Denny Setarakan Dirinya Dengan Jokowi

Inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarkatan yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, kerap mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.

Namun, itu tak membuat ciut nyali Denny. Ia malah mencoba menyamakan sidak lapas yang dilakukannya itu sama sama seperti blusukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Dia beralasan tujuan sidak untuk mengetahui persoalan di lapangan. "Itu fungsi sidak. Sama dengan blusukan Jokowi," kata Denny saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Denny mencoba membandingkan persoalan kronis lapas seperti peredaran narkoba, telepon selulur dan pungutan liar dengan masalah kemacetan di Jakarta.

Denny mengatakan, tak sebanding jika Jokowi, yang baru menjabat harus menyelesaikan permasalahan kusutnya lalu lintas Jakarta yang sudah terjadi bertahun-tahun. "Sama juga dengan sidak lapas. Saya setuju blusukan Jokowi," katanya.

Denny pun mengakui sidak tak bisa serta merta menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, untuk memecahkan persoalan itu harus diikuti solusi lain, selain sidak yang dilakukan. Namun, ia berupaya agar tidak hanya mendapatkan laporan "Asal Bapak Senang".

Sumber :
okezone.com

Ahok: Jokowi Itu Apa Kata Bu Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak pernah banyak berkomentar soal namanya yang diunggulkan sejumlah lembaga survei sebagai calon presiden 2014. Jokowi selalu menjawab normatif terkait hal itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki pandangan sendiri atas pernyataan Jokowi itu.
"Pak Jokowi bukan takut (maju capres). Pak Jokowi itu prinsipnya apa kata Bu Mega," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, jika Ketua Umum PDI Perjuangan mencalonkan dia jadi calon presiden 2014, maka Jokowi akan maju dalam pemilihan presiden 2014.
"Kalau Bu Mega perintahkan dia capres, ya capres," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Akui Kondisi Pasar Blok G Tanah Abang Belum Memadai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kondisi Pasar Blok G Tanah Abang saat ini kurang memadai. Ia mengatakan, perbaikan pasar tersebut harus segera dilakukan untuk menarik minat pedagang dan pembeli. "Kalau melihat sekarang, ya sangat parah. Penjelasannya mudah, ini masalah cat ulang kembali, sebelah sana jembatannya (mesti) ada. Blok G ini dengan blok lain (nanti) tersambung. Begitu jembatan terhubung dengan blok yang lain ke sini, sudah rampung," kata Jokowi seusai meninjau Pasar Blok Tanah Abang, Rabu (31/7/2013) sore.
Ia mengatakan, upaya pembenahan pasar itu menjadi tanggungan PD Pasar Jaya. Dana perbaikan pasar tidak diambilkan dari APBD DKI Jakarta. "Nanti ada tambah tangga, kemudian itu akses dari blok yang lain menuju ke sini asal aksesnya gampang itu akan menjadi ramai. Tempatnya strategis," ujar Jokowi.
Jokowi berharap, dalam waktu dua pekan hingga Lebaran usai, semua permasalahan di Blok G akan dapat diselesaikan oleh PD Pasar Jaya. Kepada para pedagang, Jokowi meminta untuk lebih cepat mendaftarkan diri agar mendapat kios di lantai 2 dan 3 Pasar Blog G. Hal itu dilakukan karena jumlah kios di pasar itu terbatas sehingga tidak semua pedagang mendapatkan tempat di sana.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Gratis Jualan di Blok G Tanah Abang Selama 6 Bulan

Pedagang kaki lima (PKL) terus dirayu agar mau menempati Blok G Pasar Tanah Abang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyebut sewa kios di blok itu gratis selama 6 bulan pertama.
"Tanya ke Pasar Jaya. Tapi ini kita berikan gratis selama 6 bulan di lantai 2 dan lantai 3," ujar Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).
Menurut Jokowi, setelah 6 bulan, pedagang akan membayar uang sewa Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun.
"Nanti kurang lebih Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun. Kalikan saja itu. Murah kok, murah banget kok itu," tutur sarjana Kehutanan UGM itu.
Selain harga sewa murah, Jokowi juga menjanjikan akan membuat sumur serapan di depan Blok G yang becek. "Nanti saya minta dibuat sumur resapan," imbuhnya.
 
Sumber :
detik.com

Kini PKL Tanah Abang Dukung Rencana Jokowi

Setelah diwarnai pro dan kontra, upaya penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai menuju arah positif. Sejumlah pedagang berbalik sikap dan mendukung upaya relokasi pedagang ke Pasar Blok G Tanah Abang.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pedagang kaki lima di Tanah Abang. Pertemuan itu dilakukan di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Salah seorang PKL Tanah Abang, Taufik (41) mengatakan, ia bersama teman-temannya bersedia dipindah ke Pasar Blok G Tanah Abang. Sebelumnya, Taufik menjual baju koko persis di depan Pasar Blok A Tanah Abang.
"Kita seratus persen mendukung program Pak Jokowi dan Pak Ahok (panggilan Basuki) karena kemarin memang banyak miskomunikasi dan aturan-aturan yang belum jelas," kata Taufik.
Taufik menambahkan, hingga kini pada pedagang di sana selalu mengingatkan Pemprov DKI agar kejadian tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi pada tahun ini. Pedagang mengingatkan agar tempat relokasi yang disediakan pemerintah dibuat nyaman sehingga para pedagang tidak kabur ke jalan lagi. Ia juga menuntut agar Pasar Blok G segera dikelola oleh PD Pasar Jaya karena selama ini, kata Taufik, pasar itu sudah diswastanisasi.
"Kita cuma pengin jangan sampai terjadi kayak tahun kemarin. DKI harus mengelola dengan baik. Jangan tiba-tiba kita disodorkan angsuran sekian juta," kata Taufik.
Menurut Taufik, tahun lalu ia pernah direlokasi ke Blok G. Namun, ia kembali berdagang di badan jalan karena dijanjikan gratis sewa selama enam bulan. Namun, setelah itu, ia selalu ditagih angsuran-angsuran yang tagihannya mencapai Rp 15 juta. Tagihan itu untuk sewa kios selama lima tahun. Ia megnatakan, jika hal itu terulang kembali tahun ini, maka ia menjamin para pedagang akan meninggalkan Pasar Blok G.
Para pedagang seketika mendapatkan angin segar ketika Basuki menjamin penyelesaian kontrak dengan pihak swasta yang menangani pasar tersebut. Taufik yang pernah ikut berunjuk rasa menolak relokasi itu menegaskan, ia dan rekan-rekannya siap pindah setelah Lebaran. Pedagang yakin pemerintah terus berupaya memperbaiki kondisi Pasar Blok G Tanah Abang.

