Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah 14 Eskavator

Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Minta Ekskavator Keruk Kali Siang dan Malam

Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk menormalisasi sejumlah kali itu.
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Pengguna Narkoba Di Jakarta Sudah Lampu Kuning

Ibarat lampu lalu lintas, tingginya pengguna narkoba di Jakarta sudah berwarna kuning alias hati-hati. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh langkah-langkan Badan Narkotika Nasional membangun tempat-tempat rehabilitasi di Jakarta.
"Bahwa kami mendukung ya karena memang tadi disampaikan soal jumlah yang terkena masalah itu udah pada di lampu kuning. Saya sekarang belum bisa bicara apa-apa tapi sekarang mau pelajari data-data tadi," jelas Jokowi usai bertemu BNN di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Terkait anggaran yang digunakan, Jokowi menegaskan, akan sepenuhnya menggunakan APBD. "Nggak ada masalah. Kalau Jakarta ya APBD lah," terangnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, pihaknya tengah menggodok dan mematangkan konsep yang diusulkan oleh BNN. Bahwa tempat rehabilitasi akan dibangun tempat baru dan ada juga yang menempel di rumah sakit atau puskesmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
Namun demikian, Jokowi menilai jika pembangunan tempat rehabilitasi digandengkan dan ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas, maka nilai anggarannya tidak akan besar. Dan hal ini bisa menghemat APBD DKI Jakarta.
"Jadi dua-duanya, ada yang bangun tempat rehab dan juga rumah sakit atau puskesmas ditempeli dan saya kira itu dua-duanya bagus. Pertimbangannya kalau ditempel di rumah sakit akan irit," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Tahun Depan, Jokowi Janji Kembalikan Roh Jakarta Fair

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi ulang tentang pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Evaluasi PRJ itu akan dilakukan pada tahun mendatang.
"Kalau sekarang itu kan sudah jalan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.
"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.
Untuk kedepannya, Jokowi bakal mengemas PRJ dengan konsep penonjolan kreatif berbasis budaya. Dirinya amat menyayangkan pelaksanaan PRJ yang hanya lebih cenderung mementingkan pengusaha besar dan mengedepankan komersial serta bisnis semata.
"Kedepankan kreatif budaya lebih ditonjolkan. Karena itu justru yang sekarang gak dapat ruang. Contoh, yang daftar ke saya itu seperti pedagang kerak telor itu gak dapat tempat. Ada 12, kalau dibuka lagi nanti bisa 50. Nah itu harus diberi ruang," tandasnya.

Sumber :
medeka.com

Jokowi Tinjau Proses Pengerukan Kali Semanan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengerukan kali Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Kali penghubung ini mengalami pendangkalan sehingga mengakibatkan banjir jika hujan turun.
"Ini ngecek lapangan saja. Pengerukan sudah dua hari. Yang di sini ada satu (eskavator). Kita punya 170," kata Jokowi di lokasi kepada wartawan, Jumat (31/5/2013).
Di tempat yang sama, Kepala Seksi PU Tata Air Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Amir Pangaribuan mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu.
"Targetnya 7 hari lah, nanti dikeruk sampai 2-3 meter. Yang dikeruk sepanjang 300 meter" kata Amir.
Sungai sepanjang 2,5 km dan lebar 8 meter ini airnya tampak pekat. Endapan lumpur yang telah diangkat pun berwarna hitam.
"Saya mau cek kali-kali sedang dan kecil. Yang sedang ada alatnya," ujar Jokowi.
Sambil berjalan menuju mobilnya, pria Solo ini juga menghampiri para pekerja yang membersihkan aliran air di dekitar kali Semanan.
Di tengah kunjungannya ini, melalui asistennya, Jokowi juga membagikan buku kepada anak-anak. Warga sangat antusias mengajak Jokowi bersalaman.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bicara Prospek Koalisi PDIP dan Demokrat

Partai Demokrat membuka kran koalisi dengan PDIP. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo digadang sebagai capres. Jokowi pun angkat bicara.
"Kalau itu, tanya ke Ibu Ketua Umum dan ke DPP," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (31/5/2013).
Jokowi pun bergegas meninggalkan Balai Kota untuk kembali turun lapangan seperti biasa. Jokowi memang rajin turun ke lapangan.
"Saya mau ke Semanan lihat pengerukan kali," kata Jokowi satai.
Seperti diberitakan sebelumnya, PD yang membuka kran koalisi dengan PDIP, bagai gayung bersambut. PDIP pun membuka diri.
"Semua kemungkinan bisa terjadi. Siapa yang mendapatkan kepercayaan lebih," kata Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, saat dihubungi, Rabu (29/5).

Sumber :
detik.com

Jokowi Seleksi Ketat Kunjungan PNS ke Luar Negeri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang rencana kunjungan kerja aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke luar negeri. Namun, ia memberi syarat kunjungan kerja itu harus diseleksi ketat dan harus bermanfaat.
Jokowi mengatakan, sampai saat ini, belum ada pejabat satuan kerja perangkat daerah, termasuk kepala dinas, yang mengajukan izin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalaupun ada, ia akan menyeleksi rencana kunjungan kerja tersebut supaya dinas luar daerah itu benar-benar memberikan manfaat.
"Kalau sepanjang bermanfaat, itu silakan dan perlu diseleksi, tapi sepanjang itu bermanfaat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu meliputi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 100 juta.
Adapun kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah ialah sebesar Rp 1,812 miliar. Kota yang dikunjungi meliputi Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China) serta Seoul (Korea Selatan).
Selain DPRD DKI Jakarta, ada juga program pada pejabat DKI Jakarta, yakni kunjungan kerja sama sister city di Sekretariat Daerah (Sekda) atau pejabat DKI Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 1.183.200.000.

Sumber :
kompas.com

Digadang Ikut Konvensi Capres PD, Ketua PDIP: Jokowi Bukan Orang Bodoh

Partai Demokrat memberi sinyalemen tentang peluang Jokowi untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan tak yakin Jokowi mau mengikuti konvensi partai berlambang mercy tersebut.
"Mas Jokowi kan bukan orang bodoh. Tapi kalau dia bersikap maka dia akan bersikap. Aku yakin dia nggak gampangan. Mas Jokowi punya pikiran panjanglah orangnya," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Ribka menyatakan, prioritas PDIP adalah memenangkan Pemilu Legislatif terlebih dahulu. Setelah itu, PDIP baru akan memikirkan pencapresan.
"Yang penting menang Pileg 20 persen lebih," ujarnya.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensilah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5/2013).
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Taufiqurrahman Ikut Demo Itu Bagus, He .. He .. He ..

Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5/2013). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus, he .. he .. he ..," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.

