capres penakluk Jokowi melalui konvensi capres. Namun menurut sejumlah pengamat langkah ini tidaklah mudah karena peserta konvensi capres PD belum ada yang cukup kompetitif di survei capres.

Bathoegana Bandingkan Elektabilitas Jokowi dengan SBY di Tahun 2004
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana menyatakan optimis konvensi PD bisa menjaring tokoh yang bisa menaklukkan Jokowi. Namun, Sutan menilai Jokowi baru layak 'ditaklukkan' kalau sudah memperoleh elektabilitas lebih dari 50 persen.
"Sekarang berapa survei Jokowi? Kalau sudah 50 persen ke atas bolehlah dia begitu (layak ditaklukkan). SBY mau jadi capres 2004 saja 60 persen waktu itu, dan ternyata betul," kata Sutan Bathoegana, Jumat (2/8/2013).
Menurut Sutan, Jokowi yang unggul di berbagai survei capres belum tentu pada kenyataan di masyarakat bawah dia diinginkan. Karena itulah Demokrat menggelar survei dan meminta kandidatnya turun ke masyarakat bawah.
"Itu kan survei diwakili 2000 orang, yang ikut Pemilu ini banyak seluruh Indonesia. Rakyat kecil nggak ngerti survei. Inilah digelar konvensi agar tokoh itu turun ke bawah mulai September nanti. Jokowi ini kan hanya di Jakarta saja," kritiknya.
Namun Sutan mengatakan, konvensi bukan soal mencari tokoh yang bisa menaklukkan Jokowi atau tidak, tetapi tokoh yang layak diusung sebagi capres pada Pemilu 2014.
"Kita tidak ada berpikir untuk kalahkan Jokowi, tujuan kita memenangkan 2014. Nggak ada cerita Jokowi itu, biarkan Jokowi dengan partainya," ucap Ketua Komisi VII DPR itu.

Tanggapan PDIP : PD Cari Capres 'Penakluk' Jokowi,
PD berjibaku menggelar konvensi untuk mencari calon presiden 2014 yang bisa menaklukkan elektabilitas Jokowi. PDIP menanggapi santai masalah tersebut.
"Bagi PDIP elektabilitas (Jokowi) memang aspek yang penting, tapi jauh lebih penting menghadirkan tokoh yang bisa mengelola negara yang saat ini sudah masuk jebakan impor pangan dan energi," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Jumat (2/8/2013).
Menurutnya, parpol manapun sah-sah saja memikirkan Pilpres 2014, tetapi mereka jangan lupa masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Ia menyindir tokoh yang berhasrat menjadi capres tapi lupa pada tanggung jawabnya di pemerintahan.
"Bagaimana kalau orang yang bertanggung jawab pada masalah impor pangan saja tidak becus, ingin jadi capres?" sindirnya.
Sejauh ini, hanya ada satu tokoh peserta konvensi capres PD yang mengurus impor pangan, yakni Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Namun Hasto tak langsung menyebut sengaja menyindir manuver politik Gita menatap Pilpres 2014.
Kembali soal penakluk Jokowi, Hasto menuturkan PDIP tak ingin buru-buru menentukan capres maupun cawapres untuk 2014. Ada yang lebih penting dipikirkan meski PDIP tahu betul dan betul-betul tahu kalau Jokowi sangat potensial.
"Masalah yang dihadapi saat ini lebih penting dari hanya sekedar elektabilitas capres. Bagaimana bisa mengelola pemerintah yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, bagaimana mencari pemimpin yang berani menolak impor cabai dan beras seperti zaman Soekarno," ucap Hasto. 

Apa Kabar Gerindra
Sejumlah survei membuktikan elektabilitas Jokowi tak tertandingi di negeri ini. Bagaimana dengan Prabowo, yang mengkalim sebagai ayah angkat Jokowi, mampukah Prabowo?
"Ya tidak tahu, kita harus memastikan kalau dapat mandat dari rakyat. Apa yang rakyat inginkan itu yang terbaik," kata Wasekjen Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, kepada wartawan usai berbuka puasa bersama anak yatim di sekitar Jl Panjang, Jakarta Barat, Jumat (2/8/2013).
Lalu apakah Gerindra memandang Jokowi sebagai ancaman? Hasyim menjawab diplomatis.
"Ancaman apa. Rakyat kan inginkan yang terbaik," kata keponakan capres Gerindra Prabowo Subianto ini.
Lalu siapa yang terkuat di Pilpres 2014 nanti, apakah Prabowo mampu mengungguli Jokowi? "Kita tunggu putusan rakyat," jawabnya.