Sumber :
kompas.com

Warga Antre Dekati Jokowi, Jembatan di Tanah Abang Goyang

Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Blok G Tanah Abang goyang. Peristiwa ini terjadi ketika Gubernur DKI Jakarta Joko widodo mengunjungi Pasar Blok G, Rabu (31/7/2013) sore.
Ratusan warga yang ingin mendekati Jokowi ikut menyeberang jembatan itu. Akibatnya jembatan penyeberangan goyang selama dipenuhi orang.
"Woi, jembatan lagi goyang! Cepat gerak-gerak! Jangan berhenti di depan," pekik seseorang di tengah keriuhan suasana ke arah Pasar Blok G Tanah Abang.
Sesaat situasi panik. Warga yang berkerumum di atas jembatan berdesakan mencapai gedung Pasar Blok G. Perjalanan mereka yang berada di atas jembatan beberapa saat terhenti.
Saat itu terlalu banyak orang berkerumun di JPO Pasar Blok G, sementara mulut jembatan hanya cukup untuk tiga orang. Kerumunan orang terus merangsek mendekati Jokowi.
Jembatan ini melintang di atas jalan raya persis di depan Pasar Blok G. Konstruksi jembatan terbuat dari beton dilengkapi rangka besi dan kanopi. Warga dari arah Jalan KS Tubun bisa menggunakan jembatan ini ke Pasar Blok G.
"Jembatan itu memang dalam perbaikan. Nanti akan dimaksimalkan menjadi penyeberangan orang di sini," kata Sunardi Sinaga, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Tinjau Pasar Blok G Tanah Abang, Jokowi Temui Pedagang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013) sekitar pukul 15.30 WIB. Kedatangan orang nomor satu DKI Jakarta ini langsung menyedot perhatian pedagang, pembeli, maupun warga di sekitar Blok G.
Jokowi menelusuri satu per satu dari tiga lantai gedung Blok G. Jokowi berkeliling dengan ditemani salah satu direksi dari PD Pasar Jaya selaku pengelola gedung itu. Jokowi sempat berdiri di atas jembatan penghubung di lantai tiga pasar itu. Dari situ ia memantau jalan di bawahnya dan aktivitas PKL dan pengunjung menyita ruang jalan di antara lalu lintas padat kendaraan.
Jokowi sempat melambaikan tangan ke arah warga yang memanggil dan mengarahkan kamera handphone mereka ke arahnya. Jokowi kemudian berkeliling dan mengamati kondisi lapak-lapak PKL yang tersedia di tiap lantai. Jokowi juga mengamati setiap akses masuk menuju pasar.
Berdasarkan pengamatan, kondisi pasar itu tidak cukup bersih. Aroma pesing dan bau tak sedap terkadang tercium di tiap sudut bangunan.
Gedung tersebut memang masih sepi dari aktivitas pedagangan karena belum banyak pedagang yang menempatinya. Di hadapan para pedagang di lantai bawah, Jokowi meminta kepada pedagang yang hendak direlokasi untuk segera mendaftarkan diri.
"Blok G ini saya sampaikan kalau tidak sempat daftar, habis. (Kalau) kelewat, distop," kata Jokowi.
Menurutnya, pedagang yang akan direlokasi di Blok G di lantai dua dan tiga akan mendapatkan kesempatan berjualan tanpa membayar sewa selama enam bulan. Ia menegaskan, tidak ada biaya apa pun yang dipungut dari pedagang pada periode tersebut
"Habis Lebaran kita harapkan (PKL) sudah bisa masuk," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan biaya sewa bagi PKL setelah melewati masa 6 bulan. Jokowi menyebutkan, saat ini tengah dipersiapkan lahan parkir di lantai bawah tanah untuk menampung kendaraan pengunjung.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akui Blok G Tanah Abang Bau Tak Sedap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih ada kekurangan di Blok G Pasar Tanah Abang sehingga pembeli maupun pedagang kurang berminat ke tempat itu. Salah satu masalahnya adalah bau tidak sedap yang muncul dari rumah potong hewan kambing.
"Kekurangan yang ada di Blok G ini, seperti tangga, ada bau dari RPH Kambing, cat masih kurang," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Jokowi telah menginstruksikan kepada PD Pasar Jaya untuk sesegera mungkin membenahi kekurangan-kekurangan tersebut. Jokowi mengklaim saat ini hampir separuh pedagang kaki lima di Tanah Abang bersedia pindah ke dalam Blok G.
"Yang masuk saya kira sudah lebih dari separuh, yang daftar dan rampung," ujarnya.
Jokowi menambahkan, ia memberikan toleransi tenggang waktu kepada PKL untuk berjualan di badan jalan hingga Lebaran. Setelah itu, ia meminta penertiban PKL dilaksanakan. Sanki bagi PKL yang melanggar ditentukan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Akan Biarkan PKL Berjualan di Jalan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terus mendorong pedagang kaki lima yang menggunakan jalan sebagai tempat berjualan untuk masuk ke dalam pasar atau lokasi binaan PKL yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya penertiban ini melibatkan sejumlah instansi dari Pemprov DKI dan polisi.
"Misalnya ada (pedagang) yang keluar satu, didorong lagi ke dalam pasar. Ya, kalau dibiarin keluar satu, semuanya seribu (pedagang) akan keluar semuanya," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Hal ini disampaikan Jokowi seusai mengikuti rapat yang dihadiri PD Pasar Jaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, dan sejumlah perangkat pemerintahan lain. Jokowi mengatakan, ia berpesan agar semua pihak dapat bekerja secara terpadu dalam upaya tersebut.
"Artinya, kalau sudah berjalan, jangan ada yang mundur. Kalau sudah bersih, (PKL) juga terus ditindaklanjuti," kata Jokowi.
Setelah para PKL didorong ke dalam pasar, Jokowi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tinggal menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar pedagang dapat kerasan berjualan dan pembeli mau berbelanja di dalam pasar.
"Dua-duanya (pedagang-pembeli) harus ngerti. Pembeli enggak boleh beli di jalan, apalagi pedagang juga enggak boleh," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, batas toleransi bagi para pedagang akan diberikan sampai selesai Lebaran. Setelahnya, pedagang seperti di Tanah Abang mesti menempati lokasi Blok G yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Terjebak Macet 'Jalur Neraka' Tanah Abang, Jokowi Jalan Kaki

Setelah mendadak meninggalkan rapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meluncur ke Tanah Abang. Orang nomor satu di Jakarta ini juga jadi 'korban' kemacetan menggila di Tanah Abang. Ia turun dari mobil, lalu jalan kaki.
Jokowi awalnya meninggalkan rapat yang membahas kemacetan di Tanah Abang yang digelar di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013) sekitar pukul 14.45 WIB.
Dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam B 1124 BH, Jokowi memulai aksi blusukannya. Kendaraan Jokowi meluncur ke Pasar Tanah Abang. Kemacetan panjang menghadang perjalanan ayah 3 anak ini.
Jokowi bagai terjebak di 'jalur neraka'. Kendaraannya beberapa kali stagnan dan nyaris tidak bergerak di sepanjang Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. Terkadang hanya mampu merayap perlahan menembus macet.
Mantan Wali Kota Solo itu terlihat membuka kaca jendela mobilnya sebelah kiri. Ia melempar senyuman kepada warga dan pedagang yang tumpah di trotoar dan badan jalan. "Pak Jokowi...Pak Jokowi...," teriak warga kegirangan.
Setelah 20 menit terjebak macet, Jokowi tiba-tiba turun tepat di dekat jembatan penyeberangan yang menghubungkan ke Gedung Blok G Pasar Tanah Abang. Meski panas menyengat, suami Iriana yang mengenakan kemeja putih terlihat tetap semangat.
Melihat kedatangan Jokowi, sejumlah warga langsung mengerumungi. Seperti biasa, warga berusaha berjabat tangan dengan Jokowi dan meminta foto bersama.
Tibalah Jokowi di lantai 3 setelah berjalan kaki selama 5 menit. Ia lalu meninjau kondisi bangunan yang tengah dipercantik itu. Blok G masih tampak kosong. Beberapa tukang tengah sibuk melakukan renovasi mulai dari pengecatan hingga membetulkan bangunan yang rusak.

Sumber :
detik.com

Jokowi Putar Otak agar PKL Betah di Blok G Tanah Abang

Usai menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) langsung ditemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertemuan singkat itu, Jokowi berharap adanya kordinasi dari setiap dinas sampai Kepolisian, untuk dapat menertibkan Pasar Tanah Abang. "Agar semuanya kerja terpadu. Sehingga nanti kalau sudah bersih, juga ditindaklanjuti, misalnya PKL keluar lagi, didorong ke dalam, segera di tindaklanjuti," ujar Jokowi di Balai Kota, Rabu (31/7/2013).
Hal tersebut dilakukan agar para pedagang betah berjualan di dalam pasar dan tidak lagi menjajakan dagangannya di bahu jalan. Bila pedagang sudah kerasan, kata Jokowi, pihaknya tinggal menemukan formula baru agar pembeli berkerumun ke Blok G.
Dengan begitu, tak ada lagi pembeli dan penjual yang melakukan transaksi di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan.
"Tadi saya tanya ke mereka (PKL) apa saja yang dimau dari blok G? Katanya, tangganya masih rusak, ada catnya masih kurang, semuanya. Saya kira ini cepat diperbaiki. Lebih dari separuh sudah daftar (masuk blok G) semua," terangnya.
Jokowi menegaskan, akan segera melakukan perbaikan Blok G agar tak ada lagi pedagang yang berjualan di luar. "Sekali satu keluar dibiarin, seribu akan keluar semua. Setelah lebaran lah kita selesaikan, kita toleransi," tegasnya.
Bagi pedagang yang membandel dengan kembali menggelar lapaknya di jalan raya, Jokowi berpegang pada Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum sebagai sanksinya.

Sumber :
okezone.com

Pesan Jokowi Sebelum Tinggalkan Rapat dengan PKL Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat untuk membahas kemacetan yang terjadi di wilayah Pasar Tanah Abang. 15 Menit di rapat, Jokowi pergi untuk meninjau langsung kondisi di Pasar Tanah Abang.
Menurut Jokowi, sebelum meninggalkan rapat ia sempat menitipkan pesan ke beberapa dinas yang ikut dalam rapat tersebut.
"Tadi hanya pesan ke Satpol PP, PD Pasar Jaya, Dinas Perhubungan, Dinas UKM, juga kepolisian, semuanya agar kerjanya kerja terpadu," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).
Jokowi meminta kepada dinas terkait agar benar-benar menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Terutama terkait dengan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya.
"Artinya, kalau sudah berjalan (bersih) jangan sampai ada yang mundur, sehingga kalau sudah bersih, terus ditindak lanjuti, kalau ada yang keluar, dorong lagi ke dalam," jelas Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan seharusnya para pembeli juga membeli dagangan di dalam gedung, supaya tidak memancing PKL untuk berjualan lagi di luar.
"Dua-duanya harus mengerti. Pembeli tidak boleh membeli di jalan, pedagang tidak boleh berjualan di tengah jalan," katanya.
Jokowi sempat mendengarkan 'curhatan' para PKL terkait dengan relokasi ke gedung Blok G Tanah Abang.
"Kekurangan apa yang ada di Blok G sampaikan. Ada yang mengeluh soal canopy, tangga, ada bau dari RTH, catnya kurang, semuanya sudah disampaikan. Saya kira ini cepat diperbaiki oleh PD Pasar Jaya," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tinggalkan Rapat dengan PKL, Pilih Langsung Cek Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sedianya sedang membahas kemacetan yang terjadi di wilayah Pasar Tanah Abang dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kebersihan dan perwakilan warga-PKL. Namun belum juga sejam berlangsung, Jokowi malah meninggalkan rapat dan memilih mengecek langsung kondisi Tanah Abang.
Rapat dimulai pukul 14.15 WIB, Rabu (31/7/2013), di ruang rapat Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Namun Ahok tidak hadir dalam rapat ini.
Namun sekitar pukul 14.45 WIB, Jokowi tiba-tiba keluar ruang rapat. Ia ingin ke Tanah Abang menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam B 1124 BH. Seluruh peserta rapat ditinggalkan.
Menuju lokasi, mantan walikota ini memilih Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. Jokowi harus merasakan parahnya kemacetan di lokasi tersebut, bahkan beberapa menit kendaraan orang nomor 1 di DKI ini sempat 'parkir'.
Di pinggir Jalan KS Tubun sendiri memang dipenuhi oleh PKL liar yang berjualan di atas torotar, bahkan ada beberapa yang berjualan di bahu jalan. Banyak dari PKL ini menjual dagangan loakan, sepatu, sendal, helm, CD dan DVD dan lainnya. Belum lagi kondisi diperparah dengan banyaknya angkutan kota (angkot) yang 'ngetem' di beberapa titik.
Meski rombongan ini menggunakan kawalan voridjer, tampaknya tidak ada instruksi untuk membuka jalur. Posisi voridjer pun di belakang mobil Jokowi. Jokowi tetap 'menikmati' mumetnya macet menuju Pasar Tanah Abang.

