Ketum PDIP Megawati dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) makan siang bersama. Keduanya
bersantap di Restoran Padang Sari Ratu di Plaza Indonesia, Jakarta.
Jokowi dan Mega duduk di satu meja. Keduanya bergerak dari
kediaman Mega di Jl Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). Sebelumnya
Mega dan Jokowi hadir di acara peringatan hari lahir Pancasila di Tugu
Proklamasi.
Berdasarkan pantauan, terlihat Jokowi yang mengenakan
kemeja putih memasuki restoran yang berada di basement. Berada di
samping Jokowi, Mega yang mengenakan baju biru bermotif bunga ikut masuk
sambil dikawal sang ajudan.
Jokowi dan Mega terlihat berbincang
santai sambil menunggu makanan tiba. Beberapa ajudan terlihat berjaga di
pintu masuk restoran tersebut.
Namun, ada yang sedikit berbeda
dari biasanya. Pengunjung di restoran tersebut tampak tidak terpengaruh
dengan kehadiran dua tokoh fenomenal tersebut. Padahal biasanya setiap
Jokowi mengunjungi suatu tempat pasti Jokowi selalu dikerubuti
warga yang ingin bersamalan dan berfoto bersama.
Sebelumnya,
pagi tadi dengan berseragam Satgas, lengkap dengan baret merahnya, Joko
Widodo hadir di upacara lahir Pancasila di Tugu Proklamasi. Jokowi
datang bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Selain
memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan
Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi,
Menteng, Jakpus.
Sumber :
detik.com
Sabtu, 01 Juni 2013
Ketika Jokowi Merasa Ngeri Ikut Bermain Debus
Atraksi debus digelar dalam peringatan hari lahir Pancasila dan
pengukuhan Satgas Buana Caraka PDIP di Tugu Proklamasi, Jakpus. Yang
menarik, para pemain debus itu mengundang tokoh-tokoh yang hadir untuk
ikut bermain, salah satunya Jokowi.
Berdasarkan pantauan, Sabtu (1/6/2013), Jokowi yang duduk di sebelah Ketum PDIP Megawati ditawarkan untuk ikut bermain debus. Mulai dari membuka kelapa dengan gigi hingga memukul seseorang dengan palu.
"Ayo, Pak. Pukul saja," ujar seorang pria pemain debus, sambil menyodorkan palu besar kepada Jokowi.
"Nggak, nggak," tolak Jokowi sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya pun tampak menahan ngeri.
Kemudian, politisi PDIP Dedi Gumelar (Miing) yang bersedia maju. Dia memukulkan palu ke sebuah besi yang diletakkan di dada seorang Satgas. Dar! Miing memkulkan palu, tapi Satgas itu seolah tak merasakan apa-apa.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan dua lukisan dari seniman asal Medan, Bambang Soekarno untuk Megawati. Lukisan Bung Karno dan Megawati saat muda itu diterima langsung oleh Megawati.
Hadir dalam acara itu, politisi PDIP Effendi Simbolon, Jusuf Kalla, Rieke Dyah Pitaloka dan beberapa yang lainnya.
Sumber :
detik.com
Berdasarkan pantauan, Sabtu (1/6/2013), Jokowi yang duduk di sebelah Ketum PDIP Megawati ditawarkan untuk ikut bermain debus. Mulai dari membuka kelapa dengan gigi hingga memukul seseorang dengan palu.
"Ayo, Pak. Pukul saja," ujar seorang pria pemain debus, sambil menyodorkan palu besar kepada Jokowi.
"Nggak, nggak," tolak Jokowi sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya pun tampak menahan ngeri.
Kemudian, politisi PDIP Dedi Gumelar (Miing) yang bersedia maju. Dia memukulkan palu ke sebuah besi yang diletakkan di dada seorang Satgas. Dar! Miing memkulkan palu, tapi Satgas itu seolah tak merasakan apa-apa.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan dua lukisan dari seniman asal Medan, Bambang Soekarno untuk Megawati. Lukisan Bung Karno dan Megawati saat muda itu diterima langsung oleh Megawati.
Hadir dalam acara itu, politisi PDIP Effendi Simbolon, Jusuf Kalla, Rieke Dyah Pitaloka dan beberapa yang lainnya.
Sumber :
detik.com
Diberi Kelapa Pemain Debus, Jokowi Tersenyum Baca Tulisan Megawati 2014
Pemain debus beratraksi di acara peringatan hari lahir Pancasila di Tugu
Proklamasi, Jakarta. Salah satu atraksinya membuka kelapa dengan gigi.
Gubernur DKI Jokowi sempat didaulat untuk terlibat dalam atraksi itu.
Tapi, Jokowi yang menemani Ketum PDIP Megawati menolak.
Kemudian, pemain debus melanjutkan aksinya. Dengan giginya dia membuka kelapa hingga sampai ke batoknya. Sang pemain kemudian membuka batok kelapa itu juga, yang ternyata didalamnya ada kain berwarna putih.
Seluruh penonton yang memadati Tugu Proklamasi, Sabtu (1/6/2013) bertepuk tangan. Sambil bergaya menari-nari diiringi alunan musik gamelan, pemain debus yang memakai seragam Satgas Cakrabuana itu segera menghampiri Jokowi.
Jokowi yang mengenakan baret merah dan seragam hitam Satgas Cakrabuana diminta mengambil dan membuka kain itu. Dengan senyum, Jokowi mengambil kain tersebut.
Jokowi membuka kain putih yang isinya tulisan Megawati presiden 2014-2019. Megawati yang duduk di sebelah Jokowi melempar senyum dengan isi tulisan yang dibacakan Jokowi itu. Jokowi pun demikian, dia melepas senyum. Para undangan yang hadir bertepuk tangan. Apakah ini pesan politik?
Sumber :
detik.com
Kemudian, pemain debus melanjutkan aksinya. Dengan giginya dia membuka kelapa hingga sampai ke batoknya. Sang pemain kemudian membuka batok kelapa itu juga, yang ternyata didalamnya ada kain berwarna putih.
