Jokowi: Jalan Tidak Boleh Dipakai Jualan PKL

Pemprov DKI tengah giat-gitanya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang banyak memadati pinggiran jalan Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jalan tidak boleh dijadikan lokasi PKL.
"Ini penertiban saja, kalau jalan dipakai jualan nggak benar dong. Jalan untuk jalan, jalur lambat ya untuk kendaraan. Tidak boleh untuk jualan," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Pedagang yang ingin berjualan maka harus pada tempatnya, tidak mengambil lokasi pejalan kaki maupun jalan untuk kendaraan.
"PKL silakan berjualan, tapi di tempat untuk berjualan," ucapnya.
Jokowi menuturkan, Pemprov DKI akan terus menertibkan PKL yang sudah dimulai seperti di Pasar Minggu. PKL harus dikembalikan ke pasar, bukan jalan raya.
"Karena kalau PKL-nya di luar pasar, pedagang di dalam pasar nggak laku. Dan kita sudah diprotes sama pedagang pasar di dalam," kata Jokowi.
"Saya kan ke sana nggak sekali dua kali. Sama Jatinegara itu kan jalannya sempit, dipakai parkir pakai jualan. Ya itu tata kota. Tapi kita harus menyediakan tempat untuk PKL, kira-kira pertengahan tahun ini. Kira-kira 23 (tempat)," lanjutnya.
Soal harga kios bagi PKL yang direlokasi, Jokowi menyatakan tergantung tempat yang digunakan. "Tergantung. Los atau kios itu ada aturannya," ucap Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Alergi Lagi Pakai Voorijder

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan tidak akan memakai pengawalan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dalam rutinitasnya. Namun belakangan, Jokowi terpaksa memakai voorijder untuk menembus kemacetan ibu kota.
"Dulu kan kendaraannya mobil kadang dua tiga. Kalau saya kalau perlu pakai kalau enggak ya enggak usah. Lebih banyak tidaknya. Kadang saya tinggal kalau enggak perlu. Yang sering jemput kan di daerah. Kalau enggak seneng dengan dikawal juga belok," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi mengungkapkan, dia memilih untuk tidak dikawal karena lebih praktis dan tidak terlalu protokoler. Tetapi, karena Jakarta macet dan dia harus menghadiri setiap agenda dengan waktu yang ditentukan dengan terpaksa menggunakan pengawalan motor Dishub.
"Ya dulu kan pernah macet di Dukuh Bawah sampai 2 jam itu akhirnya dijemput voorijder," imbuhnya.
Jokowi membantah jika penggunaan kendaraan pengawal Dishub karena salah persepsi antara kondisi Solo dan Jakarta. "Ya tergantung keperluan. Solo kan kecil beda dengan kota besar," ucapnya.
Namun, penggunaan tersebut lebih karena sopir kendaraannya tidak mengerti dengan lokasi di Jakarta. "Kadang driver juga enggak ngerti tempatnya. Sekolah ini, kantor ini, di mana. Apalagi saya. Jadi untuk guide saja," katanya.
"Saya sih untuk kepraktisan saja. Yang simple-simple saja. Bayangin kalau siapin satu mobil voorijder. Tiga pakai kendaraan kan nyiapinnya ribet," imbuhnya.

Sumber :
merdeka.com

Beberapa Warga Pluit Melawan Jokowi Dengan Mematok Lahan

Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Warga Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.

Sumber :
kompas.com

Demokrat Kritik Rencana Jokowi Soal Rumah Dinas Camat dan Lurah

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Polly angkat bicara soal rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memugar rumah dinas camat dan lurah yang tidak layak pakai untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan penampung Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, harus ada payung hukum yang kuat untuk mewujudkan rencana itu.
Sebab, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan yang terkait telah dialokasikan pada APBD. "Kita harus lihat Pergub nya dulu seperti apa. Kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Jhony Wellas Polly saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6/2013).
Jhony yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub.
"Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada Pergubnya, ya harus ada aturanya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.
Sementara itu, secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman menilai rencana Jokowi tersebut menarik dan relevan. Sebab, Pemprov DKI kesulitan lahan untuk membangun RTH dan wadah penataan PKL.
Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kinerja lurah dan camat yang mempersoalkan jarak rumah dan kantor.
"Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diterima juga, seperti kinerja lurah dan camat bisa menurun karena permasalahan jarak rumah dengan lokasi kantor menjadi jauh," kata Taufiqurrahman.
Menurut politikus Demokrat ini, rumah dinas tersebut diadakan supaya lurah dan camat bisa lebih efektif efisien dalam memimpin kelurahan dan kecamatan. Selain itu, untuk lebih dekat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Sedangkan, keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengalokasikan anggaran perawatan rumah dinas tersebut ke Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) lurah camat harus sesuai aturan yang berlaku. Sebab, Pemprov DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan.
"Harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait TKD. Apapun itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, karna pemda DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Ketua DPRD Tuding Anak Buah Jokowi Hobi Pelesiran

