Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merajai survei-survei calon presiden
potensial. Belum genap setahun memimpin Jakarta, Jokowi terus
dielu-elukan. Mengapa Jokowi begitu sangat dipercaya masyarakat?
"Kalau
kita melihat spirit gotong royong yang harus dikembalikan adalah
kepercayaan. Hari ini kepercayaan kita pada pemimpin ada dalam level
yang amat rendah," ujar cendekiawan Anies Baswedan.
Hal itu
disampaikan Anies dalam 'Diskusi Taruna Merah Putih: Memperingati Hari
Lahir Pancasila 1 Juni 1945' di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan
Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2013).
"Kenapa
Jokowi dipercaya? Kedekatan, kompetensi, integritas muncul kepercayaan.
Self interest amat rendah. Pemimpin yang dipercaya yang dapat mengelola
itu dengan baik," jelas rektor Universitas Paramadina ini.
Anies
juga mencontohkan penggagas Pancasila, Soekarno atau Bung Karno. Bung
Karno sangat dicintai rakyat hingga bisa membawa pengaruh yang besar.
"Dulu Bung Karno oleh kolonial coba dipisahkan dari rakyatnya. Mereka diasingkan," jelas Anies.
Pemimpin
yang baik, imbuh Anies, seperti dirigen orkestra, memberi nyawa dalam
suatu konser orkestra. "Bung Karno memberikan perasaan itu," tutur
Anies.
Salah satu bentuk untuk menjaga Pancasila adalah melalui
pendidikan. "Cerdaskan setiap anak Indonesia. Di sana cita-cita kita
bisa dicapai," kata Anies.
Di tempat yang sama, guru besar
Kesejahteraan Sosial UI Bambang Shergi Laksmono mengatakan jangan hanya
bernostalgia dan sentimentil terhadap Pancasila. Negara yang maju tak
bisa bersandar pada nilai-nilai kesejarahan.
"Bagaimana membangun
Pancasila sebagai bingkai skenario kebangkitan bangsa ini ke depan?
Jadilah bagian dari solusi. Kalau tidak digarap sekarang, kita akan
menjadi beban masa depan. Kepahlawanan itu ada dalam diri kita semua.
Tokoh-tokoh nasional bisa jadi bahan inspirasi kita. Kita sendiri adalah
tokoh, pemimpin, dan inspirasi bagi lingkungan kita sendiri," jelas
Bambang.
Sumber :
detik.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Minggu, 02 Juni 2013
LSN: Jokowi Bukan Kutu Loncat, Tak Mungkin Ikut Konvensi Demokrat
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak akan melompat untuk maju menjadi calon presiden dari partai lain. Kecil kemungkinan Jokowi akan ikut konvensi capres dari Partai Demokrat. Jokowi dinilai sosok yang setia.
"Saya rasa Jokowi adalah sosok yang loyal partainya, saya meragukan dia mau ikut. Jokowi akan tetap loyal di PDI Perjuangan," kata peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Dipa menilai Jokowi akan memilih lebih concern untuk menangani masalah di Jakarta. Dia akan memilih meneruskan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Walau Jokowi sudah menjadi figur capres favorit masyarakat. Terbukti dengan namanya yang selalu unggul di setiap survei.
"Menyikapi ini, saya rasa tidak akan menjadikan beliau menjadi seorang yang kutu loncat," kata Dipa.
Sebelumnya, Partai Demokrat mulai melirik sosok Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan calon presiden 2014. Karena itu, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berencana mengundang Jokowi dalam konvensi Demokrat yang akan digelar pada Agustus nanti.
"Bisa juga (Jokowi diundang), kenapa enggak," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
"Saya rasa Jokowi adalah sosok yang loyal partainya, saya meragukan dia mau ikut. Jokowi akan tetap loyal di PDI Perjuangan," kata peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Dipa menilai Jokowi akan memilih lebih concern untuk menangani masalah di Jakarta. Dia akan memilih meneruskan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Walau Jokowi sudah menjadi figur capres favorit masyarakat. Terbukti dengan namanya yang selalu unggul di setiap survei.
"Menyikapi ini, saya rasa tidak akan menjadikan beliau menjadi seorang yang kutu loncat," kata Dipa.
Sebelumnya, Partai Demokrat mulai melirik sosok Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan calon presiden 2014. Karena itu, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berencana mengundang Jokowi dalam konvensi Demokrat yang akan digelar pada Agustus nanti.
"Bisa juga (Jokowi diundang), kenapa enggak," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
Amir Syamsuddin: Konvensi Capres PD Terbuka, Silakan Kalau Jokowi Tertarik
Partai Demokrat (PD) akan melakukan konvensi menentukan capres yang
hendak diusung dalam Pemilu 2014. Petinggi PD Amir Syamsuddin
mempersilakan saja bila Jokowi mendaftar konvensi ini.
"(Konvensi) Terbuka. Kita tidak usah mengundang, tapi bagi mereka siapapun juga yang tertarik dan tidak ada persyaratan bahwa dia harus ada komitmen khusus kepada Demokrat, itu tidak perlu," ujar petinggi PD Amir Syamsuddin ketika ditanya bila Jokowi mendaftar konvensi PD.
Hal itu disampaikan Amir usai menjemput Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang penting Jokowi tertarik, karena sebetulnya panitianya kan Partai Demokrat, tapi yang akan menentukan siapa yang berhasil di konvensi itu publik, rakyat," imbuhnya.
Amir sekali lagi menegaskan, tak ada undangan khusus dalam konvensi ini.
"Terbuka saja. Siapapun (termasuk Jokowi) yang merasa punya potensi, mari silakan kalau tertarik. Saya kira tidak perlu undangan, yang berkenan dan berpartisipasi silakan," tutur dia.
Sebelumnya PD memberi sinyalemen peluang Jokowi untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Jokowi mengaku tak mendapat undangan konvensi karena dirinya adalah kader PDIP.
"Nggak, mereka sudah tahu kalau saya ini sudah kader PDIP," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Plasa Indonesia, Jalan MH Thamrin,Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Untuk itu, Jokowi yakin tak mungkin mendapat undangan konvensi itu. "Ya mestinya nggak dapat," katanya.
Sumber :
detik.com
"(Konvensi) Terbuka. Kita tidak usah mengundang, tapi bagi mereka siapapun juga yang tertarik dan tidak ada persyaratan bahwa dia harus ada komitmen khusus kepada Demokrat, itu tidak perlu," ujar petinggi PD Amir Syamsuddin ketika ditanya bila Jokowi mendaftar konvensi PD.
Hal itu disampaikan Amir usai menjemput Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang penting Jokowi tertarik, karena sebetulnya panitianya kan Partai Demokrat, tapi yang akan menentukan siapa yang berhasil di konvensi itu publik, rakyat," imbuhnya.
Amir sekali lagi menegaskan, tak ada undangan khusus dalam konvensi ini.
"Terbuka saja. Siapapun (termasuk Jokowi) yang merasa punya potensi, mari silakan kalau tertarik. Saya kira tidak perlu undangan, yang berkenan dan berpartisipasi silakan," tutur dia.
Sebelumnya PD memberi sinyalemen peluang Jokowi untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Jokowi mengaku tak mendapat undangan konvensi karena dirinya adalah kader PDIP.
"Nggak, mereka sudah tahu kalau saya ini sudah kader PDIP," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Plasa Indonesia, Jalan MH Thamrin,Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Untuk itu, Jokowi yakin tak mungkin mendapat undangan konvensi itu. "Ya mestinya nggak dapat," katanya.
Sumber :
detik.com
PRJ 2014 Tak Lagi di JIExpo, Jokowi: Yang Penting Kerakyatan
Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di
JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang
merakyat.
"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.
Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.
"Yaa dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.
Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.
Sumber :
detik.com
"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.
Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.
"Yaa dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.
Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan. Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.
Sumber :
detik.com
Rayakan HUT DKI di Cakung, Jokowi Ingin Hibur Rakyat Kecil
Pencanangan hari ulang tahun (HUT) ke 486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung, Jakarta Timur bukan tanpa sebab. Berbagai pertimbangan dan alasan mengapa HUT kali ini dipusatkan di PIK, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai jika Jakarta Timur merupakan wilayah yang paling padat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu, pihaknya berharap besar agar perayaan HUT Jakarta jauh dari kesan elitis.
"Di Jakarta Timur paling padat penduduknya. Kita ingin memberikan hiburan kegembiraan kepada masyarakat," ujar Jokowi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, pihaknya bakal menyulap Jakarta sebagai ibu kota metropolitan yang ramah dengan rakyat kecil.
"Ini mendekatkan kegiatan HUT Jakarta ke 486 supaya mendekati rakyat. Ada kegembiraan rakyat, tidak elitis," jelas Jokowi.
"Kita mulai pembenahan total Jakarta, sekarang ini dalam waktu yang bersamaan kita disuruh menyelesaikan masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk. Sehingga saya harus ngomong apa adanya. Beri saya waktu. Karena itu perlu proses, tapi harus dimulai," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai jika Jakarta Timur merupakan wilayah yang paling padat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu, pihaknya berharap besar agar perayaan HUT Jakarta jauh dari kesan elitis.
"Di Jakarta Timur paling padat penduduknya. Kita ingin memberikan hiburan kegembiraan kepada masyarakat," ujar Jokowi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, pihaknya bakal menyulap Jakarta sebagai ibu kota metropolitan yang ramah dengan rakyat kecil.
"Ini mendekatkan kegiatan HUT Jakarta ke 486 supaya mendekati rakyat. Ada kegembiraan rakyat, tidak elitis," jelas Jokowi.
"Kita mulai pembenahan total Jakarta, sekarang ini dalam waktu yang bersamaan kita disuruh menyelesaikan masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk. Sehingga saya harus ngomong apa adanya. Beri saya waktu. Karena itu perlu proses, tapi harus dimulai," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
PNS Wajib Militer, Jokowi: Saya Setuju, Nggak Masalah
Pemerintah mengajukan usulan melalui RUU Komponen Cadangan agar warga
sipil diwajibkan mengikuti pelatihan militer. Warga sipil yang
diwajibkan salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung usulan pemerintah tersebut.
