Pupus sudah perjuangan Suyatmi (42) menemui Gubernur DKI Joko Widodo untuk curhat urusan tabrak lari di Solo, Jawa Tengah, yang menimpa adiknya. Jokowi masih ada di Singapura.
"Bapak
lagi keluar ke Singapura kemarin pagi sekalian acara keluarga di sana
kan libur panjang nanti Senin balik lagi kerja," ujar ajudan Jokowi,
Puput, saat menemui Suyatmi di halaman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta
di Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/203)
"Trus kapan pulang?" tanya Suyatmi.
"Saya belum tahu kapan balik, soal belum ada agenda lagi," Jawab Puput.
Ivan,
ajudan Jokowi lainnya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Jokowi via
telepon soal keluhan Suyatmi. Jokowi menyarankan persoalan ini
diselesaikan oleh wali kota Solo.
"Tadi saya sudah telepon bapak,
pesan bapak ibu ketemu wali kota Solo di sana, lagian sekarang bapak
sudah ngurus Jakarta nanti kalau sama bapak dikiranya bapak intervensi
wali kota sana," kata Ivan.
Suyatmi pun menimpali bahwa dia hanya
ingin mendapat pencerahan, bukan meminta bantuan apa-apa. Akhirnya,
Suyatmi pun pulang ke kampung halamannya.
"Iya ibu saya juga ngerti tapi amanat bapak begitu, saya cuma bisa nyampain saja," tutup Ivan.
Sumber :
news.detik.com
Minggu, 31 Maret 2013
Suyatmi, Keluarga Korban Tabrak Lari di Solo Ingin Curhat ke Jokowi
Suyatmi (42) ingin bertemu dengan Gubernur DKI Joko Widodo untuk
memperjuangkan kesehatan adiknya yang tinggal di Solo. Dirinya sudah
berkali-kali mencoba bertemu tapi hasilnya sia-sia.
"Ke sini mau ketemu Jokowi mau nanyakan kenapa program kesehatan dulu dia di Solo sekarang nggak berjalan lagi," ujar Suyatmi yang menunggu Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).
Suyatmi menceritakan keinginan bertemu Jokowi dikarenakan adiknya yang bernama Purwanto (21) menjadi korban tabrak lari di Solo. Kecelakaan itu terjadi pada Desember 2012. Hingga saat ini, biaya yang dihabiskan untuk berobat sudah hampir Rp 70 juta.
"Soal setiap 2 minggu sekali datang abis Rp 1,5 juta," tuturnya.
"Dulu kita datang ke bapak (Jokowi-red) sekarang besoknya sudah diproses setelah itu kalau sudah dirujuk dokter jadi enak, tapi kalau sekarang harus ada uang dulu," ujarnya.
Saat ini, sang adik sudah nyaris putus asa. Karena itu, Suyatmi berharap ada bantuan segera.
"Sampai adik saya bilang udah mati aja, sampai kaki yang patah itu dipukul-pukul," ucapnya sambil menangis.
Hingga siang ini, Suyatmi masih menunggu di rumah dinas Jokowi. Dia berharap bisa bertemu untuk sekadar bercerita soal nasib adiknya. Bila memang Jokowi tidak bisa membantu, dia pun maklum karena sekarang bapak tiga anak itu bukan lagi wali kota Solo.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : ""Pak Jokowi, Layanan Kesehatan di Solo Tak Seperti Dulu""
"Ke sini mau ketemu Jokowi mau nanyakan kenapa program kesehatan dulu dia di Solo sekarang nggak berjalan lagi," ujar Suyatmi yang menunggu Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).
Suyatmi menceritakan keinginan bertemu Jokowi dikarenakan adiknya yang bernama Purwanto (21) menjadi korban tabrak lari di Solo. Kecelakaan itu terjadi pada Desember 2012. Hingga saat ini, biaya yang dihabiskan untuk berobat sudah hampir Rp 70 juta.
"Soal setiap 2 minggu sekali datang abis Rp 1,5 juta," tuturnya.
"Dulu kita datang ke bapak (Jokowi-red) sekarang besoknya sudah diproses setelah itu kalau sudah dirujuk dokter jadi enak, tapi kalau sekarang harus ada uang dulu," ujarnya.
Saat ini, sang adik sudah nyaris putus asa. Karena itu, Suyatmi berharap ada bantuan segera.
"Sampai adik saya bilang udah mati aja, sampai kaki yang patah itu dipukul-pukul," ucapnya sambil menangis.
Hingga siang ini, Suyatmi masih menunggu di rumah dinas Jokowi. Dia berharap bisa bertemu untuk sekadar bercerita soal nasib adiknya. Bila memang Jokowi tidak bisa membantu, dia pun maklum karena sekarang bapak tiga anak itu bukan lagi wali kota Solo.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : ""Pak Jokowi, Layanan Kesehatan di Solo Tak Seperti Dulu""
Gebrakan Jokowi Tanpa Perhitungan Matang
167 hari sudah Joko Widodo memimpin Ibu Kota Jakarta. Meski terkenal
dengan ide-ide perbaikan Jakarta, gebrakan mantan Wali Kota Solo itu
masih dinilai tanpa perhitungan matang.
"Banyak dari gebrakan baru itu tanpa perhitungan matang seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang tidak memperhitungkan beban pelayanan yang harus dihadapi oleh petugas," kata peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah saat dihubungi, Sabtu (30/3/2013) malam.
Bukan hanya KJS dan KJP, Ubaidillah menyebut konsep dari gagasan rumah susun dan kampung deret juga belum matang. "Sebaiknya untuk program-program tersebut, Jokowi bikin satu model dulu, kemudian dievaluasi daripada berwacana banyak dan memberi harapan, namun kemudian tidak dijalankan," sambungnya.
Menurutnya banyak wacana yang dilontarkan Jokowi maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang belum ditindaklanjuti seperti MRT maupun peremajaan angkutan umum.
"Namun belum ada tindak lanjut yang signifikan dalam implementasinya dan banyak tarik ulur," sebutnya.
Semestinya, Jokowi juga fokus mengerjakan program yang memiliki beban anggaran tidak terlalu besar dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. "Segera dijalankan misalnnya dalam skala terbatas dulu, kemudian dilakukan evaluasi," kata Ubaidillah. "Yang penting harus berani mengakui kalau ternyata dari hasil evaluasi ada yang kurang," tambahnya.
Bagi Ubaidillah, ada tiga sebutan untuk menilai kinerja kepemimpinan Jokowi. "Panik, implementasi sesaat dan tarik ulur program," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
"Banyak dari gebrakan baru itu tanpa perhitungan matang seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang tidak memperhitungkan beban pelayanan yang harus dihadapi oleh petugas," kata peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah saat dihubungi, Sabtu (30/3/2013) malam.
Bukan hanya KJS dan KJP, Ubaidillah menyebut konsep dari gagasan rumah susun dan kampung deret juga belum matang. "Sebaiknya untuk program-program tersebut, Jokowi bikin satu model dulu, kemudian dievaluasi daripada berwacana banyak dan memberi harapan, namun kemudian tidak dijalankan," sambungnya.
Menurutnya banyak wacana yang dilontarkan Jokowi maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang belum ditindaklanjuti seperti MRT maupun peremajaan angkutan umum.
"Namun belum ada tindak lanjut yang signifikan dalam implementasinya dan banyak tarik ulur," sebutnya.
Semestinya, Jokowi juga fokus mengerjakan program yang memiliki beban anggaran tidak terlalu besar dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. "Segera dijalankan misalnnya dalam skala terbatas dulu, kemudian dilakukan evaluasi," kata Ubaidillah. "Yang penting harus berani mengakui kalau ternyata dari hasil evaluasi ada yang kurang," tambahnya.
Bagi Ubaidillah, ada tiga sebutan untuk menilai kinerja kepemimpinan Jokowi. "Panik, implementasi sesaat dan tarik ulur program," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
Sabtu, 30 Maret 2013
Jokowi Bawa Rombongan Studi Banding ke Singapura
Akhir pekan ini, rupanya Gubernur DKI Jakarta tidak blusukan ke
kampung-kampung. Bersama rombongan dari direksi PT MRT, Joko Widodo
melakukan studi banding MRT dan taman ke Singapura.
"Beliau mau lihat taman sama MRT dan sebenarnya para direksi PT MRT juga ikut kok," kata Basuki ditemui seusai acara nonton bareng Sunderland vs Manchester United, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2013) malam.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, Singapura dan Hongkong merupakan dua negara yang paling sukses dalam menjalankan megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Namun, karena di Hongkong tak ditemukan taman kota yang seindah di Singapura, Jokowi pun akhirnya hanya mengunjungi negara Lee Kuan Yew tersebut.
Menurut Basuki, Jokowi akan melaporkannya kepada publik hasil studi banding MRT-nya itu. "Nanti biar Pak Gubernur sendiri ya yang melaporkan," kata Basuki.
Pemprov DKI, kata Basuki, akan menjadikan Singapura menjadi role model dalam realisasi pembangunan taman kota di Ibu Kota, terutama untuk pembangunan Waduk Riario yang rencananya akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) baru.
Rencananya, lahan seluas 25 hektar itu akan dibangun sebagai sebuah ruang publik dan sarana rekreasi baru warga Ibu Kota. Saat ini, Pemprov DKI sedang dalam tahap pembebasan lahan.
"Di Hongkong kan tidak punya taman-taman dan gedung yang spektakuler. Kalau di Singapura kan ada dan Pak Gubernur itu lebih suka taman-taman yang alami tapi modern kombinasi, seperti yang ada di Singapura," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ngebet ingin punya MRT, Jokowi datangi Singapura"
- news.detik.com : "Studi Banding MRT, Jokowi Terbang ke Singapura"
- metro.new.viva.co.id : "Jokowi Studi Banding MRT ke Singapura ?"
"Beliau mau lihat taman sama MRT dan sebenarnya para direksi PT MRT juga ikut kok," kata Basuki ditemui seusai acara nonton bareng Sunderland vs Manchester United, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2013) malam.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, Singapura dan Hongkong merupakan dua negara yang paling sukses dalam menjalankan megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Namun, karena di Hongkong tak ditemukan taman kota yang seindah di Singapura, Jokowi pun akhirnya hanya mengunjungi negara Lee Kuan Yew tersebut.
Menurut Basuki, Jokowi akan melaporkannya kepada publik hasil studi banding MRT-nya itu. "Nanti biar Pak Gubernur sendiri ya yang melaporkan," kata Basuki.
Pemprov DKI, kata Basuki, akan menjadikan Singapura menjadi role model dalam realisasi pembangunan taman kota di Ibu Kota, terutama untuk pembangunan Waduk Riario yang rencananya akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) baru.
Rencananya, lahan seluas 25 hektar itu akan dibangun sebagai sebuah ruang publik dan sarana rekreasi baru warga Ibu Kota. Saat ini, Pemprov DKI sedang dalam tahap pembebasan lahan.
"Di Hongkong kan tidak punya taman-taman dan gedung yang spektakuler. Kalau di Singapura kan ada dan Pak Gubernur itu lebih suka taman-taman yang alami tapi modern kombinasi, seperti yang ada di Singapura," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ngebet ingin punya MRT, Jokowi datangi Singapura"
- news.detik.com : "Studi Banding MRT, Jokowi Terbang ke Singapura"
- metro.new.viva.co.id : "Jokowi Studi Banding MRT ke Singapura ?"
Kisah Pedagang Kopi di Taman Suropati Bersua Jokowi
Ada Gubernur DKI Jakarta Jokowi, pedagang kopi di Taman Suropati,
Menteng, Jakarta Pusat, bisa aman. Untuk menjamin keamanannya dalam
bisnis jual kopi, mereka yang dilarang berjualan malah memilih 'mangkal'
di depan rumah dinas pria bernama lengkap Joko Widodo itu.
"Ya main kucing-kucingan. Saya berhenti depan rumah dinas saja biar aman. Dikasih waktu berjualan di atas jam 12.00 WIB, siapa yang beli?" kata Lawi, salah satu pedagang kopi keliling di Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).
Mahfud (30), pedagang kopi keliling lain menuturkan, Jokowi tak keberatan dengan keberadaan dirinya dan rekan-rekannya. Bahkan, Jokowi berencana untuk meresmikan para pedagang kopi di Taman Suropati dengan memberikan seragam kotak-kotak, seperti yang sempat dipopulerkan mantan Walikota Solo itu.
"Waktu itu, Kamis 21 Maret dari jam 7 sampai 11 malam ada pertemuan di taman. Hari itu ada Camat Menteng juga. Saya tanya, 'Memang benar, Pak, saya enggak boleh dagang di sini? Apalagi kalau Bapak lewat?" ujar Mahfud menirukan pertanyaannya pada Jokowi.
Lantas, lanjut Mahfud, Jokowi tak keberatan. "Enggak ada masalah kalau saya lewat, siapa yang larang?" tutur Mahfud menirukan ucapan suami Iriana Widodo itu.
"Waktu acara pertemuan itu Jokowi juga tanya sama Camat, 'Mana tukang kopi?' Saya berencana mau meresmikan," ucap Mahfud.
Sesuai Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kawasan Taman Suropati tak boleh dijadikan tempat berjualan. Meski begitu, seorang petugas Satpol PP yang enggan menyebutkan namanya tak akan melakukan pemaksaan dengan kekerasan untuk mengusir para pedagang kopi di sana.
"Tapi pelan-pelan, sekarang tidak boleh pakai kekerasan. Pendekatan secara persuasif," ucapnya.
Sumber :
liputan6.com
"Ya main kucing-kucingan. Saya berhenti depan rumah dinas saja biar aman. Dikasih waktu berjualan di atas jam 12.00 WIB, siapa yang beli?" kata Lawi, salah satu pedagang kopi keliling di Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).
Mahfud (30), pedagang kopi keliling lain menuturkan, Jokowi tak keberatan dengan keberadaan dirinya dan rekan-rekannya. Bahkan, Jokowi berencana untuk meresmikan para pedagang kopi di Taman Suropati dengan memberikan seragam kotak-kotak, seperti yang sempat dipopulerkan mantan Walikota Solo itu.
"Waktu itu, Kamis 21 Maret dari jam 7 sampai 11 malam ada pertemuan di taman. Hari itu ada Camat Menteng juga. Saya tanya, 'Memang benar, Pak, saya enggak boleh dagang di sini? Apalagi kalau Bapak lewat?" ujar Mahfud menirukan pertanyaannya pada Jokowi.
Lantas, lanjut Mahfud, Jokowi tak keberatan. "Enggak ada masalah kalau saya lewat, siapa yang larang?" tutur Mahfud menirukan ucapan suami Iriana Widodo itu.
"Waktu acara pertemuan itu Jokowi juga tanya sama Camat, 'Mana tukang kopi?' Saya berencana mau meresmikan," ucap Mahfud.
Sesuai Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kawasan Taman Suropati tak boleh dijadikan tempat berjualan. Meski begitu, seorang petugas Satpol PP yang enggan menyebutkan namanya tak akan melakukan pemaksaan dengan kekerasan untuk mengusir para pedagang kopi di sana.
"Tapi pelan-pelan, sekarang tidak boleh pakai kekerasan. Pendekatan secara persuasif," ucapnya.
Sumber :
liputan6.com
Meniru Bung Karno, Jokowi berani melawan asing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang sangat
berani dan tegas terkait pendanaan Jakarta Emergency Dredging Initiave
(JEDI). Dia menyatakan tidak akan mengajukan permohonan peminjaman dana
kepada Bank Dunia.
Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.
"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).
Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.
Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.
"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karno yang kesal dengan pemerintah Amerika.
Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.
Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.
Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.
"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriak Bung Karno.
Sumber :
merdeka.com
Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.
"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).
Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.
Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.
"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karno yang kesal dengan pemerintah Amerika.
Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.
Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.
Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.
"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriak Bung Karno.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Wajib Contek Penanganan Kramat Tunggak Untuk Kampung Ambon
Menangani peredaran narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat, bila
perlu Pemerintah DKI Jakarta diminta mengulang langkah penanganan
kawasan prostitusi Kramat Tunggal. Pada masa pemerintahan Gubernur DKI
Jakarta Sutiyoso, kawasan Kramat Tunggak diubah total, dan kini menjadi
Jakarta Islamic Center.
"Jokowi harus meniru langkah yang pernah dilakukan Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center," kata kriminolog Reza Indragiri Amriel, saat dihubungi, Jumat (29/3/2013). Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ujar dia, Jokowi harus segera mengambil langkah serius terkait maraknya peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Reza mengatakan keputusan-keputusan seperti itu memang harus diambil oleh seorang Kepala Daerah. Lebih lanjut, melalui pembangunan kawasan pusat keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik dan teratur.
