NasDem Akui JK-Samad Direkomendasikan Dampingi Jokowi

Nama Jusuf Kalla dan Abraham Samad mencuat sebagai pendamping Joko Widodo di pemilihan presiden 2014. Partai NasDem yang berkoalisi dengan PDIP mengakui dua nama tersebut direkomendasikan sebagai calon wakil presiden.
"Apa yang disampaikan Jokowi sesuatu yang luar biasa. Dua tokoh ini yang direkomendasikan NasDem," kata Sekjen NasDem Patrice Rio Capella ketika dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2014).

Warga Tomohon Menyambut Antusias Kedatangan Jokowi

Calon Presiden RI dari PDI P, Joko Widodo (Jokowi) tiba di Kota Tomohon, Sabtu pagi (10/5/2014).

Jokowi: PDIP 18,95%, Ada Dinamika di Lapangan

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, menduga perolehan suara partainya yang tidak sampai 20 persen dalam penghitungan suara akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebabkan oleh adanya dinamika masyarakat. "Kalau angka-angka itu masih sedikit naik atau turun mungkin karena di lapangan itu ada dinamika," katanya di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Sabtu (10/5/2014). Jokowi menolak mengelaborasi dinamika seperti apa yang terjadi di tengah masyarakat.
Jokowi mengatakan hasil penghitungan suara KPU tersebut juga menunjukkan pluraritas partai-partai dengan tidak adanya satu partai pun yang mendominasi. Ia juga menilai posisi PDI Perjuangan yang tetap menempati peringkat pertama sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang banteng itu.

PDIP Sesumbar Ada Banyak Stok Pendamping Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan ada banyak stok untuk mendapatkan figur bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo, bakal calon presidennya. Isyarat Jokowi soal latar belakang calon pendampingnya itu tak kemudian membatasi pilihan.
Saat hendak bertolak ke Makassar dan Manado, Jumat (9/5/2014), Jokowi tak membantah ketika nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan kandidat yang sedang dia timbang menjadi pendamping. (Baca: Membaca Isyarat Jokowi soal Jusuf Kalla dan Abraham Samad).

Ada 18 Hingga 20 Black Campaign Per Hari ke Jokowi

Politisi Partai Gerindra dan PKS kompak menyerang capres PDIP Joko Widodo lewat Twitter. Bahkan Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengkritik soal sikap PDIP yang dulu merangkul Prabowo Subianto namun kini berpaling dari capres Gerindra itu.
"(Hubungan dengan Gerindra) Itu sudah selesai, sudah masa lalu, ya sudah," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (10/5/2014) dini hari.
Tjahjo menuturkan, PDIP mempunyai tim sosial media yang bertugas menyikapi hal yang dia golongkan sebagai kampanye hitam (black campaign) itu. Ada 20 kampanye hitam per hari yang ditujukan untuk Jokowi.
"Kami punya tim sosial media. Rata-rata tiap hari 18 sampai 20 'black campaign'. Ada yang langsung kita jawab kita respon, ada yang tidak, karena mengandung SARA dan sebagainya. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri," tutur Tjahjo.
Kicauan Waketum Gerindra Fadli Zon pada Jumat (9/5) jelas mengarah ke Jokowi. Dalam kicauannya, Fadli mengingatkan nasib 250 juta manusia Indonesia ditentukan dua bulan lagi.

PDIP: Cawapres Jokowi Diumumkan Paling Lambat 16 Mei 2014

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan hari deklarasi cawapres dari capres Joko Widodo akan segera diumumkan. Tjahjo menyebutkan, deklarasi cawapres untuk Jokowi diumumkan maksimal pada tanggal 16 Mei 2014.
"Mudah-mudahan besok pagi sampai tanggal 16 Mei kita lihat, kita akan pilih hari baik," tutur Tjahjo di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (10/5/2014) dini hari.
Hal itu dikatakan Tjahjo usai pengumuman hasil resmi Pileg 2014 oleh KPU. Lebih lanjut,

Projo: Kampanye Hitam Picu Bentrok Pendukung

Kampanye hitam yang berlebihan menjelang pemilihan presiden memicu reaksi kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Pro-Jokowi (Projo). Organ PDIP pendukung calon presiden Joko Widodo ini meminta kepolisian mengusut kampanye hitam terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Yongki Jonacta, serangan politik yang tak proporsional terhadap Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, sudah masuk kategori menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). "Bila polisi lambat bertindak, bisa terjadi benturan antara massa Jokowi dan massa pendukung calon presiden lainnya," katanya di sela-sela peresmian Projo Kalimantan Timur di Kota Balikpapan pada Jumat (9/5/2014).