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dari partai Demokrat menegaskan kunjungan kerja ke negara yang tergabung dalam sister city tidak hanya dilakukan oleh pihaknya. Namun, anak buah Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan Pemprov DKI juga memiliki program yang serupa dan juga telah dianggarkan.
"Kegiatan sister city bukan kegiatan DPRD saja, sister city di Pemda juga ada. Pemda punya anggaran juga," ujar Ferrial saat dihubungi, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Menurut Ferrial, biaya untuk kunjungan kerja ke negara yang tergabung dalam sister city memang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk diketahui, negara yang menjadi sister city Jakarta di antaranya Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China) dan Seoul (Korea Selatan).
"Mereka DPRD-nya melakukan kunjungan ke sini, wajar kalau kita juga akan berkunjung ke sana," tegas Ferrial.
Sedangkan hal-hal yang akan dibahas selama kunjungan itu adalah kerja sama di berbagai bidang. Baik bidang ekonomi ataupun budaya.
"Dan itu ada perjanjiannya. Dan perjanjian itu harus ada persetujuan dengan DPRD," katanya.
Politikus Demokrat ini kembali mengingatkan betapa pentingnya kunjungan kerja yang menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar itu. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga pengawas proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemrov DKI, DPRD harus tahu seluk beluk semua kegiatan pembangunan.
"Seperti contoh monorail, kita laksanakan monorail yang direncanakan lalu, jelas tidak pas. Karena monorail lalu kapasitasnya terbatas, daya angkutnya terbatas. Kalau monorail sekarang satu gerbong di atas 100 orang, satu rangkaian ada 6 gerbong, misalkan jumlahnya itu, 6 gerbong kali 100, 600 orang. Kan luar biasa daya angkutnya," papar Ferrial.
"Tapi kalau misalnya ujug-ujug didatangkan ke sini, DPRD tak menyetujui, ya gak bisa juga. Semua kegiatan pembangunan yang nantinya membebani masyarakat, harus persetujuan DPRD. Nanti subsidinya bagaimana? Kedua untuk membangun rel, halte, itu ada kaitannya dengan kita. Terkait tata ruang, dan anggarannya," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi-Ahok: Welcome To New Jakarta Spirit

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan  Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jakarta mulai menggeliat. Warga yang tak sehat berbondong-bondong berobat dengan KJS (Kartu Jakarta Sehat), siswa-siswa tak mampu sedikit dapat menikmati jajan berkat KJP (Kartu Jakarta Pintar), sungai-sungai dan waduk waduk mulai dikeruk untuk menangkal banjir, taman-taman kota mulai mempercantik diri untuk menerima pengunjung yang ingin bersantai di taman, angkutan umum ditambah dan dibenahi baik kuantital maupun kualitasnya. Tidak cukup sampai disitu, penataan dibidang lain pun dilakukan oleh Jokowi-Ahok, satu persatu berjalan tetapi pasti, dari transportasi, rumah susun sampai birokrasi, semua mulai mendapat besutan Jokowi-Ahok.
Lihatlah, sejumlah stasiun kereta api disterilkan dari lapak-lapak PKL hingga terlihat indah kembali. Waduk Pluit di Jakarta Utara yang menciut 20 persen mulai dinormalisasi. Warga berangsur-angsur dipindahkan ke rumah susun.
Di lingkungan birokrasi, perubahan itu juga mulai terasa. Pelayanan publik semakin baik dan cepat. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta lebih tertib. Pejabat yang tidak mau mengikuti perubahan dicopot. Penunjukan pejabat baru di tingkat kelurahan dan kecamatan dilakukan dengan sistem lelang.
Semua berjalan dan terus berjalan secepat kilat, rasanya belum pernah ada di republik ini, pejabat yang bekerja seefektif dan secepat kinerja Jokowi-Ahok, gaya memimpin Jokowi menyedot pujian. Blusukan Jokowi ke kampung-kampung memecah kebekuan hubungan pemimpin dengan rakyat. Kebrutalan Ahok dalam memangkas birokari dan korupsi mengundang decak kagum siapapun yang ada di negri ini. Tak heran, tradisi ini menjadi tren yang banyak ditiru pejabat, bahkan (maaf) sampai presiden.