Melalui pembinaan keagamaan pula, menurut Reza akan timbul sebuah perlawanan dari masyarakat itu sendiri dalam memberantas peredaran narkoba di daerahnya. "Saya yakin, lama-lama pengedar narkoba akan risih dengan mengikuti kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus," ujar Reza.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui wilayah Kampung Ambon. Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, ia harus melakukan tinjauan ke daerah terkait untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Ambon. "Enggak tahu. Saya enggak mengerti Kampung Ambon kayak apa, mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa dan ada siapa saja, saya belum mengerti," ujar dia.
Kramat Tunggak
Kramat Tunggak, dulu sangat dikenal sebagai pusat prostitusi Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 6485 Tahun 1998, kawasan ini ditutup untuk segala jenis kegiatan terkait prostitusi. Tepatnya, penutupan terlaksana pada 31 Desember 1999.
Semula, Kramat Tunggak 'sengaja' diarahkan menjadi lokalisasi prostitusi untuk menyingkirkan pekerja seks komersial dari jalanan. Tapi, dari semula luas kawasan prostitusi adalah lima hektare, saat ditutup sudah mencapai 10 hektare. Jumlah pekerja seks komersial pun berlipat kali dari saat pertama dibuka di era 1970-an.
Penutupan dilakukan setelah ada penelitian dari Dinas Sosial dan Universitas Indonesia selama dua tahun, 1996-1998. Tak hanya dipenuhi praktik prostitusi, kriminalitas hingga penyakit seksual membumbung di lokasi ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Jokowi harus meniru langkah yang pernah dilakukan Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center," kata kriminolog Reza Indragiri Amriel, saat dihubungi, Jumat (29/3/2013). Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ujar dia, Jokowi harus segera mengambil langkah serius terkait maraknya peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Reza mengatakan keputusan-keputusan seperti itu memang harus diambil oleh seorang Kepala Daerah. Lebih lanjut, melalui pembangunan kawasan pusat keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik dan teratur.
Melalui pembinaan keagamaan pula, menurut Reza akan timbul sebuah perlawanan dari masyarakat itu sendiri dalam memberantas peredaran narkoba di daerahnya. "Saya yakin, lama-lama pengedar narkoba akan risih dengan mengikuti kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus," ujar Reza.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui wilayah Kampung Ambon. Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, ia harus melakukan tinjauan ke daerah terkait untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Ambon. "Enggak tahu. Saya enggak mengerti Kampung Ambon kayak apa, mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa dan ada siapa saja, saya belum mengerti," ujar dia.
Kramat Tunggak
Kramat Tunggak, dulu sangat dikenal sebagai pusat prostitusi Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 6485 Tahun 1998, kawasan ini ditutup untuk segala jenis kegiatan terkait prostitusi. Tepatnya, penutupan terlaksana pada 31 Desember 1999.
Semula, Kramat Tunggak 'sengaja' diarahkan menjadi lokalisasi prostitusi untuk menyingkirkan pekerja seks komersial dari jalanan. Tapi, dari semula luas kawasan prostitusi adalah lima hektare, saat ditutup sudah mencapai 10 hektare. Jumlah pekerja seks komersial pun berlipat kali dari saat pertama dibuka di era 1970-an.
Penutupan dilakukan setelah ada penelitian dari Dinas Sosial dan Universitas Indonesia selama dua tahun, 1996-1998. Tak hanya dipenuhi praktik prostitusi, kriminalitas hingga penyakit seksual membumbung di lokasi ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jumat, 29 Maret 2013
Jokowi Diminta Buat Payung Hukum SKPD Ikut Atasi Kebakaran
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Subejo
meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat legal basis atau payung
hukum terkait keterlibatan SKPD Pemprov DKI dan masyarakat untuk
memadamkan dan mengatasi kebakaran. Pasalnya, kata Subejo, personel
Dinas Damkar dan PB DKI masih sangat minim untuk dapat cepat tanggap
memadamkan kebakaran."Jadi, kami akan meminta untuk dibuatkan
legal basis, kalau kerjasama dengan masyarakat harus seperti apa. Begitu
juga saat berkolaborasi dengan linmas atau Satpol PP DKI," kata Subejo
di Jakarta, Jumat (29/3/2013).
Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara Dinas Damkar PB DKI dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi terkait lainnya. Sehingga kolaborasi penanganan kebakaran dapat dilakukan secara serentak.
Misalnya saja untuk mengatasi masalah keamanan di sekitar lokasi kebakaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Kemudian, personel Dishub DKI yang akan mengatur lalu lintas sekitar lokasi kebakaran dan akan membantu mengarahkan mobil dinas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi dengan cepat dan tidak terjebak kemacetan lalu lintas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, kata dia, juga harus dapat mempertahankan ketinggian air sungai, agar dapat digunakan Dinas Damkar PB sebagai cadangan air pemadam.
Mengenai wacana penempatan unit pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan di Ibu Kota, Subejo mengaku pihaknya tengah mengkaji rencana itu termasuk berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesiapan dari setiap kelurahan yang ada untuk bisa menampung petugas yang dimilikinya serta peralatan yang dibutuhkan.
"Minimal ada lahan untuk mobil kami dan ada ruang istirahat pasukan yang akan piket," jelas Subejo.
Sementara Jokowi saat dimintai tanggapannya, dia berjanji akan membuat pergub seperti yang diminta Subejo.
"Ya, nanti dibuat pergubnya. Tapi, saya belum dapat laporan yang dimaksud seperti apa, jadi saya enggak mengerti," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara Dinas Damkar PB DKI dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi terkait lainnya. Sehingga kolaborasi penanganan kebakaran dapat dilakukan secara serentak.
Misalnya saja untuk mengatasi masalah keamanan di sekitar lokasi kebakaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Kemudian, personel Dishub DKI yang akan mengatur lalu lintas sekitar lokasi kebakaran dan akan membantu mengarahkan mobil dinas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi dengan cepat dan tidak terjebak kemacetan lalu lintas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, kata dia, juga harus dapat mempertahankan ketinggian air sungai, agar dapat digunakan Dinas Damkar PB sebagai cadangan air pemadam.
Mengenai wacana penempatan unit pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan di Ibu Kota, Subejo mengaku pihaknya tengah mengkaji rencana itu termasuk berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesiapan dari setiap kelurahan yang ada untuk bisa menampung petugas yang dimilikinya serta peralatan yang dibutuhkan.
"Minimal ada lahan untuk mobil kami dan ada ruang istirahat pasukan yang akan piket," jelas Subejo.
Sementara Jokowi saat dimintai tanggapannya, dia berjanji akan membuat pergub seperti yang diminta Subejo.
"Ya, nanti dibuat pergubnya. Tapi, saya belum dapat laporan yang dimaksud seperti apa, jadi saya enggak mengerti," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tak Peduli Kampung Ambon
Sudah hampir enam bulan Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur
DKI Jakarta. Namun, ternyata masih banyak yang tidak diketahui oleh
Jokowi dalam persoalan yang ada di Ibu Kota, khususnya terkait Kampung
Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang dikenal sarang narkoba.
Saat ditanya mengenai cara mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu Kampung Ambon.
"Enggak tahu. Saya enggak ngerti kayak apa. Mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa, ada siapa saja belum ngerti," katanya singkat kepada wartawan usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Padahal, Kampung Ambon sudah terkenal dengan maraknya peredaran narkoba sejak lama. Berbagai langkah antisipatif dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemakai dan pengedar narkoba di kawasan itu.
Hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan tersebut.
Jokowi yang dikenal selalu mempublikasikan berbagai programnya untuk mengatasi persoalan di Jakarta seperti masalah kemacetan, banjir, tranportasi, dan lainnya. Tetapi, untuk persoalan sosial pemberantasan narkoba sepertinya luput dari perhatian politikus andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Kriminolog, Reza Indragiri Amriel menyarankan Jokowi agar membuat Islamic Center dilokasi tersebut agar adanya kegiatan keagaaman secara rutin di Kampung Ambon. Sehingga nantinya akan membuat risih para bandar dan pemakai narkoba. Ini juga disebut Reza sebagai upaya menggerakan perlawanan masyarakat terhadap narkoba. Mengingat semua pihak harus dilibatkan dalam persoalan pemberantasan narkoba.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Saat ditanya mengenai cara mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu Kampung Ambon.
"Enggak tahu. Saya enggak ngerti kayak apa. Mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa, ada siapa saja belum ngerti," katanya singkat kepada wartawan usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Padahal, Kampung Ambon sudah terkenal dengan maraknya peredaran narkoba sejak lama. Berbagai langkah antisipatif dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemakai dan pengedar narkoba di kawasan itu.
Hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan tersebut.
Jokowi yang dikenal selalu mempublikasikan berbagai programnya untuk mengatasi persoalan di Jakarta seperti masalah kemacetan, banjir, tranportasi, dan lainnya. Tetapi, untuk persoalan sosial pemberantasan narkoba sepertinya luput dari perhatian politikus andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Kriminolog, Reza Indragiri Amriel menyarankan Jokowi agar membuat Islamic Center dilokasi tersebut agar adanya kegiatan keagaaman secara rutin di Kampung Ambon. Sehingga nantinya akan membuat risih para bandar dan pemakai narkoba. Ini juga disebut Reza sebagai upaya menggerakan perlawanan masyarakat terhadap narkoba. Mengingat semua pihak harus dilibatkan dalam persoalan pemberantasan narkoba.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Gemar Beli Barang Kaki Lima
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata sering membeli barang-barang pedagang kaki lima. Pemandangan 'shopping' ala Jokowi itu kerap terlihat seusai ia melaksanakan Shalat Jumat berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.
Seperti Jumat (29/3/2013) siang tadi, para pedagang kaki lima dan pengemis menyapa dan mendekati orang nomor satu di Ibu Kota itu. Dalam keadaan yang cukup terik dan suasana yang sangat ramai sesak saat itu, ia tampak tertarik dengan salah satu stand yang menjual perlengkapan bagi pria.
Dengan menggunakan setelan kemeja putih sesuai ciri khasnya, mata Jokowi langsung mengarah ke sebuah dompet berwarna cokelat. Transaksi tawar-menawar pun terjadi antara Jokowi dengan pedagang itu.
Mantan Wali Kota Surakarta itu ingin membeli dua dompet seharga Rp 50 ribu. Namun, sang pedagang menolak penawaran Jokowi dan memintanya membayar dengan harga Rp 100 ribu. Tampaknya, Jokowi tak kenal lelah untuk menawar dompet tersebut.
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi.
Akhirnya, Jokowi luluh juga terhadap permintaan pedagang itu. Kemudian ia memerintahkan ajudannya yang selalu bersiaga di belakangnya menjaga Jokowi untuk memberikan secarik uang Rp 100 ribu.
Tak berhenti sampai di situ, pedagang-pedagang lain juga berlomba-lomba menawarkan barang dagangan mereka kepada suami Iriana Widodo itu, seperti penjual gembok, perkakas rumah tangga, dan penyangga Al-Quran. Namun, semua penawaran itu ditolak Jokowi, dengan alasan minggu lalu, ia sudah membelinya.
Langkah Jokowi kembali terhenti saat ada pedagang pompa ban sepeda yang menawarkan barang dagangannya kepada Jokowi. Jokowi bertanya kepada sang pedagang terkait fungsi barang yang dijualnya tersebut.
"Ini saya kalau beli ini untuk apa?" tanya Jokowi. Lantas, pedagang itu menjawab, pompa yang ia jual multifungsi, yaitu memiliki fungsi untuk memompa ban sepeda, motor, dan mobil.
Tak tahan dengan rayuan sang pedagang, Jokowi pun kembali memerintahkan ajudannya untuk membeli pompa berwarna hitam tersebut.
Namun, ternyata langkah Jokowi belum usai. Setibanya di mobil dinasnya, Jokowi justru membagi-bagikan sebanyak lima lusin buku tulis kepada anak-anak kecil yang menggerombol di depan pintu mobilnya.
Kegemaran Jokowi berbelanja di pedagang kaki lima Masjid Sunda Kelapa juga pernah ia lakukan beberapa waktu lalu, yaitu Jumat (23/11/2012). Seusai menunaikan Shalat Jumat berjamaah, ia makan siang bersama warga di salah satu warung makan kegemarannya. Menu makanan yang diambil Jokowi pun tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali datang, yaitu nasi telor, tempe, dan sayur.
Sebelum makan siang, Jokowi juga membeli tiga setel kemeja dan sepasang sepatu kets. Saat itu, ia juga menawar harga yang telah ditetapkan para pedagang. Pedagang sepatu kets menyebut harganya Rp 75 ribu, oleh Jokowi ditawar Rp 50 ribu tetapi tidak dilepas. Jokowi kembali menawar Rp 60 ribu, namun kembali tidak dikabulkan pedagang itu. Akhirnya Jokowi sepakat dengan harga Rp 75 ribu. Saat membayar dia memberi uang Rp 100 ribu tanpa kembalian.
Sepatu yang dipilih Jokowi adalah sepatu kets ukuran 41 berwarna hitam dengan garis putih di bawahnya. Sementara itu, untuk kemeja yang dibelinya, ia menawar tiga setel kemeja seharga Rp 75 ribu, namun kembali penjual itu tidak mau.
"Rp 135 ribu pak Jokowi sudah pas harganya," kata penjual kemeja itu. Tak lama kemudian, Jokowi memberikan dua carik uang Rp 100 ribuan dan memberikan uang itu kepada penjual kemeja tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Seperti Jumat (29/3/2013) siang tadi, para pedagang kaki lima dan pengemis menyapa dan mendekati orang nomor satu di Ibu Kota itu. Dalam keadaan yang cukup terik dan suasana yang sangat ramai sesak saat itu, ia tampak tertarik dengan salah satu stand yang menjual perlengkapan bagi pria.
Dengan menggunakan setelan kemeja putih sesuai ciri khasnya, mata Jokowi langsung mengarah ke sebuah dompet berwarna cokelat. Transaksi tawar-menawar pun terjadi antara Jokowi dengan pedagang itu.
Mantan Wali Kota Surakarta itu ingin membeli dua dompet seharga Rp 50 ribu. Namun, sang pedagang menolak penawaran Jokowi dan memintanya membayar dengan harga Rp 100 ribu. Tampaknya, Jokowi tak kenal lelah untuk menawar dompet tersebut.
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi.
Akhirnya, Jokowi luluh juga terhadap permintaan pedagang itu. Kemudian ia memerintahkan ajudannya yang selalu bersiaga di belakangnya menjaga Jokowi untuk memberikan secarik uang Rp 100 ribu.
Tak berhenti sampai di situ, pedagang-pedagang lain juga berlomba-lomba menawarkan barang dagangan mereka kepada suami Iriana Widodo itu, seperti penjual gembok, perkakas rumah tangga, dan penyangga Al-Quran. Namun, semua penawaran itu ditolak Jokowi, dengan alasan minggu lalu, ia sudah membelinya.
Langkah Jokowi kembali terhenti saat ada pedagang pompa ban sepeda yang menawarkan barang dagangannya kepada Jokowi. Jokowi bertanya kepada sang pedagang terkait fungsi barang yang dijualnya tersebut.
"Ini saya kalau beli ini untuk apa?" tanya Jokowi. Lantas, pedagang itu menjawab, pompa yang ia jual multifungsi, yaitu memiliki fungsi untuk memompa ban sepeda, motor, dan mobil.
Tak tahan dengan rayuan sang pedagang, Jokowi pun kembali memerintahkan ajudannya untuk membeli pompa berwarna hitam tersebut.
Namun, ternyata langkah Jokowi belum usai. Setibanya di mobil dinasnya, Jokowi justru membagi-bagikan sebanyak lima lusin buku tulis kepada anak-anak kecil yang menggerombol di depan pintu mobilnya.
Kegemaran Jokowi berbelanja di pedagang kaki lima Masjid Sunda Kelapa juga pernah ia lakukan beberapa waktu lalu, yaitu Jumat (23/11/2012). Seusai menunaikan Shalat Jumat berjamaah, ia makan siang bersama warga di salah satu warung makan kegemarannya. Menu makanan yang diambil Jokowi pun tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali datang, yaitu nasi telor, tempe, dan sayur.
Sebelum makan siang, Jokowi juga membeli tiga setel kemeja dan sepasang sepatu kets. Saat itu, ia juga menawar harga yang telah ditetapkan para pedagang. Pedagang sepatu kets menyebut harganya Rp 75 ribu, oleh Jokowi ditawar Rp 50 ribu tetapi tidak dilepas. Jokowi kembali menawar Rp 60 ribu, namun kembali tidak dikabulkan pedagang itu. Akhirnya Jokowi sepakat dengan harga Rp 75 ribu. Saat membayar dia memberi uang Rp 100 ribu tanpa kembalian.
Sepatu yang dipilih Jokowi adalah sepatu kets ukuran 41 berwarna hitam dengan garis putih di bawahnya. Sementara itu, untuk kemeja yang dibelinya, ia menawar tiga setel kemeja seharga Rp 75 ribu, namun kembali penjual itu tidak mau.
