Ini Perintah "Bukan" Basa-basi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk tak menahan penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden juga menginstruksikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil.

Seri Penghancuran KPK: Berani Usut Kasus Suap Kader PDIP, Penyidik KPK Ditangkap Bareskrim.

Tim dari Bareskrim menjemput Novel Baswedan dari rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat 1 Mei 2015. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penganiayaan dibawa dengan mobil menuju Gedung Bareskrim Mabes Polri, dini hari ini.
Sebelum berangkat pergi, Novel Baswedan sempat mengirim pesan kepada salah seorang penyidik di KPK.

Setelah Hancurkan KPK, Jokowi Jadikan Harga Beras di Indonesia termahal se ASEAN

Harga beras medium di pasaran belum juga turun. Masih Rp 11.000 hingga Rp 13.000 per kilogram (kg) meski penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan operasi pasar (OP) gencar dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Kondisi itu bisa memunculkan dugaan penyelundupan beras negara tetangga. Sebab, harga beras Indonesia itu termahal di antara negara produsen beras lain di ASEAN.

Jokowi Segera Kirim 4 Pimpinan KPK ke Bui

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya sedang menjalankan operasi penghancuran lembaga anti rasuah (KPK), karena sampai saat ini, Jokowi tidak menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri.
“Jokowi menjalankan operasi penghancuran KPK karena terbebani untuk melindungi kasus korupsi TransJakarta, melindungi kasus BLBI termasuk kasus SBY,” kata pengamat kebijakan publik, Muslim Arbi di Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Penulisan Blog Dihentikan

Sehubungan dengan ketidaktegasan Jokowi dalam menyelesaikan kemelut antara KPK dan Polri yang bisa mengakibatkan pelemahan KPK, maka terhitung tanggal 24 Januari 2015 pukul 00.00 WIB bersamaan dengan penarikan dukungan oleh para relawan, maka penulisan blog ini juga dihentikan.

Erry Riyana Sarankan Jokowi Belajar dari SBY

Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi semestinya belajar dari presiden pendahulunya.
"Presiden Jokowi, saya imbau dengan segala hormat, menindak tegas! Mari belajar pada Presiden lalu yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju tidak intervensi hukum pada proses pengadilan. Namun bila ada yang menyalahi proses hukum, itu kewajiban seorang presiden untuk intervensi," tegas mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Tanggapan Jokowi Sungguh Mengecewakan!

Presiden Jokowi menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Jokowi hanya berkomentar normatif agar baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai aturan.

Massa Anti Korupsi Salahkan Jokowi

Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kota Malang (KOMAK), menggelar aksi unjuk rasa atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat dan Malang Corruption Watch (MCW) mengutuk segala bentuk penggembosan agenda pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Yenny Wahid: Jokowi Harus Tunjukkan Pro Pemberantasan Korupsi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK. Jokowi harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Save KPK!
"Kami imbau kepada presiden untuk memperlihatkan kepada seluruh Indonesia, bahwa beliau adalah presiden kita semua, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Yenny dalam orasinya di hadapan ratusan aktivis pro KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Bak Tak Berdosa, Jokowi Masih Bisa Tersenyum

Sikap tegas Presiden Jokowi dalam menengahi perseteruan Polri vs KPK ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Namun seperti biasa, sebagai Jawaban awal Jokowi adalah senyuman.
Jawaban senyum Jokowi yang pertama dilempar saat dia dan Wapres Jusuf Kalla pergi ke Masjid dari Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Mereka berdua duduk di dalam golf car‎.
Tidak ada Jawaban yang keluar dari Jokowi saat hendak dicegat oleh awak media.

Pimpinan KPK Tiba di Istana Bogor, Langsung Bertemu Jokowi dan Petinggi Polri

Para pimpinan KPK tiba di Istana Bogor. Mereka langsung bertemu Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri yang sudah berada di dalam kompleks Istana.
Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja tiba sekitar pukul 14.50 WIB, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1/2015). Mereka dikawal dua mobil Paspampres.
Tak ada komentar dari ketiganya. Dengan kecepatan tinggi, mobil-mobil itu langsung ke arena pertemuan yang letaknya di sebuah bangunan yang biasanya jadi tempat istirahat presiden.
Wartawan tidak diperkenankan mendekat. Lokasi bangunan berada di pojok kompleks istana.

