Pasien KJS Membludak, Jokowi Salahkan Dewan

Melonjaknya pasien Kartu Jakarta Sehat menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai. Akibatnya, banyak rumah sakit mengeluhkan lonjakan pasien KJS. Salah satunya, baru-baru ini pasien RSUD Koja dirawat di meja pendaftaran.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kejadian itu terjadi karena kurangnya fasilitas rumah sakit kelas III di DKI Jakarta. Menurutnya, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membuat rumah sakit, tapi justru diganjal dengan perizinan oleh dewan.
"Ya faktanya di lapangan memang masih ada satu atau dua yang seperti itu. Harusnya kan kita ini sudah mulai tambah rumah sakit, seperti di Jakarta Selatan. Tapi sampai sekarang, izin dari dewan belum keluar," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Jokowi menuturkan, permintaan anggaran secara bertahap untuk pembangunan rumah sakit itu masih ditahan oleh dewan. Padahal, kata dia, kebutuhan rumah sakit di Jakarta sudah sangat mendesak. "Izin multi years pembangunan rumah sakitnya belum keluar," ujarnya.
Jokowi menambahkan, masalah pasien KJS tidak tertampung di rumah sakit, adalah salah satu hambatan yang harus segera diselesaikan. Kata dia, hak itu lah yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat "Itu yang saya bilng kerikil-kerikil kecil yang harus diselesaikan," ucapnya.

Sumber :
viva.co.id

DPRD Batal Interpelasi Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta urung mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang akan diangkat dalam interpelasi itu telah selesai dibahas di tingkat Komisi E DPRD.
"Kami menyepakati masalah KJS diselesaikan di internal Komisi E. KJS yang dibahas terlalu teknis hingga cukup didetailkan di internal komisi," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5/2013) sore.
Ashraf mengatakan, dalam pembahasan internal di komisi akan didapatkan hasil yang akan dibicarakan di masing-masing fraksi. Setelah itu akan segera diterbitkan rekomendasi kepada Gubernur.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan. Fahmi mengatakan, pada dasarnya Fraksi Hanura Damai Sejahtera mendukung program KJS. Namun, seiring dengan perjalanannya, fraksi tersebut melihat ada permasalahan yang menghambat program KJS.
"Wajar jika kami ingin menanyakan langsung ke Pak Gubernur, bagaimana KJS berjalan. Sekadar bertanya, menggunakan hak politik kami sebagai anggota Dewan secara personal," ujarnya.
Permasalahan tersebut, kata Fahmi, tidak hanya sebatas tarif kepada rumah sakit, tetapi juga soal infrastruktur. Berdasarkan info di lapangan, Fahmi menilai masih banyak pelayanan pasien yang tidak memuaskan, misalnya banyak pasien yang telantar, tenaga medis yang kurang, serta masih tidak meratanya fasilitas sejumlah rumah sakit.
"Kami dukung KJS, tapi jangan sampai ada pihak yang dirugikan di tingkat masyarakat atau rumah sakit. Ingat, INA-CBG's hanya masalah kecil, ada banyak masalah lain, jangan sampai Gubernur kewalahan. Makanya, kami sokong salah satunya dengan hak interpelasi ini," lanjut Fahmi.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, termasuk 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah di program KJS.
Meski demikian, banyak fraksi DPRD yang mundur dari interpelasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, hak interpelasi dapat digulirkan jika ada 15 anggota DPRD minimal dari dua fraksi yang setuju. Jika kurang dari jumlah itu, interpelasi pun gagal.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sambut Baik Program BPJS: Itu Aja Kok Diributin

Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai, pemerintah pusat menjadikan Jakarta sebagai 'Kelinci Percobaan' untuk program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS). Namun, tidak menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menilai, program BPJS tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan itu mestinya harus berjalan selaras.
"Kelinci percobaan? Ya namanya kita itu kan mustinya dengan pemerintah pusat berjalan beriringan, bagus dan mesra. Baik. Itu aja kok diributin?," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengatakan, memang rencana penerapan BPJS itu berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, tidak ada salahnya jika rencana itu disambut baik demi mendukung program pemerintah.
"Kalau ada yang baik dari pusat, mau diterapkan di provinsi atau daerah ya kita sambut. Bagus sekali kan? Ini programnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu siapa sekarang ini? kalau harmonis dengan kita kan bagus, kata Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan polemik tarif Indonesia Case Based Group (INA CBGs) yang dianggap bermasalah oleh beberapa legislator Kebon Sirih, akan dilakukan evaluasi pada pertengahan Juni mendatang. Jokowi menegaskan, sistem pembayaran dengan cara INA CBGs tersebut sudah tepat.
"Kan (tarif) mau dievaluasi pertengahan Juni. Nanti juga rampung pertengahan Juni. Sistem ini (INA CBGs) adalah sistem yang bagus yang mau kita terapkan," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Harap Pengembang Selesaikan 500 Rusun

