Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Pertanian serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk berhasil mencapai targetnya tahun ini. Jika tidak berhasil, kata Jokowi, keduanya siap dicopot.
"Khususnya untuk mencapai ketahanan pangan dan menurunnya titik api," kata Jokowi saat memberikan pengarahan di UPT Manggala Agni, Kalimantan Barat, Selasa 20 Januari 2015.

Sebelum Pencalonan Kapolri, KPK Beber Kasus Budi ke Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjelaskan kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum jenderal bintang tiga itu ditunjuk menjadi calon Kapolri. Namun Budi Gunawan tetap ditunjuk sebagai calon tunggal untuk menggantikan Jenderal Sutarman.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (20/1/2015), mengatakan kronologi kasus Budi sudah dijelaskan secara rinci kepada Presiden.

Di Entikong, Jokowi Berjanji Bangun Perbatasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun perbatasan Indonesia, di mulai dari Entikong, Kalimantan Barat.
"Perbatasan akan dibangun mulai dari Entikong ini. Tahun ini kita akan mengubah total kawasan perbatasan," katanya seusai peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Selasa, 20 Januari 2015. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 1 triliun lebih untuk pembangunan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Istana Setuju Kasus Budi Gunawan Cepat Dituntaskan

KPK sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan. Budi diduga menerima gratifikasi pada saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir di Deputi SDM Mabes Polri.
"Kami ketemu Presiden sewaktu sebelum keputusan, kita membicarakan masalah ini," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor LKPP SME Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).

LSI: Publik Ingin Presiden Ulang Proses Pencalonan Kapolri dan Libatkan KPK

Publik ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri polemik soal Kapolri. Untuk itu, Presiden sebaiknya segera memilih Kapolri definitif.

Ini Alasan Publik Meminta Agar KIH Tidak Paksa Jokowi untuk Pilih Budi Gunawan

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa mengatakan, mayoritas publik menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ardian mengatakan, setidaknya ada empat hal yang menjadi alasan publik.

LSI: Publik Minta KIH Tidak Paksa Jokowi Lantik Budi Gunawan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis mayoritas publik meminta Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Mayoritas publik ingin KIH tidak lagi menekan Jokowi untuk tetap melantik tersangka," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, saat jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Gerindra: Ada Alasan Memberhentikan Presiden Jokowi

Anggota DPR kembali menggulirkan wacana hak interpelasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bukan BBM, interpelasi kali ini dipicu lantaran kisruh yang terjadi di tubuh Polri terutama mengenai pengangkatan Komjen Badrodin Haiti yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Plt Kapolri.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi dengan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan malah mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri bisa menjadi pintu masuk untuk mengajukan interpelasi.

Jokowi Tanam Padi Hazton Di Ngarak, Kabupaten Landak

Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Desa Ngarak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, untuk melakukan serangkaian kegiatan pertanian dan berdialog kepada para petani.
Jokowi datang bersama ibu negara, dan rombongan tiba di Desa Ngarak pada pukul 12.30 WIB, Selasa (20/1/2015).

Proyek 35 Ribu MW Jokowi Jadi Bancakan Perusahaan Asing

Rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu megawatt (MW) selama lima tahun ke depan dipastikan bakal didominasi perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) asing. Hal tersebut terjadi karena IPP dalam dalam negeri masih menghadapi kendala pendanaan meski pemerintah telah memberi insentif berupa government guarantee.

Jokowi Ingin Majukan Daerah Tapal Batas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke tanah Borneo, blusukan di daerah perbatasan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Djafar mengaku memang ada arahan khusus terkait pembangunan desa tertinggal, khususnya desa-desa di perbatasan.
"Kita memang diberikan arahan bahwa salah satu tugas pokok saya untuk khusus di daerah perbatasan," kata Marwan usai Rakor di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).

Ketua DPR dan PDIP Percaya Jokowi Tak Lakukan Genosida Terhadap "Orang-orang SBY"

Ketua DPR RI dari Golkar Setya Novanto ikut bicara soal isu adanya pembersihan 'orang-orang SBY' yang dihembuskan oleh Presiden RI ke-6 itu sendiri. Novanto menambah daftar tokoh yang tak percaya dengan isu negatif itu, lalu dari mana sebenarnya isu negatif itu berawal?
"Saya yakin dalam kepemimpinan Jokowi tidak tercermin adanya pembersihan pihak-pihak SBY. Justru saya melihat adanya hal profesional, Pak Jokowi hanya memikirkan program kerja dan kabinet kerja yang selalu dilihat adalah kesejahteraan rakyat demi kepentingan bangsa dan negara," kata Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie ini, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Jokowi Sangkal Lakukan Genosida Terhadap "Orang-orang SBY"

Melalui Akun Facebooknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku mendapat kabar adanya genosida  terhadap 'Orang-orang SBY' di pemerintahan. Jokowi menegaskan, pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.

Jokowi Tidak Melanggar UU, PPP Nilai Interpelasi Soal Kapolri Berlebihan

Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani menilai wacana interpelasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan Kapolri dinilai berlebihan. Pasalnya, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi dalam menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Meskipun Jokowi menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan tersangka oleh KPK.