Inisiasi Interpelasi Jokowi-Basuki Masih Berlanjut

Inisiasi interpelasi DPRD DKI kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih berlanjut. Sebab, syarat dan ketentuan interpelasi dapat dipenuhi anggota DPRD yang mengajukan."Jumlah yang menginisiasinya masih di atas 15 anggota Dewan. Syarat itu bisa bergulir, kan harus 15 anggota Dewan dan lebih dari dua fraksi partai. Berarti kan masih berlanjut," kata Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede di kantornya, Senin (3/6/2013).
Hingga saat ini, pembicaraan mengenai program KJS masih dibahas di Komisi E, komisi yang membicarakan soal kesehatan. Jika masalah tersebut selesai di tataran komisi, maka interpelasi dinyatakan gugur. Namun, jika tidak selesai, maka inisiasi interpelasi berlanjut ke rapat pimpinan.
"Setelah di rapat pimpinan, lanjut ke Bamus. Di Bamus bisa menolak. Kalau menolak, ya interpelasi selesai. Kalau diterima, lanjut ke rapat paripurna. Baru di situ dijadwalkan kembali rapat," tuturnya.
Dalam rapat paripurna tersebut pun, lanjut Mangara, harus memenuhi syarat kehadiran anggota Dewan terlebih dahulu. Rapat paripurna akan dinyatakan tidak sah jika kehadiran anggota Dewan tidak memenuhi jumlah 50 persen tambah satu anggota Dewan.
"Di rapat paripurna itulah, Gubernur dipanggil, menjelaskan. Kalau sudah dipanggil, ditanyakan, ya sudah interpelasi selesai," lanjut Mangara.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS.
Di antara topik pembahasan terdapat soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah di program KJS.

Sumber :
kompas.com

Delema Pencapresan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mantap digadang-gadang menjadi calon presiden 2014. Terbukti sejumlah lembaga survei menempatkan namanya di posisi pertama sebagai capres dengan terpopuler dengan elektabilitas tertinggi dibanding tokoh politik senior lainnya.
"Bila melihat tren opini publik, memang Jokowi ini sosok yang nilai jualnya tinggi baik untuk urusan elektabilitas, popularitas, penerimaan dan kesukaan pemilih. Wajar jika ada upaya untuk menarik-narik Jokowi ke dalam pencapresan 2014," kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto saat dihubungi, Senin (3/6/2013).
Tapi Jokowi tetap punya kendala. Bekas Wali Kota Solo ini menghadapi dilema dengan para pemilih yang mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Jokowi sedang dihadapkan pada kondisi harapan publik yang begitu tinggi. Pemilih di DKI tentu berharap Jokowi berkiprah maksimal dulu 1 periode kekuasaan di DKI," imbuh Gun Gun.
"Ini soal harapan publik yang sangat tinggi, yang jika tidak dipenuhi akan melahirkan disonansi kognitif," ujar dia.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menurutnya akan berpikir alternatif terbaik yang dapat dinegosiasikan. "Jika elektabilitas Mega tidak leading sangat mungkin Mega bertransformasi dari aktor menjadi king maker," tutur Gun Gun.

Sumber :
detik.com

Sinyal Megawati di Kampung Jokowi

"Ketua umum iki sampun sepuh, (ketua umum ini sudah tua). Ayo kalian yang muda, kalau mau maju, maju!”
Puluhan ribu kader PDIP menyemut di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kota bengawan itu menjadi merah dan meriah. Tokoh-tokoh nasional PDIP datang, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Minggu, 14 April 2013 itu, Mega mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menjelang Pilkada Jawa Tengah.
Di depan puluhan ribu kader itulah, selain mendeklarasikan Ganjar, Mega memberikan tantangan pada kader muda banteng untuk memenangkan pilkada dan pilpres.
Di kampung kelahiran Jokowi itu, Mega berpidato penuh emosional. Ia menyelipkan humor, pantun dan ketegasan. Berkali-kali mantan presiden itu memakai bahasa Jawa untuk menekankan pesan yang ingin disampaikannya. “Presidene sopo wae karepmu (presidennya siapa saja terserah),” kata Mega.