Seluruh penonton yang memadati Tugu Proklamasi, Sabtu (1/6/2013) bertepuk tangan. Sambil bergaya menari-nari diiringi alunan musik gamelan, pemain debus yang memakai seragam Satgas Cakrabuana itu segera menghampiri Jokowi.
Jokowi yang mengenakan baret merah dan seragam hitam Satgas Cakrabuana diminta mengambil dan membuka kain itu. Dengan senyum, Jokowi mengambil kain tersebut.
Jokowi membuka kain putih yang isinya tulisan Megawati presiden 2014-2019. Megawati yang duduk di sebelah Jokowi melempar senyum dengan isi tulisan yang dibacakan Jokowi itu. Jokowi pun demikian, dia melepas senyum. Para undangan yang hadir bertepuk tangan. Apakah ini pesan politik?
Sumber :
detik.com
Jokowi Didesak Nyatakan Sikap Tegas Soal Bursa Capres 2014
Nama Joko Widodo (Jokowi) kerap muncul dalam bursa capres 2014 walau
jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dipegangnya hingga 2017. Jokowi
diharapkan menyatakan sikapnya secara tegas terkait kemunculan namanya
dalam bursa tersebut.
"Ada baiknya Pak Jokowi membuat pernyataan sikap, seperti 'Saya akan menjadi capres kalau saya sudah membuktikan berhasil membenahi Jakarta'," kata pengamat perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menambahkan dengan pernyataan tegas seperti yang disebutkan maka tidak akan ada lagi pihak yang hendak memunculkan namanya kembali. Ia juga menyarankan agar mencurigai pihak-pihak yang tetap memunculkan nama Jokowi dalam bursa setelah pernyataan tersebut.
"Kalau hatinya tulus untuk memimpin Jakarta, maka dia harus berani menyatakan pernyataan sikap," ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Menurut Yayat, jika batin Jokowi mendukung pernyataan sikap tersebut maka poling-poling yang muncul akan mencari alternatif lain. Yayat juga menilai peminjaman Jokowi sebagai juru kampanye bisa membuat kinerjanya tidak optimal. Menurutnya,
"Bagusnya, Pak Jokowi menyatakan sikap dalam waktu dekat," kata Yayat.
"Kondisi terbaik saat ini melakukan pembenahan dan buktikan bahwa dia sudah berbuat untuk Jakarta. Nanti ketika jadi capres, dia akan ditanya apa yang telah perbuat untuk Jakarta," sambungnya.
Yayat menambahkan euforia wacana mengusung Jokowi sebagai salah satu kandidat alternatif capres 2014 mirip saat Ali Sadikin memimpin Jakarta. Namun suasana politik masa Ali Sadikin saat itu tidak memungkinkan memenuhi harapan masyarakat luas untuk menjadi presiden.
"Walau tidak jadi presiden, jasa Bang Ali dikenal luas. Pak Jokowi lebih bagus bekerja untuk Jakarta dan kebijakannya akan dikenang masyarakat," ujar Yayat.
Pengamat dari Universitas Trisakti tersebut mencontohkan proyek monorel dan MRT yang memberikan dampak besar untuk warga Jakarta dan akan dikenang masyarakat luas. Yayat menambahkan popularitas Jokowi harus dibalas dengan bukti nyata.
"Lebih bagus Pak Jokowi jadi 'presiden rakyat Jakarta'," tutup Yayat.
Sumber :
detik.com
"Ada baiknya Pak Jokowi membuat pernyataan sikap, seperti 'Saya akan menjadi capres kalau saya sudah membuktikan berhasil membenahi Jakarta'," kata pengamat perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menambahkan dengan pernyataan tegas seperti yang disebutkan maka tidak akan ada lagi pihak yang hendak memunculkan namanya kembali. Ia juga menyarankan agar mencurigai pihak-pihak yang tetap memunculkan nama Jokowi dalam bursa setelah pernyataan tersebut.
"Kalau hatinya tulus untuk memimpin Jakarta, maka dia harus berani menyatakan pernyataan sikap," ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Menurut Yayat, jika batin Jokowi mendukung pernyataan sikap tersebut maka poling-poling yang muncul akan mencari alternatif lain. Yayat juga menilai peminjaman Jokowi sebagai juru kampanye bisa membuat kinerjanya tidak optimal. Menurutnya,
"Bagusnya, Pak Jokowi menyatakan sikap dalam waktu dekat," kata Yayat.
"Kondisi terbaik saat ini melakukan pembenahan dan buktikan bahwa dia sudah berbuat untuk Jakarta. Nanti ketika jadi capres, dia akan ditanya apa yang telah perbuat untuk Jakarta," sambungnya.
Yayat menambahkan euforia wacana mengusung Jokowi sebagai salah satu kandidat alternatif capres 2014 mirip saat Ali Sadikin memimpin Jakarta. Namun suasana politik masa Ali Sadikin saat itu tidak memungkinkan memenuhi harapan masyarakat luas untuk menjadi presiden.
"Walau tidak jadi presiden, jasa Bang Ali dikenal luas. Pak Jokowi lebih bagus bekerja untuk Jakarta dan kebijakannya akan dikenang masyarakat," ujar Yayat.
Pengamat dari Universitas Trisakti tersebut mencontohkan proyek monorel dan MRT yang memberikan dampak besar untuk warga Jakarta dan akan dikenang masyarakat luas. Yayat menambahkan popularitas Jokowi harus dibalas dengan bukti nyata.
"Lebih bagus Pak Jokowi jadi 'presiden rakyat Jakarta'," tutup Yayat.
Sumber :
detik.com
Gigitan Anak Macan
Gubernuer DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dikenal kalem dan suka cengengesan. Tidak ada kesan
birokrat. Apalagi gaya militer dalam perilakunya. Namun anehnya,
kalangan tentara menyukainya.