"Saya setuju saja. Nggak ada masalah dengan itu," ujar Jokowi usai meresmikan taman khusus warga lansia di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Menurutnya, sepanjang bertujuan untuk pertahanan negara, wajib militer untuk warga sipil tidak masalah. Justru usulan pemerintah tersebut cukup bagus.
"Selama untuk pertahanan negara itu bagus," tutur Jokowi.
RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.
RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.
Sumber :
detik.com
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung usulan pemerintah tersebut.
"Saya setuju saja. Nggak ada masalah dengan itu," ujar Jokowi usai meresmikan taman khusus warga lansia di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Menurutnya, sepanjang bertujuan untuk pertahanan negara, wajib militer untuk warga sipil tidak masalah. Justru usulan pemerintah tersebut cukup bagus.
"Selama untuk pertahanan negara itu bagus," tutur Jokowi.
RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.
RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.
Sumber :
detik.com
Jokowi: Pemprov Ingin Pindahkan PRJ ke Monas
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berencana memindahkan lokai penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ)
dari Kemayoran ke Monumen Nasional (Monas).
"Iya, tapi itu baru rencana," ujar Jokowi di sela-sela acara pembukaan HUT ke 486 DKI di lapangan bola Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013) pagi.
Mengenai PRJ, Jokowi menilai ajang itu seharusnya mengakomodasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM), bukan hanya industri besar seperti selama ini. Menurutnya, jika UMKM diberi tempat, kesejahteraan warga akan meningkat.
"Iya terlalu banyak industri modernnya di PRJ sekarang, kan bisa dilihat sendiri. Kita ingin ke depan yang kecil-kecil masuk," lanjut Jokowi, yang juga menyatakan harapan supaya gagasan Pemerintah Provinsi DKI mendorong UMKM didukung semua pihak.
Sumber :
kompas.com
"Iya, tapi itu baru rencana," ujar Jokowi di sela-sela acara pembukaan HUT ke 486 DKI di lapangan bola Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013) pagi.
Mengenai PRJ, Jokowi menilai ajang itu seharusnya mengakomodasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM), bukan hanya industri besar seperti selama ini. Menurutnya, jika UMKM diberi tempat, kesejahteraan warga akan meningkat.
"Iya terlalu banyak industri modernnya di PRJ sekarang, kan bisa dilihat sendiri. Kita ingin ke depan yang kecil-kecil masuk," lanjut Jokowi, yang juga menyatakan harapan supaya gagasan Pemerintah Provinsi DKI mendorong UMKM didukung semua pihak.
Sumber :
kompas.com
Jokowi Resmikan Taman Khusus Lansia di Cakung
Selain meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta, Gubernur DKI Joko
Widodo juga meresmikan taman lansia. Taman khusus untuk warga lansia itu
terletak sekitar 200 m dari PIK.
"Dengan ini saya resmikan taman ini," ujar Jokowi di depan 50 warga lansia dan ratusan warga yang berkumpul di taman tersebut, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana menumpang mobil Innova Hitam B 1174 BR. Sesampainya di taman tersebut Jokowi langsung disambut para lansia. "Gimana Pak, sehat? sudah olahraganya?" tanya Jokowi ke salah seorang lansia.
"Baik, udah olah raga kok, Pak," jawab lansia tersebut.
Sebelum menuju lokasi peresmian taman, Jokowi sempat melihat-lihat bazar di kawasan PIK. Di bazar tersebut Jokowi menyantap segelas es cendol yang ditawarkan penjual. Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga ditawari sebuah lukisan bergambar dirinya.
"Saya ambillah, dan itu saya beli masa gratis," imbuh Jokowi sambil tersenyum.
Sumber :
detik.com
"Dengan ini saya resmikan taman ini," ujar Jokowi di depan 50 warga lansia dan ratusan warga yang berkumpul di taman tersebut, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana menumpang mobil Innova Hitam B 1174 BR. Sesampainya di taman tersebut Jokowi langsung disambut para lansia. "Gimana Pak, sehat? sudah olahraganya?" tanya Jokowi ke salah seorang lansia.
"Baik, udah olah raga kok, Pak," jawab lansia tersebut.
Sebelum menuju lokasi peresmian taman, Jokowi sempat melihat-lihat bazar di kawasan PIK. Di bazar tersebut Jokowi menyantap segelas es cendol yang ditawarkan penjual. Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga ditawari sebuah lukisan bergambar dirinya.
"Saya ambillah, dan itu saya beli masa gratis," imbuh Jokowi sambil tersenyum.
Sumber :
detik.com
Gara-gara Semur Jengkol, Warga Dapat Sepeda dari Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan istrinya, Iriana
Jokowi untuk memberikan pertanyaan dan memberikan hadiah sepeda gunung
dalam pencanangan HUT ke 486 DKI Jakarta.
Iriana memberikan pertanyaan ringan kepada salah seorang ibu Kelurahan Penggilingan, Cakung, yang sebelumnya dipanggil untuk naik ke panggung.
"Biar gantian bu Iriana yang memberikan pertanyaan," kata Jokowi dengan nada romantis di PIK, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Iriana kemudian memberikan pertanyaan tentang bunga. "Sebutkan nama bunga," tanya Iriana. "Mawar, Melati dan Anggrek," jawab seorang ibu.
Hadiah sepeda gunung pun diberikan Iriana kepada warga. Bergantian, kemudian Jokowi dalam kesempatan itu juga memberikan pertanyaan.
Selama menjabat gubernur, Jokowi seringkali menggemborkan untuk diangkatnya budaya Betawi.
"Coba saya pengen tanya, warga Jakarta tahu tidak makanan Betawi, sebutkan tiga," tanya Jokowi ke salah satu ibu warga.
"Semur jengkol, kerak telur dan sayur asem," jawabnya.
Jokowi pun menanyakan kepada warga apakah jawaban ibu itu benar atau tidak. "Benar, itu makanan semur jengkol kesukaan Pak Jokowi ya," teriak warga.
Diketahui sebelumnya, pencanangan HUT ke 486 Jakarta telah dibuka. Pencanangan digelar di lapangan bola PIK Cakung Jakarta Timur dihadiri oleh Ketuaa DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT DKI ke 486 Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko, Wali Kota Jakarta Timur AR Krisdhiantoro dan sejumlah pejabat lainnya.
Sumber :
merdeka.com
Iriana memberikan pertanyaan ringan kepada salah seorang ibu Kelurahan Penggilingan, Cakung, yang sebelumnya dipanggil untuk naik ke panggung.
"Biar gantian bu Iriana yang memberikan pertanyaan," kata Jokowi dengan nada romantis di PIK, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Iriana kemudian memberikan pertanyaan tentang bunga. "Sebutkan nama bunga," tanya Iriana. "Mawar, Melati dan Anggrek," jawab seorang ibu.
Hadiah sepeda gunung pun diberikan Iriana kepada warga. Bergantian, kemudian Jokowi dalam kesempatan itu juga memberikan pertanyaan.
Selama menjabat gubernur, Jokowi seringkali menggemborkan untuk diangkatnya budaya Betawi.
"Coba saya pengen tanya, warga Jakarta tahu tidak makanan Betawi, sebutkan tiga," tanya Jokowi ke salah satu ibu warga.
"Semur jengkol, kerak telur dan sayur asem," jawabnya.
Jokowi pun menanyakan kepada warga apakah jawaban ibu itu benar atau tidak. "Benar, itu makanan semur jengkol kesukaan Pak Jokowi ya," teriak warga.
Diketahui sebelumnya, pencanangan HUT ke 486 Jakarta telah dibuka. Pencanangan digelar di lapangan bola PIK Cakung Jakarta Timur dihadiri oleh Ketuaa DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT DKI ke 486 Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko, Wali Kota Jakarta Timur AR Krisdhiantoro dan sejumlah pejabat lainnya.
Sumber :
merdeka.com
Canangkan HUT ke-486 Jakarta, Jokowi Pukul Kentungan di Pasar PIK Cakung
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pencanangan HUT ke-486
Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta
Timur. Pencanangan ditandai dengan memukul kentungan.
Jokowi tiba di kawasan PIK sekitar pukul 08.42 WIB, Minggu (2/6/2013). Begitu tiba, orang nomor satu di Ibukota tersebut langsung disambut antusiasme sekitar 300-an warga dengan kemeriahan tarian Reog, Barongsai dan gambus.
Jokowi hadir tampak santai dengan mengenakan kaos putih berkerah oranye dan berlogo DKI Jakarta pada saku bajunya. Beberapa pejabat pemprov juga terlihat mendampingi seperti Sekda DKI Sylviana Murni, Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan, Walikota Jaktim Krisdianto, dan beberapa SKPD.
Jokowi dan stafnya lalu menuju ke atas sebuah panggung oranye berukuran 6 x 4 meter. Sementara ratusan warga berkumpul di depan panggung.
"Di kelurahan penggilingan ini saya canangkan hari HUT Jakarta ke-486. Hitungan pertama kita sama-sama pukul kentungan ya," ujar Jokowi di atas panggung sambil memegang sebuah ketungan bambu berwarna oranye.
Sekitar 50 warga di depan panggung juga memegang kentungan sambil menunggu intruksi Jokowi. "Lima, empat, tiga dua, satu," seru Jokowi.
Jokowi dan warga lalu bersama-sama pukul kentungan. "Tung..tung..tung..". Suara kentungan meriah berbunyi, tanda perayaan HUT Jakarta dimulai.
Setelah seremoni pencanangan HUT Jakarta dilakukan, Jokowi lalu membagi-bagikan hadiah berupa 3 buah sepeda. Hadiah diberikan kepada tiga warga yang dapat menjawan kuis yang diberikan Jokowi seputar Jakarta. HUT Jakarta sendiri jatuh setiap tanggal 22 Juni.
Sumber :
detik.com
Jokowi tiba di kawasan PIK sekitar pukul 08.42 WIB, Minggu (2/6/2013). Begitu tiba, orang nomor satu di Ibukota tersebut langsung disambut antusiasme sekitar 300-an warga dengan kemeriahan tarian Reog, Barongsai dan gambus.
Jokowi hadir tampak santai dengan mengenakan kaos putih berkerah oranye dan berlogo DKI Jakarta pada saku bajunya. Beberapa pejabat pemprov juga terlihat mendampingi seperti Sekda DKI Sylviana Murni, Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan, Walikota Jaktim Krisdianto, dan beberapa SKPD.
