Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk koordinasi terkait pencegahan korupsi barang dan jasa yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2014) malam.
Namun, hanya pria yang akrab disapa Jokowi itu yang absen dari undangan tersebut. "Iya (tidak hadir)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi soal ketidakhadiran Jokowi.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Jumat, 28 Februari 2014
Kampung Deret Jokowi Salah Sasaran
Program kampung deret yang menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenahi pemukiman warga dinilai tidak tepat sasaran.
Warga yang sebelumnya telah diverifikasi untuk tempat tinggalnya dibenahi program ini malah dibatalkan. Seperti dialami 169 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
“Semua warga kami yang telah didata untuk program Kampung Deret tidak dapat. Malah Kelurahan Rawasari, yang tidak mengajukan justru dapat. Jelas kami semua kecewa dan menanyakan kenapa bisa seperti ini,” terang Oka, Ketua RW 011, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jumat (28/2/2014).
Warga yang sebelumnya telah diverifikasi untuk tempat tinggalnya dibenahi program ini malah dibatalkan. Seperti dialami 169 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
“Semua warga kami yang telah didata untuk program Kampung Deret tidak dapat. Malah Kelurahan Rawasari, yang tidak mengajukan justru dapat. Jelas kami semua kecewa dan menanyakan kenapa bisa seperti ini,” terang Oka, Ketua RW 011, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi, Aher dan Rano Dipanggil KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi malam hari ini memanggil tiga kepala daerah buat memaparkan hasil kajian soal korupsi di daerah masing-masing. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pertemuan malam ini adalah rapat soal pencegahan tindak pidana korupsi.
"KPK malam ini akan melakukan rapat koordinasi supervisi soal pencegahan. Ada sejumlah Gubernur dipanggil. Pertama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
"KPK malam ini akan melakukan rapat koordinasi supervisi soal pencegahan. Ada sejumlah Gubernur dipanggil. Pertama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
1,5 Tahun Blusukan, Kini Saatnya Berkampanye
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk PDIP sebagai juru kampanye nasional. Eks Wali Kota Solo ini pun menyanggupi perintah partainya.
"Kalau jadwalnya berangkat ya saya berangkat. Saya sehari-hari selama 1,5 terus blusukan, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Sesekali kampanye ya nggak apa-apa," kata Jokowi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi mengaku sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kegiatan kampanyenya ini.
"Kalau jadwalnya berangkat ya saya berangkat. Saya sehari-hari selama 1,5 terus blusukan, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Sesekali kampanye ya nggak apa-apa," kata Jokowi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi mengaku sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kegiatan kampanyenya ini.
Ingin Bertemu Jokowi, Petani Ini Jalan Kaki dari Yogya ke Jakarta
AG Windarta (40), warga Dusun Ngrekah, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Jumat (28/2/2014) pukul 10.00 WIB, mulai berjalan kaki dari Tugu Yogyakarta menuju Ibu Kota Jakarta.
Dengan membawa satu ikat padi jenis rojo lele organik lokal, pria yang berprofesi sebagai petani ini rela meninggalkan anak dan istri demi bertemu Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Dengan membawa satu ikat padi jenis rojo lele organik lokal, pria yang berprofesi sebagai petani ini rela meninggalkan anak dan istri demi bertemu Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi Akui Per 1 Maret 2014 Jadi Jurkamnas PDIP
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa dirinya nanti akan menjadi juru kampanye nasional PDI Perjuangan pada 1 Maret 2014 mendatang.
"Saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Jokowi memastikan kegiatannya menjadi juru kampanye nasional PDI Perjuangan tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai Gubernur DKI. Sebab, waktu kampanye tersebut hari Sabtu dan Minggu.
"Saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Jokowi memastikan kegiatannya menjadi juru kampanye nasional PDI Perjuangan tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai Gubernur DKI. Sebab, waktu kampanye tersebut hari Sabtu dan Minggu.
IKAPPI Tuding Jokowi Jadikan Pasar Sebagai Tempat Prostitusi
Kebijakan Kementerian Perdagangan merevitalisasi pasar diyakini gagal total. Tak terkecuali langkah Joko Widodo (Jokowi) yang menjalankan kebijakan serupa ketika menjabat wali kota Surakarta periode 2004-2012. Hal ini disampaikan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Caleg Hanura 2009, Abdullah Mansuri di Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Gaya Komunikasi Risma dan Jokowi Berbeda
Dosen komunikasi politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin Achmad, menilai gaya komunikasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sangat bertolak belakang.
Jokowi, kata Zainal, lebih memposisikan dirinya sebagai bukan siapa-siapa. "Jokowi memposisikan diri saya ini siapa, bukan siapa-siapa. Model seperti ini enggak akan laku," kata Zainal pada Tempo, Jumat (28/2/2014).
