Syafii Maarif: Jokowi The Most Popular Leader

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif rupanya kesengsem dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut Jokowi sebagai the most popular leader. Apa alasannya?
"(Dia) Berangkat dari Solo, memimpin kota dengan 500 ribu penduduk, tapi bisa langsung memimpin DKI," kata Syafii dalam jumpa pers sebelum seminar kebangsaan 'Memimpin dengan Hati' di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jl Kaliurang KM 14,5 Sleman, Jumat (28/6/2013).
Bagi Syafii, pencapaian Jokowi sangat dramatis. Dari kota kecil, lalu memimpin Ibukota. Tidak banyak atau malah tidak ada yang bisa melakukannya sejauh ini.
"Dia the most popular leader," sebut Syafii.
Jokowi yang ikut dalam jumpa pers tak berkomentar. Jokowi mau menjadi pembicara setelah ditelepon mantan Ketua MK Mahfud MD. Dia sempat tidak pede karena mengaku tidak bisa berteori.
Seminar dalam rangka HUT ke-70 UII ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dan civitas akademika UII. Jokowi, Mahfud, dan Syafii mendapat sambutan meriah. Usai menyampaikan pengalaman sebagai wali kota dan gubernur, Jokowi langsung kembali ke Jakarta.

Sumber :
detik.com

Mahfud: Gaya Jokowi Merakyat

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), memuji sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Sanjungan ini disampaikan pada saat memberi seminar 'Memimpin dengan Hati' di Auditorium di Kampus UII, Yogyakarta, Jumat (28/6/2013).
Mahfud menilai Jokowi merupakan sosok yang memenuhi syarat sebagai pemimpin di Indonesia.
"Kalau memang Jokowi ditakdirkan dipilih oleh rakyat, menurut saya beliau ini sangat memenuhi syarat sebagai pemimpin. Karena bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya sampai saat ini beliau sangat dekat dengan rakyat," ujar Mahfud.
Saat disinggung mengenai kepastian Mahfud dan Jokowi akan maju bersama dalam bursa pemilu 2014 mendatang, Mahfud mengaku menyerahkan semua keputusan maju atau tidak dirinya sepenuhnya kepada rakyat.
Mahfud berharap, ke depan Indonesia menjadi negara yang mengalami perubahan lebih baik dalam tata kelola dan sisitim pemerintahan negaranya.
"Biar rakyat saja yang menilai. Nanti pada saatnya yang penting Indonesia menjadi semakin baik ke depan dan ada perubahan dalam pengelolaan negara," ujarnya.

Jokowi: Kalau Mahfud MD Nyapres, Saya Dukung

Survei LIPI menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), semakin meningkat. Dia diprediksi layak maju dalam pilpres 2014 nanti. Namun Jokowi mengaku tak berminat nyapres.
"Jangan ada yang memanas-manasi atau menggosok-gosok saya," jawab Jokowi sebelum tampil dalam seminar kebangsaan "Memimpin dengan Hati" di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII) Jl Kaliurang Km 14,5, Sleman, Jumat (28/6/2013).
Dia mengaku saat ini masih fokus sebagai gubernur DKI jakarta. Dia fokus untuk menyelesaikan berbagai pekerjaannya di Jakarta.
"Jangan ada yang gosok sana-sini biar panas," katanya sekali lagi.
Jokowi justru memuji Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII), Mahfud MD. Jokowi bahkan menggoda Mahfud MD agar nyapres.
"Yang dibutuhkan rakyat itu ya seperti beliau. Kalau beliau maju pasti saya dukung. Sekarang ini kan saya Gubernur DKI Jakarta," kata Jokowi sembari menoleh ke arah Mahfud MD yang duduk disampingnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kenang 'Kecelakaan' Saat Jadi Wali Kota, Mahasiswa Tepuk Tangan

Di hadapan peserta seminar di UII Yogyakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalaman lucu dan sedikit ironis saat menjadi wali kota Solo. Karena disampaikan dengan gaya bercanda, mahasiswa bukannya bersimpati, tapi malah tertawa dan bertepuk tangan.
Jokowi yang hadir bersama mantan Ketua MK Mahfud MD dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, mengawali ceritanya dengan masa-masa awal menjadi wali kota Solo. Setelah 23 tahun mengurusi kayu atau mebel, akhirnya ia terpilih menjadi wali kota.
"Jadi wali kota itu kecelakaan. Saya waktu itu tidak siap," kata Jokowi disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa peserta seminar kebangsaan "Memimpin dengan Hati" di Auditorium UII, Jl Kaliurang KM 14 Sleman, Jumat (28/6/2013).
Seperti di forum-forum lainnya, Jokowi menceritakan insiden upacara ketika ia pertama masuk kantor sebagai wali kota. Dia dilantik pada hari Jumat dan harus menjadi inspektur upacara pada hari Senin.
"Saya kurus sekali waktu itu. Berat badan hanya 54 kg. Masuk kantor jam 7 dengan mengenakan seragam PNS lengan pendek," katanya.
Karena sudah puluhan tahun tidak mengikuti upacara, apa lagi menjadi inspektur upacara, Jokowi minta dipandu protokoler. Protokoler menyatakan, jika komandan upacara hormat, maka ia harus ikut hormat. Jika komandan laporan, maka dijawab 'laksanakan'. Jika komandan laporan untuk membubarkan upacara, dijawab 'bubarkan'.
Pada sesi awal, semua lancar. 2.500 Peserta upacara tampak cukup puas. Kejadian memalukan terjadi saat komandan upacara melakukan penghormatan. Jokowi mengikuti.
"Tapi saya masih gini terus," katanya sambil mengangkat tangan dalam posisi hormat.
Selama beberapa menit, Jokowi dalam posisi menghormat. Peserta tidak menurunkan tangannya. Banyak peserta yang ketawa-tawa. "Ternyata mereka baru menurunkan tangannya, kalau inspektur juga sudah turun," katanya disambut tawa dan tepuk tangan mahasiswa peserta seminar.
Ajudan ganteng juga diceritakan lagi oleh Jokowi. Jokowi menyatakan karena ajudan lebih ganteng, maka sebagian tamu tidak tahu wali kota. Setiap tamu datang, yang disalami ajudan.
"Dua bulan saya masih tahan, tiga bulan juga tahan dan setelah itu ajudan diganti," katanya.
Setelah menceritakan pengalamannya sebagai wali kota dan gubernur, Jokowi menyempatkan berdialog sebentar. Seminar digelar dalam rangka HUT ke-70 UII.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Mahfud MD Bahas 'Memimpin dengan Hati' di Yogya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Mahfud MD berada dalam satu ruang seminar di Yogyakarta. Keduanya mendapat sambutan hangat ratusan mahasiswa.
Seminar dengan tema 'Memimpin dengan Hati' itu digelar di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jl Kaliurang KM 14,5 Sleman, Jumat (28/6/2013). Selain Jokowi dan Mahfud, pembicara lainnya adalah mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Sekitar 500 mahasiswa hadir.
Tepuk tangan membahana di ruangan saat ketiganya memasuki ruangan. Jokowi tampil pakaian kebesarannya, kemeja lengan panjang warna putih.
Sebelum seminar dimulai, Jokowi mengatakan seorang pemimpin hendaknya harus bisa mendengar suara rakyat dan mengendus keluhan. "Caranya dengan membuat kebijakan untuk rakyat," katanya kepada wartawan.