Jokowi dan stafnya lalu menuju ke atas sebuah panggung oranye berukuran 6 x 4 meter. Sementara ratusan warga berkumpul di depan panggung.
"Di kelurahan penggilingan ini saya canangkan hari HUT Jakarta ke-486. Hitungan pertama kita sama-sama pukul kentungan ya," ujar Jokowi di atas panggung sambil memegang sebuah ketungan bambu berwarna oranye.
Sekitar 50 warga di depan panggung juga memegang kentungan sambil menunggu intruksi Jokowi. "Lima, empat, tiga dua, satu," seru Jokowi.
Jokowi dan warga lalu bersama-sama pukul kentungan. "Tung..tung..tung..". Suara kentungan meriah berbunyi, tanda perayaan HUT Jakarta dimulai.
Setelah seremoni pencanangan HUT Jakarta dilakukan, Jokowi lalu membagi-bagikan hadiah berupa 3 buah sepeda. Hadiah diberikan kepada tiga warga yang dapat menjawan kuis yang diberikan Jokowi seputar Jakarta. HUT Jakarta sendiri jatuh setiap tanggal 22 Juni.
Sumber :
detik.com
Jokowi Bedah Tiga Rumah dan Kantor RW di Cakung
Penataan kampung merupakan salah satu program yang terus digulirkan oleh
Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, sebelum melakukan pencanangan HUT ke 486
di lapangan bola PIK Cakung, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama secara
simbolis sebagai tanda program bedah rumah.
Setidaknya ada tiga perusahaan yang memberikan bantuan pembangunan kantor RW dan bedah rumah warga di RW 01 Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur. Pembangunan ini menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Tiga perusahaan tersebut yakni BNI, PT Adhi Karya, dan United Traktor. Mereka memberikan bantuan untuk pembangunan kantor RW 01 dan tiga rumah warga di RW yang sama.
"Ini merupakan penataan kampung melalui program CSR. Kita minta kepada para perusahaan untuk menata kampung di sekitarnya," kata Jokowi usai meletakan batu pertama kantor RW 01, Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Setelah meletakan batu pertama Jokowi juga menyempatkan melihat rumah warga yang dibedah melalui dana CSR tersebut. Ia menyerahkan langsung kunci kepada salah satu warga bernama Sri Sumarni (44).
Selain rumah Sri Sumarni, ada dua rumah warga lainnya yang dibedah yakni milik Nining dan Karsan.
"Saya sangat senang sekali, karena sebelumnya rumah ini sudah tidak layak. Pembangunannya juga tidak lama hanya dua minggu saja," kata Sumarni.
Sumber :
merdeka.com
Setidaknya ada tiga perusahaan yang memberikan bantuan pembangunan kantor RW dan bedah rumah warga di RW 01 Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur. Pembangunan ini menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Tiga perusahaan tersebut yakni BNI, PT Adhi Karya, dan United Traktor. Mereka memberikan bantuan untuk pembangunan kantor RW 01 dan tiga rumah warga di RW yang sama.
"Ini merupakan penataan kampung melalui program CSR. Kita minta kepada para perusahaan untuk menata kampung di sekitarnya," kata Jokowi usai meletakan batu pertama kantor RW 01, Kelurahan Cakungbarat, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).
Setelah meletakan batu pertama Jokowi juga menyempatkan melihat rumah warga yang dibedah melalui dana CSR tersebut. Ia menyerahkan langsung kunci kepada salah satu warga bernama Sri Sumarni (44).
Selain rumah Sri Sumarni, ada dua rumah warga lainnya yang dibedah yakni milik Nining dan Karsan.
"Saya sangat senang sekali, karena sebelumnya rumah ini sudah tidak layak. Pembangunannya juga tidak lama hanya dua minggu saja," kata Sumarni.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Resmikan 3 Rumah CSR di Cakung
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), melakukan peresmian tiga rumah di RW 01 Cakung Barat, Jakarta Timur. Tiga rumah itu merupakan simbolik yang diberikan kepada warga yang rumahnya sudah rusak.
"Ini sebagai langkah penataan kampung dengan bantuan CSR," ujar Jokowi usai peresmian, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir di kampung yang hanya bisa diakses dari gang kecil itu sekitar pukul 08.08 WIB. Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana dengan menumpang mobil Innova hitam bernopol B 1174 BR. Warga yang sudah menunggu pun langsung menyambut Jokowi dengan iringan musik gambus dan mengelu-elukan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
Peresmian dilakukan dengan membuka tirai salah satu rumah yang ditutup kain. Menurut Jokowi, pembangunan tiga buah rumah di kampung tersebut merupakan hasil kerja sama program Corporate Social Responbility (CSR) dari 3 perusahaan dengan Pemprov DKI Jakarta. Tiga perusahaan itu adalah PT UT, BNI dan PT Adhi Karya. Ketiga rumah tersebut diberikan bagi warga yang rumahnya sudah rusak parah.
Jokowi juga berpesan kepada pemilik rumah yang baru dibedah agar menjaga dengan baik rumah CSR tersebut. Pesannya itu ditulis oleh mantan Wali Kota Solo tersebut pada sebuah batu di salah satu rumah.
Selain meresmikan rumah CSR, Jokowi juga melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor RW 01 di Cakung Barat, Jakarta Timur. Pembangunan kantor RW itu dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-468.
Sumber :
detik.com
"Ini sebagai langkah penataan kampung dengan bantuan CSR," ujar Jokowi usai peresmian, Minggu (2/6/2013).
Jokowi hadir di kampung yang hanya bisa diakses dari gang kecil itu sekitar pukul 08.08 WIB. Jokowi hadir bersama istrinya, Iriana dengan menumpang mobil Innova hitam bernopol B 1174 BR. Warga yang sudah menunggu pun langsung menyambut Jokowi dengan iringan musik gambus dan mengelu-elukan orang nomor satu di Jakarta tersebut.
Peresmian dilakukan dengan membuka tirai salah satu rumah yang ditutup kain. Menurut Jokowi, pembangunan tiga buah rumah di kampung tersebut merupakan hasil kerja sama program Corporate Social Responbility (CSR) dari 3 perusahaan dengan Pemprov DKI Jakarta. Tiga perusahaan itu adalah PT UT, BNI dan PT Adhi Karya. Ketiga rumah tersebut diberikan bagi warga yang rumahnya sudah rusak parah.
Jokowi juga berpesan kepada pemilik rumah yang baru dibedah agar menjaga dengan baik rumah CSR tersebut. Pesannya itu ditulis oleh mantan Wali Kota Solo tersebut pada sebuah batu di salah satu rumah.
Selain meresmikan rumah CSR, Jokowi juga melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor RW 01 di Cakung Barat, Jakarta Timur. Pembangunan kantor RW itu dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-468.
Sumber :
detik.com
Buka HUT ke-486 Jakarta, Jokowi disambut reog dan ondel-ondel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membuka pencanangan
HUT ke-486 Jakarta. Jokowi bersama istri, Iriana Jokowi tiba di lokasi
lapangan bola PIK Cakung, Jakarta Timur.
Pantauan merdeka.com, Minggu (2/6/2013), Jokowi tiba di lokasi pukul 08.30 WIB. Seperti biasa, kedatangan Jokowi menjadi magnet. Warga langsung berebut salaman dan foto bersama. Kejadian ini menambah riuhnya acara.
Jokowi mengenakan kaos baru yang menunjukkan tema HUT ke 486 kota Jakarta, warna putih dengan logo tema 'Jakarta Baru Jakarta Kita'. Kedatangan Jokowi disambut Reog Ponorogo dan barongsai.
Selain itu, marawis dan ondel-ondel menambah semaraknya acara pencanangan pembukaan HUT DKI Jakarta ke 486. Jokowi juga diberi peralatan kasidah untuk disumbangkan ke beberapa lembaga islami dan sejumlah peralatan seni budaya.
Selain Iriana Jokowi, hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT ke-486 DKI Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko.
Sumber :
merdeka.com
Pantauan merdeka.com, Minggu (2/6/2013), Jokowi tiba di lokasi pukul 08.30 WIB. Seperti biasa, kedatangan Jokowi menjadi magnet. Warga langsung berebut salaman dan foto bersama. Kejadian ini menambah riuhnya acara.
Jokowi mengenakan kaos baru yang menunjukkan tema HUT ke 486 kota Jakarta, warna putih dengan logo tema 'Jakarta Baru Jakarta Kita'. Kedatangan Jokowi disambut Reog Ponorogo dan barongsai.
Selain itu, marawis dan ondel-ondel menambah semaraknya acara pencanangan pembukaan HUT DKI Jakarta ke 486. Jokowi juga diberi peralatan kasidah untuk disumbangkan ke beberapa lembaga islami dan sejumlah peralatan seni budaya.
Selain Iriana Jokowi, hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua HUT ke-486 DKI Sylviana Murni, Plt Sekda Wiryatmoko.
Sumber :
merdeka.com
Kenapa Bukan Jokowi?
Anggota DPRD DKI Jakarta berencana melakukan kunjungan kerja ke tiga negara.
Mereka beralasan, kunker ditujukan ke negara yang memiliki hubungan
'persaudaraan kota' (sister city) dengan Jakarta. Kalau demikian, kenapa
bukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saja yang melakukan kunker?
"Pertanyaanya kan sekarang apa sih manfaat mereka kesana? Dan apakah rombongan DPRD itu memahami pola hubungan kerja dengan ketiga negara tersebut terkait tidak dengan program Pemda DKI Jakarta? Dan kenapa tidak Gubernur saja yang pergi, beliau kan yang tahu program yang sedang dijalankan itu seperti apa biar efektif," ujar pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menyayangkan jika kunjungan ke Amerika Serikat, Korea Selatan dan China nantinya hanya sebagai ajang berbalas hubungan saja. Seharusnya yang dicari apakah ada hal-hal yang bisa membantu pengembangan program-program gubernur yang sedang dijalankan sekarang agar lebih maksimal bagi warga Jakarta atau tidak.
