Kader Golkar Yakin Rapimnas Akan Formalkan Dukungan ke Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, hadir di kantor Dewan  Pertimbangan Pusat (DPP) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di  mana para parpol yang akan mendukung Jokowi sebagai capres akan  berkumpul.
"Saya diundang ke sini untuk hadir," kata Fadel, Rabu (14/5/2015).
Dia tak membantah Golkar belum bisa membuat keputusan resmi untuk  mendukung Jokowi di pencapresan bersama PDI-P.  Hanya saja, kemungkinan  itu tetap dibuka dan suasana komunikasi masih cair.
"Tapi kan Golkar harus lewat rapimnas," imbuhnya.

Koalisi dengan PDIP, Petinggi Golkar Pecah Kongsi

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pertemuan antara ketua umumnya, Aburizal Bakrie dan Joko Widodo adalah langkah Golkar dalam menjejaki koalisi dengan PDI Perjuangan. Ia membantah langkah politik Ical, sapaan akrab Aburizal, hanya manuver pribadi.
"Ketua umum Golkar ditugaskan melakukan komunikasi politik dengan partai lain dalam hal penjajakan koalisi. Sehingga langkah yang dilakukan Pak Aburizal "Bukan bersifat pribadi, tetapi sebagai ketua umum," kata Idrus saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (14/5/2014).

Demokrat: Survei 3 Hari lalu Sultan bisa saingi Jokowi & Prabowo

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyadari partainya tidak bisa mengusung calon presiden sendiri. Tetapi, Demokrat berusaha membujuk beberapa partai untuk memunculkan capres baru.
"Kita lihat realistis saja karena Partai Demokrat kan tidak memiliki kemampuan untuk mendukung sendiri," ujarnya di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/5/2014).
Menurut Amir, pihaknya juga mempertimbangkan tokoh-tokoh yang menonjol di kalangan masyarakat dari hasil perolehan survei. Salah satunya, yakni perolehan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Cak Imin Janjikan 11,3 Juta Kader PKB Dukung Jokowi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, memastikan dukungan kadernya kepada calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.
Cak Imin--panggilan karibnya--bahkan sesumbar 11.300.000 kader PKB akan memilih Jokowi. "PKB memastikan dukungan bagi Pak Jokowi. 11.300.000 pemilih PKN akan pilih bapak," ujar Caki Imin ketika bertemu dengan Jokowi di DPP PKB, Jakarta, Rabu (13/5/2014).
Muhaimin mengatakan kadernya akan memilih Jokowi didasari berbagai faktor. Antara lain Jokowi adalah pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat sehingga rakyat diikutkan dalam pembangunan, dan membantu masyarakat NU dan Marhaen.

Pramono Anung Sudah Tahu Pendamping Jokowi

Politisi senior PDIP Pramono Anung mengatakan PDIP telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo yang disebutnya melengkapi dan memperkuat Jokowi.
"Saya sudah tahu siapa yang akan dampingi Jokowi. Tapi saya tidak mau menyebutkan," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Ketika ditanya, apakah orang itu Jusuf Kalla atau Ketua KPK Abraham Samad, Pramono malah tak memastikan jawabannya.

Jokowi Sebenarnya Ingin Mundur, Tapi Takut Tak Diizinkan DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tidak ingin menanggapi terlalu serius sindiran Ketua Umum PAN Hatta Rajasa soal pengunduran diri dari jabatannya sebelum Pilpres. Jokowi mengakui memiliki hitung-hitungan politik.
"Hitung-hitungan politiknya gitu masa nggak ngerti. Ya kita ngertilah. Kalau saya lebih enak kalau mundur," jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Berdasarkan perhitungan Jokowi, dengan kursi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta yang hanya 11 kursi, tidak memungkinkan dirinya untuk mundur.

