PDIP Cuma Menang Tipis, Jokowi Pasti Jadi Presiden-presidenan

Tak Setuju Jokowi 'Nyapres', Indro Warkop Anggap Pemanis

Banyak orang memberikan harapannya untuk Indonesia yang lebih maju di pundak Joko Widodo (Jokowi), namun tidak bagi Indro Warkop. Pelawak yang besar namanya bersama Dono dan Kasino ini justru tak setuju Jokowi ikut dalam pencalonan presiden.
Menurutnya, Jokowi tak beda seperti artis yang dipinang partai politik sebagai pemanis. Pun dengan Jokowi yang bisa dibilang hanya sebagai penarik massa bagi partai berlambang banteng itu.

Said Aqil Bantah NU Berkoalisi dengan PDIP

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah telah berkoalisi dan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian Pemilu 2014.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menegaskan, pihaknya tetap bersikap netral dan tak pernah mengarahkan pengikutnya untuk mendukung salah satu partai politik dalam Pemilihan Umum 2014.
Hal tersebut, ia ungkapkan kepada wartawan seusai acara "Istighotsah Kebangsaan Untuk Pemilu Damai," di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Berbahaya: Agenda Menangkan Jokowi Tapi Ingin PDIP Kalah

PDI Perjuangan harus tetap waspada dengan potensi kecurangan yang mungkin terjadi di Pileg April 2014. Pasalnya bukan tidak mungkin ada pihak yang ingin menjegal PDI Perjuangan.
Politisi PDI Perjuangan Fahmi Habcy mensinyalir ada upaya sistematis didaerah-daerah untuk mengkerdilkan suara PDI Perjuangan oleh parpol tertentu dengan jalan membangun isu dan pemahaman pulik untuk mendikotomikan kemenangan Jokowi dalam pilpres, dengan kemenangan PDI Perjuangan dalam pileg 9 april nanti.

Tim Entrepeneur dan Profesional Muda Dukung Jokowi

Tim Entrepeneur dan Profesional Muda mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden pada pemilu 2014. Dukungan ini tidak lepas dari gaya kepimpinan Jokowi yang komunikatif terhadap bangsa indonesia.
"Kami mendukung jokowi, dengan gaya kepemimpinanya maka kami harapkan dapat memberikan efek yang baik bagi bangsa dan negara," kata Hasnil Fajri, Kordinator EP for Jokowi, di jakarta, Senin (7/4/2014).

Giliran Tokoh dan Ulama Betawi Goyang Jokowi

Tokoh dan ulama Betawi kompak megambil sikap seperti Partai Gerindra, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan amanat warga Jakarta yang telah memilihnya menjadi kepala daerah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun. Sehingga janjinya untuk menjadikan Jakarta Baru dapat terpenuhi.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 1984-1987 Mayjen TNI (Purn) Eddie Nalapraya mengatakan tokoh, ulama dan warga Betawi tidak melarang Jokowi menjadi Presiden RI. Melainkan hanya menahan Jokowi selama lima tahun untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi Tanggapi Isu Gibran Rakabuming Terima Aliran Dana Bus Abal-abal

Kejaksaan Agung disebut telah mendapatkan bukti adanya aliran dana milyaran rupiah dari Bimo Putranto ke anak sulung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming.
Saat dikonfirmasi, Jokowi hanya tertawa. Dia menilai, tudingan itu hanyalah sebuah kampanye hitam yang dilontarkan lawan politiknya. Jokowi memastikan, anaknya sama sekali tidak terlibat dalam kasus bus abal-abal.
"Biasa lah namanya isu politik. Diaduk-aduk dalam situasi politik seperti sekarang. Mbah saya dibilang dapat uang lah, anak saya dibilang dapat," ujar dia di Balai Kota, Senin (7/4/2014).

PDIP Minta Polri Tambah Pengawal Buat Jokowi

Isu ancaman soal keamanan jelang Pemilu, 9 April 2014, kian santer terdengar. Terutama bagi mereka yang menjadi juru kampanye, calon presiden dan calon presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menegaskan keamanan merupakan hal terpenting. Bahkan Kapolri Jendral Sutarman harus menambah pengamanan.
"Walau tanpa diminta, Kapolri harus mengamankan pimpinan parpol, jurkam, capres dan cawapres," ujar Tjahjo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/4/2014).