Prabowo dan Jokowi Klaim Korban Kampanye Hitam

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Ketua Dewan Pembina partainya, Prabowo Subianto, merupakan calon presiden yang paling sering diserang kampanye hitam.
"Yang paling banyak mendapatkan serangan kampanye hitam itu kami," kata Fadli, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Jakarta, Jumat (9/4/2014). Menurut dia, serangan kampanye hitam terhadap Prabowo banyak muncul di media sosial melalui berbagai akun anonim.

Kampanye Hitam ke Jokowi, Pengamat: Percuma

Direktur Eksekutif PoliticaWave Yose Rizal mengatakan kampanye hitam yang ditujukan untuk calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo di sosial media semakin banyak setelah pemilihan anggota legislatif pada 9 April lalu. Namun, kata Yose, kampanye hitam ini terbukti tak terlalu berhasil mempengaruhi masyarakat.
"Mereka semakin pintar, tahu mana yang benar dan mana yang tidak," kata Yose ketika dihubungi, Jumat, 9 Mei 2014.
Yose mengatakan kampanye hitam untuk Jokowi semakin hari kian parah. Contohnya, kata dia, iklan kematian yang menuliskan namanya Jokowi disertai embel-embel nama baptis Herbertus dan nama Mandarin Oey Hong Liong.

Menangkan Jokowi, 100 Kabupaten Hadiri Temu Raya Almisbat

Komitmen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) untuk memenangkan calon presiden (capres) Joko Widodo semakin menguat dengan bergabungnya perwakilan dari 100 kabupaten/kota dalam Temu Raya Nasional.
Dalam Temu Raya Nasional tersebut, mereka menyusun rencana kerja dan menyusun strategi untuk menggerakkan masyarakat di daerah memenangkan Jokowi di Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami sedang berupaya menggalang seluruh kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Saat ini kami sudah berhasil menghimpun kelompok masyarakat di 100 kabupaten di 33 propinsi. Target kami sampai akhir bulan ini akan ada kelompok masyarakat dari 200 kabupaten yang akan bergabung di Almisbat," kata Koordinator Kampanye Almisbat Indra P Simatupang, di Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Almisbat Konsolidasikan Diri demi Memenangkan Jokowi

Para pendukung Joko Widodo alias Jokowi pada pemilu presiden (pilpres) Juli nanti terus mengonsolidasikan diri. Salah satu kelompok pendukung Jokowi yang terus berupaya memperkuat jaringan adalah Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat).
Dalam rangka konsolidasi, Almisbat menggelar Temu Raya Nasional guna menyusun rencana kerja nasional untuk pemenangan Jokowi di pilpres nanti. Sekjen Almisbat Hendrik Sirait mengatakan, pencalonan Jokowi harus didukung dengan strategi yang tepat.

Polri Usut Kasus Iklan Kematian Jokowi

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengimbau masyarakat segera melapor ke polisi ketika menemukan kampanye hitam. Imbauan ini menyusul munculnya iklan kematian Joko Widodo yang menyebar di sosial media.
"Masyarakat juga harus tahu apabila ditemukan sebuah pelanggaran, termasuk black campaign atau kampanye negatif, silakan masyarakat melaporkan ke Gakumdu," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Sutarman menjelaskan penyelenggara dan pengawas pemilu sudah memiliki mekanisme apabila terjadi pelangaran pemilu. Pengawas Pemilu dan Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran pemilu termasuk kampanye hitam akan meneruskan laporannya ke Polri. Sedangkan pelanggaran administrasi akan diserahkan oleh Bawaslu ke KPU.