Sumber :
detik.com

Evaluasi Tarif KJS Tunggu Pergub Jokowi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pihaknya akan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat peraturan gubernur sebelum mengevaluasi tarif Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pergub itu nantinya akan dijadikan dasar hukum untuk penyesuaian tarif seperti yang dikeluhkan oleh rumah sakit swasta.
"Kita buat pergub dulu untuk mengatasi tadi (evaluasi tarif) dan rapat sekretaris gabungan," kata Dien, seusai menggelar rapat antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, PT Askes, Dirjen Kementerian Kesehatan, dan sejumlah rumah sakit swasta di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013) malam.
Untuk diketahui, evaluasi tarif KJS dalam sistem INA CBG terus digodok karena sistem ini dirasa memberatkan sejumlah rumah sakit, khususnya swasta. Pasalnya, klaim tagihan pembayaran pasien KJS yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanya sebesar 75 persen dari tagihan yang diajukan.
Menurut Dien, sebelum pergub keluar, pihaknya akan membentuk sekretaris gabungan yang di dalamnya terdapat perwakilan pihak rumah sakit, Pemerintah Provinsi DKI, PT Askes, Kementerian Kesehatan, dan pihak lain yang terkait.
Pergub tersebut diharapkan segera keluar dalam satu pekan ke depan. "Isi (pergub) untuk pembayaran tarif tadi, kalau sekarang yang dibayarkan hanya 75 persen, ini untuk membayar yang 25 persen. Kita kejar dasar hukumnya," ujar Dien.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Kaji Jalur Busway Pondok Indah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kaji jalur transjakarta di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hal ini menyusul adanya protes warga yang menolak keberadaan jalur tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengerti rincian permasalahan di lapangan. Meski demikian, ia berjanji akan melibatkan pihak terkait saat melakukan kajian.
"Dilihat dulu di lapangan, lalu dikaji arus lalu lintasnya bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Jadi tidak bisa diputuskan secara langsung," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Pondok Indah yang tergabung dalam Panca RW melakukan musyawarah di Taman Puspita, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (2/6/2013). Mereka menyampaikan permintaan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memindahkan jalur bus transjakarta dari Jalan Metro Pondok Indah.
Menurut warga, keberadaan transjakarta di Jalan Metro Pondok Indah kurang begitu diminati masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari jarangnya orang yang menumpang transjakarta. Selter-selter transjakarta pun sering kali terlihat sepi.
Selain itu, kata warga, keberadaan jalur yang ada sejak tahun 2009 itu justru membuat Jalan Metro Pondok Indah semakin bertambah macet.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menangkis anggapan warga tersebut. Menurutnya, Pondok Indah merupakan jalur utama karena terdapat rumah sakit dan pertokoan. Tidak ada alasan jalur koridor VIII dipindah. Pristono mengatakan, luas Jalan Metro Pondok Indah sudah memenuhi kriteria untuk dibangun jalur busway dibanding harus dipindahkan ke Pondok Pinang, seperti usulan warga Pondok Indah.
Secara geometris, kata Udar, jalan Pondok Indah lebih mendukung, sedangkan jalan di Pondok Pinang lebih sempit.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Survei Lokasi Pemasangan Bangku Taman

Sejumlah taman di Jakarta akan dilengkapi dengan bangku. Rencananya, total kursi yang akan dipasang mencapai 340 unit.
Jokowi turun langsung melihat taman-taman yang akan dipasangi kursi, yaitu di wilayah Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat.
"Soalnya dua hari lagi mau pasang bangku taman. Nih saya cek. Kira-kira kebutuhannya berapa?" ujar Jokowi.
Mengenai tujuan pemasangan bangku di taman-taman itu, Jokowi mengatakan, "Jadi nanti yang jalan, kalau capek, tinggal duduk," ujar Jokowi, Senin (3/6/2013). 

Sumber :
kompas.com

Ditanya Mau Duet Sama Jokowi, Ical: Apakah Beliau Mau?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedang naik daun di sejumlah survei capres. Partai Golkar pun sempat melirik Jokowi menjadi cawapres pendamping Aburizal Bakrie (Ical). Lalu bagaimana jawaban langsung Ical?
"Tunggu partai nanti bagaimana, apakah dengan beliau (Jokowi-red) atau yang lain," kata Ical kepada detikcom di Malang, Senin (3/6/2013).
Sejauh ini Ical belum memastikan siapa cawapres pendampingnya di 2014. Jokowi yang sedang naik daun bukan satu-satunya pilihan.
"Belum tentu, karena belum ada rencana. Siapa saja bisa nanti," jawab dia.
Ical masih terus meraba-raba kemungkinan Jokowi jadi capres atau cawapres di 2014 mendatang. "Apakah beliau mau? Atau apakah partai akan cocok jika dengan beliau? Semua masih belum tentu," tutupnya.

Sumber :
detik.com

Ditanya Nyapres dan Konvensi PD, Jokowi Mengaku Pusing dan Jelek

Untuk kesekian kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ditanya mengenai wacana nyapres dan ikut konvensi Partai Demokrat. Aduhh, Jokowi mengaku pusing!
"Jelek kayak gini masa dipercaya," jawab Jokowi ketika ditanya tanggapan mengenai pujian yang dilontarkan cendekiawan Anies Baswedan di kantornya, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013).
Anies Baswedan menyampaikan pujian pada Jokowi dalam 'Diskusi Taruna Merah Putih: Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945' di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2013).
"Kenapa Jokowi dipercaya? Kedekatan, kompetensi, integritas muncul kepercayaan. Self interest amat rendah. Pemimpin yang dipercaya yang dapat mengelola itu dengan baik," jelas rektor Universitas Paramadina ini.
Nah bagaimana mengenai suara yang mengimbau Jokowi maju konvensi Capres PD? "Semakin pusing," jawab Jokowi.
"Pusing kenapa, Pak?" tanya wartawan.
"Karena kemarin saya minum es, jadinya pusing," jawab Jokowi santai.
"Pusing karena mempertimbangkan?" cecar wartawan.
"Karena minum es," lagi-lagi Jokowi menjawab dengan canda.