"Jadi harus dilihat dulu secara langsung punya hubungan dengan program Jokowi tidak? Seperti peningkatan program KJS, peremajaan rumah susun dan relokasi PKL. Kalau tidak ada hubungannya secara tidak langsung ya artinya kunker itu akan mubazir dan buang-buang uang saja," imbuh Yayat.
Sebelumnya 15 legislator Kebon Sirih tersebut akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.
Namun belakangan tujuan mereka berubah. Kunjungan dengan tujuan 'sister city' akan dilakukan ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.
"Pertanyaanya kan sekarang apa sih manfaat mereka kesana? Dan apakah rombongan DPRD itu memahami pola hubungan kerja dengan ketiga negara tersebut terkait tidak dengan program Pemda DKI Jakarta? Dan kenapa tidak Gubernur saja yang pergi, beliau kan yang tahu program yang sedang dijalankan itu seperti apa biar efektif," ujar pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menyayangkan jika kunjungan ke Amerika Serikat, Korea Selatan dan China nantinya hanya sebagai ajang berbalas hubungan saja. Seharusnya yang dicari apakah ada hal-hal yang bisa membantu pengembangan program-program gubernur yang sedang dijalankan sekarang agar lebih maksimal bagi warga Jakarta atau tidak.
"Jadi harus dilihat dulu secara langsung punya hubungan dengan program Jokowi tidak? Seperti peningkatan program KJS, peremajaan rumah susun dan relokasi PKL. Kalau tidak ada hubungannya secara tidak langsung ya artinya kunker itu akan mubazir dan buang-buang uang saja," imbuh Yayat.
Sebelumnya 15 legislator Kebon Sirih tersebut akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.
Namun belakangan tujuan mereka berubah. Kunjungan dengan tujuan 'sister city' akan dilakukan ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.
Jokowi Bersama Ratusan Warga Bersepeda Ria
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan CFD (car free day) pagi ini dengan berolahraga bersama warga Jakarta. Jokowi bersepeda di sepanjang jalan Sudirman, Jakarta.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat sekitar pukul 06.40 WIB, Minggu (2/6/2013). Dengan menumpang mobil dinasnya, Jokowi menuju kawasan SCBD Sudirman.
Jokowi tampak mengenakan kaos hijau berkerah oranye. Dari SCBD, Jokowi bersama beberapa stafnya lalu menggunakan sepeda yang telah disiapkan menuju Graha CIMB Niaga.
Jokowi melepas kegiatan Fun Bike yang digelar CIMB Niaga dalam rangka merayakan HUT bank tersebut. Setelah melepas, Jokowi ikut serta dengan seratusan warga bersepeda dari Graha CIMB Niaga menuju Bundaran HI dan kembali lagi ke gedung Graha.
Usai bersepeda di Jalan Sudirman, Jokowi dijadwalkan akan meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di lapangan pusat industri kerajinan (PIK) Jakarta Timur Minggu (2/6/2013).
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat sekitar pukul 06.40 WIB, Minggu (2/6/2013). Dengan menumpang mobil dinasnya, Jokowi menuju kawasan SCBD Sudirman.
Jokowi tampak mengenakan kaos hijau berkerah oranye. Dari SCBD, Jokowi bersama beberapa stafnya lalu menggunakan sepeda yang telah disiapkan menuju Graha CIMB Niaga.
Jokowi melepas kegiatan Fun Bike yang digelar CIMB Niaga dalam rangka merayakan HUT bank tersebut. Setelah melepas, Jokowi ikut serta dengan seratusan warga bersepeda dari Graha CIMB Niaga menuju Bundaran HI dan kembali lagi ke gedung Graha.
Usai bersepeda di Jalan Sudirman, Jokowi dijadwalkan akan meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di lapangan pusat industri kerajinan (PIK) Jakarta Timur Minggu (2/6/2013).
Cerita Jokowi yang Hobi Naik Pesawat di Kelas Ekonomi
Menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak membuat Jokowi bermewah-mewah. Naik pesawat terbang sekalipun Jokowi masih tetap memilih kelas ekonomi.
Misalnya penerbangan Jokowi dari Solo ke Jakarta pada 19 Mei 2013 lalu. Jokowi menolak diberi kursi bisnis di pesawat Garuda Indonesia. Jokowi memilih kelas ekonomi.
"Biasanya pakai ekonomi kok, dari dulu saya anak ekonomi. Saya lebih suka pakai ekonomi, nggak kuat bayarnya hehehe..ngirit kan..," kata Jokowi sembari tertawa.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Bagi Jokowi, duduk di kursi bisnis dan ekonomi sama saja. Yang beda harganya.
"Sama saja, bayarnya kan lipet 2 kali! nggak kuat! hehehe," katanya.
Kalau pulang kampung atau ada keperluan di Solo, Jokowi merogoh koceknya pribadi. "Kalau ke Solo pakai uang sendiri. Tapi kalau ke mana-mana kan tetap pakai uang negara. Irit," katanya.
"Sekarang pakai uang sendiri ya ekonomi..sudah terlanjur seneng pakai ekonomi. Hehehe..irit," pungkasnya.
Cara Mengkritik Jokowi
Ternyata mengkritik butuh ketepatan cara. Walaupun benar, kalau niat dan momentumnya kurang tepat justru kontraproduktif.
Seperti baru baru ini ramai diperbincangkan pro kontra rencana DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tidak salah sebenarnya DPRD memakai Hak Interpelasi tersebut.
Namun justru saat ini berbalik, Hak Interpelasi kepada Jokowi banyak dikecam oleh publik. Bagaimana sebenarnya relasi hubungan politik kelembagaan antara legislatif dan eksekutif, dan bagaimana seharusnya publik bersikap ?
Hak interpelasi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah menganai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain interpelasi, DPR juga mempunyai fungsi hak angket dimana terkait dengan dugaan pelanggaran sistem ketatanegaraan dan konstitusi oleh Pemerintah. Tingkat teratas yaitu hak menyatakan pendapat terkait dengan kejadian luar biasa dalam Pemerintahan, misal kepala pemerintahan terbukti korupsi legislatif bisa menggunakan hak ini.
Ketiga hak tersebut bisa berkaitan dengan urutan sebagai fungsi pengawasan yaitu dengan urutan tingkatan proses yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Rencana DPRD menggunakan hak interpelasi perlu dilihat dari banyak sisi. Pertama, dari sisi legislatif sebenarnya sah-sah saja. Secara substansi masalah KJS juga masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan untuk menjamin jaminan kesehatan oleh masyarakat. Sebelumnya beberapa rumah sakit juga menyatakan keberatan dan bebeberapa tidak sanggup dengan sistem KJS.
Dari sisi Pemerintah provinsi DKI Jakarta, langkah DPRD sebenarnya wajar saja dan sah secara UU. Dalam hubungan pengawasan legislatif dan eksekutif hal tersebut juga sering terjadi. Apa yang sebenarnya membuat seolah-olah hak interpelasi dianggap mengada-ada dan hanya dicari-cari masalahnya oleh DPRD DKI Jakarta?
Pertama, sempat muncul alasan dan niatan interpalasi bukan untuk mempertanyakan kebijakan, tetapi justru penggalangan tanda tangan untuk pemakzulan gubernur Jokowi.
Kedua, publik cenderung tidak percaya lagi dengan legislatif yang sering bolos rapat paripurna, dekat dengan korupsi dan tidak pro rakyat.
Ketiga, publik cenderung membela Jokowi karena melihat aspek kinerjanya yang dinilai pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan dan cekatan dalam mengambil keputusan. Dalam bahasa sederhana, hingga saat ini Jokowi masih prorakyat, bahkan dalam beberapa survei calon presiden selalu menduduki peringkat nomor wahid.
Terkait dengan pro dan kontra yang ada, bagaimana seharusnya kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap ?
Pertama, sebaiknya niatan interpelasi oleh DPRD harus didasari oleh niat politik yang tulus yaitu menanyakan tentang kebijakan KJS kepada Pemerintah DKI Jakarta. Lebih bagus jika DPRD juga sudah mempunyai recana dan masukan perbaikan setelah bertemu dengan stakeholder seperti rumah sakit dan dinas kesehatan. Agar jika terjadi forum interpelasi tidak bersifat menghakimi.
Kedua, jauhkan dari sikap intervensi kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui Jokowi karena hanya akan mengganggu pemerintahan. Jika tetap dilakukan, justru akan terjadi aksi politisasi atas hak interpelasi terhadap kasus KJS.
Ketiga, sebaiknya pemerintah DKI Jakarta juga tidak risi dengan kritik DPR tersebut. Anggap saja bahwa hal tersebut wajar dan bagus dijadikan sebagai forum klarifikasi dan proses meminta masukan dari DPR terkait dengan rencana perbaikan KJS.
Saya membayangkan jika proses penggunaan hak interpelasi ini dilakukan, dan kedua pihak bersifat dewasa dalam penyikapan permasalahan KJS justru akan menjadi contoh yang baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Selama ini kita kalau melihat DPR, fungsi pengawasan sangat lemah, ketikapun itu dilakukan lebih bernuansa kepentingan politik. Nah, di Jakarta saya rasa akan menjadi trend yang menarik jika proses tersebut terjadi dengan dialektika perbaikan dan orientasi untuk kepentingan rakyat khususnya jaminan kesehatan.
Peluang akan berakhir dengan happy ending sepertinya lebih mungkin jika dibandingkan dengan kegagalan dan justru konflik politik. Tipe kepemimpinan Jokowi yang nampaknya tidak antikritik, fokus pada penyelesaian masalah, dan dengan metode persuasif dan tidak sepihak nampaknya menjadi modal yang kuat untuk dapat menjelaskan permasalahan KJS kepada DPRD.
Sehingga nampaknya DPRD tidak perlu menarik dan mengurungkan niatan untuk bertanya dan menanyakan kebijakan KJS yang belum bagus dan efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. DPRD justru harus berani mengkritik Jokowi plus dengan masukan yang konstruktif untk KJS. Itulah cara mengkritik dalam politik yang elegan, dan masih jarang ditemukan di Indonesia. Kepentingan rakyat dikedepankan daripada kepentingan partai politiknya.