"Rp 135 ribu pak Jokowi sudah pas harganya," kata penjual kemeja itu. Tak lama kemudian, Jokowi memberikan dua carik uang Rp 100 ribuan dan memberikan uang itu kepada penjual kemeja tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Nasib Monorel Adhi Karya di Tangan Kemenhub
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan rencana konsorsium BUMN yang
dipimpin oleh PT Adhi Karya Tbk untuk menggarap monorel di luar Jakarta
Monorail sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Perhubungan.
Jokowi, panggilan akrabnya, menyatakan Adhi Karya akan membangun monorel dengan jalur dari luar kota Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta. Untuk itu, pembangunan monorel Adhi Karya sudah bukan lagi wewenangnya karena dibangun melintasi berbagai provinsi yang berbeda.
"Adhi Karya bangun monorel jalur timur ke Barat, itu wewenang Kementerian Perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta dan Tangerang," ujar Jokowi di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.
Ia menjelaskan, rencana trayek monorel yang akan dibangun oleh Adhi Karya maupun Jakarta Monorail belum diputuskan, mengingat saat ini belum ada satu pun dari dua perusahaan tersebut menyerahkan dokumen lengkap proyek monorel.
Ia menginginkan agar Jakarta Monorail dan Adhi Karya segera menyerahkan dokumen lengkap agar segera dapat dibangun. Seperti diketahui, Adhi Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun monorel dari Bekasi dan Cibubur menuju Jakarta. Sedangkan Jakarta Monorail akan membangun monorel dalam kota Jakarta.
"Trase (garis tengah yang terhubung dalam peta topografi) juga belum ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.
Sumber :
bisnis.news.viva.co.id
Jokowi, panggilan akrabnya, menyatakan Adhi Karya akan membangun monorel dengan jalur dari luar kota Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta. Untuk itu, pembangunan monorel Adhi Karya sudah bukan lagi wewenangnya karena dibangun melintasi berbagai provinsi yang berbeda.
"Adhi Karya bangun monorel jalur timur ke Barat, itu wewenang Kementerian Perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta dan Tangerang," ujar Jokowi di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.
Ia menjelaskan, rencana trayek monorel yang akan dibangun oleh Adhi Karya maupun Jakarta Monorail belum diputuskan, mengingat saat ini belum ada satu pun dari dua perusahaan tersebut menyerahkan dokumen lengkap proyek monorel.
Ia menginginkan agar Jakarta Monorail dan Adhi Karya segera menyerahkan dokumen lengkap agar segera dapat dibangun. Seperti diketahui, Adhi Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun monorel dari Bekasi dan Cibubur menuju Jakarta. Sedangkan Jakarta Monorail akan membangun monorel dalam kota Jakarta.
"Trase (garis tengah yang terhubung dalam peta topografi) juga belum ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.
Sumber :
bisnis.news.viva.co.id
Jokowi Akan Temui Kopassus Bahas Pembersihan Sungai di Jakarta Pekan Depan
Beberapa waktu lalu Jokowi sempat mengatakan akan bekerjasama dengan
pihak TNI untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Jakarta.
Rencananya, Jokowi akan mengunjungi markas Kopassus pekan depan.
"Membicarakan pembersihan sungai ala Kopassus, nanti kita lihat, hari Jumat (5/4). Ya nanti kan untuk Karya Bhakti (nama program). Ada Kopassus, Marinir, semuanya," kata Jokowi, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Pada Januari 2013 lalu, Jokowi memang sudah berniat bekerja sama dengan TNI di bidang pembersihan sungai ini. "Kita akan minta bantuan dari Marinir, Kopassus, Kodam selama satu tahun untuk pembersihan sungai-sungai," kata Jokowi, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Jokowi saat itu mengatakan sungai-sungai kecil dan sedang akan dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta. "(Sungai) Yang besar itu dari Kementerian PU. Dengan sistem sedot di kali kecil sehingga drainasenya akan kelihatan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber :
news.detik.com
"Membicarakan pembersihan sungai ala Kopassus, nanti kita lihat, hari Jumat (5/4). Ya nanti kan untuk Karya Bhakti (nama program). Ada Kopassus, Marinir, semuanya," kata Jokowi, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Pada Januari 2013 lalu, Jokowi memang sudah berniat bekerja sama dengan TNI di bidang pembersihan sungai ini. "Kita akan minta bantuan dari Marinir, Kopassus, Kodam selama satu tahun untuk pembersihan sungai-sungai," kata Jokowi, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Jokowi saat itu mengatakan sungai-sungai kecil dan sedang akan dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta. "(Sungai) Yang besar itu dari Kementerian PU. Dengan sistem sedot di kali kecil sehingga drainasenya akan kelihatan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber :
news.detik.com
Bus Lama TransJakarta, untuk "Shift" Malam
Rencana pengoperasian TransJakarta selama 24 jam, akan memanfaatkan
armada bus lama TransJakarta yang telah direvitalisasi. Bus lama ini
akan dipakai untuk giliran jalan setelah pukul 23.00 WIB.
Busway yang sudah lama dan jelek itu direvitalisasi, masuk bengkel, dan (sesudahnya) akan dioperasionalkan untuk yang beroperasi setelah jam 11 malam. Rencananya begitu," kata Gubernur DKI Jakarta, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013). Namun, ujar dia, jumlah bus TransJakarta harus ditambah terlebih dahulu sebelum rencana operasional 24 jam tersebut dapat diwujudkan. Karenanya, Jokowi belum dapat memastikan kapan rencana operasionalisasi transJakarta selama 24 jam dapat terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan upaya mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam nonstop sudah dimulai dari sekarang. Semua bus lama, kata Pristono, terlebih yang kondisinya mulai rusak, akan ditarik ke bengkel untuk diperbaiki.
Bus-bus ini nantinya akan menjadi angkutan malam hari (amari) yang beroperasi pada pukul 23.00 sampai 05.30 WIB. Selama ini, operasional TransJakarta dimulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB.
Meski begitu, jumlah Transjakarta yang menjadi amari masih sangat minim. Untuk setiap koridornya, Dinas Perhubungan DKI akan menerjunkan masing-masing sepuluh bus. "Jadi, Transjakarta akan beroperasi 24 jam, akhir tahun ini, atau awal tahun depan," kata Pristono.
Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, DKI akan menambah ratusan TransJakarta secara bertahap. Targetnya, penambahan rampung pada awal 2014.
Pristono mengatakan pada awal 2014, jumlah TransJakarta akan mencapai 1.353 bus. Jumlah itu berasal dari 669 bus yang telah beroperasi saat ini, ditambah 684 bus baru yang didominasi jenis bus gandeng.
Penambahan 684 bus baru tersebut dipecah dua. Pengadaan 450 bus meggunakan APBD DKI 2013, dan 234 bus lainnya melalui lelang investasi. Bus yang diadakan menggunakan APBD 2013, akan disebar di beberapa koridor. Sementara 76 dari 234 bus yang diadakan melalui lelang, akan menggantikan TransJakarta yang rusak di Koridor II dan III, dan 15
Sebanyak 450 bus tersebut akan disebar di beberapa koridor, sedangkan yang 234 bus akan kembali dipecah. Sebanyak 76 bus untuk menambal Transjakarta yang mulai rusak di koridor II dan III, lalu 158 bus lainnya untuk mengisi koridor baru yang sekarang telah memasuki tahap lelang investasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Busway yang sudah lama dan jelek itu direvitalisasi, masuk bengkel, dan (sesudahnya) akan dioperasionalkan untuk yang beroperasi setelah jam 11 malam. Rencananya begitu," kata Gubernur DKI Jakarta, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013). Namun, ujar dia, jumlah bus TransJakarta harus ditambah terlebih dahulu sebelum rencana operasional 24 jam tersebut dapat diwujudkan. Karenanya, Jokowi belum dapat memastikan kapan rencana operasionalisasi transJakarta selama 24 jam dapat terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan upaya mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam nonstop sudah dimulai dari sekarang. Semua bus lama, kata Pristono, terlebih yang kondisinya mulai rusak, akan ditarik ke bengkel untuk diperbaiki.
Bus-bus ini nantinya akan menjadi angkutan malam hari (amari) yang beroperasi pada pukul 23.00 sampai 05.30 WIB. Selama ini, operasional TransJakarta dimulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB.
Meski begitu, jumlah Transjakarta yang menjadi amari masih sangat minim. Untuk setiap koridornya, Dinas Perhubungan DKI akan menerjunkan masing-masing sepuluh bus. "Jadi, Transjakarta akan beroperasi 24 jam, akhir tahun ini, atau awal tahun depan," kata Pristono.
Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, DKI akan menambah ratusan TransJakarta secara bertahap. Targetnya, penambahan rampung pada awal 2014.
Pristono mengatakan pada awal 2014, jumlah TransJakarta akan mencapai 1.353 bus. Jumlah itu berasal dari 669 bus yang telah beroperasi saat ini, ditambah 684 bus baru yang didominasi jenis bus gandeng.
Penambahan 684 bus baru tersebut dipecah dua. Pengadaan 450 bus meggunakan APBD DKI 2013, dan 234 bus lainnya melalui lelang investasi. Bus yang diadakan menggunakan APBD 2013, akan disebar di beberapa koridor. Sementara 76 dari 234 bus yang diadakan melalui lelang, akan menggantikan TransJakarta yang rusak di Koridor II dan III, dan 15
Sebanyak 450 bus tersebut akan disebar di beberapa koridor, sedangkan yang 234 bus akan kembali dipecah. Sebanyak 76 bus untuk menambal Transjakarta yang mulai rusak di koridor II dan III, lalu 158 bus lainnya untuk mengisi koridor baru yang sekarang telah memasuki tahap lelang investasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Belum ada perkembangan soal monorail
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kemarin bertemu dengan
Dirut PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan membahas mengenai pembangunan jalur
monorail untuk arah timur ke barat (Bekasi ke Tangerang). Namun, belum
dibahas secara detail sebab hal tersebut merupakan kewenangan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Ya yang itu, yang timur ke barat, tapi ya belum itu kan kewenangannya dari kementerian perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta, Tangerang," ujar Jokowi usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Namun, mantan wali kota Solo ini tidak mengetahui perihal PT Adhi Karya Tbk akan bekerjasama dengan Ortus Holding untuk mengerjakan proyek jalur tersebut. Sebab, dia mengaku laporan dari PT Jakarta Monorail belum diterimanya.
"Yang Jakarta Monorail saja belum dilaporkan, masa sudah Adhi Karya. Adhi Karya track-track yang mana juga belum diputuskan," paparnya.
Jokowi mengakui jika Adhi karya akan membangun jalur di luar green line dan blue line. Namun, karena track-track belum ditentukan oleh Kemenhub dan belum diketahui siapa yang akan mengerjakan.
"Kalau yang dapat Adhi Karya, penugasan pemerintah, ya kan. Kalau tidak berarti lelang kan, tracknya saja belum," tandasnya.
Untuk diketahui, jalur Blue line dari Kampung Melayu-Kuningan-Casablanka-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek dengan ekstention ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.
Sedangkan jalur green line, mulai Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Asia Afrika- Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- republika.co.id : "Jokowi: Kepastian Jalur Monorail Tunggu Laporan"
"Ya yang itu, yang timur ke barat, tapi ya belum itu kan kewenangannya dari kementerian perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta, Tangerang," ujar Jokowi usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Namun, mantan wali kota Solo ini tidak mengetahui perihal PT Adhi Karya Tbk akan bekerjasama dengan Ortus Holding untuk mengerjakan proyek jalur tersebut. Sebab, dia mengaku laporan dari PT Jakarta Monorail belum diterimanya.
"Yang Jakarta Monorail saja belum dilaporkan, masa sudah Adhi Karya. Adhi Karya track-track yang mana juga belum diputuskan," paparnya.
Jokowi mengakui jika Adhi karya akan membangun jalur di luar green line dan blue line. Namun, karena track-track belum ditentukan oleh Kemenhub dan belum diketahui siapa yang akan mengerjakan.
"Kalau yang dapat Adhi Karya, penugasan pemerintah, ya kan. Kalau tidak berarti lelang kan, tracknya saja belum," tandasnya.
Untuk diketahui, jalur Blue line dari Kampung Melayu-Kuningan-Casablanka-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek dengan ekstention ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.
Sedangkan jalur green line, mulai Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Asia Afrika- Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- republika.co.id : "Jokowi: Kepastian Jalur Monorail Tunggu Laporan"
Jokowi Bakal 'Menghadap' Kopassus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mengunjungi Markas Kopassus di
Cijantung, Jakarta Timur. Rencananya, dia akan membicarakan cara
pembersihan sungai ala Kopassus pada Jumat (5/4) mendatang.
Pemrov telah bekerja sama dengan Kopassus, Marinir dan Kodam Jaya untuk membersihkan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. "Ya akan kita lihat dulu, kita akan libatkan Kopassus," ujarnya usai Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Kerja sama dengan Korps Militer tersebut akan dilakukan dalam skala besar. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki program Karya Bakti dalam satu tahunan. "APBD untuk alokasi Karya Bakti itu besar sekali," ujarnya.
Kerja sama tersebut bukan karena pembatalan pinjaman dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia untuk pembangunan fisik bukan pembersihan sungai.
Sebelumnya, Jokowi memang telah berencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi sampah pada Tahun 2013. Hal itu karena sampah menjadi faktor utama penyebab banjir di DKI Jakarta.
Sumber :
replublika.co.id
Pemrov telah bekerja sama dengan Kopassus, Marinir dan Kodam Jaya untuk membersihkan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. "Ya akan kita lihat dulu, kita akan libatkan Kopassus," ujarnya usai Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Kerja sama dengan Korps Militer tersebut akan dilakukan dalam skala besar. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki program Karya Bakti dalam satu tahunan. "APBD untuk alokasi Karya Bakti itu besar sekali," ujarnya.
Kerja sama tersebut bukan karena pembatalan pinjaman dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia untuk pembangunan fisik bukan pembersihan sungai.
Sebelumnya, Jokowi memang telah berencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi sampah pada Tahun 2013. Hal itu karena sampah menjadi faktor utama penyebab banjir di DKI Jakarta.
Sumber :
replublika.co.id
Jokowi: Dana CSR dulu tak tahu kemana, sekarang jadi barang
Sebagian besar program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
menggunakan dana Coorporate Social Responbility (CSR), salah satunya
kampung deret. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku memang
pembiayaan untuk programnya dari APBD dan CSR.
"Yang APBD bergerak dan CSR. APBD ada urusannya sendiri, kalau enggak diurus APBD ya diurus CSR," ujar Jokowi usai solat jumat di masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Politisi PDIP ini mengatakan, beberapa program yang tidak dicover oleh APBD akan dibiayai oleh CSR. Sebab, sebuah perusahaan memang memiliki kewajiban untuk CSR.
Adapun keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang telah memberikan bantuan dana melalui CSR akan memperoleh banyak hal. Pasalnya, jika tata kota terlihat baik, maka pergerakan perekonomian akan mengikuti.
"Ya banyak, kotanya jadi baik, kotanya jadi bagus lingkungan yang baik yak pergerakan ekonomi yang baik, sudah kewajiban kok. CSR kan udah kewajiban. Wajib loh," katanya.
Jokowi mengatakan permintaan dana CSR diperuntukan untuk program-program yang terencana, bukan asal meminta. Dia mencontohkan, seperti biaya untuk pemeliharaan taman, dan normalisasi kali.
"Jangan lupa mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaan itu wajib loh. Bukan sesukanya, itu yang kita minta baik untuk taman. Yang bersihin kali pakin itu. Untuk yang lain-lain semuanya," terangnya.
Dia sempat singgung, dana CSR di era pemerintahan dulu yang tak tahu dipergunakan untuk apa. "Kalau yang dulu-dulu enggak tahu ke mana, kalau yang sekarang diwujudkan dalam bentuk barang," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
"Yang APBD bergerak dan CSR. APBD ada urusannya sendiri, kalau enggak diurus APBD ya diurus CSR," ujar Jokowi usai solat jumat di masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Politisi PDIP ini mengatakan, beberapa program yang tidak dicover oleh APBD akan dibiayai oleh CSR. Sebab, sebuah perusahaan memang memiliki kewajiban untuk CSR.
Adapun keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang telah memberikan bantuan dana melalui CSR akan memperoleh banyak hal. Pasalnya, jika tata kota terlihat baik, maka pergerakan perekonomian akan mengikuti.
"Ya banyak, kotanya jadi baik, kotanya jadi bagus lingkungan yang baik yak pergerakan ekonomi yang baik, sudah kewajiban kok. CSR kan udah kewajiban. Wajib loh," katanya.
Jokowi mengatakan permintaan dana CSR diperuntukan untuk program-program yang terencana, bukan asal meminta. Dia mencontohkan, seperti biaya untuk pemeliharaan taman, dan normalisasi kali.