Jika Harus Memlilih, Relawan Jokowi Lebih Berpihak pada KPK

Dukungan dari masyarakat dan aktivis-antikorupsi terus mengalir pasca-penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015). Mereka pun menggelar aksi simpatik di depan Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Aksi ini berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WB atau selepas salat Jumat. Meski begitu mereka sudah datang berbondong-bondong ke Gedung KPK sejak sekitar pukul 11.00 WIB.

ICW Pertanyakan Dimana Tanggung Jawab Jokowi?

Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Ade Irawan, mendesak Presiden Joko Widodo jangan cuma berpangku tangan terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri. Sebab menurut dia, justru Jokowi yang menggulirkan masalah ini.

Relawan Jokowi Kecewa pada PDIP, Aktivis Minta Jokowi Kawal KPK

Penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Markas Besar Kepolisian Jumat, 23 Januari 2015, dikecam aktivis anti korupsi di tanah air, termasuk barisan relawan pendukung Joko Widodo saat kampanye pemilu presiden lalu.
Relawan Jokowi dari Arsitek Komunitas (Arkom) Yogyakarta menilai, penangkapan Bambang Widjojanto diyakini sebagai upaya kriminalisasi KPK yang dilakukan secara massif baik oleh Mabes Polri dengan dukungan partai politik terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi Jangan Cuma Lempar Bola Lalu Berpangku Tangan

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kerja lembaga ini dalam menegakkan hukum berjalan baik.
"Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Ada Yang Harus Jokowi Ketahui

Penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri, mengagetkan banyak pihak termasuk internal lembaga antirasuah itu. Setelah menemui pimpinan Polri dan bertemu Bambang, KPK akan menemui Presiden Joko Widodo.
"Jam 2, kami hanya minta waktu," kata Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, di Mabes Polri, Jumat (23/1/2015).

Saran Yusril untuk Kasus Cicak vs Buaya 2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan turun tangan mengatasi kisruh yang terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi. Pemimpin bangsa ini diharapkan dapat menunjukkan kewibawaannya agar rakyat tenang.
Saran itu disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyikapi kisruh antar lembaga penegak hukum di negeri ini.

Presiden dan DPR Diminta Segera Hentikan 'Perang' Polri Vs KPK

Direktur Sigma atau Pemerhati Politik dan Ketatanegaraan, Said Salahudin, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak boleh diam atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri. Sebab kasus ini, menurut Said, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni.
"Ini sudah bisa disebut sebagai 'perang' dua institusi penegak hukum. Jadi saya mendesak kepada Presiden dan DPR untuk segera mengambil sikap atas penangkapan BW tersebut. Dalam perspektif politik, saya yakin betul penangkapan BW ini memiliki korelasi yang kuat dengan penetapan status tersangka terhadap Kapolri terpilih Budi Gunawan oleh KPK sebelumnya," ungkap Said kepada Tribunnews.com, Jumat (23/1/2015).

DPD Minta Si Jokowi Unjuk Gigi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman angkat bicara terkait ditangkapnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Mabes Polri harus menjelaskan kepada publik mengenai kebenaran isu ini," kata Irman di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Jokowi Didesak Panggil Wakapolri dan Kabareskrim Jelaskan Soal Bambang Widjojanto

Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso, untuk menjelaskan kabar penangkapan terhadap Bambang Widjojanto.
"Perlu dijelaskan kenapa penangkapan itu dilakukan pada saat KPK sedang memproses sangkaan hukum kepada Kapolri Budi Gunawan. Presiden tidak boleh menjadi faktor penyebab krisis politik dengan diam dan berpangku tangan lebih lama," kata Ketua Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/1/2015).

Bambang Widjojanto Ditangkap, #WhereAreYouJokowi Jadi Tending Topic

Kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dengan cepat menjadi topik hangat di media sosial. Sejumlah kata kunci yang berhubungan dengan penangkapan tersebut dengan cepat menjadi trending topic di Twitter.

Jokowi Harus Turun Tangan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana langsung menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi saat mendengar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Denny pun meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.
"Presiden Jokowi harus segera turun tangan sebagai kepala negara agar semua lebih kondusif dan aman. Demi penegakan hukum," ujar Denny di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015.

