Pasangan Ganjar Pranowo-Heru sudjatmoko menang telak di Pilgub Jateng
2013. Pengamat politik dari UGM, Arie Sujito menilai turunnya Jokowi
saat kampanye berperan signifikan atas kemenangan ini.
"(Kedatangan
Jokowi) sangat ngefek untuk Ganjar. Ini karena Jokowi orang Jateng,
rasa kedekatannya lebih dapat dirasakan oleh pemilih. Kekuatan figur
Jokowi ini menambal beberapa kekurangan (Ganjar)," ujar Arie saat
berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Hal ini juga
menjelaskan mengapa kehadiran Jokowi di pilgub-pilgub lainnya tak
membantu memenangkan pasangan cagub dari PDIP. "Ya kalau di Jateng
memang rumahnya Jokowi, jadi efeknya signifikan. Ini menunjukkan PDIP
memang perkasa dan luar biasa di Jateng," lanjutnya.
Terkait
dengan spekulasi awal yang banyak menyebutkan nama Rustriningsih lebih
cocok maju menjadi cagub dari PDIP ketimbang Ganjar, Arie menilai
kemenangan ini sebagai pembuktian partai berlambang banteng ini.
"Spekulasi itu jadi tantangan bagi PDIP, ini yang membuat mereka makin bekerja keras," kata Arie.
Sedangkan
melihat kekalahan telak pasangan incumbent yakni Bibit Waluyo-Sudijono
Sastroaymodjo di beberapa quick count, dinilai sebagai keberhasilan
lawan politik mengolah sikap-sikap politik Bibit yang kontroversial.
"Incumbent
kalah hampir 15 persen. Biasanya kalau nggak bermasalah-bermasalah
banget ya menang lagi atau kalah tipis.mSikap-sikap politik yang
kontrovesial yang diolah sehingga dihabiskan lawan politiknya,"
imbuhnya.
Sumber :
detik.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 27 Mei 2013
Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga
Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap
program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Politisi PDIP yang duduk di Komisi
E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari
masyarakat.
"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.
"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.
Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.
"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.
Sumber :
detik.com
"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.
"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.
Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.
"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.
Sumber :
detik.com
Tertinggi di Quick Count, Ganjar Pranowo: Pak Jokowi Belum SMS
Dari hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga dan KPU Jawa Tengah, Cagub
Cawagub Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko berada di posisi
tertinggi. Sejumlah ucapan selamat pun membanjiri Ganjar, bahkan
ponselnya dipenuhi oleh ribuan SMS.
Ganjar mengatakan, setidaknya ada 1.300 lebih SMS yang masuk di ponselnya. Ia pun sempat menghubungi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah mendengar hasil quick count.
"Yang saya telepon pertama ibu ketua umum. Beliau berpesan untuk menjalankan amanat dengan sebaiknya," kata Ganjar saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, Jl Brigjend Sudiarto, Semarang, Minggu (26/5/2013) malam.
"Kalau dari pak Jokowi, tadi saya cek SMS belum. Tadi juga banyak nomor yang belum tersimpan di ponsel saya," imbuhnya.
Selain itu ia juga sempat menghubungi Cagub nomor urut 2, Bibit Waluyo setelah mendengar ucapan selamat yang dilontarkan incumbent Gubernur Jawa Tengah itu.
"Saya tadi dengar dari media, terus saya langsung berusaha telepon. Mungkin lagi sama-sama sibuk tadi, jadi belum bisa," tandasnya.
Saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, ada yang terlihat berbeda dari Ganjar. Biasanya, pri berambut putih itu mengenakan kemeja putih. Namun kali ini ia memakai baju merah polos.
"Ada yang beda dari saya? Kali ini saya pakai merah, karena Jateng kandang Banteng," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, hasil quick count KPU Jateng dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroaymodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru sudjatmoko 48,25%
Sumber :
detik.com
Ganjar mengatakan, setidaknya ada 1.300 lebih SMS yang masuk di ponselnya. Ia pun sempat menghubungi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah mendengar hasil quick count.
"Yang saya telepon pertama ibu ketua umum. Beliau berpesan untuk menjalankan amanat dengan sebaiknya," kata Ganjar saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, Jl Brigjend Sudiarto, Semarang, Minggu (26/5/2013) malam.
"Kalau dari pak Jokowi, tadi saya cek SMS belum. Tadi juga banyak nomor yang belum tersimpan di ponsel saya," imbuhnya.
Selain itu ia juga sempat menghubungi Cagub nomor urut 2, Bibit Waluyo setelah mendengar ucapan selamat yang dilontarkan incumbent Gubernur Jawa Tengah itu.
"Saya tadi dengar dari media, terus saya langsung berusaha telepon. Mungkin lagi sama-sama sibuk tadi, jadi belum bisa," tandasnya.
Saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, ada yang terlihat berbeda dari Ganjar. Biasanya, pri berambut putih itu mengenakan kemeja putih. Namun kali ini ia memakai baju merah polos.
"Ada yang beda dari saya? Kali ini saya pakai merah, karena Jateng kandang Banteng," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, hasil quick count KPU Jateng dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroaymodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru sudjatmoko 48,25%
Sumber :
detik.com
Minggu, 26 Mei 2013
Survei CSIS: Jokowi capres terkuat, ungguli Prabowo dan Ical
Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif.
"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte di Jakarta, Minggu.
Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai Gubernur.
"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.
Namun demikian, Kristiadi berharap nama-nama tokoh alternatif lain juga dapat muncul sebagai capres, sehingga Jokowi tidak selalu disandingkan dengan tokoh-tokoh lama seperti dalam hasil survei itu.
"Salah satu hal yang bisa menjadikan Pemilu 2014 menjadi titik terang dan memberikan harapan adalah dengan mengeksploitasi nama-nama selain yang sudah pernah muncul," katanya.
Oleh karena itu, politik pemberitaan mengenai tokoh capres alternatif menjadi penting karena masyarakat dapat diberikan beberapa pilihan baru sebagai capres.
Hasil survei yang dilakukan 9-16 April itu menunjukkan nama Jokowi menjadi tokoh alternatif yang langsung muncul di benak para responden (top of mind) tanpa disodori daftar pilihan nama tokoh.
Temuan tersebut diperoleh dari wawancara terhadap responden di 31 provinsi di Tanah Air, yang dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT hingga kepala keluarga.
Sumber :
merdeka.com
"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte di Jakarta, Minggu.
Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai Gubernur.
"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.
Namun demikian, Kristiadi berharap nama-nama tokoh alternatif lain juga dapat muncul sebagai capres, sehingga Jokowi tidak selalu disandingkan dengan tokoh-tokoh lama seperti dalam hasil survei itu.
"Salah satu hal yang bisa menjadikan Pemilu 2014 menjadi titik terang dan memberikan harapan adalah dengan mengeksploitasi nama-nama selain yang sudah pernah muncul," katanya.
Oleh karena itu, politik pemberitaan mengenai tokoh capres alternatif menjadi penting karena masyarakat dapat diberikan beberapa pilihan baru sebagai capres.
Hasil survei yang dilakukan 9-16 April itu menunjukkan nama Jokowi menjadi tokoh alternatif yang langsung muncul di benak para responden (top of mind) tanpa disodori daftar pilihan nama tokoh.
Temuan tersebut diperoleh dari wawancara terhadap responden di 31 provinsi di Tanah Air, yang dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT hingga kepala keluarga.
Sumber :
merdeka.com
LSI Denny JA: Jokowi Capres Potensial Jika Sukses Bangun Jakarta
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA melihat Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu capres paling
potensial. Namun Jokowi harus terlebih dahulu sukses membangun Jakarta.
"Jokowi dilihat potensial dibanding tokoh lain. Dia lebih potensial tapi harus diingat ada PR yang harus dikerjakan Pak Jokowi dengan membangun Jakarta," kata kata peneliti LSI, Ardian Sopa, usai paparan hasil survei di Kantor LSI Denny JA di Graha Dua Rajawali Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013).
Karena itu saat ini sebaiknya Jokowi fokus mengurus Jakarta. Masih ada waktu sebelum masing-masing parpol mengusung capres dan cawapresnya.
"Kalau Pak Jokowi bisa mempertahankan posisi dia sebagai tokoh antitesis dari tokoh yang ada, berarti peluang dia makin besar untuk 2014," katanya.
Karenanya jawaban Jokowi yang selalu menegaskan fokus mengurus Jakarta saat ditanya wacana capres dinilai cukup bagus. "Itu bagus, dia nggak ngomong nyapres kan karena dia mau ngurus Jakarta dulu. Itu strategi yang cocok, mendingan Jokowi fokus dulu dengan Jakarta sampai dengan waktu untuk menentukan capres dan cawapres," katanya.