Gubernur DKI Joko Widodo berharap agar pengembang properti dapat menyelesaikan tanggung jawabnya membangun rumah susun untuk umum di Jakarta, yang diperkirakan berjumlah 680 rusun. Jika tak dapat memenuhi jumlah itu, paling tidak pengembang bisa menyelesaikan setengah dari kewajibannya.
"Mungkin nanti dari 680, dapat 400 itu sudah bagus sekali. Syukur-syukur bisa 500," ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (29/5/2013) sore.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, sejumlah pengembang telah siap dan bersedia membangun 680 rumah susun. Oleh sebab itu, Jokowi memastikan tanggung jawab itu tidak akan menuai masalah di waktu mendatang.
Jokowi menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 18 menara rumah susun sederhana sewa. Rusun itu belum dibangun, tetapi Jokowi memastikan bahwa rusun-rusun itu akan mulai dibangun mulai Juni 2013.

Menurut Jokowi, 18 rusunawa tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada warga yang kini tinggal di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. "Iya, yang di Muara Baru, Daan Mogot, dan Luar Batang, itu untuk warga Pluit khusus," ujarnya.
Jokowi berharap, begitu pembangunan 18 unit rusunawa tersebut rampung, warga sekitar Waduk Pluit akan segera direlokasi di sana.

Sumber :
kompas.com

Berani Lawan Prabowo di Pilpres? Ini Jawaban Jokowi

Di sejumlah survei capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersaing sengit. Jokowi unggul di beberapa survei terakhir, beranikah Jokowi benar-benar berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2014?
"Waduh, saya nggak mikir," kata Jokowi saat ditanya apakah berani menghadapi Prabowo di Pilpres 2014.
Jokowi mengaku sedang konsentrasi membangun Jakarta. Banyak persoalan yang dihadapi Jokowi, antara lain ancaman interpelasi yang digalang segelintir anggota DPRD DKI yang kurang puas dengan program KJS nya.
"Saya mikir KJS, rusun," katanya.
Berdasarkan survei yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi muncul sebagai capres paling top. Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%

Belum punya pilihan: 28%

Sumber :
detik.com

Forum Ulama Dukung KJS dan Tentang Interpelasi Jokowi

Forum Ulama Jakarta Baru (FUJB) mengapresiasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Mereka menentang para anggota DPRD DKI Jakarta yang mendorong interpelasi terkait KJS.
Program tersebut dinilai sudah bagus dibandingkan program serupa sebelumnya seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Kartu Keluarga Miskin (Gakin).
"Jamkesda dan Gakin itu cara-cara ruwet yang masyarakat susah untuk mengaksesnya. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkannya saja bingung. Yang dulunya harus melewati banyak pintu, sekarang cuma tinggal bawa TP dan KK orang sudah bisa berobat gratis," ujar Ketua Umum FUJB, Ibrahim Luthfi Alatas saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/5/2013).
Luthfi mengatakan, KJS merupakan cara sederhana bagi masyarakat unutk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Terlebih program ini dianggap sesuai dengan amanat dalam agama.
"FUJB mendukung program KJS karena itu sesuai dengan amanat para ulama agar orang yang tidak mampu ini harus di-cover. Dan itu juga amanat agama, untuk memuliakan orang yang tidak mampu agar mendapatkan sarana sosial yang memadai," ujar pria yang akrab disapa Habib ini.
"Jadi, kami menganggap ini program amal saleh dari Pemprov DKI untuk melayani rakyat yang tidak mampu," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana beberapa fraksi di DPRD DKI untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi terkait KJS, Luthfi pun menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya sikap dari kalangan Legislator Kebon Sirih tersebut terlalu dibesar-besarkan.
"Kita menentang interpelasi itu. Terkesan dibesar-besarkan untuk mengkritik program ini. Kita lihat di lapangan, masyarakat sudah menikmati. Kalau gubernurnya maling kemudian di interpelasi ya nggak apa, ini kan nggak ada yang dicuri. Jadi terlalu naif lah interpelasi ini," terangnya.