Safari ke Manado-Makassar, Jokowi Ditemani Marwan Jafar

Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo melakukan kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/5/2014). Jokowi terlihat didampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar.
Dalam agenda safari politiknya, Jokowi terlihat ditemani sejumlah elite PDIP dan mitra koalisinya, Partai Nasional Demokrat. Diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga; Wasekjen PDIP Achmad Basarah, dan Ketua DPP NasDem bidang Politik dan Pemerintahan Akbar Faisal.

Kejagung Didesak Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bus TransJakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, terkait dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung hingga saat ini masih mendalami kasus tender bus karatan TransJakarta yang dilakukan oleh anak buah Jokowi. Terkait hal itu, mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Mahasiswa Jakarta Sejahtera menyatakan kurang puas dengan kinerja Kejagung hingga saat ini.

Rhoma Irama: Jokowi Jangan Dulu Jadi Presiden!

Bakal calon presiden (capres) dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Rhoma Irama tidak setuju jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Sebab, Jokowi mengemban tugas untuk menyelesaikan semua persoalan Jakarta sebagai kepala daerah.
"Kita minta kepada Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan dulu jadi presiden," ungkap Rhoma kepada wartawan saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Jumat (9/5/2014).

Rhoma Cabut Dukungan Jika PKB Gabung Jokowi

Rhoma Irama mengancam mencabut dukungan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kalau partai besutan Muhaimin Iskandar itu berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu, ditegaskan raja dangdut tersebut saat tiba di Bandara Sultan Mahmmud Bahdaruddin (SMB) II Palembang, Jumat (9/5/2014). Ia datang untuk menghadiri MTQ di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sabtu (10/5/2014).
"Kita akan tarik dukungan jika PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Jokowi (Joko Widodo)," kata Rhoma.

Siapapun Cawapresnya, Prabowo Menang Satu Putaran

Menjelang Pemilihan Presiden 2014, hasil survei Lembaga Survei & Polling Indonesia (SPIN) mengungkap adanya fluktuasi elektabilitas para calon presiden. "Jokowi mengalami penurunan elektabilitas, sedangkan Prabowo merambat naik, dan Ical cenderung stagnan," ujar Direktur Eksekutif SPIN, Igor Dirgantara dalam Public Expose di Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Menurut dia, kejelian memasangkan duet pasangan capres-cawapres akan menjadi penentu pemenangan di Pilpres 9 Juli nanti, lantaran orientasi publik atas figur di atas partai politik masih jadi rumus politik pemenangan pilpres saat ini.

Eva Bicara Seputar Cawapres Jokowi

Setiap Jumat seakan menjadi penantian akan adanya pernyataan resmi soal siapa cawapres yang akan berduet dengan capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo. Sebelumnya, disebut-sebut, sosok cawapres Jokowi akan diumumkan pada 'Jumat Suci'.
Sehubungan dengan itu, juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan pendamping Jokowi untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diumumkan pekan depan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Mei 2013. "Belum, pengumuman sebelum pendaftaran ke KPU. Mungkin dua atau tiga hari sebelumnya. Hari ini Bu Mega pun masih di Bali," ujar Eva lewat pesan singkat, Jumat (9/5/2014).

Abraham Samad Bersih dan Jauh dari Korupsi

Ketua KPK Abraham Samad disebut kandidat kuat pendamping Jokowi di Pilpres 2014 nanti. Namun PDIP sebagai partai pengusung Jokowi, belum mau membocorkan siapa nama cawapresnya.
Ketua DPP PDIP Bambang Muryanto mengaku belum tahu betul tentang sosok pendamping Jokowi. Menurut dia, yang tahu hal itu hanya Jokowi dan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ihwal nama Abraham dan Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut calon kuat, dia menilai, keduanya punya latar belakang yang baik. Namun lagi-lagi, dia masih merahasiakan, siapa yang akan dipilih di antara kedua calon itu.

Berangkat ke Manado dan Makassar, Jokowi Enggan Dilayani Berlebihan di Bandara

Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( (PDI-P) Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan perjalanan ke dua kota di Sulawesi sejak hari ini Jumat (9/5/2014) hingga Minggu (9/5/2014). Dua kota yang akan dikunjungi adalah Manado di Sulawesi Utara dan Makassar di Sulawesi Selatan.
Selama di bandara, Jokowi enggan dilayani secara berlebihan. Jokowi berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia bersama dengan rombongan wartawan dan sejumlah elite DPP PDI Perjuangan. Diantar supir yang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova, Jokowi tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, sekitar pukul 17.30 WIB.