Selain Jokowi, LSI Denny JA melihat sosok Gita Wirjawan dan Mahfud MD sebagai capres potensial. Mahfud dianggap sebagai sosok yang bersih dari korupsi, juga sebagai mantan ketua MK yang tegas.
"Gita mewakili representasi sebagai pimpinan ada. Dari segi tampilan. Secara pembawaan dia seperti Pak SBY dan itu yang dilihat masyarakat. Santun, pintar, yang dilihat sama perempuan, ganteng, bagus, cerdas. Dia juga ada pengalaman di kementerian saat ini," tandasnya.
Lalu bagaimana peluang menteri BUMN Dahlan Iskan? "Fisik dia kan tidak terlalu kuat, dia katanya sering sakit. Apakah dia mampu pada saat menjadi presiden dengan kondisi fisik yang seperti itu. Kalau dia merasa sehat, ya monggo," tandasnya.
Sumber :
detik.com
"Jokowi dilihat potensial dibanding tokoh lain. Dia lebih potensial tapi harus diingat ada PR yang harus dikerjakan Pak Jokowi dengan membangun Jakarta," kata kata peneliti LSI, Ardian Sopa, usai paparan hasil survei di Kantor LSI Denny JA di Graha Dua Rajawali Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013).
Karena itu saat ini sebaiknya Jokowi fokus mengurus Jakarta. Masih ada waktu sebelum masing-masing parpol mengusung capres dan cawapresnya.
"Kalau Pak Jokowi bisa mempertahankan posisi dia sebagai tokoh antitesis dari tokoh yang ada, berarti peluang dia makin besar untuk 2014," katanya.
Karenanya jawaban Jokowi yang selalu menegaskan fokus mengurus Jakarta saat ditanya wacana capres dinilai cukup bagus. "Itu bagus, dia nggak ngomong nyapres kan karena dia mau ngurus Jakarta dulu. Itu strategi yang cocok, mendingan Jokowi fokus dulu dengan Jakarta sampai dengan waktu untuk menentukan capres dan cawapres," katanya.
Selain Jokowi, LSI Denny JA melihat sosok Gita Wirjawan dan Mahfud MD sebagai capres potensial. Mahfud dianggap sebagai sosok yang bersih dari korupsi, juga sebagai mantan ketua MK yang tegas.
"Gita mewakili representasi sebagai pimpinan ada. Dari segi tampilan. Secara pembawaan dia seperti Pak SBY dan itu yang dilihat masyarakat. Santun, pintar, yang dilihat sama perempuan, ganteng, bagus, cerdas. Dia juga ada pengalaman di kementerian saat ini," tandasnya.
Lalu bagaimana peluang menteri BUMN Dahlan Iskan? "Fisik dia kan tidak terlalu kuat, dia katanya sering sakit. Apakah dia mampu pada saat menjadi presiden dengan kondisi fisik yang seperti itu. Kalau dia merasa sehat, ya monggo," tandasnya.
Sumber :
detik.com
Usulan Interpelasi Dianggap Upaya Jegal Pencapresan Jokowi
Sebanyak 32 anggota DPRD DKI dari 5 fraksi mengajukan hak interpelasi
terkait Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo. Upaya politisi Kebon Sirih dinilai sebagai manuver
menjegal pencapresan Jokowi di 2014.
"Sebetulnya interpelasi DPRD kepada Jokowi menurut saya ide yang terlalu kerdil dan ini mengada ada. Sebetulnya konteknya harus kita paham bahwa hari ini jika bicara 2014 Jokowi itu tidak ada tandingannya," kata pengamat politik Boni Hargens di Galeri Kafe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya, bahkan kalau hari ini Prabowo masih nomor satu dalam segala survei kuantitatif, Jokowi bisa melibas Prabowo kalau saja Jokowi punya kendaraan politik.
"Nah, konteks ini yang membuat banyak elit dan kelompok politik yang merasa terganggu dengan adanya Jokowi, sehingga ide interpelasi DPRD saya pikir lebih kental persoalan politisnya dari pada persolan pemerintahan. Jadi ini ada upaya kelompok yang bermain di balik layar," paparnya.
Karenanya menurut Boni, tak mungkin anggota DPRD berhasil mengganjal popularitas Jokowi dengan mengajukan hak interpelasi, apalagi masalahnya sudah hampir clear soal KJS.
"Nggak mungking upaya menggerus popularitas jokowi. Ini pastinya kelompok yang tidak mengharapakan Jokowi jadi capres terkuat di 2014," ungkapnya.
Ia menilai, Jokowi betul betul karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan atau unik, dia bukan politik yang dibentuk oleh media tapi dia politisi yang punya karakter.
"Sehingga dia tidak bisa dihajar olah momentum oleh isu-isu politik yang bisa menggerus dia. Artinya Jokowi bukan politisi yang dibentuk oleh media massa dan bukan politisi yang dibentuk oleh parpol," ucap Boni.
"Tapi politisi yang terlahir sebagai politisi sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
"Sebetulnya interpelasi DPRD kepada Jokowi menurut saya ide yang terlalu kerdil dan ini mengada ada. Sebetulnya konteknya harus kita paham bahwa hari ini jika bicara 2014 Jokowi itu tidak ada tandingannya," kata pengamat politik Boni Hargens di Galeri Kafe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya, bahkan kalau hari ini Prabowo masih nomor satu dalam segala survei kuantitatif, Jokowi bisa melibas Prabowo kalau saja Jokowi punya kendaraan politik.
"Nah, konteks ini yang membuat banyak elit dan kelompok politik yang merasa terganggu dengan adanya Jokowi, sehingga ide interpelasi DPRD saya pikir lebih kental persoalan politisnya dari pada persolan pemerintahan. Jadi ini ada upaya kelompok yang bermain di balik layar," paparnya.
Karenanya menurut Boni, tak mungkin anggota DPRD berhasil mengganjal popularitas Jokowi dengan mengajukan hak interpelasi, apalagi masalahnya sudah hampir clear soal KJS.
"Nggak mungking upaya menggerus popularitas jokowi. Ini pastinya kelompok yang tidak mengharapakan Jokowi jadi capres terkuat di 2014," ungkapnya.
Ia menilai, Jokowi betul betul karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan atau unik, dia bukan politik yang dibentuk oleh media tapi dia politisi yang punya karakter.
"Sehingga dia tidak bisa dihajar olah momentum oleh isu-isu politik yang bisa menggerus dia. Artinya Jokowi bukan politisi yang dibentuk oleh media massa dan bukan politisi yang dibentuk oleh parpol," ucap Boni.
"Tapi politisi yang terlahir sebagai politisi sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
Gerindra: Interpelasi Jokowi, Politisi Kebon Sirih Genit!
Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo akan diinterpelasi anggota DPRD DKI menyusul mundurnya 16
rumah sakit dari program tersebut. Langkah sejumlah politisi Kebon Sirih
tersebut dinilai sebagai kegenitan politik di ujung masa jabatan.
"Ada-ada saja. Ini hanya kegenitan politik Kebon Sirih mengingat sudah mau habis masa jabatan. Jadi bermanuver sedikit lah," ujar Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Sanusi mengatakan memang menjadi hak yang melekat pada dewan untuk menggunakan interpelasi terhadap Gubernur, dengan persyaratan sesuai undang-undang adalah 15 anggota pengusul dan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu lalu dibawa ke Rapim dan rapat paripurna. Jika dirapat paripurna usulan ini disetujui, maka rapat paripurna dengan agenda interpelasi dapat dilakukan.
Namun Sanusi menegaskan persoalan KJS saat ini sangat tidak substantif untuk dilakukannya interpelasi. Karena masyarakat secara umum sangat menikmati pelayanan KJS.
"Yang bermasalah ini kan soal beberapa rumah sakit saja. Itu lebih spesifik administrasi pembayaran. Kecuali jika terjadi ketidakpuasan secara massif dari masyarakat, interpelasi bisa digunakan. Jadi ini lucu, nggak bermanfaat," kata bendahara Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
32 Nama anggota DPRD DKI yang mengajukan hak interpelasi berasal dari 5 fraksi. Pengajuan itu sudah masuk ke pimpinan dewan dan akan dibahas dalam rapat pimpinan pada Senin (27/5/2013)
Sumber :
detik.com
"Ada-ada saja. Ini hanya kegenitan politik Kebon Sirih mengingat sudah mau habis masa jabatan. Jadi bermanuver sedikit lah," ujar Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Sanusi mengatakan memang menjadi hak yang melekat pada dewan untuk menggunakan interpelasi terhadap Gubernur, dengan persyaratan sesuai undang-undang adalah 15 anggota pengusul dan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu lalu dibawa ke Rapim dan rapat paripurna. Jika dirapat paripurna usulan ini disetujui, maka rapat paripurna dengan agenda interpelasi dapat dilakukan.