"Jangan lupa mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaan itu wajib loh. Bukan sesukanya, itu yang kita minta baik untuk taman. Yang bersihin kali pakin itu. Untuk yang lain-lain semuanya," terangnya.
Dia sempat singgung, dana CSR di era pemerintahan dulu yang tak tahu dipergunakan untuk apa. "Kalau yang dulu-dulu enggak tahu ke mana, kalau yang sekarang diwujudkan dalam bentuk barang," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi diminta gelar pengajian di Kampung Ambon
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil langkah
serius dalam menangani peredaran Narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng,
Jakarta Barat. Sebabnya, berbagai upaya dari kepolisian dan Badan
Narkotika Nasional (BNN) untuk membersihkan kawasan tersebut dari
predikat sarang Narkoba belum menunjukkan keberhasilan.
"Jokowi harus meniru langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center, " ujar Kriminolog Reza Indragiri Amriel ketika dihubungi wartawan, Jumat (29/3).
Kriminolog dari universitas Bina Nusantara (Binus) ini mengatakan untuk membereskan persoalan sosial masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Tetapi membangun sebuah kawasan sentral keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat secara emosional.
"Saya yakin lama-lama pengedar atau pemakai narkoba akan risih dengan kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus. Tetapi, sidak juga harus terus dilakukan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
"Jokowi harus meniru langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center, " ujar Kriminolog Reza Indragiri Amriel ketika dihubungi wartawan, Jumat (29/3).
Kriminolog dari universitas Bina Nusantara (Binus) ini mengatakan untuk membereskan persoalan sosial masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Tetapi membangun sebuah kawasan sentral keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat secara emosional.
"Saya yakin lama-lama pengedar atau pemakai narkoba akan risih dengan kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus. Tetapi, sidak juga harus terus dilakukan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Usai salat jumat, Jokowi beli dompet Rp 100 ribu
Usai salat Jumat di Sunda Kelapa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) kembali menyapa para pedagang kaki lima. Jokowi pun membeli dua
dompet seharga Rp 100 ribu. Meski sebelumnya Jokowi sempat melakukan
penawaran.
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi kepada penjual dompet di halaman Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).
Namun, Jokowi akhirnya membayar kedua dompet berwarna hitam seharga Rp 100 ribu. Setelah membeli dompet, Jokowi kemudian melihat penjual gembok sepeda, tetapi tidak dibeli.
Kemudian ada penjual penyangga Alquran menawarkan jualannya, tetapi Jokowi menolak untuk membeli dengan alasan minggu lalu sudah membeli barang dagangan penjual itu.
Saat akan masuk mobil, ada beberapa warga mendatangi Jokowi. Namun, bapak tiga orang anak ini justru membagi-bagikan 5 lusin buku tulis kepada warga yang menggerombol di depan pintu mobil dia.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Bagi Rezeki ala Jokowi di Masjid Sunda Kelapa"
- news.detik.com : "Jokowi Belanja Dompet & Pompa Ban di Masjid Sunda Kelapa"
- www.tempo.co : "Jokowi Kalah Sama Penjual Dompet"
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi kepada penjual dompet di halaman Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).
Namun, Jokowi akhirnya membayar kedua dompet berwarna hitam seharga Rp 100 ribu. Setelah membeli dompet, Jokowi kemudian melihat penjual gembok sepeda, tetapi tidak dibeli.
Kemudian ada penjual penyangga Alquran menawarkan jualannya, tetapi Jokowi menolak untuk membeli dengan alasan minggu lalu sudah membeli barang dagangan penjual itu.
Saat akan masuk mobil, ada beberapa warga mendatangi Jokowi. Namun, bapak tiga orang anak ini justru membagi-bagikan 5 lusin buku tulis kepada warga yang menggerombol di depan pintu mobil dia.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Bagi Rezeki ala Jokowi di Masjid Sunda Kelapa"
- news.detik.com : "Jokowi Belanja Dompet & Pompa Ban di Masjid Sunda Kelapa"
- www.tempo.co : "Jokowi Kalah Sama Penjual Dompet"
Pedagang di Masjid Sunda Kelapa heboh ketemu Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuaikan salat Jumat di
Masjid Sunda Kelapa. Politikus PDI Perjuangan ini datang mengenakan
kemeja warna putih dipadukan dengan sarung, tepat saat azan
berkumandang. Jokowi tiba pukul 12.05 WIB dengan mengendarai mobil
Toyota Innova warna hitam.
Terlihat, seperti biasanya Jokowi jadi perhatian warga yang akan menunaikan salat Jumat. Tak terkecuali, para pedagang kaki lima yang berjualan pakaian di sana ikut heboh dengan kehadiran Jokowi.
Sebelumnya, dari pagi hingga siang menjelang salat jumat, mantan wali kota Solo ini tidak keluar rumah.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, banyak keluar masuk tamu dengan mengendarai mobil mewah ke rumah dinas Jokowi yang berada di jalan Taman Suropati nomor 7 Jakarta.
Sumber :
merdeka.com
Terlihat, seperti biasanya Jokowi jadi perhatian warga yang akan menunaikan salat Jumat. Tak terkecuali, para pedagang kaki lima yang berjualan pakaian di sana ikut heboh dengan kehadiran Jokowi.
Sebelumnya, dari pagi hingga siang menjelang salat jumat, mantan wali kota Solo ini tidak keluar rumah.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, banyak keluar masuk tamu dengan mengendarai mobil mewah ke rumah dinas Jokowi yang berada di jalan Taman Suropati nomor 7 Jakarta.
Sumber :
merdeka.com
Kikis Narkoba di Kp Ambon, Jokowi Diimbau Bangun Pusat Keagamaan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diminta menyusun rencana aksi
pemberantasan narkoba di Ibu Kota. Jokowi bisa menggandeng organisasi
masyarakat (ormas) untuk menekan angka pengguna narkoba.
"Bangun saja sentral keagamaan, pastikan sentral itu berjalan. Gandeng ormas yang besar, lama-lama saya yakin pemakai narkoba akan risih," kata psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3/2013).
Hal ini disampaikan Reza menanggapi keberadaan pengedar dan pengguna narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat.
Menurutnya, Jokowi harus meniru cara Sutiyoso membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak dengan membangun pusat keagamaan Islam.
"Untuk menindak itu jangan mengandalkan aparat hukum saja, tapi juga harus menggerakan masyarakat untuk ikut melakukan perlawan," imbuh Reza.
Tapi dia mengingatkan agar kepolisian juga profesional dalam menindak pengedar dan pengguna narkoba. Perlu pemeriksaan rutin terhadap urine warga termasuk polisi.
"Pemeriksaan harus dilakukan terus menerus," katanya.
Penggerebekan di Kampung Ambon beberapa kali dilakukan polisi. Namun tetap saja kawasan itu menjadi tempat peredaran narkoba. Pada Sabtu 16 Maret lalu, Polres Jakbar membekuk seratusan pengguna dan pengedar narkoba.
Polisi juga menyita 100 gram ganja dan sabu termasuk uang Rp 75 juta diduga hasil transaksi narkoba.
Sumber :
news.detik.com
"Bangun saja sentral keagamaan, pastikan sentral itu berjalan. Gandeng ormas yang besar, lama-lama saya yakin pemakai narkoba akan risih," kata psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3/2013).
Hal ini disampaikan Reza menanggapi keberadaan pengedar dan pengguna narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat.
Menurutnya, Jokowi harus meniru cara Sutiyoso membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak dengan membangun pusat keagamaan Islam.
"Untuk menindak itu jangan mengandalkan aparat hukum saja, tapi juga harus menggerakan masyarakat untuk ikut melakukan perlawan," imbuh Reza.
Tapi dia mengingatkan agar kepolisian juga profesional dalam menindak pengedar dan pengguna narkoba. Perlu pemeriksaan rutin terhadap urine warga termasuk polisi.
"Pemeriksaan harus dilakukan terus menerus," katanya.
Penggerebekan di Kampung Ambon beberapa kali dilakukan polisi. Namun tetap saja kawasan itu menjadi tempat peredaran narkoba. Pada Sabtu 16 Maret lalu, Polres Jakbar membekuk seratusan pengguna dan pengedar narkoba.
Polisi juga menyita 100 gram ganja dan sabu termasuk uang Rp 75 juta diduga hasil transaksi narkoba.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Diragukan Mampu Atasi Premanisme
Kriminolog Reza Indragiri Amriel, meragukan kemampuan Gubernur DKI
Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas premanisme di Ibukota.
Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu setiap ditanya mengenai
pemberantasan premanisme selalu memberikan jawaban yang normatif dan
tidak membantu penyelesaian masalah.
"Satu hal yang saya ragu. Kemampuan dia menindak preman. Ini terbukti saat Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Hercules, gaya Jokowi bicara menjà wab pertanyaan wartawan itu "biarkan penegak hukum yang bereskan", saya kira itu jawaban yang normatif dan tidak diharapkan sebagai seorang pemimpin," katanya saat kepada Okezone, Jakarta, Kamis (29/3/2013).
Seharusnya, sambung Reza, Jokowi mesti menyadari jika untuk mengatasi masalah premanisme bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi semua pihak mesti ikut terlibat termasuk Pemprov DKI.
"Bila seperti itu, dan ini dijadikan tolak ukur. Saya merasa tidak yakin kalau Jokowi mampu memberantas premanisme," tukasnya.
Sumber :
news.okezone.com
"Satu hal yang saya ragu. Kemampuan dia menindak preman. Ini terbukti saat Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Hercules, gaya Jokowi bicara menjà wab pertanyaan wartawan itu "biarkan penegak hukum yang bereskan", saya kira itu jawaban yang normatif dan tidak diharapkan sebagai seorang pemimpin," katanya saat kepada Okezone, Jakarta, Kamis (29/3/2013).
Seharusnya, sambung Reza, Jokowi mesti menyadari jika untuk mengatasi masalah premanisme bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi semua pihak mesti ikut terlibat termasuk Pemprov DKI.
"Bila seperti itu, dan ini dijadikan tolak ukur. Saya merasa tidak yakin kalau Jokowi mampu memberantas premanisme," tukasnya.
Sumber :
news.okezone.com
Bila Nyapres, Jokowi Harus Buktikan Janji Dulu
Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak perlu mempedulikan hasil-hasil survei yang mengunggulkan dirinya sebagai Capres 2014, dinilai benar.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengakui harapan JK terhadap Jokowi sangat wajar dan tidak berlebihan, mengingat JK adalah salah satu inisiator pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Jokowi memang harus membuktikan dan merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Sebab, warga Jakarta masih didera berbagai macam persoalan seperti kemacetan, banjir, dan kekumuhan.
"Saya tidak melihat pernyataan JK terhadap Jokowi sebagai upaya penjegalan langkah Jokowi sebagai kandidat presiden mengingat JK juga berminat maju sebagai Capres 2014. Apalagi Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan bilang kalau dirinya hanya mau fokus dulu untuk Jakarta. Hanya saja juga tidak fair jika JK menyebut kiprah Jokowi sebagai Gubernur DKI belum ada hasilnya. Walau masih tergolong singkat, harus kita akui terjadi perubahan besar di Ibu Kota," kata Ari kepada Okezone, Jumat (29/3/2013).
Kata dia, pernyataan JK terhadap Jokowi merupakan petuah berharga dari senior terhadap junior, di mana pengalaman JK yang terentang lama. Dengan demikian, Jokowi harus menunjukkan keberhasilannya terlebih dahulu di Jakarta, baru nantinya melangkah ke kontes presiden.
"Ingat, jika Jokowi gagal membawa perubahan pada Jakarta bukan hanya pribadi Jokowi yang jatuh tetapi juga berimbas pada parpol pendukungnya serta pribadi-pribadi yang menggaransinya termasuk JK sendiri. Tetapi saya menaruh keyakinan besar, Jokowi akan berhasil membuktikan janji-janji kampanyenya karena dia memiliki modal terbesar, yakni kejujuran dan ketulusan dalam bekerja dan berkarya," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi selalu digadang-gadang sebagai sosok yang pantas maju sebagai calon presiden (Capres). Namun, JK tidak sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, Jokowi itu belum pantas diusung jadi Capres.
Dia menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. "Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan," kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini.
Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. "Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses," tegasnya.
Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Iran, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi Teheran.
"Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi," ujarnya.
Sumber :
index.okezone.com
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengakui harapan JK terhadap Jokowi sangat wajar dan tidak berlebihan, mengingat JK adalah salah satu inisiator pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Jokowi memang harus membuktikan dan merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Sebab, warga Jakarta masih didera berbagai macam persoalan seperti kemacetan, banjir, dan kekumuhan.
"Saya tidak melihat pernyataan JK terhadap Jokowi sebagai upaya penjegalan langkah Jokowi sebagai kandidat presiden mengingat JK juga berminat maju sebagai Capres 2014. Apalagi Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan bilang kalau dirinya hanya mau fokus dulu untuk Jakarta. Hanya saja juga tidak fair jika JK menyebut kiprah Jokowi sebagai Gubernur DKI belum ada hasilnya. Walau masih tergolong singkat, harus kita akui terjadi perubahan besar di Ibu Kota," kata Ari kepada Okezone, Jumat (29/3/2013).
Kata dia, pernyataan JK terhadap Jokowi merupakan petuah berharga dari senior terhadap junior, di mana pengalaman JK yang terentang lama. Dengan demikian, Jokowi harus menunjukkan keberhasilannya terlebih dahulu di Jakarta, baru nantinya melangkah ke kontes presiden.
"Ingat, jika Jokowi gagal membawa perubahan pada Jakarta bukan hanya pribadi Jokowi yang jatuh tetapi juga berimbas pada parpol pendukungnya serta pribadi-pribadi yang menggaransinya termasuk JK sendiri. Tetapi saya menaruh keyakinan besar, Jokowi akan berhasil membuktikan janji-janji kampanyenya karena dia memiliki modal terbesar, yakni kejujuran dan ketulusan dalam bekerja dan berkarya," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi selalu digadang-gadang sebagai sosok yang pantas maju sebagai calon presiden (Capres). Namun, JK tidak sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, Jokowi itu belum pantas diusung jadi Capres.
Dia menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. "Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan," kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini.
Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. "Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses," tegasnya.
Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Iran, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi Teheran.
"Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi," ujarnya.
Sumber :
index.okezone.com
Kamis, 28 Maret 2013
Lelang jabatan lurah dan camat libatkan Polda Metro Jaya
Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka untuk lurah dan camat di DKI
Jakarta akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya. Pihak
kepolisian dilibatkan dalam tim penilai.
"Ya kami juga kerja sama dengan pihak kepolisian, karena kan butuh tes psikologi juga," ujar Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3)
Tiga tahapan yang akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya adalah pembuatan makalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) yang berisi visi-misi calon, tes psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara final.
Meski begitu, kata Chaidir, keputusan seseorang dapat menjadi lurah dan camat tidak hanya dinilai dari tahapan tersebut. Ada dua hal lain yang akan ikut serta menentukan, yaitu rekam jejak kandidat dan laporan masyarakat terhadap kinerja kandidat tersebut.
Chaidir kemudian menjelaskan, untuk seleksi per kandidat, menelan biaya Rp 1,3 juta. Biaya seleksi terbuka ini, kata Chaidir, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar. Dana tersebut, berasal dari APBD 2013 dari pos sekretaris daerah. "Detailnya BPKD yang tahu, posnya apa," ucapnya.
Chaidir mengungkapkan, seleksi ini akan dimulai awal April 2013 mendatang. "Bukan 1 April yah, tapi awal April lah, sekarang masih penyempurnaan sistem IT nya," imbuhnya.
"Cakupannya terbuka untuk Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Daerah DKI Jakarta," kata Chaidir.
Untuk jabatan lurah, terbuka untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC. Sedangkan untuk jabatan camat, terbuka untuk pangkat IIID sampai IVA.
Peserta yang bisa mengikuti lelang jabatan ini, masih terus dikaji. "Sampai saat ini PNS dari luar daerah DKI enggak bisa ikutan," kata dia.
Selain itu, jabatan yang diperbolehkan mendaftar juga masih dikaji. "Masih dipertimbangkan ini untuk jabatan struktural saja, atau berlaku juga untuk jabatan fungsional," kata Chaidir.
Menurut data yang dimiliki, Chaidir mencatat, untuk PNS dengan pangkat IIIC sampai IVA yang diperbolehkan mendaftar untuk posisi camat, berjumlah 29.590 orang. Sedangkan untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan lurah, berjumlah 3.183 orang. "Itu jumlah jabatan fungsional dan struktural," kata dia.
Sedangkan untuk jabatan struktural saja, jumlah PNS yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan camat, berjumlah 3.143 orang dan 9.074 orang untuk jabatan lurah.
