Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui, melambungnya jumlah suara di pilkada tak lepas dari Jokowi effect. Tak heran, jika partai besutan Megawati Soekarnoputri selalu memasangnya dalam setiap kampanye pemilihan kepala daerah.
"Ada salah satu variable Jokowi . Jadi kita lihat ada penambahan suara setelah Jokowi menjadi jurkam. Survei internal kita kecenderungan naik," kata ketua DPP PDIP, Firman Jaya di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Sebagai contoh, pilkada di Jabar dan di Sumsel. Datangnya Jokowi mampu mendongkrak suara meskipun tidak berarti menang.
"Terbukti efektif. Contohnya di Jabar padahal pasangan kita bukan incumbent terus mendaftar itu terlambat. Demikian juga Sumsel. Terlambat sosialisasi. Tapi suaranya melonjak setelah Jokowi menjadi jurkam," ungkap Firman lagi.
Tak heran, PDIP kembali mengandalkan Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui, melambungnya jumlah suara di pilkada tak lepas dari Jokowi effect. Tak heran, jika partai besutan Megawati Soekarnoputri selalu memasangnya dalam setiap kampanye pemilihan kepala daerah.
"Ada salah satu variable Jokowi. Jadi kita lihat ada penambahan suara setelah Jokowi menjadi jurkam. Survei internal kita kecenderungan naik," kata ketua DPP PDIP, Firman Jaya di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Sebagai contoh, pilkada di Jabar dan di Sumsel. Datangnya Jokowi mampu mendongkrak suara meskipun tidak berarti menang.
"Terbukti efektif. Contohnya di Jabar padahal pasangan kita bukan incumbent terus mendaftar itu terlambat. Demikian juga Sumsel. Terlambat sosialisasi. Tapi suaranya melonjak setelah Jokowi menjadi jurkam," ungkap Firman lagi.
Tak heran, PDIP kembali mengandalkan Jokowi untuk memenangkan pilkada Bali 15 Mei mendatang. Meski lumbung suara PDIP berada di daerah tersebut.
"Bali juga, jadi kalau ada dia itu lebih pasti lagi. Menambah suara kemenangan ," tutupnya optimis.
Sumber :
merdeka.com
Minggu, 05 Mei 2013
Kian Populer, Jokowi Disarankan Jangan Dulu Maju 2014
Kepopuleran Joko Widodo yang terus merangsek jelang Pemilu 2014 diyakini
dapat menjadi modal berharga bagi pria asli Solo, Jawa Tengah tersebut.
Pejabat yang kini duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta dinilai menjadi
sosok paling ideal memimpin Negara ini.
Sejumlah poling dan survei hampir selalu menempatkan dirinya di puncak atau minimal jajaran atas yang dianggap cocok menjadi RI 1. Lewat prsetasinya saat memimpin Solo, dan kegigihannya dalam membenahi Jakarta, elektabilitas Jokowi terus meroket.
“Ini bisa disebut fenomena Jokowi, dia memang sangat meyakinkan ketika tampil bekerja,” kata Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah seminar di di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Ahad (5/5/2013).Hamdi mengatakan, di awal ketenaran Jokowi sekitar tiga empat tahun lalu, dia mengaku masih menyimpan tanda tanya kepada mantan wali kota Solo itu. Secara psikologis, dia mencoba menahan diri untuk tak ikut kagum pada karisma kader Partai PDIP itu.
Tapi menurut dia, Jokowi mampu dengan konsisten menjaga martabat kerja dan kepemimpinannya, walaupun jabatan yang dia sandang amat rawan disimpangkan. Menurut Hamdi, apa yang Jokowi tunjukan selama ini membuat masyarakat memercayai tabiat asli pria penyuka musik metal tersebut memang demikian adanya.
“Memang dia (Jokowi) berhasil memengaruhi semua lapisan masyarakat. Tapi yang jangan diagung-agungkan juga,” pesannya.
Hamdi mengatakan, biar nanti waktu yang akan memperlihatkan seperti apa kulitas Jokowi dalam memimpin. “Dia harus sukses dulu di Jakarta, jangan buru-buru 2014. Nanti publik bisa menilai sendiri, kalau Jokowi sukses di Jakarta, Pemilu 2019 bukan hal sulit buat dia,” ujar Hamdi.
Seperti diketahui, Jokowi yang kerap kali mendapat penilain positif dalam sejumlah polling baru-baru ini kembali berada dalam uruta teratas sebuh survet calon presiden. Survei yang diprakarsai oleh Pol-Tracking Institute besutan pengamat politik muda, Hanta Yuda ini menempatkan Jokowi di urutan pertama. Nama Jokowi berada di atas nama-nama pemimpin daerah lain yang diikutsertakan dalam survei ini. Dalam Survei tersebut, Jokowi meraup 82,54 persen.
Sumber :
republika.co.id
Sejumlah poling dan survei hampir selalu menempatkan dirinya di puncak atau minimal jajaran atas yang dianggap cocok menjadi RI 1. Lewat prsetasinya saat memimpin Solo, dan kegigihannya dalam membenahi Jakarta, elektabilitas Jokowi terus meroket.
“Ini bisa disebut fenomena Jokowi, dia memang sangat meyakinkan ketika tampil bekerja,” kata Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah seminar di di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Ahad (5/5/2013).Hamdi mengatakan, di awal ketenaran Jokowi sekitar tiga empat tahun lalu, dia mengaku masih menyimpan tanda tanya kepada mantan wali kota Solo itu. Secara psikologis, dia mencoba menahan diri untuk tak ikut kagum pada karisma kader Partai PDIP itu.
Tapi menurut dia, Jokowi mampu dengan konsisten menjaga martabat kerja dan kepemimpinannya, walaupun jabatan yang dia sandang amat rawan disimpangkan. Menurut Hamdi, apa yang Jokowi tunjukan selama ini membuat masyarakat memercayai tabiat asli pria penyuka musik metal tersebut memang demikian adanya.
“Memang dia (Jokowi) berhasil memengaruhi semua lapisan masyarakat. Tapi yang jangan diagung-agungkan juga,” pesannya.
Hamdi mengatakan, biar nanti waktu yang akan memperlihatkan seperti apa kulitas Jokowi dalam memimpin. “Dia harus sukses dulu di Jakarta, jangan buru-buru 2014. Nanti publik bisa menilai sendiri, kalau Jokowi sukses di Jakarta, Pemilu 2019 bukan hal sulit buat dia,” ujar Hamdi.
Seperti diketahui, Jokowi yang kerap kali mendapat penilain positif dalam sejumlah polling baru-baru ini kembali berada dalam uruta teratas sebuh survet calon presiden. Survei yang diprakarsai oleh Pol-Tracking Institute besutan pengamat politik muda, Hanta Yuda ini menempatkan Jokowi di urutan pertama. Nama Jokowi berada di atas nama-nama pemimpin daerah lain yang diikutsertakan dalam survei ini. Dalam Survei tersebut, Jokowi meraup 82,54 persen.
Sumber :
republika.co.id
Jokowi Diyakini Bisa Tembus Istana
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sering dianggap sebagai figur paling potensial dari daerah sebagai kandidat alternatif di 2014. Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk meyakini Jokowi mampu menjadi pemimpin nasional.
"Kalau sukses di Jakarta pada 2014. Maka tahun 2019 menjadi karpet merah bagi Jokowi untuk maju," kata Hamdi Muluk di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Sebagai kader PDIP, Hamdi juga yakin Jokowi dapat menembus klan Soekarno di partai berlambang banteng tersebut. Apalagi ia melihat hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Jokowi konsisten.
Namun, Hamdi mengingatkan agar media dan masyarakat jangan terjebak kepada pemujaan seorang tokoh. Hal itu dapat dicontohkan seperti saat kematian Ustadz Jeffry Al Buchori atau Uje.
"Ulama lain kualitasnya bagus, tapi masyarakat ada yang mengidolakan terlalu berlebihan, seperti politik ada tokoh yang tampil seperti tidak ada cacat," imbuhnya.
Saat Jokowi muncul, Hamdi mengaku sangat menjaga diri jangan sampai terkena efek mantan wali kota Solo itu. Namun karena Jokowi menjadi fenomena di masyarakat, akhirnya sempat terbawa arus.
"Seingat saya, juga tidak dukung-dukung Jokowi. Tetapi pakar ini kena efek Jokowi. Jangankan orang awam, tapi pakar juga terperangah fenomena Jokowi," ujarnya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Kalau sukses di Jakarta pada 2014. Maka tahun 2019 menjadi karpet merah bagi Jokowi untuk maju," kata Hamdi Muluk di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Sebagai kader PDIP, Hamdi juga yakin Jokowi dapat menembus klan Soekarno di partai berlambang banteng tersebut. Apalagi ia melihat hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Jokowi konsisten.
Namun, Hamdi mengingatkan agar media dan masyarakat jangan terjebak kepada pemujaan seorang tokoh. Hal itu dapat dicontohkan seperti saat kematian Ustadz Jeffry Al Buchori atau Uje.
"Ulama lain kualitasnya bagus, tapi masyarakat ada yang mengidolakan terlalu berlebihan, seperti politik ada tokoh yang tampil seperti tidak ada cacat," imbuhnya.
Saat Jokowi muncul, Hamdi mengaku sangat menjaga diri jangan sampai terkena efek mantan wali kota Solo itu. Namun karena Jokowi menjadi fenomena di masyarakat, akhirnya sempat terbawa arus.
"Seingat saya, juga tidak dukung-dukung Jokowi. Tetapi pakar ini kena efek Jokowi. Jangankan orang awam, tapi pakar juga terperangah fenomena Jokowi," ujarnya.
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Sekadar Bintang Iklan di Bali
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair)
Surabaya I Gusti Agung Ketut (IGAK) Satrya Wibawa MCA menilai
keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai juru
kampanye Pilkada Bali sekadar bintang iklan.
"Jokowi belum tentu kenal dengan pasangan kandidat. Jadi perannya hanya bintang iklan yang kebetulan berada di Bali," kata pengajar Program Magister Media Komunikasi Unair asal Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, itu saat dihubungi dari Denpasar, Minggu (5/5/2013).
Peraih gelar magister bidang seni kreatif dari Curtin University Australia itu menganggap kedatangan Jokowi dan juru kampanye nasional lainnya di Bali tak akan efektif untuk mendongkrak perolehan suara bagi pasangan calon. "Itu gaya politik lama yang belum sepenuhnya efektif mendongkrak elektabilitas kandidat tertentu. Mereka (juru kampanye) memang populer, tapi ingat Bali itu punya spesifikasi dan keunikan tersendiri," paparnya.