Serangan Dimulai: DPR Surati Jokowi

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya menghargai pandangan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Namun demikian, Komisi III bakal melayangkan surat ke presiden untuk meminta penjelasan apa maksud pengangkatan Plt Kapolri tersebut.
"Itu nanti, suratnya sudah dikoordinasikan ke pimpinan DPR. Untuk minta penjelasan penetapan Plt itu apa?" kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Jokowi Resmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalbar bersama istri dan rombongan, Selasa (20/1/2015) pukul 09.21 WIB.
Presiden Jokowi memakai kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam serta kopiah hitam. Sementara Ibu Negara Iriana mengenakan baju dan kerudung warna cokelat serta celana panjang hitam.

Gagal Jerumuskan Jokowi, KIH-KMP Kembali Kompak Serang Jokowi

Kasus rekening gendut yang menjerat Komjen Budi Gunawan hingga kisruh Kapolri, membuat iklim politik di Senayan berubah. Dua kekuatan besar yang selama ini bertentangan bak kutub magnet, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersatu.
Setidaknya sudah dua kali KMP dan KIH satu suara menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyodorokan nama tunggal Kapolri Komjen Budi.

Presiden Jokowi Blusukan ke Pontianak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi rencananya akan blusukan ke sejumlah lokasi, termasuk ke daerah perbatasan.
Presiden Jokowi bertolak dengan pesawat Kepresidenan BBJ2 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 07.35 WIB, Selasa (20/1/2015). Jokowi didampingi oleh Seskab Andi Widjajanto dan anggota wantimpres Sida‎rto Danusubroto.

Thamrin Tomagola Sebut Jokowi Angkat Bos Judi Sebagai Wantimpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2015). Jokowi sempat dikecam karena mengangkat Wantimpres yang berasal dari parpol pendukungnya saat pilpres 2014 yang lalu.
Satu dari sembilan Wantimpres yang diangkat Jokowi, Jan Darmadi yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem tersebut mendapat sorotan tajam.

Jokowi Turunkan Harga Semen, Pertama dalam Sejarah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga semen bersamaan dengan penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menanggapi kebijakan Jokowi, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Agung Wiharto mengatakan kebijakan ini belum pernah terjadi di Indonesia. "Penurunan harga diumumkan Presiden, pertama dalam sejarah semen di Indonesia," kata dia kepada Tempo, Senin 19 Januari 2015.

Gubernur Cornelis Gusar, Ancam Usir Pendemo Jokowi

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis gusar ketika ditanya kemungkinan unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Selasa 20 Januari 2015.
"Buat apa demo-demo, Presiden datang ke sini bukan bikin susah. Beliau mau membantu pembangunan Kalimantan Barat," katanya, Senin 19 Januari 2015.

Seskab: Presiden-DPR Sudah Komunikasi Terkait Wakapolri

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan komunikasi dengan DPR terkait posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang ditunjuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kewenangan kapolri.
"Presiden melakukan komunikasi dengan Pak Setya Novanto (Ketua DPR) Kamis (13/1) malam. Keputusannya Jumat, berkoordinasi, hanya lisan, tertulisnya belum," kata Andi Widjajanto di Komplek Istana Negara Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sutarman Tolak Mentah-mentah Iming-iming Jokowi

Meski sudah tidak menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Sutarman dipastikan masih menjadi polisi aktif hingga masa pensiunnya bulan Oktober 2015.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan sampai saat Sutarman pensiun, Jenderal bintang empat itu memilih tidak menjabat posisi penting apapun.
"Setahu saya Pak Tarman memilih untuk pensiun nanti di bulan Oktober 2015 tanpa ada penugasan. Apa pun. Itu permintaan pribadi dari beliau," ujar Andi, di Kompleks Istana Negara, Senin (19/1/2015).

Ketua DPR Minta Jokowi Jangan Terlalu Lama Tuntaskan Persoalan Kapolri

Ketua DPR Setya Novanto berharap persoalan Kapolri segera selesai.
Terutama polemik Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri yang kini dijabat Komjen Pol Badrodin Haiti.
"Ya kita harapkan tidak terlalu lama, karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

KontraS: Apakah Jokowi Itu Lugu?

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas terhadap enam terpidana narkoba yang dihukum mati minggu dini hari kemarin, dikecam keras oleh para aktivis yang peduli soal Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahasiswa Menyamakan Jokowi dengan Pinokio

Gelombang unjuk rasa menentang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Barat Selasa 20 Januari 2015, sudah terjadi Senin 19 Januari 2015. Mahasiswa Solmadapar turun ke jalan menyikapi kebijakan Jokowi mengenai harga Bahan Bakar Minyak.
Sedangkan pada pukul 15.30 WIB, sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Tanjungpura berorasi di Bundaran Tugu Digulis.

Imparsial: 91 Hari Jabat Presiden, Jokowi Sudah Berlumuran Darah

Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti menyatakan ironi, di hari ke 91 menjadi Presiden RI, Joko Widodo sudah melumuri tangannya dengan darah. Hal itu berkaitan dengan eksekusi pidana mati sejumlah narapidana.