Namun Sanusi menegaskan persoalan KJS saat ini sangat tidak substantif untuk dilakukannya interpelasi. Karena masyarakat secara umum sangat menikmati pelayanan KJS.
"Yang bermasalah ini kan soal beberapa rumah sakit saja. Itu lebih spesifik administrasi pembayaran. Kecuali jika terjadi ketidakpuasan secara massif dari masyarakat, interpelasi bisa digunakan. Jadi ini lucu, nggak bermanfaat," kata bendahara Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
32 Nama anggota DPRD DKI yang mengajukan hak interpelasi berasal dari 5 fraksi. Pengajuan itu sudah masuk ke pimpinan dewan dan akan dibahas dalam rapat pimpinan pada Senin (27/5/2013)
Sumber :
detik.com
Masuk Dalam DPT, Jokowi Tak Nyoblos di Pilgub Jateng
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), sering tampil sebagai jurkam bagi
pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko untuk pilgub Jateng. Nama
Jokowi dan keluarganya juga tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT)
Pilgub Jateng di TPS dekat rumahnya di Solo. Namun pihak keluarga
memastikan Jokowi tidak pulang ke Solo untuk mencoblos.
Nama Jokowi dan keluarganya tercatat dalam DPT di TPS 22, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Minggu (26/5). Nama Jokowi berada di urutan ke 128. Selain namanya juga tertulis nama istrinya, Iriana, dan ketiga anaknya juga tercatat sebagai pemilih.
Namun ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiatdjo, ketika ditemui usai mencoblos di TPS yang sama memberikan informasi bahwa anaknya yang sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta itu hari ini tidak pulang ke kampung halamannya di Solo. Dengan demikian dipastikan Jokowi tidak menggunakan hak pilihnya.
"Dia (Jokowi) di sana (di Jakarta -red). Nggak pulang ke Solo, nggak nyoblos," ujar Sujiatmi kepada wartawan, Minggu (26/5/2013), tanpa memberikan penjelasan lebh lanjut.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kahiyang Ayu, salah satu anak Jokowi. "Bapak hari ini tidak pulang. Beliau kan di Jakarta," ujarnya saat dicegat wartawan usai menggunakan hak pilihnya.
Sumber :
Metro TV
Nama Jokowi dan keluarganya tercatat dalam DPT di TPS 22, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Minggu (26/5). Nama Jokowi berada di urutan ke 128. Selain namanya juga tertulis nama istrinya, Iriana, dan ketiga anaknya juga tercatat sebagai pemilih.
Namun ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiatdjo, ketika ditemui usai mencoblos di TPS yang sama memberikan informasi bahwa anaknya yang sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta itu hari ini tidak pulang ke kampung halamannya di Solo. Dengan demikian dipastikan Jokowi tidak menggunakan hak pilihnya.
"Dia (Jokowi) di sana (di Jakarta -red). Nggak pulang ke Solo, nggak nyoblos," ujar Sujiatmi kepada wartawan, Minggu (26/5/2013), tanpa memberikan penjelasan lebh lanjut.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kahiyang Ayu, salah satu anak Jokowi. "Bapak hari ini tidak pulang. Beliau kan di Jakarta," ujarnya saat dicegat wartawan usai menggunakan hak pilihnya.
Sumber :
Metro TV
Interpelasi Muncul karena Jokowi Dianggap Mengancam?
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai rencana
interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo merupakan hal yang terlalu mengada-ada. Boni menuding, ada
pihak yang sengaja menggulirkan rencana interpelasi untuk menggerus
kepopuleran mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
"Harus dipahami, ide (interpelasi) ini kurang ajar, ide yang terlalu kerdil dan mengada-ada," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).
Boni menjelaskan, alasan menggerus kepopuleran Jokowi sangat mungkin dilakukan pihak tertentu yang merasa terancam secara politik. Pasalnya, merujuk dari berbagai hasil survei, Jokowi dianggapnya sosok calon presiden yang paling potensial di Pemilihan Presiden 2014.
Bahkan lebih jauh, Jokowi, menurut Boni, akan memenangi Pilpres 2014 tanpa perlu kampanye apabila yang bersangkutan bersedia mencalonkan diri. Saat ini popularitas Jokowi dianggap berada di atas semua sosok calon presiden.
"Konteks ini yang menurut banyak elite politik merasa terganggu dengan Jokowi. Ide interpelasi DPRD lebih kental politisnya. Ini ada kelompok yang bermain di balik layar dan menginginkan Jokowi tak maju (sebagai capres) di 2014," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi digunakan sebagai hak tanya legislatif kepada eksekutif. Namun kemudian, sejumlah Anggota DPRD mengartikan interpelasi sebagai langkah untuk mencopot Jokowi sebagai pemmimpin Jakarta.
Sedikitnya 30 Anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikapnya menggunakan hak interpelasi. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Sumber :
kompas.com
"Harus dipahami, ide (interpelasi) ini kurang ajar, ide yang terlalu kerdil dan mengada-ada," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).
Boni menjelaskan, alasan menggerus kepopuleran Jokowi sangat mungkin dilakukan pihak tertentu yang merasa terancam secara politik. Pasalnya, merujuk dari berbagai hasil survei, Jokowi dianggapnya sosok calon presiden yang paling potensial di Pemilihan Presiden 2014.
Bahkan lebih jauh, Jokowi, menurut Boni, akan memenangi Pilpres 2014 tanpa perlu kampanye apabila yang bersangkutan bersedia mencalonkan diri. Saat ini popularitas Jokowi dianggap berada di atas semua sosok calon presiden.
"Konteks ini yang menurut banyak elite politik merasa terganggu dengan Jokowi. Ide interpelasi DPRD lebih kental politisnya. Ini ada kelompok yang bermain di balik layar dan menginginkan Jokowi tak maju (sebagai capres) di 2014," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi digunakan sebagai hak tanya legislatif kepada eksekutif. Namun kemudian, sejumlah Anggota DPRD mengartikan interpelasi sebagai langkah untuk mencopot Jokowi sebagai pemmimpin Jakarta.
Sedikitnya 30 Anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikapnya menggunakan hak interpelasi. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Sumber :
kompas.com
Meski Dikritik, Partai Demokrat DKI akan Tetap Interpelasi Jokowi
Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus
Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan
menyurutkan langkah interpelasi.
"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).
Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.
Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.
"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.
Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.
"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.
"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.
Sumber :
detik.com
"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).
Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.
Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.
"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.
Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.
"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.
"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.
Sumber :
detik.com
FPG DPRD DKI: Soal KJS Diputuskan Senin, untuk Apa Interpelasi Jokowi?
Sejumlah anggota DPRD DKI menggalang tanda tangan untuk menggunakan hak
interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fraksi Partai
Golkar menyatakan tidak perlu melakukan interpelasi, karena minggu depan
sudah ada kepastian soal biaya klaim KJS.
"Senin sudah ada finalisasi, untuk apa lagi interpelasi. Iya kan?" ujar Ketua FPG DPRD DKI, Asyraf Ali, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Asyraf mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan pihak rumah sakit daerah dan swasta akan kembali melakukan pertemuan di rapat komisi pada Senin (27/5) pekan depan setelah gagal mencapai kesepakatan pada rapat Kamis (23/5) lalu. Menurutnya, jika sudah akan selesai dalam rapat komisi nanti, maka interpelasi tidak diperlukan.
Asyraf juga mengatakan yang menjadi masalah sebenarnya bukan sistem KJS secara keseluruhan. Untuk program KJS ini, Asyraf menyatakan fraksinya mendukung penuh.
"Yang dipermasalahkan oleh pihak rumah sakit kan hanya sistem penarikan atau klaim biaya KJS. Itu saja. Ini yang tidak ketemu dengan Pemprov waktu rapat Kamis kemarin," kata dia.
Asyraf membantah jika penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur merupakan strategi untuk pemakzulan. Hak interpelasi, sebagaimana hak angket dan lainnya adalah hak bertanya anggota dewan terhadap Gubernur jika ada permasalahan yang tidak selesai dibahas di komisi dan memerlukan penjelasan dari Gubernur langsung.
"Terlalu jauh kalau ini ditarik ke pemakzulan. Ini anggota dewan hanya ingin menggunakan haknya," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini juga mengungkapkan jika sudah 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi yang membubuhkan tanda tangan penggunaan hak interpelasi. Proses tersebut menurutnya masih berlangsung.
"Fraksi Golkar tidak berkenan dengan interpelasi. Yang lain saya tidak tahu, silakan saja," pungkasnya.
Sumber :
detik.com
"Senin sudah ada finalisasi, untuk apa lagi interpelasi. Iya kan?" ujar Ketua FPG DPRD DKI, Asyraf Ali, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Asyraf mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan pihak rumah sakit daerah dan swasta akan kembali melakukan pertemuan di rapat komisi pada Senin (27/5) pekan depan setelah gagal mencapai kesepakatan pada rapat Kamis (23/5) lalu. Menurutnya, jika sudah akan selesai dalam rapat komisi nanti, maka interpelasi tidak diperlukan.