Ketika Jokowi bertandang ke Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta, jadi salah satu buktinya. Teriakan komando tidak hanya keluar dari mulut prajurit tetapi juga istri dan anak-anak mereka saat menyambut kedatangan Gubernur Jakarta itu pada 16 April 2013.
Jokowi tidak sekadar datang berkunjung. Bahkan ia juga memberdayakan Kopassus dalam penanganan banjir di Jakarta. Pasukan mana pun suka diberdayakan.
Sambutan untuk Jokowi sangat berbeda dengan sambutan yang diterima Prabowo Subianto, yang notabene justru mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. “Kalau penyambutan Prabowo biasa, walau banyak yang datang, tapi beda suasananya seperti apa,” jelas Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancaranya dengan majalah detik.
Sambutan meriah itu menunjukkan Jokowi tahu cara memperlakukan pasukan. Hubungan Jokowi dengan Kopassus sudah terpelihara semenjak menjadi Wali Kota Surakarta. Ia rajin bertandang ke Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedekatan yang terpelihara dari kunjungan ini terus dibawa ke Jakarta.
Sumber :
detik.com
Ketika Jokowi bertandang ke Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta, jadi salah satu buktinya. Teriakan komando tidak hanya keluar dari mulut prajurit tetapi juga istri dan anak-anak mereka saat menyambut kedatangan Gubernur Jakarta itu pada 16 April 2013.
Jokowi tidak sekadar datang berkunjung. Bahkan ia juga memberdayakan Kopassus dalam penanganan banjir di Jakarta. Pasukan mana pun suka diberdayakan.
Sambutan untuk Jokowi sangat berbeda dengan sambutan yang diterima Prabowo Subianto, yang notabene justru mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. “Kalau penyambutan Prabowo biasa, walau banyak yang datang, tapi beda suasananya seperti apa,” jelas Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancaranya dengan majalah detik.
Sambutan meriah itu menunjukkan Jokowi tahu cara memperlakukan pasukan. Hubungan Jokowi dengan Kopassus sudah terpelihara semenjak menjadi Wali Kota Surakarta. Ia rajin bertandang ke Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedekatan yang terpelihara dari kunjungan ini terus dibawa ke Jakarta.
Sumber :
detik.com
Jokowi Kawal Megawati Pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi
Berseragam Satgas, lengkap dengan baret merahnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hadir di
upacara lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta. Jokowi datang
bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Jokowi bersama Megawati tiba di lokasi di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 09.30 WIB, Sabtu (1/6/2013), keduanya disambut dengan antusias oleh para kader PDIP yang telah berkumpul.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Jokowi duduk berdampingan dengan Megawati dan politikus PDIP Efendi Simbolon. Tampak hadir pula dala acara ini beberapa tokoh seperti Ketum PKPI Sutiyoso, Rieke Diah Pitaloka, dan Guruh Soekarno Putra, dan Jusuf Kalla.
Di acara itu, 500 personel satgas Cakra Buana menjadi peserta upacara.
Pada saat Megawati Berpidato, Jokowi dengan gagahnya berdiri di persis di belakang Megawati yang membacakan pidatonya sambil menangis.
Sumber :
Metro TV.
Jokowi bersama Megawati tiba di lokasi di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 09.30 WIB, Sabtu (1/6/2013), keduanya disambut dengan antusias oleh para kader PDIP yang telah berkumpul.
Selain memperingati hari Lahir Pancasila, dalam upacara ini juga akan dilakukan Pengukuhan Satgas Nasional, PDIP 'Cakra Buana' di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Jokowi duduk berdampingan dengan Megawati dan politikus PDIP Efendi Simbolon. Tampak hadir pula dala acara ini beberapa tokoh seperti Ketum PKPI Sutiyoso, Rieke Diah Pitaloka, dan Guruh Soekarno Putra, dan Jusuf Kalla.
Di acara itu, 500 personel satgas Cakra Buana menjadi peserta upacara.
Pada saat Megawati Berpidato, Jokowi dengan gagahnya berdiri di persis di belakang Megawati yang membacakan pidatonya sambil menangis.
Sumber :
Metro TV.
Jokowi Tampil Bareng Bondan Prakoso dan Arkarna Nyanyi Lagu Betawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya jadi penonton di konser Arkarna. Pria
Solo ini menghebohkan suasana dengan tampil bernyanyi lagu Betawi
berjudul 'Malam Minggu' bersama Bondan Prakoso dan Arkana.
"Ollie ke kantor saya, lalu saya bilang nyanyi Betawi dong, tapi dia bilang minta nyanyi dengan saya," kata Jokowi di atas panggung, Jumat (31/5/2013).
Bondan Prakosa pun tampak antusias berduet dengan Jokowi. Dia muncul terengah-engah sambil menenteng gitarnya.
"Tadi saya sedang makan malam di Mc. D, setelah dihubungi dan diberitahu Jokowi akan bernyanyi, saya langsung lari ke sini," ujar Bondan di samping Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah ada gubernur yang nyanyi begini, seingat gue belum ada. Musik tak mengenal kelas dan jabatan," kata Bondan.
Dalam lagu tersebut, Jokowi kebagian bagian reff. Penonton pun ikut berdendang bersama. Suasana pun hangat.
"Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan...." dendang Jokowi.
Tak tampak raut grogi dari ekspresi Jokowi. Dia terlihat santai dan menikmati nyanyiannya.
Sumber :
detik.com
"Ollie ke kantor saya, lalu saya bilang nyanyi Betawi dong, tapi dia bilang minta nyanyi dengan saya," kata Jokowi di atas panggung, Jumat (31/5/2013).
Bondan Prakosa pun tampak antusias berduet dengan Jokowi. Dia muncul terengah-engah sambil menenteng gitarnya.
"Tadi saya sedang makan malam di Mc. D, setelah dihubungi dan diberitahu Jokowi akan bernyanyi, saya langsung lari ke sini," ujar Bondan di samping Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah ada gubernur yang nyanyi begini, seingat gue belum ada. Musik tak mengenal kelas dan jabatan," kata Bondan.