Jumat, 02 Agustus 2013

Rancangan Perda Jokowi Rawan Gugatan

Penertiban sejumlah angkutan umum di Jakarta yang sudah masuk usia uzur, mendatangkan reaksi beragam. Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hasyim mengatakan, kebijakan membuat Peraturan Daerah mengenai pembatasan usia angkutan umum, haruslah berdasarkan kekuatan hukum dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Permasalahannya kan harus ada undang-undang, dasar hukum dari pemerintah pusat. Turunan UU lalu lintas itu ke keputusan menteri, baru bisa dibuat Perda. Jadi perlu dasar hukum dari pusat," Riza Hasyim , Jumat (2/8/2013).
Riza Hasyim mengakui, dari kementerian sendiri belum mempunyai dasar hukum mengenai batasan usia angkutan umum. Sehingga dimungkinkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengganti angkutan umum tak layak, bakal menemui kendala berat.
"Enggak ada, karena dari menteri sendiri belum ada dasar hukum. Kita butuh itu sebagai patokan. Kalau bikin Perda tapi tidak ada dasar hukum dari menteri, kita juga akan digugat orang," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi tengah berpikir merancang Perda mengenai pembatasan usia pada angkutan umum. "Itu baru diproses, diproses semuanya," ucap Jokowi itu di Balai Kota, Jumat (2/8/2013).
Jika telah rampung dan mendapat dukungan semua kalangan, maka dikuatkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).
"Iya. Baru diproses. Di pergub dan perda, baru-baru," tambahnya.

Sumber :
merdeka.com

Prestasi Jokowi: Warga Rusun Marunda Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden

Di tengah besarnya dorongan untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengharapkan hal sebaliknya. Mereka berharap Jokowi masih menangani Ibu Kota, bahkan untuk periode selanjutnya.
Penghuni Rusun Marunda, khususnya di Klaster B, pada umumnya adalah warga yang direlokasi dari kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka telah merasakan nikmatnya hidup di rumah baru, yang bebas dari banjir dan ongkos sewa mahal.
"Kita mah siapa saja presidennya ikut saja kalau itu memang sudah pilihan orang banyak, tapi jangan Jokowi, deh," kata Titin, salah seorang warga di Klaster B Rusun Marunda saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Warga rusun menginginkan agar Jokowi fokus membereskan masalah Jakarta lebih dulu. Selain itu, mereka ingin Jokowi memenuhi janji-janjinya yang pernah diucapkan saat kampanye.
"Kalau nanti dia (Jokowi) jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga. Kita sih maunya Jokowi jadi gubernur dua periode," kata Tiona, salah satu warga Klaster B Rusun Marunda.
Sampai saat ini, mereka sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, terutama untuk program Rusun Marunda ini. Mereka merasa betah tinggal di rusun tersebut.
"Daripada dulu tinggal di Muara Baru enggak jelas, mending tinggal di sini. Fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada PAUD, tempat ibadah, walaupun darurat, ya. Terus air sama listrik juga ada. Cuma tinggal transportasi saja sih," kata Tiona.
Dalam berbagai survei oleh lembaga survei independen, Jokowi selalu menempati urutan atas calon presiden RI. Meski demikian, Jokowi tidak pernah mau menanggapi hasil survei itu. Ia berdalih ingin berkonsentrasi menangani masalah Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Mimpi Demokrat: Pemenang Konvensi Capres Harus Bisa Kalahkan Jokowi