Sumber :
detik.com

Jokowi Sempat Tidak Pede Diajak Mahfud Bahas 'Memimpin dengan Hati'

Meski sudah terbiasa berbicara di depan umum, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat tidak pede saat diajak Mahfud MD menjadi pembicara seminar. Apa lagi temanya soal 'Memimpin dengan Hati'. Mengapa Jokowi tidak pede?
"Katanya, saya nggak biasa. Nggak bisa berteori," kata Mahfud menirukan ucapan Jokowi beberapa waktu lalu. Mahfud mengaku menelepon Jokowi secara langsung dan memintanya menjadi pembicara seminar di UII Yogyakarta.
Seminar 'Memimpin dengan Hati' di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jl Kaliurang KM 14,5 Sleman, Jumat (28/6/2013). Selain Mahfud dan Jokowi, acara juga dihadiri mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Sebelum masuk ke ruang seminar, mereka menggelar jumpa pers.
"Terus saya bilang, Pak Jokowi nggak usah berteori. Bicara soal pengalaman saja. Kalau cuma teori, sudah banyak di seminar. Yang penting pelaksanaannya. Kita ingin bekerja," kata Mahfud yang juga Ketua IKA UII ini.
Jokowi yang mengenakan kemeja kebangsaannya, warna putih, hanya tersenyum saat Mahfud menyampaikan hal itu. Pun halnya dengan Syafii Maarif.
Saat ini, seminar dalam rangka HUT UII ke-70 ini tengah berlangsung. Sekitar 500 mahasiswa dan civitas akademika UII meramaikan acara tersebut.

Sumber :
detik.com

Tip Untuk Lawan Jokowi: Cara Membendung Elektabilitas Jokowi

Menurut peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, menganjurkan para kontestan pemilu 2014 untuk tidak melancarkan kampanye hitam atau back campaign. Sekali tidak tepat, black campaign malah mengangkat orang yang menjadi korban secara luar biasa dan menjadi tokoh baru.
"Karakter masyarakat kita melodramatik. Mereka pasti menganggap itu manuver pihak lawan," kata Sukardi di Jakarta, Jumat 28 Juni 2013.
Sukardi mencontohkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki elektabilitas tinggi. Bila ada orang yang mencoba menjelek-jelekkan Jokowi dengan harapan agar suaranya turun, yang terjadi adalah kebalikannya.
"Jangan coba-coba mengkritik Jokowi, karena kalau dikritik elektabiliitasnya akan semakin naik," ujarnya.
Sukardi melihat dalam sejarah politik di Indonesia, figur lebih penting dari pada partai atau institusi politik. Salah satu kasus adalah kemenangan SBY dalam pemilihan presiden 2004 dan 2009.
"Dia begitu populer. Karena ketokohannya, dalam pemilu 2009 Demokrat malah dapat suara 20 persen lebih yang sebelumnya hanya sekitar 7 persen," jelasnya.