Justru dia menyayangkan kedua pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tidak mengoptimalkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh luas selama masa kampanye pilkada. Tokoh-tokoh lokal berpengaruh, seperti 'penglingsir' puri, sebut dia, menjadi panutan bagi masyarakat Bali. "Apalagi masyarakat Bali itu sejak awal sudah punya pilihan. Kalau pun ada Jokowi atau menteri yang datang berkampanye, tentu bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap politik masyarakat," ujarnya.
Bahkan, Satrya memandang tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh di Bali ucapannya dianggap sebagai 'kalimat sakti', seperti halnya ucapan Sri Sultan Hamengku Buwono kepada masyarakat Yogyakarta.
Selain Jokowi, terdapat Megawati Soekarnoputri yang membantu kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Bali dari PDIP Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Jokowi menjadi juru kampanye Puspayoga-Sukrawan dengan menjadi saksi pernikahan massal komunitas Muslim dan melepas peserta jalan sehat di Denpasar serta 'blusukan' ke pasar tradisional di Tabanan.
Sumber :
republika.co.id
"Jokowi belum tentu kenal dengan pasangan kandidat. Jadi perannya hanya bintang iklan yang kebetulan berada di Bali," kata pengajar Program Magister Media Komunikasi Unair asal Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, itu saat dihubungi dari Denpasar, Minggu (5/5/2013).
Peraih gelar magister bidang seni kreatif dari Curtin University Australia itu menganggap kedatangan Jokowi dan juru kampanye nasional lainnya di Bali tak akan efektif untuk mendongkrak perolehan suara bagi pasangan calon. "Itu gaya politik lama yang belum sepenuhnya efektif mendongkrak elektabilitas kandidat tertentu. Mereka (juru kampanye) memang populer, tapi ingat Bali itu punya spesifikasi dan keunikan tersendiri," paparnya.
Justru dia menyayangkan kedua pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tidak mengoptimalkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh luas selama masa kampanye pilkada. Tokoh-tokoh lokal berpengaruh, seperti 'penglingsir' puri, sebut dia, menjadi panutan bagi masyarakat Bali. "Apalagi masyarakat Bali itu sejak awal sudah punya pilihan. Kalau pun ada Jokowi atau menteri yang datang berkampanye, tentu bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap politik masyarakat," ujarnya.
Bahkan, Satrya memandang tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh di Bali ucapannya dianggap sebagai 'kalimat sakti', seperti halnya ucapan Sri Sultan Hamengku Buwono kepada masyarakat Yogyakarta.
Selain Jokowi, terdapat Megawati Soekarnoputri yang membantu kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Bali dari PDIP Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Jokowi menjadi juru kampanye Puspayoga-Sukrawan dengan menjadi saksi pernikahan massal komunitas Muslim dan melepas peserta jalan sehat di Denpasar serta 'blusukan' ke pasar tradisional di Tabanan.
republika.co.id
Jokowi Tetap Menjadi Maharaja Survei
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh paling potensial sebagai kandidat alternatif di 2014. Hasil itu dirilis oleh
Pol Tracking Institute terhadap tokoh-tokoh yang berhasil memimpin daerahnya.
"Kejenuhan publik terhadap tokoh-tokoh lama yang kembali membidik Pemilu 2014 juga mendorong munculnya tokoh-tokoh alternatif yang menjanjikan tapi belum diwacanakan," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha dalam jumpa pers di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Survei dilaksanakan Januari s/d April 2013 melalui metode dan melibatkan opinion leaders seperti akademisi, pakar daerah, politisi senior, tokoh mahasiswa, jurnalis, pimpinan LSM, tokoh budaya dan pengamat politik. Proses penjaringan kandidat dimulai tokoh yang memimpin daerah periode lima tahun.
"Aspek yang dinilai, integritas, gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian ambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik dan penerimaan partai," katanya.
Dari 10 aspek yang dinilai maka Jokowi menempati posisi tertinggi dengan nilai 82,54, disusul oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini (76,33); Fadel Muhammad (70,38); Syahrul Yasin Limpo (70,31); Isran Noor (70,14); Gamawan Fauzi (70,00).
"Enam tokoh dengan bobot nilai tertinggi secara berurutan. Keenam nama ini diniali paling direkomendasikan," kata Hanta.
Ia mengatakan Jokowi dan Tri Rismaharini unggul dihampir semua aspek. Sedangkan, Fadel Muhammad, Syahrul Yasin Limpo dan Isran Noor memiliki keunggulan di berbagai aspek diantaranya visioner, intelektualitas, leadership skill, keberanian mengambil keputusan, responsif dan skill komunikasi politik.
Hanta mengatakan skor figur tersebut dipengaruhi oleh akses dan kiprah mereka di level nasional. Contohnya, Jokowi berangkat dari Solo dan menjadi Gubernur DKI. Lalu Tri Rismaharini selain walikota Surabaya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI).
"Artinya para tokoh dari daerah selain berprestasi memimpin daerah juga terbukti kemampuan leadershipnya di level nasinoal," ujarnya.
Karena itu, kata Hanta, untuk mendorong munculnya tokoh-tokoh daerah yang potensial sebagai kandidat alternatif, maka partai politi perlu didorong untuk menyelanggarakan konvensi kandidasi presiden.
"Figur alternatif berkualitas sangat diperlukan agar publik dapat menikmati menu terbaik dari pegelaran hajatan demokrasi lima tahunan," tukasnya.
"Kejenuhan publik terhadap tokoh-tokoh lama yang kembali membidik Pemilu 2014 juga mendorong munculnya tokoh-tokoh alternatif yang menjanjikan tapi belum diwacanakan," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha dalam jumpa pers di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Survei dilaksanakan Januari s/d April 2013 melalui metode dan melibatkan opinion leaders seperti akademisi, pakar daerah, politisi senior, tokoh mahasiswa, jurnalis, pimpinan LSM, tokoh budaya dan pengamat politik. Proses penjaringan kandidat dimulai tokoh yang memimpin daerah periode lima tahun.
"Aspek yang dinilai, integritas, gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian ambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik dan penerimaan partai," katanya.
Dari 10 aspek yang dinilai maka Jokowi menempati posisi tertinggi dengan nilai 82,54, disusul oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini (76,33); Fadel Muhammad (70,38); Syahrul Yasin Limpo (70,31); Isran Noor (70,14); Gamawan Fauzi (70,00).
"Enam tokoh dengan bobot nilai tertinggi secara berurutan. Keenam nama ini diniali paling direkomendasikan," kata Hanta.
Ia mengatakan Jokowi dan Tri Rismaharini unggul dihampir semua aspek. Sedangkan, Fadel Muhammad, Syahrul Yasin Limpo dan Isran Noor memiliki keunggulan di berbagai aspek diantaranya visioner, intelektualitas, leadership skill, keberanian mengambil keputusan, responsif dan skill komunikasi politik.
Hanta mengatakan skor figur tersebut dipengaruhi oleh akses dan kiprah mereka di level nasional. Contohnya, Jokowi berangkat dari Solo dan menjadi Gubernur DKI. Lalu Tri Rismaharini selain walikota Surabaya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI).
"Artinya para tokoh dari daerah selain berprestasi memimpin daerah juga terbukti kemampuan leadershipnya di level nasinoal," ujarnya.
Karena itu, kata Hanta, untuk mendorong munculnya tokoh-tokoh daerah yang potensial sebagai kandidat alternatif, maka partai politi perlu didorong untuk menyelanggarakan konvensi kandidasi presiden.
"Figur alternatif berkualitas sangat diperlukan agar publik dapat menikmati menu terbaik dari pegelaran hajatan demokrasi lima tahunan," tukasnya.
Jokowi Ternyata Orangnya Sangat Baik dan Ramah
Hari ini ribuan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memenuhi Museum Bajra Sandi atau Museum Perjuangan Rakyat Bali, lapangan Renon,
Denpasar untuk mengikuti jalan sehat dalam rangka kampanye Pilkada Gubernur Bali 2013. Masa simpatisan PDIP yang hadir diperkirakan sekitar 10 ribu orang memadati kawasan lapangan Renon, yang saat ini memberlakukan Car Free Day.
"Saya berharap acara berjalan dengan lancar tanpa kerusuhan. Kami masyarakat hanya menginginkan yang terbaik untuk Bali sajalah. Nggak usah ribut-ribut antar pendukung," kata Kadek Hartawan, peserta jalan sehat, Denpasar, Minggu (5/5/2013).
Acara yang digelar tim sukses Pasangan Paket Puspayoga - Sukrawan dengan nomor urut 1 ini dimeriahkan dengan kedatangan juru kampanye nasional seperti gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Edo Kondologit dan Maruarar Sirait. Saat Jokowi tampil di panggung untuk mengundi nomor undian berhadiah, masa sangat antusias menunggu sang maskot PDIP yang sedang menempati "top of the top" bursa calon presiden 2014.
"Wah saya ke sini pengen lihat langsung Pak Jokowi. Biar tidak hanya lihat di TV aja. Tadi saya juga sempat berjabat tangan dengan Pak Jokowi, ternyata orangnya sangat baik dan ramah," kata Ketut Diana Wati salah satu simpatisan PDIP.
Acara dimeriahkan juga oleh hiburan artis lokal dan nyanyian lagu-lagu Bali sehingga suasana gegap gempita menyelimutu lapangan Renon.
"Saya berharap acara berjalan dengan lancar tanpa kerusuhan. Kami masyarakat hanya menginginkan yang terbaik untuk Bali sajalah. Nggak usah ribut-ribut antar pendukung," kata Kadek Hartawan, peserta jalan sehat, Denpasar, Minggu (5/5/2013).
Acara yang digelar tim sukses Pasangan Paket Puspayoga - Sukrawan dengan nomor urut 1 ini dimeriahkan dengan kedatangan juru kampanye nasional seperti gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Edo Kondologit dan Maruarar Sirait. Saat Jokowi tampil di panggung untuk mengundi nomor undian berhadiah, masa sangat antusias menunggu sang maskot PDIP yang sedang menempati "top of the top" bursa calon presiden 2014.
"Wah saya ke sini pengen lihat langsung Pak Jokowi. Biar tidak hanya lihat di TV aja. Tadi saya juga sempat berjabat tangan dengan Pak Jokowi, ternyata orangnya sangat baik dan ramah," kata Ketut Diana Wati salah satu simpatisan PDIP.
Acara dimeriahkan juga oleh hiburan artis lokal dan nyanyian lagu-lagu Bali sehingga suasana gegap gempita menyelimutu lapangan Renon.
Pekik "Calon Presiden Masa Depan" untuk Jokowi
Ribuan warga Bali berebut menyalami dan foto bareng Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri kampanye terbuka
pasangan calon gubernur Bali besutan PDI Perjuangan (PDIP) AA Nugrah
Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan di Lapangan Renon, Denpasar, Minggu
(5/5/2013).
