Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan terlibat dalam penentuan
harga ganti rugi lahan terkait proyek pembangunan jalan tol Jakarta
Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Selatan,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Menurut dia, masalah pembebasan lahan di
tempat tersebut merupakan masalah kecil dan ia menolak terlibat terlalu
jauh.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menyampaikan, masalah
pembebasan lahan itu hanya terganjal masalah komunikasi. Ia yakin bahwa
dalam waktu dekat warga dapat mencapai titik temu dan proses pembangunan
proyek yang dikerjakan oleh BUMN dan BUMD ini bisa segera dilaksanakan.
"Bukan masalah yang berat-berat amat. Percaya deh," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/4/2013) malam.
Siang tadi, Jokowi menggelar audiensi dengan warga Petukangan Selatan di sebuah rumah makan
di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jokowi sengaja menggelar audiensi itu
untuk memediasi, memetakan keluhan warga, dan menyambungkannya dengan
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada proyek JORR W2.
Jokowi menjamin
proses pembebasan lahan, termasuk penentuan ganti rugi, akan berjalan
baik. Dia berjanji akan terus mengawasi dan memastikan semuanya berjalan
lancar sehingga tak ada pihak yang dirugikan. "Kami itu hanya
memediasi supaya nyambung antara warga dan P2T. Ini hanya masalah komunikasi," ujarnya.
Hingga
kini, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan JORR W2 itu masih
menemui kendala. Warga menuntut adanya musyawarah dengan Gubernur
Jakarta. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dengan adanya gugatan warga Petukangan Selatan terhadap
Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1907/2010 tentang
perubahan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk jalan tol JORR 2 di Kelurahan Petukangan Utara
dan Petukangan Selatan.
Pada 28 Maret 2013, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan salinan resmi yang pokoknya berisi menolak permohonan yang
diajukan oleh Gubernur DKI. Oleh karena itu, para warga meminta Jokowi
mencabut SK tersebut dan bisa merealisasikan harga ganti rugi yang
layak.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Rabu, 24 April 2013
Ganti Rugi Lahan JORR W2, Jokowi: Lebih dari Rp 2 Juta/Meter
Negosiasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan warga korban
penggusuran proyek Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2)
nyaris mencapai titik temu. Jokowi menyebut ganti rugi lahannya berkisar
Rp 2 juta lebih per meter persegi.
"Lebih dari Rp 2 juta iya," kata Jokowi usai pertemuan dengan warga Petukangan di Rumah Makan Putra Minang, Jl. Saidi Raya No. 6, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).
Jokowi yakin warganya mendukung proyek tersebut dan dapat menemukan kata sepakat. Menurut dia, dibutuhkan sekali hingga dua kali pertemuan lagi.
"Rampunglah memang harus mau turun ke bawah seperti ini. Rampung. Warga itu mintanya hanya diajak bicara, minta diajak musyawarah," ujar Jokowi.
Kapan pertemuan lagi, Pak? "Ya nggak tahu. Kalau warga minta besok ya besok boleh, ketemu, rampung. Kalau nggak minggu depan makan lagi, rampung. Yakin rampung. Yang utara sudah selesai. Yang selatan selesai. Yakin rampung semuanya, ini selesai sudah rampung," papar Jokowi.
JORR W2 ditargetkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas tol dalam kota, Jalan Tol Sedyatmo (Bandara), dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang.
Sumber :
news.detik.com
"Lebih dari Rp 2 juta iya," kata Jokowi usai pertemuan dengan warga Petukangan di Rumah Makan Putra Minang, Jl. Saidi Raya No. 6, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).
Jokowi yakin warganya mendukung proyek tersebut dan dapat menemukan kata sepakat. Menurut dia, dibutuhkan sekali hingga dua kali pertemuan lagi.
"Rampunglah memang harus mau turun ke bawah seperti ini. Rampung. Warga itu mintanya hanya diajak bicara, minta diajak musyawarah," ujar Jokowi.
Kapan pertemuan lagi, Pak? "Ya nggak tahu. Kalau warga minta besok ya besok boleh, ketemu, rampung. Kalau nggak minggu depan makan lagi, rampung. Yakin rampung. Yang utara sudah selesai. Yang selatan selesai. Yakin rampung semuanya, ini selesai sudah rampung," papar Jokowi.
JORR W2 ditargetkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas tol dalam kota, Jalan Tol Sedyatmo (Bandara), dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Minta Warga Tak Teriak Teriak Saat Bedah Kampung
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke lokasi bekas kebakaran di Tanah Tinggi,
Johar Baru, Jakarta Pusat. Kepada warga, Jokowi memamerkan sketsa rumah
deret yang rencananya akan dibangun di kawasan padat penduduk tersebut.
Jokowi tiba sekitar pukul 15.10 WIB, Rabu (24/4/2013). Jokowi yang mengenakan batik hijau itu disambut puluhan warga RT 4 dan RT 13, Kecamatan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.
"Ibu dan Bapak semua, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai rencana penataan rumah yang ada di sini. Jadi nanti kira-kira rumahnya akan jadi seperti ini," kata Jokowi sambil memamerkan sketsa rumah deret tersebut kepada warga.
Dalam sketsa tersebut terlihat deretan rumah-rumah berjajar rapi. Rumah-rumah tersebut diwarnai dengan warga coklat muda. Ada rumah-rumah yang tingkat, namun ada juga yang hanya berlantai satu. Jokowi mengangkat tinggi-tinggi gambar tersebut.
Melihat gambar yang diperlihatkan Jokowi warga langsung bersorak sorai dan bertepuk-tangan. "Keren ya gambarnya!" kata warga.
Jokowi meminta warga ikut bekerja secara bersama untuk membangun rumah deret tersebut agar cepat selesai. Menurutnya rumah-rumah ini merupakan proyek percontohan. Di kawasan itu juga akan dibuat ruang terbuka hijau.
"Nanti kan luasnya berbeda-beda, tetap seperti yang sekarang. Hanya jatah per rumah tetap sama. Jadi gedungnya harus ke atas. Tanamannya juga dirawat jangan hanya seminggu dua minggu dirawat nanti mati," katanya.
Jokowi kemudian meminta persetujuan warga untuk memulai proyek tersebut. "Ada yang tidak setuju?" tanya Jokowi.
"Setuju!" teriak warga disertai tepuk tangan.
Jokowi kemudian juga meminta kesediaan warga kawasan itu untuk ikut membantu pembangunan. "Bantu tenaga bisa, ini sudah kita bantuin kaya gini masa tidak mau bantu. Semuanya siap bantu?" tanyanya.
"Siap!" kata warga antusias.
Total ada 85 rumah yang dibangun, nantinya gang-gang yang sempit akan dilebarkan. "Jadi jangan ada yang teriak-teriak, gambarnya sekarang sudah ada sudah kelihatan," katanya.