Sumber :
detik.com

Dibujuk Jokowi Pindah ke Rusun, Warga Pulogadung Menolak

Warga Kampung Srikandi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur digusur atas eksekusi pengadilan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mendatangi ratusan pengungsi itu menawarkan rusun sebagai tempat tinggal mereka. Sayangnya, tawaran itu ditolak warga.
Berdasarkan pantauan, Rabu (29/5/2013), Jokowi mendatangi Kali Cipinang tempat sekitar 540 jiwa mengungsi. Jokowi sempat membagikan alat sekolah dan berdialog dengan warga.
"Yang kita tawarkan rusun tapi warga minta ganti. Saya bukan PT swasta. Tadi lihat sendiri kan tidak mau rusun," kata Jokowi kepada wartawan.
Berikut dialog Jokowi saat penawaran rusunnya ditolak warga:
Jokowi: "Itu kan masalah hukum, saya sebagai gubernur hanya bisa menawarkan solusi rumah susun. Daripada di sini, lebih baik di rusun"
Kamto: "Kami enggak mau, kami minta setelah digusur kami mendatkan ganti yang sesuai dengan kami yang miliki sebelumnya. Di situ kan masih bayar kalau di rusun,"
Jokowi: "Bayarkan Rp 150.000 per bulan. Saya bisanya memberi alternatif ini. Tadi siang saya sudah dapat lima puluh (unit). Makanya saya ke sini. Kalau masalah eksekusi pengadilan saya enggak bisa ikut-ikut. Saya sudah ketemu pak Probosutedjo dua kali, tapi gimana beliaunya enggak mau,"
Ningsih (50): "Saya nggak mau rusun pak. Masih harus bayar dan lokasinya jauh dari sekolah anak-anak,"
Jokowi: "Ya bu saya sudah tahu. Saya sudah punya gambar rumah bapak ibu. Saya sudah usahakan ketemu Pak Probo tapi ga tembus,"
Berdasarkan informasi, tanah yang ditempati warga adalah milik pengusaha Probosutedjo. Pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi lahan tersebut untuk segera dikosongkan.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kunjungi Warga Kampung Srikandi Pasca-penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendadak mendatangi warga Kampung Srikandi, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2013). Kedatangan pria yang akrab disapa Jokowi ini tak disangka warga karena tak direncanakan sebelumnya.
Warga yang melihat sosok Jokowi langsung mengerubungi Gubernur DKI Jakarta tersebut. Saat itu juga warga menyampaikan keluh kesah mereka setelah tempat tinggal mereka digusur pada Rabu (22/5/2013) pekan lalu. Hingga kini, warga masih belum memiliki tempat tinggal baru. Saat ini mereka masih bertahan di bantaran Sungai Pangeran Sangiang.
"Kami digusur tanpa perasaan, Pak Jokowi. Pukul 6 sudah diserang pakai gas air mata," kata Suwono, salah satu warga yang mengadu ke Jokowi, Rabu.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi langsung mendata warga yang kini bertahan di bantaran Sungai Pangeran Sangiang. Selagi mendata, rombongan Jokowi juga memberikan sejumlah buku tulis kepada anak-anak di lokasi tersebut.
Aulia, sisaw kelas II SD yang mendapatkan 4 buku tulis, mengaku senang mendapatkan buku tulis tersebut. Selain itu, ia juga senang akhirnya dapat melihat sosok Jokowi secara langsung. "Senang, aku tahu Pak Jokowi mau datang dari bapak barusan," kata Aulia dengan senyum di wajahnya.

Sumber :
kompas.com

Mulai Juni, Jokowi Kebut Bangun Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengejar penyelesaian pembangunan rumah-rumah susun untuk menampung warga yang dipindahkan dari kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ini dilakukan setelah warga bantaran Waduk Pluit menyetujui program relokasi.
"Ya, semoga (permasalahan) sudah rampung," ujar Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, setelah urusan tanah sudah beres, Pemerintah Provinsi DKI akan segera membangun rusun pada Juni 2013. Rusun-rusun itu digunakan sebagai tempat tinggal baru bagi warga waduk Pluit.
"Setelah ini, Juni kami kebut-kebutan membangun rusun. Kami targetkan 5 bulan sudah rampung," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, ada delapan rusun yang akan dibangun di Muara Baru, Jakarta Utara. Adapun di Daan Mogot, Jakarta Barat, Pemprov DKI menyiapkan 10 rusun. Begitu rusun-rusun itu selesai, proses relokasi warga Waduk Pluit akan segera dilakukan.

Sumber :
kompas.com

Din Syamsuddin Bicara Peluang Jokowi Nyapres

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling potensial di sejumlah survei. Ketua PP Muhammadiyah punya pandangan sendiri tentang sosok Jokowi.
"Saya baca dukungan rakyat lewat survey tinggi. Saya kira sah-sah saja persepsi rakyat seperti itu," kata Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Namun Din melihat melejitnya nama Jokowi karena menjadi media darling. Popularitas Jokowi dipandang Din terdongkrak oleh kerapnya kemunculan di berbagai media. Meskipun ia tak memungkiri kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin alternatif.
"Terutama karena saya pikir rakyat ini rindu alternatif, pemimpin yang merakyat, populis, di tengah citra pemimpin yang memasang diri dengan citra, pesona," kata Din.
Lalu bagaimana potensi Jokowi menurut Din? Menurut Din, Jokowi bukan satu-satunya tokoh muda di PDIP yang potensial.
"Saya tidak tahu, itu tergantung parpol. Perlu didengar itu PDIP. Apakah Ibu Mega masih mau maju? Kalau saya dengar hari ini mempersilakan tokoh muda. Nggak tahu apakah tokoh muda itu Jokowi atau Puan Maharani, atau mungkin Pramono Anung, Tjahjo Kumolo," beber Din.
Namun menurut Din, di PDIP juga masih banyak yang mendukung pencapresan Mega. "Karena beliaulah yang bisa mempersatukan partai, saat ini ya," tutupnya.