Jokowi benar-benar memukau puluhan ribu warga Bali yang mengikuti jalan santai. Sejak dari garis start hingga memasuki garis finish, Jokowi selalu dikerumuni warga yang menyalami dan minta foto bersama.
Puluhan anggota keamanan PDIP terlihat kewalahan mengawal Jokowi yang demen blusukan ini. Saat memasuki garis finish terdengar pekikan "Calon Presiden masa depan" dari pengagum berat Jokowi.
Selama dua hari di Bali, Jokowi selalu membuat kehebohan di tempat yang dikunjunginya. Pada Sabtu (4/5/2013), saat Jokowi menghadiri acara nikah massal di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar, ratusan warga dan puluhan pasangan pengantin nikah massal juga berebut bersalaman dan foto bareng Jokowi.
Jokowi berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur Bali besutan PDIP, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Usai kampanye terbuka di Lapangan Renon Denpasar, Jokowi berencana menemui warga di Pasar Beringkit, Mengwi, Badung.
Jokowi benar-benar memukau puluhan ribu warga Bali yang mengikuti jalan santai. Sejak dari garis start hingga memasuki garis finish, Jokowi selalu dikerumuni warga yang menyalami dan minta foto bersama.
Puluhan anggota keamanan PDIP terlihat kewalahan mengawal Jokowi yang demen blusukan ini. Saat memasuki garis finish terdengar pekikan "Calon Presiden masa depan" dari pengagum berat Jokowi.
Selama dua hari di Bali, Jokowi selalu membuat kehebohan di tempat yang dikunjunginya. Pada Sabtu (4/5/2013), saat Jokowi menghadiri acara nikah massal di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar, ratusan warga dan puluhan pasangan pengantin nikah massal juga berebut bersalaman dan foto bareng Jokowi.
Jokowi berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur Bali besutan PDIP, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Usai kampanye terbuka di Lapangan Renon Denpasar, Jokowi berencana menemui warga di Pasar Beringkit, Mengwi, Badung.
Jokowi Pikat Warga Bali Dengan Baju Kotak Kotaknya
Kesederhanaan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ternyata juga dikagumi oleh warga Bali. Kekaguman warga Bali ini ditunjukkan dengan berebutmenyalami Jokowi.
Menggunakan kemeja kotak-kotak khasnya, Jokowi melayani warga yang berebutan berjabat tangannya di Lapangan Renon Denpasar, Minggu (5/5/2013). Senyum sumringah terus berkembang di bibirnya.
Saat orasi di atas panggung, Jokowi mengajak ribuan warga Bali untuk memilih kader dari PDI-P nomor urut satu Puspayoga - Sukrawan. Menurut Jokowi, sosok Puspayoga juga pemimpin yang suka turun ke bawah.
"Saya tahu betul siapa beliau. Kalau menurut saya, beliau sangat dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Kalau pengin kotanya baik, Provinsinya baik, harus pilih pemimpin yang bersih dan jujur," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan warga.
"Dan itu saya lihat ada di Pak Puspayoga. Yang pertama jujur dan bersih, yang kedua mau mendengar masyarakat, mau memperhatikan masyarakat, mau turun ke bawah," imbuhnya.
Usai menyampaikan orasi singkatnya, Jokowi kemudian memimpin puluhan ribu warga untuk jalan santai mengelilingi kawasan niti mandala Renon, Denpasar.
Sumber :
regional.kompas.com
Menggunakan kemeja kotak-kotak khasnya, Jokowi melayani warga yang berebutan berjabat tangannya di Lapangan Renon Denpasar, Minggu (5/5/2013). Senyum sumringah terus berkembang di bibirnya.
Saat orasi di atas panggung, Jokowi mengajak ribuan warga Bali untuk memilih kader dari PDI-P nomor urut satu Puspayoga - Sukrawan. Menurut Jokowi, sosok Puspayoga juga pemimpin yang suka turun ke bawah.
"Saya tahu betul siapa beliau. Kalau menurut saya, beliau sangat dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Kalau pengin kotanya baik, Provinsinya baik, harus pilih pemimpin yang bersih dan jujur," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan warga.
"Dan itu saya lihat ada di Pak Puspayoga. Yang pertama jujur dan bersih, yang kedua mau mendengar masyarakat, mau memperhatikan masyarakat, mau turun ke bawah," imbuhnya.
Usai menyampaikan orasi singkatnya, Jokowi kemudian memimpin puluhan ribu warga untuk jalan santai mengelilingi kawasan niti mandala Renon, Denpasar.
regional.kompas.com
Jokowi Tak Berprestasi di Jakarta Karena PDIP
Belum menunjukkan prestasi sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo selalu direpoti dan dipusingkan oleh PDI Perjuangan.
"Saya kasihan sama Jokowi, karena kepemimpinannya belum tampak menunjukan keberhasilannya, tetapi (selalu) direcohi oleh partai (PDIP) sebagai jurkam (juru kampanye) calon kada (kepala daerah) lain," ujar pengamat hukum universitas islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir keapda INILAH.COM, Sabtu (4/5/2013).
Seperti yang diketahui Jokowi selalu dijadikan alat penarik perhatian pemilih di pilkada-pilkada daerah oleh PDIP, seperti pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan baru ini menjadi jurkam pada pilkada Bali.
Mudzakkir menambahkan, Jokowi bisa gagal dalam menjadi jurkam, karena dinilainya masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai pandai dalam memilih calon kepala daerah.
"Berpotensi gagal ganda, Jokowi bisa gagal (jadiJurkam), dan calon lain kena getahnya, gagal juga (jadi Gubernur)," tuturnya.
Dalam menjadi jurkam, Jokowi sudah beberapa kali gagal, seperti pada pilkada Jawa Barat yang dimenagi oleh kandidat dari partai keadilan sejahtera (PKS) Ahmad Heriawan, begitu juga pada pilkada Sumatera Utara kandidat PDIP Effendi Simbolon juga mengalami kekalahan.
Sumber :
nasional.inilah.com
"Saya kasihan sama Jokowi, karena kepemimpinannya belum tampak menunjukan keberhasilannya, tetapi (selalu) direcohi oleh partai (PDIP) sebagai jurkam (juru kampanye) calon kada (kepala daerah) lain," ujar pengamat hukum universitas islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir keapda INILAH.COM, Sabtu (4/5/2013).
Seperti yang diketahui Jokowi selalu dijadikan alat penarik perhatian pemilih di pilkada-pilkada daerah oleh PDIP, seperti pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan baru ini menjadi jurkam pada pilkada Bali.
Mudzakkir menambahkan, Jokowi bisa gagal dalam menjadi jurkam, karena dinilainya masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai pandai dalam memilih calon kepala daerah.
"Berpotensi gagal ganda, Jokowi bisa gagal (jadiJurkam), dan calon lain kena getahnya, gagal juga (jadi Gubernur)," tuturnya.
Dalam menjadi jurkam, Jokowi sudah beberapa kali gagal, seperti pada pilkada Jawa Barat yang dimenagi oleh kandidat dari partai keadilan sejahtera (PKS) Ahmad Heriawan, begitu juga pada pilkada Sumatera Utara kandidat PDIP Effendi Simbolon juga mengalami kekalahan.
Sumber :
nasional.inilah.com
Di Jabar dan Sumut Ga' Ngaruh, Kini Jokowi Dimanfaatkan Dimanfaatkan di Jateng & Bali
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sering dimanfaatkan menjadi juru kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur besutan PDI Perjuangan (PDIP). Sosok Jokowi yang merakyat seperti bisa menjadi magnet untuk menarik simpati warga.
Saat pemilihan gubernur Jawa Barat, Jokowi menjadi juru kampanye Rieke-Teten, begitu juga saat Pilgub Sumatera Utara, Jokowi berjuang untuk Effendi Simbolon dan Jumiran. Namun nasib berkata lain, dua pasangan itu dapat dengan mudah ditaklukkan oleh calon lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Meski begitu, PDIP sepertinya masih bermimpi kalau Jokowi memiliki pengaruh yang besar untuk meraup suara pemilih. Jokowi itu kini diangkat kembali untuk kampanye pasangan Ganjar-Heru di Jawa Tengah, serta pasangan Puspayoga-Sukrawan di Bali.
"Meskipun Rieke dan Effendi kalah bukan berarti Jokowi tidak punya pengaruh. Belum tentu perolehan suara Rieke dan Effendi bisa sebesar itu tanpa keikutsertaan Jokowi," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat (Sigma) Said Salahudin, Minggu (5/5/2013).
Menurut Said, memang tidak ada kepastian jika calon calon besutan PDIP di daerah yang 'dipromosikan' oleh Jokowi dapat memenangi Pilkada. Namun kehadiran Jokowi banyak membantu masyarakat untuk memilih calon yang didukung Jokowi.
"Masyarakat sudah pada pintar, sekalipun Jokowi menjadi motor penggerak perorelah suara pilkada, tapi tetap saja yang dipilih bukan Jokowi, jadi Jokowi sifatnya hanya membantu," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, keberhasilan pilkada sangat bergantung pada kualitas calon itu sendiri. Jika memang calon itu disukai rakyat, ditambah dengan kehadiran Jokowi maka dipastikan calon itu dapat menenangi pilkada dengan mudah.
"Semua terpulang pada calon masing-masing. Nilai Jokowi sebagai peraup suara berbeda dengan Jokowi saat di pilkada DKI Jakarta pada waktu yang lalu. Meskipun tidak dapat dipungkiri, kehadiran Jokowi memberikan pengaruh positif, tapi tetap saja kualitas calon jauh lebih penting," tutupnya.
Saat pemilihan gubernur Jawa Barat, Jokowi menjadi juru kampanye Rieke-Teten, begitu juga saat Pilgub Sumatera Utara, Jokowi berjuang untuk Effendi Simbolon dan Jumiran. Namun nasib berkata lain, dua pasangan itu dapat dengan mudah ditaklukkan oleh calon lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Meski begitu, PDIP sepertinya masih bermimpi kalau Jokowi memiliki pengaruh yang besar untuk meraup suara pemilih. Jokowi itu kini diangkat kembali untuk kampanye pasangan Ganjar-Heru di Jawa Tengah, serta pasangan Puspayoga-Sukrawan di Bali.
"Meskipun Rieke dan Effendi kalah bukan berarti Jokowi tidak punya pengaruh. Belum tentu perolehan suara Rieke dan Effendi bisa sebesar itu tanpa keikutsertaan Jokowi," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat (Sigma) Said Salahudin, Minggu (5/5/2013).
