Dalam safari kampanye, Jokowi memanfaatkan kedatangannya ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) untuk
menyoba kuliner di kota tersebut. Dia mencoba berbagai makanan mulai
dari sate, nasi goreng hingga durian.
Seusai menggelar salat
Maghrib di Masjid Raya Almashun, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu
(2/3/2013) Jokowi berjalan kaki sekitar 100 meter menuju ke Amaliun
Foodcourt di Jalan Amaliun. Di sini dia mencoba makanan standar, nasi
goreng spesial dan sate kacang.
Dia tak berkomentar banyak soal
kualitas makanan. Hanya saja dia tak bisa menutupi ekspresi risih karena
mejanya dikelilingi puluhan orang yang ingin tahu dia makan apa.
Apalagi menu pesanannya relatif lama datang.
Setelah itu Jokowi
dan rombongan bergerak ke lokasi jajanan durian Ucok Durian di Jalan
Iskandar Muda. Di sini dia mencoba berbagai rasa durian.
"Habis tujuh batu. Saya suka yang manis rasanya," kata Jokowi yang didampingi calon Wakil Gubernur Sumut Jumiran Abdi.
Setelah
itu, Jokowi dan rombongan bergerak ke pusat jajanan malam Merdeka Walk
di Lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota. Dia tiba sekitar pukul 21.30 WIB,
dan masih belum memesan makanan karena masih dikerubungi warga.
Jokowi
datang ke Medan untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub yang diusung
PDI Perjuangan. Ada serangkaian kegiatan yang akan diikuti Jokowi
termasuk menjadi orator utama kampanye pada Minggu (3/3/2013) bersama
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Sumber :
http://news.detik.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Sabtu, 02 Maret 2013
Jokowi tiba di Polonia
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya tiba di Medan, Sabtu (2/3/2013)
sekitar pukul 18:00 WIB. Jokowi datang ke Medan untuk menghadiri dua acara, yakni pelantikan
pengurus Laskar Joko Tingkir Sumut yang digelar malam ini, serta
Kampanye akbar pasangan calon gubernur sumut Effendi Simbolon - Djumiran
Abdi yang akan digelar Minggu (3/3) besok di Lapangan Merdeka Medan.
Kedatangan Jokowi pun mencuri perhatian warga yang tengah berada di bandara. Ramainya, kader dan partisipan PDIP serta masyarakat yang cukup antusias untuk bertemu, membuat terminal kedatangan penumpang domestik Bandara Polonia menjadi penuh.
Setelah turun dari pesawat, Jokowi langsung menuju terminal VIP Bandara Polonia Medan, untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati, yang sudah lebih dulu tiba.
Jokowi selanjutnya bergerak menuju Mesjid Raya Medan untuk menggelar solat magrib, sembari berziarah ke makan Mantan Gubernur Tengku Rizal Nurdin.
Usai ziarah, Jokowi pun melanjutkan perjalanannya ke pusat jajanan di Amaliun Foodcourt dan Pagaruyung untuk menikmati makan malam. Sembari menyapa dan mengajak warga memilih pasangan ESJA pada 7 Maret mendatang.
Kedatangan Jokowi pun mencuri perhatian warga yang tengah berada di bandara. Ramainya, kader dan partisipan PDIP serta masyarakat yang cukup antusias untuk bertemu, membuat terminal kedatangan penumpang domestik Bandara Polonia menjadi penuh.
Setelah turun dari pesawat, Jokowi langsung menuju terminal VIP Bandara Polonia Medan, untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati, yang sudah lebih dulu tiba.
Jokowi selanjutnya bergerak menuju Mesjid Raya Medan untuk menggelar solat magrib, sembari berziarah ke makan Mantan Gubernur Tengku Rizal Nurdin.
Usai ziarah, Jokowi pun melanjutkan perjalanannya ke pusat jajanan di Amaliun Foodcourt dan Pagaruyung untuk menikmati makan malam. Sembari menyapa dan mengajak warga memilih pasangan ESJA pada 7 Maret mendatang.
Kampanye Jokowi berlisensi Mendagri
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mengantongi izin dari Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) terkait aktivitasnya sebagai juru kampanye
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang diusung
PDI Perjuangan, Effendi Simbolon dan Djumari Abdi. Hal itu diungkapkan
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Sabtu
(2/2/3/2013) petang.
"Sudah ada surat cutinya, diajukan Senin atau Selasa (lalu)," ujar Reydonnyzar.
Menurut Rey, Jokowi mengajukan cuti selama dua hari, yakni 2 dan 3 Maret 2013. Ia mengungkapkan, Jokowi mendapat mandat khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk membantu kampanye Effendi-Djumari di Sumatera Utara.
Sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, permohonan cuti diberikan dua minggu sebelum hari H. Meski demikian, lanjut Rey, surat permohonan Jokowi telah lengkap secara administratif.
"Tapi selama Kemendagri cukup waktu merespons ya direspons. Administrasinya lengkap," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi terlambat mengirimkan surat permohonan izin cuti untuk menjadi juru kampanye salah satu pemilihan kepala daerah sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak cukup waktu untuk mengeluarkan izin. Jokowi sendiri telah bertolak dari Jakarta menuju Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu sore kemarin.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
"Sudah ada surat cutinya, diajukan Senin atau Selasa (lalu)," ujar Reydonnyzar.
Menurut Rey, Jokowi mengajukan cuti selama dua hari, yakni 2 dan 3 Maret 2013. Ia mengungkapkan, Jokowi mendapat mandat khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk membantu kampanye Effendi-Djumari di Sumatera Utara.
Sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, permohonan cuti diberikan dua minggu sebelum hari H. Meski demikian, lanjut Rey, surat permohonan Jokowi telah lengkap secara administratif.
"Tapi selama Kemendagri cukup waktu merespons ya direspons. Administrasinya lengkap," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi terlambat mengirimkan surat permohonan izin cuti untuk menjadi juru kampanye salah satu pemilihan kepala daerah sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak cukup waktu untuk mengeluarkan izin. Jokowi sendiri telah bertolak dari Jakarta menuju Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu sore kemarin.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi berangkat ke Medan
Memenuhi tugas dari partainya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke Medan untuk kampanye Cagub nomor urut 2, Effendi Simbolon. Jokowi bersama rombongan berangkat seusai acara Bamus Betawi ke Bandara Soekarno-Hatta. Jokowi
diketahui pergi ke Sumatera Utara tidak didampingi oleh sang istri,
Iriana. Pria yang suka blusukan itu pergi seorang diri ke Medan untuk
membantu rekan separtainya memenangkan pesta demokrasi di Sumatra Utara.
Sehari sebelumnya, Jumat (1/3/2013), Jokowi sempat mengatakan bahwa dirinya akan bertolak ke Sumatera Utara. "Mungkin saya ke Medan, kan cuma sehari, Minggu sore sudah pulang," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi hanya tertawa ketika ditanya wartawan terkait apakah dirinya sudah mengajukan izin untuk cuti atau belum ke Kementrian Dalam Negri.
Sehari sebelumnya, Jumat (1/3/2013), Jokowi sempat mengatakan bahwa dirinya akan bertolak ke Sumatera Utara. "Mungkin saya ke Medan, kan cuma sehari, Minggu sore sudah pulang," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi hanya tertawa ketika ditanya wartawan terkait apakah dirinya sudah mengajukan izin untuk cuti atau belum ke Kementrian Dalam Negri.
Jokowi hadiri Pembukaan Musyawarah Besar ke-6 Bamus Betawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini menghadiri Pembukaan
Musyawarah Besar ke VI, Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi yang
digelar di Pondok Gede, Jakarta Timur.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Disamping itu juga tampak hadir sejumlah tokoh Bamus Betawi, serta organisasi Betawi dan tentunya Ketua Bamus Betawi Nachrowi Ramli.
Yang menarik adalah bertemunya pertemuan antara Jokowi dengan Nachrowi. Pantauan Okezone, Sabtu (2/3/2013), kedua tokoh kondang di DKI Jakarta itu tampak akrab. Bahkan sesekali kerap hadir tawa kecil, saat kedua tokoh tersebut berdiskusi.
Hal ini tentu sangat mengejutkan, mengingat Nachrowi adalah salah satu pesaing Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.
Nachrowi yang kala itu berpasangan dengan Fauzi Bowo (Foke) mampu meluncur ke putaran kedua, sebelum akhirnya dikalahkan Jokowi-Ahok.
Dalam Pembukaan Musyawarah Besar ke VI Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi, Ketua Bamus Masyarakat Betawi Nachrowi Ramli (Nara) menyinggung Pilkada DKI Jakarta lalu.