Sumber :
detik.com

Ingin Gratiskan Warga ke Acara PRJ, Jokowi-Ahok Susun Konsep Acara Baru

Even tahunan Pekan Raya Jakarta (PRJ) seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke atas. Pemprov DKI berharap agar acara yang juga dikenal dengan sebutan Jakarta Fair itu bisa digelar secara merakyat dengan tidak memungut biaya masuk.
"Pada dasarnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kan nggak ingin PRJ terlalu elit dan tidak bayar. Kalau sekarang yang bisa masuk Jakarta Fair hanya kalangan atas, yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013).
Oleh karenanya, agar masyarakat bawah bisa ikut merayakan HUT DKI, mulai tahun ini Pemprov DKI akan menggelar beragam acara yang sifatnya bebas biaya masuk.
"Mulai tahun ini mulai kita susun. Ada festival rakyat di mana-mana, mau ada car free night dan lainnya. Jadi kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya kerakyatan," kata Ahok.
Ahok pun menegaskan, rencana tersebut bukan bertujuan untuk menggeser event PRJ. Namun murni untuk menghibur warga dalam merayakan hari ulang tahun DKI.
"Kita tidak ada merubah JIExpo, dia silakan saja. Tapi kan kita boleh dong yang berbasis kebudayaan. Diletakan di pinggir-pinggiran gitu," terangnya.
"Kita kan selama HUT DKI apa saja bisa. Nanti kita matangkan lah itu bagaimana caranya," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Saksikan Wajah Terkini Waduk Pluit

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kembali meninjau Waduk Pluit di Jakarta Utara. Suasana waduk kini lebih bersih. Tak ada lagi bangunan liar warga yang mengganggu pemandangan.
Jokowi yang berkemeja putih tiba di Waduk Pluit, pukul 15.20 WIB, Senin (3/6/2013). Dia menaiki mobil Innova hitam bernopol B 1124 BH.
Tak mau berbasa basi, Jokowi langsung berkeliling waduk. Dia meninjau aktivitas para pekerja yang sedang melakukan normalisasi.
Bila sebelumnya banyak warga yang berdemo, kini tak terlihat. Bangunan-bangunan yang sempat berdiri pun tak nampak. Sejauh mata memandang, hanya ada serakan sampah dan puing-puing sisa rumah dan fasilitas lain yang sudah dibongkar.
"Sudah terlihat perubahan drastis. Finalnya tinggal nunggu rusun aja, kita mau kebut-kebutan ngegarap rusun," kata Jokowi saat ditanya wartawan soal kondisi terkini waduk di lokasi.
Suami Iriana ini menegaskan, tak akan membangunan fasilitas apa pun di sekitar waduk. Fungsinya akan dikembalikan untuk menampung air demi mengurangi dampak banjir.
"Kedalamannya nanti sekitar 10-15 meter. Nanti pinggirannya jadi hijauan total," terangnya.
Bagaimana dengan urusan warga? "Udah nggak ada. Kemarin udah ada yang diajak Pak RT dan RW-nya. Kita mau ke lokasi, nanti mau sambung menyambung," jawabnya.
Jokowi sempat menyapa para pekerja di waduk. Beberapa warga pun ada yang menghampiri dan menyalami pria kalem tersebut.

Sumber :
detik.com

Jokowi Akui Pembagian Keuntungan PRJ dari PT JIExpo Minim

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui rencana pemindahan pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monas, bukanlah tanpa sebab. Jokowi membeberkan, salah satu faktor penyebabnya karena pembagian dividen atau keuntungan pelaksanaan PRJ dari PT JIExpo ke Pemprov DKI terbilang minim.
"Wah iya, termasuk itu juga (minimnya pembagian keuntungan)," ungkap Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini berharap pelaksanaan PRJ di Monas dapat mengembalikan substansi dasarnya, yakni terangkatnya ekonomi kecil dan menengah dengan penonjolan sisi kebudayaan.
"Supaya PRJ kembali pada tujuan semula untuk mempromosikan showroom buat promosi usaha mikro yang berbasis budaya," jelas Jokowi.
"Jangan sampai yang berpameran di sana itu mendominasi yang gede-gede," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Keliling Jakarta, Jokowi Melihat Pengerukan Ciliwung di Istiqlal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sore ini berkeliling Jakarta. Dengan menumpang Innova hitamnya Jokowi melintas di Jl Sudirman-Thamrin lalu mengarah ke Jembatan Tiga Raya. Dalam perjalanan itu Jokowi sempat turun sebentar untuk mengecek pengerukan Kali Ciliwung di depan Masjid Istiqlal.
Jokowi meninggalkan Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013) sekitar pukul
13.47 WIB. Dengan didampingi ajudannya, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam ini kemudian naik ke mobil Innova hitam bernomor polisi B 1124 BH. Beberapa mobil wartawan mengikuti mobil dinas Jokowi tersebut.
Mobil Jokowi kemudian bergerak ke arah Jl Thamrin, mengambil jalur lambat mengarah Semanggi lantas meluncur ke Senayan. Mobil Jokowi ini berputar di Patung Pemuda dan kembali lagi ke arah Monas. Setibanya di Monas, Jokowi terkena macet. Mobil ini kemudian bergerak ke arah Istiqlal.
Di depan Masjid Istiqlal Jokowi sempat turun sebentar untuk mengecek pengerukan kali Ciliwung di kawasan itu. Dia sempat berbincang sebentar dengan pekerja yang sedang melakukan pengerukan kali. Terlihat sebuah alat berat, mobil truk dan bekas-bekas kerukan kali Ciliwung membekas di badan jalan.
"Ayo naik lagi, nanti macet," kata Jokowi pada wartawan yang mengikutinya.
Jokowi kemudian masuk lagi ke dalam mobil Innova dan melaju ke arah Jembatan Tiga. Belum diketahui ke mana Jokowi akan pergi karena menurut agenda tidak ada acara Jokowi sore ini.