Giliran Para Bupati Indonesia Tengah dan Timur Curhat ke Jokowi

Acara dialog dan konsolidasi seluruh Bupati se-Indonesia kepada Presiden Joko Widodo kembali digelar pada hari ke-2. Kali ini, giliran para Bupati Indonesia di Wilayah Tengah dan Timur yang melakukan dialog dengan Presiden Jokowi.
"Hari ini para bupati Bangka Belitung sebagian Sumatera, Bali, NTB, NTT, Kalimantan. Mohon bapak (Presiden) mau menampung mendengar keluhan para bupati.

Jokowi Minta Kepala Daerah Dukung Pemerintahan Pusat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat agar dapat melaksanakan pembangunan yang selaras dengan rencana besar pembangunan nasional.
Saat mengumpulkan bupati di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengatakan konsolidasi sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan di negara sebesar Indonesia.

Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Bupati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini untuk dalam rangka rapat koordinasi (rakor) yang membahas persoalan mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, perizinan hingga infrastruktur.
Sebelumnya, pada hari kemarin, Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan bupati se-Sumatera.

Olga "Si Koki Masak" Jokowi

Sejak musim kampanye presiden, artis Olga Lidya jadi lebih ‘melek’ soal politik. Ia terus mengamati berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang amat dikaguminya, di antaranya pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Olga mengkritisi keputusan Jokowi dan menolak pencalonan Budi Gunawan tersangka kasus korupsi sebagai pemimpin institusi tertinggi kepolisian di Tanah Air.

ICW: Jangan Sampai Muncul Pertanyaan "Jokowi ada di mana?"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil sikap tegas dan menyadari perannya kini sudah bukan lagi sebagai petugas partai, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi, Telepon dan Bisik-bisik dengan Tjahjo Kumolo di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberikan komentar terkait pengakuan blak-blakan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal manuver Ketua KPK Abraham Samad. Termasuk Tjahjo Kumolo yang sempat menjadi Sekjen PDIP.
Namun yang cukup menarik disimak adalah kejadian di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).

Serang KPK, PDIP Coreng Muka Jokowi, Tak Punya Bukti Akan Dibui

Tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad tak disertai bukti yang kuat. Serangan Hasto itu tidak hanya dibaca sebagai serangan terhadap Abraham Samad, tapi terhadap KPK. Manuver politik ini dipandang tidak perlu dan malah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Sudah Temui Abdee Slank

Gitaris Slank Abdee Negara yang juga ketua Relawan Salam 2 Jari telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Samad Diminta Klarifikasi Langsung, PKS Minta Dibentuk Komisi Etik

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adian meminta kepada semua pihak untuk tidak menangkap kesimpulan adanya upaya pelemahan KPK, pasca apa yang diungkap oleh Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Donny menilai, apa yang diungkap oleh Hasto hanyalah sebuah manuver biasa dalam realitas politik
"Substansi masalah yang harus diklarifikasi adalah benar tidaknya lobi politik tersebut. Terlebih penting adalah siapa yang mengambil inisiatif, AS (Abraham Samad red) atau PDIP. Jika benar lobi tersebut maka itu merupakan problem etika profesi yang serius," kata Donny, Kamis (22/1/2015).

KPK Tantang PDIP Beberkan Bukti dn Belum Bentuk Komisi Etik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk membeberkan bukti-bukti terkait tudingan mereka soal manuver politik Abraham Samad. KPK janji akan menindaklanjuti laporan itu jika buktinya jelas.
"Kami di KPK menjaga itu. Kami mengimbau pihak-pihak yang bermanuver harus didasari bukti-bukti itu," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di KPK, Kamis (22/1/2015).

Bukti Pertemuan Elite PDIP dan Samad Akan Diserahkan ke Komisi Etik

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada hubungan antara penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dengan gagalnya Abraham Samad menjadi calon Wakil Presiden.
Hasto pun 'membongkar' latar belakang yang diduga menjadi motif politik dalam penetapan Komjen Budi sebagai tersangka. Menjelang siang dia mengundang wartawan ke Rumah Cemara di jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Andi Sebut Megawati Yang Putuskan JK Jadi Cawapres Jokowi, Tjahjo "Tidak Tahu" Abraham Samad Jadi Calon Cawapres Jokowi

Sekretaris Kabinet yang juga mantan timses Jokowi-JK Andi Widjajanto turut membeberkan soal penetapan cawapres Jokowi sebelum Pilpres berlangsung. Kala itu, ada 7 nama yang telah disaring dan rencananya bakal diduetkan dengan Jokowi sebagai cawapres. Salah satunya adalah Ketua KPK Abraham Samad.
"Ketika (Tim 11) 11 dibentuk Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), dalam satu pertemuan kalau tidak salah di Yogya, bulan Februari, ada 7 nama kandidat cawapres yang diusulkan. Salah satunya AS," kata Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2014).