Partai Demokrat berharap tokoh yang lolos seleksi dan memenangi bursa konvensi calon presiden dapat memenangi pemilihan presiden 2014. Tokoh yang menang dalam konvensi akan didukung habis-habisan untuk mengalahkan semua calon presiden yang ada, termasuk bila Joko Widodo akhirnya jadi maju sebagai calon presiden.
"Nanti yang menang (konvensi) akan didorong pakai promo habis-habisan karena yang dipilih memenangi konvensi adalah yang memenuhi kriteria disenangi masyarakat," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimina Suharli, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Melani menegaskan, memenangi pemilihan presiden merupakan tujuan utama konvensi calon presiden. Wakil Ketua MPR ini menganggap konvensi menjadi sia-sia kalau tak memiliki peluang mengalahkan semua calon presiden yang ada.
Menurutnya, memenangi pemilihan presiden atau mengalahkan Joko Widodo merupakan hal realistis. Pasalnya, Melani yakin popularitas Joko Widodo hanya unggul dalam hasil survei dan bukan cerminan dari masyarakat pemilih di seluruh Indonesia.
"Era egaliter mungkin Jokowi, tapi apakah itu yang diinginkan masyarakat? Jokowi populer di Jakarta dan beberapa daerah, itu pasti. Dan apakah (popularitasnya) sampai Papua? Kalau tidak bisa ngalahin ngapain ada konvensi, kami harus bisa kalahkan," ujarnya.
Terkait konvensi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen.
Komite seleksi juga akan menentukan kriteria dan mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara itu, peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat calon presiden nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik.
Setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, Partai Demokrat akan mengumumkan kandidat calon presiden yang diusungnya.
Seperti diketahui, dalam bursa calon presiden, nama Joko Widodo menjadi jawara sejumlah survei. Meskipun demikian, yang bersangkutan memang belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, PDI Perjuangan juga belum membuat keputusan dan baru mempertimbangkan Jokowi untuk diusung menjadi calon presiden periode 2014-2019.

Sumber :
kompas.com

Anggota DPRD DKI Minta Jokowi Tutup BUMD Penyedot Anggaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menutup sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang hanya membebani Pemprov DKI.
"Beberapa BUMD di DKI tak memberi kontribusi jelas bagi PAD DKI. Malah nyedot anggaran. Maka ditutup saja," ujarnya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (2/8/2013) siang.
William mencontohkan beberapa BUMD yang tak memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax Armada, Cemani Toka, dan Grahasahari Suryajaya. Keberlangsungan mereka dianggap hanya menjadi beban bagi Pemprov DKI.
"Sudah berapa tahun terakhir ini mereka tak bisa mandiri dan malah harus disuntik dana dari Pemprov DKI terus-menerus. Tak bisa lagilah," ujarnya.
Tidak hanya BUMD, lanjut William, beberapa tempat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI pun turut dievaluasi. Misalnya PT JIExpo dan Rumah Sakit Haji Jakarta. PT JIExpo, kata William, sebaiknya sahamnya dijual kepada pemilik mayoritas. Biarkan mereka mengelola sendiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, sementara Pemprov DKI membuat PRJ yang lebih merakyat di Jakarta.
Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta (RS Haji Jakarta), William mengatakan, saham Pemprov DKI di sana cukup besar. Namun, Pemprov DKI seakan tak punya kekuatan untuk turut mengelola rumah sakit tersebut. Selain tak pernah memberikan dividen, RS Haji lebih banyak dijalankan oleh Kementerian Agama.
"Peserta KJS yang berobat ke sana lebih sulit dibandingkan RS Pasar Rebo atau RS Budi Asih. Segera evaluasi direksinya, ganti dengan yang lebih punya energi. Itu baru bisa bagus," lanjut William.
Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan saran yang lebih konkret kepada Pemprov DKI dan Badan Penanaman Modal DKI untuk segera diputuskan, apakah BUMD itu layak dipertahankan dengan mengganti direksi atau malah ditutup saja.

Sumber :
kompas.cm

Jokowi: Nggak Mungkin Pasar Campur Rumah Pemotongan Hewan

Sama seperti pedagang kaki lima (PKL), Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Tanah Abang segera direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertekad merelokasi RPH usai hari raya Idul Fitri tahu 2013 ini, meskipun ada penolakan dari para penjagal sapi di tanah abang.

"(RPH) Pindah juga, nggak mugkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur orang jualan, campur, gimana," kata Jokowi.
Menurut dia, pengurusan seputar lokasi baru RPH diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat Syaefullah.
"Pokoknya pindah. Urusan Wali Kota itu, udah saya bagi-bagi kerjanya," jawab Jokowi saat ditanya lokasi RPH yang baru.