PDIP Jateng Segera Bentuk Tim Pemenangan Jokowi

Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah segera membentuk tim pemenangan bakal calon presiden Joko Widodo untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014.
"Kami nanti akan rapat dulu dalam rangka pembentukan tim pemenangan Bapak Jokowi yang melibatkan relawan di semua tingkatan," kata Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko di Semarang, Jumat (9/5/2014).

Dewi Haroen Pastikan Iklan Kematian Jokowi Bukan Buatan Prabowo

Iklan kematian Joko Widodo (Jokowi) bertebaran di media sosial. Tak pelak munculnya iklan itu mendapat protes keras dari publik. Sebab, publik menilai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Tika Ramlan Tak Suka Jokowi

Penyanyi Tika Ramlan turut mengamati politik Tanah Air jelang Pemilu Presiden 2014 pada Juli mendatang. Lantas apa persepsi Tika mengenai sosok Capres Jokowi dan Prabowo?
"Sebenarnya kalau untuk Jokowi aku salut ya saat dia benahi Jakarta. Tapi pas kesini-kesini kok dia nyalonin jadi Presiden, ya itu hak dia sih tapi kan masa kerja dia untuk selesaikan pekerjaan sebagai Gubernur baru dimulai," kata Tika saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Personel duo T2 ini menilai sosok mantan Walikota Solo tersebut cukup unik karena sering melakukan blusukan.

PKB: Cawapres Jokowi Harus Punya Elektoral Tinggi

PKB bersikap pasrah terkait cawapres PDIP. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada partai berlambang banteng itu. Siapapun yang dipilih, diyakini mampu memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik.

Tim Jokowi Bisa Manfaatkan Kampanye 'RIP Jokowi'

Kampanye hitam bertuliskan 'RIP Jokowi' yang beredar di media sosial bisa dimanfaatkan kubu Joko Widodo untuk pencitraan dizalimi, meski tidak jelas siapa pelaku kampanye hitam tersebut.
Menurut pengamat politik yang juga dosen sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, memang tidak menutup kemungkinan kampanye hitam tersebut justru dimanfaatkan tim Jokowi untuk menimbulkan kesan sedang dizalimi. Ia menuturkan saat ini sudah tidak efektif kampanye pencitraan 'dizalimi', karena masyarakat semakin cerdas.
"Bisa dimanfaatkan kelompok pak Jokowi untuk memberi kesan dizalimi, disudutkan. Menurut saya jadi tidak efektif karena masyarakat semakin cerdas. Masyarakat saat ini sudah menerima informasi yang deras baik dari media cetak dan elektronik maupun media sosial," ujar Herdi saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2014).

Ditanya Cawapres Jokowi, JK Berkelit

Jusuf Kalla (JK) irit bicara soal kemungkinan dirinya menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Ia nampak enggan berkomentar saat wartawan mempertanyakan soal itu.
"Nanti ya," jawab JK sambil bergegas memasuki Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jalan GSSJ Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014).
Saat itu, Ketua Palang Merah Indonesia ini diundang IDI untuk memaparkan pemikirannya soal masalah kesehatan rakyat di Indonesia. Ia pun mengaku tidak ada unsur politik dalam diskusi itu. "Tidak bicara soal capres, tidak politik, diundang untuk bicara kesehatan," ucapnya secara tegas.

Jokowi Jelaskan Porsi Pendidikan yang Benar

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menilai komposisi pendidikan yang berjalan selama ini kurang memadai, sehingga banyak peristiwa menyimpang yang dilakukan oleh pelajar.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, sebaiknya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) lebih mengedepankan pendidikan budi pekerti ketimbang pengetahuan.
"Pendidikan yang harus diberikan 60 sampai 70 persen adalah masalah yang berkaitan dengan karakter, sikap, budi pekerti anak. Pengetahuan cukup 30 persen saja," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/5/2014).