Jokowi Laporkan Gitar Metallica ke KPK, Kenapa Kasus Bus Tidak?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lambay dalam menyikapi indikasi kecurangan dalam proyek pengadaan bus Transjakarta.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, meminta Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk berani melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekarang buktikan atau laporkanlah. Misalkan, Jokowi berani melaporkan kisruh ini ke KPK.

Jokowi Rahasiakan Pihak yang Mengancam Dirinya

Pengawal Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) bertambah sedikitnya tiga orang. Sebelumnya, Jokowi selalu dikawal dua anggota Brimob dan sejumlah petugas keamanan dari Pemprov DKI.
Jokowi mengakui adanya penambahan jumlah pengawal tersebut. Namun ia tak mau menjelaskan jumlah pengawalnya. "Dilihat saja sekarang ada berapa," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Jokowi mengakui penambahan pengawal dilakukan lantaran ada ancaman.

Singkirkan Projo atau Dinasti Soekarno Hilang?

Dinasti Soekarno terancam akan hilang dengan keberadaan kelompok Pro Jokowi (Projo) di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apakah PDIP akan menyingkirkan kelompok Projo atau justru kehilangan dinasti Soekarno?
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok mengatakan, kebaradaan Projo justru menjadi parasit bagi PDIP. Oleh sebab itu, partai berlambang banteng moncong putih itu ditantang untuk bertindak tegas atas keberadaan kelompok Projo.

Mubarok: Ngapain Sadap-sadap Jokowi, Dia Orang Baik

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menilai penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tidak berkaitan dengan politik menjelang Pemilu 2014. Ia menduga penyadapan tersebut dilakukan pihak asing untuk kepentingan ekonomi.
"Jokowi orangnya baik, terbuka, ngapain pakai disadap-sadap? Saya kira enggak ada hubungannya dengan politik. Saya kira itu asing yang ada kepentingan ekonominya, jadi menyadap Jokowi," ujar Mubarok saat dihubungi, Jumat (21/2/2014).

Kalau Merosot Terus, Jokowi Jadi Capres di 2019

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus merosot sejak banjir melanda Ibu Kota akhir tahun lalu.Survei menunjukkan eleketabilitas Jokowi kembali turun. Publik menganggap Jokowi belum bisa menyelesaikan masalah. Tidak menutup kemungkinan, mantan Wali Kota Solo itu tidak didukung dalam Pemilihan Presiden 2014. Ia baru akan dimajukan pada 2019 jika berhasil memimpin Jakarta.
"Kalau misalnya 2014 Mega maju, 2019 Jokowi akan maju jika berhasil mimpin Jakarta," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok, Jumat (21/2/2014).

Elektabilitas Jokowi Bisa Kembali Tinggi Jika...

Peneliti dari POINT Indonesia Karel Susetyo menilai, kinerja Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI belum memuaskan masyarakat Jakarta.Hal tersebut berimbas pada menurunnya elektabilitas Jokowi dalam beberapa survei.
Menurut Karel, publik saat ini sudah bisa menilai kinerja Jokowi sebagai sosok pemimpin Ibukota. Bahkan, bukan tidak mungkin menurunnya elektabilitas Jokowi, sebagai cerminan kalau masyarakat sudah mulai tidak percaya dengannya.
"Elektabilitas menjadi penilaian publik atas realisasi janji-janji kampanye yang telah diucapkan. Jadi salah satu cara agar elektabilitas Jokowi kembali naik, adalah membuktikan janji-janji itu," jelasnya, Jumat (21/2/2014).

Konglomerat Dibalik Projo

Beberapa konglomerat ada dibelakang kelompok pendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Capres 2014, yang menamakan dirinya Pro Jokowi (Projo).
Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok, di Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Menurutnya, para konglomerat itu bergerak di belakang layar. Mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari Jokowi.

Jokowi Pernah Tolak Proposal Monorel Adhi Karya

Pada akhir 2012, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan akan melanjutkan proyek monorel yang sudah terhenti sejak tahun 2007. Dengan alasan, proyek ini dilanjutkan untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Mendengar hal itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk langsung mengajukan proposal untuk mengurangi kemacetan Jakarta dengan menggunakan moda transportasi massal monorel.

Fahri Anggap KPK Aneh Karena Tak Periksa Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah mempertanyakan sikap lembek KPK terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan para kader PDI Perjuangan.
"Saya melihat terhadap kasus-kasus yang melibatkan sejumlah kader PDIP, KPK memang lembek kok. Lihat saat KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat dimana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2014).

Jokowi Tak Persoalkan Jika KPK Periksa Dirinya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak masalah apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dirinya terkait adanya dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan bus baru Trans Jakarta.
"Ya enggak apa-apa lah (diperiksa KPK)," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Namun, sebelum diperiksa KPK, Jokowi mengatakan alangkah baiknya apabila menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemprov DKI yang diberi waktu selama dua pekan ini.