 Sumber :
merdeka.com

DPRD ke Belanda, China & Malaysia, Jokowi: Kalau Bermanfaat Silakan

DPRD DKI Jakarta bersiap terbang ke Belanda, China, dan Malaysia dalam rangka mempelajari program Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tak mempermasalahkan kunjungan seharga Rp 1,8 miliar ini.
"Tanya saja ke DPRD, tapi kalau memang bermanfaat silakan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sejumlah pejabat Pemprov juga akan ikut. Namun Jokowi akan melakukan pembatasan.
"Pasti akan seleksi dengan seketat-ketatnya," janjinya.
Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Jokowi, DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker. Ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jelas Sanusi.

Sumber :
detik.com

'Catut' Nama Jokowi, Kunjungan DPRD DKI ke 3 Negara Pemborosan

Di tengah dorongan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 3 negara. Mereka berdalih mempelajari program Jokowi, namun kepergian mereka dianggap pemborosan.
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.

Sumber :
detik.com

Gerindra DKI: Interpelasi Jokowi Lebay!

Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.

Sumber :
detik.com

Pelajari Program Jokowi, DPRD DKI Akan Kunker ke Belanda, China & Malaysia

Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker.
"Kunjungan DPRD ini dalam rangka mencari tahu wawasan guna memberikan masukan pada saat pelaksanaan kebijakan program unggulan Pak Gubernur. Setiap fraksi ada perwakilannya," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan, akan ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jeas Sanusi.
Namun sayang, Sanusi belum dapat memberikan penjelasan rinci berapa jumlah anggota DPRD yang berangkat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Nilai anggarannya saya belum tahu pasti," katanya.

Sumber :
detik.com

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Minta Perlindungan Jokowi

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun 

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Mengaku Belum Dapat Undangan Konvensi Capres dari Demokrat

Partai Demokrat (PD) membuka peluang bagi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Meski demikian, hingga saat ini Jokowi mengaku belum mendapat tawaran konvensi dari partai besutan SBY tersebut.
"Wahh, nggak. Nggak tahu," ujar Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan, dirinya belum bisa menentukan sikap jika tawaran tersebut benar-benar datang kepadanya. "Nggak tahu, kan nggak diundang," kata Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensi lah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5) kemarin.
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.

Sumber :
detik.com

Jokowi Akui Pembuatan Sumur Resapan Lamban

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pembuatan sumur resapan di sejumlah perusahaan di Jakarta berlangsung lamban. Jokowi berencana mempercepat proses pembuatan sumur resapan tersebut.
"Sudah berjalan 1,5 bulan. Hanya memang pelaksanaannya memang kurang cepat, ini mau dipercepat," ujar Jokowi, Kamis (30/5/2013).
Jokowi menjelaskan, keberadaan sumur resapan di gedung-gedung ini memang terkesan sederhana, tetapi memiliki efek besar. Sumur resapan itu akan menampung air agar tak terbuang sia-sia atau menggenang dan mengalir ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi air baku.
Jokowi menyatakan, bagi perusahaan yang tak membuat sumur resapan di perkantorannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran izin. "Bandel-bandel? Ya, tutup. Buat sumur resapan murah meriah begitu saja kok sulit," ujarnya.
Pagi tadi Jokowi menandatangani pakta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan program air bermanfaat. Tujuannya menjaga kualitas dan kuantitas air di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung pakta kerja sama tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas air di kota besar kian kotor, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan air bersih. "Jangan sia-siakan air, masuk sungai terus dibuang ke laut. Kita masukkin dulu ke dalam tanah, supaya bisa kita panen," ujarnya.

Sumber :
kompas.com

Golkar Tak Khawatir Jokowi Salip Ical

Dalam beberapa survei terakhir, nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merajai nomor 1 survei nasional sebagai calon presiden 2014. Partai Golkar yang sejak awal mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres mengaku tak khawatir.
"Kita tak pernah khawatir karena yakin berdasarkan kerja politik. Misalkan seluruh caleg akan turun ke daerah masing-masing," kata sekjen Partai Golkar Idurs Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, perolehan survei itu sangat dinamis, Golkar menyebut Jokowi pun tidak selalu berada di nomor 1 capres. Idrus menyatakan 3 capres hasil survei adalah Jokowi, Prabowo dan Ical.
"Ini sangat dinamis, selalu tiga nama itu jika bicara pemetaan di daerah. Karena itu konsen Partai Golkar adalah kerja politik semakn intensif dan semakin produktif," paparnya.
Pihaknya mengklaim kerja politik dimaksud seperti Roadshow Ical di beberapa daerah terbukti menaikkan elektabilitas. Di Bogor, berkat roadsho akhirnya Ical unggul dalam survei.
"Pak Aburizal beberapa kali ke Bogor ternyata ada hasilnya. Kita juga sudah terapkan one united campaign. Kampanye ini sekaligus untuk caleg dan capres dilakukan satu kesatuan yang sama," ucapnya.

Sumber :
detik.com

Bas Jokowi yang Disita KPK Seharga 90 Dollar AS

Bas bertanda tangan personel band Metallica yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dibeli dengan harga 90 dollar AS atau hampir Rp 900.000.
Jonathan Liu, promotor yang memberikan bas itu kepada Jokowi, mengatakan bahwa bas bermerek Ibanez warna merah hati tersebut adalah milik rekannya bernama Shenkar. Gitar itu dibelinya lima tahun lalu. Shenkar merupakan rekan bermain musik Robert Trujillo, bassist band Metallica.
"Bas itu harganya hanya 90 dollar AS. Gimana bisa itu dikatakan gratifikasi?" ujar Jonathan kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013).
Jonathan menyebutkan, pemberian bas yang telah ditandatangani oleh Trujillo itu semata-mata karena Jonathan adalah penggemar berat Jokowi. Semula ia tak ingin memberikan langsung bas itu. Namun, karena tiga orang dekat Jokowi tak berani memberikan bas itu, akhirnya ia sendiri yang memberikan bas tersebut kepada Jokowi.
"Saya cuma minta tiga buku yang ditandatangani Jokowi, satu buat saya, satu buat Shenkar, dan satu buat Robert. Besoknya itu langsung dikasih. Jika itu gratifikasi, saya kembalikan," ujarnya.
Jonathan mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Jonathan adalah promotor kedatangan Metallica ke Indonesia. Jonathan mengatakan, seharusnya KPK mengecek terlebih dahulu ke Amerika Serikat tentang siapa agen lokal dan pihak mana yang mendatangkan Metallica ke Indonesia.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan cinderamata berupa sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Temui Pungunjuk Rasa Interpelasi, Jokowi: Memangnya Saya Mau Dipecat?

Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Joko Widodo (Jokowi), menemui puluhan orang yang berunjuk rasa menolak rencana penggunaan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta atas program Kartu Jakarta Sehat. Mendengar salah satu tuntutan yang berbunyi 'Tolak Pemecatan Jokowi', dirinya justru merasa heran.
"Lho memangnya saya mau dipecat?" kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.
Spanduk tersebut bertuliskan "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan". Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
"Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi," seru si orator.
"Yang anti KJS adalah musuh rakyat," sambut yang lain.
Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.
"Ini biasalah, dinamika masyarakat yang kawatir KJS dihilangkan," kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi pun kemudian sibuk memberikan tanda tangan pada warga. Tak lupa melayani permintaan warga untuk bersalaman.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Ingin Campuri Penggusuran Kompleks Srikandi

Gubernur DKI Joko Widodo tidak ingin ikut campur dalam kasus penggusuran warga Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, oleh PT Buana Estate yang berlangsung pekan lalu.
"Kan sudah masuk ke wilayah hukum, itu sudah in kracht. Jadi, ya, terserah PT (Buana Estate) itu," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Water Harvesting Seminar di Hotel Borobudur, Kamis (30/5/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke kompleks tersebut, Rabu (29/5/2013) kemarin, bukan untuk mencampuri sengketa kedua belah pihak. Namun, ia ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada warga, yakni merelokasi warga ke rumah susun.
"Kita sudah ketemu warga, mereka enggak mau solusi (relokasi ke) Rusun Pinus Elok. Mereka ingin menuntut PT Buana itu memberikan rumah seperti dulu. Ya bagaimana, kita ya enggak bisa," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tak ingin memaksa warga pindah ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Jokowi menyerahkan keputusan atas masalah ini kepada warga. Meski demikian, Jokowi berjanji akan terus membuka pintu bagi warga.
Pengadilan Negri (PN) Jakarta Timur mengeksekusi 5,5 hektar lahan di Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Pulogadung, Jakarta Timur, pekan lalu. Keputusan PN Jaktim menyatakan warga kalah dari PT Buana Estate milik Probo Sutedjo.
Saat ini setidaknya terdapat 90 kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Srikandi setelah rumah mereka dibongkar. Mereka mengancam akan membawa kasus penggusuran tersebut ke pengadilan jika mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

Sumber :
kompas.com

Alasan Taufiqurrahman dari Demokrat Ikut Demo KJS Jokowi

Ratusan warga dari Massa Front Pengawal Program Pro Rakyat berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes penerapan sistem berobat gratis Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur Joko Widodo.

Warga menilai sistem KJS justru merugikan mereka. Tak hanya ibu-ibu anak kecil itu berdemo sambil memegang spanduk kecil.

Yang buat demo ini semakin menarik, di tengah-tengah kumpulan massa tampak anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI, Taufiqurrahman. Dia ikut berorasi bersama warga.
Saat dikonfirmasi, Taufiq mengklaim aksi turun ke jalan yang dia lakukan sebagai bentuk solidaritas pada penderitaan rakyat Jakarta.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," kata Taufiq kepada merdeka.com, Kamis (30/5/2013).
Taufiq sendiri sebenarnya tidak duduk di Komisi Kesehatan (Komisi E). Dia adalah anggota Komisi Pemerintahan (Komisi A). Saat ditanya apakah ada motif tersendiri sampai ikut mencampuri masalah komisi lain, dengan tegas dia langsung membantah.
"Ha ha ha, nggak lah, nggak ada misi khusus," ucapnya sambil tertawa.
Taufiq justru menganggap tindakannya sebagai hal yang biasanya dari seorang anggota DPRD. Apalagi yang dia perjuangkan adalah persoalan kesehatan untuk kepentingan khalayak ramai.
"Sebagai DPRD apa yang saya lakukan itu sebagai bentuk pengawasan, apalagi kesehatan hak dasar warga, itu sangat penting," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi tidak ingin menanggapi tindakan Taufiq. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Siapkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DKI

Pemprov DKI Jakarta berencana membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat kota. Persiapan untuk merealisasikan rencana tersebut masih dilakukan.
"SDM aparatur, sarana dan prasarana di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kota masih dalam persiapan," ujar Gubernur DKI Joko Widodo dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan kesiapan SDM antara lain akan ditambahkan dari SKPD/UKPD Teknis. Dimana pelaksanaannya dilakukan secara paralel bersama dengan selesainya Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Paparan tersebut disampaikan Jokowi sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung percepatan "Timeline" dan update teknologi sejalan dengan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk menjawab pertanyaan Fraksi PKS dan Fraksi PDIP mengenai dasar hukum dan kebijakan iklim investasi, Jokowi menyampaikan beberapa payung hukum.
"Rancangan Peraturan Daerah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengacu pada UU Pelayanan Publik secara umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006," ulas Jokowi.
Raperda ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 secara khusus mengenai kebijakan iklim investasi dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi. Sehingga disusun kebijakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi perizinan dan penyederhanaan perizinan.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar mengenai perlunya penekanan pengalihan kewenangan kepada SKPD/UKPD untuk tidak lagi melayani permohonan izin dan non izin.
"Secara hierarki kelembagaan, hubungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersifat subordinasi," lanjutnya.

Sumber :
detik.com

Spanduk Dukungan KJS Dibentangkan di Balaikota

Kelanjutan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atas program Kartu Jakarta Sehat (KJS) diputuskan DPRD DKI Jakarta pada pekan depan. Tapi aksi penolakannya terus berlangsung.
Seperti yang sore ini terjadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Puluhan orang warga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk berisi tanda tangan dukungan terhadap program KJS.
"Jokowi jangan gentar jalankan KJS, mengatasi banjir dan macet," seru Joni Sujarman, wakil warga yang bertindak sebagai orator dalam unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, semua warga miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu dijawab dengan program unggulan Jokowi berupa KJS dan KJP.
"Mengapa digoyang DPRD?" gugat Joni.