Sumber :
detik.com

Mengapa Fraksi PKS Tidak Ikut Interpelasi Jokowi?

Dari delapan fraksi di DPRD DKI Jakarta, tiga fraksi tidak ikut mengusulkan interpelasi kepada Gubernur DKI Joko Widodo. Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
F-PKS semula banyak membicarakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun, tidak satu pun anggotanya yang ikut menandatangani usulan interpelasi.
"Kami sudah tawarkan, mereka tidak mau sebab Ketua Fraksi PKS sedang tidak ada. Kami menghargai sikapnya, tidak apa-apa," tutur Taufiqurrahman, salah seorang inisiator interpelasi program KJS yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013), di kantornya.
Usulan interpelasi resmi diajukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/5/2013). Ketika itu t32 anggota DPRD DKI menandatangani usulan. Beberapa hari kemudian Fraksi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menarik dukungannya.
Sampai hari ini, terdapat 27 orang pengusul interpelasi yang menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat (20 orang), Fraksi Hanura Damai Sejahtera (5 orang), dan Fraksi PAN-PKB (2 orang).
Igo Ilham, anggota Fraksi PKS, mengaku tidak tahu dengan rencana tersebut. Sikap fraksi juga tidak merespons adanya usulan interpelasi. "Tidak ada rapat dan arahan dari fraksi. Saya sendiri tidak tahu ada interpelasi," kata Igo Ilham.
Interpelasi anggota DPRD DKI terkait program KJS adalah untuk mempertanyakan mengapa terjadi gejolak di rumah sakit penyedia layanan program itu. Persoalan berikutnya yang ingin ditanyakan adalah legalitas program KJS yang terlambat dibuat. Menurut Taufiqurrahman, program tersebut bergulir sejak November 2012, tetapi baru dibuat legalitasnya  April 2013.
"Satu lagi soal keterlibatan PT Askes dalam kerja sama KJS. Kami tidak pernah diajak bicara. Padahal program ini menyangkut pengelolaan dana senilai Rp 17 miliar dengan PT Askes," kata Taufiqurrahman.

Sumber :
kompas.com

Rawat Inap Penuh, Jokowi Anggap Itu Kerikil-Kerikil Kecil

Puluhan pasien dirawat berdesak-desakan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD), RSUD Koja, Jakarta Utara, lantaran tak mendapat kamar inap. Brankar mereka disusun berdekatan mengingat ruangan sangat kecil. Kondisi ini terjadi sejak program Kartu Jakarta Sehat (KJS) diberlakukan.
Jika untuk kesehatan, ruangan IGD itu jauh dari kata layak. Beragama usia pasien dan jenis penyakit ditempati dalam satu ruangan.
Saat dikonfirmasi soal keadaan itu, Gubernur Joko Widodo malah tak tahu. Meski demikian dia mengakui kondisi seperti ini saat ini masih ada.
"Ya faktanya di lapangan memang masih ada satu atau dua yang seperti itu, yang saya bilang kerikil-kerikil kecil yang harus diselesaikan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/5).
Sedangkan persoalan calo kamar rawat inap di RSUD Koja, Jokowi tak ingin berkomentar banyak. Tapi kalau memang orang itu benar ada, dia meminta ditangkap.
"Tangkap apa. Hal kecil-kecil jangan tanyakan ke saya dong, itu tanyakan ke dirutnya rumah sakitnya, ke kadis. Masa selalu yang ngurusin gubernur," keluhnya.
Mengatasi sejumlah persoalan KJS, Jokowi berjanji segera menambah rumah sakit di Jakarta. Salah satunya di Jakarta Selatan.
"Tapi sampai sekarang, izin dari dewan belum keluar. Izin multi years nya belum keluar," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menampik pembagian 1.733.991 Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga DKI pada Selasa lalu adalah pencitraan. Aksi pencitraan, kata Jokowi, adalah jika ia membagikan seluruh KJS ke warga.
"Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Wong hanya simbolis 50 orang saja kok pencitraan, bagaimana sih," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Rabu (29/5/2013).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Pemerintah Provinsi DKI telah membagikan KJS sesuai dengan etika yang ada. Salah satunya ialah dengan turut mengajak unsur-unsur yang ada di program KJS saat acara pembagian itu.
Jokowi mengaku tidak mengetahui apa maksud dari tudingan yang dilayangkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Taufiqurrahman tersebut. Ia pun melontarkan guyonan bahwa DPRD pada dasarnya ingin ikut dalam pembagian KJS itu.
"Ya gimana ya, enggak ngomong dulu sih, ini kan memang niat kita, eksekutif," lanjut Jokowi.
Selasa lalu, Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.
Sama dengan sistem KJS tahap pertama, November 2012 silam, pasien KJS mendaftar di puskesmas terlebih dahulu. Jika penyakit pasien tak bisa ditangani oleh tenaga medis dan fasilitas puskesmas, petugas kemudian merujuk pasien ke sejumlah rumah sakit yang terkoneksi KJS.
Jokowi meninjau tiga lokasi pembagian, yakni Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres. Kedatangan sang Gubernur ditanggapi positif oleh warga. Hal tersebut dilihat dari antusiasme warga yang ada.