Jokowi Disadap Karena PDIP Dianggap Seksi

"Pasti dong (terkait isu politik). Partai kami dianggap seksi, karena akan menentukan arah peta politik pemilu. Tentu yang disadap yang kemungkinan besar akan maju. Ketum (Megawati), Jokowi, calon kuat lain juga bisa jadi objek penyadapan dan penguntitan," kata Hendrawan ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2014).
Hendrawan berpesan agar parpol tidak menggunakan cara-cara kotor dalam berpolitik jelang Pemilu Legislatif April mendatang.

Iriana Tak Khawatir Jokowi Disadap

Penyadapan rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih misterius. Namun 'target operasi' penyadapan tetap bersikap santai. Begitu juga dengan istrinya Iriana yang mengaku tak khawatir.
"Kenapa musti khawatir? Kalau kita berpikirnya positif, nggak akan khawatir," kata Iriana di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, (21/2/2014).
Dia mengaku tak ambil pusing dan mencoba berpikir positif atas kejadian ini.

Nasdem Dorong Polisi Usut Penyadapan Jokowi

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa kepolisian tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Ini ada unsur pidana dan bukan delik aduan. Tidak mesti nunggu laporan," ujar Ferry kepada wartawan usai menjadi narasumber sebuah lembaga survei di Jakarta, Jumat (21/2).

Kendati demikian, Ferry mengatakan bahwa penyadapan ini justru memberikan manfaat kepada Jokowi.

Kata Hendrawan, Sebelum Mega Bicara Masih Spekulasi

Beredar kabar bahwa penetapan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDIP sudah final. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menjanjikan bahwa partai berlambang banteng itu akan buka-bukaan bila sudah final.
"Kalau belum keluar dari Ibu Mega, anggap saja masih spekulasi. Kalau final, akan disampaikan secara terbuka," kata Hendrawan ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2014).
Hendrawan meminta publik sabar menunggu kepastian capres dari PDIP. Ia juga mengakui bahwa saat ini sudah banyak masukan dari berbagai pihak yang meminta PDIP menetapkan Jokowi sebagai capres.

Gampang Diusut Pelaku yang Pasang Penyadap di Rumah Jokowi

Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, menegaskan tidak susah untuk mengetahui siapa pelaku yang memasang alat penyadap di kediaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.
"Kalau menurut saya pembuktian bisa dilakukan polisi. Itu pasti bisa diusut siapa pelakunya. Kalau serius mau diusut nanti bisa dilihat sidik jari pelaku di lokasi, ada CCTV disitu, protokoler gubernur bisa dimintai keterangan misalnya siapa saja yang dia lihat keluar masuk dari rumah. Siapa yang lalu lalang di kamar, di ruang makan, ruang tamu, dan sebagainya itu bisa diketahui.

Ketua MPR: Saya Sudah Lama Tahu Tentang Penyadapan Jokowi

Penemuan alat penyadap di rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bukanlah hal yang mengejutkan bagi Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Menurutnya, jauh sebelum pemberitaan ini mencuat dia sudah mengetahui hal tersebut.
"Saya sudah tahu sejak lama itu," kata Sidarto, Jumat (21/02) seusai menghadiri acara diskusi dengan mahasiswa di Yogya.
Kabar penyadapan terhadap Jokowi ini menurut Sidarto sudah diketahuinya ketika dia berkunjung ke rumah Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi Disadap, PDIP: Bisa Jadi Dilakukan Orang Dalam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku menemukan alat penyadap di rumah dinas dan kantornya. Melihat lokasi ditemukannya alat penyadap itu, bisa jadi pelakunya orang yang berada di lingkungan dalam eks Wali Kota Solo itu.
"Bisa orang dalam, bisa juga orang luar. Tapi kan ada pengawal, itu yang harus diperiksa.‎ Pak Jokowi kan ada pengamanan pribadi," kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun saat dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2014).

Paloh: Apa Hebatnya Sampai Jokowi Disadap?

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meragukan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Paloh menilai Jokowi masih orang biasa yang tak perlu diketahui gerak-geriknya.
"Saya tidak merasa itu aneh. Apa hebat sekali untuk disadap. Sekarang ini kita kan hidup dalam dunia yang sadap menyadap," kata Paloh saat menghadiri Apel siaga Partai Nasdem di GBK Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Harapan Dunia Usaha pada Presiden Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali diharapkan untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Tidak hanya dari politikus, kali ini kalangan pengusaha juga berharap Jokowi bisa menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Komite Tetap Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin, Riza Suarga berharap, jika Jokowi menjadi presiden bisa memaksa perbankan mengucurkan kredit kepada pengusaha pemula.
"Semoga Jokowi jadi presiden dan meminta bank khususnya BUMN fokus pada pengusaha pemula.