Sumber :
detik.com

Ketemu Syafii Maarif, Jokowi Tidak Bahas Pilpres 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif Kamis (1/8/2013) kemarin. Jokowi menegaskan pertemuan itu tidak terkait dengan Pilpres 2014.
"Nggak ada pembicaraan mengenai 2014. Ndak ada. Kalau membicarakan 2014 kemarin dengan tim panitia anggaran, untuk anggaran tahun 2014," ujar Jokowi sambil tersenyum usai meresmikan Mudik Bareng Indomaret di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi menjelaskan pertemuan itu membahas mengenai banjir permasalahan premanisme di Jakarta. "Kan beliau guru saya. Kami bicara banyak, dari utara, selatan, barat sampai timur mengenai Jakarta, mengenai premanisme, mengenai banjir," kata Jokowi.
Jokowi menyambangi Syafii Maarif di kantor Maarif Institute di Jakarta. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu berlangsung dengan santai dan efektif. Ikut dalam pertemuan kedua tokoh itu adalah Direktur Eksekutif Syafii Maarif Fajar Riza Ul Haq. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan program-programnya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan.
Buya Syafii mendukung langkah Jokowi. Buya menyemangati Jokowi agar tetap konsisten, tidak takut dengan preman dan mafia.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Kalau Ada yang Sewakan Kios di Blok G Langsung Copot

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 600 pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia mengingatkan jika ada oknum yang terbukti menyewakan kios maka fasilitas itu bakal dicabut.
"Nanti kalau ada yang sewakan langsung copot, yang jualan juga," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Menurut dia, sudah ada 600 lebih orang yang mendaftar untuk berjualan di Blok G. Relokasi dilakukan usai lebaran dan pedagang digratiskan sewa kios selama 6 bulan.
"Paling tinggal sisa. Daftar semua, kalau ndak tinggal," ujar dia.
Ia juga mempersilakan pedagang di luar Tanah Abang untuk berjualan di blok tersebut.
"Itu kan sudah ngerti mana yang pedagang di sana dan bukan. Mereka saling kenal. Prioritas dapat pedagang Tanah Abang. Kalau ada sisa silakan," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Hilangkan Bau, Jokowi Pastikan Pindah Rumah Jagal dari Blok G

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.
"Pindahlah, enggak mungkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur jualan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi mengungkapkan telah menyerahkan soal penutupan serta pemindahan RPH di Pasar Tanah Abang ke jajaran pemerintah kota setempat.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengungkapkan, pihaknya belum bisa menentukan lokasi pengganti RPH Pasar Tanah Abang. Pihaknya tengah membicarakan dengan pengusaha RPH untuk menentukan lokasi strategis.
"Masih dipikirkan bersama-sama. Ada beberapa lokasi, tapi belum bisa disampaikan," ujarnya.
Meski demikian, Saefullah membenarkan bahwa RPH Pasar Tanah Abang sudah tidak dikelola lagi oleh Dharma Jaya, tetapi sudah diambil PD Pasar Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Diyakini Hampir Pasti Jadi Capres PDIP

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak terbendung. Sejumlah praktisi politik melihat Jokowi hampir pasti menjadi capres PDIP, benarkah?
"Agak mendekati kepastian, tapi itu kan hak PDIP. Secara logika sudah pasti itu jagoannya PDIP kan," kata pengamat politik Hamdi Muluk, kepada detikcom, Jumat (2/8/2013).
Hamdi melihat animo masyarakat terhadap Jokowi makin tinggi. Elektabilitas Jokowi terus meningkat karena gebrakan memimpin Jakarta dinilai Hamdi cukup impresif.
"Track recordnya bagus, jadi dia memiliki semua potensi untuk meyakinkan orang bahwa dia pantas jadi presiden," katanya.
Faktanya, menurut Hamdi, sejauh ini Jokowi memuncaki survei capres. Dengan kondisi seperti saat ini, Jokowi bisa melenggang mudah jika dicapreskan.
"Tinggal kita lihat, kan pertarungan presiden nggak enak kalau Jokowi melenggang sendiri. Kita justru berharap ada calon lain yang maju karena kita diberi banyak pilihan terbaik," katanya.
Masalahnya tidak ada capres lain yang moncer saat ini. Mekanisme konvensi capres PD yang diharapkan bisa melahirkan capres penakluk Jokowi juga tak diikuti tokoh yang dinilai Hamdi cukup potensial.
Meski demikian, pada akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menentukan capres PDIP. Apakah sejauh ini Mega menunjukkan kesan akan merestui pencapresan Jokowi?
"Saya kira mau. Tapi hati orang kan sulit ditebak dan juga strategi di dalam PDIP seperti apa. Tapi faktanya elektabilitas dan popularitas Jokowi jauh melewati Mega sekarang. Dan Mega maupun PDIP bisa menalar apa artinya ini," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Tanda Tanda PDIP Bakal Usung Jokowi Pada Pilpres 2014