Jokowi, kata Zainal, lebih memposisikan dirinya sebagai bukan siapa-siapa. "Jokowi memposisikan diri saya ini siapa, bukan siapa-siapa. Model seperti ini enggak akan laku," kata Zainal pada Tempo, Jumat (28/2/2014).
Evaluasi Bus Wisata 3 Bulan Lagi
Bus tingkat pariwisata telah beroperasi sejak Senin (24/2). Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bus tingkat pariwisata itu masih dalam tahap uji coba. Jokowi masih ingin mendaftar kekurangan bus ini.
"Ini masih tiga bulan, masih uji coba. Masih ada koreksi, masukan, kekurangan ini. Nanti saya perintah dan diperbaiki," jelas Jokowi seusai mengunjungi Lemsaneg, di Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).
"Ini masih tiga bulan, masih uji coba. Masih ada koreksi, masukan, kekurangan ini. Nanti saya perintah dan diperbaiki," jelas Jokowi seusai mengunjungi Lemsaneg, di Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).
Jokowi Bantah MoU dengan Lemsaneg Termasuk Bahas Penyadapan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) hari ini juga membahas mengenai penyadapan.
"Oh ini ndak ada hubungannya dengan penyadapan. Ini sudah kita bicarakan dua bulan lalu," kata Jokowi usai penandatanganan di kantor Lemsaneg, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
"Oh ini ndak ada hubungannya dengan penyadapan. Ini sudah kita bicarakan dua bulan lalu," kata Jokowi usai penandatanganan di kantor Lemsaneg, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Jokowi Tak Tahu Tentang Kabinet Bayangan
Seiring dengan isu memajukan Jokowi dalam pencapresan 2014, PDIP mulai
menyusun kabinet bayangan 20014-2019. Ternyata Jokowi yang hampir pasti
jadi capres PDIP tak tahu hal itu.
"Kabinet bayangan? Apa to? Saya nggak tahu menahu soal kabinet-kabinet bayangan ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (28/2/2014).
Jokowi mengaku tak tahu dan tak pernah diajak berdiskusi tentang penyusunan kabinet tersebut. "Nggak pernah ada diskusi soal (kabinet bayangan) itu. Tanya ke partai soal itu," ungkapnya.
"Kabinet bayangan? Apa to? Saya nggak tahu menahu soal kabinet-kabinet bayangan ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (28/2/2014).
Jokowi mengaku tak tahu dan tak pernah diajak berdiskusi tentang penyusunan kabinet tersebut. "Nggak pernah ada diskusi soal (kabinet bayangan) itu. Tanya ke partai soal itu," ungkapnya.
Kisruh Risma-Whisnu, Mega dan Jokowi Besok ke Surabaya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam kuliah umum di Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu 1 Maret 2014. Dia datang untuk memberi kuliah di kampus itu, yang didampingi Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Juru bicara Universitas Surabaya Hayuning Purnama Dewi mengatakan, kedatangan empat tokoh itu akan menyemarakkan acara kuliah umum bertema "Memperkokoh Kebhinnekatunggalikaan Indonesia. "Ibu Mega sudah memastikan datang," kata Hayuning pada Tempo, Jumat (28/2/2014).
Juru bicara Universitas Surabaya Hayuning Purnama Dewi mengatakan, kedatangan empat tokoh itu akan menyemarakkan acara kuliah umum bertema "Memperkokoh Kebhinnekatunggalikaan Indonesia. "Ibu Mega sudah memastikan datang," kata Hayuning pada Tempo, Jumat (28/2/2014).
Lemsaneg Pastikan Data Jokowi Aman
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) memastikan seluruh data-data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aman. Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan Lemsaneg untuk mengamankan sejumlah data pascapenyadapan rumah dinasnya.
Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, mengatakan lembaganya memiliki peralatan untuk proteksi dokumen dari penyadapan. Oleh karena itu, Jokowi tidak perlu khawatir.
Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, mengatakan lembaganya memiliki peralatan untuk proteksi dokumen dari penyadapan. Oleh karena itu, Jokowi tidak perlu khawatir.
Jokowi dan Lemsaneg Sepakati Pengamanan Data Milik DKI
Hari ini, Jumat (28/2/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menandatangani Memorandum Of
Understanding (MOU) atau nota kesepahaman mengenai pengamanan data-data
milik Pemprov DKI.
"Kerjasama mengenai pengamanan data-data di DKI ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," ujar Kepala Lemsaneg, Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi di kantor Lemsaneg, Jakarta.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Djoko memastikan bahwa seluruh dokumen maupun data milik Pemprov DKI aman, sehingga potensi kekacauan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dapat dihindarkan.