Dalam lagu tersebut, Jokowi kebagian bagian reff. Penonton pun ikut berdendang bersama. Suasana pun hangat.
"Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan...." dendang Jokowi.
Tak tampak raut grogi dari ekspresi Jokowi. Dia terlihat santai dan menikmati nyanyiannya.
Sumber :
detik.com
Jumat, 31 Mei 2013
Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah 14 Eskavator
Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko
Widodo (Jokowi) meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan
pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.
Sumber :
detik.com
"Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak," kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
"Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga," kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
"Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus," tuturnya.
detik.com
Jokowi Minta Ekskavator Keruk Kali Siang dan Malam
Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali
kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk
menormalisasi sejumlah kali itu.
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.
Sumber :
kompas.com
"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.
Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.
"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.
Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Jokowi: Pengguna Narkoba Di Jakarta Sudah Lampu Kuning
Ibarat lampu lalu lintas, tingginya pengguna narkoba di Jakarta sudah berwarna kuning alias hati-hati. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh langkah-langkan Badan Narkotika Nasional membangun tempat-tempat rehabilitasi di Jakarta.
"Bahwa kami mendukung ya karena memang tadi disampaikan soal jumlah yang terkena masalah itu udah pada di lampu kuning. Saya sekarang belum bisa bicara apa-apa tapi sekarang mau pelajari data-data tadi," jelas Jokowi usai bertemu BNN di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Terkait anggaran yang digunakan, Jokowi menegaskan, akan sepenuhnya menggunakan APBD. "Nggak ada masalah. Kalau Jakarta ya APBD lah," terangnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, pihaknya tengah menggodok dan mematangkan konsep yang diusulkan oleh BNN. Bahwa tempat rehabilitasi akan dibangun tempat baru dan ada juga yang menempel di rumah sakit atau puskesmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
Namun demikian, Jokowi menilai jika pembangunan tempat rehabilitasi digandengkan dan ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas, maka nilai anggarannya tidak akan besar. Dan hal ini bisa menghemat APBD DKI Jakarta.
"Jadi dua-duanya, ada yang bangun tempat rehab dan juga rumah sakit atau puskesmas ditempeli dan saya kira itu dua-duanya bagus. Pertimbangannya kalau ditempel di rumah sakit akan irit," jelas Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
"Bahwa kami mendukung ya karena memang tadi disampaikan soal jumlah yang terkena masalah itu udah pada di lampu kuning. Saya sekarang belum bisa bicara apa-apa tapi sekarang mau pelajari data-data tadi," jelas Jokowi usai bertemu BNN di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Terkait anggaran yang digunakan, Jokowi menegaskan, akan sepenuhnya menggunakan APBD. "Nggak ada masalah. Kalau Jakarta ya APBD lah," terangnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, pihaknya tengah menggodok dan mematangkan konsep yang diusulkan oleh BNN. Bahwa tempat rehabilitasi akan dibangun tempat baru dan ada juga yang menempel di rumah sakit atau puskesmas yang tersebar di wilayah Jakarta.
Namun demikian, Jokowi menilai jika pembangunan tempat rehabilitasi digandengkan dan ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas, maka nilai anggarannya tidak akan besar. Dan hal ini bisa menghemat APBD DKI Jakarta.
"Jadi dua-duanya, ada yang bangun tempat rehab dan juga rumah sakit atau puskesmas ditempeli dan saya kira itu dua-duanya bagus. Pertimbangannya kalau ditempel di rumah sakit akan irit," jelas Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Tahun Depan, Jokowi Janji Kembalikan Roh Jakarta Fair
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi ulang tentang pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Evaluasi PRJ itu akan dilakukan pada tahun mendatang.
"Kalau sekarang itu kan sudah jalan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.
"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.
Untuk kedepannya, Jokowi bakal mengemas PRJ dengan konsep penonjolan kreatif berbasis budaya. Dirinya amat menyayangkan pelaksanaan PRJ yang hanya lebih cenderung mementingkan pengusaha besar dan mengedepankan komersial serta bisnis semata.
"Kedepankan kreatif budaya lebih ditonjolkan. Karena itu justru yang sekarang gak dapat ruang. Contoh, yang daftar ke saya itu seperti pedagang kerak telor itu gak dapat tempat. Ada 12, kalau dibuka lagi nanti bisa 50. Nah itu harus diberi ruang," tandasnya.
Sumber :
medeka.com
"Kalau sekarang itu kan sudah jalan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.
"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.
Untuk kedepannya, Jokowi bakal mengemas PRJ dengan konsep penonjolan kreatif berbasis budaya. Dirinya amat menyayangkan pelaksanaan PRJ yang hanya lebih cenderung mementingkan pengusaha besar dan mengedepankan komersial serta bisnis semata.
"Kedepankan kreatif budaya lebih ditonjolkan. Karena itu justru yang sekarang gak dapat ruang. Contoh, yang daftar ke saya itu seperti pedagang kerak telor itu gak dapat tempat. Ada 12, kalau dibuka lagi nanti bisa 50. Nah itu harus diberi ruang," tandasnya.
Sumber :
medeka.com
Jokowi Tinjau Proses Pengerukan Kali Semanan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengerukan kali Semanan,
Kalideres, Jakarta Barat. Kali penghubung ini mengalami pendangkalan
sehingga mengakibatkan banjir jika hujan turun.
"Ini ngecek lapangan saja. Pengerukan sudah dua hari. Yang di sini ada satu (eskavator). Kita punya 170," kata Jokowi di lokasi kepada wartawan, Jumat (31/5/2013).
Di tempat yang sama, Kepala Seksi PU Tata Air Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Amir Pangaribuan mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu.
"Targetnya 7 hari lah, nanti dikeruk sampai 2-3 meter. Yang dikeruk sepanjang 300 meter" kata Amir.
