Ini Perintah "Bukan" Basa-basi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk tak menahan penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden juga menginstruksikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil.

Seri Penghancuran KPK: Berani Usut Kasus Suap Kader PDIP, Penyidik KPK Ditangkap Bareskrim.

Tim dari Bareskrim menjemput Novel Baswedan dari rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat 1 Mei 2015. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penganiayaan dibawa dengan mobil menuju Gedung Bareskrim Mabes Polri, dini hari ini.
Sebelum berangkat pergi, Novel Baswedan sempat mengirim pesan kepada salah seorang penyidik di KPK.

Setelah Hancurkan KPK, Jokowi Jadikan Harga Beras di Indonesia termahal se ASEAN

Harga beras medium di pasaran belum juga turun. Masih Rp 11.000 hingga Rp 13.000 per kilogram (kg) meski penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan operasi pasar (OP) gencar dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Kondisi itu bisa memunculkan dugaan penyelundupan beras negara tetangga. Sebab, harga beras Indonesia itu termahal di antara negara produsen beras lain di ASEAN.

Jokowi Segera Kirim 4 Pimpinan KPK ke Bui

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya sedang menjalankan operasi penghancuran lembaga anti rasuah (KPK), karena sampai saat ini, Jokowi tidak menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri.
“Jokowi menjalankan operasi penghancuran KPK karena terbebani untuk melindungi kasus korupsi TransJakarta, melindungi kasus BLBI termasuk kasus SBY,” kata pengamat kebijakan publik, Muslim Arbi di Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Penulisan Blog Dihentikan

Sehubungan dengan ketidaktegasan Jokowi dalam menyelesaikan kemelut antara KPK dan Polri yang bisa mengakibatkan pelemahan KPK, maka terhitung tanggal 24 Januari 2015 pukul 00.00 WIB bersamaan dengan penarikan dukungan oleh para relawan, maka penulisan blog ini juga dihentikan.

Erry Riyana Sarankan Jokowi Belajar dari SBY

Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi semestinya belajar dari presiden pendahulunya.
"Presiden Jokowi, saya imbau dengan segala hormat, menindak tegas! Mari belajar pada Presiden lalu yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju tidak intervensi hukum pada proses pengadilan. Namun bila ada yang menyalahi proses hukum, itu kewajiban seorang presiden untuk intervensi," tegas mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Tanggapan Jokowi Sungguh Mengecewakan!

Presiden Jokowi menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Jokowi hanya berkomentar normatif agar baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai aturan.

Massa Anti Korupsi Salahkan Jokowi

Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kota Malang (KOMAK), menggelar aksi unjuk rasa atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat dan Malang Corruption Watch (MCW) mengutuk segala bentuk penggembosan agenda pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Yenny Wahid: Jokowi Harus Tunjukkan Pro Pemberantasan Korupsi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK. Jokowi harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Save KPK!
"Kami imbau kepada presiden untuk memperlihatkan kepada seluruh Indonesia, bahwa beliau adalah presiden kita semua, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Yenny dalam orasinya di hadapan ratusan aktivis pro KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Bak Tak Berdosa, Jokowi Masih Bisa Tersenyum

Sikap tegas Presiden Jokowi dalam menengahi perseteruan Polri vs KPK ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Namun seperti biasa, sebagai Jawaban awal Jokowi adalah senyuman.
Jawaban senyum Jokowi yang pertama dilempar saat dia dan Wapres Jusuf Kalla pergi ke Masjid dari Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Mereka berdua duduk di dalam golf car‎.
Tidak ada Jawaban yang keluar dari Jokowi saat hendak dicegat oleh awak media.

Pimpinan KPK Tiba di Istana Bogor, Langsung Bertemu Jokowi dan Petinggi Polri

Para pimpinan KPK tiba di Istana Bogor. Mereka langsung bertemu Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri yang sudah berada di dalam kompleks Istana.
Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja tiba sekitar pukul 14.50 WIB, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1/2015). Mereka dikawal dua mobil Paspampres.
Tak ada komentar dari ketiganya. Dengan kecepatan tinggi, mobil-mobil itu langsung ke arena pertemuan yang letaknya di sebuah bangunan yang biasanya jadi tempat istirahat presiden.
Wartawan tidak diperkenankan mendekat. Lokasi bangunan berada di pojok kompleks istana.

Jika Harus Memlilih, Relawan Jokowi Lebih Berpihak pada KPK

Dukungan dari masyarakat dan aktivis-antikorupsi terus mengalir pasca-penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015). Mereka pun menggelar aksi simpatik di depan Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Aksi ini berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WB atau selepas salat Jumat. Meski begitu mereka sudah datang berbondong-bondong ke Gedung KPK sejak sekitar pukul 11.00 WIB.

ICW Pertanyakan Dimana Tanggung Jawab Jokowi?

Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Ade Irawan, mendesak Presiden Joko Widodo jangan cuma berpangku tangan terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri. Sebab menurut dia, justru Jokowi yang menggulirkan masalah ini.

Relawan Jokowi Kecewa pada PDIP, Aktivis Minta Jokowi Kawal KPK

Penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Markas Besar Kepolisian Jumat, 23 Januari 2015, dikecam aktivis anti korupsi di tanah air, termasuk barisan relawan pendukung Joko Widodo saat kampanye pemilu presiden lalu.
Relawan Jokowi dari Arsitek Komunitas (Arkom) Yogyakarta menilai, penangkapan Bambang Widjojanto diyakini sebagai upaya kriminalisasi KPK yang dilakukan secara massif baik oleh Mabes Polri dengan dukungan partai politik terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi Jangan Cuma Lempar Bola Lalu Berpangku Tangan

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kerja lembaga ini dalam menegakkan hukum berjalan baik.
"Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Ada Yang Harus Jokowi Ketahui

Penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri, mengagetkan banyak pihak termasuk internal lembaga antirasuah itu. Setelah menemui pimpinan Polri dan bertemu Bambang, KPK akan menemui Presiden Joko Widodo.
"Jam 2, kami hanya minta waktu," kata Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, di Mabes Polri, Jumat (23/1/2015).

Saran Yusril untuk Kasus Cicak vs Buaya 2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan turun tangan mengatasi kisruh yang terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi. Pemimpin bangsa ini diharapkan dapat menunjukkan kewibawaannya agar rakyat tenang.
Saran itu disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyikapi kisruh antar lembaga penegak hukum di negeri ini.

Presiden dan DPR Diminta Segera Hentikan 'Perang' Polri Vs KPK

Direktur Sigma atau Pemerhati Politik dan Ketatanegaraan, Said Salahudin, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak boleh diam atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri. Sebab kasus ini, menurut Said, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni.
"Ini sudah bisa disebut sebagai 'perang' dua institusi penegak hukum. Jadi saya mendesak kepada Presiden dan DPR untuk segera mengambil sikap atas penangkapan BW tersebut. Dalam perspektif politik, saya yakin betul penangkapan BW ini memiliki korelasi yang kuat dengan penetapan status tersangka terhadap Kapolri terpilih Budi Gunawan oleh KPK sebelumnya," ungkap Said kepada Tribunnews.com, Jumat (23/1/2015).