Sumber :
detik.com

KPK Salah Tafsir Soal "Giving Back!" di Bas Jokowi

Jonathan Liu, pria yang memberikan bas bertanda tangan Robert Trujillo, bassist band Metallica, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku kecewa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jonathan, KPK salah mengartikan kata yang tertera di badan bas merek Ibanez itu.
Kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013) siang, Jonathan mengatakan bahwa kalimat "Giving back! To Jokowi Keep Playin that Cool Funky Bass" di dekat tanda tangan Trujillo adalah tulisan dari Shenkar, pemilik asli bas tersebut. Kata-kata itu bermakna apa yang diterima oleh manusia harus dikembalikan lagi kepada pihak yang membutuhkan, contohnya rakyat miskin.
"Manusia yang mampu harus memberi kembali ke masyarakat. Itu pesan juga buat Jokowi bahwa dia harus memberi ke rakyatnya juga," ujarnya.
Kata-kata "Giving back", ujar Jonathan, bukan berarti dirinya, Shenkar, atau bahkan Trujillo mengharapkan Jokowi membalas jasa terhadap pemberian bas berwarna merah hati itu. Jonathan, yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan sudah 35 tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, tersebut mengatakan bahwa kalimat itu juga merupakan slogan salah satu gerakan sosial kemanusiaan yang tengah dikerjakannya bersama puluhan aktor di AS.
"Saya dan Shenkar itu punya proyek sosial. Ada amal sedekah kepada yang membutuhkan. Semisal, anak kecil yang dijadikan pekerja seks komersial di beberapa negara, arah kita ke sana," ujarnya.
Meski setuju dengan pernyataan KPK bahwa pejabat tidak boleh menerima barang, Jonathan menyayangkan sikap KPK yang menyita bas tersebut dan menetapkannya sebagai milik negara. "Jokowi juga benar jika ada barang diserahkan dulu, tapi proporsional-lah. Itu kan hanya cendera mata," katanya.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi di Balaikota Jakarta. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Kelanjutan Interpelasi untuk Jokowi, Pekan Depan DPRD Putuskan

Rencana interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, oleh DPRD DKI Jakarta, masih terus bergulir. Berlanjut atau tidaknya interpelasi ini akan diputuskan dalam rapat paripurna pekan depan.
"Minggu depan, yang si penyampainya akan menyampaikan ke pimpinan. Dan akan ada rapat pimpinan gabungan. Akan dilihat memenuhi syarat atau tidak," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/5/2013).
Di dalam rapat itu juga akan dipastikan bahwa permasalahan tersebut bukanlah masalah teknis, melainkan masalah kebijakan.
"Kalau rapat pimpinan merasa pantas, baru rapat paripurna. Lalu di rapat paripurna itu ada berapa orang yang setuju. Harus 50 orang plus 1 (setuju), baru interpelasi," lanjutnya.
Ferrial mengatakan beberapa anggota dewan sudah ada mundur dari rencana ini. Tapi dirinya belum dapat memastikan jumlah anggota dewan yang saat ini masih bertahan.
"Terakhir saya tahu 32 orang. Lalu mundur satu dari Golkar. Minggu depan mungkin bisa berkurang atau bertambah," kata Ferrial.
"Interpelasi ini bagus, ada kegiatan pengawasan yang berjalan di DPRD," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Taufiqurrahman Pimpin Demo Menolak KJS Jokowi

Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman, memimpin aksi demonstrasi menolak program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi  di Gedung Balaikota, Jakarta. Taufiq menegaskan bahwa program tersebut perlu banyak pembenahan.
Dalam orasi politiknya di depan peserta aksi yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu serta anak muda, Taufiqurrahman, yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan, dirinya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin sistem program KJS diperbaiki.
"Saya memberikan dukungan kepada rakyat DKI yang menolak KJS. Substansi yang dikatakan program unggulan itu seperti hilang dari fungsi," teriak Taufiq yang langsung disambut meriah para pendemo, Kamis (30/5/2013) siang.
Taufiq menuding Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan potensi permasalahan yang ada di program KJS, misalnya, terkait rencana 16 rumah sakit swasta mundur dari KJS, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, dan keterlibatan PT Askes yang dinilai kurang efektif. Seharusnya, kata Taufiq, Jokowi prioritas pada masalah itu, bukan malah melakukan blusukan.
"Kita tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu? Enggak ada gunanya," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, Taufiq melakukan orasi selama sekitar lima menit saja. Setelah orasi, ia kemudian langsung kembali ke kantor DPRD DKI.
Sementara peserta aksi yang semula menggelar demonstrasi dengan orasi dan mengibarkan bendera di depan Gedung Balaikota pindah ke belakang, yakni di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hingga pukul 13.30 WIB, aksi yang tergolong tertib tersebut masih berlangsung.
Aksi tersebut dijaga ketat oleh ratusan anggota Brimob Polda Metro Jaya. Peserta aksi tak diperbolehkan masuk ke kompleks dan dipersilakan menggelar aksinya di luar gerbang. Aksi itu pun tak begitu menyebabkan kemacetan.

Sumber :
kompas.com

Mega Isyaratkan Batal Nyapres, Taufiq Kiemas: Belum Tentu Jokowi Capres

Politikus senior PDIP Taufiq Kiemas sumringah istrinya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengisyaratkan tak jadi nyapres. Menurut Taufiq banyak tokoh muda yang siap dicapreskan PDIP.
Karena itu meskipun Gubernur DKI Joko Widodo berhasil melibas semua capres mainstream dan unggul di nomor 1, belum tentu dicapreskan.
"Setahun lagi belum tentu (Jokowi masih kuat), biar saja berkembang," kata Taufiq Kiemas di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Ia tak tertarik bicara banyak soal wacana pencapresan Jokowi meski rakyat menginginkan hal itu sebagaimana hasil survei, termasuk peluang Jokowi memenangkan pilpres jika jadi diusung.
"Kita liat saja nanti," ucapnya.
Namun, Taufik sepakat dengan wacana pencalonan tokoh muda untuk Pileg dan Pilpres. Ia berharap partai lain melakukan hal yang sama.
"Sudah bagus. Kalau PDIP calonkan anak muda yang lainnya juga dong," kata ketua MPR itu.

Sumber :
detik.com

Taufiq Kiemas: Kemenangan Ganjar Lebih Fenomenal dari Jokowi

Cagub Jawa Tengah yang unggul dan semua hitungan cepat Ganjar Pranowo menemui ketua MPR yang juga senionya di PDIP Taufiq Kiemas. Taufiq menilai kemenangan Ganjar lebih fenomenal dari Jokowi.
"Saya pribadi melihat Mas Ganjar lebih fenomenal dari Jokowi," kata Taufiq Kiemas di ruangannya saat menerima Ganjar, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurut Taufiq, Ganjar dapat memenangkan Pilgub dengan usaha luar biasa dan tak ada perlakuan istimewa dari media pada Ganjar, berbeda dengan Jokowi saat bertarung di Pilgub DKI.
"Jokowi kan sudah media darling dan (Ganjar) lebih muda (dari Jokowi). Kalau Jokowi sudah 51 tahun, ini sudah 44 tahun," lanjutnya.
Pertemuan itu berlangsung renyah dan saling lontar kelakar, terutama karena kemenangan di Pilgub Jateng masih kental terasa. Hadir dalam pertemuan itu ketua fraksi Puan Maharani.