"Nanti kita bayar tidak, Pak?" tanya salah seorang warga.
"Emang mau bayar?" tanya Jokowi kembali.
"Enggak!" teriak warga.
"Ya udah kalau mau bayar juga tidak apa-apa," kata Jokowi sambil tertawa.
Jokowi mengatakan pembangunan akan dimulai minggu depan dan diutamanan untuk wilayah yang terbakar dulu. "Minggu depan kita mulai, kalau dibantu siang malam ya cepat," katanya.
"Tapi nanti kalau ada penataan gang, yang sempit dilebarin, jangan teriak-teriak," ujarnya.
Tanah Tinggi menjadi lokasi pertama program penataan kampung. Lokasi ini dipilih karena warganya terbilang lebih sedikit dan rentan terjadi kebakaran. Anggaran penataan kampung berasal dari APBD DKI 2013.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Pasca terbakar, Tanah Tinggi dibangun jadi kampung percontohan"
Jokowi tiba sekitar pukul 15.10 WIB, Rabu (24/4/2013). Jokowi yang mengenakan batik hijau itu disambut puluhan warga RT 4 dan RT 13, Kecamatan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.
"Ibu dan Bapak semua, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai rencana penataan rumah yang ada di sini. Jadi nanti kira-kira rumahnya akan jadi seperti ini," kata Jokowi sambil memamerkan sketsa rumah deret tersebut kepada warga.
Dalam sketsa tersebut terlihat deretan rumah-rumah berjajar rapi. Rumah-rumah tersebut diwarnai dengan warga coklat muda. Ada rumah-rumah yang tingkat, namun ada juga yang hanya berlantai satu. Jokowi mengangkat tinggi-tinggi gambar tersebut.
Melihat gambar yang diperlihatkan Jokowi warga langsung bersorak sorai dan bertepuk-tangan. "Keren ya gambarnya!" kata warga.
Jokowi meminta warga ikut bekerja secara bersama untuk membangun rumah deret tersebut agar cepat selesai. Menurutnya rumah-rumah ini merupakan proyek percontohan. Di kawasan itu juga akan dibuat ruang terbuka hijau.
"Nanti kan luasnya berbeda-beda, tetap seperti yang sekarang. Hanya jatah per rumah tetap sama. Jadi gedungnya harus ke atas. Tanamannya juga dirawat jangan hanya seminggu dua minggu dirawat nanti mati," katanya.
Jokowi kemudian meminta persetujuan warga untuk memulai proyek tersebut. "Ada yang tidak setuju?" tanya Jokowi.
"Setuju!" teriak warga disertai tepuk tangan.
Jokowi kemudian juga meminta kesediaan warga kawasan itu untuk ikut membantu pembangunan. "Bantu tenaga bisa, ini sudah kita bantuin kaya gini masa tidak mau bantu. Semuanya siap bantu?" tanyanya.
"Siap!" kata warga antusias.
Total ada 85 rumah yang dibangun, nantinya gang-gang yang sempit akan dilebarkan. "Jadi jangan ada yang teriak-teriak, gambarnya sekarang sudah ada sudah kelihatan," katanya.
"Nanti kita bayar tidak, Pak?" tanya salah seorang warga.
"Emang mau bayar?" tanya Jokowi kembali.
"Enggak!" teriak warga.
"Ya udah kalau mau bayar juga tidak apa-apa," kata Jokowi sambil tertawa.
Jokowi mengatakan pembangunan akan dimulai minggu depan dan diutamanan untuk wilayah yang terbakar dulu. "Minggu depan kita mulai, kalau dibantu siang malam ya cepat," katanya.
"Tapi nanti kalau ada penataan gang, yang sempit dilebarin, jangan teriak-teriak," ujarnya.
Tanah Tinggi menjadi lokasi pertama program penataan kampung. Lokasi ini dipilih karena warganya terbilang lebih sedikit dan rentan terjadi kebakaran. Anggaran penataan kampung berasal dari APBD DKI 2013.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Pasca terbakar, Tanah Tinggi dibangun jadi kampung percontohan"
Jokowi Lepas Tangan Soal Ganti Rugi Lahan Petukangan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan lepas tangan soal penentuan harga ganti rugi lahan yang akan digusur untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2. Hal itu ia sampaikan saat membuka audiensi dengan warga Petukangan Selatan di sebuah rumah makan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).
Di depan seluruh warga yang hadir di restoran itu, Jokowi menyatakan menolak ikut campur terlalu jauh terkait masalah pembebasan lahan. Bagi Jokowi, penentuan harga ganti rugi lahan menjadi urusan pihak investor yang terlibat dalam pembangunan jalan tol tersebut.
"Soal ganti rugi, saya enggak mau ikut campur terlalu dalam. Itu bukan urusan saya," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menjamin proses pembebasan lahan, termasuk penentuan ganti rugi, akan berjalan baik. Dirinya berjanji akan terus mengawasi dan memastikan semuanya berjalan lancar sehingga tak ada pihak yang dirugikan.
"Saya enggak mau ada yang main-main. Kalau main-main, ya tahu sendiri," ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiryatmoko.
Jokowi Minta Warga Petukangan Tak Saling Memanasi
Jokowi berharap warga tidak saling mengibaskan suasana panas dalam proses pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. Ia menjamin semua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang dirugikan.
"Jalan tol ini kepentingan jutaan orang. Saya minta jangan saling mengompori, khususnya mereka yang bukan warga setempat. Kita selesaikan dikit-dikit, semua senang, dan warga di sini mendapat pahala," kata Jokowi
Jokowi menceritakan awal mula pembangunan tol yang berlokasi di Jakarta Selatan itu. Tol itu dibangun sejak tahun 1993. Gara-gara krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, proyek tersebut distop.
"Kemudian bergerak lagi mulai tahun 2008. Kemudian sekarang ini hampir selesai," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, tol JORR W2 ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di dalam kota. Dengan begitu, proyek ini sangat penting.
"Kalau ini selesai yang namanya kendaraan dari luar kota menuju Lampung, Sumatera, itu tidak lewat tengah kota lagi. Jadi melingkar lewat sini. Tahapan kedua sudah 5 tahun berjalan, ada kira-kira 1.019 KK yang terkena proyek pembangunan JORR W2, dan sekarang tinggal 140-an," papar Jokowi.
Harga untuk ganti rugi lahan sebelumnya cukup bervariasi, tetapi umumnya dihargai Rp 500.000 per meter persegi. Di sisi lain, warga menuntut harganya dilipatgandakan menjadi Rp 2 juta sampai Rp 5 juta per meter persegi.
Jokowi ingin masyarakat tidak dirugikan dan berharap masalah ini bisa diselesaikan.