Demokrat Diprediksi Akan Ikuti Jejak Golkar Dukung Jokowi

Partai Demokrat hingga kini belum menentukan sikap terkait menjalin mitra koalisi. Demokrat dinilai berpeluang mengikuti langkah Golkar untuk merapat ke poros PDI Perjuangan.
Ari Nurcahyo, Executive Director Soegeng Sarjadi Syndicate mengatakan, dalam hati kecil Demokrat tentu ingin mengikuti Golkar bergabung ke PDI Perjuangan.
Menurutnya langkah Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan lebih besar dibanding ke poros lain maupun menjadi koalisi.

Salah ketik, spanduk deklarasi koalisi dukung Jokowi diganti

PDI Perjuangan hari ini menggelar acara deklarasi peresmian koalisi dengan PKB dan Partai NasDem di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rencananya usai menggelar rapat tertutup, para petinggi partai seperti Muhaimin Iskandar, Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri akan memberikan keterangan pers sekitar pukul 13.00 WIB.
Meja untuk memberikan keterangan pers kepada wartawan pun sudah disiapkan. Di belakang meja, terlihat spanduk berukuran sekitar 4x3 bergambar Megawati dan Soekarno serta Jokowi.

13 Elemen Masyarakat Nyatakan Bergabung Dukung Jokowi Jadi Presiden

Ketua Umum Kawan Jokowi, Diaz Hendropriyono mengatakan saat ini sudah ada 13 elemen masyarakat menyatakan bergabung untuk mendukung Joko Widodo menjadi presiden.
Mereka adalah Garda Pemuda NasDem, Relawan Muda Jakarta (REMAJA), Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Jokowi Center Indonesia (JCI), Jokowi 4 ME, Aliansi Profesional Muda Pasar Modal Indonesia (APMI), Anak Muda Cinta Indonesia (AMCI), Satuan Brotherhood Otomotif dan Musik (SABROM), Satria Muda Jokowi, SEDERHANA (Selalu Dekat Rakyat Hadir Dimana-mana), Garda Bangsa, dan Paguyuban Betawi Joglo (PaBeJo).

Langkah Golkar Merapat ke PDIP Rasional

Partai Golkar akhirnya menyatakan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk menjadi mitra koalisi. Langkah Golkar merapat ke PDI Perjuangan pun dinilai sebagai sikap yang tepat.
"Keputusan Golkar ke PDIP adalah rasional. Itu keputusan yang tepat," kata Ari Nurcahyo, Executive Director Soegeng Sarjadi Syndicate, Rabu (14/5/2014).
Ari menuturkan, setidaknya ada beberapa alasan yang membuat langkah Golkar tersebut dianggap tepat.

PDB: Selisih Elektabilitas Jokowi Prabowo Nyaris Tak Ada Lagi

Elektabilitas bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dalam kurun waktu tujuh bulan sejak September 2013 hingga awal Mei 2014, elektabilitas Prabowo meningkat hingga sekitar 18 persen.
Temuan tersebut didapat dari hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB). Pada survei pertama, September 2013, elektabilitas Prabowo berada di angka 6,6 persen meningkat menjadi 24,8 persen pada awal Mei 2014.

Prabowo Terganjal HAM, Jokowi Dihadang Korupsi

Peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, menyatakan isu HAM yang menyerang prabowo masih mempengaruhi elektabilitasnya.
"Kalau dari data kita memang isu HAM itu jadi isu yang sangat "membunuh" prabowo. Jadi akhirnya berefek elektabilitas prabowo" ujarnya saat ditemui di kantor LSI, Selasa 13 Mei 2014.
Hasil survey terbaru LSI, menunjukan bahwa elektabilitas Prabowo jika dipasangkan dengan Hatta Rajasa masih kalah dibanding Jokowi-Jusuf Kalla. Prabowo-Hatta sebesar 22,33 persen dan Jokowi-JK 35,91 persen.

Politisi PDIP: Mendukung Jokowi Karena Ingin Perubahan

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menyambut baik keinginan Partai Nasdem, PKB  yang berkoalisi mendukung pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagia calon presiden.
"Partai-partai yang bergabung dengan kita sadar bahwa rakyat Indonesia ingin ada perubahan dan tidak ingin terjebak dalam kelamnya masa lalu," ujarnya Rabu (14/5/2014).
Menurutnya, reformasi dan proses demokratisasi yang dilalui bangsa saat ini  pasca 1998 belumlah tuntas.