Sumber :
detik.com

Bas Jokowi yang Disita KPK Ternyata Bukan dari Metallica

Bas merah marun bermerk Ibanez milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang disita KPK rupanya bukan pemberian langsung dari Metallica. Bas itu merupakan pemberian dari seorang penggemar Joko Widodo bernama Jonathan Liu.
Kepada Kompas.com, warga negara Amerika Serikat itu mengungkapkan, bas itu kepunyaan salah seorang rekannya yang bernama Shenkar yang dibelinya sejak lima tahun lalu. Sementara Shenkar adalah rekan bermain musik Robert Trujillo, basist band Metallica.
"Saya bilang ke Shenkar, Jokowi kan nge-fans sama Metallica, kamu kan teman sama Robert. Saya bisa enggak minta CD dikasih tanda tangan Robert untuk dikasih ke Jokowi langsung," ujar Jonathan saat dihubungi, Kamis (30/5/2013) siang.
Beberapa waktu berjalan, Jonathan melihat ada satu bas di rumah Shenkar. Secara spontan, Jonathan kemudian meminta bas tersebut untuk diserahkan ke Gubernur dengan ditandatangani terlebih dahulu oleh Robert Trujillo. Shenkar pun mempersilakan Jonathan untuk menyerahkannya ke Jokowi.
Jonathan mengakui Robert Trujillo pun telah mengetahui bahwa bas tersebut nantinya akan diberikan ke satu penggemarnya yang tak lain adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Demi memuluskan rencana itu, Jonathan kemudian mengontak rekannya yang juga dekat dengan Jokowi di Indonesia bernama Danang.
"Saya mau menitipkan bas itu untuk disampaikan ke Jokowi. Saya titipkan sampai ke tiga orang, tapi enggak ada yang berani kasih langsung ke Jokowi. Mereka takut ini palsu," lanjut Jonathan.
Jonathan mengaku enggan memberikan secara langsung bas tersebut kepada Jokowi. Pria berusia 53 tahun itu mengaku risih jika pemberian bas tersebut malah terekspose secara luas media masa si Indonesia. Terlebih, pemberian bas itu menyangkut hubungan antara seorang penggemar dan orang yang digemari.
"Pak Jokowi yang minta transparan, datang saja, dia (Jokowi) senang. Kasih tahu saja ke masyarakat ini transparan, tidak gratifikasi. Akhirnya saya datang ke Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mendapat satu gitar bas merek Ibanez yang bertanda tangan Robert Trujillo, basist Metallica. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi tanggal 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebut, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "giving back" di bas diartikan KPK mengharapkan balas jasa dari Gubernur. Oleh sebab itu, bas tersebut disita oleh negara.

Sumber :
kompas.com

Taufiq Kiemas: Jokowi Capres? Kita Lihat Nanti

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu diunggulkan dalam bursa pencalonan presiden oleh sejumlah lembaga survei nasional. Namun, PDI Perjuangan masih belum memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres di 2014.
Politikus senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas belum sepakat untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pemilu 2014. Alasannya, PDI Perjuangan, masih menunggu dinamika politik yang berkembang jelang pemilu.
"Kita lihat, biar berkembang, PDI Perjuangan juga berkembang," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Jakarta, kamis (30/5/2013).
Dia juga ogah menanggapi perihal pantas atau tidaknya Jokowi untuk diusung sebagai presiden dari partai berlambang banteng merah itu. "Kita lihat nanti," imbuhnya.
Namun yang jelas, apabila bicara soal Pemilu Presiden, Taufiq menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan bagi para kader muda untuk diusung sebagai capres.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Banyak Peraturan, Implementasinya Tak Jalan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi banyaknya peraturan di negara ini. Anehnya, banyak peraturan justru implementasinya tidak jalan.
"Kita banyak undang-undang, banyak peraturan pemerintah, banyak Perda, banyak sekali Pergub. Tapi implementasi dari kebijakan itu yang tidak jalan," ujar Jokowi di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Jokowi berbicara soal banyaknya peraturan saat ditanya soal Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan tentang larangan merokok. Mantan wali kota Solo itu mengaku belum membaca secara lengkap Pergub tersebut. "Enggak tahu, belum baca," ujar Jokowi singkat.
Saat didesak aturan mana yang tidak jalan, Jokowi enggan menjelaskan. "Contohnya itu. Saya enggak bisa komentar banyak, belum baca," katanya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah merevisi Pergub tentang larangan merokok. Sebab, Pergub No 88 tahun 2010 sebelumnya belum efektif. Peraturan baru itu adalah Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Sumber :
merdeka.com

Kemenpera dan Kemen PU Sumbang Rusun Untuk Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan realisasi pembangunan rusun untuk warga Waduk Pluit segera diselesaikan. Pihaknya akan menyiapkan 7.000 unit rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang digusur.
"Kalau yang sekarang ada 30 atau 50. Cuma 7.000 akhir tahun ini akan kita rampungkan," kata pria yang akrab disapa dengan Jokowi ini, di Hotel Borobudur, Jakarta (30/5/2013).
Jokowi memastikan janji itu bukan isapan jempol. Sebab, pemprov telah dijanjikan hibah rusun dari Kemenpera dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Rusun dari Kemenpera dan yang dari Kemen PU sudah tujuh tahun nggak dipakai. Kita perbaiki bulan Agustus-September. Insya Allah rampung," ujar Jokowi.
Dia menyambut positif meski bangunan itu sifatnya hibah. Dengan hibah seperti ini, tidak ada bangunan yang terbengkalai.
"Keberatan gimana? Kita perbaiki kok keberatan, harusnya nggak ada masalah. Yang penting aset-aset negara bisa bermanfaat, bisa produktif. Bagaimana itu diperbaiki, dimanfaatkan dan produktif," imbuh Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Bukan Demi Adipura, Kawasan Pasar Minggu Kini Bersih Atas Perintah Jokowi

Kawasan Pasar Minggu yang dulu semrawut kini sudah bersih. Jalanan lega karena tak ada PKL mangkal di pinggir jalan. Ini bukan demi Piala Adipura seperti yang heboh beberapa waktu lalu, tapi karena ada instruksi Pak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Saat didatangi, Kamis (30/5/2013), perempatan Pasar Minggu yang biasanya ramai oleh PKL tampak bersih. Tak ada pedagang buah, DVD bajakan, atau penjual lain yang mangkal. Mobil yang berisi petugas Satpol PP tampak bersiaga di kawasan itu.
Jalanan pun kini menjadi lebih lengang. Meski angkot dan Metro Mini masih ngetem sembarangan, arus lalu lintas relatif lebih lancar.
Hal yang sama juga terlihat di depan kawasan pertokoan Ramayana. Hanya ada beberapa pedagang sayur saja di situ, padahal sebelumnya banyak penjual pakaian dan barang perkakas yang membuat sempit jalan.
Kepala Satpol PP wilayah Jaksel Abdurrahman Harahap mengatakan, upaya pembersihan ini dilakukan sejak pekan lalu. Semua pedagang yang memiliki lapak di pinggir jalan akan dipindahkan ke dalam pasar.
"Pembersihan ini nggak cuma sekali atau bertahap, petugas akan dibikin empat shift untuk menjaga pasar minggu. Ada 10 orang setiap shift, total ada 110 orang," terangnya.
Apakah ini terkait Adipura? "Kalau ini nggak, makanya kami taruh petugas di sini. Ini program Jokowi," jawabnya.
Beberapa waktu lalu, kawasan Pasar Minggu juga sempat bersih. Namun setelah ditelusuri, ternyata bersih-bersih itu hanya demi penilaian lomba Piala Adipura. Berselang tiga hari setelah penilaian, kawasan itu pun kembali semrawut.