Sumber :
kompas.com

Bagikan KJS, Jokowi Dituding Pencitraan oleh Taufiq

Kartu Jakarta Sehat (KJS) kembali dibagikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu. Anggota Komisi A DPRD DKI Taufiqurrahman menuding Jokowi melakukan pencitraan.
"Seharusnya tidak Gubernur secara langsung yang membagikan KJS. Itu kan sebagai politisasi, sebagai pencitraan," ujar Taufiqurrahman saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5/2013) siang.
Menurut Taufiqurrahman, pembagian KJS harus dibagikan oleh pihak puskesmas, RT atau RW. Hal ini karena pihak itulah yang bersentuhan secara langsung dengan warga miskin DKI peserta KJS.
Jokowi, lanjut Taufiqurrahman, tak seharusnya turun langsung membagikan KJS ke masyarakat. Menurutnya, gubernur seharusnya membenahkan permasalahan mundurnya 16 rumah sakit swasta di program KJS tersebut.
"Saya enggak tahu maksudnya dia itu apa. Yang harusnya dia lakukan bagaimana melobi dokter, kesejahteraan perawat, dan agar rumah sakit itu tidak keluar dari program KJS," ujar Taufiq.
Selasa lalu, Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.
Selain itu, Jokowi meninjau tiga lokasi pembagian, yakni Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres. Kedatangan sang gubernur ditanggapi positif oleh warga. Hal tersebut dilihat dari antusiasme warga yang ada.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Saya Jadi Marketing Partai Enggak Apa-apa Toh?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak keberatan jika disebut-sebut menjadi marketing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gubernur DKI Jakarta itu beralasan, karena ia adalah kader PDIP.
"Marketing politik gimana? Ya memang saya orang PDIP, gimana sih kamu itu?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Jokowi menegaskan, ia tidak merasa keberatan jika diminta turun menjadi juru kampanye ke daerah. "Loh kalau saya jadi marketing partai juga enggak papa toh. Saya ngomong kan enggak papa toh," ujar Jokowi sembari tertawa.
Namun, tidak semua tugas PDIP ia laksanakan. Jokowi mengaku tetap memilah-milah.
"Yang paling penting dipilah-pilah lah. Kapan saya berada dalam posisi gubernur, kapan saya sebagai orang PDIP. Gubernur kan pejabat politik dan pejabat publik. Tapi saya memang ingin memerankan sebagai pejabat publik," tandasnya.
Belakangan, PDIP memang kerap menggandeng Jokowi menjadi juru kampanye untuk kepala daerah yang diusung PDIP. Teranyar, Jokowi menjadi juru kampanye untuk calon gubernur Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jawa Tengah.

Sumber :
merdeka.com

Taufiqurrahman Demokrat: Makin Berang Jokowi Terus Pencitraan Bagikan KJS Tahap II

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS). Langkah pria yang akrab disapa Jokowi itu dinilai mitra kerjanya DPRD DKI hanya pencitraan belaka.
Pembagian KJS tahan dua kemarin dinilai tak tepat. Sebab saat ini KJS masih mengalami sejumlah permasalahan.
"Yang harusnya dia lakukan melakukan kisruh KJS saat ini. Saya ga tahu maksudnya itu apa," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman, di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Kalau pun dibagikan, lanjut Taufiq, harusnya itu bisa dilakukan oleh kelurahan, puskesmas, kecamatan dan ketua RT/RW setempat. Posisi Jokowi saat ini harusnya mencari solusi agar masalah KJS bisa diselesaikan satu per satu.
"Jokowi ini sudah menjadi gubernur, jangan pencitraan mulu tunjukan kerja nyata dong. Itu kan sebagai politisasi sebagai pencitraan, khususnya untuk KJS," sindirnya.
Politikus Demokrat ini menganggap sudah cukup pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi. Saat ini sudah waktunya melakukan kerja yang benar dan terukur.
"Saya pikir cukup pencitraannya, kerja yang bener, struktur dan terukur kalau bener kan bisa terpilih lagi jadi gubernur," jelas Taufiq.
Menurutnya, jika persoalan KJS tak diselesaikan secepatnya siap-siao kasus serupa kemarin akan terulang lagi. Tak hanya rumah sakit, dokter dan perawat pun bisa ikut berdemo. "Harus ada perbaikan, kalau bener ga mungkin rumah sakit protes, terus ada demo dari dokter," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Rusun untuk Mantan Warga Waduk Pluit Tuntas Akhir Tahun