Pemilih Mengambang Jadi Penentu Nasib Jokowi dan Prabowo

Pemilihan presiden 9 Juli mendatang dipastikan hanya berisi dua poros yaitu poros Jokowi dan poros Prabowo. Dua poros tersebut yang bakal bertarung habis-habisan dalam mencari dukungan dari masyarakat.
Poros Jokowi didukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB. Sedangkan poros Prabowo baru didukung Partai Gerindra, PPP, PKS dan PAN. Tinggal Partai Hanura yang belum menentukan sikap akan merapat ke mana.
Menurut Pengamat Politik LIPI, Syafuan Rozy, penentu pemenang dari pemilihan presiden mendatang bukannya kedua poros tersebut.

Manuver Oportunis Denny JA di Setiap Pilpres

Konsultan politik sekaligus pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kemarin tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mendukung Joko Widodo (Jokowi). Denny mengatakan, masyarakat sipil (civil society) perlu mendukung calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Bagi kami, pemilu presiden terlalu penting jika hanya diatur oleh partai politik. Sebagaimana perang terlalu penting jika hanya melibatkan strategi para jenderal. Publik luas dan civil society harus pula ikut menentukan sosok dan program presiden Indonesia kelak. Bulat dan lonjong Indonesia sangat dipengaruhi oleh personality dan program presidennya," kata Denny lewat keterangan tertulis di salah satu situs miliknya, belum lama ini.

Zuhro: Kemenangan Jokowi Ditentukan oleh Cawapres

Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo masih belum mengumumkan pendampingnya sebagai cawapres. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden akan ditentukan oleh siapa cawapres yang mendampinginya.
"Cawapres Jokowi adalah posisi yang seksi karena kemenangan Jokowi ditentukan olehnya," kata Siti di Jakarta, Rabu 14 Mei 2014.

Golkar Tak Hadiri Deklarasi Sebab Belum Tentu Berkoalisi

Siang ini PDI Perjuangan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah elite partai koalisi, PKB dan Partai NasDem, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pertemuan ini adalah deklarasi koalisi untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) maju pada Pemilihan Presiden pada 9 Juli mendatang.

PDIP, NasDem, dan PKB akan Deklarasi Dukungan Jokowi

Tiga ketua umum partai politik direncanakan mengadakan silaturahmi di DPP PDI Perjuangan. Mereka antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Dari informasi yang dihimpun Tribunnews.com, ketiga partai tersebut akan melakukan deklarasi pada hari ini, Rabu (14/5/2014). Mereka akan memberikan dukungan kepada calon presiden Joko widodo pada Pilpres 2014.
Pantauan di lokasi, tenda berukuran 3X6 meter berwarna merah putih serta karpet merah telah terpasang di halaman kantor DPP PDIP. Di tenda tersebut juga tertulis "Rumah Koalisi". Selain itu, terdapat pula foto-foto kegiatan Presiden RI Soekarno.

Dukung Prabowo, PPP Akui Konstiuen Pilih Jokowi, Katanya Lulung "Ogah Jegal Jokowi"

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung Gerindra Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang Kabah itu mengakui sebagaian akar rumput masih memilih Joko Widodo di Pilpres 2014.
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan hal itu berdasarkan survei yang dilakukannya selama ini. Ia menghubungi pengurus daerah PPP mengenai pandangan calon presiden.

Megawati akan Pimpin Deklarasi Koalisi Jokowi

PDI Perjuangan akan melakukan deklarasi dukungan kepada Joko Widodo bersama   PKB dan Partai NasDem. Deklarasi tersebut digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
"Penyampaian dukungan resmi PKB kepada PDIP untuk mendukung Jokowi," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Dalam deklarasi tersebut akan ada sambutan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Joko Widodo. "Ini deklarasi resmi tiga partai," tuturnya.
Sementara mengenai dukungan Golkar, Tjahjo mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada partai berlambang pohon beringin itu.

