Jokowi Disandingkan dengan Soekarno

Pemandangan mencolok saat melintasi Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana, terbentang spanduk besar bertuliskan "Jokowi for President". Di atas tulisan tersebut, terdapat tulisan "Posko Center Rakyat", dan di bawahnya terdapat tulisan "dari rakyat untuk rakyat menuju Indonesia baru".
Di sisi kiri spanduk itu, terdapat foto Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta) yang disandingkan dengan Presiden RI pertama Indonesia, Soekarno. Sementara, di bagian sebelah kanan terdapat peta Indonesia. Warna merah dan putih mendominasi spanduk tersebut.

Soal Upah Buruh, Said Iqbal Kait-kaitkan Jokowi dengan Platform Partainya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyangkal pendapat adanya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, terutama di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, mengalami kebangkrutan.
Menurutnya, tutupnya perusahaan tersebut bukan karena tingginya tuntutan upah buruh, melainkan tidak mendapatkan pesanan (order). Iqbal menjelaskan bahwa buruh tidak dalam posisi menginginkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut.
Buruh, katanya, mendukung perusahaan-perusahaan tekstil yang berasal dari dalam negeri. Kendati demikian, ia menyindir perusahaan-perusahaan tekstil yang berskala multinasional, seperti GAP, Nike, Adidas, dan sebagainya yang dinilainya menggaji buruhnya secara tidak layak.

Jokowi Diminta Minta Maaf Atas Ulah Pendukungnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengingatkan para 'pendukungnya' di dunia maya untuk berlaku santun. Sebab, caci maki yang dilontarkan 'pendukungnya' kepada para pengkritik, justru bisa menjatuhkan citra Jokowi.
“Akan sangat bagus bila Jokowi meminta maaf kepada para pengkritiknya atas ulah 'pendukungnya' sambil terus bekerja keras membenahi Jakarta. Saya akan sampaikan hal itu bila saya menjadi penasihatnya,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi UI Sasa Djuarsa Sendjaja saat dihubungi, Selasa (5/11/2013).

Jokowi Persiapkan Pertemuan Ketiga di Petukangan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan upaya pembebasan lahan untuk proyek tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) masih akan dilakukan pemerintah demi kepentingan umum. "Kemarin sudah dua kali, sedang dipersiapkan untuk pertemuan ketiga," kata Jokowi saat ditemui di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Jokowi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum,  masih terdapat 140 bidang tanah seluas 2 hektare yang perlu dibebaskan untuk pembangunan JORR W2 tersebut.

PAN Sambut Baik Wacana Hatta Jadi Cawapres Jokowi

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meneliti kemungkinan munculnya poros tengah di antara persaingan partai-partai besar dalam Pemilu 2014. Dari poros tengah tersebut, muncul nama Joko Widodo (Jokowi) dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres di Pilpres tahun depan.
Menanggapi hasil survei ini, PAN menyambut baik dengan segala wacana yang ada jelang pemilu bergulir. Apalagi, Jokowi dinilai cocok jika disandingkan dengan Hatta yang punya pengalaman di pemerintahan.

Demi Tol JORR W2, Jokowi Akan Traktir Warga Makan Pagi & Siang

Proyek pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2), Kebon Jeruk-Ulujami, belum bisa berjalan sempurna. Sebagian lahan untuk pembangunan masih dikuasai warga.
Agar proyek ini segera berjalan tanpa kendala, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali mengadakan komunikasi dengan warga.
"Nanti kita ketemu. Udah ketemu dua kali. Nanti ketemu tiga kali," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Antisipasi Anggaran Siluman, Jokowi Terapkan "E-Budgeting"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) guna mencegah munculnya anggaran siluman dalam APBD induk maupun perubahan.
"Nanti akan diterapkan e-budgeting, kalau sudah pakai itu bisa dikunci, tidak akan ada lagi yang bisa menikung, artinya dari awal sudah dianggarkan sekian, kalau ada yang tiba-tiba nambahin akan kelihatan merah. Lagipula yang bisa membuka itu hanya orang-orang yang punya password," kata Jokowi di Balaikota, Senin (4/11/2013).

Jokowi Masa Bodoh Dimaki-maki Buruh

Buruh DKI belum puas dengan upah 2,4J yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi berbagai protes yang bakal menyerangnya, Jokowi santai dan menganggap itu sebagai risiko.
"Saya kira itu risiko sebuah keputusan," tegas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Namun Jokowi enggan disebut dirinya membela perusahaan. Apalagi sampai ada yang menuding keputusannya terkait besaran upah untuk menjaga perusahaan penyandang dana.