Asyraf juga mengatakan yang menjadi masalah sebenarnya bukan sistem KJS secara keseluruhan. Untuk program KJS ini, Asyraf menyatakan fraksinya mendukung penuh.
"Yang dipermasalahkan oleh pihak rumah sakit kan hanya sistem penarikan atau klaim biaya KJS. Itu saja. Ini yang tidak ketemu dengan Pemprov waktu rapat Kamis kemarin," kata dia.
Asyraf membantah jika penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur merupakan strategi untuk pemakzulan. Hak interpelasi, sebagaimana hak angket dan lainnya adalah hak bertanya anggota dewan terhadap Gubernur jika ada permasalahan yang tidak selesai dibahas di komisi dan memerlukan penjelasan dari Gubernur langsung.
"Terlalu jauh kalau ini ditarik ke pemakzulan. Ini anggota dewan hanya ingin menggunakan haknya," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini juga mengungkapkan jika sudah 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi yang membubuhkan tanda tangan penggunaan hak interpelasi. Proses tersebut menurutnya masih berlangsung.
"Fraksi Golkar tidak berkenan dengan interpelasi. Yang lain saya tidak tahu, silakan saja," pungkasnya.
Sumber :
detik.com
Berani Ganggu Jokowi, Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD
Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi menegaskan, jika
mayoritas anggota DPRD DKI ngotot melakukan hak interpelasi untuk
menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), maka warga akan menduduki
kantor DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.
"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).
Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.
"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.
Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.
"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.
Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Sumber :
kompas.com
"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).
Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.
"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.
Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.
"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.
Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Sumber :
kompas.com
Interpelasi Jokowi Berlebihan, Hanya Mencari-cari Kesalahan
Sebanyak 16 rumah sakit mengaku kesulitan mengurus pembayaran Kartu
Jakarta Sehat (KJS), dua diantaranya bahkan menyatakan mundur. Rencana
anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi
dinilai berlebihan.
"Itu hanya mencari-cari kesalahan saja, masih terlalu jauh. Apalagi yang mau mundur kan cuma dua," ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom, Sabtu (25/5/2013) malam.
Andrinof mengatakan, jika masih banyak yang belum sempurna dalam implementasi di lapangan, maka Jokowi harus diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD.
"Tidak akan jadi masalah buat gubernur DKI interpelasi atau tidak. Tapi seharusnya bersama-sama memperbaiki pelayanan KJS jika dirasa belum sempurna," ujarnya.
Mengenai rumah sakit yang merasa kesulitan dalam sistem pembayaran KJS, Andrinof menyarankan perundingan antara pihak Pemprov dan pihak rumah sakit.
"Tinggal dirundingkan ulang apa masalahnya, apakah soal administrasi. Masa belum ada negosiasi tahu-tahu mundur. Karena usaha jasa rumah sakit tetap ada misi sosial, sekomersial apapun," tambahnya.
Sumber :
detik.com
"Itu hanya mencari-cari kesalahan saja, masih terlalu jauh. Apalagi yang mau mundur kan cuma dua," ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom, Sabtu (25/5/2013) malam.
Andrinof mengatakan, jika masih banyak yang belum sempurna dalam implementasi di lapangan, maka Jokowi harus diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD.
"Tidak akan jadi masalah buat gubernur DKI interpelasi atau tidak. Tapi seharusnya bersama-sama memperbaiki pelayanan KJS jika dirasa belum sempurna," ujarnya.
Mengenai rumah sakit yang merasa kesulitan dalam sistem pembayaran KJS, Andrinof menyarankan perundingan antara pihak Pemprov dan pihak rumah sakit.
"Tinggal dirundingkan ulang apa masalahnya, apakah soal administrasi. Masa belum ada negosiasi tahu-tahu mundur. Karena usaha jasa rumah sakit tetap ada misi sosial, sekomersial apapun," tambahnya.
Sumber :
detik.com
Jokowi dan Para Algojonya
Gonjang
ganjing interpelasi terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melibatkan nama-nama anaggota DPRD dari berbagai fraksi, dengan dukungan mayoritas dari partai Demokrat, berikut foto Jokowi berderet dengan tampang para algojonya.
Dari foto-foto di atas, dengan menggunakan perasaan, kita dengan mudah dapat menduga siapa yang berhati bersih, siapa yang berhati preman, siapa yang mata duitan dan siapa yang haus tahta dan wanita.
Dari foto-foto di atas, dengan menggunakan perasaan, kita dengan mudah dapat menduga siapa yang berhati bersih, siapa yang berhati preman, siapa yang mata duitan dan siapa yang haus tahta dan wanita.
Rencana Interpelasi Jokowi Bakal Mentah?
Kisruh kabar penolakan 16 rumah sakit swasta pelaksana Kartu Jakarta
Sehat (KJS) membuat anggota DPRD DKI berencana untuk menggunakan hak
interpelasi. Petisi ini sempat ditandatangani 32 anggota DPRD, 20 di
antaranya anggota Fraksi Partai Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Poly, mengaku tak mau ambil pusing atas masalah ini. "Interpelasi adalah hak personal anggota DPRD. Ini tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi," kata Jhony, Sabtu 25 Mei 2013.
Jhony mengatakan, yang harus dilakukan anggota DPRD saat ini adalah turut melakukan sosialisasi KJS. "Seperti kami ini kan harusnya menjadi garda depan di semua sektor pembangunan, termasuk kesehatan. Kami harus sosialisasikan program pemda, termasuk 20 anggota yang tanda tangan" katanya.
Ia melihat, hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang digulirkan rekannya tidak ada gunanya lagi. Sebab, masalah KJS telah diambil alih oleh Komisi Kesehatan DPRD DKI. "Saya lihat akhirnya mentah dengan sendirinya," tuturnya.
Bantah Jadi Penggagas
Gonjang ganjing interpelasi gubernur DKI terkait KJS berbuntut saling lempar tanggung jawab. Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar yang paling banyak bicara justru membantah sebagai penggagas.
"Saya bukan penggagas. Saat pengumpulan tanda tangan saya tak tahu sumbernya," katan Asraf Ali.Hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan Fraksi DPRD. "Fraksi Partai Golkar sendiri tidak setuju atas wacana interpelasi gubernur," katanya.
Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat, sudah tidak lagi berguna. Masalah mengenai kabar mundurnya 16 rumah sakit tersebut telah ditangani Komisi E DPRD. "Kami akan berkomunikasi agar hak interpelasi batal," katanya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang berencana mundur dari program KJS dua hari lalu.
Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Sebanyak 16 rumah sakit swasta pelaksana KJS keberatan dengan nilai dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan KJS disepakati pembayaran dilakukan melalui PT Askes.
Sementara itu, biaya kesehatan sebesar Rp 23.000, merupakan pola INA CBGs yang penghitungannya dilakukan Kemenkes. Jaminan masyarakat tidak mampu di Jakarta ini mengacu pada nilai BPJS yang ditetapkan Rp 22.800 per orang per bulan.
Sumber :
viva.co.id
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Poly, mengaku tak mau ambil pusing atas masalah ini. "Interpelasi adalah hak personal anggota DPRD. Ini tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi," kata Jhony, Sabtu 25 Mei 2013.
Jhony mengatakan, yang harus dilakukan anggota DPRD saat ini adalah turut melakukan sosialisasi KJS. "Seperti kami ini kan harusnya menjadi garda depan di semua sektor pembangunan, termasuk kesehatan. Kami harus sosialisasikan program pemda, termasuk 20 anggota yang tanda tangan" katanya.
Ia melihat, hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang digulirkan rekannya tidak ada gunanya lagi. Sebab, masalah KJS telah diambil alih oleh Komisi Kesehatan DPRD DKI. "Saya lihat akhirnya mentah dengan sendirinya," tuturnya.
Bantah Jadi Penggagas
Gonjang ganjing interpelasi gubernur DKI terkait KJS berbuntut saling lempar tanggung jawab. Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar yang paling banyak bicara justru membantah sebagai penggagas.
"Saya bukan penggagas. Saat pengumpulan tanda tangan saya tak tahu sumbernya," katan Asraf Ali.Hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan Fraksi DPRD. "Fraksi Partai Golkar sendiri tidak setuju atas wacana interpelasi gubernur," katanya.
Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat, sudah tidak lagi berguna. Masalah mengenai kabar mundurnya 16 rumah sakit tersebut telah ditangani Komisi E DPRD. "Kami akan berkomunikasi agar hak interpelasi batal," katanya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang berencana mundur dari program KJS dua hari lalu.
Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Sebanyak 16 rumah sakit swasta pelaksana KJS keberatan dengan nilai dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan KJS disepakati pembayaran dilakukan melalui PT Askes.
Sementara itu, biaya kesehatan sebesar Rp 23.000, merupakan pola INA CBGs yang penghitungannya dilakukan Kemenkes. Jaminan masyarakat tidak mampu di Jakarta ini mengacu pada nilai BPJS yang ditetapkan Rp 22.800 per orang per bulan.
Sumber :
viva.co.id
Ini 32 Nama Anggota DPRD DKI Pengusul Interpelasi
Anggota DPRD DKI, Taufiqurrahman, membenarkan ia dan 31 rekannya telah mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Memang benar ada 32," kata Taufiqurrahman, Sabtu 25 Mei 2013.
Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.
Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:
Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari
Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
Sumber :
tempo.co
Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.
Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:
Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari
Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
Sumber :
tempo.co
Sabtu, 25 Mei 2013
Demokrat: Interpelasi Jokowi Bisa Saja Dibatalkan
Lebih dari 30 anggota DPRD DKI Jakarta mendukung diajukannya hak
interpelasi kepada Gubernur DKI, Joko Widodo, soal kisruh program Kartu
Jakarta Sehat (KJS). Tapi, Ketua Fraksi Demokrat Jhony Wellas Poly
mengatakan, hak iterpelasi masih memungkinkan dibatalkan.
"Katakanlah itu dijalankan, sedangkan Komisi E telah memanggil rumah sakit. Dari 16 rumah sakit, yang 14 sudah balik," kata dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Dia mengaku sudah mendengar adanya rencana mengajukan hak bertanya wakil rakyat. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang sudah menandatangani bukti persetujuan mengajukan hak interpelasi sudah ada 11 orang.
"Saya baru dengar sebagian besar Demokrat," ujar Jhony.
Dia berharap, Pemda DKI Jakarta dapat menjelaskan sistem yang tengah dijalankan tersebut kepada rumah sakit. Sehingga pihak rumah sakit memahami seperti apa pelaksanaan sistem KJS.
"Ada sejumlah rumah sakit yang tidak mengerti sistem itu. Setiap minggu kami menjadi garda terdepan melakukan sosialisasi program," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
"Katakanlah itu dijalankan, sedangkan Komisi E telah memanggil rumah sakit. Dari 16 rumah sakit, yang 14 sudah balik," kata dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Dia mengaku sudah mendengar adanya rencana mengajukan hak bertanya wakil rakyat. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang sudah menandatangani bukti persetujuan mengajukan hak interpelasi sudah ada 11 orang.
"Saya baru dengar sebagian besar Demokrat," ujar Jhony.
Dia berharap, Pemda DKI Jakarta dapat menjelaskan sistem yang tengah dijalankan tersebut kepada rumah sakit. Sehingga pihak rumah sakit memahami seperti apa pelaksanaan sistem KJS.
"Ada sejumlah rumah sakit yang tidak mengerti sistem itu. Setiap minggu kami menjadi garda terdepan melakukan sosialisasi program," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Jika Ada Pilihan, Jokowi atau DPRD yang Layak Dimakzulkan?
Ucapan anggota DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, bahwa interpelasi akan
berujung pemakzulan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dipandang
sinis. Jika ada pilihan, siapa yang layak dimakzulkan, Jokowi atau DPRD?
"Mungkin kalau saja ada pilihan lain bagi warga Jakarta, apakah akan meng-impeachment Jokowi atau memakzulkan anggota dewan, saya kok haqul yakin warga Jakarta akan lebih memilih memakzulkan anggota dewan," kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, Sabtu (25/5/2013).
Sayangnya, kata dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengatur hal tersebut. "Kalaupun ada, warga Jakarta jangan memilih lagi anggota dewan yang menghalangi program Jokowi di Pemilu 2014 mendatang," tuturnya.
Menurut Ari, rencana pemakzulan tersebut tidak memiliki pijakan yang berdasar. Sebab, permasalahan mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah terselesaikan dengan baik.
Ari mengingatkan, warga Ibu Kota kadung menaruh harapan yang sangat besar pada kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Masalah KJS yang seret di awal pelaksanaan, kisruhnya pembebasan lahan Waduk Pluit atau mundurnya pelaksanaan pembangunan MRT, misalnya, belum cukup dijadikan alasan menilai ketidakberhasilan duet Jokowi-Ahok.
"Yang harus diingat oleh anggota dewan pengusul hak interpelasi, Jokowi adalah pendobrak sistem kaku yang selama ini dipraktikkan pejabat-pejabat sebelumnya yang lekat dengan praktik KKN," tuturnya.
Jangan-jangan, kata Ari, apa yang disampaikan penggagas hak interpelasi hanya alat tawar politik semata. Menurut dia, harus diakui, proses penganggaran di DPRD juga kerap berjalan lamban karena adanya transaksi politik di setiap pembahasan mata anggaran.
"Cara-cara lama rezim sebelumnya yang diberantas Jokowi-Ahok rupanya tetap mendapat resistensi dan perlawanan dari anggota dewan. Ini justru yang harus kita waspadai bersama," imbuhnya.
Sumber :
kompas.com
"Mungkin kalau saja ada pilihan lain bagi warga Jakarta, apakah akan meng-impeachment Jokowi atau memakzulkan anggota dewan, saya kok haqul yakin warga Jakarta akan lebih memilih memakzulkan anggota dewan," kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, Sabtu (25/5/2013).
Sayangnya, kata dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengatur hal tersebut. "Kalaupun ada, warga Jakarta jangan memilih lagi anggota dewan yang menghalangi program Jokowi di Pemilu 2014 mendatang," tuturnya.
Menurut Ari, rencana pemakzulan tersebut tidak memiliki pijakan yang berdasar. Sebab, permasalahan mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah terselesaikan dengan baik.
Ari mengingatkan, warga Ibu Kota kadung menaruh harapan yang sangat besar pada kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Masalah KJS yang seret di awal pelaksanaan, kisruhnya pembebasan lahan Waduk Pluit atau mundurnya pelaksanaan pembangunan MRT, misalnya, belum cukup dijadikan alasan menilai ketidakberhasilan duet Jokowi-Ahok.
"Yang harus diingat oleh anggota dewan pengusul hak interpelasi, Jokowi adalah pendobrak sistem kaku yang selama ini dipraktikkan pejabat-pejabat sebelumnya yang lekat dengan praktik KKN," tuturnya.
Jangan-jangan, kata Ari, apa yang disampaikan penggagas hak interpelasi hanya alat tawar politik semata. Menurut dia, harus diakui, proses penganggaran di DPRD juga kerap berjalan lamban karena adanya transaksi politik di setiap pembahasan mata anggaran.
"Cara-cara lama rezim sebelumnya yang diberantas Jokowi-Ahok rupanya tetap mendapat resistensi dan perlawanan dari anggota dewan. Ini justru yang harus kita waspadai bersama," imbuhnya.
Sumber :
kompas.com
Tiga Alasan DPRD Ingin Interpelasi Jokowi
Salah satu penggagas interpelasi kepada Joko Widodo sebagai Gubernur
DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat, Taufiqurrahman, mengaku punya
tiga alasan mengapa menggulirkan pengumpulan tanda tangan anggota DPRD
DKI. Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Demokrat mengaku ide tersebut
berawal dari keprihatinan.
Menurut dia, akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta malah mundur. Hal tersebut terlihat dari tiga poin di dalam program KJS Pemprov DKI.
Pertama, pihaknya melihat sistem pembayaran rumah sakit dengan INA-CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Askes dianggap tidak meng-cover seluruh keluhan penyakit pasien. Seperti diketahui, melalui INA-CBG's, penyakit tertentu telah memiliki skenario akses pelayanan kesehatan tersendiri dengan premi Rp 23.000.
"Dalam skema KJS, banyak tindakan yang tidak dicover oleh PT Askes, obat tidak ditanggung, kalau dirawat lebih dari skema tidak ditanggung, masyarakat yang suruh beli sendiri," ujar Taufiq kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2013).
Menurut Taufiq, sistem tersebut merupakan kemunduran pelayanan kesehatan. Pasalnya, melalui jaminan kesehatan di era sebelumnya, Gakin dan Jamkesmas, biaya pasien ditanggung oleh Pemprov DKI dengan plafon Rp 100 juta. Hal ini juga yang dijadikan alasan sebanyak 16 rumah sakit swasta berencana mundur dari KJS.
Kedua, DPRD menilai program KJS tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, banyak warga dengan kelas ekonomi mampu mendaftarkan diri sebagai peserta KJS di puskesmas-puskesmas. Kondisi tersebut pun sempat membuat bingung rumah sakit karena sosialisasi yag kurang oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Data penerima KJS itu 4,7 juta, penduduk DKI ada 9 juta. Apa setengah dari penduduk Jakarta itu orang miskin semua, kan tidak," lanjut Taufiq.