Beberapa konflik antara warga dengan pemerintah DKI sering terjadi, namun bisa diselesaikan dengan win-win solution, seperti relokasi Waduk Pluit, masalah dengan Komnas HAM, dan beberapa kasus lain nampaknya menjadi angin segar. Sudah saatnya sekarang DPRD mempunyai perpektif dengan cara yang benar dan tepat untuk mengkritik Jokowi secara konstitusional yaitu interpelasi.
Masalah saat ini justru berbalik, beranikah dan mampukan DPRD Jakarta mengkritik secara metodologis untuk memwujudkan pengawasan kebijakan yang substansial untuk kesejahteraan rakyat? Atau sebaliknya tidak siap dan justru tidak mampu berargumentasi dan memperjuangkan kekurangan pelayanan KJS yang dirasakan masyarakat.
Akhirnya, hak interpelasi jangan dianggap alergi oleh Pemerintah DKI Jakarta, namun juga jangan dijadikan alat politik walaupun konstitusional. Ini adalah ikhtiar politik untuk tujuan mulia, yaitu menciptakan kesempurnaan kesejahteraan rakyat melalui jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan syarat adanya tata dan etika berpolitik yang dewasa antara legislatif dan eksekutif dalam lingkup demokrasi yang sejuk tentunya.
Sumber :
detik.com
Seperti baru baru ini ramai diperbincangkan pro kontra rencana DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tidak salah sebenarnya DPRD memakai Hak Interpelasi tersebut.
Namun justru saat ini berbalik, Hak Interpelasi kepada Jokowi banyak dikecam oleh publik. Bagaimana sebenarnya relasi hubungan politik kelembagaan antara legislatif dan eksekutif, dan bagaimana seharusnya publik bersikap ?
Hak interpelasi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah menganai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain interpelasi, DPR juga mempunyai fungsi hak angket dimana terkait dengan dugaan pelanggaran sistem ketatanegaraan dan konstitusi oleh Pemerintah. Tingkat teratas yaitu hak menyatakan pendapat terkait dengan kejadian luar biasa dalam Pemerintahan, misal kepala pemerintahan terbukti korupsi legislatif bisa menggunakan hak ini.
Ketiga hak tersebut bisa berkaitan dengan urutan sebagai fungsi pengawasan yaitu dengan urutan tingkatan proses yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Rencana DPRD menggunakan hak interpelasi perlu dilihat dari banyak sisi. Pertama, dari sisi legislatif sebenarnya sah-sah saja. Secara substansi masalah KJS juga masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan untuk menjamin jaminan kesehatan oleh masyarakat. Sebelumnya beberapa rumah sakit juga menyatakan keberatan dan bebeberapa tidak sanggup dengan sistem KJS.
Dari sisi Pemerintah provinsi DKI Jakarta, langkah DPRD sebenarnya wajar saja dan sah secara UU. Dalam hubungan pengawasan legislatif dan eksekutif hal tersebut juga sering terjadi. Apa yang sebenarnya membuat seolah-olah hak interpelasi dianggap mengada-ada dan hanya dicari-cari masalahnya oleh DPRD DKI Jakarta?
Pertama, sempat muncul alasan dan niatan interpalasi bukan untuk mempertanyakan kebijakan, tetapi justru penggalangan tanda tangan untuk pemakzulan gubernur Jokowi.
Kedua, publik cenderung tidak percaya lagi dengan legislatif yang sering bolos rapat paripurna, dekat dengan korupsi dan tidak pro rakyat.
Ketiga, publik cenderung membela Jokowi karena melihat aspek kinerjanya yang dinilai pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan dan cekatan dalam mengambil keputusan. Dalam bahasa sederhana, hingga saat ini Jokowi masih prorakyat, bahkan dalam beberapa survei calon presiden selalu menduduki peringkat nomor wahid.
Terkait dengan pro dan kontra yang ada, bagaimana seharusnya kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap ?
Pertama, sebaiknya niatan interpelasi oleh DPRD harus didasari oleh niat politik yang tulus yaitu menanyakan tentang kebijakan KJS kepada Pemerintah DKI Jakarta. Lebih bagus jika DPRD juga sudah mempunyai recana dan masukan perbaikan setelah bertemu dengan stakeholder seperti rumah sakit dan dinas kesehatan. Agar jika terjadi forum interpelasi tidak bersifat menghakimi.
Kedua, jauhkan dari sikap intervensi kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui Jokowi karena hanya akan mengganggu pemerintahan. Jika tetap dilakukan, justru akan terjadi aksi politisasi atas hak interpelasi terhadap kasus KJS.
Ketiga, sebaiknya pemerintah DKI Jakarta juga tidak risi dengan kritik DPR tersebut. Anggap saja bahwa hal tersebut wajar dan bagus dijadikan sebagai forum klarifikasi dan proses meminta masukan dari DPR terkait dengan rencana perbaikan KJS.
Saya membayangkan jika proses penggunaan hak interpelasi ini dilakukan, dan kedua pihak bersifat dewasa dalam penyikapan permasalahan KJS justru akan menjadi contoh yang baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Selama ini kita kalau melihat DPR, fungsi pengawasan sangat lemah, ketikapun itu dilakukan lebih bernuansa kepentingan politik. Nah, di Jakarta saya rasa akan menjadi trend yang menarik jika proses tersebut terjadi dengan dialektika perbaikan dan orientasi untuk kepentingan rakyat khususnya jaminan kesehatan.
Peluang akan berakhir dengan happy ending sepertinya lebih mungkin jika dibandingkan dengan kegagalan dan justru konflik politik. Tipe kepemimpinan Jokowi yang nampaknya tidak antikritik, fokus pada penyelesaian masalah, dan dengan metode persuasif dan tidak sepihak nampaknya menjadi modal yang kuat untuk dapat menjelaskan permasalahan KJS kepada DPRD.
Sehingga nampaknya DPRD tidak perlu menarik dan mengurungkan niatan untuk bertanya dan menanyakan kebijakan KJS yang belum bagus dan efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. DPRD justru harus berani mengkritik Jokowi plus dengan masukan yang konstruktif untk KJS. Itulah cara mengkritik dalam politik yang elegan, dan masih jarang ditemukan di Indonesia. Kepentingan rakyat dikedepankan daripada kepentingan partai politiknya.
Beberapa konflik antara warga dengan pemerintah DKI sering terjadi, namun bisa diselesaikan dengan win-win solution, seperti relokasi Waduk Pluit, masalah dengan Komnas HAM, dan beberapa kasus lain nampaknya menjadi angin segar. Sudah saatnya sekarang DPRD mempunyai perpektif dengan cara yang benar dan tepat untuk mengkritik Jokowi secara konstitusional yaitu interpelasi.
Masalah saat ini justru berbalik, beranikah dan mampukan DPRD Jakarta mengkritik secara metodologis untuk memwujudkan pengawasan kebijakan yang substansial untuk kesejahteraan rakyat? Atau sebaliknya tidak siap dan justru tidak mampu berargumentasi dan memperjuangkan kekurangan pelayanan KJS yang dirasakan masyarakat.
Akhirnya, hak interpelasi jangan dianggap alergi oleh Pemerintah DKI Jakarta, namun juga jangan dijadikan alat politik walaupun konstitusional. Ini adalah ikhtiar politik untuk tujuan mulia, yaitu menciptakan kesempurnaan kesejahteraan rakyat melalui jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan syarat adanya tata dan etika berpolitik yang dewasa antara legislatif dan eksekutif dalam lingkup demokrasi yang sejuk tentunya.
Sumber :
detik.com
Jokowi Si Kuda Hitam
Beberapa hari terakhir, dunia media Indonesia disibukkan dengan isu yang
masih sangat gres: upaya “pendongkelan” Jokowi dari kursi Gubernur.
Berita ini cukup seru dan relatif menyaingi kasus pencucian uang yang
melibatkan oknum PKS dan sejumlah orang dekatnya. Anehnya, Jokowi malah
semakin berkibar.
Di tengah-tengah perhelatan aneka kasus yang sedang menjadi sorotan media, mencuatnya usaha pemakzulan Jokowi sangat menarik untuk dikaji. Apalagi berita paling mutakhir per 29 Mei 2013, Megawati justru memberikan isyarat bahwa Jokowi akan dimajukan sebagai calon presiden RI dari PDI Perjuangan. Sebuah berita yang “cetar membahana”.
Wong Solo lulusan universitas “ndeso” (UGM) Jurusan Kehutanan ini terus menjadi fenomena yang luar biasa. Usahanya untuk mengembalikan fungsi waduk Pluit mengetam sejumlah masalah. Mereka yang enggan direlokasi, meskipun sudah disediakan rumah susun dengan angsuran rendah, menyeret Jokowi ke ranah HAM. Tidak hanya itu, kartu sehatnya di Jakarta membuat sejumlah rumah sakit sempat nyaris mengundurkan diri dari program kesehatan rakyat jelata tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan beberapa pihak menuding Jokowi memang tidak layak dan karenanya bisa dipertanyakan kedudukannya.
Jokowi, diakui atau tidak, merupakan kuda hitam yang berpotensi meramaikan pertarungan RI1 tahun depan. Kepopulerannya sangat berbahaya bagi sejumlah kandidat yang sedang mencoba menjadi populis dalam beberapa waktu belakangan dengan segudang cara pendekatan. Karenanya, banyak pihak yang mulai berhitung tentang sepak terjang Jokowi agar tidak mengganjal keinginan besar mereka dalam merebut kursi paling empuk di republik ini.
Tentu, semua masih ingat bahwa Jokowi memenangkan pertarungan di Jakarta - kota dengan perputaran uang dan evolusi budaya terbesar - hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Kehebatan kandidat dari kota Solo ini tidak bisa disaingi oleh banyak kandidat yang sudah malang melintang dalam dunia politik nasional maupun sebagai ahli dengan predikat segudang. Dan ketika terpilih, Jokowi lagi-lagi menumbangkan popularitas pengusungnya, Megawati dan Prabowo.
Dengan sisa hari yang tidak begitu banyak menjelang Pilpres mendatang, Jokowi harus diperhitungkan oleh banyak kalangan. Kesalahan yang dibuatnya selaku Gubernur Jakarta, apalagi kegagalannya, pasti akan dikapitalisasi oleh lawan dengan segala cara. Aneka masalah yang mulai mengemuka akibat kebijakannya, bisa direkayasa sedemikian rupa, setidaknya untuk menurunkan derajat 'kemasyhuran' wong Solo ini.