Menurut Said, memang tidak ada kepastian jika calon calon besutan PDIP di daerah yang 'dipromosikan' oleh Jokowi dapat memenangi Pilkada. Namun kehadiran Jokowi banyak membantu masyarakat untuk memilih calon yang didukung Jokowi.
"Masyarakat sudah pada pintar, sekalipun Jokowi menjadi motor penggerak perorelah suara pilkada, tapi tetap saja yang dipilih bukan Jokowi, jadi Jokowi sifatnya hanya membantu," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, keberhasilan pilkada sangat bergantung pada kualitas calon itu sendiri. Jika memang calon itu disukai rakyat, ditambah dengan kehadiran Jokowi maka dipastikan calon itu dapat menenangi pilkada dengan mudah.
"Semua terpulang pada calon masing-masing. Nilai Jokowi sebagai peraup suara berbeda dengan Jokowi saat di pilkada DKI Jakarta pada waktu yang lalu. Meskipun tidak dapat dipungkiri, kehadiran Jokowi memberikan pengaruh positif, tapi tetap saja kualitas calon jauh lebih penting," tutupnya.
Mudzakkir:Korbankan Jokowi, Bukti PDIP Gagal Kaderisasi
Kepopuleran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sering dimanfaatkan untuk mendongkrak suara dalam kampanye Calon Gubernur besutan PDI Perjuangan (PDIP).PDIP dinilai telah mengorbankan sosok Jokowi demi kepentingan partainya.
"Karena kader lain kurang mumpuni maka Jokowi dikorbankan untuk mendukung kampanye kader kader yang lain besutan PDIP dalam pemilihan gubernur," ujar pengamat hukum dari Unversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir, Sabtu (4/5/2013).
Popularitas yang diperoleh Jokowi dimulai dari langkahnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Setelah berhasil mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli, popularitas Jokowi terus menanjak seiring gebrakan-gebrakan yang dibuatnya bersama wakil gubernur Basuki T Purnama (Ahok).
Jokowi sudah tiga kali dilibatkan dalam pemilihan gubernur besutan PDIP. Dari semua pilkada yang telah dilakukan, semua calon besutan PDIP dikalahkan dengan sangat mudah oleh calon-calon besutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jika tidak pernah menang, itu sebagai bukti bahwa rakyat semakin cerdas dan pinter, tidak mau dikelabui oleh partai politik. Rakyat tahu calon yang di usung PDIP tidak memiliki kapasitas sama dengan Jokowi," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi pernah dilibatkan dalam kampanye Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki pada pilkada Jawa Barat, diikuti pasangan Effendi Simbolon - Djumiran Abdi pada pilkada Sumater Utara. Terakhir, Jokowi juga dilibatkan dalam kampanye Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko pada pilkada Jawa Tengah.
Kali ini Jokowi dilibatkan dalam kampanye pilkada Bali untuk pasangan besutan PDIP, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan.
"Karena kader lain kurang mumpuni maka Jokowi dikorbankan untuk mendukung kampanye kader kader yang lain besutan PDIP dalam pemilihan gubernur," ujar pengamat hukum dari Unversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir, Sabtu (4/5/2013).
Popularitas yang diperoleh Jokowi dimulai dari langkahnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Setelah berhasil mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli, popularitas Jokowi terus menanjak seiring gebrakan-gebrakan yang dibuatnya bersama wakil gubernur Basuki T Purnama (Ahok).
Jokowi sudah tiga kali dilibatkan dalam pemilihan gubernur besutan PDIP. Dari semua pilkada yang telah dilakukan, semua calon besutan PDIP dikalahkan dengan sangat mudah oleh calon-calon besutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jika tidak pernah menang, itu sebagai bukti bahwa rakyat semakin cerdas dan pinter, tidak mau dikelabui oleh partai politik. Rakyat tahu calon yang di usung PDIP tidak memiliki kapasitas sama dengan Jokowi," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi pernah dilibatkan dalam kampanye Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki pada pilkada Jawa Barat, diikuti pasangan Effendi Simbolon - Djumiran Abdi pada pilkada Sumater Utara. Terakhir, Jokowi juga dilibatkan dalam kampanye Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko pada pilkada Jawa Tengah.
Kali ini Jokowi dilibatkan dalam kampanye pilkada Bali untuk pasangan besutan PDIP, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan.
Sabtu, 04 Mei 2013
Jokowi Diminta Tertibkan SPBU di Jalur Hijau
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak konsisten
terapkan aturan tentang Tata Ruang. Hal itu terlihat dari perubahan
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kelapa Gading yang berubah
dan tidak mengindahkan tata ruang dan fasilitas umum.
Salah satu contoh yang terlihat adalah SPBU di Jalan Gading Orchard yang menggunakan wilayah jalur hijau dan dipaksakan menjadi SPBU. Jalan tersebut menjadi tidak simetris dan menambah kemacetan, karena bentuknya yang menjorok ke tengah jalan. Pemda sepertinya kurang tegas terhadap para pengembang terkait dan hal ini harus menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.
“Gubernur Jokowi harus membenahinya sehingga penerapan tata ruang bisa konsisten, tidak justru menggangu kenyamanan dan tentunya iklim usaha yang sehat bisa terjadi,” ujar Ketua BPP HIPMI, Anggawira, Sabtu (4/5/2013).
Caleg DPR RI dari partai Gerindra daerah Pemilihan Kota Depok-Bekasi ini menambahkan, SPBU tersebut dibangun di lokasi yang tidak layak dan lebar tanahnya tidak mencukupi untuk pembangunan dan keberadaan sebuah SPBU. “Menurut rencana Tata Ruang No. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur tersebut diperuntukkan jalur hijau,” bebernya.
Sementara itu, Hartono Nugroho, seorang warga Kelapa Gading, menambahkan, SPBU ini jelas melanggar RDTR dari posisinya yang secara kasat mata saja sudah terlihat keberadaannya yang mengganggu arus lalu lintas. “Kami warga tidak pernah memberikan izin terhadap pembangunan SPBU tersebut dan kami mendesak Pemda untuk membatalkan pendirian SPBU tersebut,” tegasnya.
Hartono juga meminta aparat yang berwenang, dalam hal ini Pemda DKI agar segera mengembalikan fungsinya sebagai lahan hijau/taman. “Kami juga mempertanyakan kenapa Pemda dengan gegabah memberikan izin tanpa proses cek dan ricek secara mendalam,” pungkasnya.
Sumber :
Kedaulatan Rakyat
Salah satu contoh yang terlihat adalah SPBU di Jalan Gading Orchard yang menggunakan wilayah jalur hijau dan dipaksakan menjadi SPBU. Jalan tersebut menjadi tidak simetris dan menambah kemacetan, karena bentuknya yang menjorok ke tengah jalan. Pemda sepertinya kurang tegas terhadap para pengembang terkait dan hal ini harus menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.
“Gubernur Jokowi harus membenahinya sehingga penerapan tata ruang bisa konsisten, tidak justru menggangu kenyamanan dan tentunya iklim usaha yang sehat bisa terjadi,” ujar Ketua BPP HIPMI, Anggawira, Sabtu (4/5/2013).
Caleg DPR RI dari partai Gerindra daerah Pemilihan Kota Depok-Bekasi ini menambahkan, SPBU tersebut dibangun di lokasi yang tidak layak dan lebar tanahnya tidak mencukupi untuk pembangunan dan keberadaan sebuah SPBU. “Menurut rencana Tata Ruang No. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur tersebut diperuntukkan jalur hijau,” bebernya.
Sementara itu, Hartono Nugroho, seorang warga Kelapa Gading, menambahkan, SPBU ini jelas melanggar RDTR dari posisinya yang secara kasat mata saja sudah terlihat keberadaannya yang mengganggu arus lalu lintas. “Kami warga tidak pernah memberikan izin terhadap pembangunan SPBU tersebut dan kami mendesak Pemda untuk membatalkan pendirian SPBU tersebut,” tegasnya.
Hartono juga meminta aparat yang berwenang, dalam hal ini Pemda DKI agar segera mengembalikan fungsinya sebagai lahan hijau/taman. “Kami juga mempertanyakan kenapa Pemda dengan gegabah memberikan izin tanpa proses cek dan ricek secara mendalam,” pungkasnya.
Sumber :
Kedaulatan Rakyat
Jokowi Didesak Beri Subsidi Kereta Komuter
Koordintor Forum Kereta Api dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada kereta komuter. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan pelayanan kereta komuter.
"Ketentuan ini sah karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," kata Djoko kepada Tempo seusai sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 4 Mei 2013.
Menurut Djoko, langkah pemberian subsidi lebih rasional dibandingkan akuisisi. Alasannya, proses akuisisi lebih membutuhkan dana dan tenaga yang besar. Sesuai UU, pemda bisa saja mengambil alih sebuah badan usaha yang berfungsi memberikan pelayanan publik untuk warganya.
Opsi akuisisi PT KRL Jabodetabek, kata Djoko, akan lebih mahal. Selain itu, Pemda DKI juga harus membentuk badan sendiri yang mengurusnya. "Memang ada klausul di UU Kereta Api yang menyatakan bahwa operator tidak selalu PT Kereta Api Indonesia," katanya.
Hanya, dia tak setuju jika klausul itu jadi dasar untuk mengakuisisi atau mengadakan sebuah badan baru yang bergerak di kereta api. "Lebih baik maksimalkan yang ada," katanya.
Subsidi dari pemerintah daerah kepada kereta api, Djoko melanjutkan, pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dengan subsidi, selama dua pekan masa lebaran, Gubernur Jatim Soekarwo bisa menggratiskan kereta dengan jurusan tertentu.
Langkah ini, Djoko melanjutkan, bisa ditiru oleh Jakarta. "Subsidi bisa diarahkan ke tiket kereta rel listrik misalnya," ujar dia. Dengan adanya subdisi itu, kata dia, pemerintah bisa menghapuskan kereta komuter ekonomi, tanpa merugikan warga miskin yang sebelumnya tak bisa bayar tiket KRL AC.
Direktur PT Kereta Commuter Jabodetabek Tri Handoyo sepakat dengan wacana ini. Dia mengakui bahwa permasalahan utama yang menghalangi penghapusan KRL ekonomi adalah soal tiket bagi warga tak mampu."Dengan subsidi ke tiket maka semua orang bisa naik AC. Kalau sudah begitu, kereta ekonomi bisa dihilangkan," katanya.
Sumber :
tempo.co
"Ketentuan ini sah karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," kata Djoko kepada Tempo seusai sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 4 Mei 2013.
Menurut Djoko, langkah pemberian subsidi lebih rasional dibandingkan akuisisi. Alasannya, proses akuisisi lebih membutuhkan dana dan tenaga yang besar. Sesuai UU, pemda bisa saja mengambil alih sebuah badan usaha yang berfungsi memberikan pelayanan publik untuk warganya.