Sumber :
viva.co.id

Jokowi Momok Semua Capres 2014

Dibolah balik, diracik-racik, berbagai survei tetap menunjukkan keperkasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Survei terkahir yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI juga memperkuat hal ini, dalam survei terakhir elektabilitas Jokowi mencapai 22,6%,  Prabowo Subianto 14,2 % dan Aburizal Bakrie 9,4 %.
Nama nama yang berada di bawah 3 besar adalah Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan 9,3% , Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%,  Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Sri Sultan HB X 1,2%, dan sebagai juru kunci Surya Paloh 1,2%.
Menurut pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, posisi Jokowi yang selalu berada di urutan teratas tentu menjadi momok bagi capres-capres lain karena kian hari trend elektabilitas Jokowi terus menanjak nenogoh capres-capres lain. Diakui atau tidak, meningkatan elektabilitas Jokowi menjadi hantu mimpi capres-capres lain yang berniat maju di Pilpres 2014.
"Saya kira kekhawatiran itu beralasan. Melihat elektabilitas Jokowi yang terus menanjak, tentu akan mempengaruhi peta pencalonan capres nanti. Jadi wajar saja nama-nama lain jadi ketakutan," kata Arya, Kamis (27/6/2013).
Di sisi lain, Arya melanjutkan, debut Jokowi setiap hari juga terus dibesarkan oleh media massa. Sehingga tingkat keterpilihan publik lebih besar.
Namun demikian, menurut Arya, sebenarnya Jokowi juga sulit maju sebagai capres. Alasanya, sebelum maju dia harus memiliki tiket dari partai politik (parpol) lebih dulu. Padahal beberapa partai sekarang sudah memiliki calon masing-masing, misalnya PAN, sudah memiliki Hatta Rajasa, Golkar sudah memiliki Aburizal Bakrie, Gerindra sudah memiliki Prabowo Subianto, dan beberapa partai lain juga sudah punya calon.
Partai besar tinggal PDIP, Demokrat, PPP dan PKB. Tapi kalau PDIP masih ada Megawati. Jokowi juga sepertinya tidak akan ikut konvensi Demokrat, karena dia masih menjabat sebagai gubernur aktif. Sementara PKB dan PPP meski masih belum jelas sikapnya.
"Masalahnya Jokowi itu kalau tidak mendapat tiket partai agak susah. Kekuatan Jokowi hanya pada personalnya. Saya kira, keputusan maju dan tidaknya, yang paling mempengaruhi besar adalah Jokowi sendiri. Kalau Jokowi pengen maju, kalau dia berniat, bisa saja melunakkan hati Mega," kata Arya.
Peluang Jokowi paling besar memang lewat PDIP. Namun demikian dia harus bersaing dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Bila elektabilitas Jokowi konsisten sebesar 35%, maka Megawati besar kemungkinan legowo menyerahkan tiket capres ke dia. Namun dia tentu memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan Jokowi.
"Misalnya, silakan Jokowi maju tapi dia akan menyorongkan Puan Maharani atau tokoh PDIP lainya menjadi wakil presiden. Karena asumsinya Jokowi sudah 35 persen. Itu bukti orang sudah tidak lagi melihat asal partai, tapi lebih kepada figur," tuturnya.
Namun demikian, Arya lebih memilih Jokowi bekerja lebih dulu di Jakarta untuk membuktikan kinerjanya. Apakah dia mampu atau tidak mengubah Jakarta, dan merealisasikan janji-janjinya.

Ref :
merdeka.com

Fahri Hamzah: Jokowi Biasa Saja

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak terbendung lagi setelah merajai sejumlah survei calon presiden 2014, survei terbaru yang dilakukan oleh LIPI juga menyebutkan bahwa keperkasaan Jokowi makin tak tertandingi.
Menanggapi kian meledaknya nama Jokowi sebagai raja survei, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai Jokowi bisa saja diusung sebagai capres.
"Kalau PDIP mau misalnya menganggap Jokowi mampu, ya bisa saja Jokowi dijadikan Capres," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Fahri, wajar saja Jokowi dianggap sebagai capres potensial karena memang publik menginginkannya. Tapi ia mengingatkan bahwa elektabilitas itu tidak berlangsung lama sebentar lagi juga hilang.
"Pada dasarnya ada sifat temporary-nya pencalonan itu sendiri," ucap anggota Komisi III DPR itu.
Fahri punya penilaian sendiri terkait sosok Jokowi mengapa layak diusung sebagai calon presiden. "Kenapa banyak orang tertarik pada Jokowi karena orang itu sederhana, nggak feodal, enak diajak ngmong, itu yang penting karena itu kepemimpinan baru di zaman reformasi," ucap politisi PKS itu.
"Orang itu harus apa adanya," tegas Fahri

Sumber :
detik.com

Tanggapan Yusril dalam Perbincangan Masalah Jakarta dengan Jokowi

Permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta sangat kompleks dan rawan berujung ke meja hukum. Untuk mencari masukan soal permasalah ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui ahli hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra. Apa kata Yusril seputar masalah waduk, PKL, dan Bank DKI?
"Terdapat tanah yang ada di ujung Jalan Thamrin, di sebelah Hotel Sari Pan Pasific sampai menteri ESDM dan itu tembus sampai ke Jl Sabang, tanah besar sekali. Tanah statusnya milik Pemda DKI dan sekarang dijadikan modal Bank DKI," tutur Yusril Ihza Mahendra soal permasalah Bank DKI.
Hal tersebut dikatakannya usai melepas kepulangan Jokowi dari kediamannya, Jl Karang Asem Utara No. 32, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan permasalahan muncul karena tanah yang berstatus milik Bank DKI tidak bisa dimanfaatkan. Bank DKI selalu kalah di pengadilan karena bermasalah dengan pembeliannya.
"Konon perusahaan yang lama itu sudah diakuisisi dengan perusahaan lain, karena itu Bank DKI selalu kalah, bahkan sampai MA," tutur Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan membantu Jokowi menyelesaikan masalah Bank DKI. Kelak jika sengketa lahan sudah rampung, Yusril meminta pemprov DKI memanfaatkannya untuk keperluan umum.
"Sebaiknya kita duduk bareng dan secara bersama mencari jalan keluarnya, dan pemerintah DKI dapat memanfaatkan tanah itu, menyerap tenaga kerja, dapat pajak, dan bisnis dapat berjalan. Yang paling penting adalah negosiasi dan niat baik sebenarnya," ujarnya.
Di sisi lain Yusril dan Jokowi juga membicarakan masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir waduk pluit, sudahkah sesuai dengan aturan hukum. Yusril mengatakan Jokowi tidak perlu resah akan masalah hukum, karena yang paling penting adalah rakyat kecil merasa terayomi, dan kepentingan mereka terpenuhi.
"Sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah seperti itu kan tidak sepenuhnya pakai hukum, pastinya pemerintah DKI menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan Pak Jokowi sudah sangat baik. Kalau pakai hukum, orang kecil itu kalah semua, yang terpenting kebijaksanaan dari pimpinan," tutup Yusril Ihza Mahendra.