Dia menghimbau kepada seluruh simpatisan Bamus Betawi untuk mengucapkan selamat, dan mendukung kinerja pasangan Jokowi-Ahok, selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Kita beberapa saat lalu menjalani Pemilihan Gubernur. Bamus Betawi ikut dalam politik itu. Maka kita kita ucapkan selamat pada Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, kesuksesan, dan masyarakat diberi kesejahteraan," kata Nara.
Nara mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, yang telah membuat kebijakan melestarikan kebudayaan masyarakat Betawi. Diantaranya adalah peraturan pemakaian pakaian adat Betawi, untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta seluruh bangunan yang diwajibkan menggunakan ornamen Betawi.
"Ke depan bahwa Betawi mampu bersaing dan mengawali propinsi Jakarta. Keempat adalah adanya masjid. Pak Gubernur pengen di Jakarta ada masjid yang bentuknya ornamen Betawi. Kelima adalah pembangunan perkampungan budaya Betawi," terang Nara.
Pada kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat ini juga menginformasikan kepada Jokowi, bahwa seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi telah sepenuhnya mendukung program-program Pemerintah DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan pelestarian budaya Betawi.
"Kita juga terima kasih pada Pak Gubernur ditengah kesibukanya bisa menyempatkan hadir. Bahkan kita sampaikan pada seluruh organisasi kemasyarakatan Betawi, bahwa Pak Gubernur telah mengambil langkah untuk kemajuan masyarakat Betawi," tegasnya.
Sumber :
http://jakarta.okezone.com
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Disamping itu juga tampak hadir sejumlah tokoh Bamus Betawi, serta organisasi Betawi dan tentunya Ketua Bamus Betawi Nachrowi Ramli.
Yang menarik adalah bertemunya pertemuan antara Jokowi dengan Nachrowi. Pantauan Okezone, Sabtu (2/3/2013), kedua tokoh kondang di DKI Jakarta itu tampak akrab. Bahkan sesekali kerap hadir tawa kecil, saat kedua tokoh tersebut berdiskusi.
Hal ini tentu sangat mengejutkan, mengingat Nachrowi adalah salah satu pesaing Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.
Nachrowi yang kala itu berpasangan dengan Fauzi Bowo (Foke) mampu meluncur ke putaran kedua, sebelum akhirnya dikalahkan Jokowi-Ahok.
Dalam Pembukaan Musyawarah Besar ke VI Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi, Ketua Bamus Masyarakat Betawi Nachrowi Ramli (Nara) menyinggung Pilkada DKI Jakarta lalu.
Dia menghimbau kepada seluruh simpatisan Bamus Betawi untuk mengucapkan selamat, dan mendukung kinerja pasangan Jokowi-Ahok, selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Kita beberapa saat lalu menjalani Pemilihan Gubernur. Bamus Betawi ikut dalam politik itu. Maka kita kita ucapkan selamat pada Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, kesuksesan, dan masyarakat diberi kesejahteraan," kata Nara.
Nara mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, yang telah membuat kebijakan melestarikan kebudayaan masyarakat Betawi. Diantaranya adalah peraturan pemakaian pakaian adat Betawi, untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta seluruh bangunan yang diwajibkan menggunakan ornamen Betawi.
"Ke depan bahwa Betawi mampu bersaing dan mengawali propinsi Jakarta. Keempat adalah adanya masjid. Pak Gubernur pengen di Jakarta ada masjid yang bentuknya ornamen Betawi. Kelima adalah pembangunan perkampungan budaya Betawi," terang Nara.
Pada kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat ini juga menginformasikan kepada Jokowi, bahwa seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi telah sepenuhnya mendukung program-program Pemerintah DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan pelestarian budaya Betawi.
"Kita juga terima kasih pada Pak Gubernur ditengah kesibukanya bisa menyempatkan hadir. Bahkan kita sampaikan pada seluruh organisasi kemasyarakatan Betawi, bahwa Pak Gubernur telah mengambil langkah untuk kemajuan masyarakat Betawi," tegasnya.
Sumber :
http://jakarta.okezone.com
Jokowi Akan Renovasi IKJ dan TIM
Setelah mengunjungi kantor arsip HB Jassin di komplek Taman Ismail
Marzuki (TIM), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung
melihat pembangunan gedung Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Saat memantau kondisi gedung, Jokowi terlihat prihatin karena sampai saat ini keinginan pihak pengelola untuk melakukan renovasi belum terealisasi. Jokowi sendiri berjanji akan segera merealisasikan proses renovasi TIM dan IKJ.
"Ini sudah berapa tahun enggak disentuh sama sekali. Ini akan kita bangun total. Rp469 miliar, tahun ini Rp157 miliar, tahun depan Insya Allah sudah rampung," kata Jokowi di lokasi, Sabtu (2/3/2013).
Jokowi menegaskan, renovasi kampus IKJ akan difokuskan pada pembangunan lahan parkir di lantai bawah, sebagaimana rancangan pihak IKJ sendiri.
"Ya dua tahun harus selesai secara keseluruhan. Karena memang baik IKJ maupun TIM baik sekali. Yang paling penting tata ruangnya diatur. Parkir di bawah, dan ini sudah ada masterplan-nya," tutup Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Saat memantau kondisi gedung, Jokowi terlihat prihatin karena sampai saat ini keinginan pihak pengelola untuk melakukan renovasi belum terealisasi. Jokowi sendiri berjanji akan segera merealisasikan proses renovasi TIM dan IKJ.
"Ini sudah berapa tahun enggak disentuh sama sekali. Ini akan kita bangun total. Rp469 miliar, tahun ini Rp157 miliar, tahun depan Insya Allah sudah rampung," kata Jokowi di lokasi, Sabtu (2/3/2013).
Jokowi menegaskan, renovasi kampus IKJ akan difokuskan pada pembangunan lahan parkir di lantai bawah, sebagaimana rancangan pihak IKJ sendiri.
"Ya dua tahun harus selesai secara keseluruhan. Karena memang baik IKJ maupun TIM baik sekali. Yang paling penting tata ruangnya diatur. Parkir di bawah, dan ini sudah ada masterplan-nya," tutup Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi akan bangun Pantai Impian di Marunda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bermimpi menambah pantai publik di Jakarta. Berbeda dengan Ancol, warga tidak akan dipungut biaya jika berkunjung.
Jokowi masih merahasiakan lokasi pantai itu. Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan sedikit bocoran.
"Kemungkinan Marunda lah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.
Ahok menjelaskan, konsep pengerjaan proyek pantai ini tidak ada bedanya dengan pulau impiannya. Dia menegaskan, pembangunan ini bukan proyek dadakan karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD).
"Oh pastinya sudah dong, jadi bukan ide saya. Itu udah tanda tangan Pak Foke kok. Malah ada yang dihibah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahok berharap semua pembangunan yang dilakukannya bersama Jokowi akan memperbaiki kondisi tata ruang di Jakarta. Baik jumlah penduduk, infrastruktur, ruang terbuka hijau dan moda transportasi yang tersedia tumbuh merata.
"Kita banyak minta pendapat ini substansinya apa. Kita harus menyesuaikan jumlah penduduk dengan infrastruktur jalan dengan transportasi, ruang terbuka hijau jelas. Kita sampaikan tadi, itu yang harus kita hitung," ungkap mantan anggota DPR ini.
Dia mencontohkan seperti di wilayah selatan Jakarta. Menurutnya, kondisi jalan di daerah itu terlalu sempit untuk jumlah penduduk yang cukup padat ditambah lagi banyaknya gedung bertingkat.
"Kayak di Jl Antasari, itu kan daerah serapan," ujarnya.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Jokowi masih merahasiakan lokasi pantai itu. Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan sedikit bocoran.
"Kemungkinan Marunda lah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.
Ahok menjelaskan, konsep pengerjaan proyek pantai ini tidak ada bedanya dengan pulau impiannya. Dia menegaskan, pembangunan ini bukan proyek dadakan karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD).
"Oh pastinya sudah dong, jadi bukan ide saya. Itu udah tanda tangan Pak Foke kok. Malah ada yang dihibah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahok berharap semua pembangunan yang dilakukannya bersama Jokowi akan memperbaiki kondisi tata ruang di Jakarta. Baik jumlah penduduk, infrastruktur, ruang terbuka hijau dan moda transportasi yang tersedia tumbuh merata.
"Kita banyak minta pendapat ini substansinya apa. Kita harus menyesuaikan jumlah penduduk dengan infrastruktur jalan dengan transportasi, ruang terbuka hijau jelas. Kita sampaikan tadi, itu yang harus kita hitung," ungkap mantan anggota DPR ini.
Dia mencontohkan seperti di wilayah selatan Jakarta. Menurutnya, kondisi jalan di daerah itu terlalu sempit untuk jumlah penduduk yang cukup padat ditambah lagi banyaknya gedung bertingkat.