Melalui media, yang memiliki power sedemikian dahsyat, banyak pihak mencoba menggerogoti popularitas Jokowi. Meskipun beberapa partai sudah mengatakan mundur dari upaya 'pemakzulan' Jokowi, namun semua ini memberikan makna bahwa kursi Jokowi relatif fragile diguncang-guncang oleh siapa pun dengan alasan apa pun.
Uniknya, kekhawatiran tentang majunya Jokowi tahun depan kemungkinan besar juga dirasakan oleh dua partai pengusungnya. Bagi Gerindra, Jokowi diberikan waktu untuk membenahi Jakarta dulu sebelum nyapres pada pemilu 2018. Prabowo pastilah ingin menjadi yang nomor satu. Tidak mau disalip Jokowi. Sebaliknya, PDIP mencoba untuk realistis dengan melempar wacana Jokowi dalam capres mendatang. Jokowi sendiri, sebagaimana biasanya, dengan santai menyatakan “tidak berpikir” untuk terjun dalam perebutan kursi RI1.
Jokowi, Jokowi dan Jokowi. Sepertinya semua sudah pasang kuda-kuda untuk perhelatan akbar tahun 2014 mendatang. Dan, dari semua calon yang gegap gempita, ternyata dalam beberapa survey menunjukkan bahwa Jokowi berada di peringkat teratas dari sisi popularitas. Jokowi menjadi manusia “aneh” Indonesia yang mampu merangkak dari daerah menuju ibukota lalu (mungkin) ke panggung nasional.
Bayangkan, dalam survey yang dilakukan CSIS sebagaimana dirilis detik.com, 27 Mei 2013, Jokowi masih mengungguli Prabowo dan semua kandidat lainnya. Dengan 1.635 responden di 31 provinsi, survei yang digelar pada 9-16 April 2013 tersebut mendapatkan 28,6 persen responden menyatakan akan memilih Jokowi dalam Pemilu 2014. Dukungan untuk Jokowi melampaui dukungan untuk Prabowo yang mendapatkan 15,6 persen suara responden, bahkan meninggalkan Megawati Soekarnoputri yang dalam survei itu hanya mendapatkan dukungan 5,4 persen.
Lebih lanjut disebutkan, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, dan Gita Wirjawan 8,4 persen.
Tentu, survey ini menguatkan survey-survey sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga yang dianggap kredibel dan tidak memihak. Namun, yang paling bermakna dari survey CSIS ini adalah, bahwa meskipun digoyang dengan aneka isu, ternyata Jokowi tetap berkibar dan menjadi calon yang sangat kuat.
Kelihatannya PDIP sangat realistis dan cerdas menyikapi kenyataan di atas. Bisa jadi ada sebuah prediksi di kalangan dalam: sebuah kesalahan kalau tetap memasang Megawati yang sudah redup dalam persaingan orang-orang muda yang gegap gempita. Juga mungkin tidak tepat kalau mengandalkan politisi senior tapi tidak populer. Di sisi lain, PDIP memiliki jagoan yang layak dijual kepada rakyat dan telah terbukti dalam berbagai survey. Jokowi layak jual pemilu 2013, dan mungkin akan mulai hilang aura kepresidenannya tahun 2018. Sama dengan momentum yang dimiliki oleh Amien Rais di awal reformasi. Karenanya, PDIP buru-buru mengusung Jokowi sebelum diambil pihak lain.
Sementara itu, bagi yang mencoba menginterpelasi Jokowi, jangan-jangan langkah mereka malah konter produktif. Justru akan membesarkan nama Jokowi. Maklumlah, rakyat secara umum sudah mulai pintar dan membedakan upaya yang genuine dan rekayasa. Dalam pandangan masyarakat kebanyakan, Jokowi memiliki terobosan meskipun belum berhasil sepenuhnya. Upaya interpelasi (sementara ini) malah akan menuai ketidakpopuleran yang bersangkutan karena berseberangan dengan rakyat pada umumnya.
Terlepas dari hebat tidaknya, pinter atau tidaknya, atau aneka pertanyaan lain tentang Jokowi, sesuatu yang paling nyata adalah Jokowi masih sangat populer dan mendapatkan dukungan masyarakat. Merobohkan Jokowi saat ini pasti mendapatkan sambutan negatif dari banyak kalangan, atau nyaris sama dengan upaya menghancurkan kredibilitas KPK. Menurut teori, kalau tidak bisa mengalahkan, lebih baik berkolaborasi saja.
Sumber :
detik.com
Di tengah-tengah perhelatan aneka kasus yang sedang menjadi sorotan media, mencuatnya usaha pemakzulan Jokowi sangat menarik untuk dikaji. Apalagi berita paling mutakhir per 29 Mei 2013, Megawati justru memberikan isyarat bahwa Jokowi akan dimajukan sebagai calon presiden RI dari PDI Perjuangan. Sebuah berita yang “cetar membahana”.
Wong Solo lulusan universitas “ndeso” (UGM) Jurusan Kehutanan ini terus menjadi fenomena yang luar biasa. Usahanya untuk mengembalikan fungsi waduk Pluit mengetam sejumlah masalah. Mereka yang enggan direlokasi, meskipun sudah disediakan rumah susun dengan angsuran rendah, menyeret Jokowi ke ranah HAM. Tidak hanya itu, kartu sehatnya di Jakarta membuat sejumlah rumah sakit sempat nyaris mengundurkan diri dari program kesehatan rakyat jelata tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan beberapa pihak menuding Jokowi memang tidak layak dan karenanya bisa dipertanyakan kedudukannya.
Jokowi, diakui atau tidak, merupakan kuda hitam yang berpotensi meramaikan pertarungan RI1 tahun depan. Kepopulerannya sangat berbahaya bagi sejumlah kandidat yang sedang mencoba menjadi populis dalam beberapa waktu belakangan dengan segudang cara pendekatan. Karenanya, banyak pihak yang mulai berhitung tentang sepak terjang Jokowi agar tidak mengganjal keinginan besar mereka dalam merebut kursi paling empuk di republik ini.
Tentu, semua masih ingat bahwa Jokowi memenangkan pertarungan di Jakarta - kota dengan perputaran uang dan evolusi budaya terbesar - hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Kehebatan kandidat dari kota Solo ini tidak bisa disaingi oleh banyak kandidat yang sudah malang melintang dalam dunia politik nasional maupun sebagai ahli dengan predikat segudang. Dan ketika terpilih, Jokowi lagi-lagi menumbangkan popularitas pengusungnya, Megawati dan Prabowo.
Dengan sisa hari yang tidak begitu banyak menjelang Pilpres mendatang, Jokowi harus diperhitungkan oleh banyak kalangan. Kesalahan yang dibuatnya selaku Gubernur Jakarta, apalagi kegagalannya, pasti akan dikapitalisasi oleh lawan dengan segala cara. Aneka masalah yang mulai mengemuka akibat kebijakannya, bisa direkayasa sedemikian rupa, setidaknya untuk menurunkan derajat 'kemasyhuran' wong Solo ini.
Melalui media, yang memiliki power sedemikian dahsyat, banyak pihak mencoba menggerogoti popularitas Jokowi. Meskipun beberapa partai sudah mengatakan mundur dari upaya 'pemakzulan' Jokowi, namun semua ini memberikan makna bahwa kursi Jokowi relatif fragile diguncang-guncang oleh siapa pun dengan alasan apa pun.
Uniknya, kekhawatiran tentang majunya Jokowi tahun depan kemungkinan besar juga dirasakan oleh dua partai pengusungnya. Bagi Gerindra, Jokowi diberikan waktu untuk membenahi Jakarta dulu sebelum nyapres pada pemilu 2018. Prabowo pastilah ingin menjadi yang nomor satu. Tidak mau disalip Jokowi. Sebaliknya, PDIP mencoba untuk realistis dengan melempar wacana Jokowi dalam capres mendatang. Jokowi sendiri, sebagaimana biasanya, dengan santai menyatakan “tidak berpikir” untuk terjun dalam perebutan kursi RI1.
Jokowi, Jokowi dan Jokowi. Sepertinya semua sudah pasang kuda-kuda untuk perhelatan akbar tahun 2014 mendatang. Dan, dari semua calon yang gegap gempita, ternyata dalam beberapa survey menunjukkan bahwa Jokowi berada di peringkat teratas dari sisi popularitas. Jokowi menjadi manusia “aneh” Indonesia yang mampu merangkak dari daerah menuju ibukota lalu (mungkin) ke panggung nasional.
Bayangkan, dalam survey yang dilakukan CSIS sebagaimana dirilis detik.com, 27 Mei 2013, Jokowi masih mengungguli Prabowo dan semua kandidat lainnya. Dengan 1.635 responden di 31 provinsi, survei yang digelar pada 9-16 April 2013 tersebut mendapatkan 28,6 persen responden menyatakan akan memilih Jokowi dalam Pemilu 2014. Dukungan untuk Jokowi melampaui dukungan untuk Prabowo yang mendapatkan 15,6 persen suara responden, bahkan meninggalkan Megawati Soekarnoputri yang dalam survei itu hanya mendapatkan dukungan 5,4 persen.
Lebih lanjut disebutkan, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, dan Gita Wirjawan 8,4 persen.
Tentu, survey ini menguatkan survey-survey sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga yang dianggap kredibel dan tidak memihak. Namun, yang paling bermakna dari survey CSIS ini adalah, bahwa meskipun digoyang dengan aneka isu, ternyata Jokowi tetap berkibar dan menjadi calon yang sangat kuat.
Kelihatannya PDIP sangat realistis dan cerdas menyikapi kenyataan di atas. Bisa jadi ada sebuah prediksi di kalangan dalam: sebuah kesalahan kalau tetap memasang Megawati yang sudah redup dalam persaingan orang-orang muda yang gegap gempita. Juga mungkin tidak tepat kalau mengandalkan politisi senior tapi tidak populer. Di sisi lain, PDIP memiliki jagoan yang layak dijual kepada rakyat dan telah terbukti dalam berbagai survey. Jokowi layak jual pemilu 2013, dan mungkin akan mulai hilang aura kepresidenannya tahun 2018. Sama dengan momentum yang dimiliki oleh Amien Rais di awal reformasi. Karenanya, PDIP buru-buru mengusung Jokowi sebelum diambil pihak lain.