Sumber :
detik.com

Pekan Ini, Jokowi Lantik Bupati Pulau Seribu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tengah pekan ini berencana mendatangi Kepulauan Seribu. Kedatangannya terkait dengan rencana menata wilayah tersebut sekaligus melantik bupatinya.
Selama ini, kata Jokowi, dirinya mengaku belum menguasai wilayah Kepulauan Seribu. Salah satu alasannya adalah sempitnya waktu untuk meninjau langsung, ditambah dengan sarana transportasi laut yang sangat bergantung pada cuaca.
Atas dasar itu, waktu melantik bupati Kepulauan Seribu nanti bakal dimanfaatkan Jokowi untuk meninjau beberapa titik. Dalam kesempatan itu, cetak biru penataannya juga bakal segera diperbarui.
"Minggu ini memang benar akan melantik bupati Pulau Seribu. Jujur saja, lapangannya (Pulau Seribu) belum saya lihat secara total, blueprint-nya masih yang lama," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).
Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali mengunjungi Kepulauan Seribu. Selain menemui warga, kunjungan itu terkait dengan tinjauan lapangan terkait dengan upaya mengeksplorasi dan meningkatkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu. Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, upaya menggenjot potensi wisata di kepulauan itu masih di permukaan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Jujur Saja Saya Belum Blusukan ke Semua Tempat di Pulau Seribu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rupanya belum mendalami wilayah kepulauan di utara Jakarta. Cetak biru penataan di Kepulauan Seribu pun masih belum dibuat.
"Jujur saja, apa adanya, lapangannya belum saya lihat secara total. Blueprint-nya masih lama. Mungkin ada planning-planning-nya gimana," ujar Jokowi ketika ditanya mengenai penataan di Kepulauan Seribu.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013).
Jokowi akan blusukan ke Kepulauan Seribu sekaligus melantik pejabat di sana.
"Minggu ini memang benar akan melantik Bupati Pulau Seribu," ujar Jokowi.
Kepulauan Seribu yang menjadi lokasi pariwisata di Jakarta mengalami banyak masalah, mulai ancaman kerusakan terumbu karang hingga mendapat sampah kiriman dari daratan Jakarta.

Sumber :
detik.com

PRJ 2014 Tak Lagi di JIExpo, Jokowi Bicara Dividen hingga Saham

Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014 rencananya tak akan lagi diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mengenai kerakyatan, hingga kepemilikan saham di PT JIExpo dan dividen.
"Kita tidak mau memindahkan tapi penting arahnya dibenarkan supaya PRJ kembali pada tujuan semula untuk mempromosikan showroom buat promosi usaha mikro yang berbasis budaya," demikian jawab Jokowi ketika ditanya mengenai pemindahan arena PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013).
Ketika disinggung mengenai dividen yang tak pernah diterima dari PT JIExpo, padahal Pemprov punya saham 13,9 persen, Jokowi tak menampik. "Wah iya, termasuk itu juga," tutur Jokowi.
Namun Jokowi mengisyaratkan tak akan melepas saham di PT JIExpo itu, "Dilepas gimana? Urusan PRJ ya PRJ, saham ya saham".
Mengenai penyelenggaraan di Monas, Jokowi mengatakan Monas hanya salah satu alternatif lokasi PRJ. Yang jelas Jokowi tidak mau bila PRJ didominasi perusahaan besar.
Pihaknya juga mengkalkulasi bila nanti PRJ digratiskan. "Termasuk itu kerakyatannya. Masih ada kalkulasinya. Pengennya gratis tapi harus ada kalkulasinya," jelas Jokowi.
Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.