"Kayak di Jl Antasari, itu kan daerah serapan," ujarnya.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Jokowi Akan Pindahkan Kantor Arsip HB Jassin
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini, Sabtu (2/3/2013) melakukan
kunjungan ke Taman Ismail Marzuki (TIM). Jokowi yang mengenakan pakaian
khas Betawi ini tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB. Begitu tiba
di lokasi, Jokowi yang ditemani Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DKI Jakarta langsung mengunjungi Gedung Kearsipan HB Jassin.
Di lokasi tersebut, orang nomor satu di ibu kota itu langsung melihat-lihat foto dan dokumen-dokumen yang ada di tempat tersebut. Rencananya, kantor kearsipan HB. Jassin akan dipindahkan ke dekat Gedung Arsip Nasional.
Jokowi tampak antusias menengok foto-foto, koleksi buku dan kliping. Namun, Jokowi terkejut karena buku-buku yang bertumpuk itu tampak menguning tak terawat
"Waduh!" kata Jokowi saat melihat buku-buku dan kliping yang tampak kuning di Pusat Dokumen Sasta HB Jassin, TIM, Jakarta Pusat
"Anggaran tahun ini telah kita siapkan kira-kira Rp1,2 miliar. Saya targetkan dua tahun selesai," kata Jokowi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (2/3/2013).
Selain itu, Jokowi juga berjanji akan segera melakukan digitalisasi terhadap dokumen-dokumen yang tersimpan di tempat tersebut.
Sumber :
http://jakarta.okezone.com
Di lokasi tersebut, orang nomor satu di ibu kota itu langsung melihat-lihat foto dan dokumen-dokumen yang ada di tempat tersebut. Rencananya, kantor kearsipan HB. Jassin akan dipindahkan ke dekat Gedung Arsip Nasional.
Jokowi tampak antusias menengok foto-foto, koleksi buku dan kliping. Namun, Jokowi terkejut karena buku-buku yang bertumpuk itu tampak menguning tak terawat
"Waduh!" kata Jokowi saat melihat buku-buku dan kliping yang tampak kuning di Pusat Dokumen Sasta HB Jassin, TIM, Jakarta Pusat
"Anggaran tahun ini telah kita siapkan kira-kira Rp1,2 miliar. Saya targetkan dua tahun selesai," kata Jokowi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (2/3/2013).
Selain itu, Jokowi juga berjanji akan segera melakukan digitalisasi terhadap dokumen-dokumen yang tersimpan di tempat tersebut.
Sumber :
http://jakarta.okezone.com
Jumat, 01 Maret 2013
Jokowi: Cakupan Call Centre 119 diperluas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call centre 119 dapat berkembang pada sistem informasi lain. Salah satu contohnya adalah laporan serta informasi kebakaran dan lainnya.
"Itu konsepnya sama, akan menjadi sebuah sistem yang akan menginformasikan tidak hanya bidang kesehatan, tapi lainnya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, sistem tersebut baru mulai digulirkan hari ini dan akan dikembangkan setelah sistemnya dianggap berjalan dengan baik. Sistem bebas pulsa ini berjalan dengan topangan dana APBD dan dibantu oleh pemerintah pusat. Ke depan, SPGDT akan dicoba dan merambah provinsi lain di Indonesia.
"Ini nyoba dulu di kesehatan seperti apa. Nanti kita coba ke bidang lain, kira-kira meluncurnya akan seperti itulah. Misalnya, kamar kosong di mana itu kita bisa tahu, bisa mengarahkan, kemudian butuh ambulans bisa diinfo, bisa cepat dijemput," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Askes. Penandatanganan itu dibarengi dengan peluncuran SPGDT yang mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis di Jakarta.
Sistem call centre itu berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pengguna dari warga DKI sudah sebanyak 3.611 panggilan hingga hari ini. Kegiatan SPGDT itu juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem tersebut baru terintegrasi dengan sembilan rumah sakit, yaitu RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Dalam satu bulan ke depan, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera terkoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari warga. SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon suku dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans.
Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time. Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin. "Jumlah line yang ada di call centre Dinkes pada tahap awal adalah 4 seat. Namun, akan diperbanyak secara bertahap," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Itu konsepnya sama, akan menjadi sebuah sistem yang akan menginformasikan tidak hanya bidang kesehatan, tapi lainnya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, sistem tersebut baru mulai digulirkan hari ini dan akan dikembangkan setelah sistemnya dianggap berjalan dengan baik. Sistem bebas pulsa ini berjalan dengan topangan dana APBD dan dibantu oleh pemerintah pusat. Ke depan, SPGDT akan dicoba dan merambah provinsi lain di Indonesia.
"Ini nyoba dulu di kesehatan seperti apa. Nanti kita coba ke bidang lain, kira-kira meluncurnya akan seperti itulah. Misalnya, kamar kosong di mana itu kita bisa tahu, bisa mengarahkan, kemudian butuh ambulans bisa diinfo, bisa cepat dijemput," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Askes. Penandatanganan itu dibarengi dengan peluncuran SPGDT yang mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis di Jakarta.
Sistem call centre itu berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pengguna dari warga DKI sudah sebanyak 3.611 panggilan hingga hari ini. Kegiatan SPGDT itu juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem tersebut baru terintegrasi dengan sembilan rumah sakit, yaitu RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Dalam satu bulan ke depan, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera terkoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari warga. SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon suku dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans.
Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time. Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin. "Jumlah line yang ada di call centre Dinkes pada tahap awal adalah 4 seat. Namun, akan diperbanyak secara bertahap," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jadi Jurkam PDIP di Medan, Jokowi: Minggu Sore Juga Balik
Ikon baru PDIP, Joko Widodo (Jokowi), akan bertolak ke Medan untuk
menjadi juru kampanye calon Gubernur Sumut Effendi Simbolon pada Minggu 3
Maret. Namun sore harinya, Jokowi akan kembali lagi ke Jakarta.
"Iya mungkin jadi (ke Medan)," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi mengatakan, kepergiannya ke Medan hanya sebentar, tidak sampai satu hari. "Paling Minggu sore sudah balik lagi ke Jakarta," katanya.
Sementara itu, saat disinggung soal perizinan cuti, Jokowi mengatakan dirinya pergi menjadi juru kampanye hanya di saat hari libur saja.
"Kan perginya hari Minggu," terang Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi direncanakan akan menjadi juru kampanye Effendi Simbolon di Medan pada tanggal 23-24 Februari. Namun rencana tersebut batal karena Jokowi letih.
Sumber :
news.detik.com
"Iya mungkin jadi (ke Medan)," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi mengatakan, kepergiannya ke Medan hanya sebentar, tidak sampai satu hari. "Paling Minggu sore sudah balik lagi ke Jakarta," katanya.
Sementara itu, saat disinggung soal perizinan cuti, Jokowi mengatakan dirinya pergi menjadi juru kampanye hanya di saat hari libur saja.
"Kan perginya hari Minggu," terang Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi direncanakan akan menjadi juru kampanye Effendi Simbolon di Medan pada tanggal 23-24 Februari. Namun rencana tersebut batal karena Jokowi letih.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Restui Sayembara Waduk Riario
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merestui rencana digelarnya
sayembara penataan Waduk Riario di Jakarta Timur. Ia mempersilakan
semuanya untuk ikut andil dalam sayembara tersebut.
Jokowi menegaskan, para peserta sayembara bisa menampilkan desain terbaiknya. Ia berpesan, desain waduk itu harus melingkup fasilitas rekreasi, penanggulangan banjir, botanical garden, dan waduk hijau.
"Saya kasih tahu biar semua ikut berpartisiapsi, kasih desain terbaik. Yang jelas fungsi-fungsinya lengkap," kata mantan Wali Kota Surakarta ini di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Penataan Waduk Riario ini merupakan salah satu upaya memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH). Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati mengatakan, rencananya Pemprov DKI akan melaksanakan pembebasan lahan seluas 25 hektar tersebut tahun ini.
"Sekarang lahan itu masih milik developer PT Pulomas Jaya dan Pemda mau bebaskan lahan tahun ini, mau dibeli yang sudah bersertifikat dan anggarannya memang bertahap," kata Catharina.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi menegaskan, para peserta sayembara bisa menampilkan desain terbaiknya. Ia berpesan, desain waduk itu harus melingkup fasilitas rekreasi, penanggulangan banjir, botanical garden, dan waduk hijau.
"Saya kasih tahu biar semua ikut berpartisiapsi, kasih desain terbaik. Yang jelas fungsi-fungsinya lengkap," kata mantan Wali Kota Surakarta ini di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Penataan Waduk Riario ini merupakan salah satu upaya memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH). Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati mengatakan, rencananya Pemprov DKI akan melaksanakan pembebasan lahan seluas 25 hektar tersebut tahun ini.