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Effendi Simbolon tak menafikkan kalau elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi sehingga bila dilakukan Pemilihan Presiden, Jokowi dipastikan akan menang.
"Kita bersyukur. Kalau garis tangan Jokowi menjadi presiden. Kenapa tidak jadi presiden. Tapi dari garis institusi (PDI Perjuangan), jelas, Ketum jadi capres, apakah Megawati akan memilih dan menetapkan beliau (Jokowi), entahlah," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Kamis.
Yang pasti, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tentu juga akan menjadikan elektabilitas Jokowi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan capres PDI Perjuangan.
"Ibu Mega akan jadikan itu sebagai consideran, kita pantau terus sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak semusim Ibu Mega sangat happy dengan tingginya elektabilitas Jokowi dan bahkan minta untuk tidak menjelek-jelekan Jokowi," kata mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Ia menegaskan juga, PDI Perjuangan tidak akan jumawa dengan tingginya elektabilitas mantan Walikota Solo itu.
"Kita ikuti dinamika, tidak jadikan kami jumawa. PDI Perjuangan betul-betul menjaga dia," ungkap Effendi.
Bila garis tangan Jokowi memang menjadi pilihan masyarakat sebagai presiden Indonesia, maka, harus ada orang yang selevel dia untuk mengurus Jakarta.
"Bila Jokowi maju sebagai capres, maka harus ada orang yang sama levelnya meneruskan pembangunan Jakarta Ia juga mengingatkan akan adanya invisible hand (tangan yang tak terlihat) karena Jokowi jadi media darling.
"Perlu diwaspadai kenapa pemberitaan tentang jokowi begitu besar. Siapa yang bermain dibalik itu. Apa karena dia jadi media darling disebabkan adanya kontrak atau ada design khusus yang dilakukan," tanyanya.


Sumber :
antaranews.com

60 Juta Tanda Tangan Dukung Presiden Jokowi

Tim relawan Yayasan Panglima Besar Sudirman (YPBS) bekerja sama dengan LSM Bangun Gotong Royong Jakarta (Bang Rojak) menargetkan 60 juta tanda tangan dan fotocopi kartu tanda penduduk sebagai bentuk dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjadi Calon Presiden 2014.
"Tim relawan sudah membuka posko pengumpulan tandatangan dukungan pada 10 kota besar di Indonesia," kata pendiri Bang Rojak, Iwan Piliang di Jakarta, Jumat.
Pencanangan tandatangan dan fotocopi KTP dukungan Jokowi menjadi Capres 2014 akan berlangsung mulai 1 Agustus 2013 serentak pada 10 kota besar. Kota besar itu, meliputi Jakarta, Bandung, Yokyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Lampung dan Makassar.
Iwan menyebutkan awalnya Tim Relawan YBS dan Bang Rojak menargetkan 45 juta tandatangan dan KTP sebagai simbol angka Proklamasi RI. Namun, targetnya berubah menjadi 60 juta dengan asumsi dukungan mencapai 31,94 persen dari 187,8 juta pemilih sesuai data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Iwan optimis jumlah dukungan hingga enam bulan ke depan atau tepat pada 1 Februari 2014 akan mencapai 60 juta. "Sehingga tak ada alasan partai politik manapun untuk tidak mencalonkan Jokowi," ujar Iwan.
Iwan menuturkan rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter egaliter dan trisul terhadap keadilan, yakni pemimpin yang dapat menegakkan keadilan ekonomi, keadilan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Iwan menambahkan gerakan tim relawan Jokowi merupakan tindakan publik yang terbentuk secara spontan.

Sumber :
republika.co.id

PDIP Ingatkan Jokowi Waspadai Bohir Politik

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) yang terus meningkat harus dibarengi dengan kewaspadaan.