Proyek normalisasi Waduk Pluit dikebut untuk mengantisipasi musibah banjir. Bersamaan dengan itu, juga dikebut proyek pembangunan rumah susun untuk warga pemukiman liar yang digusur dari lahan waduk tersebut.
"Semoga sudah rampung akhir tahun ini. Juni sudah mau kebut-kebutan bangun rusun. Kita tergetkan lima bulan bisa selesai," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Pemprov DKI Jakarta menyediakan delapan rusun di Muara Baru dan sepuluh rusun di Daan Mogot untuk warga Waduk Pluit. Rusun itu akan dibangun oleh pengembang yang masih memiliki tanggungan pembangunan rusun.
"Hutang pengembang, kewajiban developer. Punya kewajiban skrng ngapain kita keluarin sendiri, 680 (hutang rusun pengembang) saja di depan mata. Masih banyak," jelasnya.
Jika 18 rusun itu telah siap, baru kemudian relokasi warga akan dilakukan.
"Ya nunggu rusun rampung," tutur Jokowi.

Sumber :
detik.com

Guyonan Jokowi jika Maju Pilpres 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melontarkan guyonannya saat ditanya kemungkinan terlibat di Pilpres 2014 mendatang. Jokowi mengaku telah mendapatkan pasangan yang tepat pada pemilihan presiden. Siapa dia?
"Paling enak, ya dipasangkan sama istri saya," ujar Jokowi sambil tertawa di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013) siang.
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku pasrah atas hasil survei yang selalu menempatkannya pada urutan pertama calon presiden. Atas hasil tersebut pun, ia tak pernah memikirkannya. Ia mengaku lebih baik fokus pada sejumlah programnya.
Selama ini, Jokowi selalu mengaku melaksanakan kampanye beberapa kader PDI-P di beberapa daerah di Indonesia atas instruksi para petinggi partai. Lalu, apa jawaban Jokowi jika petinggi partainya menginstruksikan Jokowi untuk maju sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2014?
"Jangan tanya saya dong, tanya kan ke beliau. Kalau saya tidak mikir. Mikir interpelasi sama impeachment saja saya bingung," lanjut Jokowi.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo lagi-lagi menempati urutan atas sebagai calon presiden. Ada 28,6 responden memilih Jokowi, Prabowo Subianto 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Penghitungan Dua Tarif KJS Tuntas Juni 2013

Pemprov DKI sedang memperhitungkan kemungkinan penerapan dua tarif untuk program Kartu Jakarta Sehat. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memperkirakan proses penghitungan akan selesai pada Juni nanti.
"Iya (KJS menjadi dua tarif) ini baru dalam proses. Pertengahan Juni kira-kira selesainya," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Penerapan dua tarif berbeda untuk rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri ini menurut Jokowi untuk memenuhi keinginan pihak rumah sakit dan dokter.
"Supaya tarif-tarif pada tindakan medis tertentu bisa dinaikan. Supaya rumah sakit senang, dokter senang," lanjutnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan bahwa akan ada perbedaan tarif dalam pembayaran KJS melalui sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG’s). Perbedaan tarif ini berdasarkan kepemilikan RS peserta KJS, yaitu swasta dan negeri.

Sumber :
detik.com

PDIP DKI: Ngotot Interpelasi Jokowi, DPRD Lawan Warga DKI

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berfirasat jika upaya penggunaan hak interpelasi oleh beberapa fraksi di DPRD DKI sebagai upaya pemakzukan. Fraksi PDIP DPRD DKI pun menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka fraksi pengusung interpelasi tersebut akan berhadapan dengan warga DKI Jakarta.
"Kita pun sudah menduga akan sampai ke sana (pemakzulan). Kalau mereka memang mau melakukan itu, maka lawan mereka nanti adalah masyarakat. Warga DKI yang akan melawan," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Jhony Simanjuntak saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/5/2013).
Jhony menilai, upaya penggunaan hak interpelasi yang kini diusung oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Hanura Damai Sejahtera (FDS) dan Fraksi PAN-PKB, terlalu mengada-ada. Seharusnya jika memang ada permasalahan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), cukup dikomunikasikan antar Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat) degan pihak eksekutif.
"Ini terkesan prematur, karena ini kan persoalan kebijakan. Semua sepakat kalau KJS ini bagus. Persoalan ada rumah sakit yang ingin mundur dari KJS, itu kan tidak jadi. Artinya, persoalan ini harusnya cukup dibahas di komisi E saja. Jadi kalau memang ada yang kurang, kan bisa dibicarakan. Jangan sampai langsung hak interpelasi, kesannya, ini terlalu berlebihan, seolah-olah ada hal yang luar biasa yang terjadi dan kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Padahal tidak," jelas Jhony.
Selain itu, lanjut Jhony, jika ada fraksi pengusung interpelasi yang tidak terima dengan penggunaan data dan sitem pembayaran menggunakan INA CBGs (Indonesia Case Base Group's), seharusnya langsung ditanyakan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab program tersebut merupakan persetujuan dari Kemenkes.
"Ketika persoalan ini adalah persoalan tarif, itu kan domainnya (wilayah) Kemenkes. Kemenkes yang menerapkan tarif berdasarkan INA CBGs tersebut. Harusnya Komisi E bertanya ke Kemenkes. Apalagi sistem tersebut juga untuk pendataan kependudukan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan bahwa isu interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta kepada dirinya, akan berujung pada upaya pemakzulan.
"Ya karena sudah seperti ini, kalau feeling pertamanya dulu ke sana (pemakzulan). Ngapain interpalasi hanya untuk masalah kerikil kecil seperti ini," ujar Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jakarta Makin Padat, Jokowi Minta Investasi Daerah Digenjot