KPUD Jakarta Sebut Jokowi Bolehkan Warga Grey Area Nyoblos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengakomodasi daerah abu-abu (grey area), wilayah yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, untuk mengikuti pemilu. Harapannya, seluruh warga mampu menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Legislatif 9 April 2014.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya akan membuka tempat pemungutan suara (TPS) di daerah abu-abu yang ada di Jakarta. Sehingga warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Soal Korupsi Busway, Jokowi: Yang Lain Ngapain?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui pengawasan pengadaan bus Transjakarta luput dari Inspektorat. "Itu lolos," katanya di Balai Kota, Senin (7/4/2014).
Menurut dia, tugas Inspektorat adalah manajemen kontrol. Namun dia memahami Inspektorat harus mengawasi puluhan ribu mata anggaran. "Inspektorat juga ngawasi 57 ribu, enggak mungkin gini," ujarnya dengan ekspresi melotot. "Meskipun stafnya banyak sekali."

Tanggapan PDIP Pada Permintaan SBY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan soal perjanjian Batu Tulis adalah urusan internal PDIP dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Sehingga menurut dia dibuka atau tidak soal isi perjanjian tersebut adalah urusan kedua partai tersebut. Meski permintaan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu soal internal PDIP dan Gerindra saja, SBY komentari itu sah - sah saja," kata Tjahjo di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Masa Tenang = Masa Perang di Twitter

Kampanye pemilu legislatif telah memasuki massa tenang hingga pencoblosan 9 April nanti. Namun perang saiber antar pendukung capres terus berlanjut di media sosial.
Setelah hashtag #jokowitidaklayak menjadi trending topik dunia di Twitter. Beberapa jam kemudian muncul hashtag #Prabowotidaklayak menjadi trending topik dunia.

Peneliti Amerika Puji Jokowi

Fenomena 'Jokowi effect' tak hanya menggema di Indonesia, tetapi juga sudah mendunia, dengan ulasan beberapa media internasional. Associate Profesor Department of Political Science Chicago University, Amerika Serikat, Dan Slater, menilai sosok Jokowi yang sederhana dan gemar blusukan membuat rakyat mencintainya.
"Saya melihat Jokowi ini sangat dicintai rakyat Indonesia," ujar Dan usai acara Diskusi Publik dengan tema 'Trajektori Politik Indonesia: Oligarki, Populisme atau Memajukan Demokrasi Indonesia' di Century Park Hotel Senayan, Jl Pintu Satu Senayan, Jaksel, Senin (7/4/2014).

Jokowi: Apa Saya Model Orang yang Gampang Didikte?

Presiden SBY bicara soal kekhawatiran sejumlah pihak atas kemampuan capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) menjadi pimpinan nasional, termasuk isu capres boneka. Jokowi, yang menjadi objek, menegaskan dirinya tak mudah didikte oleh orang lain.
"Yang dikte itu siapa? Kenapa mereka mendikte saya? Apa saya model orang yang gampang didikte?" tanya Jokowi retoris dengan mimik serius. Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).

PDIP Sumbat Telinga

Beberapa hari ini beredar pesan singkat berantai (broadcast) maupun muatan penyiaran yang isinya menjelek-jelekkan PDI Perjuangan dan calon presidennya (capres), Joko Widodo alias Jokowi. Meski demikian, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak mau reaktif menanggapi tindakan yang mengarah kampanye hitam itu.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, pihaknya tak akan membuat laporan resmi. “Kami serahkan ke Panwas dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, red) saja yang menindaklanjutinya,” kata Tjahjo kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Benci Tapi Mau Mau

Gerindra rupanya menyimpan asa untuk bisa kembali bersatu dengan PDIP. Ketum Gerindra Suhardi mengatakan bahwa dua partai ini memiliki banyak kesamaan.
"Bisa jadi (gabung dengan PDIP-red) kan kita sama-sama memperhatikan wong cilik, mengangkat ekonomi kerakyatan, nasionalis," ujar Suhardi di kantor DPP Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Suhardi menilai, jika jadi bersatu, koalisi Gerindra-PDIP akan menjadi kekuatan yang besar.

Opini: PDIP Paling Tepat Koalisi dengan Golkar, Tapi Jangan Jokowi-JK

PDIP sudah harus aktif menjalin komunikasi dengan banyak tokoh bangsa untuk mencari masukan paling ideal bagi pendamping Jokowi. Namun demikian, pilihan paling tepat untuk koalisi dalam pilpres nanti adalah dengan Partai Golkar.
Dua figur yang kini bersaing menjadi cawapres adalah Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, keduanya mantan ketua umum Golkar. Di atas itu semua, Akbar lebih menjanjikan, karena punya basis kuat, pengalaman, dan akan menambah bobot pasangan.