Sumber :
detik.com

Kemanusiaan: Demi BLSM, Nenek "Nyasar" ke Kantor Jokowi-Ahok

Saani, seorang nenek berusia 65 tahun, "nyasar" di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/6/2013). Dia sampai ke kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setelah dua hari berkeliling instansi, berusaha mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Berjilbab hitam dan baju daster berwarna coklat, Saani bercerita awal perjalanannya berusaha mendapatkan BLSM, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu. Awalnya, Saani menanyakan kepada seseorang di Kelurahan Angke, Jakarta Barat, bagaimana memperoleh BLSM, Rabu (26/6/2013).
Dari kelurahan, Saani diarahkan mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Barat di Puri Kembangan. Kamis (27/6/2013) pagi, Saani sampai di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ia bertemu petugas satpam di sana, dan bertanya lagi bagaimana cara mendapatkan BLSM.
Petugas di Kantor Wali Kota Jakarta Barat mengatakan bahwa ia harus mendatangi kantor BNP2P dan menuliskan alamat kantor itu. Saani menunjukkan secarik kertas dengan tulisan alamat kantor BNP2P di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dari petugas tersebut.
Saani pun melanjutkan perjalanan untuk mendatangi BNP2P itu. Bukannya mendapati kantor tersebut, Saani malah "nyasar" ke kantor Balaikota DKI Jakarta. "Saya nyampe di sini, istilah kasarnya pengen itu, pengen duit BLSM, buat modal dagang," kata Saani di Balaikota DKI Jakarta.
Di KTP, Saani tertulis merupakan warga Jalan Sawah Lio, RT 10 RW 08, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Namun, kini dia tinggal di kontrakan di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.
Untuk sampai ke Balaikota, Saani menumpang angkutan umum, menyambung-nyambung dengan bus, sambil bertanya-tanya kepada orang tentang lokasi yang hendak dia tuju. Saani sama sekali tidak tahu di mana kantor BNP2P tersebut. "(Jalan) sendiri aja, naik mobil (angkutan umum) sambil baca-baca Bismillah," ucapnya.
Namun, usahannya mendapatkan BLSM gagal. Saani tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai salah satu syarat mendapatkan BLSM. Dari penuturannya, Saani tidak tahu apa itu KPS. Ia hanya mengatakan tengah mengurus kartu sehat di sebuah puskesmas di Jakarta barat.

Untuk modal dagang
Meski tidak memiliki KPS, ia tetap berkeinginan bisa mendapatkan uang BLSM untuk modal membuka usaha dagang kecil-kecilan. Namun, ia tidak tahu kapan bisa mewujudkannya. "Saya pengen jual daging sosis panggang. (Tapi) kudu mesti beli alatnya dulu, nyari modalnya pake duit itu (BLSM)," ujarnya.
Selama ini, untuk menyambung hidup, Saani mengaku "menyambi" menjadi tukang pijat di kontrakannya. Pekerjaannya dahulu sebagai pedagang kue cucur dan pastel sudah dia tinggalkan. "Dulu bangunnya (buat jualan cucur dan pastel) jam lima pagi, tapi sekarang udah enggak kuat," paparnya.
Dari lima anaknya, empat di antaranya terpencar di luar Jakarta. Ada yang di Bengkulu, Jawa, Cirebon, dan Purwokerto. Hanya satu anaknya yang kini berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Namun, Saani memilih untuk hidup sendiri tanpa kehadiran anak-anaknya di dekatnya.
"Takut ribut (sama anak), saya tinggal sendiri aja. Biar begini, saya mah masih bisa nyari duit sendiri," ujar Saani lirih. Dari mimik wajahnya saat bercerita soal anaknya, ada ekspresi kesedihan di setiap ucapannya. Mulutnya pun sesekali gemetar.
Berteman tas kecil berwarna biru, Saani pulang dengan tangan hampa dari Kantor Balaikota DKI Jakarta. Tak ada BLSM yang dia dapatkan.
Saat ditanya apakah mengenal Jokowi, Saani mengiyakan. "Saya pernah salaman sama Pak Jokowi, di Petamburan, tangannya halus," ujar dia.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Bisa Akomodasi Tuntutan Organda

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), bisa mengakomodasi tuntutan Organda DKI Jakarta, menyangkut masalah :