Sumber :
detik.com

Di India Perlu "Jokowi"

Karakter tokoh utama yang mendominasi panggung politik Indonesia dan India jelang pemilihan umum di dua negara itu tahun depan semuanya sama kecuali satu, yaitu Indonesia punya sosok Joko Widodo atau Jokowi dan India tidak punya. Demikian tulis wartawan dan penulis India, Pallavi Aiyar, dalam kolom opininya di The Hindu, Senin (29/7/2013).
Seperti Indonesia, India juga akan mengadakan pemilihan umum tahun depan. Aiyar menulis, dibanding India, Indonesia merupakan negara demokrasi muda. Demokrasi Indonesia baru 15 tahun usianya terhitung sejak rezim diktator Suharto tumbang tahun 1998. Walau terbilang muda, demokrasi Indonesia punya kesamaan dengan India dalam hal kekisruhannya dan riak semangatnya. "Kegaduhan, serangkaian demonstrasi politik, serikat buruh yang blak-blakan, dan pers yang tegas merupakan bagian dari lanskap politik di kedua negara," tulisnya.
Aiyar memaparkan, kedua negara menghadapi masalah yang kurang lebih sama, yaitu korupsi yang merajalela dan infrastruktur yang buruk, kesenjangan dan kerusakan lingkungan.
Sebuah survei tentang pemain utama dalam drama pemilu tahun depan di Indonesia mengungkapkan pola dasar yang akrab bagi orang India. Aiyar lalu menyebut tokoh-tokoh yang muncul dalam panggung politik Indonesia saat ini yang diperkirakan akan maju dalam pemilu tahun depan. Ia melihat sosok dari dinasti politik, orang kuat yang otoriter, pengusaha bermasalah dan sosok garis keras dari kalangan agama. Pola seperti itu, tulisnya, sama dengan yang terjadi di India.
Namun Indonesia punya kartu as yang tak dimiliki India, kata Aiyar, yaitu "politisi pendatang baru berusia 52 tahun bernama Joko Widodo, Gubernur Jakarta yang rendah hati dan sangat populer, yang belum mendeklarasikan pencalonannya, tetapi yang dalam setiap jajak pendapat baru-baru ini telah memperlihatkan bakal menjadi pemenang dalam pemilu tahun depan, jika dia maju dalam pemilihan presiden."
Selanjutnya, Aiyar mengambarkan sosok Jokowi. Dia antara lain menulis bahwa Jokowi merupakan putra tukang kayu yang sukses menjalankan bisnis furniture sebelum memasuki keriuhan politik tahun 2005 sebagai walikota Solo. Saat sebagai walikota, Jokowi dikatakan berhasil mengubah kota yang penuh kejahatan menjadi pusat kawasan untuk seni dan budaya. Jokowi melawan korupsi dan mendapatkan reputasi yang langka untuk kejujuran, bahkan menolak untuk menerima gaji dari negara atas pekerjaannya sebagai walikota. Dia menerapkan beberapa kebijakan pro-orang miskin, termasuk yang membantu merehabilitasi PKL. Pada 2009, Jokowi terpilih kembali walikota Solo dengan raihan suara yang belum ada presedennya, yaitu 90 suara.
"Tahun lalu, ia mempersingkat masa jabatan keduanya sebagai walikota ketika ketua partainya, Megawati, memintanya untuk maju sebagai calon PDI-P dalam pemilihan  Gubernur Jakarta. Dia memilih Basuki Tjahja Purnama, seorang Kristen keturunan China, sebagai pasangannya, sebuah langkah yang menggarisbawahi komitmennya untuk visi pluralistik Indonesia," tulis Aiyar.
"Tidak mengherankan bahwa Jokowi sering dibandingkan dengan Barack Obama," lanjut Aiyar. Seperti Obama, Jokowi adalah pemimpin karismatik yang menarik pemilih, menjanjikan harapan dan perubahan. "Ia tidak ternoda dosa-dosa korupsi, kolusi dan nepotisme. Jalannya menuju kesuksesan pemilu tidak melalui jalur biasa untuk kekuasaan politik: yaitu militer, bisnis besar, dinasti yang diwariskan dan ideologi Islam."
Menurut Aiyar, Jokowi adalah produk dari proses desentralisasi di Indonesia yang telah mengalihkan banyak fungsi pemerintahan ke tingkat kabupaten, dan pemilihan langsung untuk jabatan bupati, walikota dan gubernur yang telah dilembagakan. Walau proses desentralisasi telah menyebabkan korupsi marak di tingkat lokal, tulis Aiyar, munculnya politisi seperti Jokowi adalah contoh sukses dari desentralisasi.
Namun tulis Aiyar, untuk meraih kursi presiden, Jokowi menghadapi sejumlah hambatan. Kini ia sibuk sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bila tidak sedang "blusukan" dia biasanya dapat dijumpai tengah mengunjungi pasar dan daerah kumuh untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi mereka, dari tangan pertama. Walau banyak kalangan meramalkan ia bisa menjadi presiden Indonesia berikutnya, jalannya masih panjang.  "Karena bisa saja Ketua PDI-P, Megawati (Soekarnoputri), yang telah dua kali kalah dalam dua pemilu terakhir, akan  maju sekali lagi, dan itu menghalangi kesempatan Jokowi." tulis Aiyar.
Selain itu, Jokowi, menurut Aiya, belum punya banyak (prestasi) yang ditunjukkan selama berapa bulan di sebagai gubernur Jakarta. Aiyar mencatat skema kartu kesehatannya sebagai salah satu contoh terbosan walau masih bermasalah karena ada sejumlah rumah sakit yang keberatan dengan skema itu. Lalu lintas Jakarta pun tetap macet, meskipun rencana yang telah tertunda lama untuk sistem transportasi cepat massal berbasis rel sudah dihidupkan kembali. Tingkat polusi yang tinggi dan banjir saat musim hujan masih berlanjut.
"Namun, untuk saat ini, Jokowi mendapatkan manfaat dari keraguan para pemilih yang semakin matang yang menginginkan pemimpin yang bersih, berorientasi kinerja, bukan terperosok dalam politik ideologi atau identitas."
"Tentu saja, Jokowi punya jalan panjang untuk ditempuh. Namun, fakta bahwa seorang calon seperti dia punya kesempatan menjadi presiden merupakan keuntungan bagi Indonesia. Di India, dengan 66 tahun sejarah demokrasinya telah gagal memunculkan calon yang sepadan meskipun pemilih semakin kecewa dengan para politisi tua. Jika Jokowi adalah Obama Indonesia, orang mungkin bertanya, di manakan sosok Jokowi India?" demikian Aiyar menutup opininya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Rapat Soal Macet di Tanah Abang dengan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat untuk membahas kemacetan yang terjadi di wilayah Pasar Tanah Abang. Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kebersihan dan perwakilan warga-PKL Tanah Abang juga hadir dalam rapat ini.
Rapat dimulai pukul 14.15 WIB, Rabu (31/7/2013), di ruang rapat Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Namun Ahok tidak hadir dalam rapat ini.
Jokowi tampak mengenakan setelan jas warna hitam dan kemeja warna putih. Jokowi duduk didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.
Rapat berlangsung secara tertutup. Hadir juga pihak PD Pasar Jaya, beberapa wali kota dan perwakilan PKL dan tokoh masyarakat Tanah Abang.

Sumber :
detik.com

Soal Ahok-Lulung, Jokowi: Jangan Dipanas-panasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Jokowi) enggan mengomentari panasnya komunikasi antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Lulung Lunggana. Keduanya saling berkomentar soal penertiban pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang.
Belakangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menaungi Lulung di DPRD DKI juga angkat bicara. Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan teguran keras kepada Ahok karena pernyataannya yang dianggap tidak etis terhadap Lulung.
Jokowi enggan memperkeruh suasana dengan ikut berkomentar. "Itu jangan dipanas-panasin, biar semua dingin supaya rampung," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, (31/7/2013).
Menurut dia, permasalahan pedagang kaki lima di Tanah Abang merupakan masalah ketegasan. Penertibannya juga mengandalkan kerja sama yang baik antara dinas-dinas terkait. Misalnya, PD Pasar Jaya bertugas mendengarkan dan memenuhi aspirasi pedagang soal fasilitas di pasar, Satpol PP menertibkan pedagang dari badan jalan, dan Dinas Perhubungan mengatur arus lalu lintas di sekitar pasar.
"Harus bekerja sama supaya pasar itu tetap ramai," kata Jokowi. Selain itu, penertiban harus berjalan terus-menerus. "Kalau perlu dijaga sampai enam bulan atau setahun, jangan ada pedagang yang keluar," kata dia. Jika ada satu saja pedagang yang lolos, pedagang lainnya akan mengikuti. "Nanti harus mulai dari nol lagi."

Sumber :
tempo.co

Wacana Jokowi Ijinkan Mudik Dengan Mobil Dinas, "Ojo Kesusu!"