Sungai sepanjang 2,5 km dan lebar 8 meter ini airnya tampak pekat. Endapan lumpur yang telah diangkat pun berwarna hitam.
"Saya mau cek kali-kali sedang dan kecil. Yang sedang ada alatnya," ujar Jokowi.
Sambil berjalan menuju mobilnya, pria Solo ini juga menghampiri para pekerja yang membersihkan aliran air di dekitar kali Semanan.
Di tengah kunjungannya ini, melalui asistennya, Jokowi juga membagikan buku kepada anak-anak. Warga sangat antusias mengajak Jokowi bersalaman.
Sumber :
detik.com
"Ini ngecek lapangan saja. Pengerukan sudah dua hari. Yang di sini ada satu (eskavator). Kita punya 170," kata Jokowi di lokasi kepada wartawan, Jumat (31/5/2013).
Di tempat yang sama, Kepala Seksi PU Tata Air Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Amir Pangaribuan mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu.
"Targetnya 7 hari lah, nanti dikeruk sampai 2-3 meter. Yang dikeruk sepanjang 300 meter" kata Amir.
Sungai sepanjang 2,5 km dan lebar 8 meter ini airnya tampak pekat. Endapan lumpur yang telah diangkat pun berwarna hitam.
"Saya mau cek kali-kali sedang dan kecil. Yang sedang ada alatnya," ujar Jokowi.
Sambil berjalan menuju mobilnya, pria Solo ini juga menghampiri para pekerja yang membersihkan aliran air di dekitar kali Semanan.
Di tengah kunjungannya ini, melalui asistennya, Jokowi juga membagikan buku kepada anak-anak. Warga sangat antusias mengajak Jokowi bersalaman.
detik.com
Jokowi Bicara Prospek Koalisi PDIP dan Demokrat
Partai Demokrat membuka kran koalisi dengan PDIP. Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo digadang sebagai capres. Jokowi pun angkat bicara.
"Kalau itu, tanya ke Ibu Ketua Umum dan ke DPP," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (31/5/2013).
Jokowi pun bergegas meninggalkan Balai Kota untuk kembali turun lapangan seperti biasa. Jokowi memang rajin turun ke lapangan.
"Saya mau ke Semanan lihat pengerukan kali," kata Jokowi satai.
Seperti diberitakan sebelumnya, PD yang membuka kran koalisi dengan PDIP, bagai gayung bersambut. PDIP pun membuka diri.
"Semua kemungkinan bisa terjadi. Siapa yang mendapatkan kepercayaan lebih," kata Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, saat dihubungi, Rabu (29/5).
Sumber :
detik.com
"Kalau itu, tanya ke Ibu Ketua Umum dan ke DPP," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (31/5/2013).
Jokowi pun bergegas meninggalkan Balai Kota untuk kembali turun lapangan seperti biasa. Jokowi memang rajin turun ke lapangan.
"Saya mau ke Semanan lihat pengerukan kali," kata Jokowi satai.
Seperti diberitakan sebelumnya, PD yang membuka kran koalisi dengan PDIP, bagai gayung bersambut. PDIP pun membuka diri.
"Semua kemungkinan bisa terjadi. Siapa yang mendapatkan kepercayaan lebih," kata Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, saat dihubungi, Rabu (29/5).
Sumber :
detik.com
Jokowi Seleksi Ketat Kunjungan PNS ke Luar Negeri
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang rencana kunjungan
kerja aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke luar negeri. Namun, ia
memberi syarat kunjungan kerja itu harus diseleksi ketat dan harus
bermanfaat.
Jokowi mengatakan, sampai saat ini, belum ada pejabat satuan kerja perangkat daerah, termasuk kepala dinas, yang mengajukan izin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalaupun ada, ia akan menyeleksi rencana kunjungan kerja tersebut supaya dinas luar daerah itu benar-benar memberikan manfaat.
"Kalau sepanjang bermanfaat, itu silakan dan perlu diseleksi, tapi sepanjang itu bermanfaat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu meliputi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 100 juta.
Adapun kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah ialah sebesar Rp 1,812 miliar. Kota yang dikunjungi meliputi Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China) serta Seoul (Korea Selatan).
Selain DPRD DKI Jakarta, ada juga program pada pejabat DKI Jakarta, yakni kunjungan kerja sama sister city di Sekretariat Daerah (Sekda) atau pejabat DKI Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 1.183.200.000.
Sumber :
kompas.com
Jokowi mengatakan, sampai saat ini, belum ada pejabat satuan kerja perangkat daerah, termasuk kepala dinas, yang mengajukan izin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kalaupun ada, ia akan menyeleksi rencana kunjungan kerja tersebut supaya dinas luar daerah itu benar-benar memberikan manfaat.
"Kalau sepanjang bermanfaat, itu silakan dan perlu diseleksi, tapi sepanjang itu bermanfaat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu meliputi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 100 juta.
Adapun kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah ialah sebesar Rp 1,812 miliar. Kota yang dikunjungi meliputi Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China) serta Seoul (Korea Selatan).
Selain DPRD DKI Jakarta, ada juga program pada pejabat DKI Jakarta, yakni kunjungan kerja sama sister city di Sekretariat Daerah (Sekda) atau pejabat DKI Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 1.183.200.000.
kompas.com
Digadang Ikut Konvensi Capres PD, Ketua PDIP: Jokowi Bukan Orang Bodoh
Partai Demokrat memberi sinyalemen tentang peluang Jokowi untuk
mengikuti Konvensi Capres PD. Namun Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning
menyatakan tak yakin Jokowi mau mengikuti konvensi partai berlambang
mercy tersebut.
"Mas Jokowi kan bukan orang bodoh. Tapi kalau dia bersikap maka dia akan bersikap. Aku yakin dia nggak gampangan. Mas Jokowi punya pikiran panjanglah orangnya," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Ribka menyatakan, prioritas PDIP adalah memenangkan Pemilu Legislatif terlebih dahulu. Setelah itu, PDIP baru akan memikirkan pencapresan.