Untuk jumlah anggaran, Chaidir mengaku masih dalam tahap penghitungan. Jika DKI Jakarta sudah memberlakukan lelang jabatan ini, maka DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem seleksi terbuka ini. Dalam pelaksanaannya, DKI Jakarta juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.
Para PNS yang memenuhi kriteria pangkat, diperkenankan untuk mendaftar melalui website. "Seperti daftar PNS saja," ujar Chaidir. Setelah itu, yang lulus tahap administrasi, maka akan dilanjutkan dengan tes kompetensi. Dalam tes kompetensi ini, akan ada tahap wawancara. Setelah itu maka akan memasuki sidang Badan Pertimbangan Jabatan.
Ada 4 kriteria umum yang diharapkan untuk penjabat lurah dan camat di DKI Jakarta yaitu:
Sumber :
merdeka.com
"Ya kami juga kerja sama dengan pihak kepolisian, karena kan butuh tes psikologi juga," ujar Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3)
Tiga tahapan yang akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya adalah pembuatan makalah SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) yang berisi visi-misi calon, tes psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara final.
Meski begitu, kata Chaidir, keputusan seseorang dapat menjadi lurah dan camat tidak hanya dinilai dari tahapan tersebut. Ada dua hal lain yang akan ikut serta menentukan, yaitu rekam jejak kandidat dan laporan masyarakat terhadap kinerja kandidat tersebut.
Chaidir kemudian menjelaskan, untuk seleksi per kandidat, menelan biaya Rp 1,3 juta. Biaya seleksi terbuka ini, kata Chaidir, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar. Dana tersebut, berasal dari APBD 2013 dari pos sekretaris daerah. "Detailnya BPKD yang tahu, posnya apa," ucapnya.
Chaidir mengungkapkan, seleksi ini akan dimulai awal April 2013 mendatang. "Bukan 1 April yah, tapi awal April lah, sekarang masih penyempurnaan sistem IT nya," imbuhnya.
"Cakupannya terbuka untuk Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Daerah DKI Jakarta," kata Chaidir.
Untuk jabatan lurah, terbuka untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC. Sedangkan untuk jabatan camat, terbuka untuk pangkat IIID sampai IVA.
Peserta yang bisa mengikuti lelang jabatan ini, masih terus dikaji. "Sampai saat ini PNS dari luar daerah DKI enggak bisa ikutan," kata dia.
Selain itu, jabatan yang diperbolehkan mendaftar juga masih dikaji. "Masih dipertimbangkan ini untuk jabatan struktural saja, atau berlaku juga untuk jabatan fungsional," kata Chaidir.
Menurut data yang dimiliki, Chaidir mencatat, untuk PNS dengan pangkat IIIC sampai IVA yang diperbolehkan mendaftar untuk posisi camat, berjumlah 29.590 orang. Sedangkan untuk PNS dengan pangkat IIIB sampai IIIC yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan lurah, berjumlah 3.183 orang. "Itu jumlah jabatan fungsional dan struktural," kata dia.
Sedangkan untuk jabatan struktural saja, jumlah PNS yang diperbolehkan mendaftar untuk jabatan camat, berjumlah 3.143 orang dan 9.074 orang untuk jabatan lurah.
Untuk jumlah anggaran, Chaidir mengaku masih dalam tahap penghitungan. Jika DKI Jakarta sudah memberlakukan lelang jabatan ini, maka DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem seleksi terbuka ini. Dalam pelaksanaannya, DKI Jakarta juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.
Para PNS yang memenuhi kriteria pangkat, diperkenankan untuk mendaftar melalui website. "Seperti daftar PNS saja," ujar Chaidir. Setelah itu, yang lulus tahap administrasi, maka akan dilanjutkan dengan tes kompetensi. Dalam tes kompetensi ini, akan ada tahap wawancara. Setelah itu maka akan memasuki sidang Badan Pertimbangan Jabatan.
Ada 4 kriteria umum yang diharapkan untuk penjabat lurah dan camat di DKI Jakarta yaitu:
- Memiliki karakter dan jati diri kepamongan.
- Mampu bertindak sebagai agen/duta pembangunan.
- Mampu membangun jejaring dan menggerakkan tim kerja.
- Memiliki motivasi-motivasi diri kreatif (jiwa pembaruan).
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Ingin Jadikan Jakarta Kota Layak Anak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beranggapan bahwa Ibu Kota Jakarta
pantas menjadi ikon kota layak anak. Ia berharap hal itu dapat terwujud
dalam jangka panjang.
"Saya ngerti, kita memang kota layak anak, jangka panjangnya seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Jokowi menyampaikan, dirinya sempat menjadi pencetus gerakan kota yang ramah untuk anak-anak. Hal itu ia lakukan di Surakarta, semasa ia masih menjabat sebagai Wali Kota di sana. Di kota tersebut, kata Jokowi, dibuat ruang untuk bermain anak-anak, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, dan forum diskusi yang tersebar di banyak perkampungan. Jokowi berencana melakukan hal serupa di Jakarta karena semua fasilitas itu merupakan standar yang berlaku di seluruh dunia yang membuat pergerakan anak-anak menjadi luwes, positif, dan aman.
"Kota Solo memang dipandang punya dan ini baru saya suruh mulai dari dinas," ujarnya.
Rencana Jokowi membuat Jakarta menjadi lebih ramah untuk anak-anak merupakan jawaban setelah dirinya didaulat menjadi ikon gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai pertemuannya bersama Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait.
"Kita mau meminta Pak Gubernur untuk menjadi icon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak," kata Basuki.
Basuki mengatakan, Jakarta menjadi kota dengan nomor urut teratas terkait kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Basuki mengharapkan, pada Hari Kartini 21 April mendatang, gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak dapat dicanangkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Saya ngerti, kita memang kota layak anak, jangka panjangnya seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Jokowi menyampaikan, dirinya sempat menjadi pencetus gerakan kota yang ramah untuk anak-anak. Hal itu ia lakukan di Surakarta, semasa ia masih menjabat sebagai Wali Kota di sana. Di kota tersebut, kata Jokowi, dibuat ruang untuk bermain anak-anak, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, dan forum diskusi yang tersebar di banyak perkampungan. Jokowi berencana melakukan hal serupa di Jakarta karena semua fasilitas itu merupakan standar yang berlaku di seluruh dunia yang membuat pergerakan anak-anak menjadi luwes, positif, dan aman.
"Kota Solo memang dipandang punya dan ini baru saya suruh mulai dari dinas," ujarnya.
Rencana Jokowi membuat Jakarta menjadi lebih ramah untuk anak-anak merupakan jawaban setelah dirinya didaulat menjadi ikon gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai pertemuannya bersama Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait.
"Kita mau meminta Pak Gubernur untuk menjadi icon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak," kata Basuki.
Basuki mengatakan, Jakarta menjadi kota dengan nomor urut teratas terkait kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Basuki mengharapkan, pada Hari Kartini 21 April mendatang, gerakan stop kekerasan seksual terhadap anak dapat dicanangkan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kunjungi Pameran, Jokowi Gantian Foto Wartawan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi pameran dan peluncuran buku
fotografi jurnalistik "Kilas Balik 2012" karya pewarta foto Antara di
Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Pasar Baru, Jakarta, Kamis.
"Semua karya harus disampaikan kepada masyarakat sehingga sebuah pameran bisa bermanfaat. Rekaman-rekaman gambar seperti itu akan mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sudah terjadi," kata Joko Widodo usai melihat foto-foto yang dipamerkan.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga sempat berfoto bersama para pewarta foto Antara. Usai foto bersama, para pewarta foto meminta agar Jokowi gantian memotret mereka. Dengan sedikit canggung Jokowi memotret para pewarta menggunakan kamera Nikon D800.
Dari sekian foto yang dipamerkan, Jokowi--panggilan akrab Joko Widodo--mengaku bahwa dirinya paling berkesan terhadap foto karya Jessica Helena Wuysang, pewarta foto Antara Biro Pontianak, yang menggambarkan orang utan jantan yang mengalami luka bakar.
Orang utan (Pongo pygmaeus pygmaeus) itu jatuh dari pepohonan yang dibakar warga yang mengusirnya di Desa Parit Wak, Dongkak, Pontianak, Kalimantan Barat.
Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara Akhmad Kusaeni mengatakan buku "Kilas Balik 2012" merupakan kumpulan karya-karya terbaik para pewarta foto Antara dari seluruh Tanah Air.
Semua kejadian sepanjang 2012 direkam dengan jeli dan bernas serta dituangkan dalam karya foto yang bisa dinikmati pembaca.
Sumber :
republika.co.id
"Semua karya harus disampaikan kepada masyarakat sehingga sebuah pameran bisa bermanfaat. Rekaman-rekaman gambar seperti itu akan mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sudah terjadi," kata Joko Widodo usai melihat foto-foto yang dipamerkan.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga sempat berfoto bersama para pewarta foto Antara. Usai foto bersama, para pewarta foto meminta agar Jokowi gantian memotret mereka. Dengan sedikit canggung Jokowi memotret para pewarta menggunakan kamera Nikon D800.
Dari sekian foto yang dipamerkan, Jokowi--panggilan akrab Joko Widodo--mengaku bahwa dirinya paling berkesan terhadap foto karya Jessica Helena Wuysang, pewarta foto Antara Biro Pontianak, yang menggambarkan orang utan jantan yang mengalami luka bakar.
Orang utan (Pongo pygmaeus pygmaeus) itu jatuh dari pepohonan yang dibakar warga yang mengusirnya di Desa Parit Wak, Dongkak, Pontianak, Kalimantan Barat.
Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara Akhmad Kusaeni mengatakan buku "Kilas Balik 2012" merupakan kumpulan karya-karya terbaik para pewarta foto Antara dari seluruh Tanah Air.
Semua kejadian sepanjang 2012 direkam dengan jeli dan bernas serta dituangkan dalam karya foto yang bisa dinikmati pembaca.
Sumber :
republika.co.id
Pendataan Peserta Lelang Jabatan Selesai Pertengahan April
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan proses lelang jabatan
Lurah dan Camat di Pemprov DKI Jakarta kini sudah hampir rampung
pendataan pesertanya.
"Ini masih proses untuk menuju kesana. Sudah terdata semuanya berapa ribu yang bisa ikut dan nanti akan diseleksi," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini memperkirakan proses pendataan ribuan lurah-camat akan diselesaikan pada pertengahan bulan April 2013.
"Kira-kira pertengahan April selesai," tutur mantan Walikota Surakarta ini.
Selanjutnya, Jokowi menjelaskan untuk rencana lelang jabatan terhadap Bupati dan Walikota di Jakarta akan menunggu hasil lelang jebatan lurah dan camat.
"Kita bicara camat lurah dulu. Memang semua bisa melalui proses tersebut, tapi kami mulai dengan lurah dan camat dulu," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Ini masih proses untuk menuju kesana. Sudah terdata semuanya berapa ribu yang bisa ikut dan nanti akan diseleksi," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini memperkirakan proses pendataan ribuan lurah-camat akan diselesaikan pada pertengahan bulan April 2013.
"Kira-kira pertengahan April selesai," tutur mantan Walikota Surakarta ini.
Selanjutnya, Jokowi menjelaskan untuk rencana lelang jabatan terhadap Bupati dan Walikota di Jakarta akan menunggu hasil lelang jebatan lurah dan camat.
"Kita bicara camat lurah dulu. Memang semua bisa melalui proses tersebut, tapi kami mulai dengan lurah dan camat dulu," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Menolak Jadi Ikon Perlindungan Anak
Gubernur DKI Jakarta menolak menjadi ikon kampanye perlindungan kekerasan seksual terhadap anak. Pria yang akrab disapa Jokowi itu, menyarankan menunjuk tokoh lain untuk menjadi ikon tersebut.
"Ya gak ngerti, yang lain aja lah," ujar Jokowi sambil tertawa, Kamis (28/3/2013).
Namun mantan Walikota Solo itu mengaku jika dirinya lah yang pertama yang menginisiasi program perlindungan terhadap Anak. Jokowi menceritakan dirinya sewaktu menjadi orang nomor satu di Solo dulu telah melakukan berbagai program perlindungan anakk.
"Iya lah kita ngerti dan memang jangka panjangnya anak memang, dan saya dulu yang pertama di Solo, jadi disana ada ruang space di kampung, ya memang apa bisa kita perlindungan anak, ada perpustakaan kampung yang bisa, ruang IT di kampung juga ada untuk anak," jelasnya.
Jokowi menambahkan juga akan membuat Jakarta seperti hal nya di Solo dulu, kota percontohan perlindungan anak. "Ada tempat apa itu forum anak, itu lho kita, ini kita, sudah mulai dari dinas, itu standar nya seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan ketua komisi nasional perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan ingin menjadikan Jokowi sebagai ikon perlindungan stop kekerasan pada anak, pasal nya seiring meningkatnya kejahatan seksual pada anak di Jakarta akhir-akhir ini.
Sumber :
inilah.com
"Ya gak ngerti, yang lain aja lah," ujar Jokowi sambil tertawa, Kamis (28/3/2013).
Namun mantan Walikota Solo itu mengaku jika dirinya lah yang pertama yang menginisiasi program perlindungan terhadap Anak. Jokowi menceritakan dirinya sewaktu menjadi orang nomor satu di Solo dulu telah melakukan berbagai program perlindungan anakk.
"Iya lah kita ngerti dan memang jangka panjangnya anak memang, dan saya dulu yang pertama di Solo, jadi disana ada ruang space di kampung, ya memang apa bisa kita perlindungan anak, ada perpustakaan kampung yang bisa, ruang IT di kampung juga ada untuk anak," jelasnya.
Jokowi menambahkan juga akan membuat Jakarta seperti hal nya di Solo dulu, kota percontohan perlindungan anak. "Ada tempat apa itu forum anak, itu lho kita, ini kita, sudah mulai dari dinas, itu standar nya seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan ketua komisi nasional perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan ingin menjadikan Jokowi sebagai ikon perlindungan stop kekerasan pada anak, pasal nya seiring meningkatnya kejahatan seksual pada anak di Jakarta akhir-akhir ini.
Sumber :
inilah.com
Komnas PA pilih Jokowi daripada Ibu Ani jadi ikon antikekerasan
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) awalnya ingin meminta Ibu
Negara Ani Yudhoyono sebagai ikon antikekerasan pada anak. Permintaan
itu dibatalkan lantaran Ibu Ani sibuk.
"Tadinya kita berharap Ibu Negara yang jadi ikon. Tapi sepertinya dia tidak respek terhadap hal ini," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Kamis (28/3).
Arist mengatakan, belum menyatakan secara langsung kepada Ibu Ani tentang keinginannya tersebut. Tetapi, melalui pemberitaan di media seharusnya langsung tergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam melindungi hak anak.
"Tapi mungkin karena sibuk dengan partai ya. Jadi lebih baik Jokowi saja yang tidak sibuk dengan partainya yang jadi ikon," ujarnya.
Awalnya, Komnas PA menginginkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi ikon antikekerasan terhadap anak pada 21 April nanti. Sebab, tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Raisa (Anak yang diperkosa sama bapaknya sendiri).
"Pada momen itu, kita minta supaya Pak Ahok jadi ikon darurat nasional terhadap kejahatan seksual pada anak. Tapi pak Ahok bilang Pak Jokowi saja," ujarnya.
Sumber :
merdeka.com
"Tadinya kita berharap Ibu Negara yang jadi ikon. Tapi sepertinya dia tidak respek terhadap hal ini," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Kamis (28/3).
Arist mengatakan, belum menyatakan secara langsung kepada Ibu Ani tentang keinginannya tersebut. Tetapi, melalui pemberitaan di media seharusnya langsung tergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam melindungi hak anak.
"Tapi mungkin karena sibuk dengan partai ya. Jadi lebih baik Jokowi saja yang tidak sibuk dengan partainya yang jadi ikon," ujarnya.
Awalnya, Komnas PA menginginkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi ikon antikekerasan terhadap anak pada 21 April nanti. Sebab, tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Raisa (Anak yang diperkosa sama bapaknya sendiri).
"Pada momen itu, kita minta supaya Pak Ahok jadi ikon darurat nasional terhadap kejahatan seksual pada anak. Tapi pak Ahok bilang Pak Jokowi saja," ujarnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Saya tidak mau diatur-atur Bank Dunia
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau ambil pusing jika
Pemprov DKI pada akhirnya tidak mendapat bantuan dari Bank Dunia dalam
mengembangkan proyek Emergency Dredging Initiative (JEDI). Jokowi
menegaskan, dalam proyek normalisasi kali tetap akan dilanjutkan yaitu
dengan menggunakan APBD.
''Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD. Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu,'' jelas Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung BPK, Jakarta 28 Maret 2013.
Bank Dunia rencananya akan meminjamkan Rp 1,2 triliun. Namu karena prosedur peminjamannya dipersulit, Jokowi enggan menuruti keinginan Bank Dunia tersebut.