1. Retribusi terminal.
2. Izin trayek.
3. Pemeriksaan kendaraan (KIR)

Menurut Ketua Organda DKI, Sudirman, usulan tarif itu tidak memadai untuk operasional angkutan sehingga, jika disahkan, pengusaha angkutan terancam bangkrut. Sudirman mengatakan, Organda DKI bisa menerima usulan tarif angkutan umum itu asal Pemprov DKI menghapuskan retribusi-retribusi tersebut di atas.
"Gubernur tinggal ngeluarin Perda untuk (meniadakan) retribusi pemakaian terminal penumpang mobil bus dalam kota, retribusi KIR, dan restribusi izin trayek itu," kata Selamat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Selain itu, Organda DKI juga menuntut dibebaskan dari bunga bank, biaya balik nama, dan pajak penghasilan (PPh). Bunga bank, biaya balik nama, dan PPh, merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Namun, menurut Selamat, Pemprov dan DPRD DKI bisa menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah pusat.
"Kita akan minta Pemprov DKI mengajukan (ke pemerintah pusat) bersama. Tapi prosesnya membutuhkan waktu lama," ujar Selamet.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Hashim Itu Kebanyakan Uang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai Hashim Djojohadikusumo orang yang tepat untuk menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan karena selain mencintai binatang, Hashim juga punya kemampuan membantu secara finansial.
"Mungkin bisa nambah beli makanan, kan bagus. Kebanyakan duit beliau itu," ujar Jokowi saat bertamu ke rumah Yusril Ihza Mahendra di daerah Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013) sore.
Mengenai tugas, Jokowi mengatakan, Hashim akan melakukan pengawasan karena selama ini anggaran terkesan tidak dikelola secara transparan. Jokowi juga mengaku yakin pengangkatan Hashim bukan masalah karena ia diangkat untuk posisi di luar direksi.
"Dia di sana untuk mengontrol karena kalau kita lihat di lapangan, hewan kurus-kurus, seperti saya, padahal anggarannya gede," ungkap Jokowi.
"Pak Hashim kan di sana sebagai dewan pengawas, enggak masalah, bukan di direksi," lanjut Jokowi.
Hashim diangkat menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 22 Juni 2013. Menurut Basuki, Hashim diangkat menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan untuk mengawasi pengelolaan finansial, yang sebelumnya tidak transparan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Bukanlah Siapa Siapa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam acara live show TVRI "Qou Vadis" yang dibawakan oleh Todung Mulya Lubis membahas tentang perlunya peran besar pemerintah pusat untuk membangun Jakarta.
Menurut Jokowi semua pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta akan menjadi sia-sia tanpa peran aktif dari pemerintah pusat, diperlukan kekuasan lebih tinggi dari seorang Gubernur untuk menyelaraskan pembangunan antara Jakarta dan daerah sekitaranya. Dalam pembicaraan itu, Jokowi menampilkan contoh penanganan banjir dan kemacetan. Menurut Jokowi, masalah banjir tak akan terselesaikan hanya dengan jalan normalisasi sungai, pengerukan waduk dan pembersihan sampah. Meskipun ketiga hal tersebut dilakukan, tetapi jika di hulu (di kawasan puncak, red) sampah digelontorkan terus menerus dan daerah resapan dikurangi terus, maka Jakarta selamanya akan kebanjiran. Demikian juga dengan kemacetan, untuk membangun tranportasi masal antara Jakarta dan daerah sekitarnya diperlukan peran dari kekuasan yang lebih tinggi dari pada Gubernur di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.Tanpa kekuasaan yang lebih tinggi untuk mengatur ketiga daerah tersebut, dipastikan Jakarta akan terus banjir dan macet.
"Jokowi bukanlah siapa siapa, yang bisa memerintah daerah-daerah di sekitar Jakarta," tutur Jokowi.

Sumber :
Qou Vadis - TVRI

Siapa Pun Kandidatnya, Jokowi Pilihannya

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merupakan fenomena di  tengah penghakiman publik terhadap parpol. Masyarakat sudah mengenyampingkan identitas partai dan lebih memilih figur.
"Siapapun kandidatnya, Jokowi pilihannya," kata Syamsuddin.
Tetapi, di satu sisi Jokowi telah diberi mandat untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, publik sebaiknya memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin Jakarta terlebih dahulu. Menunaikan janji-janji kampanyenya untuk membenahi Jakarta.

Survei LIPI dilakukan atas 1799 responden. Dengan margin of error 2.31 persen. Dan tingkat kepercayaan terhadap survei sebesar 95 persen.Jajak pendapat dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, di semua wilayah tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kelurahan dan pedesaan.
Survei dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan tatap muka. Dimana satu pewawancara mewawancarai 20 responden.Survei dengan metode multirandom sampling itu dilakukan pada wilayah perkotaan dan pedesaan dengan perbandingan 50:50. Responden laki-laki dan perempuan juga sama besarnya, 50 : 50.

Sumber :
republika.co.id

Gerindra: Kami Akan Capreskan Jokowi di 2019

Partai Gerindra menilai saat ini belum waktunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk nyapres di tahun 2014. Jokowi dianggap tokoh lokal yang masih harus dipoles.
"Kalau Gerindra tetap berpendapat bahwa Gerindra mencalonkan Pak Jokowi menjadi capres di 2019," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Kamis (27/6/2013).
Menurutnya Jokowi belum punya jam terbang yang cukup. Meskipun elektabilitas Jokowi kian hari kian menjepit capres Prabowo.
"Karena menjadi pemimpin itu memerlukan pengenalan yang lebih mendalam dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu kan masyarakat menuntut Jokowi harus berhasil sebagai pemimpin di Ibu Kota untuk menjadi contoh bagi provinsi yang lain," katanya diplomatis.
Gerindra sendiri tak melihat Jokowi telah mengalahkan Prabowo. Gerindra mengklaim karena Prabowo-lah Jokowi muncul sebagai tokoh fenomenal.
"Oh tidak. Ini keberhasilan Pak Prabowo untuk mendorong seorang pemimpin daerah menjadi calon gubernur DKI Jakarta," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Binatang di Ragunan Lebih Kurus Dibanding Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjuk Hashim Djojohadikusuma menjadi Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Menurut dia, adik Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto itu adalah penyayang binatang.
"Saya percaya di tangan beliau nanti Ragunan lebih baik. Jadi tidak masalah bagi saya," kata Jokowi usai bertamu ke rumah Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Kamis sore (27/6/2013).
Menurut Jokowi, kondisi binatang di Ragunan selama ini tidak terlalu baik. Dia sempat memantau ke lapangan, ternyata binatang-binatang di sana kurus-kurus.
"Saya melihat di lapangan, binatangnya kurus-kurus. Lebih kurus dibanding badan saya, siapa tahu di tangan beliau binatang ini bisa terawat," ujar Jokowi sambil terkekeh.
Itu lah salah satu alasan Jokowi kenapa sepakat dengan penunjukan Hashim mengelola UPT Ragunan. Dia berharap di tangan Hashim ke depan Ragunan menjadi lebih baik daripada sekarang.
Sebelumnya, Jokowi dan Ahok telah menunjuk Hashim Djojohadikusuma sebagai Kepala Pengawas TMR. Kebijakan itu didukung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Namun demikian dia menyentil, kebijakan itu sebagai bentuk balas budi Ahok pada Hashim di Pilgub 2012 lalu.
"Tidak masalah, dia kan dulu tim sukses jadi ya wajar jika dikasih posisi seperti itu," kata Selamat di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut dia, sikap balas budi itu biasa dalam dunia politik. Hanya saja dia berharap, penunjukan ini jelas membawa perbaikan untuk pengelolaan Ragunan. "Dia (Hashim) harus menunjukkan kerja nyata, kredibilitasnya harus diperlihatkan. Ragunan harus lebih baik," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Organda Terima Kenaikan Tarif Usulan Jokowi Dengan Syarat