"Yang penting menang Pileg 20 persen lebih," ujarnya.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensilah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5/2013).
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.
Sumber :
detik.com
"Mas Jokowi kan bukan orang bodoh. Tapi kalau dia bersikap maka dia akan bersikap. Aku yakin dia nggak gampangan. Mas Jokowi punya pikiran panjanglah orangnya," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Ribka menyatakan, prioritas PDIP adalah memenangkan Pemilu Legislatif terlebih dahulu. Setelah itu, PDIP baru akan memikirkan pencapresan.
"Yang penting menang Pileg 20 persen lebih," ujarnya.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensilah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5/2013).
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.
Sumber :
detik.com
Jokowi: Taufiqurrahman Ikut Demo Itu Bagus, He .. He .. He ..
Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5/2013). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus, he .. he .. he ..," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.
Sumber :
merdeka.com
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5/2013). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus, he .. he .. he ..," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.
merdeka.com
DPRD ke Belanda, China & Malaysia, Jokowi: Kalau Bermanfaat Silakan
DPRD DKI Jakarta bersiap terbang ke Belanda, China, dan Malaysia dalam
rangka mempelajari program Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tak
mempermasalahkan kunjungan seharga Rp 1,8 miliar ini.
"Tanya saja ke DPRD, tapi kalau memang bermanfaat silakan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sejumlah pejabat Pemprov juga akan ikut. Namun Jokowi akan melakukan pembatasan.
"Pasti akan seleksi dengan seketat-ketatnya," janjinya.
Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Jokowi, DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker. Ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jelas Sanusi.
Sumber :
detik.com
"Tanya saja ke DPRD, tapi kalau memang bermanfaat silakan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Sejumlah pejabat Pemprov juga akan ikut. Namun Jokowi akan melakukan pembatasan.
"Pasti akan seleksi dengan seketat-ketatnya," janjinya.
Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Jokowi, DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker. Ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jelas Sanusi.
Sumber :
detik.com
'Catut' Nama Jokowi, Kunjungan DPRD DKI ke 3 Negara Pemborosan
Di tengah dorongan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke 3 negara. Mereka berdalih mempelajari program Jokowi, namun
kepergian mereka dianggap pemborosan.
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.
Sumber :
detik.com
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.
Sumber :
detik.com
Gerindra DKI: Interpelasi Jokowi Lebay!
Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak
disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut
dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.
Sumber :
detik.com
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.
Sumber :
detik.com
Pelajari Program Jokowi, DPRD DKI Akan Kunker ke Belanda, China & Malaysia
Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan
kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari
rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker.
"Kunjungan DPRD ini dalam rangka mencari tahu wawasan guna memberikan masukan pada saat pelaksanaan kebijakan program unggulan Pak Gubernur. Setiap fraksi ada perwakilannya," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan, akan ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jeas Sanusi.
Namun sayang, Sanusi belum dapat memberikan penjelasan rinci berapa jumlah anggota DPRD yang berangkat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Nilai anggarannya saya belum tahu pasti," katanya.
Sumber :
detik.com
"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.
Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker.
"Kunjungan DPRD ini dalam rangka mencari tahu wawasan guna memberikan masukan pada saat pelaksanaan kebijakan program unggulan Pak Gubernur. Setiap fraksi ada perwakilannya," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan, akan ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia.
"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jeas Sanusi.
Namun sayang, Sanusi belum dapat memberikan penjelasan rinci berapa jumlah anggota DPRD yang berangkat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Nilai anggarannya saya belum tahu pasti," katanya.
Sumber :
detik.com
Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Minta Perlindungan Jokowi
Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta
Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi.
Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada kabar
akan terjadi penggusuran paksa.
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Sumber :
kompas.com
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Sumber :
kompas.com
Kamis, 30 Mei 2013
Jokowi Mengaku Belum Dapat Undangan Konvensi Capres dari Demokrat
Partai Demokrat (PD) membuka peluang bagi Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Meski demikian, hingga saat ini Jokowi mengaku belum mendapat tawaran
konvensi dari partai besutan SBY tersebut.
"Wahh, nggak. Nggak tahu," ujar Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan, dirinya belum bisa menentukan sikap jika tawaran tersebut benar-benar datang kepadanya. "Nggak tahu, kan nggak diundang," kata Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensi lah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5) kemarin.
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.
Sumber :
detik.com
"Wahh, nggak. Nggak tahu," ujar Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).
Jokowi mengatakan, dirinya belum bisa menentukan sikap jika tawaran tersebut benar-benar datang kepadanya. "Nggak tahu, kan nggak diundang," kata Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) membuka pintu koalisi dengan PDIP dalam pencapresan. "Ya pada prinsipnya kita akan koalisi dengan siapapun. Kalau baik bagi kita ya kita akan koalisi. Tunggu hasil konvensi lah," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Rabu (29/5) kemarin.
Capres PD sendiri akan ditentukan melalui jalur konvensi. Hingga saat ini PD sedang menggodok aturan konvensi. Rencananya, konvensi di PD akan dimulai bulan Juni 2013.
Sumber :
detik.com
Jokowi Akui Pembuatan Sumur Resapan Lamban
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pembuatan sumur resapan di
sejumlah perusahaan di Jakarta berlangsung lamban. Jokowi berencana
mempercepat proses pembuatan sumur resapan tersebut.
"Sudah berjalan 1,5 bulan. Hanya memang pelaksanaannya memang kurang cepat, ini mau dipercepat," ujar Jokowi, Kamis (30/5/2013).
Jokowi menjelaskan, keberadaan sumur resapan di gedung-gedung ini memang terkesan sederhana, tetapi memiliki efek besar. Sumur resapan itu akan menampung air agar tak terbuang sia-sia atau menggenang dan mengalir ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi air baku.