"Sekarang lahan itu masih milik developer PT Pulomas Jaya dan Pemda mau bebaskan lahan tahun ini, mau dibeli yang sudah bersertifikat dan anggarannya memang bertahap," kata Catharina.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi Minta Pendapat Psikolog Soal Pelecehan Seksual Wakepsek
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyayangkan perbuatan Guru sekaligus
Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri di kawasan Matraman berinisial T (46)
yang memaksa MA (17), muridnya sendiri untuk melakukan oral seks.
"Itu sebuah contoh yang tidak baik. Kalau benar, harus dicopot," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Joko Widodo juga mengatakan, dirinya akan meminta pendapat ke para psikolog mengenai fenomena pelecehan seksual ini.
Pasalnya, kasus seksual di Jakarta Timur di awal tahun 2013 ini cukup menghebohkan. Mulai dari kasus RI yang meninggal akibat kekerasan seksual sampai adanya kasus pelecehan seksual yang dialami MA.
"Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Itu sebuah contoh yang tidak baik. Kalau benar, harus dicopot," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Joko Widodo juga mengatakan, dirinya akan meminta pendapat ke para psikolog mengenai fenomena pelecehan seksual ini.
Pasalnya, kasus seksual di Jakarta Timur di awal tahun 2013 ini cukup menghebohkan. Mulai dari kasus RI yang meninggal akibat kekerasan seksual sampai adanya kasus pelecehan seksual yang dialami MA.
"Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Perintahkan Copot Wakil Kepala SMA Pencabul Siswa
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan
DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto segera mencopot wakil kepala SMA Negeri
di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Guru berinisial T itu diduga
melakukan tindakan pencabulan kepada murid wanitanya.
"Tadi sudah saya cek, sudah perintahkan untuk lepas jabatannya sebagai wakil kepala sekolah, juga sebagai guru," ujar Joko Widodo usai makan siang di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta yang biasa disapa Jokowi itu, tindakan T merupakan suatu penyimpangan moral seorang manusia. Tindakannya juga tidak mencerminkan statusnya sebagai seorang pendidik.
"Karena itu contoh yang tidak baik, terakhir kalau memang benar, harus kita copot. Yang paling penting ini harus diperbaiki, jangan sampai ada kejadian seperti ini," kata Jokowi.
Terkait kondisi mental korban, Jokowi mengaku belum mengetahui. Dia masih menunggu laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jokowi berjanji akan berkonsultasi juga dengan psikolog untuk memulihkan kondisi korban.
Seperti diberitakan, guru T mencabuli muridnya. Pencabulan berulang sampai empat kali. Tak kuat dengan tekanan, siswi dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Namun, sejak laporan itu sang siswi mengalami intimidasi dari sejumlah guru sekolah.
Sumber :
www.metrotvnews.com
"Tadi sudah saya cek, sudah perintahkan untuk lepas jabatannya sebagai wakil kepala sekolah, juga sebagai guru," ujar Joko Widodo usai makan siang di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta yang biasa disapa Jokowi itu, tindakan T merupakan suatu penyimpangan moral seorang manusia. Tindakannya juga tidak mencerminkan statusnya sebagai seorang pendidik.
"Karena itu contoh yang tidak baik, terakhir kalau memang benar, harus kita copot. Yang paling penting ini harus diperbaiki, jangan sampai ada kejadian seperti ini," kata Jokowi.
Terkait kondisi mental korban, Jokowi mengaku belum mengetahui. Dia masih menunggu laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jokowi berjanji akan berkonsultasi juga dengan psikolog untuk memulihkan kondisi korban.
Seperti diberitakan, guru T mencabuli muridnya. Pencabulan berulang sampai empat kali. Tak kuat dengan tekanan, siswi dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Namun, sejak laporan itu sang siswi mengalami intimidasi dari sejumlah guru sekolah.
Sumber :
www.metrotvnews.com
Jokowi Soroti Kriminalitas: Jakarta Timur Perlu Perhatian Khusus
Angka kriminalitas di Jakarta Timur melonjak tajam. Beragam aksi
kejahatan yang terjadi di kota itu menyedot perhatian Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantasnya.
"Itu perlu perhatian khusus di Timur karena paling padat," kata Jokowi mengomentari tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta Timur.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi sudah memerintahkan aparat Satpol PP diberdayakan menjaga titik-titik yang rawan kejahatan.
"Tiga hari lalu saya perintahkan itu tunggu 24 jam. Terminal yang rawan. Ini juga aparat kepolisian sebagai penanggung jawab. Kami prosesnya membantu," ujar ayah 3 anak ini.
Kriminalitas yang mencolok belakangan ini antara lain dugaan pelecehan seksual oleh guru SMA di Jakarta Timur (Jaktim), ibu kandung yang tega membenamkan putranya gara-gara depresi, kasus dugaan sodomi dengan tersangka Syaiful dan Briptu Eko terhadap bocah 5 tahun di Ciracas.
Ada juga kasus perampokan nasabah Bank Mandiri, BNI dan seorang pegawai swasta di Penggilingan. Lalu ada perampokan sadis di Ciracas yang menewaskan siswa SMA bernama Kriston dan ayah dua anak, Jamhari.
Sumber :
http://news.detik.com
"Itu perlu perhatian khusus di Timur karena paling padat," kata Jokowi mengomentari tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta Timur.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi sudah memerintahkan aparat Satpol PP diberdayakan menjaga titik-titik yang rawan kejahatan.
"Tiga hari lalu saya perintahkan itu tunggu 24 jam. Terminal yang rawan. Ini juga aparat kepolisian sebagai penanggung jawab. Kami prosesnya membantu," ujar ayah 3 anak ini.
Kriminalitas yang mencolok belakangan ini antara lain dugaan pelecehan seksual oleh guru SMA di Jakarta Timur (Jaktim), ibu kandung yang tega membenamkan putranya gara-gara depresi, kasus dugaan sodomi dengan tersangka Syaiful dan Briptu Eko terhadap bocah 5 tahun di Ciracas.
Ada juga kasus perampokan nasabah Bank Mandiri, BNI dan seorang pegawai swasta di Penggilingan. Lalu ada perampokan sadis di Ciracas yang menewaskan siswa SMA bernama Kriston dan ayah dua anak, Jamhari.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi: Jika Terbukti, Langsung Copot Guru SMA di Jaktim!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menangani
dugaan pencabulan guru berinisial T terhadap siswinya di sebuah SMA di Jakarta Timur. Ia memerintahkan guru itu dicopot bila terbukti.
"Jika terbukti dicopot PNS-nya. Tadi sudah saya cek. Sudah perintahkan lepas jabatan wakil, guru karena itu sebuah contoh yang tidak baik dan terakhir kalau benar (terbukti) harus kita copot, langsung kita copot," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Saat kejadian, T menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Namun sejak Februari dia mundur dari jabatannya itu begitu kasus pencabulan itu mencuat.
Jokowi meminta dilakukan pembenahan supaya kasus serupa tidak terulang lagi. "Yang paling penting diperbaiki dan tidak ada kejadian ini lagi," ujar suami Iriana ini.
Bagaimana dengan perlindungan korban, Pak? "Itu set kedua. Ini dulu yang diselesaikan. Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," jawab Jokowi.
T Dilaporkan siswinya ke polisi atas tindakan 4 kali pencabulan berupa oral seks pada 26 Juni 2012 hingga Juli 2012. Si korban kini trauma.
T menyanggah dia melakukan pencabulan dan malah akan melaporkan balik siswi tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Sedang Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut ada ancaman untuk tidak lulus ujian nasional kepada siswi tersebut, sehingga ada oral seks. Karena itu, tim investigasi akan segera
Sumber :
http://news.detik.com
"Jika terbukti dicopot PNS-nya. Tadi sudah saya cek. Sudah perintahkan lepas jabatan wakil, guru karena itu sebuah contoh yang tidak baik dan terakhir kalau benar (terbukti) harus kita copot, langsung kita copot," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Saat kejadian, T menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Namun sejak Februari dia mundur dari jabatannya itu begitu kasus pencabulan itu mencuat.
Jokowi meminta dilakukan pembenahan supaya kasus serupa tidak terulang lagi. "Yang paling penting diperbaiki dan tidak ada kejadian ini lagi," ujar suami Iriana ini.
Bagaimana dengan perlindungan korban, Pak? "Itu set kedua. Ini dulu yang diselesaikan. Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," jawab Jokowi.
T Dilaporkan siswinya ke polisi atas tindakan 4 kali pencabulan berupa oral seks pada 26 Juni 2012 hingga Juli 2012. Si korban kini trauma.