Menurut Jokowi, angka Rp 1,2 triliun sangat kecil. Jokowi yakin proyek normalisasi tetap bisa berjalan tanpa pinjaman dari Bank Dunia. Apalagi DKI masih mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) lebih dari Rp 10 triliun.
''Beda masalah kalau DKI enggak punya duit, wong kita aja punya kok,'' tegas Jokowi.
Senada dengan Jokowi, kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak sepakat. Menurut Ahok, pinjaman Bank Dunia dengan rentan waktu lima tahun dinilai cukup lama. Padahal, proyek-proyek JEDI bisa dikerjakan dalam waktu dua tahun.
"Perkembangannya tuh gini mereka bikin 2012-2017, makanya saya bilang Bank Dunia kok kasih waktu sampai lima tahun, kan ada bunga. Menurut saya pekerjaan garuk sungai dan segala macam dua tahun udah kelamaan," ujar Ahok.
Meski menolak dana pinjaman dari Bank Dunia, Ahok yakin program pengerukan kali akan tetap berjalan. "Kerjain sendiri terus CSR lagi," tandasnya.
JEDI adalah proyek Bank Dunia yang bertugas untuk membenahi sistem drainase di Jakarta. Proyek JEDI ini sebelumnya digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sejak tahun 2008.
Ada beberapa sungai yang rencananya masuk proyek JEDI, antara lain; Cengkareng drain, Kali Sunter Yos Sudarso, Kali Sunter dari Perintis sampai Ngurah Rai, Kali Tanjungan, Kali Cideng yang berada di Thamrin hingga Jalan Wahid Hasyim, Kali Angke yang berada di Pesing.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- economy.okezone.com : "Bank Dunia Ribet, Jokowi Batal Pinjam Uang"
- jakarta.tribunnews.com : "Dipersulit World Bank, Jokowi: Batalkan Saja"
''Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD. Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu,'' jelas Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung BPK, Jakarta 28 Maret 2013.
Bank Dunia rencananya akan meminjamkan Rp 1,2 triliun. Namu karena prosedur peminjamannya dipersulit, Jokowi enggan menuruti keinginan Bank Dunia tersebut.
Menurut Jokowi, angka Rp 1,2 triliun sangat kecil. Jokowi yakin proyek normalisasi tetap bisa berjalan tanpa pinjaman dari Bank Dunia. Apalagi DKI masih mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) lebih dari Rp 10 triliun.
''Beda masalah kalau DKI enggak punya duit, wong kita aja punya kok,'' tegas Jokowi.
Senada dengan Jokowi, kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak sepakat. Menurut Ahok, pinjaman Bank Dunia dengan rentan waktu lima tahun dinilai cukup lama. Padahal, proyek-proyek JEDI bisa dikerjakan dalam waktu dua tahun.
"Perkembangannya tuh gini mereka bikin 2012-2017, makanya saya bilang Bank Dunia kok kasih waktu sampai lima tahun, kan ada bunga. Menurut saya pekerjaan garuk sungai dan segala macam dua tahun udah kelamaan," ujar Ahok.
Meski menolak dana pinjaman dari Bank Dunia, Ahok yakin program pengerukan kali akan tetap berjalan. "Kerjain sendiri terus CSR lagi," tandasnya.
JEDI adalah proyek Bank Dunia yang bertugas untuk membenahi sistem drainase di Jakarta. Proyek JEDI ini sebelumnya digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sejak tahun 2008.
Ada beberapa sungai yang rencananya masuk proyek JEDI, antara lain; Cengkareng drain, Kali Sunter Yos Sudarso, Kali Sunter dari Perintis sampai Ngurah Rai, Kali Tanjungan, Kali Cideng yang berada di Thamrin hingga Jalan Wahid Hasyim, Kali Angke yang berada di Pesing.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- economy.okezone.com : "Bank Dunia Ribet, Jokowi Batal Pinjam Uang"
- jakarta.tribunnews.com : "Dipersulit World Bank, Jokowi: Batalkan Saja"
Ahok: Jokowi Akan Seleksi Kadis Pertamanan Dengan Metoda Feeling
Dinas Pertamanan Catharina Suryowati sudah memasuki masa pensiun. Para
kandidat pengganti sudah ada. Gubernur DKI Jokowi akan menyeleksinya
memakai feeling.
"Pak Gubernur mau seleksi, mau ganti baru. Seleksinya pakai feeling Pak Gubernur," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya pengganti Kepala Dinas Pertamanan yang memasuki pensiun pada 11 Maret 2013 lalu.
Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Ketika ditanya calonnya, Ahok belum mau menyebutkan. "Udah ada calonnya. Rahasia. Hehe. Belum tahu," jawab Ahok.
Sementara ketika ditanya pengganti Sekretaris Pemprov DKI Fadjar Pandjaitan, Ahok juga belum mau mengungkapkan kandidat pengganti. "Belum. Masih lama. Ini baru Maret. 6 Bulan (prosesnya)," tandas dia.
Sumber :
news.detik.com
"Pak Gubernur mau seleksi, mau ganti baru. Seleksinya pakai feeling Pak Gubernur," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya pengganti Kepala Dinas Pertamanan yang memasuki pensiun pada 11 Maret 2013 lalu.
Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Ketika ditanya calonnya, Ahok belum mau menyebutkan. "Udah ada calonnya. Rahasia. Hehe. Belum tahu," jawab Ahok.
Sementara ketika ditanya pengganti Sekretaris Pemprov DKI Fadjar Pandjaitan, Ahok juga belum mau mengungkapkan kandidat pengganti. "Belum. Masih lama. Ini baru Maret. 6 Bulan (prosesnya)," tandas dia.
Sumber :
news.detik.com
Ahok Minta Jokowi Jadi Ikon Stop Kekerasan Seksual Anak pada 21 April
Kekerasan seksual pada anak di DKI Jakarta semakin meningkat. Perlu
gerakan yang menyadarkan bahwa kekerasan seksual di ibu kota ini sudah
dalam taraf darurat. Gubernur DKI Jokowi pun diminta menjadi ikon
gerakan ini.
"Kita mau minta Pak Gubernur jadi ikon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak. Jakarta ini sekarang nomor 1 terkait kekerasan, terutama yang inses segala macam itulah," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).
Hal itu dikatakan Ahok usai bertemu Komnas Perlindungan Anak di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Wilayah Jakarta Timur, imbuh Ahok, merupakan wilayah kejadian tertinggi untuk kasus kekerasan seksual pada anak. "Nah ini kita harapkan di Hari Kartini 21 April nanti itu akan dipakai untuk gerakan itu di Monas," imbuhnya.
Ketika ditanya ada pembentukan Satgas pencegahan kriminal pada anak, Ahok mengisyaratkan menunggu lelang jabatan lurah dan camat. Karena hal itu butuh koordinasi antarwilayah.
"Makanya kita butuh lurah yang betul-betul punya hati dulu. Dengan Dinas Sosial juga sama. Jadi sekarang itu persoalan itu tidak ada koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Itu yang mau kita lakukan," tutur Ahok.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ahok ingin Jokowi jadi ikon gerakan antikekerasan pada anak"
- jakarta.tribunnews.com : "Ahok Minta Jokowi Jadi Ikon Gerakan Anti Kekerasan Seksual Pada Anak"
"Kita mau minta Pak Gubernur jadi ikon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak. Jakarta ini sekarang nomor 1 terkait kekerasan, terutama yang inses segala macam itulah," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).
Hal itu dikatakan Ahok usai bertemu Komnas Perlindungan Anak di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Wilayah Jakarta Timur, imbuh Ahok, merupakan wilayah kejadian tertinggi untuk kasus kekerasan seksual pada anak. "Nah ini kita harapkan di Hari Kartini 21 April nanti itu akan dipakai untuk gerakan itu di Monas," imbuhnya.
Ketika ditanya ada pembentukan Satgas pencegahan kriminal pada anak, Ahok mengisyaratkan menunggu lelang jabatan lurah dan camat. Karena hal itu butuh koordinasi antarwilayah.
"Makanya kita butuh lurah yang betul-betul punya hati dulu. Dengan Dinas Sosial juga sama. Jadi sekarang itu persoalan itu tidak ada koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Itu yang mau kita lakukan," tutur Ahok.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ahok ingin Jokowi jadi ikon gerakan antikekerasan pada anak"
- jakarta.tribunnews.com : "Ahok Minta Jokowi Jadi Ikon Gerakan Anti Kekerasan Seksual Pada Anak"
Jokowi Minta Ulama Beri Penjelasan Soal Normalisasi Sungai ke Warga
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini menhadiri pembukaan
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
Provinsi DKI. Jokowi pun meminta kepada para ulama LDII untuk turut
mensosialisasikan upaya normalisasi kali yang saat ini tengah dilakukan
Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi mengatakan, LDII merupaka lembaga dakwah yang tersebar luas di wilayah Jakarta. Sehingga hal ini akan sangat mmebantu dalam meyakinakn warga agar mau pindah dari bantara sungai yang akan dinormalisasi.
"Tahun ini kita ingin memindahkan, merelokasi warga yang berada di beberapa kali, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Saya melihat bahwa LDII itu ada di mana-mana, dan saya kira juga berada di wilayah itu. Maka saya titip sosilisasi ke sana," ujar Jokowi di depan para ulama LDII di Wisma Besar DPP LDII, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2013).
Jokowi menegaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umat banyak. Terlebih Jokowi menilai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para ulama tinggi.
"Makanya nanti, imam-imam masjid dari LDII bisa menyampaikann bahwa tinggal di kanan-kiri sungai secara aturan tidak diperbolehkan. Dan saya kira sekarang ini tokoh-tokoh agama lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga nanti lebih kena. Kami ingin nantinya ada perpindahan tanpa ribut-ribut, tanpa masalah," ucap Jokowi.
Jokowi juga minta kepada para ulama LDII untuk turut mensosialisasikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menegaskan bahwa KJS diperuntukkan bagi warga miskin, bukan yang mampu.
"Sosialisasi KJS, mohon disampaikan ke umat yang ada di bawah. Ini untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Tapi karena tidak tersosialisasi dengan baik, sekarang ini rumah sakit jadi penuh semuanya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta para ulama untuk dapat mensosialisasikan dan mengawasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditegaskan Jokowi bahwa KJP diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu.
"Mohon nanti disosialisasikan. Ini juga untuk anak didik kita dari keluarga tidak mampu. Sekarang kita pasang terbuka, yang dapat KJP akan kita tempel disekolahnya. Jadi biar tahu," ujar Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Kembali Dekati Ormas Keagamaan"
- merdeka.com : "Jokowi rangkul LDII sosialisasikan program relokasi warga"
Jokowi mengatakan, LDII merupaka lembaga dakwah yang tersebar luas di wilayah Jakarta. Sehingga hal ini akan sangat mmebantu dalam meyakinakn warga agar mau pindah dari bantara sungai yang akan dinormalisasi.
"Tahun ini kita ingin memindahkan, merelokasi warga yang berada di beberapa kali, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Saya melihat bahwa LDII itu ada di mana-mana, dan saya kira juga berada di wilayah itu. Maka saya titip sosilisasi ke sana," ujar Jokowi di depan para ulama LDII di Wisma Besar DPP LDII, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2013).
Jokowi menegaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umat banyak. Terlebih Jokowi menilai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para ulama tinggi.
"Makanya nanti, imam-imam masjid dari LDII bisa menyampaikann bahwa tinggal di kanan-kiri sungai secara aturan tidak diperbolehkan. Dan saya kira sekarang ini tokoh-tokoh agama lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga nanti lebih kena. Kami ingin nantinya ada perpindahan tanpa ribut-ribut, tanpa masalah," ucap Jokowi.
Jokowi juga minta kepada para ulama LDII untuk turut mensosialisasikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menegaskan bahwa KJS diperuntukkan bagi warga miskin, bukan yang mampu.
"Sosialisasi KJS, mohon disampaikan ke umat yang ada di bawah. Ini untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Tapi karena tidak tersosialisasi dengan baik, sekarang ini rumah sakit jadi penuh semuanya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta para ulama untuk dapat mensosialisasikan dan mengawasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditegaskan Jokowi bahwa KJP diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu.
"Mohon nanti disosialisasikan. Ini juga untuk anak didik kita dari keluarga tidak mampu. Sekarang kita pasang terbuka, yang dapat KJP akan kita tempel disekolahnya. Jadi biar tahu," ujar Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Kembali Dekati Ormas Keagamaan"
- merdeka.com : "Jokowi rangkul LDII sosialisasikan program relokasi warga"
Ditinggal Jokowi, Solo Hanya Dapat Predikat CC untuk Akuntabilitas Kerja
Kota Surakarta mendapat predikat CC atau cukup dalam kategori
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2012. Wali Kota Surakarta saat
ini FX Hadi Rudyatmo, menilai predikat tersebut didapat karena walikota
sebelumnya Jokowi sedang sibuk berkampanye dalam Pilgub DKI Jakarta.
"Kita harus lihat Solo di 2012. Tahun kemarin Pak Jokowi sibuk di Jakarta, sehingga saya jadi single fighter, jadi kinerja kita menurun. Kesibukan Pak Jokowi sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di Surakarta," ujar Hadi.
Hal itu diungkapkan Hadi saat menghadiri acara penganugrahan penghargaan kinerja pelayan publik kabupaten/kota dan provinsi tahun 2012 yang diseleggarakan oleh Kementrian PAN RB di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Sementara itu untuk kategori pelayanan publik tahun 2011, Kota Surakarta mendapat Predikat A. Ketika ditanya apakah Jokowi mampu membawa pelayanan publik yang baik tersebut ke Jakarta, Hadi merasa pesimis.
"Saya tidak yakin Pak Jokowi bisa mengadaptasi sistem di Solo untuk dibawa ke Jakarta. Saya rasa usaha yang dilakukan Pak Jokowi yang dilakukan di Jakarta tidak akan efektif," jelasnya.
Hadi juga mengkritik peraturan mengenai dibolehkannya seorang kepala daerah untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah di luar daerahnya. Karena menurunya hal itu hanya merugikan rakyat yang ditinggal oleh kepala daerahnya.
"Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang memungkinkan seorang walikota disebuah daerah maju dalam pilkada di daerah lain, pada akhirnya yang jadi korban adalah rakyatnya," paparnya.
Untuk diketahui, Kota Surakarta termasuk satu dari 104 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mendapat predikat CC. Kepada kepala daerah yang mendapat predikat CC ini diberikan sebuah piagam yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Azwar Abubakar.
Kota Surakarta juga salah satu dari enam kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dengan predikat A. Menteri PAN RB Azwar Abubakar memberikan piala kepada kepala daearah yang mendapatkat penghargaan tersebut.
"Tahun ini yang tahu raportnya hanya kepala daerah saja. Kalau tahun depan masyarakat yang akan tahu hasil raportnya," kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar.
Sumber :
news.detik.com
"Kita harus lihat Solo di 2012. Tahun kemarin Pak Jokowi sibuk di Jakarta, sehingga saya jadi single fighter, jadi kinerja kita menurun. Kesibukan Pak Jokowi sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di Surakarta," ujar Hadi.
Hal itu diungkapkan Hadi saat menghadiri acara penganugrahan penghargaan kinerja pelayan publik kabupaten/kota dan provinsi tahun 2012 yang diseleggarakan oleh Kementrian PAN RB di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Sementara itu untuk kategori pelayanan publik tahun 2011, Kota Surakarta mendapat Predikat A. Ketika ditanya apakah Jokowi mampu membawa pelayanan publik yang baik tersebut ke Jakarta, Hadi merasa pesimis.
"Saya tidak yakin Pak Jokowi bisa mengadaptasi sistem di Solo untuk dibawa ke Jakarta. Saya rasa usaha yang dilakukan Pak Jokowi yang dilakukan di Jakarta tidak akan efektif," jelasnya.
Hadi juga mengkritik peraturan mengenai dibolehkannya seorang kepala daerah untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah di luar daerahnya. Karena menurunya hal itu hanya merugikan rakyat yang ditinggal oleh kepala daerahnya.
"Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang memungkinkan seorang walikota disebuah daerah maju dalam pilkada di daerah lain, pada akhirnya yang jadi korban adalah rakyatnya," paparnya.
Untuk diketahui, Kota Surakarta termasuk satu dari 104 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mendapat predikat CC. Kepada kepala daerah yang mendapat predikat CC ini diberikan sebuah piagam yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Azwar Abubakar.
Kota Surakarta juga salah satu dari enam kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dengan predikat A. Menteri PAN RB Azwar Abubakar memberikan piala kepada kepala daearah yang mendapatkat penghargaan tersebut.