Opsi akuisisi PT KRL Jabodetabek, kata Djoko, akan lebih mahal. Selain itu, Pemda DKI juga harus membentuk badan sendiri yang mengurusnya. "Memang ada klausul di UU Kereta Api yang menyatakan bahwa operator tidak selalu PT Kereta Api Indonesia," katanya.
Hanya, dia tak setuju jika klausul itu jadi dasar untuk mengakuisisi atau mengadakan sebuah badan baru yang bergerak di kereta api. "Lebih baik maksimalkan yang ada," katanya.
Subsidi dari pemerintah daerah kepada kereta api, Djoko melanjutkan, pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dengan subsidi, selama dua pekan masa lebaran, Gubernur Jatim Soekarwo bisa menggratiskan kereta dengan jurusan tertentu.
Langkah ini, Djoko melanjutkan, bisa ditiru oleh Jakarta. "Subsidi bisa diarahkan ke tiket kereta rel listrik misalnya," ujar dia. Dengan adanya subdisi itu, kata dia, pemerintah bisa menghapuskan kereta komuter ekonomi, tanpa merugikan warga miskin yang sebelumnya tak bisa bayar tiket KRL AC.
Direktur PT Kereta Commuter Jabodetabek Tri Handoyo sepakat dengan wacana ini. Dia mengakui bahwa permasalahan utama yang menghalangi penghapusan KRL ekonomi adalah soal tiket bagi warga tak mampu."Dengan subsidi ke tiket maka semua orang bisa naik AC. Kalau sudah begitu, kereta ekonomi bisa dihilangkan," katanya.
Sumber :
tempo.co
Lelang Jabatan Jokowi Jadi Proyek Percontohan
Strategi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempatkan PNS-nya dengan
cara lelang jabatan sepertinya harus dijadikan percontohan oleh daerah
lain, termasuk Kota Tangerang.
Pasalnya dengan cara seperti itu, struktur di pemerintahan tentu berjalan sesuai dengan sumber daya manusia (SDM).
"Saya yakin, apa yang dilakukan Jokowi (Lelang Jabatan) sangat bagus. Karena struktur di pemerintahannya bisa sesuai dengan kompetensi PNS," kata Harry Mulya Zein, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/5/2013).
Itu disampaikannya, karena saat ini tidak sedikit PNS yang memliki potensi tapi tidak terakomodasi dengan baik, lantaran sistem penetapan jabatan lebih mengedepankan kedekatan kepada penguasa.
"Sebagai Sekda, saya tahu betul siapa pegawai yang punya kemampuan. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena tidak dekat dengan pemimpinya," kata lelaki jebolan Universitas Indonesia (UI).
Dampak itu, tambahnya, tentu berpengaruh pada setiap pemilu kada, termasuk Kota Tangerang yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut pada 31 Agustus 2013 nanti.
PNS ada yang tidak netral dan besifat masif, karena memihak kepada calon Wali kota/Wakil Wali kota yang menjanjikan jabatan.
Sebenarnya, itu tidak boleh terjadi, karena yang namanya jabatan akan datang apabila yang menginginkannya mampu menjalankan dengan baik. "Sebagai PNS kita harus taat aturan. Jangan tidak netral atau main politik hanya untuk mengejar jabatan," kata dia.
Sebab, bila sikap yang tidak netral dan masif itu diketahui oleh Panwalu, tentu PNS tersebut akan terseret ke jalur hukum. Hal itu dibenarkan Ketua Pawaslu Kota Tangerang, Takhono. Bahwa di dalam proses pemilukada nanti pihaknya akan bertindak tegas dengan cara melaporkan PNS, tim sukses dan calon Wakikota/Wakil Walikota Tangerang yang melakukan pelanggaran.
"Kami akan bertindak tegas dan akan melanjutkan setiap temuan itu hingga ke ranah hukum," kata Takhono yang juga berharap kepada masyarakat luas, khususnya Kota Tangerang agar melaporkan ke Panwas bila menemui pelangaaran yang dilakukan oleh PNS, tim sukses dan Calon Walikota/Wakil tersebut
Sumber :
metrotvnews.com
Pasalnya dengan cara seperti itu, struktur di pemerintahan tentu berjalan sesuai dengan sumber daya manusia (SDM).
"Saya yakin, apa yang dilakukan Jokowi (Lelang Jabatan) sangat bagus. Karena struktur di pemerintahannya bisa sesuai dengan kompetensi PNS," kata Harry Mulya Zein, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/5/2013).
Itu disampaikannya, karena saat ini tidak sedikit PNS yang memliki potensi tapi tidak terakomodasi dengan baik, lantaran sistem penetapan jabatan lebih mengedepankan kedekatan kepada penguasa.
"Sebagai Sekda, saya tahu betul siapa pegawai yang punya kemampuan. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena tidak dekat dengan pemimpinya," kata lelaki jebolan Universitas Indonesia (UI).
Dampak itu, tambahnya, tentu berpengaruh pada setiap pemilu kada, termasuk Kota Tangerang yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut pada 31 Agustus 2013 nanti.
PNS ada yang tidak netral dan besifat masif, karena memihak kepada calon Wali kota/Wakil Wali kota yang menjanjikan jabatan.
Sebenarnya, itu tidak boleh terjadi, karena yang namanya jabatan akan datang apabila yang menginginkannya mampu menjalankan dengan baik. "Sebagai PNS kita harus taat aturan. Jangan tidak netral atau main politik hanya untuk mengejar jabatan," kata dia.
Sebab, bila sikap yang tidak netral dan masif itu diketahui oleh Panwalu, tentu PNS tersebut akan terseret ke jalur hukum. Hal itu dibenarkan Ketua Pawaslu Kota Tangerang, Takhono. Bahwa di dalam proses pemilukada nanti pihaknya akan bertindak tegas dengan cara melaporkan PNS, tim sukses dan calon Wakikota/Wakil Walikota Tangerang yang melakukan pelanggaran.
"Kami akan bertindak tegas dan akan melanjutkan setiap temuan itu hingga ke ranah hukum," kata Takhono yang juga berharap kepada masyarakat luas, khususnya Kota Tangerang agar melaporkan ke Panwas bila menemui pelangaaran yang dilakukan oleh PNS, tim sukses dan Calon Walikota/Wakil tersebut
Sumber :
metrotvnews.com
Satu Kesalahan Fatal Bisa Menghancurkan Jokowi
Direktur Utama Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) Andi
Ilham Said menilai, perpaduan gaya manajemen antara Gubernur Joko
Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Tjahaja sudah sangat
baik. Gaya Jokowi yang lebih banyak turun ke lapangan atau blusukan, berpadu dengan gaya Basuki yang terlihat ketat dalam urusan administrasi di belakang meja.
"Jokowi kan enterpreneur, dia lompat-lompat (ke sana ke mari). Maka dari itu, dia perlu didukung manajemen yang kuat. Saya pikir Basuki merupakan orang yang tepat," kata Andi kepada Kompas.com di Gedung PPM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013).
Namun, ia mengingatkan, Jokowi dan Basuki memikul harapan sangat besar dari masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan. Satu kesalahan fatal dapat menghancurkan reputasi keduanya.
"Program yang gagal itu kan kesalahan manajemen. Ada satu saja program yang telah digembar-gemborkan itu tidak berjalan, makin banyak nanti yang akan merasa menyesal karena telah sudah menaruh harapan besar," ujarnya.
Andi mengapresiasi langkah Jokowi yang kerap mendatangi sejumlah kawasan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, cara ini terlalu lama untuk bisa membangun kota sebesar Jakarta.
"Jika menggunakan cara seperti itu, tidak akan cukup dengan waktu masa jabatan dia. Masyarakat memerlukan waktu yang cepat," kata Andi.
Meski demikian, Andi menilai bahwa selama ini manajemen yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumumkan pemenang tender MRT. Ia juga menilai bahwa sosok Basuki melengkapi kepemimpinan Jokowi karena Basuki sangat piawai dalam bidang administrasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Jokowi kan enterpreneur, dia lompat-lompat (ke sana ke mari). Maka dari itu, dia perlu didukung manajemen yang kuat. Saya pikir Basuki merupakan orang yang tepat," kata Andi kepada Kompas.com di Gedung PPM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013).
Namun, ia mengingatkan, Jokowi dan Basuki memikul harapan sangat besar dari masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan. Satu kesalahan fatal dapat menghancurkan reputasi keduanya.
"Program yang gagal itu kan kesalahan manajemen. Ada satu saja program yang telah digembar-gemborkan itu tidak berjalan, makin banyak nanti yang akan merasa menyesal karena telah sudah menaruh harapan besar," ujarnya.
Andi mengapresiasi langkah Jokowi yang kerap mendatangi sejumlah kawasan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, cara ini terlalu lama untuk bisa membangun kota sebesar Jakarta.
"Jika menggunakan cara seperti itu, tidak akan cukup dengan waktu masa jabatan dia. Masyarakat memerlukan waktu yang cepat," kata Andi.
Meski demikian, Andi menilai bahwa selama ini manajemen yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumumkan pemenang tender MRT. Ia juga menilai bahwa sosok Basuki melengkapi kepemimpinan Jokowi karena Basuki sangat piawai dalam bidang administrasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Wasekjen PD: Gita-Jokowi Bisa Berpasangan Asal Lewat Konvensi
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden dari Partai Demokrat. Kabar mengenai Gita menggandeng Gubernur Jakarta Jokowi sebagai pasangannya pun menguat, lalu apa tanggapan Partai Demokrat ?
"Asal Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Demokrat," kata Wakil Sekjen Andi Nurpati di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013)
Andi melanjutkan jika semua sistem pekrekrutan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat harus melalui proses konvensi. "Peluangnya sama. Pertanyaannya apakah Jokowi mau ikut konvensi ?," kata Andi sambil tersenyum.
Ketua umum partai Demokrat pun masih memikirkan berbagai opsi terkait capres dan cawapres partai ini. "Pak SBY pernah mengatakan sedang mempertimbangkn apakah akan mengambil kader-kader atau non kader-kader. Kita lihat saja," jelasnya.
Namun, ia mengatakan kemungkinan PD berkoalisi dengan partai lain cukup besar mengingat syarat president threshold harus mencapai 20 persen untuk mencalonkan presiden secara tunggal.
"Posisinya sama antara internal partai atau di luar. Karena sejak awal PD sudah membuktikan melalui SBY tentang koalisi dengan di luar kader," katanya.