"Jadi dalam musyawarah ini, mari kita rembukkan bersama, bicara dari hati ke hati, dan saya ingatkan pada semua ini untuk kepentingan Jakarta dan jutaan orang," harapnya.
"Saya hanya ingin mengawasi agar berjalan baik. Tidak usah pakai teriak-teriak. Kita akan dengarkan. Kalau bisa diputuskan siang ini, ya kita putuskan. Kalau tidak nanti kita makan-makan lagi minggu depan. Kalau terus-terus ya enak, makan-makannya yang enak," lanjut Jokowi sambil tersenyum.
"Sudah didengarkan beberapa keluhan warga, sementara kita musyawarahkan dengan warga. Kalau mentok betul ya sudah. Kalau price sale keluar ya ga bisa apa. Tapi warga ya jangan nuntut-nuntut amat," ujar Jokowi saat menutup pertemuan dengan warga Petukangan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Di depan seluruh warga yang hadir di restoran itu, Jokowi menyatakan menolak ikut campur terlalu jauh terkait masalah pembebasan lahan. Bagi Jokowi, penentuan harga ganti rugi lahan menjadi urusan pihak investor yang terlibat dalam pembangunan jalan tol tersebut.
"Soal ganti rugi, saya enggak mau ikut campur terlalu dalam. Itu bukan urusan saya," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menjamin proses pembebasan lahan, termasuk penentuan ganti rugi, akan berjalan baik. Dirinya berjanji akan terus mengawasi dan memastikan semuanya berjalan lancar sehingga tak ada pihak yang dirugikan.
"Saya enggak mau ada yang main-main. Kalau main-main, ya tahu sendiri," ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiryatmoko.
Jokowi Minta Warga Petukangan Tak Saling Memanasi
Jokowi berharap warga tidak saling mengibaskan suasana panas dalam proses pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. Ia menjamin semua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang dirugikan.
"Jalan tol ini kepentingan jutaan orang. Saya minta jangan saling mengompori, khususnya mereka yang bukan warga setempat. Kita selesaikan dikit-dikit, semua senang, dan warga di sini mendapat pahala," kata Jokowi
Jokowi menceritakan awal mula pembangunan tol yang berlokasi di Jakarta Selatan itu. Tol itu dibangun sejak tahun 1993. Gara-gara krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, proyek tersebut distop.
"Kemudian bergerak lagi mulai tahun 2008. Kemudian sekarang ini hampir selesai," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, tol JORR W2 ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di dalam kota. Dengan begitu, proyek ini sangat penting.
"Kalau ini selesai yang namanya kendaraan dari luar kota menuju Lampung, Sumatera, itu tidak lewat tengah kota lagi. Jadi melingkar lewat sini. Tahapan kedua sudah 5 tahun berjalan, ada kira-kira 1.019 KK yang terkena proyek pembangunan JORR W2, dan sekarang tinggal 140-an," papar Jokowi.
Harga untuk ganti rugi lahan sebelumnya cukup bervariasi, tetapi umumnya dihargai Rp 500.000 per meter persegi. Di sisi lain, warga menuntut harganya dilipatgandakan menjadi Rp 2 juta sampai Rp 5 juta per meter persegi.
Jokowi ingin masyarakat tidak dirugikan dan berharap masalah ini bisa diselesaikan.
"Jadi dalam musyawarah ini, mari kita rembukkan bersama, bicara dari hati ke hati, dan saya ingatkan pada semua ini untuk kepentingan Jakarta dan jutaan orang," harapnya.
"Saya hanya ingin mengawasi agar berjalan baik. Tidak usah pakai teriak-teriak. Kita akan dengarkan. Kalau bisa diputuskan siang ini, ya kita putuskan. Kalau tidak nanti kita makan-makan lagi minggu depan. Kalau terus-terus ya enak, makan-makannya yang enak," lanjut Jokowi sambil tersenyum.
"Sudah didengarkan beberapa keluhan warga, sementara kita musyawarahkan dengan warga. Kalau mentok betul ya sudah. Kalau price sale keluar ya ga bisa apa. Tapi warga ya jangan nuntut-nuntut amat," ujar Jokowi saat menutup pertemuan dengan warga Petukangan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Audiensi di Rumah Makan Ala Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), seusai menghadiri Inacraft 2013 di JCC, Jokowi menepati janjinya kembali menemui warga Petukangan untuk
menyelesaikan masalah pembebasan tanah untuk proyek pembangunan tol
Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2. Dia menggelar audiensi dengan
warga di salah satu rumah makan di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).
Puluhan warga berduyung-duyung menuju rumah makan tersebut. Di sana, mereka berebutan masuk ke ruang VIP yang telah disewa Jokowi.
Namun karena tempat duduk terbatas, hanya sekitar 30-an warga yang bisa masuk dan mendapat tempat duduk. Sementara sekitar 40-an orang yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak terpaksa menunggu di luar.
Sebenarnya, Jokowi hanya mengharapkan perwakilannya yang datang. Namun, dia tidak menyangka puluhan warga yang datang. Hal ini membuat Jokowi sama sekali tidak memperlihatkan senyum di wajahnya.
Jokowi hanya memperhatikan warga yang berebutan duduk sambil menanti makanan yang disajikan. Dia belum mengeluarkan sepatah katapun sejak tiba di tempat makan tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (24/4/2013).
Sebelumnya, warga Pesanggrahan ini merasa keberatan bila harus digusur atau dipindahkan karena lokasi tempat tinggal mereka saat ini sangat strategis. Mereka khawatir penggusuran akan berdampak pada mata pencaharian, dan mengganggu keberlangsungan pendidikan anak.
Selain itu, warga juga mengadukan adanya intimidasi yang sering dialami warga dari oknum-oknum tertentu. Warga dipaksa menyetujui pembebasan lahan. Hingga pukul 13.00 WIB, proses audiensi masih berlangsung.
Jokowi hanya duduk menyaksikan ketidaktertiban warga tersebut.
Sempat terjadi sedikit kericuhan sesaat sebelum audiensi dimulai. Penyebabnya adalah, beberapa warga memaksa masuk mengikuti jalannya audiensi di dalam ruang pertemuan. Wartawan pun terpaksa mengalah dan memilih keluar ruangan.
Sontak Jokowi berdiri dari kursinya dan menuju pintu
yang dilalui wartawan sebelum keluar ruangan. "Makan dulu ya,
makan...," kata Jokowi, mencoba memberi pemahaman pada para wartawan
yang tak bisa meliput jalannya audiensi.
Jalannya audiensi dimulai dengan makan siang. Seluruh warga yang hadir disajikan berbagai menu makan siang. Mereka yang berada di luar, dan tak mendapatkan tempat duduk terpaksa menunggu di luar. Meski gerimis, warga bertahan menggunakan payung dan berteduh di tempat yang lebih aman.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
Puluhan warga berduyung-duyung menuju rumah makan tersebut. Di sana, mereka berebutan masuk ke ruang VIP yang telah disewa Jokowi.