T menyanggah dia melakukan pencabulan dan malah akan melaporkan balik siswi tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Sedang Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut ada ancaman untuk tidak lulus ujian nasional kepada siswi tersebut, sehingga ada oral seks. Karena itu, tim investigasi akan segera
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi harap KJS tak salah sasaran
Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memberi pelayanan kesehatan
murah bagi warga Jakarta melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS)
dirasa belum sepenuhnya maksimal. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya
pasien yang tidak semua tertampung oleh rumah sakit yang terdaftar
sebagai program KJS.
"Membludaknya pasien banyak yang tidak tertampung, sehingga ya ada kejadian-kejadiaan yang tidak diinginkan," kata Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1//2/2013).
Namun begitu, jika program KJS tidak dikejar secepatnya, Jokowi khawatir akan banyak warga Jakarta yang sakit tidak tertangani. "Tapi, kalau enggak ada KJS juga bayangin, berapa ratus ribu yang tak terobati," imbuhnya.
Dia menyadari, saat ini Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan Jakarta masih terus mengupayakan penambahan fasilitas ruangan kelas III di RSUD maupun rumah sakit swasta. Selain itu, dinas kesehatan akan terus menambah fasilitas ICU dan NICU agar pasien KJS bisa mendapat penanganan lebih lengkap.
Saat program KJS diterapkan, permintaan pelayanan kesehatan warga Jakarta naik hingga 70 persen. Hal itu yang terus dikejar pihak Pemprov DKI agar program KJS benar-benar tidak salah sasaran.
"Ya dikejar fasilitas yang kurang ya dikejar, I'd belum ada dikejar, ruangannya kurang dikejar. Saya mau KJS enggak salah sasaran, itu saja," tegas Jokowi.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
"Membludaknya pasien banyak yang tidak tertampung, sehingga ya ada kejadian-kejadiaan yang tidak diinginkan," kata Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1//2/2013).
Namun begitu, jika program KJS tidak dikejar secepatnya, Jokowi khawatir akan banyak warga Jakarta yang sakit tidak tertangani. "Tapi, kalau enggak ada KJS juga bayangin, berapa ratus ribu yang tak terobati," imbuhnya.
Dia menyadari, saat ini Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan Jakarta masih terus mengupayakan penambahan fasilitas ruangan kelas III di RSUD maupun rumah sakit swasta. Selain itu, dinas kesehatan akan terus menambah fasilitas ICU dan NICU agar pasien KJS bisa mendapat penanganan lebih lengkap.
Saat program KJS diterapkan, permintaan pelayanan kesehatan warga Jakarta naik hingga 70 persen. Hal itu yang terus dikejar pihak Pemprov DKI agar program KJS benar-benar tidak salah sasaran.
"Ya dikejar fasilitas yang kurang ya dikejar, I'd belum ada dikejar, ruangannya kurang dikejar. Saya mau KJS enggak salah sasaran, itu saja," tegas Jokowi.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Jokowi Minta Tak Ada Monopoli Bajaj
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta tidaka ada monopoli dalam
proses lelang dan seleksi pengadaan dan peremajaan bajaj. "Saya hanya
minta jangan ada monopoli. Kalau ada PT, mainkan dengan anak perusahaan,
itu sama saja," kata Jokowi, Jumat (1/3/2013).
Bersama jajaran asisten pemerintahan dan dinas perhubungan, Jokowi menerima perwakilan pemilik bajaj di ruang rapat. Mereka mengeluhkan beratnya syarat lelang dan kurangnya sosialisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata dan meremajakan bajaj sebagai angkutan permukiman.
Berdasarkan data dinas perhubungan, sekitar separuh dari 14.000 bajaj yang beroperasi di Jakarta tak laik jalan dan tidak dilengkapi surat resmi. "Saya juga minta sosialisasi harus diperbanyak," kata Jokowi.
Menanggapi permintaan sebagian besar pemilik bajaj untuk membatalkan hasil lelang, Jokowi menolak. Lelang dinilai sudah sesuai aturan.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Bersama jajaran asisten pemerintahan dan dinas perhubungan, Jokowi menerima perwakilan pemilik bajaj di ruang rapat. Mereka mengeluhkan beratnya syarat lelang dan kurangnya sosialisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata dan meremajakan bajaj sebagai angkutan permukiman.
Berdasarkan data dinas perhubungan, sekitar separuh dari 14.000 bajaj yang beroperasi di Jakarta tak laik jalan dan tidak dilengkapi surat resmi. "Saya juga minta sosialisasi harus diperbanyak," kata Jokowi.
Menanggapi permintaan sebagian besar pemilik bajaj untuk membatalkan hasil lelang, Jokowi menolak. Lelang dinilai sudah sesuai aturan.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Kamis, 28 Februari 2013
Jokowi Kalkulasi Perkecil Jual Beli Nomor Pelat Ganjil-Genap
Munculnya sejumlah pemohon pelat ganjil atau genap yang dikenakan
pungutan hingga ratusan ribu rupiah membuat heran Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo. Sebab, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan
nopol belum dijalankan. Jokowi juga mencari cara agar warga tak
mengakali sistem itu.
"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).
Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.
"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.
Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.
"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
"Ganjil-genap mulai saja belum kok, kan masih proses kalkulasi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).
Menurut Jokowi, kalkulasi penerapan pembatasan kendaraan tersebut harus didiskusikan dengan Polda Metro Jaya. Hasil kalkulasi ini juga belum diterima Jokowi, sehingga ia cukup bingung dengan adanya kabar pungli permohonan plat nopol.
"Oleh sebab itu, Pemprov harus banyak bicara dan diskusi dengan Polda, sehingga bisa membuat perhitungan seperti itu. Jangan sampai kebijakan seperti itu tanpa kalkulasi. Wong kalkulasinya belum sampai ke meja saya kok. Hitung-hitungannnya harus jelas, berapa persen mengurangi kemacetan, mengurangi pengguna mobil, kemudian kemungkinan memperkecil adanya pesanan-peasanan nomor itu. Itu yang saya minta," ujar Jokowi menerangkan.
Mantan walikota Solo ini menambahkan kebijakan pembatasan plat ganjil-genap ini juga akan berlaku untuk para pejabat eselon DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berani menyatakan dirinya ikut aturan ini.
"Kena (eselon), Iya saya juga kena. Ya nanti kita juga naik angkutan umum, memberikan contoh," tutup Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Siapa Calon Sekda ?
Sekretaris
Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan akan pensiun pada
bulan Agustus mendatang. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
tampaknya tidak ambil pusing mengenai hal ini.
"Saya belum memikirkan mengenai Sekda, terus terang ngomong apa adanya,"
ujar Jokowi santai saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota DKI
Jakarta, Kamis (28/2).
Menurutnya, kandidat pengganti Sekda sedang diurus oleh Wagub Basuki
T.Purnama. Saat ini sudah ada beberapa usulan calon Sekda pengganti
Fajar.
Hanya saja, Jokowi mengaku belum melihat laporan usulan calon tersebut.
Saat ditanya mengenai kriteria sekda yang ideal, Jokowi kembali
menunjukan sikap acuh.
Ditegaskannya bahwa mencari pengganti sekda bukan prioritasnya."Boleh
ganteng, boleh cantik, kalau kamu di usulkan boleh. Saya tidak
memikirkan sekda," imbuhnya.
Sumber :
www.jpnn.com
Sumber :
www.jpnn.com
Jokowi Imbau PNS Naik Angkutan Umum
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau kepada semua PNS untuk
menggunakan angkutan umum dalam perjalanan ke kantor. Hal ini ia
lontarkan terkait efektivitas sistem pelat nomor ganjil-genap yang masih
terus digodok dan akan berlaku mulai tahun ini.
Jokowi mengatakan, ketika sistem ganjil-genap itu berlaku, semua kendaraan, khususnya mobil, akan terkena aturan tersebut. Demikian pula kendaraan dinas pejabat eselon I yang menggunakan pelat nomor RFS. "Ya, kena juga (RFS), PNS juga harus kasih contoh, dong," kata Jokowi, Kamis (28/2/2013).
Untuk memberi contoh menaati aturan tersebut, Jokowi mengatakan siap pergi ke kantor menggunakan angkutan umum. Hal ini ia lakukan untuk merangsang masyarakat agar tidak bersiasat memesan kendaraan dengan angka akhir di pelat nomor.
"Nanti saya juga naik angkutan umum. Harus berikan contoh, saya juga enggak perhatiin nomor saya ganjil atau genap," ujarnya.
Jokowi enggan memasang target waktu pelaksanaan ganjil-genap. Hal ini ia sampaikan setelah penerapan sistem itu terancam diundur dari Maret ke akhir Juni 2013. Ia lebih memilih untuk memantapkan hasil kalkulasi, mulai dari jalur penerapan, sarana angkutan umum untuk menopang sistem ganjil-genap, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan efektivitas sistem tersebut.