Jokowi menyatakan, bagi perusahaan yang tak membuat sumur resapan di perkantorannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran izin. "Bandel-bandel? Ya, tutup. Buat sumur resapan murah meriah begitu saja kok sulit," ujarnya.
Pagi tadi Jokowi menandatangani pakta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan program air bermanfaat. Tujuannya menjaga kualitas dan kuantitas air di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung pakta kerja sama tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas air di kota besar kian kotor, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan air bersih. "Jangan sia-siakan air, masuk sungai terus dibuang ke laut. Kita masukkin dulu ke dalam tanah, supaya bisa kita panen," ujarnya.
Sumber :
kompas.com
"Sudah berjalan 1,5 bulan. Hanya memang pelaksanaannya memang kurang cepat, ini mau dipercepat," ujar Jokowi, Kamis (30/5/2013).
Jokowi menjelaskan, keberadaan sumur resapan di gedung-gedung ini memang terkesan sederhana, tetapi memiliki efek besar. Sumur resapan itu akan menampung air agar tak terbuang sia-sia atau menggenang dan mengalir ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi air baku.
Jokowi menyatakan, bagi perusahaan yang tak membuat sumur resapan di perkantorannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran izin. "Bandel-bandel? Ya, tutup. Buat sumur resapan murah meriah begitu saja kok sulit," ujarnya.
Pagi tadi Jokowi menandatangani pakta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan program air bermanfaat. Tujuannya menjaga kualitas dan kuantitas air di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mendukung pakta kerja sama tersebut. Hal itu dikarenakan kualitas air di kota besar kian kotor, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan air bersih. "Jangan sia-siakan air, masuk sungai terus dibuang ke laut. Kita masukkin dulu ke dalam tanah, supaya bisa kita panen," ujarnya.
Sumber :
kompas.com
Golkar Tak Khawatir Jokowi Salip Ical
Dalam beberapa survei terakhir, nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merajai
nomor 1 survei nasional sebagai calon presiden 2014. Partai Golkar yang
sejak awal mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres mengaku tak
khawatir.
"Kita tak pernah khawatir karena yakin berdasarkan kerja politik. Misalkan seluruh caleg akan turun ke daerah masing-masing," kata sekjen Partai Golkar Idurs Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, perolehan survei itu sangat dinamis, Golkar menyebut Jokowi pun tidak selalu berada di nomor 1 capres. Idrus menyatakan 3 capres hasil survei adalah Jokowi, Prabowo dan Ical.
"Ini sangat dinamis, selalu tiga nama itu jika bicara pemetaan di daerah. Karena itu konsen Partai Golkar adalah kerja politik semakn intensif dan semakin produktif," paparnya.
Pihaknya mengklaim kerja politik dimaksud seperti Roadshow Ical di beberapa daerah terbukti menaikkan elektabilitas. Di Bogor, berkat roadsho akhirnya Ical unggul dalam survei.
"Pak Aburizal beberapa kali ke Bogor ternyata ada hasilnya. Kita juga sudah terapkan one united campaign. Kampanye ini sekaligus untuk caleg dan capres dilakukan satu kesatuan yang sama," ucapnya.
Sumber :
detik.com
"Kita tak pernah khawatir karena yakin berdasarkan kerja politik. Misalkan seluruh caleg akan turun ke daerah masing-masing," kata sekjen Partai Golkar Idurs Marham, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Menurutnya, perolehan survei itu sangat dinamis, Golkar menyebut Jokowi pun tidak selalu berada di nomor 1 capres. Idrus menyatakan 3 capres hasil survei adalah Jokowi, Prabowo dan Ical.
"Ini sangat dinamis, selalu tiga nama itu jika bicara pemetaan di daerah. Karena itu konsen Partai Golkar adalah kerja politik semakn intensif dan semakin produktif," paparnya.
Pihaknya mengklaim kerja politik dimaksud seperti Roadshow Ical di beberapa daerah terbukti menaikkan elektabilitas. Di Bogor, berkat roadsho akhirnya Ical unggul dalam survei.
"Pak Aburizal beberapa kali ke Bogor ternyata ada hasilnya. Kita juga sudah terapkan one united campaign. Kampanye ini sekaligus untuk caleg dan capres dilakukan satu kesatuan yang sama," ucapnya.
Sumber :
detik.com
Bas Jokowi yang Disita KPK Seharga 90 Dollar AS
Bas bertanda tangan personel band Metallica yang diberikan kepada
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dibeli dengan harga 90 dollar AS atau
hampir Rp 900.000.
Jonathan Liu, promotor yang memberikan bas itu kepada Jokowi, mengatakan bahwa bas bermerek Ibanez warna merah hati tersebut adalah milik rekannya bernama Shenkar. Gitar itu dibelinya lima tahun lalu. Shenkar merupakan rekan bermain musik Robert Trujillo, bassist band Metallica.
"Bas itu harganya hanya 90 dollar AS. Gimana bisa itu dikatakan gratifikasi?" ujar Jonathan kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013).
Jonathan menyebutkan, pemberian bas yang telah ditandatangani oleh Trujillo itu semata-mata karena Jonathan adalah penggemar berat Jokowi. Semula ia tak ingin memberikan langsung bas itu. Namun, karena tiga orang dekat Jokowi tak berani memberikan bas itu, akhirnya ia sendiri yang memberikan bas tersebut kepada Jokowi.
"Saya cuma minta tiga buku yang ditandatangani Jokowi, satu buat saya, satu buat Shenkar, dan satu buat Robert. Besoknya itu langsung dikasih. Jika itu gratifikasi, saya kembalikan," ujarnya.
Jonathan mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Jonathan adalah promotor kedatangan Metallica ke Indonesia. Jonathan mengatakan, seharusnya KPK mengecek terlebih dahulu ke Amerika Serikat tentang siapa agen lokal dan pihak mana yang mendatangkan Metallica ke Indonesia.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan cinderamata berupa sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Jonathan Liu, promotor yang memberikan bas itu kepada Jokowi, mengatakan bahwa bas bermerek Ibanez warna merah hati tersebut adalah milik rekannya bernama Shenkar. Gitar itu dibelinya lima tahun lalu. Shenkar merupakan rekan bermain musik Robert Trujillo, bassist band Metallica.