Sumber :
detik.com

300 Demonstran Kedaluwarsa Protes KJS di Depan Balai Kota

Sekitar 300-an orang hari ini berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka menilai program KJS gagal, dengan berdasarkan informasi kedaluwarsa yang menyebutkan 16 rumah sakit peserta KJS mengundurkan diri.
"KJS terbukti gagal di mana hampir 16 rumah sakit demonstrasi dan mengundurkan diri dari program KJS," ujar seorang orator dalam aksi demonstrasinya, Kamis (30/5/2013).
Para demonstran ini berasal dari Front Pengawal Program Pro Rakyat (FP3R). Mereka melakukan aksi mulai sekitar pukul 10.30 WIB
Padahal, rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan 16 pihak rumah sakit hanya 2 rumah sakit yang terang-terangan mengundurkan diri. Menurut mereka sebaiknya Pemprov DKI Jakarta kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dinilai lebih sukses.
"Di mana dulu ada program Jamkesda yang berjalan baik dan tidak ada keluhan dari rumah sakit dan dokter," ujar humas FP3R, Yudha Menggala di lokasi yang sama.
Akibat demo kedaluwarsa ini lalu-lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Bunderan Indosat padat merayap. Hanya 2 lajur yang bisa digunakan dari 4 lajur yang tersedia. Semetara arah sebaliknya menuju Stasiun Gambir lancar.

Sumber :
detik.com

Biang Interpelasi Jokowi Akhirnya Dilecehkan Anak Buah Jokowi

Seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang rajin menggoyang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lewat manufer interpelasinya, Taufiqqurrahman dari fraksi Demokrat, akhirnya kena batunya. Hari ini Taufiqqurrahman mendapat tamparan keras dari anah buah Jokowi, Jangga Lubis, dirut Pasar Jaya.
Peristiwanya bermula dari pertemuan antara PD Pasar Jaya, warga Cikini, dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sempat kisruh saat anggota DPRD, Taufiqurrahman, menginterupsi pertemuan ketiga belah pihak. Taufiqurrahman sebagai anggota Komisi A DPRD DKI meminta data izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan kepada Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis.
"Masa semua orang harus saya layani. Kamu (Taufiqqurrahman) kan anggota Komisi A. Nah, yang membahas masalah ini kan Komisi B," kata Jangga Lubis di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sebelumnya, dalam rapat pertemuan yang dihadiri oleh tiga lini dalam masalah pembangunan Cikini Gold Center, itu memang terjadi adu mulut antara perwakilan warga dan PD Pasar Jaya terkait fasilitas sosial dan umum pada pembangunan gedung tersebut. Namun, saat Taufiqurrahman berniat keluar ruangan, dia menginterupsi ketua pimpinan sidang untuk menyampaikan aspirasinya.
"Sebelumnya saya mau mengatakan kepada Pak Jangga, jangan sombong. Pak Jangga saya SMS, saya telpon mau menanyakan masalah IMB dan data lain, tapi enggak pernah diangkat. Saya sebagai anggota Dewan saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan warga?" kata Taufiqurrahman.
Mendengar ungkapan tersebut, Jangga berpendapat tidak ada alasan untuk memberikan data itu kepada anggota Fraksi Demokrat tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak semua orang bisa mendapat data tersebut karena data itu merupakan arsip penting. Terlebih Taufiq merupakan anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan dan tidak berkepentingan dalam masalah PD Pasar Jaya.
Pantauan Kompas.com, ruang rapat sempat ramai dengan adu mulut antara PD Pasar Jaya dan Taufiq. Bahkan salah seorang perwakilan warga mengatakan agar Taufiq tidak mencari muka di depan warga. Warga menyebut ada salah satu kader dari fraksinya yang juga memungut dana liar di Cikini Gold Center.
"Pak Taufiq jangan sok berada di pihak yang netral. Saya tahu ada kader di bawah Bapak yang ikut bermain dalam masalah ini di pasar itu," kata warga tersebut.
Melihat kekisruhan dan adu mulut semakin memanas, Ketua DPRD Komisi B Selamat Nurdin menengahi. Ia akan meminta data IMB serta pajak bumi dan bangunan kepada PD Pasar Jaya, lalu menyerahkan salinannya kepada Taufiq.
Pertemuan tersebut untuk membahas keberatan warga dengan pembangunan pagar di pinggir Cikini Gold Center. Jalan yang akan dipasang pagar biasa digunakan untuk parkir mobil warga sekitar.

Sumber :
kompas.com

Dikalahkan Jokowi di Survei Capres, Prabowo: Rakyat yang Memutuskan

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi jadi capres paling potensial. Posisi Prabowo disalip Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun Prabowo tak gentar.
"Saya akan tetap maju, itu (survei) bisa saja, tapi rakyat yang memutuskan," kata Prabowo sebelum ceramah tentang strategi pembangunan bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sampai sekarang Prabowo masih terus membina hubungan dengan parpol lain karena untuk nyapres di 2014 Gerindra harus merangkul partai lain dalam koalisi.
"Politik itu dinamis, kita lihat saja nanti. Komunikasi dengan partai lain jalan terus," katanya.
Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan PDIP? Hubungan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat renggang karena isu 'menunggangi Jokowi' pasca Pilgub DKI lalu.
"Masih jalan terus," jelasnya.

Sumber :
detik.com

Program MRT Jokowi Tak Serius?