"Kerjasama mengenai pengamanan data-data di DKI ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," ujar Kepala Lemsaneg, Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi di kantor Lemsaneg, Jakarta.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Djoko memastikan bahwa seluruh dokumen maupun data milik Pemprov DKI aman, sehingga potensi kekacauan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dapat dihindarkan.
Jurkannas Sekaligus Kampenye Presiden
Sebagai jurkam nasional (jurkamnas) PDIP, Gubernur DKI Jokowi bakal
keliling Indonesia mulai bulan Maret 2014 besok. Oleh kalangan PDI
Projo, masuknya Jokowi sebagai jurkamnas bakal bermanfaat ganda.
"Pengangkatan Jokowi sebagai jurkamnas partai moncong putih ini diharapkan akan membawa kemenangan besar seperti dicanangkan Megawati minggu lalu. Faktor Jokowi tidak dapat dipungkiri sebagai pendulang suara bagi PDI Perjuangan dalam Pileg 2014," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator PDIP Projo, kepada detikcom, Jumat (28/2/2014).
"Pengangkatan Jokowi sebagai jurkamnas partai moncong putih ini diharapkan akan membawa kemenangan besar seperti dicanangkan Megawati minggu lalu. Faktor Jokowi tidak dapat dipungkiri sebagai pendulang suara bagi PDI Perjuangan dalam Pileg 2014," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator PDIP Projo, kepada detikcom, Jumat (28/2/2014).
PAN Terbelah Antara Faksi Jokowi dan Prabow
Partai Amanat Nasional (PAN) sudah jauh-jauh hari menetapkan ketua umumnya, Hatta Rajasa sebagai calon presiden untuk Pilpres 2014 nanti. Meski soal capres di internal PAN Sudah satu suara, namun perpecahan justru muncul terkait calon pendamping Hatta
Menurut Ketua DPP PAN, Alvin Lie, ada dua kubu di internal partai berlambang matahari itu terkait calon pendamping Hatta. "Faktanya intern pecah, ada faksi Jokowi (Joko Widodo, red) dan Prabowo," kata Alvin di ruang Fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Jumat (28/2/2014), menjawab pertanyaan tentang figur yang akan menjadi pencamping Hatta di Pilpres 2014 nanti.
Menurut Ketua DPP PAN, Alvin Lie, ada dua kubu di internal partai berlambang matahari itu terkait calon pendamping Hatta. "Faktanya intern pecah, ada faksi Jokowi (Joko Widodo, red) dan Prabowo," kata Alvin di ruang Fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Jumat (28/2/2014), menjawab pertanyaan tentang figur yang akan menjadi pencamping Hatta di Pilpres 2014 nanti.
Kepala Lemsaneg Ingatkan Jokowi Agar Berhati-hati
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah disadap di kantor dan rumahnya
sejak bulan Desember 2013. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lemsaneg
Djoko Setiadi memberikan saran agar Jokowi lebih berhati-hati.
"Kalau itu (penyadapan) bisa dilakukan siapa saja. Saya sarankan agar pak Jokowi bisa lebih hati-hati dan jaga diri," kata Djoko di kantornya, Jalan Haryono, Ragunan, Jaksel, Jumat (28/2/2014).
"Kalau itu (penyadapan) bisa dilakukan siapa saja. Saya sarankan agar pak Jokowi bisa lebih hati-hati dan jaga diri," kata Djoko di kantornya, Jalan Haryono, Ragunan, Jaksel, Jumat (28/2/2014).
Projo Minta Kabinet Jokowi Hanya Berisi "Orang Profesional"
Seolah tak sabar menunggu kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 yang akan datang, PDIP telah
menyusun kabinet bayangan.
Gagasan kabinet bayangan sesungguhnya adalah praktik politik yang sehat yang berlangsung di negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju. Terutama yang menganut sistem parlementer. Partai dipaksa mempersiapkan diri merekrut orang-orang terbaik di setiap sektor sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal serupa ini sesungguhnya telah dilakukan oleh PDIP pada tahun 1999 yang lalu, tetapi selanjutnya kabinet bayangan ini justru menggembosi PDIP karena banyak orang yang merasa berjasa memenangkan PDIP tetapi tidak kebagian tempat di kabinet berbalik arah melawan PDIP. Dalih mereka yang kemudian melawan PDIP adalah tidak mengangkat "orang profesional".
Gagasan kabinet bayangan sesungguhnya adalah praktik politik yang sehat yang berlangsung di negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju. Terutama yang menganut sistem parlementer. Partai dipaksa mempersiapkan diri merekrut orang-orang terbaik di setiap sektor sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal serupa ini sesungguhnya telah dilakukan oleh PDIP pada tahun 1999 yang lalu, tetapi selanjutnya kabinet bayangan ini justru menggembosi PDIP karena banyak orang yang merasa berjasa memenangkan PDIP tetapi tidak kebagian tempat di kabinet berbalik arah melawan PDIP. Dalih mereka yang kemudian melawan PDIP adalah tidak mengangkat "orang profesional".