Namun karena tempat duduk terbatas, hanya sekitar 30-an warga yang bisa masuk dan mendapat tempat duduk. Sementara sekitar 40-an orang yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak terpaksa menunggu di luar.
Sebenarnya, Jokowi hanya mengharapkan perwakilannya yang datang. Namun, dia tidak menyangka puluhan warga yang datang. Hal ini membuat Jokowi sama sekali tidak memperlihatkan senyum di wajahnya.
Jokowi hanya memperhatikan warga yang berebutan duduk sambil menanti makanan yang disajikan. Dia belum mengeluarkan sepatah katapun sejak tiba di tempat makan tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (24/4/2013).
Sebelumnya, warga Pesanggrahan ini merasa keberatan bila harus digusur atau dipindahkan karena lokasi tempat tinggal mereka saat ini sangat strategis. Mereka khawatir penggusuran akan berdampak pada mata pencaharian, dan mengganggu keberlangsungan pendidikan anak.
Selain itu, warga juga mengadukan adanya intimidasi yang sering dialami warga dari oknum-oknum tertentu. Warga dipaksa menyetujui pembebasan lahan. Hingga pukul 13.00 WIB, proses audiensi masih berlangsung.
Jokowi hanya duduk menyaksikan ketidaktertiban warga tersebut.
Sempat terjadi sedikit kericuhan sesaat sebelum audiensi dimulai. Penyebabnya adalah, beberapa warga memaksa masuk mengikuti jalannya audiensi di dalam ruang pertemuan. Wartawan pun terpaksa mengalah dan memilih keluar ruangan.
Jalannya audiensi dimulai dengan makan siang. Seluruh warga yang hadir disajikan berbagai menu makan siang. Mereka yang berada di luar, dan tak mendapatkan tempat duduk terpaksa menunggu di luar. Meski gerimis, warga bertahan menggunakan payung dan berteduh di tempat yang lebih aman.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
Tinjau Inacraft, Jokowi Diberi Kaos 'Nyeleneh' dari Mahasiswi Cantik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diberi kaos gratis oleh 2
mahasiswi ketika asyik melihat pameran Inacraft. Meski banyak kerajinan
nan menarik, Jokowi memilih untuk memantau saja.
Jokowi berkeliling di area pameran usai mendampingi Wapres Boediono meresmikan pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2013 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Jokowi berkeliling sendirian. Sedangkan Boediono didampingi oleh Menteri perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisna Murti, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Sewaktu berkeliling, Jokowi tak luput dari serbuan pengunjung yang ingin menyalami dan berfoto bersama. Para pemilik stan juga banyak yang menawari Jokowi untuk mampir, namun Jokowi hanya melihat-lihat dari luar tanpa membeli satu pun barang kerajinan yang dipamerkan.
Tiba tiba Jokowi dihampiri oleh dua mahasiswi Universitas Ciputra, Nicky dan Grace. Kedua mahasiswi ini memberikan Jokowi sebuah kaos produksi mereka sendiri.
"Pak Jokowi, mohon diterima bajunya. Ini buatan kita sendiri Pak. Nama produknya 'Nyeleneh'. Dipakai ya Pak," ujar Grace kepada Jokowi.
Jokowi lalu menerima pemberian tersebut sambil tersenyum. "Iya, terima kasih," ucap Jokowi dan langsung disambung dengan foto bersama.
Jokowi kemudian melewati stan kerajinan perak 'Eka Silver'. Orang nomor satu di Jakarta itu ditawari sebuah cincin, namun Jokowi hanya tersenyum. Tak puas menawari cincin, sang penjaga toko pun kemudian menawari Jokowi sebuah alat kerokan.
"Pak... ini Pak ada alat kerokan," kata pria penjaga stan.
"Hah? Kerokan? Hehehe...," jawab Jokowi sambil tertawa kecil lalu meninggalkan stan tersebut.
Jokowi berjanji akan mengajak sang istri tercinta Iriana Jokowi untuk datang lagi pada Jumat 26 April. "Nanti Jumat datang, khusus untuk belanja. Kalau sekarang tinjau-tinjau dulu," terang Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi berkeliling di area pameran usai mendampingi Wapres Boediono meresmikan pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2013 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Jokowi berkeliling sendirian. Sedangkan Boediono didampingi oleh Menteri perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisna Murti, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Sewaktu berkeliling, Jokowi tak luput dari serbuan pengunjung yang ingin menyalami dan berfoto bersama. Para pemilik stan juga banyak yang menawari Jokowi untuk mampir, namun Jokowi hanya melihat-lihat dari luar tanpa membeli satu pun barang kerajinan yang dipamerkan.
Tiba tiba Jokowi dihampiri oleh dua mahasiswi Universitas Ciputra, Nicky dan Grace. Kedua mahasiswi ini memberikan Jokowi sebuah kaos produksi mereka sendiri.
"Pak Jokowi, mohon diterima bajunya. Ini buatan kita sendiri Pak. Nama produknya 'Nyeleneh'. Dipakai ya Pak," ujar Grace kepada Jokowi.
Jokowi lalu menerima pemberian tersebut sambil tersenyum. "Iya, terima kasih," ucap Jokowi dan langsung disambung dengan foto bersama.
Jokowi kemudian melewati stan kerajinan perak 'Eka Silver'. Orang nomor satu di Jakarta itu ditawari sebuah cincin, namun Jokowi hanya tersenyum. Tak puas menawari cincin, sang penjaga toko pun kemudian menawari Jokowi sebuah alat kerokan.
"Pak... ini Pak ada alat kerokan," kata pria penjaga stan.
"Hah? Kerokan? Hehehe...," jawab Jokowi sambil tertawa kecil lalu meninggalkan stan tersebut.
Jokowi berjanji akan mengajak sang istri tercinta Iriana Jokowi untuk datang lagi pada Jumat 26 April. "Nanti Jumat datang, khusus untuk belanja. Kalau sekarang tinjau-tinjau dulu," terang Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Tolak Beri Lahan Warga Pluit
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar aksi
warga yang memprotes normalisasi Waduk Pluit. Ia mengaku terus
mencarikan solusi terbaik, tapi menolak memberi ganti rugi untuk
penyewa.
"Sudah ketemu sama saya ya nggak sekali, dua kali, itu udah. Yang penting beri solusi," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).
Jokowi mengatakan warga menolak rusun yang ditawarkan. Padahal, rusun tersebut dibangun di dekat dengan rusun lama di Muara Baru.
"Kalau mintanya yang seperti ini (lahan) ya kita yang sulit. Lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya itu (lahan), kita udah beli lahan untuk rusun lagi," ujar Jokowi yang terbalut baju batik warna biru dan ungu ini.