"Tahun ini yang tahu raportnya hanya kepala daerah saja. Kalau tahun depan masyarakat yang akan tahu hasil raportnya," kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi janji hukum SKPD yang malas lapor keuangan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini selesai menyerahkan Laporan
Keuangan tahun anggaran 2012, ke kantor BPK Provinsi DKI Jakarta. Dia
berharap ke depan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak malas
dan menunda-nunda menyerahkan laporan keuangan.
"Saya harap seluruh Dinas SKPD yang ada di Jakarta bisa selalu patuh pada masalah laporan keuangan, bagi saya tidak akan ada toleransi kalau ada yang sampai tidak patuh" tegas Jokowi di lokasi, Kamis (28/3).
Mengenai hasil laporan keuangan tahun ini, Jokowi tak ingin menebak. Sekadar diketahui, tahun lalu laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Hasilnya saya ya belum tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Blucer (Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jakarta) kalau soal itu. Tugas saya kan hanya menyerahkan saja" tambah Jokowi sambil tersenyum.
Setelah melakukan penandatanganan penyerahan dokumen laporan keuangan bersama Blucer W Rajagukguk, Jokowi langsung meninggalkan Gedung BPK.
Sumber :
merdeka.com
"Saya harap seluruh Dinas SKPD yang ada di Jakarta bisa selalu patuh pada masalah laporan keuangan, bagi saya tidak akan ada toleransi kalau ada yang sampai tidak patuh" tegas Jokowi di lokasi, Kamis (28/3).
Mengenai hasil laporan keuangan tahun ini, Jokowi tak ingin menebak. Sekadar diketahui, tahun lalu laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Hasilnya saya ya belum tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Blucer (Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jakarta) kalau soal itu. Tugas saya kan hanya menyerahkan saja" tambah Jokowi sambil tersenyum.
Setelah melakukan penandatanganan penyerahan dokumen laporan keuangan bersama Blucer W Rajagukguk, Jokowi langsung meninggalkan Gedung BPK.
Sumber :
merdeka.com
Relokasi Warga Bantaran Kali, Jokowi Pendekatan dengan LDII
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menghadiri Rapat Kerja Wilayah
(Rakerwil) DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI
Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Maksud kedatangan Joko Widodo ke acara Rakerwil yang digelar di Kantor Pusat LDII di Jalan Arteri Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta ini sebagai bentuk mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk ormas keagamaan seperti LDII dalam rangka relokasi warga yang berada di bantaran kali.
"Relokasi warga yang ada di beberapa kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke. Saya lihat LDII ada dimana-mana," ujar Joko Widodo saat berpidato di depan puluhan pengurus LDII.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini juga berpesan kepada LDII agar bisa mensosialisasikan kepada warga yang merupakan anggota LDII sehingga memiliki kesamaan pikiran dan saat dilakukan relokasi, tidak terjadi perbedaan pendapat yang berujung bentrokan.
"Kami ingin pergeseran dan perpindahan itu tanpa keributan dan masalah. Saya juga sudah mulai masuk ke sana, tapi belum bicara soal relokasi, kedatangan saya hanya bagi-bagi beras dan buku sekolah, ini kan pendekatan lunak, tidak perlu represif," tutur mantan Walikota Surakarta ini.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Maksud kedatangan Joko Widodo ke acara Rakerwil yang digelar di Kantor Pusat LDII di Jalan Arteri Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta ini sebagai bentuk mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk ormas keagamaan seperti LDII dalam rangka relokasi warga yang berada di bantaran kali.
"Relokasi warga yang ada di beberapa kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke. Saya lihat LDII ada dimana-mana," ujar Joko Widodo saat berpidato di depan puluhan pengurus LDII.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini juga berpesan kepada LDII agar bisa mensosialisasikan kepada warga yang merupakan anggota LDII sehingga memiliki kesamaan pikiran dan saat dilakukan relokasi, tidak terjadi perbedaan pendapat yang berujung bentrokan.
"Kami ingin pergeseran dan perpindahan itu tanpa keributan dan masalah. Saya juga sudah mulai masuk ke sana, tapi belum bicara soal relokasi, kedatangan saya hanya bagi-bagi beras dan buku sekolah, ini kan pendekatan lunak, tidak perlu represif," tutur mantan Walikota Surakarta ini.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Kenapa Jokowi Tak Masuk Survei Capres LSJ?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belakangan memuncaki survei
capres di sejumlah lembaga survei. Namun ada juga lembaga survei yang
tidak memasukkan Jokowi sama sekali, seperti Lembaga Survei Jakarta
(LSJ) apa alasannya?
"Karena survei ini diambil dari tokoh-tokoh yang berada di luar partai politik. Jokowi itu sudah diidentifikasi dengan PDIP jadi dia tidak masuk dalam survei," kata peneliti senior LSJ, Igor Dirgantara, saat konferensi pers hasil survei LSJ di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
LSJ memang melakukan survei terkait kandidat capres alternatif saat ini. Hasilnya raja dangdut Rhoma Irama menjadi capres paling populer. Menteri BUMN Dahlan Iskan menguntit di belakangnya disusul mantan ketua MK Mahfud MD.
Survei ini digelar tanggal 4 Ferbruari-16 Maret 2013. Survei dilakukan dengan sampel dari 33 provinsi sebanyak 1.225 responden dengan margin error 2,8 persen. Semua responden adalah pemilik hak suara di Pemilu 2014, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuisioner.
Berikut hasil survei LSJ menyangkut popularitas capres alternatif paling potensial saat ini:
Sumber :
news.detik.com
"Karena survei ini diambil dari tokoh-tokoh yang berada di luar partai politik. Jokowi itu sudah diidentifikasi dengan PDIP jadi dia tidak masuk dalam survei," kata peneliti senior LSJ, Igor Dirgantara, saat konferensi pers hasil survei LSJ di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
LSJ memang melakukan survei terkait kandidat capres alternatif saat ini. Hasilnya raja dangdut Rhoma Irama menjadi capres paling populer. Menteri BUMN Dahlan Iskan menguntit di belakangnya disusul mantan ketua MK Mahfud MD.
Survei ini digelar tanggal 4 Ferbruari-16 Maret 2013. Survei dilakukan dengan sampel dari 33 provinsi sebanyak 1.225 responden dengan margin error 2,8 persen. Semua responden adalah pemilik hak suara di Pemilu 2014, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuisioner.
Berikut hasil survei LSJ menyangkut popularitas capres alternatif paling potensial saat ini:
- Rhoma Irama: 89,9 persen
- Dahlan Iskan: 65,3 persen
- Mahfud MD: 63,2 persen
- Abraham Samad: 58,7 persen
- Sri Mulyani: 57,6 persen
- Djoko Suyanto: 55,3 persen
- Chairul Tanjung: 50,1 persen
- Rizal Ramli: 49,4 persen
- Irman Gusman: 48,1 persen
- Pramono Edhie Wibowo: 44,4 persen
- Gita Wirjawan: 42,5 persen
- Anies Baswedan: 39,6 persen
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Akui Masih ada Kesalahan Manajemen Aset
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui masih adanya kesalahan
manajemen aset yang terjadi di lapangan sehingga banyak aset pemprov DKI
berupa tanah banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kekeliruan penggunaan manajemen aset di lapangan saja menurut saya," ujar Joko Widodo usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2012 di Gedung BPK Perwakilan DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan meski aset tersebut nantinya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bukan dikelola atau dimanfaatkan oleh pribadi.
Karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan aset Pemprov DKI jakarta harus secepatnya digarap.
"Kalau ada lahan kami sudah bebaskan lahan, bebaskan lahan segera digunakan. Kalo untuk taman, rampung, langsung ditanami kalo untuk rusun, sudah dibebaskan langsung dibangun," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Kekeliruan penggunaan manajemen aset di lapangan saja menurut saya," ujar Joko Widodo usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2012 di Gedung BPK Perwakilan DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan meski aset tersebut nantinya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bukan dikelola atau dimanfaatkan oleh pribadi.
Karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan aset Pemprov DKI jakarta harus secepatnya digarap.
"Kalau ada lahan kami sudah bebaskan lahan, bebaskan lahan segera digunakan. Kalo untuk taman, rampung, langsung ditanami kalo untuk rusun, sudah dibebaskan langsung dibangun," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jakarta Dapat Nilai CC, Jokowi Tidak Hadiri Anugerah Kinerja Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta untuk 2012, mendapat nilai
CC atau Cukup. Pada penerimaan piagam hasil penilaian�dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara itu, tidak terlihat Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo atau jajaran yang mewakilinya.
Penyerahan penghargaan itu digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pukul 12.00 WIB, Kamis (28/3/2013). Hingga penyerahan piagam kategori CC, tidak terlihat ada delegasi Pemprov DKI Jakarta yang naik ke panggung.
"Semua gubernur, bupati, wali kota diundang," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN, wiharto.
Di dalam daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012, DKI Jakarta berada di posisi tujuh dengan nilai 545. Angka tertinggi diperoleh oleh Jawa Timur yang dipimpin oleh Soekarwo dengan kategori B (baik) dengan nilai 695.
Namun demikian DKI jakarta menerima kategori A dan duduk di peringkat dua pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Peringkat A ini didapatkan oleh RSUD Tarakan dengan nilai 840. Sebagian besar periode penilaian berlangsung ketika DKI Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo.
Berikut daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012:
news.detik.com
Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Pelayanan Publik Dinilai Pas-pasan, Ini Kata Jokowi"
Penyerahan penghargaan itu digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pukul 12.00 WIB, Kamis (28/3/2013). Hingga penyerahan piagam kategori CC, tidak terlihat ada delegasi Pemprov DKI Jakarta yang naik ke panggung.
"Semua gubernur, bupati, wali kota diundang," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN, wiharto.
Di dalam daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012, DKI Jakarta berada di posisi tujuh dengan nilai 545. Angka tertinggi diperoleh oleh Jawa Timur yang dipimpin oleh Soekarwo dengan kategori B (baik) dengan nilai 695.
Namun demikian DKI jakarta menerima kategori A dan duduk di peringkat dua pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Peringkat A ini didapatkan oleh RSUD Tarakan dengan nilai 840. Sebagian besar periode penilaian berlangsung ketika DKI Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo.
Berikut daftar peringkat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Tahun 2012:
- Jawa Timur 695 (B)
- Jawa Tengah 670 (B)
- Jawa Barat 627 (CC)
- DI Yogyakarta 567 (CC)
- Kalimantan Timur 558 (CC)
- Lampung 549 (CC)
- DKI Jakarta 545 (CC)
news.detik.com
Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Pelayanan Publik Dinilai Pas-pasan, Ini Kata Jokowi"
Jokowi Sabar Tunggu Kalkulasi Ganjil-Genap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga kini masih belum dapat
memutuskan nasib kebijakan ganjil-genap terhadap kendaraan pribadi di
DKI Jakarta. Sebab, hingga kini kalkulasi yang dilakukan pihak terkait
masih belum rampung.
"Kalkulasi belum sampai ke meja saya. Apa yang harus saya sampaikan?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini mengungkapkan, tidak benar jika kebijakan ganjil-genap tidak akan dilaksanakan alias dihapus dari rencana atasi kemacetan di Ibukota.
"Ini masih dalam proses. Hanya saja kalkulasi belum rampung," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai bahwa rencana kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi masih banyak kekurangan sehingga sulit diterapkan.
"Beliau (Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan) menjelaskan, kalau belum siap jumlah busnya untuk memindahkan orang dari pribadi ke bus, ya tidak benar juga kalau dipaksakan," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Kalkulasi belum sampai ke meja saya. Apa yang harus saya sampaikan?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Mantan Walikota Surakarta ini mengungkapkan, tidak benar jika kebijakan ganjil-genap tidak akan dilaksanakan alias dihapus dari rencana atasi kemacetan di Ibukota.
"Ini masih dalam proses. Hanya saja kalkulasi belum rampung," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai bahwa rencana kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi masih banyak kekurangan sehingga sulit diterapkan.
"Beliau (Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan) menjelaskan, kalau belum siap jumlah busnya untuk memindahkan orang dari pribadi ke bus, ya tidak benar juga kalau dipaksakan," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Tak Akan Biarkan Aset DKI Terbengkalai
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan pihaknya akan memanfaatkan
secara maksimal aset Pemprov DKI Jakarta seperti lahan kosong milik
Pemprov yang masih belum dimanfaatkan.
"Kami masih manfaatkan aset yang produktif. Ada kerjasama yang baik dengan cara disewakan dan lainnya," ujar Joko Widodo saat berpidato di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013). Kedatangannya dalam rangka menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2012.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan aset Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak dimanfaatkan dengan baik.
"Jangan hanya diam dan tak punya kontribusi yang justru akan banyak menimbulkan masalah," ucap Jokowi.
Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan, persoalan yang akan muncul apabila aset tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov DKI yaitu masyarakat akan menyalahgunakan aset tersebut.
"Biasanya diduduki oleh masyakarat, malah dipakai untuk kepentingan masyarakat," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Kios Tak Terurus di Pasar Perumnas Klender Berubah jadi 'Kamar Kos'"
"Kami masih manfaatkan aset yang produktif. Ada kerjasama yang baik dengan cara disewakan dan lainnya," ujar Joko Widodo saat berpidato di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013). Kedatangannya dalam rangka menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2012.
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan aset Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak dimanfaatkan dengan baik.
"Jangan hanya diam dan tak punya kontribusi yang justru akan banyak menimbulkan masalah," ucap Jokowi.
Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan, persoalan yang akan muncul apabila aset tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov DKI yaitu masyarakat akan menyalahgunakan aset tersebut.
"Biasanya diduduki oleh masyakarat, malah dipakai untuk kepentingan masyarakat," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Kios Tak Terurus di Pasar Perumnas Klender Berubah jadi 'Kamar Kos'"
Datang telat, Jokowi serahkan LPKD di kantor BPK
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013. Penyerahan itu dilakukan di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan RI Jl MT Haryono, Cawang.
Pantauan merdeka.com, Kamis (28/3), pria yang akrab disapa Jokowi ini tiba sekitar pukul 10.21 WIB, atau telat 21 menit dari jadwal yang ditetapkan panitia.
Jokowi yang mengenakan batik warna cokelat turun dari mobil Avanza hitam.
Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut sejumlah staf BPK yang sudah menunggunya di depan lobi. Setelah itu, mereka mengantar mantan wali kota Solo itu ke tempat acara.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan Pada BPK"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Provinsi DKI"
Pantauan merdeka.com, Kamis (28/3), pria yang akrab disapa Jokowi ini tiba sekitar pukul 10.21 WIB, atau telat 21 menit dari jadwal yang ditetapkan panitia.
Jokowi yang mengenakan batik warna cokelat turun dari mobil Avanza hitam.
Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut sejumlah staf BPK yang sudah menunggunya di depan lobi. Setelah itu, mereka mengantar mantan wali kota Solo itu ke tempat acara.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan Pada BPK"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Provinsi DKI"
Jokowi: Program KJS Tetap Jalan, Tapi Segera Diperbaiki
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengadakan public hearing terkait penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kemarin di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga pemegang KJS dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kerakyatan.
Menurut Jokowi --sapaan Joko Widodo-- sejak KJS mulai dibagikan 10 November 2012 lalu, terjadi lonjakan 500 ribu pasien di rumah-rumah sakit. Akibatnya, fasilitas dan tenaga medis tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien, sehingga banyak warga yang ditolak rumah sakit.
Menurut Jokowi lonjakan tersebut merupakan sebuah transisi karena ada harapan sembuh dari masyarakat. "Kalau KJS tidak segera diluncurkan, apakah 500 ribu itu disuruh di rumah. Tapi kalau kami buka seperti sekarang itu ruangan perawatan penuh, instalasi gawat darurat penuh sebabnya karena lompatan ini," ujar Jokowi, Kamis, 28 Maret 2013.
Komitmen Perbaikan
Jokowi mengatakan ketidaksiapaan fasilitas pendukung KJS merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Untuk mengurangi pasien yang tidak kebagian berobat, Pemprov DKI mengaktifkan layanan call center 119 agar rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan KJS terintegrasi satu sama lainnya.
"Memang problem yang terjadi ada RS yang menolak tapi itu karena penuh, sehingga muncul sistem 119 untuk mengetahui mana ICU kosong," ujarnya.
Jokowi juga mengubah sebanyak 381 ruang kelas II RS menjadi ruangan kelas III. "Ini salah satu permasalahan yang perlu dibenahi," ujar Jokowi.
Dia menuturkan ke depannya pembayaran klaim KJS akan menggunakan sistem online. Kata dia, dengan sistem itu, hanya dalam waktu 12 hari pembayaran klaim pasien KJS sudah bisa dilunasi Pemprov DKI Jakarta kepada rumah sakit pemegang KJS.