Jokowi Akan Surati Semua Mal untuk Sediakan Parkir Sepeda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada pihak semua mal di Jakarta yang meminta mal-mal itu menyediakan parkir sepeda. "Saya akan surati satu-satu," kata Jokowi saat berbincang santai di redaksi Kompas.com, Jumat (28/2/2014) lalu.
Jokowi mengemukakan hal itu setelah Ketua Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito, "curhat" kepada Jokowi soal minimnya fasilitas umum untuk pesepeda, bahkan untuk memarkirkan sepedanya, termasuk di mal sekalipun.
Jokowi mengemukakan hal itu setelah Ketua Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito, "curhat" kepada Jokowi soal minimnya fasilitas umum untuk pesepeda, bahkan untuk memarkirkan sepedanya, termasuk di mal sekalipun.
Jokowi akan Bikin Tempat Penitipan Anak di Pasar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membuat tempat penitipan anak di pasar
tradisional. Tempat itu akan dibuat di pasar-pasar yang baru dibangun.
Namun fasilitas itu baru tahap rencana.
"Belum (jadi). Masih dalam tahap perencanaan," ujar Jokowi saat dicegat wartawan di kawasan Palmerah usai bersepeda, Jumat (28/2/2014).
Menurut Jokowi, ruangan itu bertujuan agar ibu dari anak-anak tersebut dapat leluasa berjualan. Sementara anak-anak tetap dekat dengan ibu mereka.
"Sekarang kan di kecamatan ada tempat untuk main.
"Belum (jadi). Masih dalam tahap perencanaan," ujar Jokowi saat dicegat wartawan di kawasan Palmerah usai bersepeda, Jumat (28/2/2014).
Menurut Jokowi, ruangan itu bertujuan agar ibu dari anak-anak tersebut dapat leluasa berjualan. Sementara anak-anak tetap dekat dengan ibu mereka.
"Sekarang kan di kecamatan ada tempat untuk main.
Jokowi Dukung Pejabat 'Ndak Beres' Diganti Profesional
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan DPR RI, Januari 2014 lalu. Dengan UU itu, Jokowi dapat mengganti pejabat tertentu dengan profesional.
"Saya kira itu memberi semangat kepada birokrasi. Memudahkan kompetisi sehingga kerjanya semakin kelihatan," ujar Jokowi saat berbincang santai di redaksi Kompas.com Jumat (28/2/2014).
"Saya kira itu memberi semangat kepada birokrasi. Memudahkan kompetisi sehingga kerjanya semakin kelihatan," ujar Jokowi saat berbincang santai di redaksi Kompas.com Jumat (28/2/2014).
Jokowi Usir 200 Penghuni Liar dari Rusun
Pemprov DKI telah membangun rumah susun sewa untuk warga berpenghasilan rendah. Namun Rusun ini malah disewakan pada orang lain. Ada juga para PNS DKI yang bermain dalam alih sewa rusun tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menertibkan penghuni liar yang ada di rumah susun (Rusun). Dari hasil operasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengamankan 200 orang dari seluruh rusun di Jakarta.
"Sudah dioperasi. 200 orang lagi di semua rusun, termasuk Rusun Marunda," jelas Jokowi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menertibkan penghuni liar yang ada di rumah susun (Rusun). Dari hasil operasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengamankan 200 orang dari seluruh rusun di Jakarta.
"Sudah dioperasi. 200 orang lagi di semua rusun, termasuk Rusun Marunda," jelas Jokowi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014).
Perbaikan Aspal Jalan Jakarta Dijadwalkan Mulai April
Cuaca buruk dan banjir yang melanda Jakarta belakangan ini menyisakan kondisi buruk infrastruktur jalan di berbagai wilayah. “Hiasan” di aspal berupa lubang-lubang besar dinilai berbahaya buat setiap pengguna lalu-lintas. Gubernur Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, pembenahan aspal Jakarta akan dimulai April nanti saat memasuki “musim panas”.
"Bersih-bersih" Jokowi Terbentur Birokrasi
Aksi "bersih-bersih" Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan pemerintahannya terbentur birokrasi. Atas dasar itulah, Jokowi mengakui bahwa reformasi di bidang sumber daya manusia di jajarannya berlangsung lamban.
"Problemnya, kita ndak bisa ganti posisi orang tanpa menempati orang itu pada posisi yang setara. Di birokrasi ini sulitnya begitu," ujar Jokowi ketika berbincang dengan Kompas.com, Jumat (28/2/2014).