Jokowi Tetap Tunda Pelantikan Komjen BG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Meskipun didesak oleh partainya, PDI Perjuangan, Jokowi tetap belum akan melantik Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto disela-sela istirahat rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan bupati seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).

Kenapa Baru Dibuka Sekarang?

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyayangkan sikap PDIP baru membongkar deal politik Abraham Samad. Padahal, Samad aktif melobi agar jadi cawapres Jokowi sejak lama.
"PDIP kenapa enggak dari kemarin-kemarin (bongkar deal politik Abraham Samad)," kata Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Gagal Jadi Cawapres Jokowi, Abraham Samad Anggap Persoalan Pribadi

Setelah Jusuf Kalla (JK) diputuskan sebagai calon wakil presiden (cawapres), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI P, Hasto Kristiyanto, menemui Ketua KPK Abraham Samad. Hasto menilai bahwa ada kekecewaan yang terlihat dari Abraham Samad, dan kemudian sikapnya berubah. 
"Bahkan kemudian saya tanyakan bagaimana aspirasi kedepan ketika nanti pak Jokowi-JK dipercaya rakyat menjadi presiden dan wakil presiden. Dan pada saat itu juga pak Abraham menyampaikan jawaban kepada saya. Jadi seolah ada persoalan pribadi disitu," ujar Hasto, di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

PDIP: Abraham Samad Sadap Penentuan Cawapres Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dituding menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat tentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Hal tersebut dikatakan Samad saat Hasto Kristiyanto disuruh Jokowi untuk menyatakan bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK).
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, "Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan.

Relawan Jokowi Tolak Kriminalisasi dan Politisasi KPK

Relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Koki Masak) menolak upaya-upaya kriminalisasi ataupun politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Budi Gunawan," kata salah satu Relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

PDIP Buka-bukaan Soal Samad Mega Tak Terlibat

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal Ketua KPK Abraham Samad. Dia menyerang Samad yang menggelar pertemuan sampai lima kali dengan elite PDIP agar bisa menjadi Cawapres Jokowi.
Apakah langkah Hasto yang buka-bukaan atas restu Megawati?
"‎Ini sebuah keyakinan politik saya, keyakinan kebenaran, ini saya tanggungjawabkan secara pribadi, buat saya pribadi, juga dengan etika politik dan hukum‎. Ini inisiatif saya," jelas Hasto dalam jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Jokowi: Semua Bupati Senang Sekali Perppu Pilkada Disahkan

Perppu Pilkada Langsung telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan itu disambut baik oleh para bupati yang mengikuti rapat kerja dengannya di Istana Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan sebelum rapat dimulai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan hasil rapat Kemendagri bersama Komisi II DPR RI yang menyatakan Perppu Pilkada langsung telah disahkan. Mendengar itu, para bupati se-Sumatera yang rapat dengan Jokowi bertepuk tangan.

Presiden Jokowi Ajari Bupati Trik Jaga Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015). Pertemuan dan rapat kerja antara presiden dengan kepala daerah digelar secara tertutup.
Setelah pertemuan itu, Presiden mengungkapkan pokok bahasan bersama para bupati. Jokowi menekankan pentingnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Seskab Masih Ragu Samad Berani Temui Elite PDIP Soal Cawapres

Seskab Andi Widjajanto masih ragu bila Ketua KPK Abraham Samad bertemu elite PDIP bicara soal menjadi Cawapres Jokowi. Sejumlah alasan diungkap Andi yang dahulu menjadi tim sukses Jokowi ini.
"Setahu saya tidak dimungkinkan karena Abraham Samad tak mungkin bergerak sendirian tanpa pengawal-pengawal KPK. Saya belum tahu apa yang disampaikan Hasto (Plt Sekjen PDIP) dan Hendro (Hendropriyono)," jelas Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Tanggapan KPK Atas "Buka-bukaan" PDIP

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sakit hati lantaran gagal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Bahkan, dalam jumpa persnya hari ini, dia membeberkan dan memperagakan bukti-bukti adanya lobi-lobi antara Samad dengan petinggi partai politik pendukung Jokowi di sebuah kamar apartemen Pacific Place, Jakarta.