Ketiga, Peraturan Gubernur tentang KJS Nomor 187 Tahun 2012 dianggap cacat hukum. Sebab, tahun 2009 telah ada Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah yang membagi tiga warga DKI. Warga rentan miskin dan miskin yang pelayanan kesehatannya ditanggung Pemprov DKI serta warga mampu yang kesehatan tidak ditanggung. Sementara di Pergub KJS menyebut pelayanan kesehatan diperuntukan bagi seluruh penduduk.
"Harusnya, kalau mau menerbitkan Pergub, revisi dulu Perda yang ada. Kemarin revisinya itu telat, sehingga ada masa di mana Pergub KJS cacat di mata hukum dan bisa tidak berlaku," ujar Taufiq.
Atas dasar tiga poin itu, sebanyak 32 anggota DPRD dari lima fraksi menggulirkan interpelasi, sekitar tujuh hari yang lalu. Taufiqurrahman pun menegaskan, akan terus mengupayakan agar hak interpelasi tersebut berhasil dilaksanakan. Rencananya, Senin depan pihaknya menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas hal tersebut.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS.
Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
Menurut dia, akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta malah mundur. Hal tersebut terlihat dari tiga poin di dalam program KJS Pemprov DKI.
Pertama, pihaknya melihat sistem pembayaran rumah sakit dengan INA-CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Askes dianggap tidak meng-cover seluruh keluhan penyakit pasien. Seperti diketahui, melalui INA-CBG's, penyakit tertentu telah memiliki skenario akses pelayanan kesehatan tersendiri dengan premi Rp 23.000.
"Dalam skema KJS, banyak tindakan yang tidak dicover oleh PT Askes, obat tidak ditanggung, kalau dirawat lebih dari skema tidak ditanggung, masyarakat yang suruh beli sendiri," ujar Taufiq kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2013).
Menurut Taufiq, sistem tersebut merupakan kemunduran pelayanan kesehatan. Pasalnya, melalui jaminan kesehatan di era sebelumnya, Gakin dan Jamkesmas, biaya pasien ditanggung oleh Pemprov DKI dengan plafon Rp 100 juta. Hal ini juga yang dijadikan alasan sebanyak 16 rumah sakit swasta berencana mundur dari KJS.
Kedua, DPRD menilai program KJS tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, banyak warga dengan kelas ekonomi mampu mendaftarkan diri sebagai peserta KJS di puskesmas-puskesmas. Kondisi tersebut pun sempat membuat bingung rumah sakit karena sosialisasi yag kurang oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Data penerima KJS itu 4,7 juta, penduduk DKI ada 9 juta. Apa setengah dari penduduk Jakarta itu orang miskin semua, kan tidak," lanjut Taufiq.
Ketiga, Peraturan Gubernur tentang KJS Nomor 187 Tahun 2012 dianggap cacat hukum. Sebab, tahun 2009 telah ada Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah yang membagi tiga warga DKI. Warga rentan miskin dan miskin yang pelayanan kesehatannya ditanggung Pemprov DKI serta warga mampu yang kesehatan tidak ditanggung. Sementara di Pergub KJS menyebut pelayanan kesehatan diperuntukan bagi seluruh penduduk.
"Harusnya, kalau mau menerbitkan Pergub, revisi dulu Perda yang ada. Kemarin revisinya itu telat, sehingga ada masa di mana Pergub KJS cacat di mata hukum dan bisa tidak berlaku," ujar Taufiq.
Atas dasar tiga poin itu, sebanyak 32 anggota DPRD dari lima fraksi menggulirkan interpelasi, sekitar tujuh hari yang lalu. Taufiqurrahman pun menegaskan, akan terus mengupayakan agar hak interpelasi tersebut berhasil dilaksanakan. Rencananya, Senin depan pihaknya menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas hal tersebut.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS.
Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
Hak Interpelasi, Fraksi Demokrat DPRD DKI: Kami Tak Ingin Copot Jokowi
DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak interpelasinya untuk Gubernur
Joko Widodo. Hak interpelasi tersebut merupakan hak bertanya, tidak ada
kaitan dengan pemakzulan gubernur.
"Jangan diplesetkan interpelasi sebagai pencopotan Jokowi," ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Taufikurrahman saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5/2013).
Taufikurrahman yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat ini mengatakan bahwa interpelasi hanya merupakan hak bertanya. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta.
"Saya punya partai, Demokrat yang mendukung pemerintah. Tidak mungkin kita mau mencopot gubernur. Tapi kan dukungnya kritis," ujar Taufikurrahman.
Ia mengatakan, pembahasan rencana penggunaan hak interpelasi di DPRD sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Gagasan ini dimunculkan oleh 32 orang dari 5 fraksi di DPRD DKI Jakarta.
"Kita berangkat dari keprihatinan terhadap mundurnya sistem pelayanan kesehatan DKI," paparnya.
Menurutnya, DPRD akan menggelar rapim pada hari Senin (27/5) depan. Rencana penggunaan hak interpelasi akan dibahas dalam rapim tersebut.
"Jadi atau nggak interpelasi itu tergantung rapim dan paripurna," ucap pria yang ikut menandatangani rencana interpelasi tersebut.
Sumber :
detik.com
"Jangan diplesetkan interpelasi sebagai pencopotan Jokowi," ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Taufikurrahman saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5/2013).
Taufikurrahman yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat ini mengatakan bahwa interpelasi hanya merupakan hak bertanya. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta.
"Saya punya partai, Demokrat yang mendukung pemerintah. Tidak mungkin kita mau mencopot gubernur. Tapi kan dukungnya kritis," ujar Taufikurrahman.
Ia mengatakan, pembahasan rencana penggunaan hak interpelasi di DPRD sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Gagasan ini dimunculkan oleh 32 orang dari 5 fraksi di DPRD DKI Jakarta.
"Kita berangkat dari keprihatinan terhadap mundurnya sistem pelayanan kesehatan DKI," paparnya.
Menurutnya, DPRD akan menggelar rapim pada hari Senin (27/5) depan. Rencana penggunaan hak interpelasi akan dibahas dalam rapim tersebut.
"Jadi atau nggak interpelasi itu tergantung rapim dan paripurna," ucap pria yang ikut menandatangani rencana interpelasi tersebut.
Sumber :
detik.com
Meski Golkar Urung Interpelasi, Demokrat Terus Maju Gulingkan Jokowi
Fraksi Golkar DPRD DKI tak lagi berniat mengajukan interpelasi soak
kartu Jakarta sehat (KJS) pada Gubernur Jokowi. Tapi rencana Golkar itu
tak diikuti Fraksi Demokrat DPRD DKI. Demokrat maju terus meminta
keterangan dari Jokowi.
"Kita ingin meminta keterangan langsung soal mundurnya sistem jaminan kesehatan," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufikurrahman saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (25/5/2013).
Taufikurrahman menjelaskan ada 32 orang anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani hak interpelasi, sebagian besar dari Demokrat.
"Sudah diusung, tinggal menunggu rapat gabungan. Nanti Senin (27/5/2013) gelar paripurna. Yang tanda tangan pengusung dari 5 fraksi," jelasnya.
Taufik menilai di era Jokowi dengan KJS masyarakat malah mengalami kemunduran dalam pelayanan kesehatan. Sekarang ada pengobatan yang tidak bisa ditanggung dan ada obat yang tidak bisa diambil.
"Jadi kalau Golkar mundur silakan saja. Kita hanya ingin meminta keterangan, nggak sampai pemakzulan, itu berlebihan. Kita ini pendukung Jokowi," tuturnya.
Sumber :
detik.com
"Kita ingin meminta keterangan langsung soal mundurnya sistem jaminan kesehatan," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufikurrahman saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (25/5/2013).
Taufikurrahman menjelaskan ada 32 orang anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani hak interpelasi, sebagian besar dari Demokrat.
"Sudah diusung, tinggal menunggu rapat gabungan. Nanti Senin (27/5/2013) gelar paripurna. Yang tanda tangan pengusung dari 5 fraksi," jelasnya.
Taufik menilai di era Jokowi dengan KJS masyarakat malah mengalami kemunduran dalam pelayanan kesehatan. Sekarang ada pengobatan yang tidak bisa ditanggung dan ada obat yang tidak bisa diambil.
"Jadi kalau Golkar mundur silakan saja. Kita hanya ingin meminta keterangan, nggak sampai pemakzulan, itu berlebihan. Kita ini pendukung Jokowi," tuturnya.
Sumber :
detik.com
Bersama Membangun Kampung Deret Impian Jokowi
Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi percontohan
terwujudnya impian Joko Widodo akan program kampung deret. Setelah
peletakan batu pertama pada 2 Mei 2013, warga bahu membahu bergotong
royong membangun kampung mereka menjadi lebih baik.