Wacana  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengijinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik, rupanya tidak dapat diimplemantasikan.
Penggunaan mobil dinas (plat merah) oleh PNS untuk mudik lebaran seperti menjadi sesuatu yang dibenarkan selama ini sebenarnya masuk dalam katagori korupsi, hal ini dikemukakan oleh wakil ketua Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK), Busyro Muqoddas.
"Ya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, itu termasuk korupsi, berapa pun jumlahnya," kata Busyro di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013).
Menurut Busyro, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaaan. Jika seorang pegawai menggunakan mobil dinas di luar pekerjaan, maka itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
"Pejabat kalau mudik pakai mobil dinas itu juga seharusnya merasa terhina dan itu abuse of power," tegas Busyro.
KPK telah mengeluarkan imbauan kepada semua kantor pemerintahan tentang larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Sayangnya, masih ada saja kantor dinas yang mengizinkan para pegawainya membawa mobil yang dibeli dari uang rakyat untuk pulang kampung.
"Kalau ada institusi yang tidak mendukung bahkan mendorong pegawainya menggunakan mobil dinas plat merah untuk pulang mudik, itu sebetulnya tidak dibenarkan," ujar Busyro.

Klaim Jokowi Benar-benar Terbukti, PKL Mau ke Blok G

Benar kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Semakin banyak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang antusias mendaftarkan diri mengisi kios-kios Blok G Tanah Abang.
Hingga pukul 12.00 WIB, PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Tanah Abang Blok G sudah melayani 83 PKL yang mendaftarkan diri. Sukria, salah seorang PKL yang berdagang peci bersama Dedi temannya buru-buru menyerbu kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Tanah Abang Blok G.
"Ingin punya tempat yang nyaman. Kalau di kaki lima diusir-usir. Banyak razia Mbak, jadi enggak tenang dagangnya. Jadi bimbang," kata Sukria di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Sudah 10 tahun Sukria berdagang di jalanan Tanah Abang. Ia berharap, dengan berdagang di dalam Blok G, ia tidak harus repot-repot lagi jika turun hujan. Ia pun berharap tidak kepanasan dan tidak terkena terpaan debu terlalu sering.
"(Pedagang) kanan kiri sudah banyak yang daftar sih, ini kita berdua nih yang belum," lanjut pria asli Tanah Abang itu.
Beberapa pedagang, imbuh Sukria, memang masih "bandel" tidak mau masuk ke Blok G. Namun, baginya, jika usahanya mau berkembang, orang itu harusnya mau berdagang di tempat yang lebih layak dan aman.
Dedi, pedagang sandal wanita juga mendaftar bersama puluhan pedagang lain siang ini. Sebelumnya, Dedi memiliki dua kios di dalam blok G, pada tahun 2008. "Cuma saya jual Mbak, soalnya waktu itu masih sepi banget," kata Dedi.
Pada waktu itu, Dedi membeli kios di lantai dua Blok G Tanah Abang dengan angsuran Rp 255.000 dibayarkan selama 15 tahun. Namun, lantaran kondisi pasar masih sepi, kios terpaksa dijual Rp 5.000.000.
"Sekarang juga belum dagang lagi itu yang beli kios saya," ujar Dedi.
Pengamatan Kompas.com, semakin banyak PKL berdatangan pada pukul 13.00. Setidaknya ada belasan orang memadati kantor PD Pasar Djaya. Beberapa di antaranya duduk lesehan di luar kantor. Lapak-lapak mereka titipkan pada pedagang lain yang sudah lebih dahulu mendaftar. PD Pasar Djaya melayani pendaftaran hingga Jumat (2/8/2013) pukul 15.00. Syarat pendaftaran hanya membawa fotokopi identitas diri.

Sumber :
kompas.com

PDIP Dan Gerindra Pasang Badan Untuk Jokowi-Ahok

Langkah gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenahi Jakarta mulai menuai 'perlawanan'. Bersama Gerindra, PDIP siap pasang badan memastikan keduanya sukses membenahi Jakarta.
"PDI Perjuangan mendukung penuh kebijakan Gubernur DKI juga termasuk langkah kebijakan pembangunan oleh Wagubnya. Apa yang dilakukan Wagub DKI tentunya garis dari Gubernur," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Rabu (31/7/2013).
Tjahjo memastikan program Jokowi-Ahok bertujuan membenahi persoalan di Jakarta. Termasuk pembangunan dan reformasi birokrasi yang masih mengecewakan.
"Pak Ahok merupakan satu kesatuan kerjasama Gubernur DKI Joko Widodo untuk mempercepat reformasi pembangunan di DKI di semua lini," tegasnya.

Senada dengan yang dilakukan oleh PDIP, dalam waktu yang berdekatan, ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga sudah menyikapi isu terkini seputar persoalan yang dihadapi Ahok saat membenahi Jakarta. Yakni penertiban PKL di Tanah Abang yang membuat Ahok dan politikus PPP Abraham Lunggana alias H Lulung berhadapan. Prabowo menegaskan siap pasang badan buat Ahok.
"Selama saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang mewujudkan pemerintahan yang membela rakyat, pemerintahan yang tidak tunduk dan melawan para koruptor, para perampok, para penjahat, dan para penjebol uang rakyat, maka selama itulah saya, Prabowo Subianto, bersedia pasang badan mendukung perjuangan Ahok," kata Prabowo dalam akun Facebook resmi miliknya. 




Sumber :
detik.com

Mubarok: Jokowi Tak Nyapres, Prabowo dan Ical Tak Kuat

Peserta konvensi capres PD, Ahmad Mubarok, yakin konvensi akan melahirkan capres kompetitif. Tokoh yang sudah muncul sebagai capres saat ini dinilai belum cukup kuat.
"Konvensi itu dilakukan karena nggak ada tokoh yang moncer, di luar Demokrat juga nggak ada yang moncer," kata Mubarok kepada detikcom, Rabu (31/7/2013).
Pemuncak survei capres saat ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), diyakini Mubarok tak akan nyapres. Dia yakin Jokowi akan menuntaskan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Jokowi tidak akan maju terlalu dini, dia akan jadi gubernur DKI sampai selesai. Karena kalau dia capres dia akan meninggalkan Jakarta, jadi dia gagal. Dia jadi gubernur dulu, setelah selesai baru jadi pemimpin bangsa," kata Mubarok menganalisis.
Sementara Ketum Golkar Aburizal Bakrie yang sudah mendeklarasikan pencapresannya, menurut Mubarok tak membahayakan. Karena setahun setelah deklarasi pun elektabilitas Ical belum naik.
"Ical begitu-begitu saja, sudah deklarasi lama tetap saja begitu," nilainya.
Sementara untuk Prabowo Subianto, diakui Mubarok memang kompetitif di survei. Namun Prabowo punya masalah yang membuatnya sulit di Pilpres 2014.
"Prabowo punya masa lalu soal HAM. Sesungguhnya Prabowo impiannya ingin mengabdikan diri ke bangsa dan negara jadi presiden. Seandainya tidak ada jejak rekam masa lalu Prabowo bisa menang," katanya.
Namu nama capres lain yang sudah mendeklarasikan diri, yakni Wiranto, menurut Mubarok akan menjadi tokoh legendaris.
"Wiranto akan jadi tokoh legendaris dia, karena dua capres yang tak pernah jadi, kan legendaris," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Perlu Ajukan ke Presiden Ganti Nama Jalan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya tidak perlu mengajukan perubahan nama jalan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendapatkan persetujuan.
"Kelihatannya keputusan ini ada pada Gubernur," ujar Joko Widodo sebelum meninggalkan Balaikota, Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Nama jalan yang rencananya akan diubah Gubernur yakni jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan diganti menjadi Jalan Ir Soekarno dan Jalan Mohammad Hatta.
Namun, pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan belum tahu kapan akan memutuskan untuk mengganti kedua nama jalan yang berada di pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
"Ya ini karena belum diputuskan. Tapi kemungkinan mengganti nama Merdeka Utara dan Merdeka Selatan," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, wacana memakai nama aktor sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut diusulkan oleh Tim 17 yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie dan didiskusikan dengan sejumlah tokoh dengan alasan sisi historis.
"Tim 17 ini mengusulkan kedua mana itu karena alasan historis," kata Jokowi.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Ganti Nama Jalan Medan Merdeka Menjadi Jalan Soekarno-Hatta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama Panitia 17 yang diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie, berencana mengubah nama tiga jalan menjadi nama Soekarno, Mohamad Hatta, dan Soekarno-Hatta.
"Jadi, rencana kami akan memberikan nama untuk beberapa jalan, tapi belum ketemu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013) sore.
Jokowi mengatakan, Panitia 17 yang terdiri atas Jimly, Mooryati Soedibyo, Ketua MPR Sidharto Danusubroto, dan masyarakat mengusulkan agar ada pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, dan Soekarno-Hatta di Jakarta. Nama-nama baru itu kemungkinan akan disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
"Setelah dirembuk oleh beberapa tokoh, masih belum diputuskan. Kemungkinan pengubahan nama jalan itu akan diberikan ke Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan," kata Jokowi.
Jokowi menyerahkan pembahasan detail mengenai hal itu kepada Jimly selaku Ketua Panitia 17. Apabila Panitia 17 sudah selesai merampungkan diskusi mereka, maka hasilnya akan segera dilaporkan kepadanya. Keputusan pemberian nama jalan itu ada di tangan gubernur.
Jokowi mengatakan, perubahan nama jalan tidak memerlukan pertimbangan presiden. Menurutnya, yang memiliki hak mutlak atas hal tersebut adalah gubernur.
"Kita memilih di jalan-jalan tersebut karena memang, menurut Panitia 17, ada alasan-alasan historis mengapa jalan itu sebaiknya diubah namanya," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Santai Tanggapi Dugaan Korupsi di Dishub