Organda DKI Jakarta kaget dengan pernyataan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut sudah ada kesepakatan soal kenaikan tarif angkutan umum sebesar 40 persen. Sebab dalam rapat yang digelar 25 Juni kemarin, mereka mengaku tak pernah hadir, sehingga diduga ada yang mengatasnamakan Organda lantas menyetujui usulan saat itu.
"Saya tidak tahu angka itu (usulan Jokowi) muncul dari mana, tapi surat yang saya usulkan, angkanya tidak seperti ini," ujar Ketua Organda DKI, Sudirman, dalam rapat bersama dengan Komisi B DPRD Jakarta, Kamis (27/6).
Meski merasa dirugikan, Organda akan menerima besaran usulan kenaikan tarif itu asalkan Jokowi memenuhi syarat yang mereka ajukan.
"Ada catatan-catatan tersendiri, kami minta supaya retribusi, trayek, dan KIR dinihilkan (bebas biaya). Kemudian bunga bank, biaya balik nama dan PPH dinolkan," jelasnya.
Sudirman menambahkan, untuk tiga item yakni bunga bank, biaya balik nama, dan PPH yang diminta ditanggung Kementerian Keuangan. Sedangkan tiga hal lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan.
"Saya membawahi semua moda Pak, tapi kalau ini sudah diketok, siap-siap pengusaha gulung tikar. Usulan saya, silakan menggunakan sesuai dengan Organda yang tempo hari," tambah Sudirman.
Berikut usulan kenaikan tarif yang diajukan Organda DKI, untuk bus kecil sebesar Rp 4.250, bus sedang Rp 4.562, dan bus besar Rp 5.850. Akan tetapi, usulan tarif yang muncul dalam surat Jokowi ke DPRD hanya Rp 3.500, Rp 3.607, dan Rp 5.304 untuk bus kecil, sedang, dan besar.

Sumber :
merdeka.com

Organda Telikung Jokowi Pada Rapat di DPRD

Komisi B (transportasi) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat dengan Organda DKI, Dinas Perhubungan dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) soal kenaikan tarif angkutan umum. Dalam rapat itu, tiba-tiba Organda menelikung usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yaitu dengan mengusulkan tarif baru karena merasa tak pernah mencapai keputusan apapun dengan Pemprov DKI.
Menurut Ketua Organda DKI Sudirman tak sepaham jika kenaikan tarif dipukul rata mulai dari angkot, bus kecil dan bus sedang. "Saya akan bertanya ke pimpinan, 25 Juni kemarin ada rapat. Jadi di sini ada angka, bus sedang dan reguler Rp 3 ribu, pelajar seribu. Justru saya tidak tahu, angkanya tak ini?" kata Sudirman di Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Sudirman protes dengan usulan itu. Kalau semua tarif dipukul rata menjadi Rp 3.000 maka perusahaan bisa gulung tikar. "Kami dari Organda DKI jujur saja, bila kenaikan tarif mengacu pada surat rekomendasi tersebut maka banyak pengusaha angkutan umum di Jakarta akan gulung tikar," tegas Sudirman.
Dia menambahkan, pihaknya memang telah memberikan rincian untuk kenaikan tarif. Tapi dia merasa ada kekeliruan karena ternyata yang diajukan Jokowi berbeda dengan usulan yang mereka sampaikan. "Organda DKI juga sudah mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum kepada Gubernur DKI, tapi angkanya tidak sama dengan rekomendasi yang telah diterima dewan," ungkapnya.
Sudirman menjelaskan, pihaknya telah mengajukan usulan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta yakni Rp 5.280 untuk bus kecil, bus sedang sekitar Rp 4.800 dan bus besar sekitar Rp 4.500. "Siap-siap saja diputuskan dan akan banyak pengusaha angkot gulung tikar dengan mengacu rekomendasi yang telah dipegang dewan," tandasnya.
Sikap Organda ini sedikit aneh. Sebab pada awal kenaikan harga BBM, Organda hanya mengusulkan kenaikan tarif sebanyak 30 persen. Tapi saat itu, Organda memang belum menghitung detail kondisi di lapangan. Setelah melakukan perhitungan, Organda menyerahkan usulan kenaikan tarif Jokowi. Lantas Jokowi menggelar rapat.
Dalam rapat itu, Organda mengaku tak hadir. Anehnya, menurut Jokowi saat itu rapat sudah menghasilkan satu keputusan termasuk Organda yang merekomendasikan tarif naik 40 persen atau sekitar Rp 1.000 dari tarif sebelumnya.