PDIP Tebar "Misteri Smad" Tapi Tak Berani Buka Rapor Merah dari KPK

PDIP buka-bukaan soal pertemuan dengan Abraham Samad terkait lobi politik menjadi Cawapres Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku alasan dia buka-bukaan karena Samad menyebut isi sebuah blog tentang pertemuan yang dilakukan dengan tim PDIP soal Cawapres Jokowi sebagai fitnah. Bukan karena Komjen BG tersangka? Meskipun demikian, PDIP sejauh ini belum berani secara terang-terangan membuka "rapor" yang dulu diberikan KPK pada saat Jokowi menjaring menteri, yang oleh Abraham Samad dikatakan bahwa di "rapor" tersebut telah tercantum nama komjen BG yang distabilo merah sedang menurut PDIP Jokowi sama sekali belum diberi tahu KPK tentang kasus BG.

Samad Sebut Kegagalannya Jadi Cawapres Jokowi Karena Budi Gunawan

PDIP tak sembarang menggelar jumpa pers soal Abraham Samad. Semua terkait dengan Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi.
Dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (22/1/2015), Hasto memakai masker dan topi yang menurutnya gaya seperti saat Samad saat bertemu dirinya di masa Jokowi mencari Cawapres.

"Penghuni" Istana Bogor Marah pada Jokowi?

Ada kejadian yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para menteri kabinet kerja dan seluruh kepala daerah se-Sumatera terganggu ketika acara pembukaan Pertemuan Presiden dengan Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
Gangguan ini dikarenakan adanya suara bising ini ditimbulkan gangguan sound system, sehingga suaranya menjadi 'Nging' yang mengganggu telinga.

Sindo: Jokowi Bakal Karam di Karang Ketiga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pergi begitu saja usai menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka, Jumat malam, pekan lalu. Dia tidak menyalami dua petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berdiri tegap mengapitnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, nasib kedua jenderal polisi itu - Jenderal Sutarman dan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti - baru saja ditentukan oleh Sang Presiden.

Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,8%, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pentingnya mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Tercatat, di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8 persen.
Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai 5,1 persen, sedangkan untuk tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen.

Jokowi Kumpulkan Para Kepala Daerah di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Kali ini, Jokowi mengundang para bupati untuk memberikan arahan dan mendengar keluhan sebagaimana para gubernur beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi mengenakan kemeja batik berwarna cokelat ditemani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah hadir di ruangan Garuda Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB.

@jokowi_do2 Bukan Akun Resmi Presiden. Konflik Internal?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif menggunakan akun media sosial Twitter dan Facebook. Bahkan sering saling sindir dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemerintahan tirani diakhir tahun 2014. Namun akun itu tidak dikelola secara resmi oleh Presiden.
Politisi PDI-P Aria Bima, mengatakan, postingan di akun yang sudah terverifikasi itu tidak sepenuhnya mewakili pendapat Jokowi sebagai presiden.

Jokowi Koq Cuek?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap membiarkan munculnya gangguan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tengah mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Setelah Markas Besar Kepolisian mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Budi, calon Kepala Polri ini mengerahkan pengacara untuk memperkarakan KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lowongan Kerja: Juru Bicara Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai punya gaya komunikasi yang buruk. Dari hasil survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol Indonesia) mantan Gubernur DKI Jakarta itu diminta untuk menggunakan juru bicara.
"Dari segi gaya komunikasi Presiden Jokowi, mendapat angka 5,76 dari skala 1-10. Artinya harus diperbaiki komunikasi. Saya mengusulkan presiden perlu juru bicara," kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubaedillah Badrun di sela-sela diskusi hasil survei terhadap Jokowi-JK selama tiga bulan kepemimpinannya di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (21/1/2015).

Jelang 100 Hari Jokowi-JK Masih Urai Kekusutan Politik Internal

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Mauladi, menyatakan, menjelang 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla  masih sibuk mengurai kekusutan politik di internalnya sehingga belum optimal bekerja.
"Seharusnya Presiden Jokowi harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kelompok," sebut Mauladi, di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

PDIP: Mega "Tak Pernah" Ikut Campur Pemerintahan Jokowi

Isu santer dominasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggu pemerintahan Presiden Jokowi dibantah oleh elite PDIP. PDIP yakin Mega tak ikut campur mengurus pemerintahan.
"‎Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).