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mau ambil pusing ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan DKI dan PD Dharma Jaya. Ia menyerahkan urusan itu kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.
"Ya, dicek saja. Nanti suatu saat akan saya cek," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (29/7/2013) kemarin, KPK membicarakan tentang dugaan adanya penyimpangan dalam surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau KIR yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Basuki mengatakan, banyak kendaraan umum di Jakarta yang beroperasi meskipun dengan kondisi tidak laik jalan.
Terhadap masalah itu, Jokowi mengatakan bahwa seharusnya pegawai Dishub DKI telah mengetahui bahwa kendaraan umum yang sudah tidak laik jalan itu menggunakan KIR atau tidak. Ia mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan lebih tahu soal itu.
"Kalau kita lihat kondisi bus yang jelek-jelek itu, ya seharusnya sudah bisa tahu, kendaraan itu pakai izin KIR atau tidak," kata Jokowi.
Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan antara KPK dan Basuki kemarin. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas mendistribusikan daging sapi di Ibu Kota.
Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan tersebut. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Marah, Kepala Satpol PP Akui Anggotanya Malas

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengakui bahwa ada anggotanya yang malas dan teledor dalam mengawasi pedagang kaki lima. Ia memaklumi kegeraman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) atas sikap Satpol PP yang membiarkan PKL di Pasar Minggu.
"Kalau Pak Gubernur marah, ya wajar karena ada perda sebagai dasarnya. Tapi, kita akui kalau anggota kami kemarin itu lalai, teledor, dan malas," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Kukuh mengatakan, peristiwa pada Senin (29/7/2013) kemarin terjadi karena kesalahpahaman di kalangan Satpol PP. Menurut Kukuh, Satpol PP di Pasar Minggu mengira bahwa pernyataan Jokowi, yang memberikan waktu kepada PKL untuk berjualan di badan jalan hingga Lebaran, juga berlaku di Pasar Minggu. Padahal, tenggang waktu itu diberikan kepada PKL Tanah Abang.
"Ini kesalahpahaman saya dalam membaca koran. Gubernur memberi toleransi dua minggu untuk pedagang, padahal itu hanya untuk pedagang Pasar Tanah Abang, bukan untuk semuanya," kata Kukuh.
Kukuh mengakui telah memberikan teguran lisan kepada para personel Satpol PP yang telah membiarkan pedagang berjualan di bahu jalan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika ada pegawai yang melanggar, maka akan diberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan.
Kendati demikian, Kukuh mengaku belum mendapat panggilan evaluasi dari Jokowi. Padahal, sebelumnya Jokowi berencana memanggil Kepala Satpol PP bersama suku dinas setempat untuk mengevaluasi pembiaran PKL oleh Satpol PP. Kukuh menyatakan siap apabila Jokowi memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan belum bertemu dengan Satpol PP terkait evaluasi atas hasil inspeksi mendadak di Pasar Minggu kemarin. Ia memberikan kompensasi kepada PKL Pasar Minggu untuk dapat berjualan hingga Lebaran. Setelah itu, Satpol PP bersama Dishub DKI harus menindak tegas PKL yang masih berjualan di bahu jalan.
"Ya bagaimana lagi, sudah pada telanjur keluar gitu. Jadi, penertiban PKL Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu memang perlu waktu," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

"Blusukan" Diidentikkan dengan Pengangguran, Ini Komentar Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait komentar staf khusus Presiden, Heru Lelono, yang mengatakan bahwa blusukan digunakan untuk menjelaskan seorang pengangguran. Jokowi mengatakan, itu artinya salah satu dari para pengangguran itu.
"Memang saya termasuk pengangguran juga itu, he-he-he," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Menurut Jokowi, aktivitas blusukan kegemarannya itu memiliki tahapan-tahapan manajemen. Awalnya, Jokowi melaksanakan blusukan di pekan-pekan pertama saat ia menjadi gubernur untuk mendengarkan keinginan masyarakat, problem, dan persoalan lapangan.
Dengan melihat permasalahan di lapangan, Jokowi mengatakan, pemimpin akan dapat mendekatkan diri kepada masyarakat dan dapat menguasai medan yang ia pimpin. Setelah proses itu selesai, maka pemerintah akan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan.
"Jadi, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), revitalisasi Rusun Marunda, itu sebelum semuanya jalan, kan saya perlu bertemu masyarakat dulu. Penanganan sampah kalau buntu bagaimana? Tanah Tinggi bagaimana kalau enggak lihat ke lapangan?" jelas Jokowi.
Proses manajemen yang lain setelah terbentuknya sebuah kebijakan adalah manajemen pengawasan. Oleh sebab itu, Jokowi kerap tiba-tiba mengunjungi kantor kelurahan dan kecamatan. Selain itu, ia juga mengaku terus mengawasi program-program unggulan yang telah dijalankan, seperti pengerukan sungai dan normalisasi Waduk Pluit. Selain untuk melakukan pengawasan kepada program-program itu, ia juga mengawasi kalau pegawainya betul-betul bekerja dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI secara tepat.
Dalam pemberitaan Tempo.co, staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Heru Lelono, mengatakan bahwa kunjungan kepala negara ke Jawa Timur hari ini tak cocok disebut blusukan. Menurutnya, kata blusukan yang berasal dari bahasa Jawa, lebih cocok dipakai untuk menjelaskan seorang pengangguran.
"Blusukan itu orang yang tidak punya kerjaan, nganggur, lalu jalan-jalan tanpa tujuan," kata Heru.
Kata blusukan mulai populer digunakan media untuk menjelaskan kegiatan Jokowi yang kerap menyambangi masyarakat di tempatnya berada. Blusukan merupakan salah satu ciri khas kepemimpinan Jokowi. Kegiatan itu sering dilakukakan saat menjadi Wali Kota Surakarta, dan masih bertahan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Anak Jenderal Masuk Jalur TransJ, Jokowi: Siapa pun Tidak Boleh!

Seorang anak jenderal pengemudi Honda Jazz memaksa masuk ke jalur bus TransJakarta. Atas sikap itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, siapa pun itu tidak boleh menerobos masuk jalur bus itu.
"Aturannya boleh tidak? Jadi, siapa pun ya, itu hanya untuk busway," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013).
Jokowi menyarankan, jika ingin melintas di jalur busway, haruslah menggunakan bus TransJakarta. Jokowi pun sempat berkelakar, sering melintas di jalur busway.
"Saya melintas berkali-kali, tapi naik busway," katanya.
Peristiwa anak Jenderal memaksa masuk jalur TransJ itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Sang anak jenderal itu merupakan pria muda seperti mahasiswa.
Petugas tak bisa berbuat banyak. Bukan apa-apa, sosok jenderal yang disebut dan kartu nama yang ditunjukkan anak muda itu membuat petugas yang berjaga keder.

Sumber :
detik.com

Zaman Foke Dilarang, Era Jokowi Isyaratkan Boleh Dipakai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan apakah akan mengizinkan pejabatnya memakai mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada Idul Fitri nanti merupakan yang pertama sejak memimpin Jakarta, baru akan memutuskan paling tidak besok.
Baik Jokowi maupun Ahok memberi sinyal untuk membolehkan memakai mobil dinas untuk pulang kampung. Namun bagaimana dengan kebijakan pemimpin-pemimpin DKI sebelum Jokowi dan Ahok?
Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mengeluarkan kebijakan mobil kendaraan dinas bisa dipakai untuk mudik. Kalaupun ada yang nekat memakai itu hanya nyolong atau diam-diam agar tidak ketahuan.
Wiriyatmoko mengatakan terlalu beresiko bila mengizinkan kendaraan dinas diperbolehkan untuk mudik. Hal itu menjadi beban dan sulit diawasi. Pasalnya, mobil dinas yang dipakai pejabat di pemprov DKI menggunakan alokasi anggaran tersendiri dan berasal dari APBD. “Selama saya 27 tahun kerja di sini, enggak pernah itu boleh buat mudik. Kalau saya enggak setuju kecuali untuk urusan kepentingan dinas,” kata Wiriyatmoko saat ditemui detikcom di ruangan kerjanya, Senin (29/7/2013).

Sumber :
detik.com

Duet Prabowo-Hatta Tak Sedahsyat Prabowo-Jokowi

Ketua MPP PAN Amien Rais menilai Ketum PAN Hatta Rajasa cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gaung bersambut, Gerindra membuka peluang duet Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Seperti apa kekuatan duet Prabowo-Hatta di tangga survei?
Hal ini menjadi menarik, karena kabarnya Partai Gerindra juga sedang mencoba merayu Jokowi agar mau jadi cawapres Prabowo. Namun menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, komunikasi Prabowo dengan Hatta juga terus dilakukan. "Komunikasi terus dilakukan, termasuk dengan Pak Hatta," kata Muzani, Selasa (30/7/2013).
Lalu seperti seperti apa elektabilitas duet Prabowo-Hatta dibandingkan kemungkinan lain yakni duet Prabowo-Jokowi?
Beberapa waktu lalu tepatnya pertengahan Juli 2013, lembaga survei Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini melakukan survei terkait elektabilitas pasangan capres. Hasilnya sebenarnya duet Prabowo-Joko Widodo (Jokowi) yang paling dipilih rakyat.
Survei ini dilakukan dari tanggal 11 Juni - 18 Juni 2013. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah menikah. Penelitian ini memiliki margin of error 2,8 persen.