Jokowi Setuju HP Diharamkan di Sekolah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menilai, wacana untuk melarang siswa SMP untuk membawa telepon genggam merupakan langkah yang baik. "Saya sendiri sejak kecil sampai kuliah tidak kenal HP," kata Jokowi saat ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (4/11/2013).
Larangan untuk membawa telepon genggam hadir atas insiden video mesum yang dibuat oleh siswa SMP di Jakarta. Para siswa SMP tersebut diketahui merekam perbuatannya dengan telepon genggam berkamera.

Jokowi-Polri Siap Main Keras pada Pelanggar Busway

Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, menyatakan, akan ada jalur prioritas terkait penertiban jalur Transjakarta. "Misalnya di Mampang yang sudah lebih sering digunakan sepeda motor dibanding bus Transjakarta," kata Pudji saat ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Pudji mengunjungi Kantor Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, terkait gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas.

Jokowi: Apa Urusan Saya dengan Sadap Menyadap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara mengenai tudingan politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang  menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyadapan yang dilakukan Keduataan Besar Amerika Serikat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi, begitu ia biasa disapa mengatakan, tidak tepat jika Pemprov disalahkan akibat peristiwa itu. Dia bahkan tak habis pikir, mengapa Pemprov DKI disalahkan hanya karena memberikan ijin perluasan bangunan pada kantor Kedubes AS yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan tersebut.

Ahok: Apa Salah Jokowi?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa disalahkan dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Ahok, Jokowi tidak ada sangkut-pautnya dengan penyadapan tersebut.
"Pak Jokowi kok disalahin, hubungannya apa?" kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Buruh Kembali Ancam Jokowi

Buruh menolak tegas penetapan upah minimum provinsi 2,4J yang sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebagai wujud protes, mereka bakal kembali menggeruduk kantor Jokowi, selama tiga hari berturut-turut sejak 6 - 8 November mendatang.
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha, mengklaim ribuan buruh akan ikut dalam aksi itu.

Jokowi Bertemu Kepala Korlantas Mabes Polri

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri Irjen Pudji Hartanto bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Pertemuan itu untuk koordinasi masalah lalu lintas dan program keselamatan lalu lintas.
"Jadi saya bertemu dengan Pak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka pertama koordinasi berkaitan dengan masalah lalin. Kedua menyampaikan adanya program keselamatan lalin, yaitu program kampanye keselamatan. Kita sepakat untuk melaksanakan gerakan nasional pelopor keselamatan lalin jadi program yang akan kita canangkan pada akhir November atau awal Desember. Kita menunggu kesiapan pelaksanaan," ujar Pudji, Senin (4/11/2013).

Perbandingan Buruh dan Monyet

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengenai UMP sebesar 2,4J dianggap keputusan sepihak dan tidak mencerminkan sikap negarawan oleh para buruh. Mereka menilai keputusan tersebut sudah mengganggu kenaikan UMP secara nasional.
"Keputusannya tidak negarawan. Beberapa keputusan menjadi berantakan karena Jokowi hanya menaikkan (upah buruh) 9 persen," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).

Jokowi Tak Paham KHL Jakarta!

Seluruh buruh yang tergabung dalam Forum Buruh (FB) DKI Jakarta dan Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) menolak putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang telah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebesar 2,4J.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, UMP yang ditetapkan Jokowi 2,4J merupakan keputusan yang sepihak yang tidak berpihak kepada buruh. Keputusan Jokowi mengenai UMP telah menyebabkan rezim upah murah, sebab beberapa daerah lainnya akan berdampak negatif dengan keputusan ini.

Jokowi: Lahan Bersertifikat Pasti Dapat Ganti Rugi

Gurbernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemilik lahan yang  terkena proyek pembangunan pemerintah pasti akan mendapatkan ganti rugi. Begitu juga dalam program pembangunan embung di Jalan Pluit Karang Karya, Penjaringan, Jakarta Utara. "Pasti akan mendapat ganti rugi," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota, Senin (4/10/2013).
Hanya saja, Jokowi melanjutkan, pemilik harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. "Buktinya yang sertifikat itu," katanya.