"Problemnya, kita ndak bisa ganti posisi orang tanpa menempati orang itu pada posisi yang setara. Di birokrasi ini sulitnya begitu," ujar Jokowi ketika berbincang dengan Kompas.com, Jumat (28/2/2014).
Jokowi dan Istri Tak Pernah Berebut "Remote Control" TV
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (52), yang berjuluk Jokowi,
mengaku bukan penikmat tayangan televisi. Ia memilih bersepeda untuk
menghibur diri.
Jokowi bertamu ke redaksi Kompas pada Jumat (28/2/2014) pagi dengan bersepeda. Ia mengayuh sepedanya dengan ditemani oleh, antara lain, Duta Besar Denmark untuk Indonesia yang akan segera menyelesaikan masa tugasnya, Martin Bille Hermann, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Ingemar Traavik, beserta sejumlah wartawan dari Kompas dan pesepeda dari Kompas Gramedia Cyclists.
Jokowi bertamu ke redaksi Kompas pada Jumat (28/2/2014) pagi dengan bersepeda. Ia mengayuh sepedanya dengan ditemani oleh, antara lain, Duta Besar Denmark untuk Indonesia yang akan segera menyelesaikan masa tugasnya, Martin Bille Hermann, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Ingemar Traavik, beserta sejumlah wartawan dari Kompas dan pesepeda dari Kompas Gramedia Cyclists.
Jokowi Masih Beri Kesempatan Kepada Anas Effendi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya masih
memberikan kesempatan kedua kepada Anas Effendi, mantan Kepala Badan
Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi DKI Jakarta itu.
"Kami akan memberikan kesempatan kedua. Selalu ada pilihan meski tidak semua mendapat kesempatan," kata Jokowi ketika berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
"Kami akan memberikan kesempatan kedua. Selalu ada pilihan meski tidak semua mendapat kesempatan," kata Jokowi ketika berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta, Jumat (28/2/2014).
Tanggapan Jokowi Seputar Keluhan Layanan Bus Pariwisata
Warga Jakarta dan turis mancanegara mengeluhkan pelayanan yang diberikan bus tingkat pariwisata. Ada yang mengatakan pengeras suara pada lantai dua kurang jelas, ada pula yang mengeluhkan pemandu wisata tidak menggunakan bahasa inggris.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut mengaku pengoperasian bus tingkat pariwisata masih dalam tahap uji coba. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa mendapat masukan dari pengguna agar diperbaiki.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut mengaku pengoperasian bus tingkat pariwisata masih dalam tahap uji coba. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa mendapat masukan dari pengguna agar diperbaiki.
Ini Daftar Kabinet Bayangan yang Disiapkan PDIP
PDIP serius untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2014 pada tahun ini, seperti pada pemilu 1999 kali ini PDIP juga sudah menyiapkan daftar kabinet untuk pemerintahan
2014-2019. Seperti apa susunan kabinet bayangan PDIP?
"Ada tim (yang menyiapkan kabinet bayangan). Namanya kabinet bayangan, tak masalah kalau disampaikan," kata politisi senior PDIP Prof Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).
"Ada tim (yang menyiapkan kabinet bayangan). Namanya kabinet bayangan, tak masalah kalau disampaikan," kata politisi senior PDIP Prof Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).
Komentar Negatif Jokowi Semakin Banyak
Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) menilai semakin banyak komentar negatif tentang dirinya. Ia
menganggap komentar-komentar itu sebagai koreksi untuk pekerjaannya.
Jokowi mengatakan, setiap malam ia membaca berita-berita Kompas, khususnya berita yang terkait dengannya dan masalah Ibu Kota. Jokowi juga membaca komentar-komentar pembaca di artikel tersebut. Ia bahkan mengingat akun-akun pembaca, terutama yang sering memberikan komentar negatif untuknya.
Jokowi mengatakan, setiap malam ia membaca berita-berita Kompas, khususnya berita yang terkait dengannya dan masalah Ibu Kota. Jokowi juga membaca komentar-komentar pembaca di artikel tersebut. Ia bahkan mengingat akun-akun pembaca, terutama yang sering memberikan komentar negatif untuknya.
Mulai 1 Maret 2014, Jokowi Keliling Indonesia
Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin terang benderang. Per Maret 2014
nanti sang kandidat terkuat capres PDIP tersebut mulai kampanye
keliling Indonesia sebagai juru kampanye nasional partai banteng moncong
putih.
Jokowi memang ditugaskan sebagai salah satu juru kampanye nasional PDIP. Menurut banyak sumber di PDIP ini juga ruang bagi Jokowi untuk memperkenalkan diri ke seantero publik Indonesia.