Jokowi menolak memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Mayoritas penyewa memiliki rumah sewa hingga 20 unit yang dibangun di tanah negara.
"Hampir 70% sewa menyewa di situ, mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 rumah, ada yang 10 rumah. Itu yang kita nggak mau. Kalau itu nggak kita hentikan di mana-mana akan terjadi seperti itu ya kan. Tanah negara didirikan bangunan," papar Jokowi.
Sarjana Kehutanan UGM ini menegaskan normalisasi Waduk Pluit dibutuhkan guna mengantisipasi bencana banjir.
"Itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta, waduk 80 hektar, sekarang ada di bawah 60 hektar, juga dangkal hanya 2 meter, 3 meter, harusnya 10 meter. Kalau kita terus-terusan nggak berani memutuskan seperti itu ya nggak akan rampung-rampung," kata dia.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit"
"Sudah ketemu sama saya ya nggak sekali, dua kali, itu udah. Yang penting beri solusi," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).
Jokowi mengatakan warga menolak rusun yang ditawarkan. Padahal, rusun tersebut dibangun di dekat dengan rusun lama di Muara Baru.
"Kalau mintanya yang seperti ini (lahan) ya kita yang sulit. Lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya itu (lahan), kita udah beli lahan untuk rusun lagi," ujar Jokowi yang terbalut baju batik warna biru dan ungu ini.
Jokowi menolak memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Mayoritas penyewa memiliki rumah sewa hingga 20 unit yang dibangun di tanah negara.
"Hampir 70% sewa menyewa di situ, mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 rumah, ada yang 10 rumah. Itu yang kita nggak mau. Kalau itu nggak kita hentikan di mana-mana akan terjadi seperti itu ya kan. Tanah negara didirikan bangunan," papar Jokowi.
Sarjana Kehutanan UGM ini menegaskan normalisasi Waduk Pluit dibutuhkan guna mengantisipasi bencana banjir.
"Itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta, waduk 80 hektar, sekarang ada di bawah 60 hektar, juga dangkal hanya 2 meter, 3 meter, harusnya 10 meter. Kalau kita terus-terusan nggak berani memutuskan seperti itu ya nggak akan rampung-rampung," kata dia.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit"
Jokowi Dampingi Wapres Buka Inacraft 2013
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara pembukaan Inacraft
ke-15 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (24/4/2013). Hadir
juga dalam pembukaan ini, Wakil Presiden Boediono, dan beberapa menteri
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Inacraft 2013 dibuka mulai hari ini sampai lima hari ke depan. Hadir juga dalam acara pembukaan Istri Wapres Boediono, Herawati Bediono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, dan lainnya.
Acara ini merupakan pameran kerajinan Indonesia terbesar yang digelar rutin setiap tahun sejak 1999 oleh pihak swasta bekerja sama dengan beberapa kementerian dan BUMN yang terkait dengan pembinaan pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Tahun ini, sekitar 1.600 peserta perusahaan kerajinan baik produsen maupun eksportir dari 33 provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menempati 1.218 stan.
Mengambil tema sentral from smart village to global market, Inacraft 2013 dimaksudkan untuk memfasilitasi produk kerajinan Indonesia naik ke level internasional. Selain pameran kerajinan Indonesia, acara ini juga diramaikan dengan Inacraft Award, dan gelaran seminar industri kerajinan yang inovatif.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
Inacraft 2013 dibuka mulai hari ini sampai lima hari ke depan. Hadir juga dalam acara pembukaan Istri Wapres Boediono, Herawati Bediono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, dan lainnya.
Acara ini merupakan pameran kerajinan Indonesia terbesar yang digelar rutin setiap tahun sejak 1999 oleh pihak swasta bekerja sama dengan beberapa kementerian dan BUMN yang terkait dengan pembinaan pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Tahun ini, sekitar 1.600 peserta perusahaan kerajinan baik produsen maupun eksportir dari 33 provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menempati 1.218 stan.
Mengambil tema sentral from smart village to global market, Inacraft 2013 dimaksudkan untuk memfasilitasi produk kerajinan Indonesia naik ke level internasional. Selain pameran kerajinan Indonesia, acara ini juga diramaikan dengan Inacraft Award, dan gelaran seminar industri kerajinan yang inovatif.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
Selasa, 23 April 2013
Yayat Supriyatna: Kinerja Jokowi-Ahok Minus
Setelah 6 bulan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menjabat
sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kinerja dinilai minus,
Jokowi disarankan membuat skala prioritas pembangunan.
"Dari sekian program yang dijanjikan pada masa kampanye, masih ada yang belum bisa dijalankan," kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi Senin (23/4/2013) malam.
Dia menyebut masalah di Ibu Kota sangat kompleks, utamanya soal pembangunan infrastruktur yang layak. Yayat menyarankan agar Jokowi menetapkan skala prioritas dalam bebebrapa pembangunan fisik
"Dari sekian masalah ini, ada baiknya diprioritaskan mana yang harus direalisasikan," sarannya.
Skala prioritas pembangunan itu lanjut Yayat harus didukung dengan ketersediaan anggaran. Rencana program yang dilontarkan Jokowi saat blusukan harus direalisasikan dengan membuat rincian bersama pejabat terkait.
"Kesepakatan itu kan sebenarnya sudah bisa jadi payung hukum kebijakan dinas-dinas yang ada," pungkasnya.
Dalam catatan Yayat, ada 5 proyek besar yang belum terlihat hasilnya. Yayat menyoroti proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang tertunda pengerjaannya karena masih terkendala pada administrasi persuratan. Selain MRT, proyek monorel kata Yayat sudah hilang gaungnya. "Jalan Layang Non Tol juga tidak dilanjutkan pembangunannya," kritik Yayat.
Yayat menduga ide pembangunan Jakarta justru mandek di tingkatan pelaksanaan atau suku dinas. Ini terlihat dari penyerapan anggaran APBD yang diakui langsung Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih tergolong rendah.
"Penyerapan anggarannya masih dibawah 5%, ini bisa diartikan yang dibawah belum siap," lanjutnya.
Dosen Universitas Trisakti ini menduga informasi yang masuk ke Jokowi bisa jadi tidak akurat yang berakibat mandeknya pelaksanaan kebijakan. Beralihnya Jokowi dari penerapan sistem ganjil genap ke electronic road pricing (erp) sebut Yayat menjadi contoh kegamangan pelaksanaan kebijakan.
"Ada yang tidak akurat dari info yang masuk ke Jokowi. Misalnya, stiker ganjil genap yang katanya sudah dicetak, saat menggantung begini bagaimana pertanggung jawaban untuk stiker yang sudah dicetak," katanya.
Namun, Yayat mengatakan duet Jokowi-Ahok berhasil mendobrak tembok penghalang masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Program ini dinilainya menghadirkan simpati dan empati masyarakat.