Secara Pribadi, Andi Nurpati tidak mempermasalahkan jika kelak PD memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, ia menekankan bahwa orang tersebut harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting dia mampu mengemban tugas sebagai presiden dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
"Asal Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Demokrat," kata Wakil Sekjen Andi Nurpati di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013)
Andi melanjutkan jika semua sistem pekrekrutan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat harus melalui proses konvensi. "Peluangnya sama. Pertanyaannya apakah Jokowi mau ikut konvensi ?," kata Andi sambil tersenyum.
Ketua umum partai Demokrat pun masih memikirkan berbagai opsi terkait capres dan cawapres partai ini. "Pak SBY pernah mengatakan sedang mempertimbangkn apakah akan mengambil kader-kader atau non kader-kader. Kita lihat saja," jelasnya.
Namun, ia mengatakan kemungkinan PD berkoalisi dengan partai lain cukup besar mengingat syarat president threshold harus mencapai 20 persen untuk mencalonkan presiden secara tunggal.
"Posisinya sama antara internal partai atau di luar. Karena sejak awal PD sudah membuktikan melalui SBY tentang koalisi dengan di luar kader," katanya.
Secara Pribadi, Andi Nurpati tidak mempermasalahkan jika kelak PD memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, ia menekankan bahwa orang tersebut harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting dia mampu mengemban tugas sebagai presiden dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
Demokrat: Jokowi Welcome
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum partai sudah mengisyaratkan akan berkoalisi dengan kekuatan politik lain pada pemilu mendatang.
Isyarat tersebut, kata dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 4 Mei 2013, berdasarkan suara Partai Demokrat yang masih dalam posisi 20 persen. "Koalisi ini yang memungkinkan Jokowi (Joko Widodo) masuk. Kita terbuka, tinggal Jokowi ikut konvensi, dan berbagai proses yang menjadi kebijakan Demokrat," ujarnya.
Andi menambahkan, posisi Jokowi meski kader partai lain tetap sama dengan kalangan internal Partai Demokrat. "Pola ini sejak awal sudah dibuktikan saat pemilihan SBY sebagai Presiden melalui koalisi dengan orang di luar kader," ujarnya.
Secara pribadi, ia tidak mempermasalahkan jika kelak Partai Demokrat memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, dia menegaskan orang itu harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting, dia mampu mengemban tugas sebagai presiden atau wakilnya. Dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.
Menurut Andi, selama Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Partai Demokrat dipastikan tak ada masalah. Ia juga melihat, Jokowi sebagai sosok yang menarik dalam konstelasi politik saat ini.
Sumber :
politik.viva.news.co.id
Isyarat tersebut, kata dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 4 Mei 2013, berdasarkan suara Partai Demokrat yang masih dalam posisi 20 persen. "Koalisi ini yang memungkinkan Jokowi (Joko Widodo) masuk. Kita terbuka, tinggal Jokowi ikut konvensi, dan berbagai proses yang menjadi kebijakan Demokrat," ujarnya.
Andi menambahkan, posisi Jokowi meski kader partai lain tetap sama dengan kalangan internal Partai Demokrat. "Pola ini sejak awal sudah dibuktikan saat pemilihan SBY sebagai Presiden melalui koalisi dengan orang di luar kader," ujarnya.
Secara pribadi, ia tidak mempermasalahkan jika kelak Partai Demokrat memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, dia menegaskan orang itu harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting, dia mampu mengemban tugas sebagai presiden atau wakilnya. Dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.
Menurut Andi, selama Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Partai Demokrat dipastikan tak ada masalah. Ia juga melihat, Jokowi sebagai sosok yang menarik dalam konstelasi politik saat ini.
Sumber :
politik.viva.news.co.id
Hindari Dialog Pilih ke Bali, Jokowi Ingkar Janji !
Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara,
menyesalkan kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Bali
menjadi juru kampanye ketimbang berdialog dengan warga yang cemas karena
rumahnya akan digusur.
Mustopa, perwakilan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) yang mendampingi warga Waduk Pluit mengatakan, semua warga sangat menyesalkan keputusan Jokowi yang lebih mementingkan partainya, ketimbang merealisasikan janjinya untuk berdialog dengan warga.
"Mana janji Jokowi, yang bilang bolak balik mau nemuin warga di sini. Dia janji akan berdialog dengan warga di sini, tapi saya liat dia malah jadi juru kampanye partainya ke Bali," kata Mustopa, di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2013).
Sementara itu, dia menambahkan, kondisi warga yang tinggal dibantaran Waduk Pluit sekarang sedang menunggu kepastian dari Pemprov DKI untuk mencari solusi. Gubernur Jokowi menjanjikan dialog dengan warga di situ.
"Sekarang kan semua warga di sini butuh solusi Jokowi. Dia bilang mau dialog, kita menunggu itu," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, terkait penyelesaian warga yang tinggal di Waduk Pluit, hampir setiap hari dirinya ditemui warga dari Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara.
"Itu hampir setiap hari ya saya didatangi orang dari yang tinggal di Pluit, dari Muara Baru itu. Yang di Pluit itu pada datang menemui saya," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi diberitakan sedang berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan pasangan Cagub/cawagub Puspayoga dan Sukrawan (PAS) dalam Pemilukada Bali yang diusung PDIP.
Sumber :
sindonews.com
Mustopa, perwakilan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) yang mendampingi warga Waduk Pluit mengatakan, semua warga sangat menyesalkan keputusan Jokowi yang lebih mementingkan partainya, ketimbang merealisasikan janjinya untuk berdialog dengan warga.
"Mana janji Jokowi, yang bilang bolak balik mau nemuin warga di sini. Dia janji akan berdialog dengan warga di sini, tapi saya liat dia malah jadi juru kampanye partainya ke Bali," kata Mustopa, di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2013).
Sementara itu, dia menambahkan, kondisi warga yang tinggal dibantaran Waduk Pluit sekarang sedang menunggu kepastian dari Pemprov DKI untuk mencari solusi. Gubernur Jokowi menjanjikan dialog dengan warga di situ.
"Sekarang kan semua warga di sini butuh solusi Jokowi. Dia bilang mau dialog, kita menunggu itu," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, terkait penyelesaian warga yang tinggal di Waduk Pluit, hampir setiap hari dirinya ditemui warga dari Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara.
"Itu hampir setiap hari ya saya didatangi orang dari yang tinggal di Pluit, dari Muara Baru itu. Yang di Pluit itu pada datang menemui saya," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi diberitakan sedang berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan pasangan Cagub/cawagub Puspayoga dan Sukrawan (PAS) dalam Pemilukada Bali yang diusung PDIP.
Sumber :
sindonews.com
KPK Minta Jokowi Laporkan Hadiah Gitar dari Metallica
Pekan lalu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi
menerima gitar dari bassis grup band rock Metallica, Robert Trujillo.
Mengingat pria asal Solo ini adalah pejabat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian itu tetap harus dilaporkan Jokowi ke lembaga antirasuah itu.
"Boleh menerima itu tetapi dilaporkan ke KPK, karena pemberian tersebut diduga terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/5).
Meski demikian, kata Giri, pihaknya tetap harus melakukan verifikasi lanjutan atas hadiah yang diterima Jokowi. Hal ini karena menyangkut jabatan Jokowi.
Ia memaparkan sesuai sumpah jabatan, pejabat/ penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apapun terkait jabatannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang KPK dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan gratifikasi.
"Butuh verifikasi dan informasi dari pihak-pihak apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Gitar yang diberikan band sekelas Metallica, kemungkinan besar mempunyai nilai istimewa," tutur Giri.
Jokowi sendiri adalah penggemar berat grup band legendaris asal Amerika Serikat itu. Mantan Walikota Solo itu menuturkan dirinya mendapat gitar tersebut dari seorang promotor bernama Jonathan Liu yang berkunjung ke negeri Paman Sam untuk bertemu Robert Trujilo.
Di sana Jonathan berniat mengundang band tersebut tampil di Indonesia dengan syarat memadukan musik rock dengan musik dan tarian kecak dari Bali.
Sumber :
jpnn.com
Mengingat pria asal Solo ini adalah pejabat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian itu tetap harus dilaporkan Jokowi ke lembaga antirasuah itu.
"Boleh menerima itu tetapi dilaporkan ke KPK, karena pemberian tersebut diduga terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/5).
Meski demikian, kata Giri, pihaknya tetap harus melakukan verifikasi lanjutan atas hadiah yang diterima Jokowi. Hal ini karena menyangkut jabatan Jokowi.
Ia memaparkan sesuai sumpah jabatan, pejabat/ penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apapun terkait jabatannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang KPK dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan gratifikasi.
"Butuh verifikasi dan informasi dari pihak-pihak apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Gitar yang diberikan band sekelas Metallica, kemungkinan besar mempunyai nilai istimewa," tutur Giri.
Jokowi sendiri adalah penggemar berat grup band legendaris asal Amerika Serikat itu. Mantan Walikota Solo itu menuturkan dirinya mendapat gitar tersebut dari seorang promotor bernama Jonathan Liu yang berkunjung ke negeri Paman Sam untuk bertemu Robert Trujilo.
Di sana Jonathan berniat mengundang band tersebut tampil di Indonesia dengan syarat memadukan musik rock dengan musik dan tarian kecak dari Bali.
jpnn.com
Jokowi Doakan 53 Pasangan Nikah Massal
Acara nikah massal di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar yang sempat
menjadi heboh dengan kehadiran Gubernur DKI Joko Widodo, Sabtu
(4/5/2013) dapat berjalan dengan lancar. Jokowi yang ikut membuka acara
nikah massal ini tak lupa mengucapkan doa kepada 53 pasangan pengantin.
"Ya nanti semoga yang nikah rezekinya lebih melimpah, rezekinya barokah banyak, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah," ujar Jokowi.
Setelah membuka acara nikah massal, Jokowi melihat langsung prosesi ijab qabul peserta nikah massal di meja-meja penghulu. Setelah selesai di lokasi akad nikah, Jokowi langsung menuju kursi-kursi peserta nikah massal untuk menyalami mereka satu-per satu.
Jokowi berharap Pemerintah dan para dermawan memperhatikan warga yang kurang mampu untuk dibantu dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu caranya bisa dengan dinikahkan secara massal seperti ini.
"Perlu campur tangan dari dermawan, perlu campur tangan Pemerintah untuk menjembantani agar warga-warga seperti yang kita lihat tadi bisa menikah sehingga bisa menjamin kehidupannya di masa datang," kata Jokowi.
Kehadiran mantan Wali Kota Solo ini disambut antusias para peserta nikah massal serta warga yang hadir di acara ini. Mereka saling berebut untuk bisa bersalaman dan foto bareng Jokowi.
Sumber :
regional.kompas.com
"Ya nanti semoga yang nikah rezekinya lebih melimpah, rezekinya barokah banyak, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah," ujar Jokowi.