Sementara itu, bagi yang mencoba menginterpelasi Jokowi, jangan-jangan langkah mereka malah konter produktif. Justru akan membesarkan nama Jokowi. Maklumlah, rakyat secara umum sudah mulai pintar dan membedakan upaya yang genuine dan rekayasa. Dalam pandangan masyarakat kebanyakan, Jokowi memiliki terobosan meskipun belum berhasil sepenuhnya. Upaya interpelasi (sementara ini) malah akan menuai ketidakpopuleran yang bersangkutan karena berseberangan dengan rakyat pada umumnya.
Terlepas dari hebat tidaknya, pinter atau tidaknya, atau aneka pertanyaan lain tentang Jokowi, sesuatu yang paling nyata adalah Jokowi masih sangat populer dan mendapatkan dukungan masyarakat. Merobohkan Jokowi saat ini pasti mendapatkan sambutan negatif dari banyak kalangan, atau nyaris sama dengan upaya menghancurkan kredibilitas KPK. Menurut teori, kalau tidak bisa mengalahkan, lebih baik berkolaborasi saja.
Sumber :
detik.com
Sabtu, 01 Juni 2013
Jokowi dan Megawati Santap Siang Bersama di Plaza Indonesia
Ketum PDIP Megawati dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) makan siang bersama. Keduanya
bersantap di Restoran Padang Sari Ratu di Plaza Indonesia, Jakarta.
Jokowi dan Mega duduk di satu meja. Keduanya bergerak dari
kediaman Mega di Jl Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). Sebelumnya
Mega dan Jokowi hadir di acara peringatan hari lahir Pancasila di Tugu
Proklamasi.
Berdasarkan pantauan, terlihat Jokowi yang mengenakan kemeja putih memasuki restoran yang berada di basement. Berada di samping Jokowi, Mega yang mengenakan baju biru bermotif bunga ikut masuk sambil dikawal sang ajudan.
Jokowi dan Mega terlihat berbincang santai sambil menunggu makanan tiba. Beberapa ajudan terlihat berjaga di pintu masuk restoran tersebut.
Namun, ada yang sedikit berbeda dari biasanya. Pengunjung di restoran tersebut tampak tidak terpengaruh dengan kehadiran dua tokoh fenomenal tersebut. Padahal biasanya setiap Jokowi mengunjungi suatu tempat pasti Jokowi selalu dikerubuti warga yang ingin bersamalan dan berfoto bersama.
Sebelumnya, pagi tadi dengan berseragam Satgas, lengkap dengan baret merahnya, Joko Widodo hadir di upacara lahir Pancasila di Tugu Proklamasi. Jokowi datang bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Sumber :
detik.com
Berdasarkan pantauan, terlihat Jokowi yang mengenakan kemeja putih memasuki restoran yang berada di basement. Berada di samping Jokowi, Mega yang mengenakan baju biru bermotif bunga ikut masuk sambil dikawal sang ajudan.
Jokowi dan Mega terlihat berbincang santai sambil menunggu makanan tiba. Beberapa ajudan terlihat berjaga di pintu masuk restoran tersebut.
Namun, ada yang sedikit berbeda dari biasanya. Pengunjung di restoran tersebut tampak tidak terpengaruh dengan kehadiran dua tokoh fenomenal tersebut. Padahal biasanya setiap Jokowi mengunjungi suatu tempat pasti Jokowi selalu dikerubuti warga yang ingin bersamalan dan berfoto bersama.
Sebelumnya, pagi tadi dengan berseragam Satgas, lengkap dengan baret merahnya, Joko Widodo hadir di upacara lahir Pancasila di Tugu Proklamasi. Jokowi datang bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Sumber :
detik.com
Ketika Jokowi Merasa Ngeri Ikut Bermain Debus
Atraksi debus digelar dalam peringatan hari lahir Pancasila dan
pengukuhan Satgas Buana Caraka PDIP di Tugu Proklamasi, Jakpus. Yang
menarik, para pemain debus itu mengundang tokoh-tokoh yang hadir untuk
ikut bermain, salah satunya Jokowi.
Berdasarkan pantauan, Sabtu (1/6/2013), Jokowi yang duduk di sebelah Ketum PDIP Megawati ditawarkan untuk ikut bermain debus. Mulai dari membuka kelapa dengan gigi hingga memukul seseorang dengan palu.
"Ayo, Pak. Pukul saja," ujar seorang pria pemain debus, sambil menyodorkan palu besar kepada Jokowi.
"Nggak, nggak," tolak Jokowi sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya pun tampak menahan ngeri.
Kemudian, politisi PDIP Dedi Gumelar (Miing) yang bersedia maju. Dia memukulkan palu ke sebuah besi yang diletakkan di dada seorang Satgas. Dar! Miing memkulkan palu, tapi Satgas itu seolah tak merasakan apa-apa.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan dua lukisan dari seniman asal Medan, Bambang Soekarno untuk Megawati. Lukisan Bung Karno dan Megawati saat muda itu diterima langsung oleh Megawati.
Hadir dalam acara itu, politisi PDIP Effendi Simbolon, Jusuf Kalla, Rieke Dyah Pitaloka dan beberapa yang lainnya.
Sumber :
detik.com
Berdasarkan pantauan, Sabtu (1/6/2013), Jokowi yang duduk di sebelah Ketum PDIP Megawati ditawarkan untuk ikut bermain debus. Mulai dari membuka kelapa dengan gigi hingga memukul seseorang dengan palu.
"Ayo, Pak. Pukul saja," ujar seorang pria pemain debus, sambil menyodorkan palu besar kepada Jokowi.
"Nggak, nggak," tolak Jokowi sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya pun tampak menahan ngeri.
Kemudian, politisi PDIP Dedi Gumelar (Miing) yang bersedia maju. Dia memukulkan palu ke sebuah besi yang diletakkan di dada seorang Satgas. Dar! Miing memkulkan palu, tapi Satgas itu seolah tak merasakan apa-apa.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan dua lukisan dari seniman asal Medan, Bambang Soekarno untuk Megawati. Lukisan Bung Karno dan Megawati saat muda itu diterima langsung oleh Megawati.
Hadir dalam acara itu, politisi PDIP Effendi Simbolon, Jusuf Kalla, Rieke Dyah Pitaloka dan beberapa yang lainnya.
Sumber :
detik.com
Diberi Kelapa Pemain Debus, Jokowi Tersenyum Baca Tulisan Megawati 2014
Pemain debus beratraksi di acara peringatan hari lahir Pancasila di Tugu
Proklamasi, Jakarta. Salah satu atraksinya membuka kelapa dengan gigi.
Gubernur DKI Jokowi sempat didaulat untuk terlibat dalam atraksi itu.
Tapi, Jokowi yang menemani Ketum PDIP Megawati menolak.
Kemudian, pemain debus melanjutkan aksinya. Dengan giginya dia membuka kelapa hingga sampai ke batoknya. Sang pemain kemudian membuka batok kelapa itu juga, yang ternyata didalamnya ada kain berwarna putih.
Seluruh penonton yang memadati Tugu Proklamasi, Sabtu (1/6/2013) bertepuk tangan. Sambil bergaya menari-nari diiringi alunan musik gamelan, pemain debus yang memakai seragam Satgas Cakrabuana itu segera menghampiri Jokowi.
Jokowi yang mengenakan baret merah dan seragam hitam Satgas Cakrabuana diminta mengambil dan membuka kain itu. Dengan senyum, Jokowi mengambil kain tersebut.
Jokowi membuka kain putih yang isinya tulisan Megawati presiden 2014-2019. Megawati yang duduk di sebelah Jokowi melempar senyum dengan isi tulisan yang dibacakan Jokowi itu. Jokowi pun demikian, dia melepas senyum. Para undangan yang hadir bertepuk tangan. Apakah ini pesan politik?
Sumber :
detik.com
Kemudian, pemain debus melanjutkan aksinya. Dengan giginya dia membuka kelapa hingga sampai ke batoknya. Sang pemain kemudian membuka batok kelapa itu juga, yang ternyata didalamnya ada kain berwarna putih.
Seluruh penonton yang memadati Tugu Proklamasi, Sabtu (1/6/2013) bertepuk tangan. Sambil bergaya menari-nari diiringi alunan musik gamelan, pemain debus yang memakai seragam Satgas Cakrabuana itu segera menghampiri Jokowi.
Jokowi yang mengenakan baret merah dan seragam hitam Satgas Cakrabuana diminta mengambil dan membuka kain itu. Dengan senyum, Jokowi mengambil kain tersebut.
Jokowi membuka kain putih yang isinya tulisan Megawati presiden 2014-2019. Megawati yang duduk di sebelah Jokowi melempar senyum dengan isi tulisan yang dibacakan Jokowi itu. Jokowi pun demikian, dia melepas senyum. Para undangan yang hadir bertepuk tangan. Apakah ini pesan politik?
Sumber :
detik.com
Jokowi Didesak Nyatakan Sikap Tegas Soal Bursa Capres 2014
Nama Joko Widodo (Jokowi) kerap muncul dalam bursa capres 2014 walau
jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dipegangnya hingga 2017. Jokowi
diharapkan menyatakan sikapnya secara tegas terkait kemunculan namanya
dalam bursa tersebut.
"Ada baiknya Pak Jokowi membuat pernyataan sikap, seperti 'Saya akan menjadi capres kalau saya sudah membuktikan berhasil membenahi Jakarta'," kata pengamat perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menambahkan dengan pernyataan tegas seperti yang disebutkan maka tidak akan ada lagi pihak yang hendak memunculkan namanya kembali. Ia juga menyarankan agar mencurigai pihak-pihak yang tetap memunculkan nama Jokowi dalam bursa setelah pernyataan tersebut.
"Kalau hatinya tulus untuk memimpin Jakarta, maka dia harus berani menyatakan pernyataan sikap," ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Menurut Yayat, jika batin Jokowi mendukung pernyataan sikap tersebut maka poling-poling yang muncul akan mencari alternatif lain. Yayat juga menilai peminjaman Jokowi sebagai juru kampanye bisa membuat kinerjanya tidak optimal. Menurutnya,
"Bagusnya, Pak Jokowi menyatakan sikap dalam waktu dekat," kata Yayat.