"Program KJS dan KJP Jokowi-Ahok yang menghadirkan euforia pada masyarakat. Ini yang membuat mereka dicintai warga Jakarta," puji Yayat di akhir wawancara.
Sumber :
news.detik.com
"Dari sekian program yang dijanjikan pada masa kampanye, masih ada yang belum bisa dijalankan," kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi Senin (23/4/2013) malam.
Dia menyebut masalah di Ibu Kota sangat kompleks, utamanya soal pembangunan infrastruktur yang layak. Yayat menyarankan agar Jokowi menetapkan skala prioritas dalam bebebrapa pembangunan fisik
"Dari sekian masalah ini, ada baiknya diprioritaskan mana yang harus direalisasikan," sarannya.
Skala prioritas pembangunan itu lanjut Yayat harus didukung dengan ketersediaan anggaran. Rencana program yang dilontarkan Jokowi saat blusukan harus direalisasikan dengan membuat rincian bersama pejabat terkait.
"Kesepakatan itu kan sebenarnya sudah bisa jadi payung hukum kebijakan dinas-dinas yang ada," pungkasnya.
Dalam catatan Yayat, ada 5 proyek besar yang belum terlihat hasilnya. Yayat menyoroti proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang tertunda pengerjaannya karena masih terkendala pada administrasi persuratan. Selain MRT, proyek monorel kata Yayat sudah hilang gaungnya. "Jalan Layang Non Tol juga tidak dilanjutkan pembangunannya," kritik Yayat.
Yayat menduga ide pembangunan Jakarta justru mandek di tingkatan pelaksanaan atau suku dinas. Ini terlihat dari penyerapan anggaran APBD yang diakui langsung Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih tergolong rendah.
"Penyerapan anggarannya masih dibawah 5%, ini bisa diartikan yang dibawah belum siap," lanjutnya.
Dosen Universitas Trisakti ini menduga informasi yang masuk ke Jokowi bisa jadi tidak akurat yang berakibat mandeknya pelaksanaan kebijakan. Beralihnya Jokowi dari penerapan sistem ganjil genap ke electronic road pricing (erp) sebut Yayat menjadi contoh kegamangan pelaksanaan kebijakan.
"Ada yang tidak akurat dari info yang masuk ke Jokowi. Misalnya, stiker ganjil genap yang katanya sudah dicetak, saat menggantung begini bagaimana pertanggung jawaban untuk stiker yang sudah dicetak," katanya.
Namun, Yayat mengatakan duet Jokowi-Ahok berhasil mendobrak tembok penghalang masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Program ini dinilainya menghadirkan simpati dan empati masyarakat.
"Program KJS dan KJP Jokowi-Ahok yang menghadirkan euforia pada masyarakat. Ini yang membuat mereka dicintai warga Jakarta," puji Yayat di akhir wawancara.
Sumber :
news.detik.com
F-PKS DPRD: Jokowi Tidak Punya Program yang Jelas
Ketua Komisi B DPRD DKI
Jakarta, Selamat Nurdin, penghentian proyek JLNT merupakan
suatu tindakan yang menggambarkan ketidakjelasan pemerintahan
Jokowi-Ahok dalam hal transportasi. Anggota Fraksi PKS ini pun
menegaskan, Jokowi-Ahok harus punya rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) yang konsisten.
"RPJMD Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada timeline," tegas Nurdin kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Nurdin menjelaskan, jika tidak ada kejelasan pembanguna berdasarkan RPJMD, maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai akan pupus.
"Kalau tidak jelas apa programnya, tidak ada timelinenya, soal perhubungan juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?," kata Nurdin.
Nurdin pun menyarankan Jokowi agar jangan 'malu-malu' untuk membuka berkas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya. Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatynya populis dan pencitraan saja.
"Jokowi harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus, mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun, ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit," katanya.
"Perlu dibedakan antara konsep pembangunan jakarta dan aspirasi pemilih, dan orang yang mengaku memilih, misalnya PKL penataan seberapa banyak yang sesuai dengan rasio warga DKI, rasio kios yang ada di Jakarta, butuh ada perhitungannya. Jangan sampai isu populis ini setahun ini butuh rasionalisasi lagi. Jangan populis terus sepanjang periode," tambah Nurdin.
Sumber :
news.detik.com
"RPJMD Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada timeline," tegas Nurdin kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Nurdin menjelaskan, jika tidak ada kejelasan pembanguna berdasarkan RPJMD, maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai akan pupus.
"Kalau tidak jelas apa programnya, tidak ada timelinenya, soal perhubungan juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?," kata Nurdin.
Nurdin pun menyarankan Jokowi agar jangan 'malu-malu' untuk membuka berkas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya. Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatynya populis dan pencitraan saja.
"Jokowi harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus, mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun, ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit," katanya.
"Perlu dibedakan antara konsep pembangunan jakarta dan aspirasi pemilih, dan orang yang mengaku memilih, misalnya PKL penataan seberapa banyak yang sesuai dengan rasio warga DKI, rasio kios yang ada di Jakarta, butuh ada perhitungannya. Jangan sampai isu populis ini setahun ini butuh rasionalisasi lagi. Jangan populis terus sepanjang periode," tambah Nurdin.
Sumber :
news.detik.com
Cegah Malpraktik, Jokowi: Semua Dokter Bekerja Harus Hati-hati
Kasus dugaan malpraktik menyedot perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi). Ia berpesan agar seluruh dokter hati-hati saat
mengemban tugas mulia.
"Jadi, semuanya memang harus hati-hati. Dokter harus hati-hati," kata Jokowi saat dimintai komentar seputar kasus dugaan malpraktik yang menimpa Anna Marlina (38) di RS Persahabatan.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Kementerian Luar Negeri di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).
Menurut Jokowi, setiap kegiatan kedokteran kini bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
"Karena apapun itu saat ini sedang dilihat oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat, sehingga dalam bekerja itu harus penuh hati-hati," jelas Jokowi.
Suami dari Anna Marlina, Pandapotan Manurung (40) melaporkan dokter BHS yang bekerja di RS Persahabatan ke polisi. Pandapotan melaporkan BHS atas dugaan kasus malpraktik yang dilakukannya terhadap sang istri.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Minta Dokter Lebih Berhati-hati"
"Jadi, semuanya memang harus hati-hati. Dokter harus hati-hati," kata Jokowi saat dimintai komentar seputar kasus dugaan malpraktik yang menimpa Anna Marlina (38) di RS Persahabatan.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Kementerian Luar Negeri di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).
Menurut Jokowi, setiap kegiatan kedokteran kini bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
"Karena apapun itu saat ini sedang dilihat oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat, sehingga dalam bekerja itu harus penuh hati-hati," jelas Jokowi.