Berikut gambaran elektabilitas pasangan capres yang dikombinasikan oleh PDB dan dirilis pada 17 Juli lalu:

1. Prabowo-Jokowi: 20,72%
2. Jokowi-JK: 17,13%
3. Aburizal Bakrie-Jokowi: 12,52%
4. Megawati-Jokowi: 12,34%
5. Megawati-JK: 6,45%
6. Jokowi-Hatta: 6,45%
7. Jokowi-Chairul Tandjung: 3,96%
8. Prabowo-Mahfud MD: 3,5%
9. Ical-Mahfud MD: 3,13%
10. Prabowo-Hatta: 2,39%
11. Jokowi-Pramono Edhie: 2,3%
12. Ical-Dahlan Iskan: 2,3%
13. Jokowi-Puan Maharani: 2,21%
14. Megawati-Hatta: 0,83%
15. Prabowo-Hary Tanoe: 0,74%
16. Jokowi-Gita Wirjawan: 0,64%
17. Chaerul Tanjung-Jokowi: 0,55
18. Chaerul Tanjung-Dahlan Iskan: 0,55%
19. Ical-Soekarwo: 0,55%
20. Ical-Pramono Edhie Wibowo: 0,37%

Sumber :
detik.com

PPP Minta Jokowi Jewer Basuki

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, pernyataan keras yang selama ini terlontar dari mulut Basuki telah melanggar peraturan yang ada.
"Kami meminta Mendagri untuk memberikan teguran atau peringatan keras kepada Saudara Ahok (panggilan Basuki) atas sikap dan pernyataannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pimpinan daerah," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Matnoor menjelaskan, sebagai pejabat publik, sikap dan pernyataan Basuki tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 27 (f), kata dia, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, menurutnya, sikap Basuki juga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) huruf j untuk menjaga etika dan norma penyelenggaraan di daerah.
"Sikapnya ini sangat berpotensi merusak stabilitas politik daerah," kata Matnoor.
Ia juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Basuki agar dimintai penjelasan terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial, provokatif, dan menurutnya melecehkan institusi DPRD DKI. Matnoor menuding sikap tegas Basuki itu dapat berpotensi merusak sinergi penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta.
Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Terlebih, setelah Basuki terlibat konflik pribadi bersama kader PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana. Hal itu diupayakan untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan DKI.
Matnoor meminta Jokowi mendukung setiap upaya perwujudan Ketertiban Umum di DKI, yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih. "Seharusnya Pak Gubernur Jokowi juga melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha swasta juga, tidak hanya menyoroti PKL," kata Matnoor.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Belum Bisa Putuskan Mobil Dinas Dipakai Mudik

Hari Raya Idul Fitri tinggal sebentar lagi. Nuansa persiapan mudik sudah mulai terasa di ibu kota. Tak terkecuali di jajaran lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah-pemerintah daerah lain di sekitaran ibu kota.
Namun Pemprov DKI hingga saat ini belum dapat mengeluarkan kebijakan terkait boleh atau tidaknya para pejabat di lingkungannya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Berbeda dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang pada pekan lalu sudah memutuskan yakni mengizinkan pejabat di jajarannya memakai mobil dinas untuk pulang kampung.
Pemprov DKI masih terus mengkaji tentang permasalahan kendaraan dinas pejabat pemda yang digunakan untuk kepentingan mudik Lebaran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan segera memutuskan hal tersebut dalam waktu dekat ini. "Dalam dua hari ke depan ini akan kita putuskan. Ya, mungkin akan diperbolehkan, tapi dengan aturan-aturan," katanya saat ditemui di Balai Kota, Senin (29/7/2013).
Namun, Gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akrab disapa Jokowi itu belum menjelaskan apa aturan-aturan yang dimaksud.
Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ia belum mengetahui apa saja aturan-aturan yang akan diterapkan jika pejabat DKI menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
"Saya gak tahu ya, kalau saya sih, pikiran saya sih orang Jakarta jarang yang bawa mobil mudik, terus kalau Lebaran bersilaturrahmi bawa mobil dinas kenapa salah, gak salah dong," kata Basuki yang biasa disapa Ahok itu kepada detikcom di ruangan kerjanya, Senin (29/7/2013).
Ahok lantas membandingkan dengan pegawai swasta yang dapat menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. "Swasta aja mobil dinas boleh pake kok, masa sih semua pegawai kita harus beli mobil," ujar Ahok.
Ahok menjelaskan, permasalahan seperti ini juga pernah terjadi ketika ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur yang pada pada saat itu kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta kepadanya agar para pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk keperluaran pribadi dan keluarga.
"Saya bilang kalau gitu kamu suruh PNS itu ke pesta bawa motor, kalau jujur gimana, kalau gak jujur dia juga gak mau bawa mobil dinas gitu jelek, kamu kasih Avanza dia punya Alphard," tutur Ahok melanjutkan.
Adapun Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemerintah DKI Jakarta Wiryatmoko berujar hingga saat ini tidak ada rapat atau pun penggodokan terkait kebijakan tersebut. “Enggak ada rapat, yang bilang diperbolehkan siapa? Enggak ada kata diperbolehkan,” kata dia kepada detikcom saat ditemui di ruangannya Senin (29/7/2013). “Sampai sekarang saya belum paraf tentang petunjuk pelaksanaan mobil dinas untuk mudik.”
Secara pribadi, Wiryatmoko mengaku tidak setuju jika sekitar 800-an mobil dinas jabatan DKI Jakarta digunakan untuk mudik karena dinilai terlalu berisiko. Terlebih, menurutnya, pemerintah provinsi DKI juga belum pernah mengeluarkan izin serupa. “Hemat saya, jangan. Tidak boleh (dibawa mudik), kecuali itu urusan dinas, catat,” tegas dia.

Sumber :
detik.com

Jokowi, Wajah Pas-pasan Tapi Ngetop di Jepang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia ternyata juga sampai ke Tokyo Jepang. Tidak sedikit mempertanyakan siapa sih Jokowi dan mengapa Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Setidaknya jawaban itu kini telah diberikan oleh Pendiri Markplus Inc. Hermawan Kartajaya, Senin (29/7/2013) malam di Forum Marketing Marunouchi dalam paparannya di hadapan sekitar 30 orang selama 90 menit.
"Jokowi itu tidak ganteng tapi kok bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mendapat dukungan sangat besar dari masyarakat Indonesia?" tanyanya kepada para hadirin semua orang Jepang yang terdiri dari para eksekutif berbagai perusahaan Jepang, khususnya bergerak di bidang marketing dan atau sales.
Pertanyaannya membuat hadirin tambah penasaran dan menunggu terus jawaban Hermawan sambil terus berceramah menggunakan bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Ketua Marunouchi Brand Forum, Hotaka Katahira ke dalam bahasa Jepang, diliput langsung Tribunnews.com di Tokyo.
"Jawabannya gampang saja. Jokowi itu yang tak punya KTP Jakarta tapi menjadi Gubernur Jakarta menganut filosofi marketing horisontal bukan vertikal. Merasa setara dengan masyarakat biasa, sederhana, tak merasa sebagai orang besar orang tinggi. Semua dikembalikan kepada komunitas, masyarakat sekitar yang menentukan, tidak eksklusif tetapi inklusif, berada di tengah masyarakat dan bersama masyarakat serta sama derajat dengan setiap anggota masyarakat sehingga dia berhasil didukung penuh oleh masyarakat. Sebagian besar kerjanya kini banyak blusukan ke masyarakat karena memang merasa dirinya bagian dari masyarakat, bukan hebat sendiri (bukan individual) mentang-mentang Gubernur, tetapi lebih kepada konsep Sosial. Itulah yang membuat Jokowi berhasil, bukan karena mukanya yang ganteng, tetapi kesederhanaannya," papar Hermawan yang di dengar sangat serius oleh sekitar 30 orang hadirin tersebut, 15 persen di antaranya wanita.
Hermawan juga memperkenalkan manajemen 3.0 yang bertopang kepada  humanisme, kemanusiaan, human spirit, menekankan kepada karakter.
Selain itu Hermawan juga menekankan pentingnya tiga hal yang mempengaruhi bisnis di Indonesia yaitu kalangan muda, wanita yang banyak mengambil peran saat ini dalam kehidupan di Indonesia, serta komunikasi internet yang jauh semakin besar dari 25 persen (2011) menjadi 45 persen (2012) masyarakat Indonesia tersambung ke internet setiap hari minimal 3 jam.
Hermawan juga mengajak segera para eksekutif Jepang untuk datang ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia karena kesempatan bisnis sangat besar di Indonesia di tengah berkembang pesatnya perekonomian Indonesia dewasa ini. Sebelum memberikan ceramah di Tokyo, Hermawan menyempatkan diri mengajar di Seoul. Selasa (30/7/2013) besok, ia akan terbang ke Hawaii, Amerika Serikat (AS).