Sumber :
merdeka.com

Gerindra Anggap Jokowi Bukan Pesaing

Dalam beberapa survei, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu mengungguli capres Gerindra Prabowo. Hal ini tak dianggap Gerindra sebagai kekalahan Prabowo oleh partai Gerindra.
"Justru itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo berhasil untuk mengangkat Pak Jokowi dari seorang pemimpin lokal di Solo menjadi seorang calon pemimpin nasional," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Kamis (27/6/2013).
Menurutnya, Prabowo yang mengangkat Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi kandidat cagub DKI Jakarta. Kemudian Jokowi menang dan menjadi fenomena sampai saat ini.
"Dengan jadi gubernur DKI Jakarta kan jadi terkenal, peran Pak Prabowo sangat besar mendorong Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta," kata Martin.
Karena itu Gerindra menganggap Jokowi bukan sebagai pesaing. Menurutnya ruang Jokowi untuk nyapres bukan di 2014.
"Jokowi lebih bagus maju di 2019 dan Gerindra akan dukung," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Santai Diberi Penghargaan MURI

Pemprov DKI memecahkan rekor MURI karena melaksanakan secara serentak pelantikan pejabat eselon III dan IV di halaman Balaikota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapinya secara santai.
"Tanya yang beri penghargaan," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2013).
Ia menjawab sambil tersenyum saat ditanyai pemecahan rekor MURI tersebut. Ia mengatakan jika ia sama sekali tidak menyasar pemecahan rekor tersebut.
"Saya dan Pak Wagub ini hanya melakukan apa yang harus kira kerjakan," lanjutnya.
Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh pendiri MURI, Jaya Suprana. Alasan pemberian penghargaan Rekor MURI ini karena pelantikan pejabat lurah-camat dengan secara massal belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Bahkan di dunia.

Sumber :
detik.com

Jokowi Temui Yusril Bahas Masalah PKL, Waduk, dan Pasar

Bak seorang pemain catur, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kerap memainkan langkah yang tidak terduga. Seperti kali ini, Jokowi menemui ahli hukum tata negara yang juga politisi Yusril Ihza Mahendra.
Kamis (27/6/2013), sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi dengan pakaian khas kemeja putih lengan panjangnya tiba di kediaman Yusril di Jl Karang Asem Utara No 32, Jakarta Selatan. Disambut Yusril, mereka langsung masuk ke dalam rumah.
"Ini bicara mengenai PKL, Waduk Pluit, Sunter, pasar, dan sedikit menyinggung masalah Bank DKI. Yang bermasalah kami sampaikan ke Prof Yusril," tutur Jokowi usai pertemuan yang berakhir lebih dari satu jam itu.
Jokowi mengatakan ingin masalah hukum yang kerap timbul dengan kebijakan pemprov DKI bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dia sengaja bertemu Yusril.
"Kita itu ingin yang bermasalah itu cepat selesai dengan solusi yang baik dengan langsung ke pakarnya," katanya.
Yusril yang berdiri mendampingi Jokowi menerangkan jika pertemuan itu cuma silaturahmi. Pembicaraan yang terjadi hanya membahasa masalah-masalah umum yang terjadi di Jakarta.
"Cuma membahas masalah hukum, DKI, rakyat kecil, Waduk Sunter, dan pedagang kecil saja. Masalah-masalah dapat kita selesaikan secara bersama-sama nantinya," katanya.
Saat ditanya apakah ada langkah politis dalam pertemuan ini, Jokowi dan Yusril hanya terbahak.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Mahfud MD dijadwalkan akan hadir di UUI Yogyakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dijadwalkan akan hadir sebagai pembicara dalam acara 'Seminar Kebangsaan' di Kampus UII, Kaliurang, Yogyakarta.
Keduanya juga akan ditemani oleh Kepala BNPB Syafii Maarif.
Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (IKA UII) tersebut rencananya akan diselenggarakan Jumat(28/6/2013) dengan mengambil tema "Memimpin dengan Hati."
"Sehari-hari kita jumpai pemimpin, terutama dalam konteks nasional, yang mengutamakan pencitraan, bahkan menyalahgunakan mandat yang diberikan rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Sangat sedikit pemimpin yang tulus dan sungguh-sungguh berpikir dan bekerja untuk rakyat," kata Wakil Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Sholeh UG dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Kamis(27/6/2013).
Atas alasan itulah kata Sholeh panitia mengundang ketiga pembicara yang selama ini dikenal sebagai tokoh dan pemimpin yang jujur, tulus, dan berani bertindak untuk kepentingan rakyat.
"Yang menarik perhatian adalah kehadiran Jokowi ke Yogya untuk bersanding dengan Mahfud MD pada seminar ini karena keduanya saat ini dipandang pantas untuk maju dalam Pemilu Presiden tahun depan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Mahfud MD sebagai tokoh terbaik untuk menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. Sementara, Jokowi saat ini merupakan tokoh yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi," ujarnya.
Menurut Sholeh kehadiran Jokowi semata-mata karena pentingnya seminar ini dan tentu karena penghormatan beliau terhadap UII yang kini sedang merayakan Milad ke 70.
UII adalah perguruan tinggi tertua di Indonesia yang belakangan ini semakin menjadi perhatian publik, antara lain karena para alumninya kini menduduki berbagai posisi dan jabatan penting di pentas nasional.
Sejumlah alumni UII yang berkiprah di pemerintahan saat ini antara lain Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), Suparman Marzuki (Ketua Komisi Yudisial), Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Siti Noor Laila (Ketua Komnas HAM), Darmono (Wakil Jaksa Agung), Artidjo Alkostar dan Salman Luthan (Hakim Agung), Abdul Haris Semendawai (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi/ LPSK), Suwarsono (Penasihat KPK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013, Mahfud MD. Para alumni di atas saat ini sedang berada di Yogyakarta dalam rangka Reuni Nasional dan Milad UII yang ke 70.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Bekali Lurah-Camat dengan Uang dan Wewenang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada pelantikan Camat dan Lurah hasil proses Lelang Jabatan pagi tadi, Kamis (27/6/2013), dalam wejangannya berpesan agar camat dan lurah terpilih menyelesaikan permasalahan kecil yang ada di wilayahnya. Untuk itu, Jokowi tidak masalah jika harus mengeluarkan anggaran taktis demi kelancaran tugasnya.
"Yah nggak masalah asal mereka sudah melakukan dengan benar," terang Jokowi sore ini di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2013).
Jokowi mengatakan tidak akan hanya mengeluarkan anggaran untuk Camat dan Lurah. Ia juga akan mendelegasikan wewenang berskala kecil kepada Camat dan lurah itu.
"Kita akan delegasikan wewenang yang ada di kita. Ke Lurah, Camat, dan Walikota, ngapain kita pegang sendiri? Pusing sendiri nanti, iyakan?," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam satu kesempatan seorang camat meminta agar dimudahkan pencairan dana taktis untuk lingkungan kelurahan dan kecamatan. Namun, saat itu Jokowi hanya menanggapi dengan meminta camat tersebut merinci ulang anggaran yang akan diajukan.