Suami dari Anna Marlina, Pandapotan Manurung (40) melaporkan dokter BHS yang bekerja di RS Persahabatan ke polisi. Pandapotan melaporkan BHS atas dugaan kasus malpraktik yang dilakukannya terhadap sang istri.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Minta Dokter Lebih Berhati-hati"
Jokowi: Siapa yang Batalin Pinjaman dari Bank Dunia?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya belum
membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek
Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Jokowi mengatakan
bahwa penolakan itu baru sekadar wacana.
"Belum tahu, siapa yang batalin? Ini (pembatalan) baru akan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Jokowi juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu Pemerintah Pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu.
"Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui JEDI atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana sempat mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI.
Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.
Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Belum tahu, siapa yang batalin? Ini (pembatalan) baru akan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Jokowi juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu Pemerintah Pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu.
"Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui JEDI atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana sempat mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI.
Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.
Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Ajari Calon Diplomat, Jokowi Pakai Sepatu Kets
oko Widodo selalu berpenampilan sederhana dalam setiap suasana.
Bahkan ketika didapuk memberikan materi di Diklat Sekolah Dinas Luar
Negeri (Sekdilu), di Kementerian Luar Negeri, Gubernur DKI Jakarta itu
tetap setia dengan sepatu ketsnya.
Jokowi pun bukan tipe yang bertele-tele. Ketika tiba di Gedung Kemenlu sekitar pukul 16.20, Selasa (23/4/2013) sore, ia langsung menuju auditorium tempat berlangsungnya diklat. Di depan para calon diplomat muda, dia berbagi banyak pengalaman dan paparan mengenai reformasi birokrasi.
Tanpa canggung, ia memulai materinya dengan pengalaman pribadi yang menggelitik selama terjun ke dunia politik secara tak sengaja.
Sekdilu adalah program pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat dasar pada Kemenlu. Para calon diplomat muda akan ditempa selama delapan bulan dengan materi mengenai hubungan internasional, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta isu lain yang terkait. Tahun ini, Sekdilu memasuki angkatan ke-37.
Seluruh siswanya merupakan peserta yang lolos seleksi pada tahun 2012, terdiri dari 27 siswa dan 32 siswi. Sekdilu dibentuk untuk membekali dan mempersiapkn calon diplomat muda. Diharap, setelahnya, jebolan Sekdilu bisa bekerja profesional, handal dan kompeten.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Isi Ceramah Diklat Sekdilu Kemenlu"
Jokowi pun bukan tipe yang bertele-tele. Ketika tiba di Gedung Kemenlu sekitar pukul 16.20, Selasa (23/4/2013) sore, ia langsung menuju auditorium tempat berlangsungnya diklat. Di depan para calon diplomat muda, dia berbagi banyak pengalaman dan paparan mengenai reformasi birokrasi.
Tanpa canggung, ia memulai materinya dengan pengalaman pribadi yang menggelitik selama terjun ke dunia politik secara tak sengaja.
Sekdilu adalah program pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat dasar pada Kemenlu. Para calon diplomat muda akan ditempa selama delapan bulan dengan materi mengenai hubungan internasional, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta isu lain yang terkait. Tahun ini, Sekdilu memasuki angkatan ke-37.
Seluruh siswanya merupakan peserta yang lolos seleksi pada tahun 2012, terdiri dari 27 siswa dan 32 siswi. Sekdilu dibentuk untuk membekali dan mempersiapkn calon diplomat muda. Diharap, setelahnya, jebolan Sekdilu bisa bekerja profesional, handal dan kompeten.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Isi Ceramah Diklat Sekdilu Kemenlu"
Jokowi: Pasar Baru, Gratis Celemek Bagi Semua Pedagang Pasar
Seperti diberitakan sebelumnya, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan ngebut membedah 23 pasar
tradisional. Pasar yang bau dan kumuh itu akan disulap bak supermarket.
Pedagangnya nanti diberi celemek.
"Nanti pedagangnya mau saya beri celemek semuanya. Jadi orang masuk tuh kayak di supermarket supermarket," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut Jokowi, bedah pasar dilakukan mulai tahun ini. Salah satu pasar yang segera dibedah adalah Pasar Meruya Ilir di kawasan Jakarta Barat. Pembangunan pasar itu menelan dana sekitar Rp 9 miliar.
"Ini proses lelang semuanya. Saya mau kunjungi semuanya. Biar ngerti mau dijadikan seperti apa," ujar Jokowi.
Namun demikian, Jokowi enggan menyebut lokasi 23 pasar lain yang hendak dibangunnya. "Waduh... ngapalin lagi. Mbok tanya kadislah ya," kata Jokowi.
Ke depan, lanjut Jokowi, manajemen pasar akan modern. Wilayahnya diperbaiki. "Zoning basah, kering, sayur, pakaian, daging diperbaiki. Memperbaiki itu. Bawahnya bersih, tempat parkir juga," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Nanti pedagangnya mau saya beri celemek semuanya. Jadi orang masuk tuh kayak di supermarket supermarket," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut Jokowi, bedah pasar dilakukan mulai tahun ini. Salah satu pasar yang segera dibedah adalah Pasar Meruya Ilir di kawasan Jakarta Barat. Pembangunan pasar itu menelan dana sekitar Rp 9 miliar.
"Ini proses lelang semuanya. Saya mau kunjungi semuanya. Biar ngerti mau dijadikan seperti apa," ujar Jokowi.
Namun demikian, Jokowi enggan menyebut lokasi 23 pasar lain yang hendak dibangunnya. "Waduh... ngapalin lagi. Mbok tanya kadislah ya," kata Jokowi.
Ke depan, lanjut Jokowi, manajemen pasar akan modern. Wilayahnya diperbaiki. "Zoning basah, kering, sayur, pakaian, daging diperbaiki. Memperbaiki itu. Bawahnya bersih, tempat parkir juga," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Berani Cabut Kumis Harimau
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melontarkan kicauan melalui media
sosial Twitter. Melalui akun pribadinya, @jokowi_do2, ia menuliskan
"Butuh keberanian: mencabut kumis harimau..."
Apa maksud dari kicauannya itu?
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Jokowi menjelaskan, kicauan yang ditulis pada Senin (23/4/2013) dimaksudkan untuk menggambarkan keberanian menentukan kebijakan. Dalam hal ini adalah dirinya sebagai pemimpin Ibu Kota yang bertekad menggebrak dan fokus berupaya mensejahterakan warga yang dipimpinnya.
"Begini, untuk menyelesaikan masalah sulit, perlu memahami masalah itu secara detail. Mengetahui kelemahan masalah kemudian dikerjakan dengan penuh kesabaran. Kalau mau cabut bulu harimau itu bisa," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Dirinya menegaskan, kicauannya itu sama sekali tak ditujukan kepada seseorang. Apa yang dikatakannya mutlak terkait dengan keyakinannya untuk mampu menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta.