SBY Punya Feeling Kuat Kepada Jokowi

Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif 9 April mendatang, Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono memuji Joko Widodo (Jokowi).
Gubernur DKI Jakarta yang juga calon Presiden dari PDIP ini dianggap SBY santun dan memang sangat disuka masyarakat.
Bahkan secara khusus, SBY pernah berharap agar pengamanan terhadap bekas Wali Kota Solo ini ditingkatkan karena adanya potensi ancaman keselamatan terhadap Jokowi.

Pengusaha Akan Uji Jokowi, Prabowo, JK, Dahlan dan Gita

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto berniat akan mengundang para calon presiden Indonesia untuk berdiskusi dalam sebuah forum. Diskusi ini sekaligus untuk mendengarkan visi dan misi calon presiden tersebut. Terlebih mengenai potensi sektor kelautan Indonesia.
Dalam pandangannya, selama ini belum ada calon presiden maupun partai politik yang mengusung kelautan dan perikanan menjadi isu utama untuk penguatan ekonomi. Padahal potensi kelautan Indonesia disebut-sebut mencapai Rp 255 triliun per tahun.

STAIN: Jokowi Bukan Tandingan Mahfud MD

Center for Survey Research and Data Analysis STAIN Salatiga merilis hasil survei tentang capres dan cawapres pilihan para santri. Mahfud MD menempati urutan pertama dengan elektabilitas 10,9 % mengalahkan Jokowi yang ada diurutan ke dua dengan raihan 10,2%.
Survei dilaksanakan Januari sampai Februari 2014 di pulau Jawa dengan margin error 2.5%. Responden berjumlah 583 orang yang merupakan para santri, kyai dan ustadz di pondok pesantren di Jawa yang dipilih secara acak.

Jokowi Tak Gubris Desakan Mundur dari Gerindra

Joko Widodo (Jokowi) tak menggubris desakan Partai Gerindra agar dirinya mundur dari jabatan Gubernur DKI. Menurutnya, soal mundur atau tidak itu menjadi urusan pribadi.
"Saya mau mundur mau berhenti itu nanti-lah. Semua masih dalam kajian hukum dan tata negara. Enggak usah ikut-ikutan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Jokowi juga membantah telah meneken kontrak politik dengan Gerindra saat dicalonkan sebagai gubernur DKI. "Kontrak apa? Gimana sih. Udah saya bilang itu urusan gue," tegasnya.

Gerindra Lengserkan Jokowi Agar Ahok Segera Jadi Gubernur

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ingin melengserkan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, Jokowi kini maju sebagai calon presiden.
PDI Perjuangan menilai langkah Gerindra ini mengada-ada. Langkah Jokowi maju sebagai presiden telah sesuai dengan aturan UU Pilpres 42 tahun 2008.
"Sekarang ini dengan majunya pak Jokowi jadi presiden. Mereka (Gerindra) juga ingin Wagubnya (Ahok) naik jadi gubernur. Tetapi kan harus dengan mekanisme yang ada dong. Sesuai aturan kan Pak Jokowi juga bisa cuti. Mungkin namanya juga usaha dan politik kan sudah biasa," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Popularitas Jokowi Belum Tentu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Direktur Manajemen Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kepopuleran Joko Widodo (Jokowi) belum tentu bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya investor ingin mengetahui visi misi dan program kerjanya jika Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk jadi presiden.
"Dlihat program Jokowi seperti apa, pasar melihat seperti apa," ungkap Purbaya di Hotel Borobudur, Senin (7/4/2014).
Purbaya menjelaskan pada saat pengumuman Jokowi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), efeknya hanya mendongkrak Index Harga Saham Gabungan (IHSG) sementara saja.

Jokowi Resmikan Kampung Deret Kali Anyar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sore tadi meresmikan Kampung Deret di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat, Senin (7/4/2014). Kehadiran Jokowi di pemukiman padat penduduk itu disambut meriah oleh warga.

Jokowi Tak Kunjung Datang, Warga Bubar

Warga Kalianyar kesal terlalu lama menunggu kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Ancaman Gerindra Untungkan PDIP

Menanggapi desakan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang berencana menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket, ditanggapi dingin Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai, rencana itu merupakan bentuk keresahan Partai Gerindra.
Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mengatakan, langkah Partai Gerindra keliru jika ingin menurunkan Jokowi. Karena itu malah memberikan keuntungan kepada PDI Perjuangan.

Gerindra Serang Jokowi, Ahok Yang Meladeni

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD DKI Jakarta tidak dapat melengserkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), hanya karena alasan menjadi calon presiden.
"Mana bisa dilengserkan, Undang-undang mengatur tidak bisa dilengserkan oleh partai," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).