Jokowi Akui Kekurangan Alat Pemadam Kebakaran di DKI

Masalah yang cukup berat dihadapi Pemprov DKI Jakarta adalah masalah kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa alat-alat pemadam masih kurang untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah DKI Jakarta.
"Ini pengelolaan lapangan untuk kebakaran belum tergarap dengan baik. Alat-alat untuk di lapangan masih dalam proses lelang," ujar Jokowi usai bersantap siang bersama wartawan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).
Salah satu solusi untuk mengatasi kebakaran adalah pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, hal itu belum tergarap dengan baik.
"Ini mengenai pemberdayaaan masyarakat. Sehingga harus dibantu. Ini untuk pemadaman pertama," kata Jokowi.
Semula Jokowi sempat melontarkan ide perlunya pawang geni untuk pertolongan pertama pada kebakaran. Jokowi menjelaskan bahwa pada September mendatang, pawang geni yang dianjikannya akan segera terlaksana.
"Setelah itu baru diberikan dan pelatihan (masyarakatnya)," ucapnya.
Tidak hanya pawang geni, Jokowi juga merencakan untuk menyerahkan sepeda motor dan beberapa talang air pada September nanti. Jokowi mengakui barang-barang yang diinginkannya baru akan terpenuhi pada beberapa bulan mendatang karena baru 18 persen APBD DKI Jakarta yang cair.
"Kegiatan di lapangan baru akan bergerak mungkin di bulan Juli. Sekarang masih banyak yang dalam taraf administrasi dan baru mulai, akan mulai. Masih banyak yang belum beres," ujar Jokowi.

Sumber :
detik.com

Versi kompas.com : "Jokowi Akan Bagikan Pawang Geni ke Permukiman Padat"

Golkar Semakin Nafsu Jodohkan Jokowi Ical

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres versi LIPI. Golkar semakin nafsu jodohkan capres Golkar Aburizal Bakrie dengan Jokowi.
"Ya Jokowi memang bagus di survei. Justru kita berpikir harapan kita pak Ical bisa menggandeng Jokowi. Karena kita lihat dua-duanya tokoh yang pekerja keras," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Bambang terbuka peluang koalisi PDIP-Golkar di Pilpres 2014. Menurutnya koalisi Golkar-PDIP sangat strategis.
"Kalau mau koalisi yang strategis tapi tidak gemuk ya koalisi PDIP dan Golkar.
Cukup dua partai tapi mayoritas di parlemen sehingga mengenai kebijakan pasti bisa di jalankan," kata Bambang.
Dia yakin duet Ical-Jokowi akan menang di Pilpres 2014. Karena hanya sosok Jokowi yang begitu fenomenal diyakini bisa merebut hati rakyat.
"Ya yakin. Sekarang kita berusaha meyakinkan Jokowi bahwa pilihan terbaik untuk bangsa ini adalah menduetkan Jokowi dengan Pak Ical," katanya.
Hasil survei yang dirilis LIPI menunjukkan Jokowi menjadi capres potensial dengan dukungan 22,5% responden. Elektabilitas Jokowi jauh melewati capres Gerindra Prabowo Subianto (14,2%), bahkan capres Golkar Aburizal Bakrie yang hanya meraih 9,4% dukungan responden.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Tahu Ada PKL di Halte Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu ada pedagang kaki lima yang menjadikan Halte Bus Transjakarta sebagai lapak untuk berjualan. "Di mana itu? Di mana? Enggak boleh itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Kendati demikian, Jokowi akan menertibkan PKL yang berjualan di halte demi kenyamanan para pengguna Bus Transjakarta.
"Nanti akan dibersihkan, enggak boleh itu, enggak boleh. Masa shelter busway dipakai buat jualan?" kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar masyarakat bisa bersabar karena pembersihan lokasi-lokasi pedagang kaki lima memerlukan proses dan dilakukan secara bertahap.
"Saya ngecekin terus kok setiap hari. Saya juga ingin melakukan pendekatan represif. Rampungkan, bersihkan, yakin," pungkasnya.
Seperti diketahui, para pedagang kaki lima yang menjamur di Ibu Kota tak hanya mengambil trotoar menjadi areal berjualan, tetapi juga terus menggerogoti hingga halte-halte. Namun selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya fokus untuk membersihkan para pedagang kaki lima di sekitar pasar dan pinggiran jalan.
Pantauan Okezone, beberapa Halte Transjakarta, seperti di Cempaka Timur, Bendungan Hilir, dan Uki-Cawang, Grogol dan BKN, sudah dijadikan lapak oleh para pedagang kaki lima.

Sumber :
okezone.com