PT MRT Jakarta sempat mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait keseriusan pemprov untuk membangun MRT. Komisaris PT MRT mendapat jawaban tegas dari Jokowi kalau pengadaan transportasi massal ini memang proyek serius.
"Kemarin saya juga ketemu sama Pak Jokowi. Saya tanya, MRT serius enggak nih. Jokowi bilang sangat serius, Pak," kata Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris PT MRT Jakarta, di gedung Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013) malam.
Pertanyaan tersebut dilontarkan terkait dana pinjaman yang dibutuhkan Pemprov DKI dalam pembangunan MRT. Sampai saat ini, surat jaminan pendanaan sedang diurus oleh Pemprov DKI mengenai peraturan gubernur dalam melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Mengenai pendanaan pembangunan pun tidak ada masalah.
Dijelaskan Erry, peraturan gubernur tersebut dijanjikan akan keluar minggu ini. Draf pergub telah disusun dan sudah disepakati. Maka, peraturan gubernur yang mebahas tentang pinjaman dana dan perencanaan akan berjalan dengan lancar. Sedangkan jumlah pinjaman uang dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen tidak mengalami perubahan.
Mengenai proyek pembangunannya, kata Erry, jalur MRT akan dibangun dalam dua model. Jalur pertama dari HI sampai Blok M menggunakan jalur bawah tanah, kemudian dari Blok M sampai HI jalurnya naik, dan dari HI sampai ke Kampung Bandan menggunakan jalan layang. Jalur pertama yang akan dibangun adalah jalur HI sampai Blok M.
Erry menambahkan, setelah kontrak sudah disepakati, pemprov tinggal meletakkan batu pertama dalam pembangunan proyek MRT ini. Untuk jadwal waktu dan tempat peletakkan batu pertamanya akan dibicarakan dallam agenda berikutnya.

Sumber :
kompas.com

NgeRock Lagi, Jokowi Bahas Festival Musik Java Rockin' Land

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengagendakan menemui promotor Java Festival Production pagi ini. Jokowi akan membahas festival Musik Java Rockin' Land yang digelar 22-23 Juni mendatang di Pantai Karnaval, Ancol.
"Pukul Java Festival Production terkait kegiatan Java Rockin'land Festival 2013 di Ruang TPUT," demikian informasi dari Humas dan Protokoler DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Java Rockin'Land akan menghadirkan sejumlah pemusik kelas dunia. Dari Amerika Serikat akan hadir Sixpence None The Richer, Sugar Ray, Collective Soul, Steel Heart dan Suicidal Tendencies. Dari Indonesia, Andra and The Back Bone, Efek Rumah Kaca, Koil dan Gugun Blues Shelter siap menggebrak.
Jokowi memang dikenal sangat menyukai musik rock. Semenjak masih menjadi wali kota Solo, dia tak pernah absen menghadiri festival musik rock.
Ternyata ada juga yang memanfaatkan kesukaan Jokowi pada musik rock. Beberapa waktu lalu, seorang promotor bernama Jonathan Liu memberikan gitar bas pada Jokowi. Gitar itu disebut dari basis Metallica Robert Trujillo. Di tubuh bas, tertulis pesan untuk Jokowi serta tanda tangan dari Trujilo. Pesan itu berbunyi, "Jokowi, keep playing that cool, funky bass, Giving Back!!
Ternyata setelah diperiksa KPK, tulisan itu bukan tulisan Trujillo tetapi tulisan Jonathan Liu. KPK pun menyita bas tersebut karena menduga ada kepentingan di balik pemberiannya. Gitar gratifikasi itu akan dilelang.
"Iya katanya (ditulis Jonathan Liu), saya gak ngerti itu urusannya KPK lah, KPK memang sangat teliti sekali, uji forensik betul itu," kata Jokowi di Dapur Sunda, Pancoran, Jakarta, Selasa (28/5).
Jokowi mengakui ada unsur gratifikasi dalam pemberian gitar bass tersebut. "Iya gitar gak dikembaliin (ke Jokowi) karena setelah dicek sama Jonthan Liu, dicek semua ke sana dianggap ada unsur gratifikasi sehingga dimiliki negara. Ya sudah," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Hari Ini Jokowi Hadapi Serangan DPRD Soal KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengadakan rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta. Salah satu masalah yang akan dibahas berkisar soal kartu jakarta sehat (KJS).
"Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Agenda Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD pukul 10.30 WIB," demikian informasi agenda Jokowi , Kamis (30/5/2013).
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPRD mengkritik kebijakan Jokowi soal KJS. DPRD bahkan akan menggelar interpelasi atau menanyai Jokowi terkait program unggulan politikus PDI Perjuangan itu. Termasuk soal aturan pembayaran dan ribut-ribut soal 16 rumah sakit yang sempat mempertanyakan sistem klaim KJS.
Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.
"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan. Rumah Sakit yang 16 gak jadi mundur juga. Mau apa lagi," ungkap Jokowi , Senin (27/5) lalu.
Sejumlah pihak mengecam rencana interpelasi DPR itu. Gelombang dukungan muncul membela Jokowi . Forum Ulama Jakarta Baru (FUJB) misalnya. Mereka menilai sistem KJS dan kesehatan era Jokowi jauh lebih baik dari zaman Foke.
"(Jamkesda dan Gakin) Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak ada yang mengakses. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkan aja bingung," ujar Ketua Umum FUJB Ibrahim Lutfi Alatas di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Suplemennya Apa Sih?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya blusukan. Seperti biasa, kegiatan Jokowi itu selalu diikuti wartawan. Kali ini, Rabu (29/5/2013), Jokowi mendatangi warga Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.
Rumah warga Kampung Srikandi digusur pada Rabu (22/5/2013). Mereka kini tinggal di tenda-tenda, yang untuk mencapai lokasinya harus melalui puing-puing bekas penggusuran.
Jokowi dan rombongan pun harus melintasi jalan yang sama untuk bisa menemui warga Kampung Srikandi. Meski bukan jalan yang mudah, tak terlihat Jokowi kesulitan. Justru para ajudannya yang beberapa kali terlihat terpeleset karena salah memilih pijakan. Nasib serupa dialami para wartawan yang meliput blusukan Jokowi ini.
Tak urung, celetukan pun spontan muncul. "Jokowi suplemennya apa sih? Jalannya cepet banget," ujar wartawan Tempo, Ali Akhmad, separuh menggerutu.
Bukan hanya karena Jokowi mulus melintasi puing-puing ini Ali kelepasan bicara. Biasa meliput kegiatan sehari-hari Jokowi, dia melihat bagaimana Jokowi seolah tak kenal lelah melihat langsung kondisi Jakarta dan warganya. Jadwal kunjungan Jokowi pun kerap tak terjadwal sebelumnya.
Warga yang dikunjungi pun kerap terkaget-kaget dengan kedatangan Jokowi, termasuk warga Kampung Srikandi. "Enggak tahu Pak Jokowi mau ke sini, kalau tahu ya minimal kita siap-siap apa gitu," kata salah seorang warga Kampung Srikandi, Fatimah (38).
Fenomena Gubernur yang sering turun langsung ke lapangan ini memang mengundang pro dan kontra wacana. Namun, warga yang dikunjungi selalu antusias menyambut kedatangan Jokowi. Setidaknya, itu bila dilihat dari betapa warga selalu berebut bersalaman atau meminta foto bersama.