Lokasi yang akan menjadi sasaran sistem ganjil-genap adalah jalan raya eks three in one, Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Ganjil-genap akan diberlakukan setiap hari, mulai dari pukul 06.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Peraturan ini berlaku bagi mobil pribadi dan selanjutnya menyasar ke sepeda motor.
Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menambah jumlah bus transjakarta gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus Kopaja yang bisa masuk jalur transjakarta, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.
Kebijakan ganjil-genap dibuat untuk menekan volume kendaraan di Ibu Kota, khususnya di pusat kota, sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1,3,5,7,9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0,2,4,6,8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal di setiap harinya. Ganjil-genap tak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi mengatakan, ketika sistem ganjil-genap itu berlaku, semua kendaraan, khususnya mobil, akan terkena aturan tersebut. Demikian pula kendaraan dinas pejabat eselon I yang menggunakan pelat nomor RFS. "Ya, kena juga (RFS), PNS juga harus kasih contoh, dong," kata Jokowi, Kamis (28/2/2013).
Untuk memberi contoh menaati aturan tersebut, Jokowi mengatakan siap pergi ke kantor menggunakan angkutan umum. Hal ini ia lakukan untuk merangsang masyarakat agar tidak bersiasat memesan kendaraan dengan angka akhir di pelat nomor.
"Nanti saya juga naik angkutan umum. Harus berikan contoh, saya juga enggak perhatiin nomor saya ganjil atau genap," ujarnya.
Jokowi enggan memasang target waktu pelaksanaan ganjil-genap. Hal ini ia sampaikan setelah penerapan sistem itu terancam diundur dari Maret ke akhir Juni 2013. Ia lebih memilih untuk memantapkan hasil kalkulasi, mulai dari jalur penerapan, sarana angkutan umum untuk menopang sistem ganjil-genap, hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan efektivitas sistem tersebut.
Lokasi yang akan menjadi sasaran sistem ganjil-genap adalah jalan raya eks three in one, Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Ganjil-genap akan diberlakukan setiap hari, mulai dari pukul 06.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Peraturan ini berlaku bagi mobil pribadi dan selanjutnya menyasar ke sepeda motor.
Untuk menopang sistem ganjil-genap, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menambah jumlah bus transjakarta gandeng di Koridor I menjadi 66 unit, Koridor IX menjadi 54 unit, dan Koridor VI sekitar 30 unit. Ditambah dengan bus Kopaja yang bisa masuk jalur transjakarta, transportasi umum dianggap telah mampu menopang kemungkinan bertambahnya jumlah penumpang setelah ganjil-genap resmi diterapkan.
Kebijakan ganjil-genap dibuat untuk menekan volume kendaraan di Ibu Kota, khususnya di pusat kota, sekaligus menggiring masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Ganjil-genap ditandai dengan angka terakhir di pelat nomor. Angka 1,3,5,7,9 masuk dalam ganjil (stiker hijau) dan 0,2,4,6,8 masuk dalam genap (stiker merah). Untuk memudahkan masyarakat, penentuan ganjil-genap akan dilakukan mengikuti tanggal di setiap harinya. Ganjil-genap tak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Tahun ini, Jokowi fokus tata PKL di 23 titik Jakarta
Saat peresmian penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Studio
Indosiar, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, bersama lima menteri,
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai
niatnya menata ulang para pedagang.
Jokowi mentargetkan, penataan PKL tahun ini akan diselesaikan di 23 lokasi di Jakarta. Jokowi memang membeberkan, kalau saat ini pihak Pemprov DKI baru melakukan penataan PKL di wilayah Sunda Kelapa dan Fatahillah. Itupun belum semuanya tertata bagus.
Dia mengatakan, saat ini memang banyak pihak swasta yang ingin membangun penataan model PKL di Jakarta seperti idenya. Namun, dari pihak Pemrov DKI sendiri tidak ingin membangun terlalu banyak dulu. Jokowi ingin nantinya bentuk penataan PKL bisa dicontoh pihak lain, termasuk swasta yang ingin membantu.
"Ya, kita di Jakarta itu sudah antre yang mau bikin kaya gini. Kita emang enggak mau bikin banyak-banyak dulu. Bikin contoh yang betul, prototipe yang betul, sistem penjualannya nanti seperti apa? Jadi buka banyak, nanti sudah ada prototipenya. Contoh yang bagus seperti apa," ujar Jokowi, di Gedung Indosiar, Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Menurutnya, nantinya ke 23 lokasi penataan PKL akan dibiayai langsung dari APBD DKI. Namun, selain dari APBD, dirinya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk masuk di dalamnya, dan bersifat membantu.
"Silakan, yang non APBD mungkin bisa lewat dari itu. Sudah antre, perbankan, swasta developer," imbuhnya.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Jokowi mentargetkan, penataan PKL tahun ini akan diselesaikan di 23 lokasi di Jakarta. Jokowi memang membeberkan, kalau saat ini pihak Pemprov DKI baru melakukan penataan PKL di wilayah Sunda Kelapa dan Fatahillah. Itupun belum semuanya tertata bagus.
Dia mengatakan, saat ini memang banyak pihak swasta yang ingin membangun penataan model PKL di Jakarta seperti idenya. Namun, dari pihak Pemrov DKI sendiri tidak ingin membangun terlalu banyak dulu. Jokowi ingin nantinya bentuk penataan PKL bisa dicontoh pihak lain, termasuk swasta yang ingin membantu.
"Ya, kita di Jakarta itu sudah antre yang mau bikin kaya gini. Kita emang enggak mau bikin banyak-banyak dulu. Bikin contoh yang betul, prototipe yang betul, sistem penjualannya nanti seperti apa? Jadi buka banyak, nanti sudah ada prototipenya. Contoh yang bagus seperti apa," ujar Jokowi, di Gedung Indosiar, Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Menurutnya, nantinya ke 23 lokasi penataan PKL akan dibiayai langsung dari APBD DKI. Namun, selain dari APBD, dirinya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk masuk di dalamnya, dan bersifat membantu.
"Silakan, yang non APBD mungkin bisa lewat dari itu. Sudah antre, perbankan, swasta developer," imbuhnya.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Selesaikan Pembayaran Monorel
Lambannya penyelesaian dokumen utang-piutang yang dibuat PT Jakarta
Monorel (JM), akhirnya membuat geram Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Untuk itu, Jokowi menegaskan akan memberikan tenggat waktu hingga bulan Maret mendatang, untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Iya Maret. Tapi tanggal tidak bisa saya sebutkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Untuk diketahui, persoalan monorel saat ini tak jauh berbeda dengan permasalahan enam tahun lalu, dimana saat itu PT Jakarta Monorel menggandeng PT Adhi Karya selaku investor mengalami permasalahan dengan pembayaran.
Terkait masalah proses pembayaran, mantan Wali Kota Solo ini enggan menanggapinya.
"Itu bukan urusan saya. Jadi begini, investor baru, bisa membayar ke Adhi Karya, ya kan. Baik saham Adhi Karya, maupun tiang adi karya. Jadi itu bukan urusan saya dia mau menggandeng siapa pun, jangan sampai ada yang ngomong lagi, dulu dengan pak Kalla ada balas budi, ini ganti orang, balas budi. Itu urusan jakarta monorel dengan investor, enggak ada urusan dengan saya," ujarnya.
Namun, Jokowi mengingikan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp7 triliun ini dapat berjalan dengan cepat. "Apa mau dilama-lamain terus gitu loh? Masa di lama-lamain mau ngapain?" imbuhnya.
Sementara, Juru Bicara PT JM Bovanantoo mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan Pemprov adalah 18 Maret 2013. Dikatakannya, PT JM masih terus berjuang mempercepat proses dokumen yang diinginkan Jokowi tersebut.
"Kami baru menyelesaikan proses pengambilalihan saham mayoritas kami kepada Ortus Group dan kini kami sedang menyelesaikan proses pembelian kembali 7,5% saham PT Adhi Karya (ADHI)," jelasnya.
Menanggapi masalah proses pembelian saham ADHI sendiri, Bovanantoo mengklaim sudah deal dan akan dilakukan agreement awal pekan depan.
Sumber :
Okezone.com
Untuk itu, Jokowi menegaskan akan memberikan tenggat waktu hingga bulan Maret mendatang, untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Iya Maret. Tapi tanggal tidak bisa saya sebutkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Untuk diketahui, persoalan monorel saat ini tak jauh berbeda dengan permasalahan enam tahun lalu, dimana saat itu PT Jakarta Monorel menggandeng PT Adhi Karya selaku investor mengalami permasalahan dengan pembayaran.
Terkait masalah proses pembayaran, mantan Wali Kota Solo ini enggan menanggapinya.