Semakin hari, Jakarta semakin padat oleh pendatang. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pun pasrah menghadapi kondisi demikian.
Namun begitu, pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta pemerintah mengembangkan lokasi investasi mereka daerah-daerah lain yang pastinya juga memiliki potensi bisnis. Dengan begitu, warga daerah tak berbondong-bondong menyerbu Jakarta.
"Menurut saya perlu dibangun kota-kota dengan Investasi dari APBN/APBD sehingga menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak berbondong-bondong ke Jakarta," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Mantan wali kota Solo ini mengaku tak ada tindakan lain kecuali cara tersebut. Sebab, tidak mungkin ia membangun tembok besar untuk membatasi para urban ke Jakarta.
"Cuma itu aja, enggak ada tindakan yang lain. Enggak mungkin lah kita bangun tembok besar mengelilingi Jakarta dan melarang datang ke Jakarta," jelasnya.
Jokowi mengakui sebab utamanya kepadatan penduduk karena tingginya angka urbanisasi dari daerah ke ibu kota. Maka itu, dia harap pemerintah pusat mendukung usulannya ini.
"Problem nya memang urbanisasi, tapi mestinya memang mendorong investasi pergi daerah, masuk ke daerah, di daerah itu ada lapangan pekerjaan tempat untuk mencari pekerjaan di daerah, sehingga enggak berbondong-bondong ke Jakarta," terangnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Premi KJS Disesuaikan, RS dan Dokter Bahagia

Gubernur DKI Joko Widodo mengungkapkan, sistem pembayaran pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS), Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's), akan disesuaikan. Kebijakan itu muncul setelah program KJS jadi perdebatan dengan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Iya, semuanya baru dikalkulasi, masih dirembuk," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengungkapkan alasan pihaknya mengkaji ulang tarif INA-CBG's, yakni pihaknya melihat ada tindakan medis yang di-cover KJS memiliki harga yang cukup rendah. Oleh sebab itu, ia akan mempertimbangkan untuk menaikkan tarif di beberapa pelayanan tertentu.
"Supaya tarif-tarif tindakan medis tertentu di rumah sakit bisa dinaikkan agar rumah sakit senang, dokter senang, gitu saja," lanjut Jokowi.
Pria yang kerap diidentikkan dengan aksi blusukan tersebut pun memastikan pihaknya baru dapat mengumumkan hasil kalkulasi tarif INA-CBG's yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan tersebut pada Juni 2013.
Ditemui satu hari sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengungkapkan, perubahan besaran tarif tersebut adalah wewenang dari Kementerian Kesehatan. Namun, Dien memastikan bahwa tarif INA-CBG's di DKI akan berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
"Ada tiga daerah yang ditunjuk dalam UU SJSN, yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Jakarta, tetapi memang Jakarta sudah mulai duluan," kata Dien.
"DKI dipisahkan karena ada rumah sakit strata tiga yang menjadi rujukan nasional. RS Harapan Kita, RSCM, dan RS Kanker Dharmais," lanjutnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Yang Penting, Perayaan HUT ke-486 'Mendinginkan' Jakarta

Jakarta akan berulang tahun ke-486 pada 22 Juni 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan perayaan rakyat mulai dari hiburan gratis hingga car free night.
"Memberikan sesuatu kepada masyarakat, masyarakat bisa menikmati, memberikan hiburan yang gratis dan mendinginkan kota. Yang paling penting ya mendinginkan kota," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengatakan Pemprov DKI sudah mempersiapkan acara perayaan ini sejak berbulan-bulan yang lalu.
"Pokoknya berbeda, kita ingin ultahnya kali ini miliknya masyarakat, bukan hanya miliknya Pemprov, milik golongan tertentu tapi miliknya masyarakat," lanjutnya.
Jokowi memberi sedikit bocoran, nanti akan ada car free night pada malam hari di Jalan Sudirman-Thamrin seperti tahun baru 2013 kemarin.
"Ya acaranya di DKI ada, di wilayah ada. Wisata Sudirman-Thamrin ada, di Monas ada, semua ada. Kalau sudah keluar jadwal nanti disampaikan," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi vs Prabowo, Gerindra: Pilihan di Tangan Rakyat