Setelah membuka acara nikah massal, Jokowi melihat langsung prosesi ijab qabul peserta nikah massal di meja-meja penghulu. Setelah selesai di lokasi akad nikah, Jokowi langsung menuju kursi-kursi peserta nikah massal untuk menyalami mereka satu-per satu.
Jokowi berharap Pemerintah dan para dermawan memperhatikan warga yang kurang mampu untuk dibantu dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu caranya bisa dengan dinikahkan secara massal seperti ini.
"Perlu campur tangan dari dermawan, perlu campur tangan Pemerintah untuk menjembantani agar warga-warga seperti yang kita lihat tadi bisa menikah sehingga bisa menjamin kehidupannya di masa datang," kata Jokowi.
Kehadiran mantan Wali Kota Solo ini disambut antusias para peserta nikah massal serta warga yang hadir di acara ini. Mereka saling berebut untuk bisa bersalaman dan foto bareng Jokowi.
Sumber :
regional.kompas.com
Blusukan Jokowi di Bali: Tinjau Nikah Massal
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan akad nikah
massal yang diselenggarakan Yayasan Al-Rohman Palapa, Kota Denpasar,
Sabtu.
Nikah massal tersebut diikuti 53 pasangan pengantin dari Kota Denpasar dan sekitarnya, yang selama ini secara Agama Islam belum melangsungkan akad nikah.
Acara itu juga dihadiri Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota IGN Jayanegara serta beberapa pengurus PDIP Bali dan Kota Denpasar.
Wali Kota Rai Mantra menyambut baik kegiatan nikah massal tersebut, karena dengan kebersamaan ini akan dapat menghemat biaya pernikahan.
"Secara hukum agama dan hukum negara dibenarkan melaksanakan acara pernikahan massal tersebut. Sehingga pasangan nikah yang belum sempat melangsungkan pernikahan maka pada saat bisa disahkan," katanya.
Kata Jokowi, acara ini akan mendorong warga yang selama ini tidak bisa melangsungan nikah secara perorangan, tapi bisa dilakukan secara massal.
"Kegiatan ini bagian dari menumbuhkan sikap sosial, sehingga warga yang kurang mampu bisa melangsungkan pernikahan," ujarnya.
Marsono dan Salamah, pasangan pengantin itu mengaku senang dan terharu bisa melangsungkan pernikahan ini.
"Saya merasa bersyukur bisa melangsungkan pernikahan, walau saya cukup lama sudah nikah. Namun secara resmi akad nikah baru saya ucapkan," katanya.
Dalam kegiatan tersebut cukup unik, karena beberapa pasangan nikah ada yang sudah punya anak dewasa, sehingga ketika mengucapkan akad nikah juga disaksikan anak-anaknya.
Sumber :
antaranews.com
Nikah massal tersebut diikuti 53 pasangan pengantin dari Kota Denpasar dan sekitarnya, yang selama ini secara Agama Islam belum melangsungkan akad nikah.
Acara itu juga dihadiri Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota IGN Jayanegara serta beberapa pengurus PDIP Bali dan Kota Denpasar.
Wali Kota Rai Mantra menyambut baik kegiatan nikah massal tersebut, karena dengan kebersamaan ini akan dapat menghemat biaya pernikahan.
"Secara hukum agama dan hukum negara dibenarkan melaksanakan acara pernikahan massal tersebut. Sehingga pasangan nikah yang belum sempat melangsungkan pernikahan maka pada saat bisa disahkan," katanya.
Kata Jokowi, acara ini akan mendorong warga yang selama ini tidak bisa melangsungan nikah secara perorangan, tapi bisa dilakukan secara massal.
"Kegiatan ini bagian dari menumbuhkan sikap sosial, sehingga warga yang kurang mampu bisa melangsungkan pernikahan," ujarnya.
Marsono dan Salamah, pasangan pengantin itu mengaku senang dan terharu bisa melangsungkan pernikahan ini.
"Saya merasa bersyukur bisa melangsungkan pernikahan, walau saya cukup lama sudah nikah. Namun secara resmi akad nikah baru saya ucapkan," katanya.
Dalam kegiatan tersebut cukup unik, karena beberapa pasangan nikah ada yang sudah punya anak dewasa, sehingga ketika mengucapkan akad nikah juga disaksikan anak-anaknya.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi Getarkan Bali
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat heboh dalam acara nikah massal
di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar, Sabtu (4/5/2013) pagi.
Kedatangan Gubernur yang terkenal dengan aksi blusukan ini awalnya tidak diketahui warga. Namun, setelah panitia memanggil Jokowi untuk naik ke atas panggung dan membuka acara nikah massal, ratusan warga yang hadir langsung heboh.
Seusai turun dari panggung, Jokowi langsung diserbu warga untuk foto bersama. Puluhan petugas keamanan yang berbadan kekar harus bekerja keras mengamankan Jokowi dari kerumunan warga.
Meski harus mendapat pengawalan ketat, Jokowi tetap menunjukkan keramahannya dengan menyalami semua pasangan peserta nikah massal satu per satu di tempat duduk mereka.
Jokowi juga tak keberatan melayani foto bareng warga yang antusias dengan kehadirannya. "Seneng banget, harapannya Pak Jokowi ke Bali lagi," ujar Farida, salah seorang peserta nikah massal yang sempat foto bareng Jokowi.
Kehadiran Jokowi di Bali untuk menjadi juru kampanye cagub-cawagub Bali yang diusung PDI-P, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, di Lapangan Niti Mandala, Renon, Minggu (5/5/2013) besok.
Sumber :
regional.kompas.com
Kedatangan Gubernur yang terkenal dengan aksi blusukan ini awalnya tidak diketahui warga. Namun, setelah panitia memanggil Jokowi untuk naik ke atas panggung dan membuka acara nikah massal, ratusan warga yang hadir langsung heboh.
Seusai turun dari panggung, Jokowi langsung diserbu warga untuk foto bersama. Puluhan petugas keamanan yang berbadan kekar harus bekerja keras mengamankan Jokowi dari kerumunan warga.
Meski harus mendapat pengawalan ketat, Jokowi tetap menunjukkan keramahannya dengan menyalami semua pasangan peserta nikah massal satu per satu di tempat duduk mereka.
Jokowi juga tak keberatan melayani foto bareng warga yang antusias dengan kehadirannya. "Seneng banget, harapannya Pak Jokowi ke Bali lagi," ujar Farida, salah seorang peserta nikah massal yang sempat foto bareng Jokowi.
Kehadiran Jokowi di Bali untuk menjadi juru kampanye cagub-cawagub Bali yang diusung PDI-P, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, di Lapangan Niti Mandala, Renon, Minggu (5/5/2013) besok.
Sumber :
regional.kompas.com
Untuk Keempat Kalinya Jokowi Turun Gunung
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk keempat kalinya turun langsung untuk memberikan dukungan pada calon calon gubernur besutan PDIP, kali ini untuk pasangan cagub Puspayoga - Sukrawan (PAS) pada pilkada provinsi Bali.
Sebelumnya, Jokowi telah membantu pasangan cagub Rieke Dyah Pitaloka pada pilkada Jawa Barat, dilanjutkan dengan membantu pasangan cagub Effendi Simbolon pada pilkada Sumut dan terakhir mempersiapankan cagub Ganjar Pranowo untuk maju sebagai gubernur Jateng.
Sayang sekali untuk 2 Pilkada sebelumnya Jokowi tidak berhasil mempersembahnan kemenagan untuk calon calon besutan PDIP, Rieke Dyah Pitaloka di Jabar dan Effendi Simbolon di Sumut.
Rencanannya Jokowi akan dibali selama 2 hari dari tanggal 4 Mei hingga 5 Mei. Selain Jokowi, PDIP juga akan menerjunkan elit elit partanya seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Rano Karno.
Sebagai catatan, pada Jumat (3/5/2013), Jokowi yang sempat ditanya mengenai kepastian tentang rencananya menjadi Jurkam, tidak menjawab secara pasti. Jokowi hanya memberikan komentar singkat dengan nada bercanda. "Siapa ? Ngapain ke Bali ?," kata Jokowi di Balaikota DKI.
Sebelumnya, Jokowi telah membantu pasangan cagub Rieke Dyah Pitaloka pada pilkada Jawa Barat, dilanjutkan dengan membantu pasangan cagub Effendi Simbolon pada pilkada Sumut dan terakhir mempersiapankan cagub Ganjar Pranowo untuk maju sebagai gubernur Jateng.
Sayang sekali untuk 2 Pilkada sebelumnya Jokowi tidak berhasil mempersembahnan kemenagan untuk calon calon besutan PDIP, Rieke Dyah Pitaloka di Jabar dan Effendi Simbolon di Sumut.
Rencanannya Jokowi akan dibali selama 2 hari dari tanggal 4 Mei hingga 5 Mei. Selain Jokowi, PDIP juga akan menerjunkan elit elit partanya seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Rano Karno.
Sebagai catatan, pada Jumat (3/5/2013), Jokowi yang sempat ditanya mengenai kepastian tentang rencananya menjadi Jurkam, tidak menjawab secara pasti. Jokowi hanya memberikan komentar singkat dengan nada bercanda. "Siapa ? Ngapain ke Bali ?," kata Jokowi di Balaikota DKI.
Dugaan Malpraktek RS Persahabatan, Suami Anna akan Mengadu ke Jokowi
Pandapotan Manurung (40) terus berupaya untuk membuktikan dugaan
malpraktik dokter RSPU Persahabatan, BHS terhadap istrinya, Anna Marlina
Simanungkalit (38). Pihak Pandapotan berencana, akan menemui Gubernur
DKI, Jokowi untuk mengadukan hal ini.
"Kami akan menemui abang Jokowi. Beliau harus tau, karena klien kita menggunakan KJS (Kartu Jakarta Sehat)," ujar kuasa hukum Pandapotan, Yasher Panjaitan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2013).
Yasher menceritakan bahwa kliennya yang merupakan pegawai kontrak dari perusahaan kontraktor ini tidak menemukan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Dia hanya ingin mempertanyakan pelayanan yang diberikan pihak RS Persahabatan.
"Ingin tanya, penanganannya kok seperti ini," lanjut Yasher.
Demi kepentingan penyidikan, pihak keluarga juga telah menyetujui pembongkaran makam Anna untuk jenazahnya diautopsi.
"Tadi ditanyai penyidik apakah menyetujui jika dilakukan autopsi. Kami bilang siap. Untuk dibongkar lagi makamnya, demi penyidikan," ujar Yasher.
Terkait hal ini, RS Persahabatan membantah mencegah pasien Anna Marlina Simanungkalit (38) pindah rumah sakit. Pihak RS siap diaudit atas semua prosedur penanganan pasien pada Anna yang akhirnya meninggal dunia itu pada 23/3/2013 yang lalu.