"Bas itu harganya hanya 90 dollar AS. Gimana bisa itu dikatakan gratifikasi?" ujar Jonathan kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013).
Jonathan menyebutkan, pemberian bas yang telah ditandatangani oleh Trujillo itu semata-mata karena Jonathan adalah penggemar berat Jokowi. Semula ia tak ingin memberikan langsung bas itu. Namun, karena tiga orang dekat Jokowi tak berani memberikan bas itu, akhirnya ia sendiri yang memberikan bas tersebut kepada Jokowi.
"Saya cuma minta tiga buku yang ditandatangani Jokowi, satu buat saya, satu buat Shenkar, dan satu buat Robert. Besoknya itu langsung dikasih. Jika itu gratifikasi, saya kembalikan," ujarnya.
Jonathan mengkritik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Jonathan adalah promotor kedatangan Metallica ke Indonesia. Jonathan mengatakan, seharusnya KPK mengecek terlebih dahulu ke Amerika Serikat tentang siapa agen lokal dan pihak mana yang mendatangkan Metallica ke Indonesia.
Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.
Jokowi mendapatkan cinderamata berupa sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Temui Pungunjuk Rasa Interpelasi, Jokowi: Memangnya Saya Mau Dipecat?
Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Joko Widodo (Jokowi), menemui puluhan orang yang
berunjuk rasa menolak rencana penggunaan hak interpelasi DPRD DKI
Jakarta atas program Kartu Jakarta Sehat. Mendengar salah satu tuntutan
yang berbunyi 'Tolak Pemecatan Jokowi', dirinya justru merasa heran.
"Lho memangnya saya mau dipecat?" kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.
Spanduk tersebut bertuliskan "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan". Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
"Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi," seru si orator.
"Yang anti KJS adalah musuh rakyat," sambut yang lain.
Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.
"Ini biasalah, dinamika masyarakat yang kawatir KJS dihilangkan," kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi pun kemudian sibuk memberikan tanda tangan pada warga. Tak lupa melayani permintaan warga untuk bersalaman.
Sumber :
detik.com
"Lho memangnya saya mau dipecat?" kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.
Spanduk tersebut bertuliskan "Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan". Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
"Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi," seru si orator.
"Yang anti KJS adalah musuh rakyat," sambut yang lain.
Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.
"Ini biasalah, dinamika masyarakat yang kawatir KJS dihilangkan," kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi pun kemudian sibuk memberikan tanda tangan pada warga. Tak lupa melayani permintaan warga untuk bersalaman.
Sumber :
detik.com
Jokowi Tak Ingin Campuri Penggusuran Kompleks Srikandi
Gubernur DKI Joko Widodo tidak ingin ikut campur dalam kasus
penggusuran warga Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Jatinegara Kaum,
Pulogadung, Jakarta Timur, oleh PT Buana Estate yang berlangsung pekan
lalu.
"Kan sudah masuk ke wilayah hukum, itu sudah in kracht. Jadi, ya, terserah PT (Buana Estate) itu," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Water Harvesting Seminar di Hotel Borobudur, Kamis (30/5/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke kompleks tersebut, Rabu (29/5/2013) kemarin, bukan untuk mencampuri sengketa kedua belah pihak. Namun, ia ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada warga, yakni merelokasi warga ke rumah susun.
"Kita sudah ketemu warga, mereka enggak mau solusi (relokasi ke) Rusun Pinus Elok. Mereka ingin menuntut PT Buana itu memberikan rumah seperti dulu. Ya bagaimana, kita ya enggak bisa," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tak ingin memaksa warga pindah ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Jokowi menyerahkan keputusan atas masalah ini kepada warga. Meski demikian, Jokowi berjanji akan terus membuka pintu bagi warga.
Pengadilan Negri (PN) Jakarta Timur mengeksekusi 5,5 hektar lahan di Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Pulogadung, Jakarta Timur, pekan lalu. Keputusan PN Jaktim menyatakan warga kalah dari PT Buana Estate milik Probo Sutedjo.
Saat ini setidaknya terdapat 90 kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Srikandi setelah rumah mereka dibongkar. Mereka mengancam akan membawa kasus penggusuran tersebut ke pengadilan jika mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.
Sumber :
kompas.com
"Kan sudah masuk ke wilayah hukum, itu sudah in kracht. Jadi, ya, terserah PT (Buana Estate) itu," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Water Harvesting Seminar di Hotel Borobudur, Kamis (30/5/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, kunjungannya ke kompleks tersebut, Rabu (29/5/2013) kemarin, bukan untuk mencampuri sengketa kedua belah pihak. Namun, ia ingin menawarkan solusi yang terbaik kepada warga, yakni merelokasi warga ke rumah susun.
"Kita sudah ketemu warga, mereka enggak mau solusi (relokasi ke) Rusun Pinus Elok. Mereka ingin menuntut PT Buana itu memberikan rumah seperti dulu. Ya bagaimana, kita ya enggak bisa," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut tak ingin memaksa warga pindah ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Jokowi menyerahkan keputusan atas masalah ini kepada warga. Meski demikian, Jokowi berjanji akan terus membuka pintu bagi warga.
Pengadilan Negri (PN) Jakarta Timur mengeksekusi 5,5 hektar lahan di Kampung Srikandi RT 03/RW 07, Pulogadung, Jakarta Timur, pekan lalu. Keputusan PN Jaktim menyatakan warga kalah dari PT Buana Estate milik Probo Sutedjo.
Saat ini setidaknya terdapat 90 kepala keluarga yang masih bertahan di Kampung Srikandi setelah rumah mereka dibongkar. Mereka mengancam akan membawa kasus penggusuran tersebut ke pengadilan jika mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.
Sumber :
kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)