Ahok: Kalau Mau Makan Enak Tak Mungkin Aaya ke Tempat Jokowi

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) bakal menjadi orang nomor satu di DKI setelah sang gubernur Joko Widodo maju di pilpres. Dengan tugas baru tersebut Ahok mengaku tetap membutuhkan masukan dari Jokowi.
Kebiasaan saat masih menjabat, menurut Ahok, jika ada waktu akan tetap dilakukan seperti berkomunikasi dan makan bareng. Namun Ahok menyadari Jokowi akan bertambah sibuk sekarang ini.
"Kalau lagi kosong saja (makan bareng). Kalau mau makan enak ke tempat saya. Kalau saya mau makan enak, enggak mungkin ke tempat dia (Jokowi). Dari berat badan kan sudah tahu," kata Ahok di Kemendagri, Rabu (14/5/2014).

Jokowi Diminta Serahkan Fasilitas Dinas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan izin cuti atau non aktif  lantaran akan bertarung sebagai calon presiden (capres).
Hal ini tentunya terkait dengan penggunaan fasilitas negara yang biasa digunakan dalam menjalani tugas sebagai gubernur.
Beberapa fasilitas dimaksud seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas, hingga fasilitas penggunaan ajudan. "Secara otomatis, seluruh fasilitas yang melekat pada Jokowi sebagai gubernur akan hilang. Seiring yang bersangkutan non aktif," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu, kemarin (13/5/2014).

Kerja Sama Parpol PDI-P Akan Kalahkan Koalisi Gerindra

Keputusan Partai Golkar yang ingin bergabung ke poros Jokowi yang diusung PDI Perjuangan akhirnya membuktikan bahwa Golkar di bawah kepemimpinan ARB tetap realistis. Sebab, tidak satupun partai mau bergabung dengan Golkar untuk bersama-sama mendukung capres partai itu.
Menurut Pengamat Politik dari Pollcomm Institute, Heri Budianto, sempat ada kekhawatiran melanda elite Golkar karena mereka 'ketinggalan kereta' dalam menggalang koalisi.
"Saya melihat akhirnya Golkar realistis. Keputusan mereka gabung ke PDI-P jelas mempengaruhi peta politik pilpres berubah. Akan ada dua capres, jadi duel ini akan sengit," kata Heri di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Jokowi Jadi Presiden, Ahok: Kami Kepung Monas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan surat pengajuan cuti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Setelah mendaftar sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 18 Mei mendatang, Jokowi pun akan non-aktif dari jabatan gubernur.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun akan menggantikan posisi gubernur sebagai pelaksana harian gubernur. Mantan Bupati Bangka-Belitung yang akrab disapa Ahok itu mengaku tak mempersiapkan apa-apa.
"Saya cuma kasih arahan ke Biro KDH (Kepala Daerah) agar surat ke Gubernur dan ke Wagub jangan dipisah," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Jokowi Capres, Pengamanan Balai Kota dan Rumah Dinas Diperketat

Dengan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperketat pengamanan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ini di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat dan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Untuk itu, Biro Umum Pemprov DKI menggelar Apel Bersama Pengamanan Dalam Balai Kota dan Rumah Dinas Gubernur di halaman Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Selama Cuti ,Jokowi: Bisa Nginep di Rumah Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan dirinya tak bisa menempati rumah dinas setelah resmi cuti sebagai gubernur. Selain rumah dinas, Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--pun tak boleh menggunakan kendaraan dinas.
Ketika ditanya wartawan akan pindah ke mana setelah tidak menetap di rumah dinas gubernur, Jokowi kemudian berseloroh, ""Pindah ke mana itu urusan saya dan istri saya  ke mana. Mungkin nanti bisa nginep di rumah Pak Wagub," ujar Jokowi di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/5/2014).

Jokowi-Prabowo Duel di TV

Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Ade Armando menilai langkah koalisi PDI Perjuangan dengan Partai NasDem dan Partai Golkar bisa menguntungkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya melalui media televisi. Seperti diketahui, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh adalah pemilik Metro TV dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah pemilik TV One dan Antv.