"Itu bukan urusan saya. Jadi begini, investor baru, bisa membayar ke Adhi Karya, ya kan. Baik saham Adhi Karya, maupun tiang adi karya. Jadi itu bukan urusan saya dia mau menggandeng siapa pun, jangan sampai ada yang ngomong lagi, dulu dengan pak Kalla ada balas budi, ini ganti orang, balas budi. Itu urusan jakarta monorel dengan investor, enggak ada urusan dengan saya," ujarnya.
Namun, Jokowi mengingikan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp7 triliun ini dapat berjalan dengan cepat. "Apa mau dilama-lamain terus gitu loh? Masa di lama-lamain mau ngapain?" imbuhnya.
Sementara, Juru Bicara PT JM Bovanantoo mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan Pemprov adalah 18 Maret 2013. Dikatakannya, PT JM masih terus berjuang mempercepat proses dokumen yang diinginkan Jokowi tersebut.
"Kami baru menyelesaikan proses pengambilalihan saham mayoritas kami kepada Ortus Group dan kini kami sedang menyelesaikan proses pembelian kembali 7,5% saham PT Adhi Karya (ADHI)," jelasnya.
Menanggapi masalah proses pembelian saham ADHI sendiri, Bovanantoo mengklaim sudah deal dan akan dilakukan agreement awal pekan depan.
Sumber :
Okezone.com
Jokowi nomor 10 dan Ahok nomor 7
Mantan bintang Arsenal Robert Pires menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Robert Pires memberi Gubernur Jokowi kostum Arsenal nomor 10 dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama nomor 7.
Kostum nomor 10 untuk Jokowi bertuliskan Jokowi di punggungnya. "Pak jokowi dapat kaos. Tulisan Jokowi nomor 10. Saya dapat nomor 7," ujar Ahok usai menemui Pires di ruang tamu gubernur yang berada di Balai Agung Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun alasan Ahok diberi kaos nomor 7 karena saat ditanya oleh Pires suka nomor berapa, dengan tegas Ahok menjawab nomor 7. Ternyata, nomor kesukaannya merupakan nomor punggung Pires saat bermain di Arsenal.
"Dia tanya, suka nomor berapa? Saya jawab, saya suka nomor 7. Dia bilang, eh saya juga nomor 7. Sama kata dia," terangnya.
Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan nomor 7 merupakan angka kesukaannya kalau main bola. Selain itu, nomor 7 merupakan nomor partai yang menaunginya dulu, yakni Partai Indonesia Baru (PIB).
"Kan PIB kan dulu nomor 7," katanya sembari tertawa.
Walaupun demikian, Ahok mengatakan nomor tujuh merupakan angka sempurna. Tetapi sembari bercanda Ahok mengaku sempurna karena sesuai dengan jumlah hari dari Senin sampai Minggu.
"Kalau 7 kan angka sempurna. 7 sempurna dong. Mentok-mentok 7. Hari Senin, Selasa, Rabu,...Kalau 7, hari minggu santai, tidak kerja, enakkan 7," jelasnya dengan tertawa.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Kostum nomor 10 untuk Jokowi bertuliskan Jokowi di punggungnya. "Pak jokowi dapat kaos. Tulisan Jokowi nomor 10. Saya dapat nomor 7," ujar Ahok usai menemui Pires di ruang tamu gubernur yang berada di Balai Agung Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun alasan Ahok diberi kaos nomor 7 karena saat ditanya oleh Pires suka nomor berapa, dengan tegas Ahok menjawab nomor 7. Ternyata, nomor kesukaannya merupakan nomor punggung Pires saat bermain di Arsenal.
"Dia tanya, suka nomor berapa? Saya jawab, saya suka nomor 7. Dia bilang, eh saya juga nomor 7. Sama kata dia," terangnya.
Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan nomor 7 merupakan angka kesukaannya kalau main bola. Selain itu, nomor 7 merupakan nomor partai yang menaunginya dulu, yakni Partai Indonesia Baru (PIB).
"Kan PIB kan dulu nomor 7," katanya sembari tertawa.
Walaupun demikian, Ahok mengatakan nomor tujuh merupakan angka sempurna. Tetapi sembari bercanda Ahok mengaku sempurna karena sesuai dengan jumlah hari dari Senin sampai Minggu.
"Kalau 7 kan angka sempurna. 7 sempurna dong. Mentok-mentok 7. Hari Senin, Selasa, Rabu,...Kalau 7, hari minggu santai, tidak kerja, enakkan 7," jelasnya dengan tertawa.
Sumber :
http://www.merdeka.com
Jokowi Beri Restu Anak Buah Maju Pilgub
Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, Zaenal Soleman, dikabarkan
akan maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013. Meski belum
mengetahui rencana itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan
anak buahnya itu untuk maju dalam pemilihan gubernur.
"Belum tahu. Tapi, ya, tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013. Jokowi enggan berkomentar lagi mengenai rencana Zaenal itu. Dia malah menunjuk Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan untuk menjawab pertanyaan pewarta.
Fadjar mengakui belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Namun, menurut dia, aturan memperbolehkan Zaenal untuk maju dalam pesta demokrasi di Maluku Utara itu. "Ya, senang, diberi kepercayaan untuk mencalonkan jadi gubernur," kata Fadjar.
Menurut Fadjar, jika benar akan mencalonkan diri, Zaenal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, jika terpilih, Zaenal diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Dia harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan. Tapi, begitu terpilih, mengajukan berhenti dari PNS," Fadjar menjelaskan.
Ketika dikonfirmasi, Zaenal membenarkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 1 Juli mendatang. Selain berasal dari Maluku Utara, saat ini Zaenal menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Maluku Utara. "Saya aslinya memang dari sana. Tapi selama ini berkarier di Jakarta," kata Zaenal.
Ia mengaku telah berkarier di Jakarta sejak 1982 sebagai guru di salah satu SD di Jakarta Timur. Kemudian dirinya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai kepala seksi dan sejak 2009 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. "Jika saya dipercaya dan diminta oleh warga Maluku Utara, nanti saya akan mengirim surat ke Gubernur," ujarnya.
Zaenal sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 26 Februari lalu. Dia mengklaim masuk ke tiga besar hasil survei yang dilakukan Partai Demokrat. Dengan demikian, dirinya berani mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya.
Sumber :
http://www.tempo.co
"Belum tahu. Tapi, ya, tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013. Jokowi enggan berkomentar lagi mengenai rencana Zaenal itu. Dia malah menunjuk Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan untuk menjawab pertanyaan pewarta.
Fadjar mengakui belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Namun, menurut dia, aturan memperbolehkan Zaenal untuk maju dalam pesta demokrasi di Maluku Utara itu. "Ya, senang, diberi kepercayaan untuk mencalonkan jadi gubernur," kata Fadjar.
Menurut Fadjar, jika benar akan mencalonkan diri, Zaenal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, jika terpilih, Zaenal diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Dia harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan. Tapi, begitu terpilih, mengajukan berhenti dari PNS," Fadjar menjelaskan.
Ketika dikonfirmasi, Zaenal membenarkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 1 Juli mendatang. Selain berasal dari Maluku Utara, saat ini Zaenal menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Maluku Utara. "Saya aslinya memang dari sana. Tapi selama ini berkarier di Jakarta," kata Zaenal.
Ia mengaku telah berkarier di Jakarta sejak 1982 sebagai guru di salah satu SD di Jakarta Timur. Kemudian dirinya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai kepala seksi dan sejak 2009 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. "Jika saya dipercaya dan diminta oleh warga Maluku Utara, nanti saya akan mengirim surat ke Gubernur," ujarnya.
Zaenal sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 26 Februari lalu. Dia mengklaim masuk ke tiga besar hasil survei yang dilakukan Partai Demokrat. Dengan demikian, dirinya berani mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya.
Sumber :
http://www.tempo.co
Komandan AL Temui Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Komandan Sekolah Staf
dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, di
Balaikota Jakarta, Kamis (28/2/2013). Keduanya mengaku menggelar
pertemuan untuk bersilaturahmi.
Dijumpai seusai pertemuan, Laksda TNI Arief Rudianto menegaskan bahwa pertemuan hari ini hanya seputar silaturahmi dan berbincang santai dengan Joko Widodo. Karena di satu sisi, Arief merupakan anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsin DKI Jakarta.
"Hanya silaturahmi sebagai warga baru, panglima baru memperkenalkan diri kepada Bapak Gubernur. Tidak ada obrolan kerja sama, semua punya tugas pokok, sharing saja," kata Arief.
Saat ditanya mengenai adanya dugaan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan masalah penyempitan Sungai Krukut, di Cilandak, Jakarta Selatan, Arief membantahnya dan menolak menjawab dengan panjang.