Jokowi memang ditugaskan sebagai salah satu juru kampanye nasional PDIP. Menurut banyak sumber di PDIP ini juga ruang bagi Jokowi untuk memperkenalkan diri ke seantero publik Indonesia.
Tanpa Pemerintah Pusat, Aksi Jokowi Benahi Transportasi Tak Ada Artinya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa langkahnya membenahi transportasi di Jakarta tidak ada artinya jika tanpa keikutsertaan peran pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat diperlukan untuk membenahi masalah transportasi di kota-kota sekitar Jakarta karena berpengaruh kuat dengan transportasi Ibu Kota.
Saat berbincang-bincang di redaksi Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014) pagi, Jokowi mengambil contoh permasalahan monorel.
Saat berbincang-bincang di redaksi Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014) pagi, Jokowi mengambil contoh permasalahan monorel.
Jokowi: Pembatasan Kendaraan Bermotor Butuh Transportasi Massal
Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membatasi jumlah
kendaraan bermotor di Jakarta sebagai bagian dari Instruksi Wapres
Boediono, “17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta”, masih menemui banyak
kendala. Pemimpin Ibu Kota ke-16 itu mengatakan, yang terpenting
transportasi massal nyaman dan aman harus tersedia lebih dulu.
Jokowi Belum Temukan Kesalahan Kepala Rusun Marunda
Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menemukan indikasi tindakan ilegal yang
dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Marunda
dalam alih sewa ratusan hunian di rusun tersebut. "Belum, belum ada
laporannya," kata Jokowi di kantor Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta
Barat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi menegaskan, ia tidak main-main jika ada pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam praktik penyewaan rusun tersebut. Sejak menjabat menjadi gubernur, Jokowi telah mencopot dua kepala UPT Rusun Marunda.
Jokowi menegaskan, ia tidak main-main jika ada pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam praktik penyewaan rusun tersebut. Sejak menjabat menjadi gubernur, Jokowi telah mencopot dua kepala UPT Rusun Marunda.
Gowes Terjauh Jokowi, Lewat Macet dan Pasar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengawali aktivitasnya dengan
berkunjung ke kantor redaksi Kompas di Gedung Kompas Gramedia,
Jakarta, Jumat (28/2/2014). Dia berangkat pukul 06.30 dari rumah dinas
di Taman Suropati, Menteng. Perjalanan sejauh 16 kilometer menjadi gowes
terjauh Jokowi.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Martin Bille Hermann, dan Dubes Norwegia untuk Indonesia, Stig Ingemar Traavik, juga datang untuk gowes bersama.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Martin Bille Hermann, dan Dubes Norwegia untuk Indonesia, Stig Ingemar Traavik, juga datang untuk gowes bersama.
Jokowi Siap Bersepeda Lebih Jauh
Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) menempuh perjalanan dengan sepeda sepanjang 16 kilometer
menuju kantor Kompas Gramedia, Jumat (28/2/2014) pagi. Ini adalah
perjalanan terjauh Jokowi dengan bersepeda di Jakarta.
Hari ini Jokowi mengawali aktivitasnya dengan berkunjung ke kantor redaksi Kompas.
Jokowi: Risma Nggak Pernah Cerita Soal Mundurnya
Isu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mundur semakin santer terdengar.
Namun sebagai teman dekat Risma, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) mengaku tak pernah mendengar cerita Risma ingin menanggalkan
jabatannya.
"Nggak pernah. Dia nggak pernah cerita soal mundurnya," kata Jokowi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi kerap bicara dengan Risma soal penataan kota.
"Nggak pernah. Dia nggak pernah cerita soal mundurnya," kata Jokowi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014).
Jokowi kerap bicara dengan Risma soal penataan kota.
Kunjungi Redaksi Kompas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini, Jumat (28/2/2014) kembali beraktivitas dengan menggunakan sepeda bersama komunitas Bike2Work Jakarta.
Berangkat dari rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta pusat pukul 06.30 WIB, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung melesat dengan sepedanya. Tujuan pagi ini yakni kantor redaksi Kompas.
Berangkat dari rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta pusat pukul 06.30 WIB, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung melesat dengan sepedanya. Tujuan pagi ini yakni kantor redaksi Kompas.
Wapres Lewat, Sepeda Jokowi Dihentikan Polisi
Rombongan sepeda Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat tertahan
iring-iringan kendaraan Wakil Presiden Boediono di Jalan Rasuna Said,
Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014) pagi.
Pantauan Kompas.com, Jokowi yang bersepeda ditemani tim Kompas.com, pegiat sepeda serta beberapa duta besar negara sahabat, distop oleh polisi, tepat sebelum Kedutaan Besar Australia.
"Maaf Pak, berhenti sebentar. Ada iring-iringan Wapres," ujar sang Polisi.