Dia memastikan KJS tidak akan menggunakan sistem asuransi karena dengan sistem itu masyarakat akan dipungut biaya premi asuransi. Sistem online akan dibuat sekaligus dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Lalu kami tidak ingin pakai sistem asuransi. Kalau dengan asuransi nantinya masyarakat dipungut premi (biaya) sehingga problematis. Tentu akan kami kelola sendiri dengan dinkes dan itu perlu waktu. Sehingga kenapa ada acara ini karena kita butuh masukan," ujar dia.
Sementara itu, terkait fasilitas rumah sakit yang masih tidak mencukupi, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan lelang beberapa peralatan di antaranya neonatal intensive care unit (NICU) yang harganya mencapai Rp2 miliar per unitnya. Selain itu ruangan-ruangan kelas III akan disiapkan agar masyarakat pemegang KJS terlayani tanpa harus mengantre.
"Fasilitas yang tidak mencukupi ini tidak mungkin bangun ruangan beberapa hari karena perlu lelang. Lelang saja mungkin memakan waktu 40 Hari. Ini proses masih jalan," katanya.
Dokter Keluarga
Guna menekan angka pasien KJS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat konsep dokter keluarga yaitu pendekatan dokter kepada masyarakat kelas bawah. Menurut Jokowi nantinya satu dokter akan memantau 2500-3000 orang warga agar kesehatannya bisa tetap terjaga.
Jokowi mengungkapkan adanya dokter keluarga itu merupakan tindakan preventif. Salah satu tugasnya yakni memberikan penyuluhan untuk menjaga lingkungan bersih dan pola hidup sehat agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke puskesman dan rumah sakit.
"Nanti ada dokter keluarga memberikan peyuluhan pola makan yang sehat, olahraga, jangan merokok. Mentang-mentang sekarang perokok boleh juga pakai KJS tapi bukan berarti terus merokok," ujarnya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Menurut Jokowi --sapaan Joko Widodo-- sejak KJS mulai dibagikan 10 November 2012 lalu, terjadi lonjakan 500 ribu pasien di rumah-rumah sakit. Akibatnya, fasilitas dan tenaga medis tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien, sehingga banyak warga yang ditolak rumah sakit.
Menurut Jokowi lonjakan tersebut merupakan sebuah transisi karena ada harapan sembuh dari masyarakat. "Kalau KJS tidak segera diluncurkan, apakah 500 ribu itu disuruh di rumah. Tapi kalau kami buka seperti sekarang itu ruangan perawatan penuh, instalasi gawat darurat penuh sebabnya karena lompatan ini," ujar Jokowi, Kamis, 28 Maret 2013.
Komitmen Perbaikan
Jokowi mengatakan ketidaksiapaan fasilitas pendukung KJS merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Untuk mengurangi pasien yang tidak kebagian berobat, Pemprov DKI mengaktifkan layanan call center 119 agar rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan KJS terintegrasi satu sama lainnya.
"Memang problem yang terjadi ada RS yang menolak tapi itu karena penuh, sehingga muncul sistem 119 untuk mengetahui mana ICU kosong," ujarnya.
Jokowi juga mengubah sebanyak 381 ruang kelas II RS menjadi ruangan kelas III. "Ini salah satu permasalahan yang perlu dibenahi," ujar Jokowi.
Dia menuturkan ke depannya pembayaran klaim KJS akan menggunakan sistem online. Kata dia, dengan sistem itu, hanya dalam waktu 12 hari pembayaran klaim pasien KJS sudah bisa dilunasi Pemprov DKI Jakarta kepada rumah sakit pemegang KJS.
Dia memastikan KJS tidak akan menggunakan sistem asuransi karena dengan sistem itu masyarakat akan dipungut biaya premi asuransi. Sistem online akan dibuat sekaligus dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Lalu kami tidak ingin pakai sistem asuransi. Kalau dengan asuransi nantinya masyarakat dipungut premi (biaya) sehingga problematis. Tentu akan kami kelola sendiri dengan dinkes dan itu perlu waktu. Sehingga kenapa ada acara ini karena kita butuh masukan," ujar dia.
Sementara itu, terkait fasilitas rumah sakit yang masih tidak mencukupi, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan lelang beberapa peralatan di antaranya neonatal intensive care unit (NICU) yang harganya mencapai Rp2 miliar per unitnya. Selain itu ruangan-ruangan kelas III akan disiapkan agar masyarakat pemegang KJS terlayani tanpa harus mengantre.
"Fasilitas yang tidak mencukupi ini tidak mungkin bangun ruangan beberapa hari karena perlu lelang. Lelang saja mungkin memakan waktu 40 Hari. Ini proses masih jalan," katanya.
Dokter Keluarga
Guna menekan angka pasien KJS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat konsep dokter keluarga yaitu pendekatan dokter kepada masyarakat kelas bawah. Menurut Jokowi nantinya satu dokter akan memantau 2500-3000 orang warga agar kesehatannya bisa tetap terjaga.
Jokowi mengungkapkan adanya dokter keluarga itu merupakan tindakan preventif. Salah satu tugasnya yakni memberikan penyuluhan untuk menjaga lingkungan bersih dan pola hidup sehat agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke puskesman dan rumah sakit.
"Nanti ada dokter keluarga memberikan peyuluhan pola makan yang sehat, olahraga, jangan merokok. Mentang-mentang sekarang perokok boleh juga pakai KJS tapi bukan berarti terus merokok," ujarnya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Jokowi Dorong Swasta Bangun Rusun di Daerah Komersial
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin mendorong pihak swasta untuk
membangun rumah susun di daerah komersial Ibu Kota. Hal itu dilakukan
dalam rangka menata kota yang terintegrasi antara tempat kerja, hunian,
dan transportasi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, membangun hunian berjenis rusun merupakan cara tepat dalam penataan kota. Tak hanya membangun ratusan tower rusun di pinggiran Jakarta untuk warga yang bekerja di sektor industri, tapi juga di titik-titik vital agar pergerakan orang dapat lebih terkendali.
"Di kawasan industri perlu (rusun), tapi di kawasan seperti Sudirman-Thamrin, dan Kuningan juga perlu untuk mendukung orang yang berkantor di situ. Jadi, mereka tak perlu lagi jalan dari Depok, Bekasi, atau Bogor. Ini integrasi transportasi, tata ruang dengan perumahan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Dia mengatakan, khusus untuk di titik bisnis, Pemerintah Provinsi DKI akan mendorong pihak swasta untuk mengambil alih pembangunannya. Untuk daya pikatnya, Jokowi berjanji akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) sesuai dengan harapan Real Estate Indonesia (REI).
Berbeda dengan rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI dengan dana APBD, rusun-rusun di titik bisnis yang dibangun swasta bisa dihuni oleh siapa saja. Target penghuni rusun ini adalah warga kelas menengah yang beraktivitas di pusat kota.
"Ini tergantung Pergubnya, kalau Pergubnya keluar, saya kira mereka sambut itu karena permintaan pasarnya juga gede banget," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, membangun hunian berjenis rusun merupakan cara tepat dalam penataan kota. Tak hanya membangun ratusan tower rusun di pinggiran Jakarta untuk warga yang bekerja di sektor industri, tapi juga di titik-titik vital agar pergerakan orang dapat lebih terkendali.
"Di kawasan industri perlu (rusun), tapi di kawasan seperti Sudirman-Thamrin, dan Kuningan juga perlu untuk mendukung orang yang berkantor di situ. Jadi, mereka tak perlu lagi jalan dari Depok, Bekasi, atau Bogor. Ini integrasi transportasi, tata ruang dengan perumahan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (28/3/2013).
Dia mengatakan, khusus untuk di titik bisnis, Pemerintah Provinsi DKI akan mendorong pihak swasta untuk mengambil alih pembangunannya. Untuk daya pikatnya, Jokowi berjanji akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur tentang koefisiensi lantai bangunan (KLB) sesuai dengan harapan Real Estate Indonesia (REI).
Berbeda dengan rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI dengan dana APBD, rusun-rusun di titik bisnis yang dibangun swasta bisa dihuni oleh siapa saja. Target penghuni rusun ini adalah warga kelas menengah yang beraktivitas di pusat kota.
"Ini tergantung Pergubnya, kalau Pergubnya keluar, saya kira mereka sambut itu karena permintaan pasarnya juga gede banget," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi kini bermimpi lelang jabatan wali kota dan bupati
Pemprov DKI tengah merencanakan lelang jabatan di tingkat kecamatan dan
kelurahan. Belum lagi program itu dimulai, Gubernur Jokowi sudah
melelang jabatan untuk posisi wali kota dan bupati.
"Ini udah punya pemikiran, ada usulan mau ngisi bupati di Pulau Seribu misalnya, kita mau lelang jabatan juga. Setelah lelang jabatan lurah camat, mungkin wali kota dan bupati," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut, Ahok mengatakan rencana tersebut masih dalam proses pengkajian. Pihaknya akan melihat hasil seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat lebih dahulu. Jika ternyata berhasil, jelasnya, Pemrov DKI akan melanjutkan ke level bupati dan wali kota.
"Makanya kita lagi kaji. Maksudnya, pemilihan lurah camat kan melalui sistem promosi terbuka. Kalau ini berhasil mungkin kita naikkan ke tahap wali kota dan bupati. Tapi tergantung pak gubernur, kita cuma kaji aja," imbuhnya.
Proses seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat rencananya akan dilaksanakan 1 April mendatang hingga bulan Juni. Pemrov DKI akan melelang sebanyak 311 jabatan, yakni 44 camat dan 267 jabatan lurah. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI berjumlah 44.970 orang.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Ahok: Jabatan Wali Kota dan Bupati Juga Akan Dilelang"
- megapolitan.kompas.com : "Wow, DKI Bakal Lelang Jabatan Wali Kota dan Bupati "
"Ini udah punya pemikiran, ada usulan mau ngisi bupati di Pulau Seribu misalnya, kita mau lelang jabatan juga. Setelah lelang jabatan lurah camat, mungkin wali kota dan bupati," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut, Ahok mengatakan rencana tersebut masih dalam proses pengkajian. Pihaknya akan melihat hasil seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat lebih dahulu. Jika ternyata berhasil, jelasnya, Pemrov DKI akan melanjutkan ke level bupati dan wali kota.
"Makanya kita lagi kaji. Maksudnya, pemilihan lurah camat kan melalui sistem promosi terbuka. Kalau ini berhasil mungkin kita naikkan ke tahap wali kota dan bupati. Tapi tergantung pak gubernur, kita cuma kaji aja," imbuhnya.
Proses seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat rencananya akan dilaksanakan 1 April mendatang hingga bulan Juni. Pemrov DKI akan melelang sebanyak 311 jabatan, yakni 44 camat dan 267 jabatan lurah. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI berjumlah 44.970 orang.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Ahok: Jabatan Wali Kota dan Bupati Juga Akan Dilelang"
- megapolitan.kompas.com : "Wow, DKI Bakal Lelang Jabatan Wali Kota dan Bupati "
Mimpi Mengubah Pasar Tradisional yang Nyaman Bak Hipermarket
Pasar tradisional menjadi salah satu fasilitas umum yang diperhatikan
Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Jokowi ingin pasar tradisional makin
berkelas bak hipermarket, tak lagi becek dan bau.
"Manajemen seperti manajemen hipermarket, tapi jangan membebani pedagang, itu fungsi PD Pasar Jaya seperti itu. Fungsinya memberikan pelayanan kepada para pedagang, petani, tidak terlalu membebani dan bisa mengelola distribusi barang yang ada di Jakarta," kata Jokowi usai rapat dengan manajemen PD Pasar Jaya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, jika pengelolaan pasar tradisional di Jakarta bisa moderen, maka tak akan ada lagi pasar kotor dan bau, serta parkir yang semrawut. Rencananya juga akan dibuat pasar tradisional percontohan. Empat pasar bakal jadi proyek pertama peremajaan percontohan itu adalah, Pasar Minggu, Pasar Rumput, Pasar Jati Rawasari dan Cempaka Putih.
Tak cuma itu, Jokowi juga berjanji akan menggratiskan sewa kios pasar selama 6 bulan untuk mengisi sekitar 15 ribu kios kosong di pasar-pasar yang dikelola BUMD PD Pasar Jaya. Biaya akan disubsidi oleh Pemerintah DKI.
Untuk mendapatkan kios, akan dilakukan pengundian. Bila mendapat lokasi yang bagus, maka itu keberuntungan. Namun yang lain juga bisa menunggu. Dengan program ini, diharapkan dapat mengubah manajemen PKL menjadi pedagang formal.
Jokowi juga berharap, ke depan, PD Pasar Jaya bisa berfungsi untuk melakukan distribusi logistik di pasar, harapannya jika logistik lancar maka inflasi bisa turun.
"Sekarang kan PD Pasar Jaya kayak bisnis properti saja," kritik Jokowi.
Sebenarnya program revitalisasi dan peremajaan pasar ini sudah dimulai sejak 2009, saat Gubernur DKI masih dijabat Fauzi Bowo. Dari data PD Pasar Jaya dari situs Pemprov DKI Jakarta, ada 153 pasar tradisional di DKI Jakarta. Tahun 2009 diinventarisasi, dan ternyata lebih dari 50 persen pasar tradisional itu rusak, tepatnya 97 pasar.
Sejak 2009 pula mulai direnovasi pasar-pasar tradisional itu yang hingga tahun 2011, sudah ada 26 pasar tradisional direnovasi. 71 Pasar tradisional lain pun menyusul direnovasi pada 2012 hingga 2014.
"Tahun 2012 ada 49 pasar yang direnovasi," kata Asisten Manajer sub Bidang Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun ketika dihubungi detikcom, Rabu (27/3/2013) kemarin.
Dari jumlah itu, 9 pasar telah selesai direvitalisasi, 13 pasar masih tahap pembangunan dan 6 pasar masih mulai direvitalisasi.
Nah, bagaimana kini penampakan pasar-pasar yang direvitalisasi? Detikcom mengunjungi beberapa di antaranya. Ikuti kunjungan detikcom ke beberapa pasar tradisional yang sudah direnovasi dalam tulisan selanjutnya.
Sumber :
news.detik.com
"Manajemen seperti manajemen hipermarket, tapi jangan membebani pedagang, itu fungsi PD Pasar Jaya seperti itu. Fungsinya memberikan pelayanan kepada para pedagang, petani, tidak terlalu membebani dan bisa mengelola distribusi barang yang ada di Jakarta," kata Jokowi usai rapat dengan manajemen PD Pasar Jaya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, jika pengelolaan pasar tradisional di Jakarta bisa moderen, maka tak akan ada lagi pasar kotor dan bau, serta parkir yang semrawut. Rencananya juga akan dibuat pasar tradisional percontohan. Empat pasar bakal jadi proyek pertama peremajaan percontohan itu adalah, Pasar Minggu, Pasar Rumput, Pasar Jati Rawasari dan Cempaka Putih.
Tak cuma itu, Jokowi juga berjanji akan menggratiskan sewa kios pasar selama 6 bulan untuk mengisi sekitar 15 ribu kios kosong di pasar-pasar yang dikelola BUMD PD Pasar Jaya. Biaya akan disubsidi oleh Pemerintah DKI.
Untuk mendapatkan kios, akan dilakukan pengundian. Bila mendapat lokasi yang bagus, maka itu keberuntungan. Namun yang lain juga bisa menunggu. Dengan program ini, diharapkan dapat mengubah manajemen PKL menjadi pedagang formal.
Jokowi juga berharap, ke depan, PD Pasar Jaya bisa berfungsi untuk melakukan distribusi logistik di pasar, harapannya jika logistik lancar maka inflasi bisa turun.
"Sekarang kan PD Pasar Jaya kayak bisnis properti saja," kritik Jokowi.
Sebenarnya program revitalisasi dan peremajaan pasar ini sudah dimulai sejak 2009, saat Gubernur DKI masih dijabat Fauzi Bowo. Dari data PD Pasar Jaya dari situs Pemprov DKI Jakarta, ada 153 pasar tradisional di DKI Jakarta. Tahun 2009 diinventarisasi, dan ternyata lebih dari 50 persen pasar tradisional itu rusak, tepatnya 97 pasar.
Sejak 2009 pula mulai direnovasi pasar-pasar tradisional itu yang hingga tahun 2011, sudah ada 26 pasar tradisional direnovasi. 71 Pasar tradisional lain pun menyusul direnovasi pada 2012 hingga 2014.
"Tahun 2012 ada 49 pasar yang direnovasi," kata Asisten Manajer sub Bidang Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun ketika dihubungi detikcom, Rabu (27/3/2013) kemarin.
Dari jumlah itu, 9 pasar telah selesai direvitalisasi, 13 pasar masih tahap pembangunan dan 6 pasar masih mulai direvitalisasi.
Nah, bagaimana kini penampakan pasar-pasar yang direvitalisasi? Detikcom mengunjungi beberapa di antaranya. Ikuti kunjungan detikcom ke beberapa pasar tradisional yang sudah direnovasi dalam tulisan selanjutnya.
Sumber :
news.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)