Sumber :
kompas.com

Pasien KJS Membludak, Jokowi Salahkan Dewan

Melonjaknya pasien Kartu Jakarta Sehat menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai. Akibatnya, banyak rumah sakit mengeluhkan lonjakan pasien KJS. Salah satunya, baru-baru ini pasien RSUD Koja dirawat di meja pendaftaran.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kejadian itu terjadi karena kurangnya fasilitas rumah sakit kelas III di DKI Jakarta. Menurutnya, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membuat rumah sakit, tapi justru diganjal dengan perizinan oleh dewan.
"Ya faktanya di lapangan memang masih ada satu atau dua yang seperti itu. Harusnya kan kita ini sudah mulai tambah rumah sakit, seperti di Jakarta Selatan. Tapi sampai sekarang, izin dari dewan belum keluar," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Jokowi menuturkan, permintaan anggaran secara bertahap untuk pembangunan rumah sakit itu masih ditahan oleh dewan. Padahal, kata dia, kebutuhan rumah sakit di Jakarta sudah sangat mendesak. "Izin multi years pembangunan rumah sakitnya belum keluar," ujarnya.
Jokowi menambahkan, masalah pasien KJS tidak tertampung di rumah sakit, adalah salah satu hambatan yang harus segera diselesaikan. Kata dia, hak itu lah yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat "Itu yang saya bilng kerikil-kerikil kecil yang harus diselesaikan," ucapnya.

Sumber :
viva.co.id

DPRD Batal Interpelasi Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta urung mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang akan diangkat dalam interpelasi itu telah selesai dibahas di tingkat Komisi E DPRD.
"Kami menyepakati masalah KJS diselesaikan di internal Komisi E. KJS yang dibahas terlalu teknis hingga cukup didetailkan di internal komisi," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5/2013) sore.
Ashraf mengatakan, dalam pembahasan internal di komisi akan didapatkan hasil yang akan dibicarakan di masing-masing fraksi. Setelah itu akan segera diterbitkan rekomendasi kepada Gubernur.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan. Fahmi mengatakan, pada dasarnya Fraksi Hanura Damai Sejahtera mendukung program KJS. Namun, seiring dengan perjalanannya, fraksi tersebut melihat ada permasalahan yang menghambat program KJS.
"Wajar jika kami ingin menanyakan langsung ke Pak Gubernur, bagaimana KJS berjalan. Sekadar bertanya, menggunakan hak politik kami sebagai anggota Dewan secara personal," ujarnya.
Permasalahan tersebut, kata Fahmi, tidak hanya sebatas tarif kepada rumah sakit, tetapi juga soal infrastruktur. Berdasarkan info di lapangan, Fahmi menilai masih banyak pelayanan pasien yang tidak memuaskan, misalnya banyak pasien yang telantar, tenaga medis yang kurang, serta masih tidak meratanya fasilitas sejumlah rumah sakit.
"Kami dukung KJS, tapi jangan sampai ada pihak yang dirugikan di tingkat masyarakat atau rumah sakit. Ingat, INA-CBG's hanya masalah kecil, ada banyak masalah lain, jangan sampai Gubernur kewalahan. Makanya, kami sokong salah satunya dengan hak interpelasi ini," lanjut Fahmi.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, termasuk 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah di program KJS.
Meski demikian, banyak fraksi DPRD yang mundur dari interpelasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, hak interpelasi dapat digulirkan jika ada 15 anggota DPRD minimal dari dua fraksi yang setuju. Jika kurang dari jumlah itu, interpelasi pun gagal.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sambut Baik Program BPJS: Itu Aja Kok Diributin

Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai, pemerintah pusat menjadikan Jakarta sebagai 'Kelinci Percobaan' untuk program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS). Namun, tidak menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menilai, program BPJS tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan itu mestinya harus berjalan selaras.
"Kelinci percobaan? Ya namanya kita itu kan mustinya dengan pemerintah pusat berjalan beriringan, bagus dan mesra. Baik. Itu aja kok diributin?," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengatakan, memang rencana penerapan BPJS itu berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, tidak ada salahnya jika rencana itu disambut baik demi mendukung program pemerintah.
"Kalau ada yang baik dari pusat, mau diterapkan di provinsi atau daerah ya kita sambut. Bagus sekali kan? Ini programnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu siapa sekarang ini? kalau harmonis dengan kita kan bagus, kata Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan polemik tarif Indonesia Case Based Group (INA CBGs) yang dianggap bermasalah oleh beberapa legislator Kebon Sirih, akan dilakukan evaluasi pada pertengahan Juni mendatang. Jokowi menegaskan, sistem pembayaran dengan cara INA CBGs tersebut sudah tepat.
"Kan (tarif) mau dievaluasi pertengahan Juni. Nanti juga rampung pertengahan Juni. Sistem ini (INA CBGs) adalah sistem yang bagus yang mau kita terapkan," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Harap Pengembang Selesaikan 500 Rusun

Gubernur DKI Joko Widodo berharap agar pengembang properti dapat menyelesaikan tanggung jawabnya membangun rumah susun untuk umum di Jakarta, yang diperkirakan berjumlah 680 rusun. Jika tak dapat memenuhi jumlah itu, paling tidak pengembang bisa menyelesaikan setengah dari kewajibannya.
"Mungkin nanti dari 680, dapat 400 itu sudah bagus sekali. Syukur-syukur bisa 500," ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (29/5/2013) sore.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, sejumlah pengembang telah siap dan bersedia membangun 680 rumah susun. Oleh sebab itu, Jokowi memastikan tanggung jawab itu tidak akan menuai masalah di waktu mendatang.
Jokowi menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 18 menara rumah susun sederhana sewa. Rusun itu belum dibangun, tetapi Jokowi memastikan bahwa rusun-rusun itu akan mulai dibangun mulai Juni 2013.

Menurut Jokowi, 18 rusunawa tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada warga yang kini tinggal di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. "Iya, yang di Muara Baru, Daan Mogot, dan Luar Batang, itu untuk warga Pluit khusus," ujarnya.
Jokowi berharap, begitu pembangunan 18 unit rusunawa tersebut rampung, warga sekitar Waduk Pluit akan segera direlokasi di sana.

Sumber :
kompas.com

Berani Lawan Prabowo di Pilpres? Ini Jawaban Jokowi

Di sejumlah survei capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersaing sengit. Jokowi unggul di beberapa survei terakhir, beranikah Jokowi benar-benar berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2014?
"Waduh, saya nggak mikir," kata Jokowi saat ditanya apakah berani menghadapi Prabowo di Pilpres 2014.
Jokowi mengaku sedang konsentrasi membangun Jakarta. Banyak persoalan yang dihadapi Jokowi, antara lain ancaman interpelasi yang digalang segelintir anggota DPRD DKI yang kurang puas dengan program KJS nya.
"Saya mikir KJS, rusun," katanya.
Berdasarkan survei yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi muncul sebagai capres paling top. Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%

Belum punya pilihan: 28%

Sumber :
detik.com