Pantauan Kompas.com, Jokowi yang bersepeda ditemani tim Kompas.com, pegiat sepeda serta beberapa duta besar negara sahabat, distop oleh polisi, tepat sebelum Kedutaan Besar Australia.
"Maaf Pak, berhenti sebentar. Ada iring-iringan Wapres," ujar sang Polisi.
Pengamat: Penyadap Jokowi Adalah Pihak Asing
Penyadapan terhadap Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu diduga dilakukan oleh pihak asing. Pengamat menilai penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini dilakukan oleh pihak asing, mengingat penyadapan sejumlah pejabat beberapa waktu lalu.
"Meski banyak yang menggunakan cara-cara kotor, saya kira elit politik kita belum sampai ke tahap itu, apalagi terhadap seorang gubernur, jadi penyadapan Jokowi lebih mungkin oleh pihak asing," kata pengamat dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumalos, di Ambon, Jumat (28/2/2014).
"Meski banyak yang menggunakan cara-cara kotor, saya kira elit politik kita belum sampai ke tahap itu, apalagi terhadap seorang gubernur, jadi penyadapan Jokowi lebih mungkin oleh pihak asing," kata pengamat dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumalos, di Ambon, Jumat (28/2/2014).
Kamis, 27 Februari 2014
Ahok Siap Jadi Gantikan Jokowi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap jika didaulat menjadi orang nomor satu di DKI. "Jadi presiden saja siap, kok. Jangankan cuma jadi DKI," katanya kepada wartawan, Kamis (27/2/2014) malam.
Namun, dia membantah aksi blusukan-nya pada Kamis siang sebagai langkah persiapan menggantikan Jokowi. "Pak Gubernur mengajak saya supaya persepsinya sama."
Namun, dia membantah aksi blusukan-nya pada Kamis siang sebagai langkah persiapan menggantikan Jokowi. "Pak Gubernur mengajak saya supaya persepsinya sama."
Jokowi, Ganjar dan Rano Jadi Jurkam Nasional PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadikan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo sebagai juru kampanye pada Pemilu 2014 bersama
sejumlah kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan. Sekretaris
Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (27/2/2014)
mengatakan mereka dipilih secara selektif untuk menjadi juru kampanye di
tingkat pusat," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, selain Jokowi, sejumlah kepala daerah lain yang diminta adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernur Lampung Syachruddin ZP. " Juga pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, selain Jokowi, sejumlah kepala daerah lain yang diminta adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernur Lampung Syachruddin ZP. " Juga pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno," kata Tjahjo.
Kata Arbi Sanit, Nasib Jokowi Sama Seperti SBY
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mencalonkan kadernya yang menjabat sebagai Gubernur DKI, Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres pada pemilu 2014, maka tingkat Golput akan meningkat.
Dalam diskusinya di Seknas Jokowi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2014), Arbi Sanit mengatakan Jokowi dalam berbagai survei tingkat elektabilitasnya paling tinggi, di anatara tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden.
Dalam diskusinya di Seknas Jokowi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2014), Arbi Sanit mengatakan Jokowi dalam berbagai survei tingkat elektabilitasnya paling tinggi, di anatara tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden.
Ahok: Mungkin Jokowi Lebih Ngetop dari Marzuki Alie
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pengurus Penghimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) sebenarnya tidak bisa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebab masih terkendala aturan.
"Itu bukan urusan kita, PPRS itu kan urusan menteri perumahan rakyat itu ada undang-undangnya," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Sedangkan mengenai sikap mereka memilih mengadu kepada Pemprov DKI Jakarta, Ahok menilai, disebabkan karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih terkenal dibandingkan Ketua DPR Marzukie Alie.
"Itu bukan urusan kita, PPRS itu kan urusan menteri perumahan rakyat itu ada undang-undangnya," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Sedangkan mengenai sikap mereka memilih mengadu kepada Pemprov DKI Jakarta, Ahok menilai, disebabkan karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih terkenal dibandingkan Ketua DPR Marzukie Alie.
MS Hidayat Kritik Jokowi Karena Kalah Tender
Kasus berkaratnya bus baru buatan China di masa pemerintahan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi polemik. Salah satunya
Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Hidayat secara terang-terangan mengkritik langkah Jokowi yang tak mengambil bus buatan lokal. Apalagi, Hidayat mengaku sudah menawarkan produk tersebut kepada Jokowi.
"Saya nawarin, tapi dulu kalah tender, enggak tau pake PT apa," keluh Hidayat, Kamis (27/2/2014).
Usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Hidayat secara terang-terangan mengkritik langkah Jokowi yang tak mengambil bus buatan lokal. Apalagi, Hidayat mengaku sudah menawarkan produk tersebut kepada Jokowi.