Kata Dradjad, Tak Ada Bukti, Jokowi Cuma Cari Sensasi

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo angkat bicara soal isu alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, isu itu tidak kuat karena tak diserta bukti yang cukup.
"Masalahnya klaim Jokowi disadap ini tidak disertai bukti yang kuat. Baik bukti tentang adanya alat penyadapan di rumah dinas Jokowi ataupun tentang pihak yang memasang," ujar Dradjad dalam pesan singkat, Jumat (21/2/2014).
Karena itu, isu itu bisa dimentahkan begitu saja. Apalagi, kata dia, sah saja jika orang berpandangan isu itu hanya untuk mencari sensasi belaka.

Haji Lulung Puji Jokowi Soal Tanah Abang

Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pengunjung di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka pun meminta pindah ke blok A, yang dianggap lebih ramai. Apalagi hingga kini aneka janji Gubernur Joko Widodo dinilai tak banyak membantu mendongkrak jumlah pembeli.
Promosi lewat sejumlah undian maupun pembangunan fasilitas seperti JPO belum sepenuhnya terwujud, sehingga pedagang menjadi tidak sabar. Sebagian malah ada yang sudah kembali berjualan di kaki kali lima sekitar Tanah Abang.
Menanggapi kondisi ini, Abraham Lunggana atau lebih dikenal dengan Haji Lulung meminta pedagang bersabar.

Jokowi Tolak Penuhi Permintaan Warga Ciawi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai warga Desa Cipayung Datar, Kecamatan Ciawi yang meminta ganti rugi tanah dengan harga tinggi. Menurut Jokowi, pemprov tidak bisa memenuhi permintaan warga yang tidak logis tersebut. 
"Kita kan berpegangan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artinya, ya logikanya saja, lah. Kalau naik 10 sampai 20 persen dari NJOP masih bisa. Tapi kalau misalnya dari Rp 300 ribu per meter menjadi Rp 15 juta per meter ya tidak logis," ujar dia di Balai Kota, Jumat (21/2/2014).

Surva-surve Roy Morgan: Jokowi Tetap Kandidat PresidenTerpopuler

Menurut data hasil polling Roy Morgan, Joko Widodo (Jokowi) tetap menjadi kandidat presiden yang paling populer dan paling banyak dipilih. Jokowi memperoleh 39 persen suara, jauh berada di atas Prabowo Subianto yang menempati posisi kedua dengan 16 persen, serta Aburizal Bakrie 12 persen suara.
Direktur Roy Morgan, Irawati Soekirman menyatakan Jawa Tengah tercatat menyumbang pemilih terbanyak bagi. Sekitar 22 persen masyarakat yang memilih Jokowi berasal dari Jawa Tengah.

Surva-surve PDB: Ini Penyebab Elektabilitas Jokowi Turun

Elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2014 terus menurun menjelang Pemilu 2014. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Pendiri Pusat Data Bersatu (PDB) Didik J Rachbini mengatakan, penurunan elektabilitas Jokowi sebagai capres sudah terjadi sejak enam bulan belakangan ini. Namun hal ini bukan disebabkan karena masalah banjir di Jakarta.
"Bukan karena banjir, karena sebelum banjir itu sudah turun di angka 28 persen," ujar Didik di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Meski begitu, Didik belum bisa memastikan penyebab utamanya turunnya elektabilitas Jokowi menjelang Pemilu 2014.

Surva-surve PDB: Elektabilitas Jokowi Mentok, Prabowo Naik

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menempati urutan pertama sebagai calon presiden dalam berbagai survei. Dalam survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB), orang nomor satu DKI Jakarta itu berada di posisi pertama di angka 31,8 persen.
Namun, dalam survei yang dilakukan PDB, tingkat elektabilitas mantan Walikota Solo tetap stagnan berada di angka 31,8 persen.

Jokowi Tak Mau Lapor Polisi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melaporkan penyadapan kepada pihak berwajib.
"Untuk apa? Wong (pembicaraan) nggak ada isinya. Nggak pernah ngomong apa-apa. Saya terus terang saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Alat sadap yang dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo beberapa waktu, mantan Walikota Solo ini mengungkapkan dirinya tidak merasa terancam.

Alaydrus: Mentang-mentang Dekat dengan Jokowi, PT JM tolak panggilan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa dilecehkan PT Jakarta Monorail (JM). Sebab, PT JM mangkir dari panggilan DPRD DKI untuk memberikan penjelasan mengenai proyek monorail.
"Kalau diundang datang, jangan mentang-mentang dekat dengan Jokowi terus bisa seenaknya menolak tanpa alasan yang jelas," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus di Gedung DPRD, Jumat (21/2/2014).
Alaydrus mengatakan alasannya PT JM untuk tidak menghadiri panggilan DPRD tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, PT JM harus memahami saat berhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta itu berarti berhubungan dengan DPRD juga.