"Kondisi terbaik saat ini melakukan pembenahan dan buktikan bahwa dia sudah berbuat untuk Jakarta. Nanti ketika jadi capres, dia akan ditanya apa yang telah perbuat untuk Jakarta," sambungnya.
Yayat menambahkan euforia wacana mengusung Jokowi sebagai salah satu kandidat alternatif capres 2014 mirip saat Ali Sadikin memimpin Jakarta. Namun suasana politik masa Ali Sadikin saat itu tidak memungkinkan memenuhi harapan masyarakat luas untuk menjadi presiden.
"Walau tidak jadi presiden, jasa Bang Ali dikenal luas. Pak Jokowi lebih bagus bekerja untuk Jakarta dan kebijakannya akan dikenang masyarakat," ujar Yayat.
Pengamat dari Universitas Trisakti tersebut mencontohkan proyek monorel dan MRT yang memberikan dampak besar untuk warga Jakarta dan akan dikenang masyarakat luas. Yayat menambahkan popularitas Jokowi harus dibalas dengan bukti nyata.
"Lebih bagus Pak Jokowi jadi 'presiden rakyat Jakarta'," tutup Yayat.
Sumber :
detik.com
"Ada baiknya Pak Jokowi membuat pernyataan sikap, seperti 'Saya akan menjadi capres kalau saya sudah membuktikan berhasil membenahi Jakarta'," kata pengamat perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menambahkan dengan pernyataan tegas seperti yang disebutkan maka tidak akan ada lagi pihak yang hendak memunculkan namanya kembali. Ia juga menyarankan agar mencurigai pihak-pihak yang tetap memunculkan nama Jokowi dalam bursa setelah pernyataan tersebut.
"Kalau hatinya tulus untuk memimpin Jakarta, maka dia harus berani menyatakan pernyataan sikap," ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Menurut Yayat, jika batin Jokowi mendukung pernyataan sikap tersebut maka poling-poling yang muncul akan mencari alternatif lain. Yayat juga menilai peminjaman Jokowi sebagai juru kampanye bisa membuat kinerjanya tidak optimal. Menurutnya,
"Bagusnya, Pak Jokowi menyatakan sikap dalam waktu dekat," kata Yayat.
"Kondisi terbaik saat ini melakukan pembenahan dan buktikan bahwa dia sudah berbuat untuk Jakarta. Nanti ketika jadi capres, dia akan ditanya apa yang telah perbuat untuk Jakarta," sambungnya.
Yayat menambahkan euforia wacana mengusung Jokowi sebagai salah satu kandidat alternatif capres 2014 mirip saat Ali Sadikin memimpin Jakarta. Namun suasana politik masa Ali Sadikin saat itu tidak memungkinkan memenuhi harapan masyarakat luas untuk menjadi presiden.
"Walau tidak jadi presiden, jasa Bang Ali dikenal luas. Pak Jokowi lebih bagus bekerja untuk Jakarta dan kebijakannya akan dikenang masyarakat," ujar Yayat.
Pengamat dari Universitas Trisakti tersebut mencontohkan proyek monorel dan MRT yang memberikan dampak besar untuk warga Jakarta dan akan dikenang masyarakat luas. Yayat menambahkan popularitas Jokowi harus dibalas dengan bukti nyata.
"Lebih bagus Pak Jokowi jadi 'presiden rakyat Jakarta'," tutup Yayat.
Sumber :
detik.com
Gigitan Anak Macan
Gubernuer DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dikenal kalem dan suka cengengesan. Tidak ada kesan
birokrat. Apalagi gaya militer dalam perilakunya. Namun anehnya,
kalangan tentara menyukainya.
Ketika Jokowi bertandang ke Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta, jadi salah satu buktinya. Teriakan komando tidak hanya keluar dari mulut prajurit tetapi juga istri dan anak-anak mereka saat menyambut kedatangan Gubernur Jakarta itu pada 16 April 2013.
Jokowi tidak sekadar datang berkunjung. Bahkan ia juga memberdayakan Kopassus dalam penanganan banjir di Jakarta. Pasukan mana pun suka diberdayakan.
Sambutan untuk Jokowi sangat berbeda dengan sambutan yang diterima Prabowo Subianto, yang notabene justru mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. “Kalau penyambutan Prabowo biasa, walau banyak yang datang, tapi beda suasananya seperti apa,” jelas Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancaranya dengan majalah detik.
Sambutan meriah itu menunjukkan Jokowi tahu cara memperlakukan pasukan. Hubungan Jokowi dengan Kopassus sudah terpelihara semenjak menjadi Wali Kota Surakarta. Ia rajin bertandang ke Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedekatan yang terpelihara dari kunjungan ini terus dibawa ke Jakarta.
Sumber :
detik.com
Ketika Jokowi bertandang ke Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta, jadi salah satu buktinya. Teriakan komando tidak hanya keluar dari mulut prajurit tetapi juga istri dan anak-anak mereka saat menyambut kedatangan Gubernur Jakarta itu pada 16 April 2013.
Jokowi tidak sekadar datang berkunjung. Bahkan ia juga memberdayakan Kopassus dalam penanganan banjir di Jakarta. Pasukan mana pun suka diberdayakan.
Sambutan untuk Jokowi sangat berbeda dengan sambutan yang diterima Prabowo Subianto, yang notabene justru mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. “Kalau penyambutan Prabowo biasa, walau banyak yang datang, tapi beda suasananya seperti apa,” jelas Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancaranya dengan majalah detik.
Sambutan meriah itu menunjukkan Jokowi tahu cara memperlakukan pasukan. Hubungan Jokowi dengan Kopassus sudah terpelihara semenjak menjadi Wali Kota Surakarta. Ia rajin bertandang ke Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedekatan yang terpelihara dari kunjungan ini terus dibawa ke Jakarta.
Sumber :
detik.com
Jokowi Kawal Megawati Pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi
Berseragam Satgas, lengkap dengan baret merahnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hadir di
upacara lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta. Jokowi datang
bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Jokowi bersama Megawati tiba di lokasi di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 09.30 WIB, Sabtu (1/6/2013), keduanya disambut dengan antusias oleh para kader PDIP yang telah berkumpul.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Jokowi duduk berdampingan dengan Megawati dan politikus PDIP Efendi Simbolon. Tampak hadir pula dala acara ini beberapa tokoh seperti Ketum PKPI Sutiyoso, Rieke Diah Pitaloka, dan Guruh Soekarno Putra, dan Jusuf Kalla.
Di acara itu, 500 personel satgas Cakra Buana menjadi peserta upacara.
Pada saat Megawati Berpidato, Jokowi dengan gagahnya berdiri di persis di belakang Megawati yang membacakan pidatonya sambil menangis.
Sumber :
Metro TV.
Jokowi bersama Megawati tiba di lokasi di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 09.30 WIB, Sabtu (1/6/2013), keduanya disambut dengan antusias oleh para kader PDIP yang telah berkumpul.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Jokowi duduk berdampingan dengan Megawati dan politikus PDIP Efendi Simbolon. Tampak hadir pula dala acara ini beberapa tokoh seperti Ketum PKPI Sutiyoso, Rieke Diah Pitaloka, dan Guruh Soekarno Putra, dan Jusuf Kalla.
Di acara itu, 500 personel satgas Cakra Buana menjadi peserta upacara.
Pada saat Megawati Berpidato, Jokowi dengan gagahnya berdiri di persis di belakang Megawati yang membacakan pidatonya sambil menangis.
Sumber :
Metro TV.
Jokowi Tampil Bareng Bondan Prakoso dan Arkarna Nyanyi Lagu Betawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya jadi penonton di konser Arkarna. Pria
Solo ini menghebohkan suasana dengan tampil bernyanyi lagu Betawi
berjudul 'Malam Minggu' bersama Bondan Prakoso dan Arkana.
"Ollie ke kantor saya, lalu saya bilang nyanyi Betawi dong, tapi dia bilang minta nyanyi dengan saya," kata Jokowi di atas panggung, Jumat (31/5/2013).
Bondan Prakosa pun tampak antusias berduet dengan Jokowi. Dia muncul terengah-engah sambil menenteng gitarnya.
"Tadi saya sedang makan malam di Mc. D, setelah dihubungi dan diberitahu Jokowi akan bernyanyi, saya langsung lari ke sini," ujar Bondan di samping Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah ada gubernur yang nyanyi begini, seingat gue belum ada. Musik tak mengenal kelas dan jabatan," kata Bondan.
Dalam lagu tersebut, Jokowi kebagian bagian reff. Penonton pun ikut berdendang bersama. Suasana pun hangat.
"Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan...." dendang Jokowi.
Tak tampak raut grogi dari ekspresi Jokowi. Dia terlihat santai dan menikmati nyanyiannya.
Sumber :
detik.com
"Ollie ke kantor saya, lalu saya bilang nyanyi Betawi dong, tapi dia bilang minta nyanyi dengan saya," kata Jokowi di atas panggung, Jumat (31/5/2013).
Bondan Prakosa pun tampak antusias berduet dengan Jokowi. Dia muncul terengah-engah sambil menenteng gitarnya.
"Tadi saya sedang makan malam di Mc. D, setelah dihubungi dan diberitahu Jokowi akan bernyanyi, saya langsung lari ke sini," ujar Bondan di samping Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah ada gubernur yang nyanyi begini, seingat gue belum ada. Musik tak mengenal kelas dan jabatan," kata Bondan.
Dalam lagu tersebut, Jokowi kebagian bagian reff. Penonton pun ikut berdendang bersama. Suasana pun hangat.
"Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan...." dendang Jokowi.
Tak tampak raut grogi dari ekspresi Jokowi. Dia terlihat santai dan menikmati nyanyiannya.
Sumber :
detik.com
Jumat, 31 Mei 2013
Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah 14 Eskavator
Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko
Widodo (Jokowi) meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan
pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.
Sumber :
detik.com
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.
Sumber :
detik.com
Jokowi Minta Ekskavator Keruk Kali Siang dan Malam
Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali
kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk
menormalisasi sejumlah kali itu.
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.
Sumber :
kompas.com
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)



