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Tunjuk BUMD Bangun Rusun Kewajiban Pengembang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menugaskan badan usaha milik daerah di bidang properti, PT Jakarta Propertindo, untuk membangun rumah susun yang menjadi kewajiban pengembang properti terhadap Pemerintah Provinsi DKI. Pembiayaan pembangunan rusun itu menjadi tanggungan perusahaan pengembang yang masih memiliki kewajiban sebesar 20 persen kepada Pemprov DKI untuk membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum.
"Kita tentukan PT Jakpro untuk membangun rusun dari kewajiban pengembang. Jadi, kewajiban swasta itu dikerjakan oleh PT Jakpro," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Jokowi menambahkan, apabila PT Jakpro yang membangun rusun, BUMD itu juga akan bertindak sebagai pengendali. Jokowi memberikan contoh, apabila pengembang memiliki kewajiban untuk membangun rusun, maka PT Jakpro akan membangunnya dan modalnya didapatkan dari pengembang tersebut.
"Awalnya, PT Jakpro membangun pada posisi yang di bawah. Tengah dan atas itu biarkan swasta yang membangun," kata Jokowi.
Ada beberapa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru yang dibiayai dari kewajiban pengembang. Rusun itu berada di Pulogebang (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Muara Baru (Jakarta Utara).
Rusunawa Pulogebang merupakan pemenuhan kewajiban dari pengembang-pengembang kecil yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI). Rusunawa Daan Mogot merupakan pemenuhan kewajiban PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group) dan PT Warawisesa (Agung Podomoro Group). Adapun pengembang yang membangun Rusunawa Muara Baru adalah PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group) dan PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group).
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tiap pengembang properti wajib membangun fasos-fasum sebesar 40 persen dari luas lahan yang dibangun. Kewajiban itu dikuatkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 540 Tahun 1990, di mana penguasaan lahan di atas 5.000 meter persegi dikenakan kewajiban 20 persen dari total lahannya untuk dipakai membangun rumah susun.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Miing Sang Kuda Hitam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Deddy “Miing” Gumelar-Suratno Abubakar di Balai Kota DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Jokowi banyak memberikan masukkan kepada pasangan yang diusung dari koalisi PDI Perjuangan dan PAN ini.
Menurut Jokowi, pasangan Miing-Ratno (MR) memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa memenangkan kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang. “Pak Miing dan Pak Ratno kini jadi sang kuda hitam yang layak diperhitungkan,” kata Jokowi, Senin (29/7/2013).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan mengakui kalau Miing merupakan sosok yang cerdas walaupun pendidikan formalnya tidak tinggi. “Kata orang Miing itu cerdas, hari ini saya berdialog dan membuktikan langsung kalau dia benar-benar smart,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai permasalahan kota yang dihadapi Tangerang dan Jakarta. Sehingga ke depan, bila pasangan MR menang maka sinergi akan lebih mudah. “Saya akan bersinergi dengan Pak Jokowi kalau saya menang. Masalah kota tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, perlu melibatkan pemimpin di wilayah lain,” kata Miing menjelaskan.
Miing ingin menjadikan Tangerang sebagai kota wisata kelas dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Kota Tangerang tak memiliki sumber daya alam melimpah. Sebab, tidak ada hutan, gunung, tambang, kebun, dan laut.
Sehingga, menurut Miing, Tangerang harus memaksimalkan industri jasa dan wisata. “Konsepnya city tourism,” ujarnya.
Kota Wisata dalam gambaran Miing adalah menggunakan potensi Sungai Cisadane sebagai objek wisata. Ia mencontohkan kota-kota Eropa yang maju selalu dibelah oleh sungai di tengah kota. “Saya bayangkan ada kapal pesiar, kegiatan seni, tempat makan di Cisadane,” katanya.
Selain Cisadane, Tangerang juga memiliki jumlah situ yang potensial. “Ada 40-an situ yang belum dimaksimalkan.” Situ-situ yang ada di Tangerang nantinya ada jogging track, wisata air, jet ski, kereta gantung, dan wahana rekreasi lainnya. “Warga Tangerang masih kesulitan wisata di daerah sendiri,” ujarnya.
Potensi Tangerang sebagai Kota Wisata, kata dia, ditunjang bandara terbesar Indonesia yang berada di wilayah itu.

Sumber :
republika.co.id

Amien Rais: Hatta Rajasa Cocok Jadi Cawapres Jokowi atau Prabowo

Kader PAN selama ini menjagokan Ketua Umumnya, Hatta Rajasa, sebagai capres di Pemilu 2014. Namun pendiri PAN Amien Rais memiliki pandangan berbeda. Bapak reformasi ini menilai Hatta Rajasa lebih cocok menjadi cawapres, namun kali ini bukan cawapres Jokowi saja, tetapi juga cawapres Prabowo.
"PAN tahu diri, jika tidak bisa mendongkrak perolehannya sampai belasan persen, kemungkinan Mas Hatta cawapres. PAN realistis," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini di DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2013).
Amien menyatakan hal ini di sela-sela acara buka bersama PAN. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan beberapa petinggi PAN hadir dalam acara ini.
Jokowi dan Prabowo yang merupakan tokoh dari etnis Jawa dinilai sesuai untuk menjadi capres. Hatta, menurut Amien, cocok dipasangkan dengan salah satu di antaranya.
"Dengan Pak Jokowi boleh, Pak Prabowo boleh," ujarnya.
Mantan Ketua MPR ini menilai kombinasi Jawa dan non Jawa merupakan pasangan konvensional yang terbukti bisa mengakomodasi aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke.
"Kita sudah diberi pelajaran oleh Soekarno-Hatta, Soeharto-Adam Malik, dan SBY-JK. Jadi pulau-pulau luar Jawa bisa merasa punya representasi," paparnya.
Meski demikian, PAN akan terus berusaha mendorong agar bisa mencapai perolehan suara hingga belasan persen. Jika perolehan suara mencapai target, maka Hatta akan dicapreskan.
"Hatta kualifikasinya sudah memenuhi syarat. Dari kecerdasan, pengalaman politik nasional dan internasional, serta akseptabilitasnya makin bagus. Sebenarnya Mas Hatta bisa capres maupun cawapres," jelasnya.
"Kalau memang ada panggilan itu, ya saya siap. Karena saya merasa sudah menempuh semua izin," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Keliling Pasar Minggu, Satpol PP Cuek dan Biarkan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2013) sore. Di saat yang sama, para polisi pamong praja di sana hanya melihatnya dan membiarkan pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan.
Jokowi awalnya hendak blusukan untuk mengecek keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Minggu dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kendati demikian, ia akhirnya hanya berkeliling Pasar Minggu tanpa turun dari mobil dinasnya.
Menerobos kemacetan Kuningan, Pancoran, dan Pejaten, Jokowi tiba di Pasar Minggu sekitar pukul 15.30. Mobil bersama rombongan pengawal dan mobil media pun memperlambat laju kendaraan setibanya di depan pasar.
Keadaan Pasar Minggu yang selama ini disebut-sebut sudah tertib dan PKL sudah mau direlokasi, ternyata tidak benar. Berdasarkan pantauan Kompas.com, PKL masih berdagang di sepanjang jalan sekitar Pasar Minggu. Para pedagang itu berjualan buah-buahan, sayur-mayur, sepatu, baju, kue khas Lebaran, dan sebagainya.
Ironisnya, di sepanjang Pasar Minggu itu ada tiga mobil Satpol PP yang diparkir di beberapa tempat. Para personel satpol PP tampak duduk di bangku mobil terbuka. Mereka seolah tidak tahu bahwa Jokowi sedang mengecek keberadaan PKL tersebut. Padahal, ada motor besar Dishub DKI yang memang digunakan untuk mengawal Jokowi.
Ketika Jokowi melintas di tempat itu, para petugas satpol PP itu sempat melayangkan pandangan mereka ke arah Jokowi. Setelah itu, mereka kembali bercengkerama dengan personel lain dan membiarkan PKL tetap berjualan di sisi Pasar Minggu.
Seorang wartawan bertanya kepada personel satpol PP, apakah ia mengetahui bahwa Jokowi sedang meninjau daerahnya. "Ya, tahu. Itu di depan ada Pak Jokowi," kata personel Satpol PP di Pasar Minggu, Senin (29/7/2013).
Personel satpol PP itu kembali duduk di mobil terbuka dan bercanda dengan personel lain. PKL pun dengan leluasa berjualan barang dagangan mereka, tanpa takut ada satpol PP yang mengawasinya.
Saat dikonfirmasi kepada Jokowi, ia mengaku akan segera mengumpulkan Kepala Satpol PP bersama Suku Dinas Satpol PP untuk duduk bersama dan mendiskusikan permasalahan tersebut. "Ya, besok tak kumpulin Satpol dan Sudin-nya," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Gus Sholah: Jokowi dan Rhoma Irama Sebaiknya Wapres Saja

Meskipun dapat diartikan mengingkari kenyataan, Gus Sholah angkat bicara soal dinamika politik terkait Pilpres 2014. Dua tokoh yang cukup fenomenal yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Rhoma Irama cocoknya jadi cawapres saja.
"Rhoma Irama kalau jadi wapres malah mungkin ya," ucap pria bernama asli Salahuddin Wahid ini usai ikut menyimak sidang kasus sengketa Pilgub Jatim di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Tak hanya Rhoma yang dinilai tak cocok jadi capres. Jokowi yang selalu memuncaki survei capres juga menurutnya sebaiknya jadi cawapres saja.
"Sebaiknya wapres," ucap adik Gus Dur ini dengan ringan saat ditanyai pendapatnya mengenai prospek Jokowi.
Gus Sholah menyatakan sejumlah nama capres memang sudah beredar. Dirinya menyebut nama Jusuf Kalla dan Mahfud MD.
"Saya pikir banyak yang layak. Ini kepagian ya kalau membicarakan sekarang," sambungnya.

Sumber :
detik.com

Jangan Dikira Jokowi Tak Mau Pidanakan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pernah memidanakan empat orang pedagang kaki lima yang bandel. Langkah ini diambil saat dia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
"Cuma dipidana ringan, tiga bulan kurungan," kata Jokowi, sapaan akrab mantan Wali Kota Solo ini di Balai Kota, Senin (29/7/2013). Menurut Jokowi, meski hukuman tadi terbilang ringan, itu cukup membuat jera.
Jokowi mengatakan tidak menutup kemungkinan di Jakarta bisa dilakukan hal serupa. Alasannya, sudah diatur dalam undang-undang tentang penggunaan jalan dan peraturan daerah soal ketertiban umum.
Hanya saja, Jokowi mengisyaratkan akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan telebih dahulu. "Tujuannya agar tertib," katanya.
Ultinatum tersirat ini sejatinya ditujukan kepada pedagang bandel di Tanah Abang. Pemerintah DKI memberi tenggat kepada mereka untuk menata diri hingga Lebaran usai.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku sudah membicarakan masalah ini dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Akan kami lihat setelah Lebaran nanti," katanya.