Di Jalan Tanah Tinggi I, RT 14 RW 01, para pekerja terlihat terus mengerjakan pembangunan kampung deret tersebut. Warga setempat turut membantu pengerjaannya, agar kampung deret pertama ini cepat terselesaikan pembangunannya.
Para pemuda maupun orang dewasa begitu antusias membantu juru bangunan yang mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari menurunkan batu dan semen dari truk, melakukan penyemenan dinding serta pengecoran pondasi. Truk yang membawa bahan-bahan bangunan datang setiap dua hari sekali.
Saat ini, pembangunan kampung deret sudah mulai terlihat. Pondasi rumah yang terbuat dari tiang-tiang besi yang ditutup oleh batu bata yang disemen sudah mulai berdiri di salah satu gang berukuran sekitar dua meter ini. Di depannya masih terdapat tumpukan semen, serta batu bata. Hingga Sabtu (25/5/2013) ini, sudah ada 15 rumah yang sudah terlihat pondasinya.
Rencananya, di kawasan ini akan dibangun 45 unit rumah dari 85 warga yang tercatat sebagai warga RT 14. Dari 45 rumah ini ada dua klasifikasi. Untuk warga yang memiliki tanah kurang dari 50 meter akan dibangun rumah tingkat. Sementara, warga yang tanahnya lebih dari 50 meter hanya akan dibangun satu tingkat.
Pembangunan kampung deret ini di targetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Dengan jumlah pekerja 50 orang, dibantu masyarakat sekitar, hal tersebut sangat mungkin untuk di realisasikan.
"Warga di sini juga selalu membantu, biar cepat selesai pengerjaannya. Mau hari biasa, mau hari libur, tetap kita kerjakan, dari pagi sampai jam 17.00," kata Ketua RT 14 Tanah Tinggi, Yasmin, di lokasi pembangunan.
Mustamir (58), warga RT 14 RW 01 mengaku senang dengan pembangunan kampung deret. Menurutnya, jika melihat konsepnya, nantinya kawasan ini akan lebih lebar dan lebih bersih. Untuk itu, warga sekitar selalu membantu. Bentuk bantuan warga juga beragam, mulai dari ikut melakukan pembangunan, hingga menjaga bahan bangunan pada malam hari.
Mustamir mengatakan dirinya akan sangat bahagia jika saat bulan puasa nanti rumahnya sudah mulai bisa ditempati. Pasalnya, pascakebakaran, Mustamir tinggal di rumah anaknya yang berada tidak jauh dari kampung deret itu.
"Sudah dua bulan saya tidak pernah kumpul keluarga, semoga nanti saat puasa, rumahnya sudah jadi, sehingga suasana puasa menjadi lebih berwarna," ujarnya.
Sebanyak 85 rumah di lokasi ini akan ditata menjadi kampung atau permukiman berderet. Sumber dana untuk menata RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ini tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang. Salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu pernah terjadi kebakaran besar pada 4 Maret.
Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut. Mantan Walikota Surakarta ini sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 01, Tanah Tinggi. Jika begitu, estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.
Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah keluarganya hanya 85, lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir berkisar 400-600 keluarga. Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa.
Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013, dan saat ini telah masuk proses lelang.
Sumber :
kompas.com
Di Jalan Tanah Tinggi I, RT 14 RW 01, para pekerja terlihat terus mengerjakan pembangunan kampung deret tersebut. Warga setempat turut membantu pengerjaannya, agar kampung deret pertama ini cepat terselesaikan pembangunannya.
Para pemuda maupun orang dewasa begitu antusias membantu juru bangunan yang mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari menurunkan batu dan semen dari truk, melakukan penyemenan dinding serta pengecoran pondasi. Truk yang membawa bahan-bahan bangunan datang setiap dua hari sekali.
Saat ini, pembangunan kampung deret sudah mulai terlihat. Pondasi rumah yang terbuat dari tiang-tiang besi yang ditutup oleh batu bata yang disemen sudah mulai berdiri di salah satu gang berukuran sekitar dua meter ini. Di depannya masih terdapat tumpukan semen, serta batu bata. Hingga Sabtu (25/5/2013) ini, sudah ada 15 rumah yang sudah terlihat pondasinya.
Rencananya, di kawasan ini akan dibangun 45 unit rumah dari 85 warga yang tercatat sebagai warga RT 14. Dari 45 rumah ini ada dua klasifikasi. Untuk warga yang memiliki tanah kurang dari 50 meter akan dibangun rumah tingkat. Sementara, warga yang tanahnya lebih dari 50 meter hanya akan dibangun satu tingkat.
Pembangunan kampung deret ini di targetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Dengan jumlah pekerja 50 orang, dibantu masyarakat sekitar, hal tersebut sangat mungkin untuk di realisasikan.
"Warga di sini juga selalu membantu, biar cepat selesai pengerjaannya. Mau hari biasa, mau hari libur, tetap kita kerjakan, dari pagi sampai jam 17.00," kata Ketua RT 14 Tanah Tinggi, Yasmin, di lokasi pembangunan.
Mustamir (58), warga RT 14 RW 01 mengaku senang dengan pembangunan kampung deret. Menurutnya, jika melihat konsepnya, nantinya kawasan ini akan lebih lebar dan lebih bersih. Untuk itu, warga sekitar selalu membantu. Bentuk bantuan warga juga beragam, mulai dari ikut melakukan pembangunan, hingga menjaga bahan bangunan pada malam hari.
Mustamir mengatakan dirinya akan sangat bahagia jika saat bulan puasa nanti rumahnya sudah mulai bisa ditempati. Pasalnya, pascakebakaran, Mustamir tinggal di rumah anaknya yang berada tidak jauh dari kampung deret itu.
"Sudah dua bulan saya tidak pernah kumpul keluarga, semoga nanti saat puasa, rumahnya sudah jadi, sehingga suasana puasa menjadi lebih berwarna," ujarnya.
Sebanyak 85 rumah di lokasi ini akan ditata menjadi kampung atau permukiman berderet. Sumber dana untuk menata RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ini tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang. Salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu pernah terjadi kebakaran besar pada 4 Maret.
Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut. Mantan Walikota Surakarta ini sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 01, Tanah Tinggi. Jika begitu, estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.
Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah keluarganya hanya 85, lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir berkisar 400-600 keluarga. Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa.
Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013, dan saat ini telah masuk proses lelang.
Sumber :
kompas.com
Fraksi Golkar DPRD DKI Mundur, Tak Lagi Ikut Interpelasi Jokowi
Interpelasi untuk DPRD DKI Jakarta sepertinya tak akan jadi digelar.
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali yang pertama kali melontarkan
ide itu mengurungkan niatnya.
"(Interpelasi) nggak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi Partai Golkar, Asraf Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5/2013).
Komisi E DPRD telah memanggil 16 rumah sakit yang menolak KJS dan sudah mendapat penjelasan. Asraf sendiri mengaku tidak ikut menandatangani hak interpelasi tersebut, meskipun ia yang pertama melontarkan ke publik.
"Saya cuma mengatakan saja, kalau masalah sistem INA-CBG's (Indonesia Case Basic Groups) tidak bisa diselesaikan ya bisa bergulir," ucapnya.
Ia mengatakan, Fraksi Partai Golkar tidak terlibat dalam rencana interpelasi ini. Mereka akan memperjuangkan agar interpelasi ini tidak diadakan.
"Fraksi Golkar tetap perjuangkan untuk tidak ada hak interpelasi. Udah nggak ada gunanya," terangnya.
Sumber :
detik.com
"(Interpelasi) nggak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi Partai Golkar, Asraf Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5/2013).
Komisi E DPRD telah memanggil 16 rumah sakit yang menolak KJS dan sudah mendapat penjelasan. Asraf sendiri mengaku tidak ikut menandatangani hak interpelasi tersebut, meskipun ia yang pertama melontarkan ke publik.
"Saya cuma mengatakan saja, kalau masalah sistem INA-CBG's (Indonesia Case Basic Groups) tidak bisa diselesaikan ya bisa bergulir," ucapnya.
Ia mengatakan, Fraksi Partai Golkar tidak terlibat dalam rencana interpelasi ini. Mereka akan memperjuangkan agar interpelasi ini tidak diadakan.
"Fraksi Golkar tetap perjuangkan untuk tidak ada hak interpelasi. Udah nggak ada gunanya," terangnya.
Sumber :
detik.com
Taufiq Kiemas: Pemakzulan Jokowi Itu Tidak Mungkin
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Taufiq Kiemas menegaskan bahwa upaya pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mungkin dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Tak mungkin lah itu ya," ujar Taufiq Kiemas usai menghadiri perayaan HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) di Ruang Nusantara V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Taufiq menjelaskan, upaya pemakzulan baru bisa dilakukan kepada orang nomor satu di Jakarta ini apabila Joko Widodo melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Undang-undang.