Pasalnya, banyak pemodal yang akan mencoba mendekati serta memengaruhi kebijakan Jokowi jika maju dan terpilih sebagai presiden.
"Jokowi tidak boleh terlena dengan hasil survei, apalagi sampai tersandera dengan bohir-bohir (pemodal) politik yang sudah mengintai di sekitar dia," kata politikus PDIP Effendi MS Simbolon di Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Untuk itu, lanjut Effendi, PDI-P tidak boleh terlena dengan fenomena Jokowi kendati keduanya saling mendapatkan keuntungan karena simbiosis. "Ya tapi di situlah kami (PDIP) tidak mudah terbuai, tapi justru kami lebih hati-hati untuk mencermati bagaimana fenomena alam. Apa itu reaksi masyarakat yang kuat, ya kenapa tidak untuk kita menuju Pemilu 2014," kata Effendi.
Fenomena Jokowi yang datang begitu cepat juga dikhawatirkan bisa menghancurkan partai yang sudah mapan dibangun berpuluh-puluh tahun. "Ini tidak ada resistensi terhadap Jokowi, warning pun tidak ada apalagi resistensi. Dia bagian dari PDIP, justru PDIP yang berkepentingan untuk sesuatu yang nampaknya mudah cepat datang itu kan juga cepat pergi. Jadi ini kami takutnya bisa terjadi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Effendi juga memperingatkan gaya kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak boleh terjebak dengan rekayasa instan dan pencitraan media.
"Di sini Jokowi harus benar-benar terukur dan berperan sebagai politisi. Jangan sampai semua yang dilakukan hanya rekayasa untuk mendapatkan kursi nomor satu di republik ini," kata Effendi.
Dia juga mengaku tidak mengetahui siapa orang yang berperan di belakang mantan Wali Kota Surakarta itu. "Saya enggak tahu kalau itu. Ini kan pemikiran yang saya serap dari perkembangan selama ini. Jadi seperti apa Ibu (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri) terhadap beliau, ya saya enggak tahu. Tapi yang perlu diingat, Jokowi adalah hasil talent scouting Ibu Megawati," tukasnya.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi: Murah, Biaya Sewa PKL Blok G Rp 5-6 Juta Per Bulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin memberatkan pedagang kaki lima yang akan pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia akan mempermurah biaya sewa lapak PKL di sana, yakni sekitar Rp 5-6 juta per bulannya.
"Ya, murah itu, coba bandingkan dengan blok lain. Kita pinginnya tidak memberatkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013) malam.
Jokowi mengatakan akan menggratiskan harga sewa lapak PKL di Blok G selama enam bulan ke depan. Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus sebagai ajang promosi PKL yang sebelumnya berada di pinggir jalan untuk pindah ke dalam.
Diketahui, sejak pendaftaran dibuka pada 17 Juli 2013, rata-rata jumlah pedagang yang mendaftarkan diri mencapai 30 pedagang per hari. Dalam dua hari terakhir, jumlahnya meningkat hingga tiga kali lipat. Total, hingga Kamis sore, tercatat ada 695 pedagang yang mendaftar ke Blok G.
Jokowi melanjutkan, Pemerintah Provinsi DKI Ja karta melalui PD Pasar Jaya akan menerapkan sistem pembayaran harian untuk mencicil biaya sewa lapak. Itu dilakukan agar tidak memberatkan pedagang.
"Jadi enggak kerasa," tambah Jokowi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun memastikan, tidak ada lagi biaya lain yang di pungut PD Pasar Jaya kepada para PKL. Uang sewa tersebut sudah mencakup seluruh aspek, mulai dari kebersihan, keamanan, listrik dan lainnya.
Sebelumnya, mulai Senin (22/7/2013) Pempr ov DKI Jakarta melakukan penataan Pasar Tanah Abang, yakni memakai sistem push and pull. Menarik PKL dari jalan ke tempat yang tersedia dan mendorong angkutan kota untuk tertib lalu lintas. Jokowi yakin usai Lebaran, penataan rampung.

Sumber :
kompas.com

Railbus Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"

Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur Transjakarta.
Ketiganya yaitu Febi Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Kemudian Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Dan terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas Transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakaa jalur yang semestinya hanya diperuntukan untuk bus Transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 nomor 7 telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.

Jalur Tak Steril, Penumpang Transjakarta Menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 Transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang Transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang Transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak Transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan yaitu tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya armada.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antar bus di halte menjadi lama, karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Dan ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP, membuat penumpang Transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya penumpang Transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.

Rencana Railbus Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh Transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antar bus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012) tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus Transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di kota Solo seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu jumlahnya hanya 1 unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?

Sumber :
kompas.com