"Oh tidak ada pembahasan itu (Sungai Krukut), wilayahnya Marinir, yang bicara Marinir saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Joko Widodo alias Jokowi juga hanya memberikan keterangan senada. "Ya banyaklah, masa diceritain semua? Tiga hari enggak rampung. Banyak hal yang saya dapat, kapan-kapan saya ingin bertemu lagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi berencana menengahi perselisihan antara warga Kampung Bangau, Pondok Labu, dengan Marinir. Rencana itu dilontarkan Jokowi saat meninjau kondisi Sungai Krukut yang lebarnya menyusut, Kamis (21/2/2013), di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, warga di kampung ini mengeluhkan datangnya banjir karena lebar Sungai Krukut menyempit sehingga airnya tumpah ke kampung mereka. Jokowi merasa perlu turun tangan untuk memastikan suasana kondusif antara warga dengan Marinir. Di luar itu, ia juga ingin memastikan tak ada pihak yang dirugikan, baik dari masyarakat atau pihak Marinir.
Lebar Sungai Krukut di wilayah itu awalnya mencapai delapan meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun begitu, kondisi sungai saat ini menyusut dan hanya menyisakan lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman yang juga ikut berkurang.
Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Untuk menangani banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sempat memulai pembangunan waduk di sekitar sungai dan permukiman pada 2011 lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Dijumpai seusai pertemuan, Laksda TNI Arief Rudianto menegaskan bahwa pertemuan hari ini hanya seputar silaturahmi dan berbincang santai dengan Joko Widodo. Karena di satu sisi, Arief merupakan anggota dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsin DKI Jakarta.
"Hanya silaturahmi sebagai warga baru, panglima baru memperkenalkan diri kepada Bapak Gubernur. Tidak ada obrolan kerja sama, semua punya tugas pokok, sharing saja," kata Arief.
Saat ditanya mengenai adanya dugaan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan masalah penyempitan Sungai Krukut, di Cilandak, Jakarta Selatan, Arief membantahnya dan menolak menjawab dengan panjang.
"Oh tidak ada pembahasan itu (Sungai Krukut), wilayahnya Marinir, yang bicara Marinir saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Joko Widodo alias Jokowi juga hanya memberikan keterangan senada. "Ya banyaklah, masa diceritain semua? Tiga hari enggak rampung. Banyak hal yang saya dapat, kapan-kapan saya ingin bertemu lagi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi berencana menengahi perselisihan antara warga Kampung Bangau, Pondok Labu, dengan Marinir. Rencana itu dilontarkan Jokowi saat meninjau kondisi Sungai Krukut yang lebarnya menyusut, Kamis (21/2/2013), di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, warga di kampung ini mengeluhkan datangnya banjir karena lebar Sungai Krukut menyempit sehingga airnya tumpah ke kampung mereka. Jokowi merasa perlu turun tangan untuk memastikan suasana kondusif antara warga dengan Marinir. Di luar itu, ia juga ingin memastikan tak ada pihak yang dirugikan, baik dari masyarakat atau pihak Marinir.
Lebar Sungai Krukut di wilayah itu awalnya mencapai delapan meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun begitu, kondisi sungai saat ini menyusut dan hanya menyisakan lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman yang juga ikut berkurang.
Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Untuk menangani banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sempat memulai pembangunan waduk di sekitar sungai dan permukiman pada 2011 lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi Tata PKL bersama Lima Menteri
Gubernur DKI Jakarta bersama lima menteri melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Damai, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (28/2/2013). Penataan PKL ini merupakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dengan menggandeng pihak swasta, sedikitnya 39 PKL yang menjajakan berbagai dagangan di sekitar Jalan Damai direlokasi ke tempat yang jauh lebih layak.
Sebelumnya, puluhan PKL itu berjualan di pinggir jalan dan sering menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan. Dalam penataan ini, para pemilik lapak PKL diberi bantuan sarana dan prasarana, di antaranya bantuan modal sebesar Rp 100 juta pada pengurus koperasi PKL setempat dan bantuan sarana dagang kepada perwakilan PKL Museum Taman Fatahillah.
Selain itu, disahkan juga badan hukum koperasi setempat yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan 250 balon udara. Para menteri yang hadir di antaranya ialah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan, serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Seluruh bantuan yang diberikan kepada para PKL merupakan bantuan dari pihak swasta. Penanggung jawab kegiatan, Muhamad Marwan, yang juga merupakan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa kegiatan penataan ini merupakan komitmen dan sinergitas 10 kementerian dengan swasta. Diharapkan semua pihak terkait dapat terpacu melakukan penataan PKL.
"Semoga bisa mendorong kementerian dan lembaga agar lebih fokus dan optimal melakukan penataan PKL," kata Marwan dalam sambutannya.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Kesabaran Jokowi terhadap monorail mulai habis
Nasib transportasi massa monorail masih belum jelas kapan akan dimulai,
bahkan PT Jakarta Monorail belum melengkapi dan menyerahkan dokumen. Hal
itu membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) naik pitam dan mengancam mengganti PT Jakarta Monorail, sebagai pelaksana proyek, dengan konsorsium perusahaan lain.
Jokowi mengaku sudah memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Monorail untuk segera menyetorkan dokumen yang kurang. "Sudah saya kasih (batas waktu), enggak perlu saya sebut kapan. Saya kerja pakai target waktu. Itu kurang," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/2).
Jika syarat itu tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, Jokowi akan ganti investor. "Belum. Ya ganti dong kalau lewat target. Ganti investor. Tolong kejar di sana di JM (Jakarta Monorail). Biar kelihatan yang lamban siapa?" tegas Jokowi.
"Belum lewat deadline. Tapi mestinya deadline Maret, ya memberikan Januari ke saya kan bagus," sindirnya.
Menurut Jokowi, pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada PT Jakarta Monorail untuk melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal atau monorail yang diperkirakan memakan biaya hingga triliunan.
"Tolong dikejar ke PT Jakarta Monorail, jangan kejarnya ke saya. Saya ngomongnya itu terus," kata Jokowi.
Nada dan ekspresi Jokowi tampak terlihat tegas ketika menjelaskan penyebab lambat dan molornya pengerjaan proyek monorail bukanlah dirinya. "Dokumennya belum diserahkan ke saya, saya mau ngapain. Jadi ini tanya dan kejar ke Jakarta Monorail kenapa enggak segera kasih dokumen," tegas Jokowi.
"Padahal gubernur kalau dikasih dokumen saat itu juga saya putusin, cor, berangkat, kerjain," sambungnya.
Jokowi tidak mau jika dirinya yang dianggap lambat dalam pengerjaan kelanjutan proyek pembangunan monorail.
"Dokumen-dokumen yang kita minta. Kita nunggu mana! Jangan ada persepsi saya yang lamban. Enggak mau saya. Saya nunggu tapi belum nongol, gimana. Kejar kesana, apa yang masih dicari kok belum diterima gubernur," keluhnya.
Sumber :
www.merdeka.com
Jokowi mengaku sudah memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Monorail untuk segera menyetorkan dokumen yang kurang. "Sudah saya kasih (batas waktu), enggak perlu saya sebut kapan. Saya kerja pakai target waktu. Itu kurang," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/2).
Jika syarat itu tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, Jokowi akan ganti investor. "Belum. Ya ganti dong kalau lewat target. Ganti investor. Tolong kejar di sana di JM (Jakarta Monorail). Biar kelihatan yang lamban siapa?" tegas Jokowi.
"Belum lewat deadline. Tapi mestinya deadline Maret, ya memberikan Januari ke saya kan bagus," sindirnya.
Menurut Jokowi, pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada PT Jakarta Monorail untuk melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal atau monorail yang diperkirakan memakan biaya hingga triliunan.
"Tolong dikejar ke PT Jakarta Monorail, jangan kejarnya ke saya. Saya ngomongnya itu terus," kata Jokowi.
Nada dan ekspresi Jokowi tampak terlihat tegas ketika menjelaskan penyebab lambat dan molornya pengerjaan proyek monorail bukanlah dirinya. "Dokumennya belum diserahkan ke saya, saya mau ngapain. Jadi ini tanya dan kejar ke Jakarta Monorail kenapa enggak segera kasih dokumen," tegas Jokowi.
"Padahal gubernur kalau dikasih dokumen saat itu juga saya putusin, cor, berangkat, kerjain," sambungnya.
Jokowi tidak mau jika dirinya yang dianggap lambat dalam pengerjaan kelanjutan proyek pembangunan monorail.
"Dokumen-dokumen yang kita minta. Kita nunggu mana! Jangan ada persepsi saya yang lamban. Enggak mau saya. Saya nunggu tapi belum nongol, gimana. Kejar kesana, apa yang masih dicari kok belum diterima gubernur," keluhnya.
Sumber :
www.merdeka.com
Langganan:
Postingan (Atom)

