Jokowi Penuhi Kriteria Pemimpin Nasional

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu kepala daerah yang memenuhi kriteria pemimpin nasional.
"Kriteria pemimpin nasional antara lain harus berani mengambil keputusan dan risiko serta tidak gemar berwacana," kata Ari Dwipayana ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (3/11/2013).

Jokowi Batal pada Acara Reuni SMP 1 Solo

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) batal hadir dalam acara Reuni Akbar SMP Negeri 1 Solo. Ratusan alumni yang sudah datang sejak pukul 09.00 WIB mengaku kecewa karena mantan wali kota Solo tersebut membatalkan kehadirannya.
Kehadiran Jokowi diharapkan memberikan motivasi tentang kepemimpinan. Namun hingga pukul 14.00 saat acara berakhir, pria yang hobi musik rock tersebut tak menampakkan batang hidungnya.

LSI: Jokowi-Hatta Rajasa Pasangan Ideal Poros Tengah

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menganalisa munculnya poros tengah di antara persaingan partai-partai besar. Setidaknya ada 5 partai yang diindikasi merajai poros tengah.
"Survei Oktober 2013, tiket capres dan cawapres ada di Golkar dan PDI-P dengan elektabilitas 20,4 % dan 18,7%. Sisa satu tiket kemungkinan akan diperebutkan partai papan tengah yaitu Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura dan Nasdem," kata peneliti Ardian Sopa dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Demokrat Serang Jokowi soal Penyadapan AS, PDI-P: Itu Pernyataan Bodoh

Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan yang menuding Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan peluang kepada Amerika Serikat melakukan penyadapan melalui izin renovasi Kedutaan Besar AS menimbulkan kecaman. Wakil Ketua Bappilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin menilai, Ramadhan sama sekali tidak mengerti cara kerja intelijen.
"Saya kira pernyataan yang disadap karena ada renovasi bangunan itu nggak ngerti teknik penyadapan. Cuma paranoid saja, itu bodoh sekali," ujar Hasanudin saat dihubungi, Minggu (3/11/2013).

Gerindra Apresiasi Bila PDIP Calonkan Jokowi sebagai Presiden

Partai Gerindra mengapresiasi bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akhirnya mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada Pemilu 2014.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat.
"Jokowi kita yang mencalonkan, Gerindra senang kebanggaan kita diapresiasi," kata Martin, Minggu (3/11/2013).

Bara JP 2014 Gelar Aksi di Car Free Day

Tak ada satupun peluang yang tak dimanfaatkan oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP 2014) untuk mengadakan aksi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres pada Pilpres 2014.
Kali ini Bara JP 2014 memanfaatkan acara Car Free Day, di depan Bundaran HI Jakarta, Minggu (3/11/2013). Puluhan relawan Bara JP 2014 menggalang tanda tangan peserta Car Free Day untuk mendukung Jokowi sebagai capres 2014.

Jokowi Hadiri Rock in Solo 2013

Setelah menunggu dengan harap-harap cemas para pecinta musik cadas di kota Solo, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hadir di tengah-tengah penonton dalam Rock in Solo (RIS) 2013 di Lapangan Kota Barat, Solo, Sabtu (2/11/2013) malam. Kehadiran Jokowi ini sangat dinantikan oleh pecinta musik cadas Solo, karena sebelumnya Jokowi pernah berjanji untuk datang di perhelatan ini.

Soal Buruh, Pengusaha Sarankan Pemerintah Tiru Jokowi-Ahok

Pengusaha menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengupayakan kesejahteraan buruh. Hal itu dianggap efektif mengurangi beban hidup kaum buruh. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digulirkan oleh Jokowi dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah memberikan jaminan hidup bagi warganya.

Jokowi Batal Hadir di UNS

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) direncanakan hadir dalam acara Reuni Akbar SMP Negeri 1 Solo, Minggu (3/11/2013) besok. Pada acara yang akan diadakan di halaman sekolah tersebut, mantan wali kota Solo itu akan memberikan sambutan di depan ratusan guru dan alumni.
Ketua Panitia Reuni Akbar, Sari Dasanta kepada wartawan mengatakan, dalam acara reuni dan temu kangen bersama ratusan alumni tersebut, Jokowi akan memberikan materi tentang trilogi kepemimpinan pendidik.

Buruh Tak Ingin Anaknya Mentok Jadi Staf

Para buruh merasa kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp. 2.441.301,74 dan terus melakukan perlawanan agar gajinya bisa mencapai 3,7J/bulan. Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, dengan UMP yang ditetapkan Jokowi, buruh masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar hidup yang layak.