Sumber :
tempo.co

Sebagian Kantor Pelayanan Warga Tetap Buka saat Lebaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, beberapa kantor pelayanan masyarakat akan tetap buka selama hari raya Idul Fitri. Hal itu diupayakan agar warga tetap mendapatkan pelayanan penting selama Lebaran nanti.
"Beberapa tempat akan kita tentukan, mana saja yang akan tetap buka agar tetap melayani," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/6/2013).
Pelayanan publik yang akan tetap buka di hari Lebaran itu antara lain puskesmas dan rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pelayanan kesehatan di puskesmas kecamatan maupun rumah sakit akan tetap berjalan seperti biasa. Khusus untuk pelayanan kesehatan di puskesmas kelurahan, pelayanan akan diliburkan selama dua hari pada 8-9 Agustus 2013.
Dien menyebutkan, jumlah tenaga medis yang berjaga akan disesuaikan dengan keadaan. Untuk tenaga medis muslim akan diberi kelonggaran saat hari raya Idul Fitri nanti. Begitupun dengan pegawai non-muslim yang akan diberi kelonggaran saat merayakan hari besar keagamaanya.
"Yang muslim akan diatur jam masuknya. Namun, lebih banyak non-muslim yang masuk saat hari Lebaran karena kita juga memberikan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri," kata Dien.
Mengenai persiapan mudik, Dinkes DKI akan menyiagakan 53 posko kesehatan yang akan membantu pelayanan kesehatan selama berlangsungnya arus mudik dan arus balik. Berdasarkan ketetapan pemerintah pusat, pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan jatah libur Lebaran selama tujuh hari, yakni pada 5-11 Agustus 2013. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilarang untuk menambah cuti Lebaran.

Sumber :
kompas.com

Misteri Restu Megawati untuk Jokowi

Hingga bulan Juli ini, Jokowi telah merajai 17 hasil survei sepanjang akhir tahun 2012-2013. Yang terbaru adalah survei yang justru disinyalir dilakukan oleh internal PDI Perjuangan dan tersebar secara bawah tanah berjudul Trajektori Politik 2014. Dalam statistik politik tersebut Jokowi mengalahkan Mega dalam sebuah formulasi permodelan. Namun begitu, akankah Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan merestui Jokowi nyapres?
Dalam dokumen laporan Trajektori tersebut disebar oleh sumber yang mengaku orang dekat Jokowi. Survei dilakukan dari 3-15 Mei 2013 dengan jumlah responden 1.500 di 33 provinsi. Beberapa model skenario dalam survei tersebut cukup menarik. Skenario pertama, PDI Perjuangan menyodorkan Megawati sebagai calon Presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla, hasilnya justru pasangan Prabowo-Hatta Rajasa unggul dengan 35,2 persen. Megawati sendiri dalam skenario pertama hanya meraup 25,3 persen. Sedangkan pasangan Aburizal Bakrie-Mahfud MD menyusul dengan 18,3 persen.
Skenario kedua, jika Jokowi maju dengan calon yang belum terkenal yaitu Pramono Edhie, hasilnya tetap menang. Mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dan Aburizal-Mahfud. Skenario ketiga menarik, jika Jokowi maju sebagai cawapres hasilnya justru jeblok. Mesti dia mendampingi Megawati, apalagi jika dengan Puan Maharani, hasilnya sangat tidak memuaskan.
Saya justru tertarik memandang skenario keempat sebagai yang paling menarik, di mana jika Jokowi keluar dari PDI Perjuangan dan bertarung melawan Megawati, walaupun dia dipasangkan dengan Pramono Edhie, Jokowi akan keluar sebagai pemenang dengan cukup memuaskan. Pasangan Jokowi-Pramono Edhie akan menang (36,1) persen, disusul Prabowo-Hatta (30,5) dan Megawati-Jusuf Kalla di peringkat buncit dengan (15,2) persen.
Walaupun laporan survei tersebut dirilis secara bawah tanah, namun saya melihat metodologi dan penyajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya, sang sumber tidak berkenan disebutkan, hanya mengatakan ini survei internal PDI Perjuangan atas Jokowi. Jika demikian, mungkinkah sebenarnya PDI Perjuangan telah serius mempersiapkan Jokowi dan tinggal menunggu momentum pemberian restu diikuti dengan deklarasi capres.
Namun kenapa hingga saat ini, Megawati terkesan enggan merestui Jokowi untuk menjadi capres. Restu dari Megawati tersebut hingga saat ini masih menjadi misteri yang mungkin, hanya Mega dan Tuhan saja yang tahu. Tapi saya coba menebak apa kira-kira yang menjadi alasan Megawati sebagai 'King Maker' PDI Perjuangan dalam pergulatan politik nasional ke depan.
Pertama, adalah pertimbanga ideologi. Di mana pertimbangan koalisi dengan partai lain tentunya akan menjadi kebutuhan. Pencapresan Jokowi tidak serta merta langsung bisa menang, tetapi butuh mesti koalisi. Partai yang kemudian ideologisasinya hampir mirip sebenarnya adalah Gerindra, sayangnya hubungan kedua partai tersebut sudah retak pasca Pilgub DKI Jakarta, di mana Megawati merasa ada penumpang gelap pasca mereka koalisi dan menang.
Pertimbangan mencari partner koalisi tersebut sebenarnya tidak terlalu meresahkan. PDI Perjuangan tetap partai yang masih menjadi partai yang diperhitungkan, andai Pemilu dilakukan saat ini misalnya, pertengahan 2013 saya pikir PDI Perjuangan justru yang akan menang, hal ini berdasarkan dari trend lima Pilkada Gubernur terakhir yaitu, Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Utara, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan.
Kemenangan di Jakarta dan Jawa Tengah, serta sisanya menduduki runner up menunjukkan bukti PDI Perjuangan mempunyai basis massa yang cukup kuat di Nusantara. Selain itu, guncangan kasus korupsi juga dapat dilokalisir dengan mudah oleh PDI Perjuangan, kasus Emir Moeis misalnya. Berbeda jika kasus korupsi menyangkut struktur partai, hasilnya akan buruk untuk elektabilitas, seperti yang dirasakan Demokrat dan PKS saat ini.
Kedua, bagaimana dengan politik dinasti. Diakui atau tidak jika Megawati merestui Jokowi, tentu dampak bagi internal partai adalah pertama kali PDI Perjuangan mengusung capres yang bukan darah biru dari dinasti Soekarno. Ini berarti, perubahan kultural dan organisasional partai juga akan berubah di mana kekuatan PDI Perjuangan dari keluarga Megawati akan berganti.
Jalan tengahnya mungkin secepat mungkin menaikkan Puan untuk mendampingi Jokowi. Namun, secara eksternal dan dalam konteks partai modern sebenarnya justru malah perlu diapresiasi, dimana PDI Perjuangan bertranformasi menjadi partai terbuka dan inklusif, bukan partai dinasti. Jika ini dilakukan dapat menentang arus membangun politik dinasti SBY juga di Demokrat yang saat ini terjadi.
Ketiga, mungkin saja Megawati telah berpikir untuk merestui Jokowi, dengan pertimbangan elektabilitas dari hasil survei dan Jokowi telah dikenal di beberapa daerah karena keikutsertaan menjadi juru kampanye di beberapa provinsi. Hanya saja, mungkin restu itu tidak dikeluarkan saat ini, dimana Jokowi belum genap satu tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika hal tersebut dipaksakan, mungkin akan berdampak pada citra Jokowi yang terkesan oportunis dan lari dari tanggungjawab memimpin Jakarta sehingga akan berdampak pada elektabilitas saat Pemilu nanti. Dan tentunya, ini akan menjadi titik yang terus diserang oleh lawan politik PDI Perjuangan.
Beberapa pertimbangan di atas saya kira yang menjadi perdebatan, syarat atau perhitungan seksama Megawati sebagai king maker dalam mengeluarkan izin restu untuk Jokowi. Tentu jika Megawati tidak berniat nyapres sendiri dan tidak menghitung untung rugi secara politik nasional.
Di lain sisi, mungkin Jokowi saat ini sedang dalam posisi, malu-malu tapi sebenarnya mau karena desakan publik yang begitu kuat. Namun, selaku kader yang mendapat keberuntungan di Jakarta, Jokowi pasti akan mengunggu apa keputusan Megawati untuk Pemilu 2014 nanti. Saat ini yang paling penting adalah sikap dari Megawati akankah terus 'menggantung' Jokowi, atau merestui dengan catatan dan pertimbangan tetap berkontribusi terhadap DKI Jakarta.
Mungkin perlu belajar dari partai Demokrat Amerika dan Obama, di mana konon ceritanya, awal tahun 2000-an Obama bukan siapa-siapa, hanya aktivis Lembaga Bantuan Hukum di Harvard University. Namun karena berpotensi, Obama direkrut dan dipoles, dikader menjadi pemimpin yang mumpuni oleh petinggi Demokrat. Visi dan ideologi partai menjadi prinsip yang dipegang Obama dari partai untuk perubahan bangsanya setelah menjadi Presiden USA.
Lebih jauh, dari sisi survei politik dan kinerja yang telah berhasil menghilangkan sekat antara pemimpin dan rakyatknya, Jokowi dinilai masyarakat layak menjadi capres. Berbagai komunitas akar rumput di Nusantara, seperti Jakarta, Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah, Solo bahkan sudah terbuka menyampaikan dukungan dan meminta restu Megawati. Apalagi jika dikaitkan dengan stok lama capres yang produktivitas dan semangatnya tidak lagi akan memberi harapan. Kini bukan hanya Jokowi yang menunggu restu Mega, tapi juga masyarakat yang rindu sosok merakyat seperti Jokowi memimpin negeri.
Namun, kapan dan akankah Megawati legowo merestui Jokowi? Kita tunggu saja sebagai sebuah teka-teki misteri hingga 2014 nanti.

Sumber :
detik.com