"Kalau tidak melanggar Undang-undang kan tidak bisa," ucap Taufiq Kiemas.
Suami mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia ini mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang dipergunakan untuk kesejahteraan warga DKI.
"Kebijakan APBD untuk rakyat kan tidak ada masalah," tutur Taufiq.
Sumber :
tribunnews.com
"Tak mungkin lah itu ya," ujar Taufiq Kiemas usai menghadiri perayaan HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) di Ruang Nusantara V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Taufiq menjelaskan, upaya pemakzulan baru bisa dilakukan kepada orang nomor satu di Jakarta ini apabila Joko Widodo melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Undang-undang.
"Kalau tidak melanggar Undang-undang kan tidak bisa," ucap Taufiq Kiemas.
Suami mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia ini mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang dipergunakan untuk kesejahteraan warga DKI.
"Kebijakan APBD untuk rakyat kan tidak ada masalah," tutur Taufiq.
Sumber :
tribunnews.com
Asraf Ali Tak Tau 'Dalang' Interpelasi Jokowi
Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E fraksi Partai Golkar, mengaku
bukan pencetus interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Asraf mengaku tak tahu siapa yang pertama kali menggulirkan wacana
tersebut.
"Pengumpulan tanda tangan, tapi saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/5/2013).
Asraf mengaku justru ia yang memberitahu pada publik melalui sejumlah media masa bahwa ada pengumpulan tanda tangan oleh rekannya untuk mengajukan interpelasi pada gubernur. Menurut Asraf, hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.
Fraksi Partai Golkar, lanjut Asraf, tidak setuju atas wacana interpelasi terhadap Jokowi. "Fraksi Golkar tidak setuju karena nggak terlibat. Karena memang bukan urusan fraksi. Interpelasi ini urusan anggota masing-masing," lanjut Asraf.
Lebih jauh, Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah tidak lagi berguna. Pasalnya, masalah tersebut telah ditangani oleh anggota Komisi E DPRD. Oleh sebab itu, Asraf mengaku akan berkomunikasi agar hak interpelasi dibatalkan.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
"Pengumpulan tanda tangan, tapi saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/5/2013).
Asraf mengaku justru ia yang memberitahu pada publik melalui sejumlah media masa bahwa ada pengumpulan tanda tangan oleh rekannya untuk mengajukan interpelasi pada gubernur. Menurut Asraf, hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.
Fraksi Partai Golkar, lanjut Asraf, tidak setuju atas wacana interpelasi terhadap Jokowi. "Fraksi Golkar tidak setuju karena nggak terlibat. Karena memang bukan urusan fraksi. Interpelasi ini urusan anggota masing-masing," lanjut Asraf.
Lebih jauh, Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah tidak lagi berguna. Pasalnya, masalah tersebut telah ditangani oleh anggota Komisi E DPRD. Oleh sebab itu, Asraf mengaku akan berkomunikasi agar hak interpelasi dibatalkan.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
Rakyat Akan Bereaksi Membela Jokowi
Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi bukan lagi sekadar kepala daerah. Jokowi sudah menjelma menjadi seorang pemimpin, sekaligus harapan warga Jakarta.
"Jika hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian fraksi-fraksi di DPRD DKI terhadap Gubernur Jokowi mengarah pada skenario pemakzulan, maka yang akan bereaksi membela Jokowi adalah rakyat. Apalagi jika alasan pemakzukan tersebut tidak punya alasan hukum dan politik kuat, yang akan muncul adalah kemarahan publik terhadap partai pengusung interpelasi," Basarah mengingatkan saat dimintai tanggapannya oleh Tribun, Sabtu (25/5/2013).
Ditegaskan, alasan pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sangat mudah ditebak aroma kepentingan kapitalismenya. Pengusaha-pengusaha rumah sakit swasta yang merasa terganggu kepentingan bisnisnya, telah menggunakan kekuatan partai politik untuk melindungi kepentingan bisnis mereka.
"Saya tidak mau berspekulasi apa yang menjadi agenda terselubung para pengusung hak interpelasi terhadap gubernur Jokowi. Namun satu hal yang pasti, tindakan fraksi-fraksi di DPRD DKI yang mengusung hak interpelasi dan mewacanakan pemakzulan gubernur Jokowi, akan menjadi kontra produktif bagi upaya membangun Jakarta Baru yg lebih tertib dan manusiawi," pungkas Basarah.
Sebelumnya diberitakan, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, Kamis (23/5/2013).
Rapat itu, antara lain, membahas 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
tribunnews.com
"Jika hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian fraksi-fraksi di DPRD DKI terhadap Gubernur Jokowi mengarah pada skenario pemakzulan, maka yang akan bereaksi membela Jokowi adalah rakyat. Apalagi jika alasan pemakzukan tersebut tidak punya alasan hukum dan politik kuat, yang akan muncul adalah kemarahan publik terhadap partai pengusung interpelasi," Basarah mengingatkan saat dimintai tanggapannya oleh Tribun, Sabtu (25/5/2013).
Ditegaskan, alasan pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sangat mudah ditebak aroma kepentingan kapitalismenya. Pengusaha-pengusaha rumah sakit swasta yang merasa terganggu kepentingan bisnisnya, telah menggunakan kekuatan partai politik untuk melindungi kepentingan bisnis mereka.
"Saya tidak mau berspekulasi apa yang menjadi agenda terselubung para pengusung hak interpelasi terhadap gubernur Jokowi. Namun satu hal yang pasti, tindakan fraksi-fraksi di DPRD DKI yang mengusung hak interpelasi dan mewacanakan pemakzulan gubernur Jokowi, akan menjadi kontra produktif bagi upaya membangun Jakarta Baru yg lebih tertib dan manusiawi," pungkas Basarah.
Sebelumnya diberitakan, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, Kamis (23/5/2013).
Rapat itu, antara lain, membahas 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
tribunnews.com
Demokrat: Tak Perlu Interpelasi terhadap Jokowi
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) DKI, Jhony Wellas Poly mengungkapkan, hak interpelasi terhadap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak perlu lagi. Pasalnya, masalah KJS
(Kartu Jakarta Sehat) telah diambil alih Komisi E DPRD DKI.
"Saya lihat akhirnya mentah sendirinya. Katakan interpelasi dijalankan, sedangkan Komisi E sudah memanggil rumah sakit. Sudah didapat dari 16, 12 di antaranya kembali ke KJS," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2013).
Berdasarkan pertemuan Komisi E dengan direksi rumah sakit yang ingin mengundurkan diri dari program KJS, ada di antaranya yang tidak mengerti sistem pembayaran melalui PT Askes, yakni INA-CBG's (Indonesia Case Base Group). Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah penjelasan pada rumah sakit itu.
"Saya mengharapkan Pemda DKI menjelaskan sistem pembayaran kepada rumah sakit supaya mengerti," lanjutnya.
Sementara, soal 11 orang anggota Fraksi Demokrat DPRD yang turut menandatangani interpelasi tersebut, Jhony tak mau ambil pusing. Pasalnya, interpelasi adalah hak personal anggota DPRD, tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi tertentu. Menurut Jhony, yang harus dilakukan anggota DPRD adalah turut melakukan sosialisasi KJS.
"Kita seharusnya menjadi garda depan di semua sektor pembangunan, termasuk kesehatan. Ini sudah kita jalankan setiap minggu, kita sosialisasikan program Pemda," lanjutnya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
"Saya lihat akhirnya mentah sendirinya. Katakan interpelasi dijalankan, sedangkan Komisi E sudah memanggil rumah sakit. Sudah didapat dari 16, 12 di antaranya kembali ke KJS," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2013).
Berdasarkan pertemuan Komisi E dengan direksi rumah sakit yang ingin mengundurkan diri dari program KJS, ada di antaranya yang tidak mengerti sistem pembayaran melalui PT Askes, yakni INA-CBG's (Indonesia Case Base Group). Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah penjelasan pada rumah sakit itu.
"Saya mengharapkan Pemda DKI menjelaskan sistem pembayaran kepada rumah sakit supaya mengerti," lanjutnya.
Sementara, soal 11 orang anggota Fraksi Demokrat DPRD yang turut menandatangani interpelasi tersebut, Jhony tak mau ambil pusing. Pasalnya, interpelasi adalah hak personal anggota DPRD, tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi tertentu. Menurut Jhony, yang harus dilakukan anggota DPRD adalah turut melakukan sosialisasi KJS.
"Kita seharusnya menjadi garda depan di semua sektor pembangunan, termasuk kesehatan. Ini sudah kita jalankan setiap minggu, kita sosialisasikan program Pemda," lanjutnya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)