"Saya nawarin, tapi dulu kalah tender, enggak tau pake PT apa," keluh Hidayat, Kamis (27/2/2014).
Korban Banjir Curhat ke Jokowi
Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) ke Pasar Ciplak, Cipinang Besar Selatan, dimanfaatkan warga
korban banjir di Cipinang Melayu untuk curhat. Mereka menanyakan
normalisasi Kali Sunter dan pembayaran lahan warga yang terkena
normalisasi.
“Sudah sejak lama warga menunggu kejelasannya. Sampai sudah beberapa kali kena banjir,” kata H Lukman Abidin, tokoh masyarakat Cipinang Melayu.
“Sudah sejak lama warga menunggu kejelasannya. Sampai sudah beberapa kali kena banjir,” kata H Lukman Abidin, tokoh masyarakat Cipinang Melayu.
Siapa Bawa Foxconn ke Jokowi?
Perusahaan raksasa teknologi asal Taiwan, Foxconn Technologi Co Ltd, dipastikan bakal berinvestasi di Indonesia. Setelah dikabarkan sempat tak disetujui oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, Foxconn lantas mencari jalan lain. Mereka mendekati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Lantas, siapakah yang membawa Foxconn ke Jokowi?
Menurut sumber Tempo, Mayapada Group-lah yang "menjembatani" Foxconn ke Jokowi. "Beberapa kali mereka (Mayapada) mendatangi Jokowi ke Balai Kota untuk membicarakan masalah Foxconn," kata dia, Kamis (27/2/2014).
Menurut sumber Tempo, Mayapada Group-lah yang "menjembatani" Foxconn ke Jokowi. "Beberapa kali mereka (Mayapada) mendatangi Jokowi ke Balai Kota untuk membicarakan masalah Foxconn," kata dia, Kamis (27/2/2014).
Jokowi Ingin Aktifkan Kembali Penilik Air
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin kembali mengaktifkan peran masyarakat sebagai
penilik air dan penilik jalan layaknya pada masa penjajahan Belanda
dulu.
"Nanti akan ada penilik jalan dan penilik air yang
mengontrol di tiap-tiap kelurahan," kata Jokowi saat blusukan meninjau
Kampung Deret Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).
Sementara
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan menjelaskan dalam dua
bulan mendatang akan dibentuk satgas pemantau ketinggian air dan jalan
inspeksi di sepanjang aliran sungai.
Ini Alasan Jokowi Remajakan Pasar Tradisional
Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merenovasi
seluruh pasar tradisional dan lokasi binaan (lokbin) di Ibu Kota.
Peremajaan itu dilakukan agar pasar tradisional dan lokbin itu tidak
kalah saing dengan pasar modern.
"Pasar tradisional itu tetap ada tampaknya. Tapi dari sisi manajemen, kebersihan, ada tempat parkir, kenyamanan kemudian juga manajemen di dalamnya seperti pasar-pasar modern, biar enggak kalah saing," jelasnya di Bale Bengong, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2014) sore.
"Pasar tradisional itu tetap ada tampaknya. Tapi dari sisi manajemen, kebersihan, ada tempat parkir, kenyamanan kemudian juga manajemen di dalamnya seperti pasar-pasar modern, biar enggak kalah saing," jelasnya di Bale Bengong, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2014) sore.
Jokowi Siapkan Ahok untuk DKI 1? Ketua PDIP: Tidak Sejauh Itu
Untuk pertama kalinya Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) hari ini blusukan bareng. Mencoba meredam spekulasi yang beredar,
PDIP menegaskan blusukan bareng keduanya tak terkait pencapresan.
"Wajar saja, keduanya bersinergi. Di luar itu, mereka memang cocok, sehati dan seharusnya menjadi contoh gubernur dan wakil gubernur lainnya," ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Ara) kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).
"Wajar saja, keduanya bersinergi. Di luar itu, mereka memang cocok, sehati dan seharusnya menjadi contoh gubernur dan wakil gubernur lainnya," ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Ara) kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).
Jokowi Akan Bentuk "Pasukan Khusus" Anti Penyadapan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku rumah dinasnya di kawasan Menteng disadap. Pemprov DKI Jakarta menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Kami akan melakukan penandatanganan kerjasama (Memorandum Of Understanding) dengan Lembaga Sandi Negara besok," ujar Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Heru Budihartono ketika ditemui di kantornya, Kamis (27/2/2014).
"Kami akan melakukan penandatanganan kerjasama (Memorandum Of Understanding) dengan Lembaga Sandi Negara besok," ujar Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Heru Budihartono ketika ditemui di kantornya, Kamis (27/2/2014).
Langganan:
Postingan (Atom)