Sumber :
detik.com

PDIP DPRD DKI: Kita Tahunya Kunker Soal Program Jokowi, Bukan Sister City

Untuk tujuan apa kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke luar negeri masih simpang siur. Anggota DPRD tahunya untuk studi banding terhadap program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan Sekretaris DPRD menyebut kunjungan itu merupakan kunjungan balasan Sister City dari beberapa kota di luar negeri.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Boy Sadikin mengatakan, dia mengetahui kunjungan tersebut untuk meneliti tentang rencana program Jokowi.
"Setahu saya, kegiatan itu untuk menindaklanjuti rencana proyek Pemprov DKI seperti GWS, Deep Tunnel, MRT dan Monorel. Itu yang saya ketahui waktu rapat," ujar Boy Sadikin saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/6/2013).
Boy mengatakan, setiap fraksi di DPRD DKI diminta untuk mengirimkan perwakilannya terkait rencana kunker tersebut. "PDIP diminta untuk mengirimkan dua orang perwakilannya. Tapi Fraksi PDIP belum memuutuskan. Kemungkinan berangkatnya Juni atau Juli nanti," jelas anak mantan Gubernur DKI almarhum Ali Sadikin ini.
Senada dengan Boy, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP lainnnya, Dwi Rio Sambodo, mengatakan, rencana kunker yang dia ketahui memang untuk studi banding program unggulan Pemprov DKI, bukan terkait dengan kunjungan balasan Sister City.
"Yang saya tahu itu untuk studi banding program unggulan tersebut. Dan itu tidak ada dalam rencana atau program di APBD," jelas Rio.
Rio mengatakan, sebaiknya rencana kunker tersebut dilihat dulu kepentingannya. Jika benar untuk kunjungan balasan Sister City, maka itu yang lebih tepat adalah perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta (eksekutif), bukan DPRD (legislatif).

"Sister City itu kan lebih domainnya ke eksekutif. Sampai saat ini saya dengan rekan-rekan fraksi belum dapat informasi tentang keterlibatan anggota dewan, apalagi permintaan dari Pemda DKI," ujar Rio.
"Sampai sekarang kita tidak memutuskan untuk mengirim perwakilan, jika diminta sekalipun," imbuh Rio.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan, rencana kunker ke beberapa kota di luar negeri tersebut adalah untuk membalas kunker perwakilan Sister City dari beberapa negara, bukan untuk membahas program unggulan Jokowi.
"Kami mempersiapkan 5 kali kunjungan. Dalam sekali kunjungan maksimal 5 orang. Kita sudah punya 4 utang untuk kunjungan kerja Sister City sebagai bentuk etika pergaulan internasional," terangnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi tentang PBB ke Waduk Pluit: Ngapain ke Sana, Nggak Ada Masalah

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa bidang perumahan layak Raquel Rolnik mengunjungi Waduk Pluit pada Minggu (2/6/2013) kemarin. Apa tanggapan Gubernur DKI Jokowi?
"Ngapain datang (ke Waduk Pluit,red)? Semuanya berjalan biasa-biasa saja. Paling-paling ada yang nyuratin di sana. Nggak ada masalah," ujar Jokowi ketika ditanya mengenai kunjungan Rolnik ke Waduk Pluit.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2013).
Jadi menurut Jokowi seharusnya perwakilan PBB tidak perlu ke Waduk Pluit? "Ke sana ngapain? Di sana tinggal pertengahan Juni pembangunan Rusun. November-Desember rampung semua. Dan masyarakat kita ajak bicara untuk masuk," imbuhnya.
Jokowi optimis semua warga mau direlokasi. "Mau, setiap hari turun ke sana, 'Kapan Pak, rusunnya jadi?".
Pada Minggu kemarin, Pelapor Khusus PBB Raquel Rolnik mengunjungi Waduk Pluit dan berdialog dengan warga mengenai rumah layak huni, ada juga yang mengeluhkan enggan pindah karena tak sanggup membayar sewa. Rolnik didampingi Urban Poor Consortium (UPC). Hasilnya akan disampaikan ke Pemerintah. Bila rekomendasi tak dilaksanakan, pemerintah akan menerima sanksi dari PBB.
Rolnik merupakan guru besar di Fakultas Arsitektur dan Tata Kota Universitas Sao Paulo Brasil.