Jokowi kerap dihadap-hadapkan dengan Prabowo Subiyanto di berbagai survei capres. Hasilnya, pria asal Solo itu mengungguli Prabowo. Namun Gerindra tak khawatir dan yakin di Pilpres 2014 nanti Prabowo akan keluar sebagai pemenang.
"Pilihan kan di tangan rakyat ya mas. Kalau memang rakyat pilih dia kan ya berarti dia memang bagus," kata Ketua DPP Gerindra, Desmond Mahesa Junaidi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Desmond mengatakan hasil survei tak akan mempengaruhi pencapresan Prabowo. Gerindra mantap mengusung mantan Danjen Kopassus itu sebagai capres.
"Nggak ada masalah sama sekali (dengan hasil survei). Gerindra tetap mengusung Pak Prabowo," ujarnya.
Lebih jauh mengenai survei capres yang ada, Desmond mengatakan belum tentu hasilnya benar. Dia meragukan hasil survei capres.
"Kalau kita bicarakan survei ya kita lihat dulu itu surveinya murni independen atau pesanan. Kita lihat dulu sumber dananya dari siapa. Iya kan? Apakah survei itu dipesan untuk menjatuhkan calon tertentu atau gimana," ujarnya.

Sumber :
detik.com

Diajak Duet oleh Vokalis Arkarna, Jokowi: Saya Semedi Dulu

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mendapat tantangan berduet menyanyikan lagu Benyamin S. oleh vokalis band Arkarna, Ollie Jacobs. Terhadap tantangan tersebut, Jokowi akan bersemedi sebelum menjawabnya.
"Keputusannya besok. Nanti malam saya semedi dulu. Hahaha....," ujar Jokowi usai menerima Ollie Jacobs di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Jokowi sebelumnya menuturkan ihwal tantangan berduet tersebut. Rupanya dia yang terlebih dahulu menantang Ollie Jacobs untuk menyanyikan lagu khas Betawi dalam konser Arkana pada 31 Maret 2013 di Tenis Indoor, Senayan.
"Saya ngomong ke dia, "nyanyi dong satu lagu Betawi, seperti lagu Benyamin S yang 'Malam minggu aye pergi ke bioskop' itu lho," tuturnya.
"Dia mbalesin 'saya mau nyanyinya sama kamu'. Lha saya yang kaget, 'saya nggak bisa nyanyi, ngggak bisa'," sambung Jokowi tentang jawabannya.
Namun rupanya Ollie Jacobs bersikukuh dengan tantangannya. Jokowi pun belum memastikan apakah akan menerima tantangan itu.

Sumber :
detik.com

Dianggap Pencitraan Soal KJS, Jokowi Cuek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memikirkan kritik dari DPRD yang menyebutkan jika pembagian 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahap kedua sebagai pencitraan saja. Padahal, kemarin kenyataannya Jokowi cuma membagikan secara simbolis kepada 5 orang saja.
"Ya bagaimana, kan 1,7 juta gak saya bagi sendiri. Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Hanya simbolis 5 orang saja pencitraan, bagaimana," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengaku dari awal memang merasakan DPRD akan melakukan impeachment kepadanya terkait kisruh KJS.
"Ya karena sudah seperti ini, feeling pertama ke sana. Ngapain interpelasi soal kecil-kecilan begini aja. Sudah terlontar ujungnya di impeachment, gimana sih," keluh Jokowi.
Dia mengaku selama ini selalu membahas soal tarif INA CBGs bersama Kemenkes, selain itu juga mengajak PT Askes. Namun, tidak mengajak pihak legislatif karena memang ini adalah program dari eksekutif.
"O ya itu ya nggak. Nggak ngomong si, ini kan niat eksekutif," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kalau harga lelang gitar bas Rp 8 juta saya beli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan gitar bas pemberian promotor band Metallica untuk Gubernur Jokowi. Gitar tersebut tak dikembalikan karena termasuk gratifikasi.
KPK akan menyerahkan gitar bas itu ke Kemenkeu untuk dilelang. Jokowi pun tak masalah dengan keputusan KPK.
"Pengennya dimuseumkan saja. Karena kalau dilelang yang dapat yang punya duit," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Meski demikian, lanjut Jokowi, jika harga lelang gitar hanya Rp 8 juta dia berniat membeli. Tapi kalau pun ada yang menawar lebih tinggi dari harga yang dia mau, Jokowi siap melepaskan.
"Kalau harganya Rp 8 juta bisa beli. Kalau ada yang nawar, nunjuk jari Rp 8 miliar, saya gimana," kelakarnya.
Saat ditanya alasan KPK menahan gitar itu hanya karena ada tulisan giving back, Jokowi mengaku tak paham makna tulisan itu dan kategori gratifikasi dari KPK.
"Ga tahu kalau terjemahan dari giving back itu ada timbal baliknya, wong saya ga ngerti," tandas

Sumber :
merdeka.com