"Yang menyatakan malpraktik itu, ada hakimnya. Itu apabila ada SOP yang harusnya tidak dikerjakan malah dikerjakan, atau sebaliknya, harus dikerjakan malah tidak dikerjakan. Tapi, tidak ada SOP yang salah. Tumornya sudah melingkar sebesar telur, ternyata ganas, akhirnya diangkat semua. Memang terjadi kerobekan di sana karena proses keganasan di sana," ujar Direktur Utama RS Persahabatan Dr Mohammad Syahril, Sp.P, MPH.
Sumber :
news.detik.com
"Kami akan menemui abang Jokowi. Beliau harus tau, karena klien kita menggunakan KJS (Kartu Jakarta Sehat)," ujar kuasa hukum Pandapotan, Yasher Panjaitan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2013).
Yasher menceritakan bahwa kliennya yang merupakan pegawai kontrak dari perusahaan kontraktor ini tidak menemukan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Dia hanya ingin mempertanyakan pelayanan yang diberikan pihak RS Persahabatan.
"Ingin tanya, penanganannya kok seperti ini," lanjut Yasher.
Demi kepentingan penyidikan, pihak keluarga juga telah menyetujui pembongkaran makam Anna untuk jenazahnya diautopsi.
"Tadi ditanyai penyidik apakah menyetujui jika dilakukan autopsi. Kami bilang siap. Untuk dibongkar lagi makamnya, demi penyidikan," ujar Yasher.
Terkait hal ini, RS Persahabatan membantah mencegah pasien Anna Marlina Simanungkalit (38) pindah rumah sakit. Pihak RS siap diaudit atas semua prosedur penanganan pasien pada Anna yang akhirnya meninggal dunia itu pada 23/3/2013 yang lalu.
"Yang menyatakan malpraktik itu, ada hakimnya. Itu apabila ada SOP yang harusnya tidak dikerjakan malah dikerjakan, atau sebaliknya, harus dikerjakan malah tidak dikerjakan. Tapi, tidak ada SOP yang salah. Tumornya sudah melingkar sebesar telur, ternyata ganas, akhirnya diangkat semua. Memang terjadi kerobekan di sana karena proses keganasan di sana," ujar Direktur Utama RS Persahabatan Dr Mohammad Syahril, Sp.P, MPH.
Sumber :
news.detik.com
Jumat, 03 Mei 2013
Redam Demo Bayaran, Jokowi Diminta Berdayakan Kembali LBH
Dulu saat kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak
banyak yang melakukan aksi unjuk rasa. Pasalnya, saat itu Ali Sadikin
memberdayakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai wadah pengaduan bagi
masyarakat.
Oleh karenanya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin yang merupakan putra Ali Sadikin meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat wadah pengaduan bagi masyarakat.
"Sekarang kan enggak ada wadahnya. Apa-apa dateng demo, terus gunanya LBH apa? Zaman bapak, LBH dibayarin pakai dana Pemprov. Sekarang LBH melempem," ujar Boy di DPRD Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan ayahnya itu bukanlah semata untuk mendukung pemerintah dalam kasus hukum yang ada.
"Jadi LBH dijadikan wadah pengaduan masyarakat. Kalau LBH nya bantu masyarakat untuk gugat Pemprov sekalipun, Gubernur kan punya biro hukum. Jadi tinggal ketemu di pengadilan, siapa yang menang," terangnya.
Maraknya demonstrasi yang terjadi saat ini, sambungnya, tidak mendidik masyarakat untuk dapat berpikir secara cerdas. Bahkan, Boy menuding, aksi unjuk rasa sudah diwarnai dengan demo bayaran.
"Kalau cara begini enggak mendidik. Makanya ada 'PT Demo', mereka menyiapkan orang yang siap dibayar untuk demo. Kenapa? Karena jalur yang ada itu malah dibuat mati. Gue yakin dari 100 demo cuma satu yang murni, sisanya bayaran," jelasnya.
Karena itu, Boy berharap, pada kepemimpinan Jokowi dapat kembali menjadikan LBH sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tingkat ekonomi rendah.
"Jangan salah, dari LBH itu melahirkan tokoh-tokoh hebat, seperti Adnan Buyung, kenapa? Karena mereka awalnya membela kepentingan rakyat," tegasnya.
Sumber :
merdeka.com
Oleh karenanya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Boy Bernardi Sadikin yang merupakan putra Ali Sadikin meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat wadah pengaduan bagi masyarakat.
"Sekarang kan enggak ada wadahnya. Apa-apa dateng demo, terus gunanya LBH apa? Zaman bapak, LBH dibayarin pakai dana Pemprov. Sekarang LBH melempem," ujar Boy di DPRD Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan ayahnya itu bukanlah semata untuk mendukung pemerintah dalam kasus hukum yang ada.
"Jadi LBH dijadikan wadah pengaduan masyarakat. Kalau LBH nya bantu masyarakat untuk gugat Pemprov sekalipun, Gubernur kan punya biro hukum. Jadi tinggal ketemu di pengadilan, siapa yang menang," terangnya.
Maraknya demonstrasi yang terjadi saat ini, sambungnya, tidak mendidik masyarakat untuk dapat berpikir secara cerdas. Bahkan, Boy menuding, aksi unjuk rasa sudah diwarnai dengan demo bayaran.
"Kalau cara begini enggak mendidik. Makanya ada 'PT Demo', mereka menyiapkan orang yang siap dibayar untuk demo. Kenapa? Karena jalur yang ada itu malah dibuat mati. Gue yakin dari 100 demo cuma satu yang murni, sisanya bayaran," jelasnya.
Karena itu, Boy berharap, pada kepemimpinan Jokowi dapat kembali menjadikan LBH sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tingkat ekonomi rendah.
"Jangan salah, dari LBH itu melahirkan tokoh-tokoh hebat, seperti Adnan Buyung, kenapa? Karena mereka awalnya membela kepentingan rakyat," tegasnya.
merdeka.com
Dikado Gitar Bass Dari Metallica, Jokowi Harus Lapor ke KPK
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus melaporkan pemberian hadiah dari
grup band rock terkenal asal Amerika Serikat, Metallica. Sebab, Jokowi
termasuk penyelenggara negara.
"Harusnya dilaporkan. Kalau di UU, penyelenggara negara yang menerima hadiah harus lapor kepada KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Jumat malam (3/5/2013).
Johan mengatakan, dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 13 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya. Nanti setelah dilaporkan, lanjut Johan, akan dilihat oleh pengadilan negeri (PN) apakah motif dari pemberian tersebut.
"Nah baru nanti diputuskan itu bisa diterima oleh PN atau tidak. Dilihat ada conflict of interest-nya enggak," jelas Johan.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica. Awalnya, seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," terangnya.
Sumber :
merdeka.com
"Harusnya dilaporkan. Kalau di UU, penyelenggara negara yang menerima hadiah harus lapor kepada KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Jumat malam (3/5/2013).
Johan mengatakan, dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 13 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya. Nanti setelah dilaporkan, lanjut Johan, akan dilihat oleh pengadilan negeri (PN) apakah motif dari pemberian tersebut.
"Nah baru nanti diputuskan itu bisa diterima oleh PN atau tidak. Dilihat ada conflict of interest-nya enggak," jelas Johan.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica. Awalnya, seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," terangnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Pamerkan Bass Milik Trujillo Metallica: Nih Gitarnya!
Gubernur DKI Jakarta Jokowi menepati janjinya untuk menunjukkan bass milik personel band Metallica, Trujillo. Jokowi pun beraksi memetik alat musik tersebut.
Jokowi memamerkan bass yang diberikan bassist Trujillo di depan pintu masuk samping Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) petang.
"Nih, gitarnya," pamer Jokowi.
Bass itu berwarna merah marun bermerek Ibanez. Jokowi menunjukkan bass itu bersama foto Trujillo berukuran kertas A4.
Di bagian atas bass tertulis dengan spidol perak 'Giving Back!'. Sedangkan di bagian bawah bassnya tertulis pesan langsung Trujillo: "Jokowi, keep playin that cool, funky bass", kemudian dibubuhi tanda tangan Trujillo.
Sambil berlaga, Jokowi mengaku bisa main bass. Berikut tanya-jawab wartawan saat Jokowi memamerkan bass milik Trujillo:
T: Bisa main bass?
J: Bisa
T: Lagu yang paling disenangi?
J: Ya banyak salah satunya 'One'
T: Konser Metallica kapan, Pak?
J: Kelihatannya mungkin 4-6 bulan lagilah. Mungkin. Paling tidak saya sudah dikirimi gitar, berarti dia sudah memberi lampu hijau.
T: Bapak memang senang musik metal?
J: Iya seneng, sejak SMA. Tapi ini kan band-band lama, saya senengnya band-band lama yang tahun 1980-an. Kaya Metallica, Deep Purple, Iron Maiden, ke sini-ke sininya Lamb of God, terus Led Zeppelin.
T: Konser Metallica bagaimana?
J: Saya hanya minta nantinya agar manajemen yang mengelola ini memperhatikan sisi keamanan, karena dulu yang kita lihat di Lebak Bulus kan rusuh.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi memamerkan bass yang diberikan bassist Trujillo di depan pintu masuk samping Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) petang.
"Nih, gitarnya," pamer Jokowi.
Bass itu berwarna merah marun bermerek Ibanez. Jokowi menunjukkan bass itu bersama foto Trujillo berukuran kertas A4.
Di bagian atas bass tertulis dengan spidol perak 'Giving Back!'. Sedangkan di bagian bawah bassnya tertulis pesan langsung Trujillo: "Jokowi, keep playin that cool, funky bass", kemudian dibubuhi tanda tangan Trujillo.
Sambil berlaga, Jokowi mengaku bisa main bass. Berikut tanya-jawab wartawan saat Jokowi memamerkan bass milik Trujillo:
T: Bisa main bass?
J: Bisa
T: Lagu yang paling disenangi?
J: Ya banyak salah satunya 'One'
T: Konser Metallica kapan, Pak?
J: Kelihatannya mungkin 4-6 bulan lagilah. Mungkin. Paling tidak saya sudah dikirimi gitar, berarti dia sudah memberi lampu hijau.
T: Bapak memang senang musik metal?
J: Iya seneng, sejak SMA. Tapi ini kan band-band lama, saya senengnya band-band lama yang tahun 1980-an. Kaya Metallica, Deep Purple, Iron Maiden, ke sini-ke sininya Lamb of God, terus Led Zeppelin.
T: Konser Metallica bagaimana?
J: Saya hanya minta nantinya agar manajemen yang mengelola ini memperhatikan sisi keamanan, karena dulu yang kita lihat di Lebak Bulus kan rusuh.
news.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)