Sumber :
detik.com

Jokowi Berniat Benahi Kepulauan Seribu

Blusukan sudah menjadi ciri khas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun, salah satu wilayah yang jarang disambangi Jokowi adalah Kepulauan Seribu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, kemungkinan besar Jokowi akan blusukan ke Kepulauan Seribu dalam pekan ini. Bahkan, menurut Ahok, Jokowi rencananya akan menginap di wilayah tersebut.
"Selasa besok malam, Pak Gubernur nginep di sana kayaknya," terang Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Menurut Ahok, masih banyak persoalan yang harus digarap di Kepulauan Seribu. Seperti halnya persoalan air bersih dan transportasi yang menghubungkan ke Kepulauan Seribu.
"Soal air, mesti diberesin, PAM kerjasama dengan Jakpro. Kemudian transportasi, ya tujuannya wisata dan perikanan," jelas Ahok.
Perlu diingat, di Kepulauan Seribu ini sewaktu Pilkada DKI Jakarta, suara Jokowi-Ahok kalah telak dibandingkan dengan Foke-Nara. Wilayah ini dinilai merupakan basis suara Mantan Gubernur Fauzi Bowo.

Sumber :
merdeka.com

Satu Demi Satu Jokowi Sudah Merealisasikan Janji Kampanyenya

Untuk memenuhi janji kampanyenya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak berhenti dengan meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saja. Janji kampanyenya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga mulai direalisasikan. Penertiban PKL dimulai dari Pasar Minggu, tak cuma menyasar di sekitar pasar namun juga merembet ke trotoar menuju Stasiun Pasar Minggu. Trotoar ke arah Stasiun Pasar Minggu pun bersih.
Penertiban yang dilakukan sejak dua pekan lalu ini berlanjut Senin (3/6/2013) ini. Bila Anda turun dari Stasiun Pasar Minggu pagi ini, puluhan personel Satpol PP menunggui penertiban PKL ini. Tampak para PKL yang menjual minuman mengangkat kulkasnya yang sudah tergembok.

Stasiun yang tadinya tertutup oleh kerumuman PKL, berkat penertiban ini stasiun yang baru dua pekan lalu dipercantik dengan pagar hitam ini menjadi tampak dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju Depok. Trotoar pun tampak lega, bersih dari PKL.

Begitu pula jembatan yang berada di atas underpass Jalan Raya Pasar Minggu yang biasanya menjadi pangkalan mobil-mobil angkutan kota ngetem, pagi ini bersih. Mobil Satpol PP dan mobil polisi tampak bersiaga.

Sementara di dalam pasar, beton pembatas jalan sudah dibongkar. Backhoe membersihkan tanah di sekitar pasar, diawasi petugas Dishub DKI, Satpol PP, dan polisi.

.

Jokowi urusi sekolah dan masjid, Ahok evaluasi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengawali pekan dengan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota. Mereka membahas berbagai persoalan Jakarta pagi ini.
Selanjutnya, Jokowi dijadwalkan menerima Pengurus yayasan Masjid At-Tin terkait rencana pembangunan sekolah di Ruang Tamu Gubernur. Pertemuan digelar pukul 10.30 WIB, Senin (6/3/2013).
Masjid At Tin adalah masjid megah yang terletak di Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Masjid ini didirikan atas bantuan yayasan Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto.
Sementara Ahok memiliki beberapa agenda. Di antaranya menerima paparan soal pengolahan air dan pengairan DKI Jakarta. Disusul rapat permasalahan tanah di Cempaka Putih, Kelurahan Harapan Mulia pada sore hari.
Pukul 16.00 WIB, Ahok akan mengadakan evaluasi Kartu Jakarta Sehat di Ruang Rapat Wagub. Selama ini Ahok memang 'galak' menghadapi berbagai kritik DPRD terhadap pengelolaan KJS. Ahok pun siap jika ditantang debat terbuka.

Sumber :
merdeka.com

Anggota DPRD: Interpelasi Jokowi Hanya Soal Gengsi

Anggota DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak dari fraksi PDI Perjuangan menyebut penarikan dukungan terhadap rencana interpelasi hanya menunggu kearifan anggota dewan. Bila merasa gengsi untuk mundur, tentu rencana interpelasi dilanjutkan.
"Interpelasi nggak ada kerjaan, mereka mau mundur malu. Ini hanya soal gengsi," kata Jhony, Minggu (2/6/2013).
Jhony menyatakan hak interpelasi batal digunakan. Sebab Komisi E sudah yang juga membidangi urusan kesehatan sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Kartu Jakarta Sehat di tingkat komisi.
"Di komisi sudah tuntas, ada penyesuaian tarif INA-CBG's. Jadi Kementerian Kesehatan dalam tempo 2 minggu membentuk tim termasuk dari unsur RS swasta untuk menyusun penyesuaian tarif," terang Jhony.
Karena itu Jhony menilai manuver anggota dewan terkait interpelasi sekadar mencari sensasi. "Persoalan KJS yang dipermasalahkan RS sudah tuntas di Komisi E, apalagi yang mau dipersoalkan?" ujarnya.
"Mereka mau bangun opini di masyarakat bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) nggak benar, padahal sebenarnya itu jadi bumerang karena mendapat perlawanan dari masyarakat," pungkas Jhony.

Sumber :
detik.com