"Bukan (untuk seseorang). Ini terkait masalah-masalah besar di Jakarta, kalau mau cabut kumis harimau itu bisa dilakukan, tetapi harus mengerti kelemahannya secara jelas," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Apa maksud dari kicauannya itu?
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Jokowi menjelaskan, kicauan yang ditulis pada Senin (23/4/2013) dimaksudkan untuk menggambarkan keberanian menentukan kebijakan. Dalam hal ini adalah dirinya sebagai pemimpin Ibu Kota yang bertekad menggebrak dan fokus berupaya mensejahterakan warga yang dipimpinnya.
"Begini, untuk menyelesaikan masalah sulit, perlu memahami masalah itu secara detail. Mengetahui kelemahan masalah kemudian dikerjakan dengan penuh kesabaran. Kalau mau cabut bulu harimau itu bisa," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Dirinya menegaskan, kicauannya itu sama sekali tak ditujukan kepada seseorang. Apa yang dikatakannya mutlak terkait dengan keyakinannya untuk mampu menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta.
"Bukan (untuk seseorang). Ini terkait masalah-masalah besar di Jakarta, kalau mau cabut kumis harimau itu bisa dilakukan, tetapi harus mengerti kelemahannya secara jelas," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Lelang Jabatan Lumayan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) senang peserta lelang jabatan lurah dan camat menembus angka 1.156 orang. Awalnya, ia khawatir program itu tidak ada peminatnya.
"Ya lumayan dong, udah ribuan gitu kok," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut dia, pihaknya sempat khawatir tidak ada orang yang mendaftarkan diri untuk bertarung memperebutkan kursi lurah maupun camat.
"Bagus toh. Lurah 700-an, camatnya 300-an. Bagus sekali," ujar Jokowi.
Pendaftaran lelang jabatan lurah dan camat telah ditutup. Sedikitnya 346 peserta mendaftar sebagai calon camat dan 810 peserta lainnya mendaftar sebagai lurah. Para peserta telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jumlah Pendaftar Lelang Jabatan di Luar Prediksi Jokowi"
"Ya lumayan dong, udah ribuan gitu kok," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Menurut dia, pihaknya sempat khawatir tidak ada orang yang mendaftarkan diri untuk bertarung memperebutkan kursi lurah maupun camat.
"Bagus toh. Lurah 700-an, camatnya 300-an. Bagus sekali," ujar Jokowi.
Pendaftaran lelang jabatan lurah dan camat telah ditutup. Sedikitnya 346 peserta mendaftar sebagai calon camat dan 810 peserta lainnya mendaftar sebagai lurah. Para peserta telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jumlah Pendaftar Lelang Jabatan di Luar Prediksi Jokowi"
Kelanjutan JLNT Jokowi Tunggu BPK
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menunggu rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan Jalan
Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang. Cara ini dipilih Jokowi karena ingin berhati-hati agar tak salah mengambil keputusan.
Jokowi harus memastikan apakah untuk melanjutkan proyek multiyears ini harus diputuskan melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan karena penyelesaian pembangunan JLNT tersebut meleset dari target semula, yang seharusnya rampung pada akhir 2012. Untuk melanjutkannya, pembiayaan proyek itu harus kembali dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013 atau pada tahun anggaran berikutnya.
"Nah, kalau ini diteruskan, pertanyaannya, harus izin Dewan enggak? Boleh enggak? Menunggu rekomendasi BPK cuma proses kehati-hatian, enggak ada yang lain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat melontarkan keinginannya agar BPK melakukan audit terhadap proyek pembangunan JLNT tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian yang memicu proyek jalan layang itu belum selesai.
Pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi, sedangkan paket Dr Satrio dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi harus memastikan apakah untuk melanjutkan proyek multiyears ini harus diputuskan melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan karena penyelesaian pembangunan JLNT tersebut meleset dari target semula, yang seharusnya rampung pada akhir 2012. Untuk melanjutkannya, pembiayaan proyek itu harus kembali dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013 atau pada tahun anggaran berikutnya.
"Nah, kalau ini diteruskan, pertanyaannya, harus izin Dewan enggak? Boleh enggak? Menunggu rekomendasi BPK cuma proses kehati-hatian, enggak ada yang lain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat melontarkan keinginannya agar BPK melakukan audit terhadap proyek pembangunan JLNT tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian yang memicu proyek jalan layang itu belum selesai.
Pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi, sedangkan paket Dr Satrio dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dahlan dukung Jokowi bongkar permainan proyek flyover Casablanca
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendukung rencana Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut dalam tender pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca. Dahlan juga berjanji ikut membongkar jika ada permainan yang melibatkan perusahaan BUMN yang ada di bawah komandonya.
"Saya mendukung upaya Gubernur DKI (Jokowi) untuk mengaudit JLNT Casablanca. Kalau memang ada BUMN yang tidak beres bongkar saja. Tapi proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu oleh masyarakat luas," ucap Dahlan di Kementerian BUMN, Selasa (23/4).
Dahlan berjanji tidak akan menutup-nutupi atau melindungi BUMN yang terlibat 'permainan' dalam proyek tersebut. Tapi, terlepas dari itu, Dahlan berharap proyek tersebut tetap dijalankan dan tidak mandek.
"Proyek itu jangan dikorbankan karena proyek tersebut tinggal menunggu beberapa meter saja penyelesaian yang letaknya persis di atas Jalan Sudirman, persis di atas Jalan Sudirman, tinggal menyambung aja," tegasnya.
Dahlan menyebut, dua perusahaan BUMN terlibat dalam proyek ini. Yakni Wijaya Karya dan Istaka Karya. Dahlan mendukung sepenuhnya pembongkaran proyek ini untuk membuka kalau ada indikasi permainan.
"Ini agar proyek bisa cepat dimanfaatkan karena kemacetan jalanan semakin parah," jelas Dahlan.
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang terpaksa ditunda pengerjaannya oleh Jokowi karena masalah APBD. Tapi bukan berarti tidak dilanjutkan kembali, melainkan ada beberapa yang harus ditata ulang agar tidak terjadi kerugian negara atas anggaran dikucurkan sebelumnya sebesar Rp 101,5 miliar.
"Bukan dihentikan. Dan sebenarnya yang hentikan ini kepala Dinas PU yang lama, bukan kami lho," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Meski bukan tingkat pimpinan pemprov yang memberhentikan, tapi Ahok juga melihat ada yang tidak beres dengan mega proyek ini. Dalam pengamatannya, bagaimana bisa proyek yang telah dihentikan karena menunggak utang tetap dipaksakan untuk diteruskan pada tahun ini. Selain itu, menurut Ahok, proyek yang anggarannya dikucurkan secara multiyears harusnya tidak boleh dihentikan tiba-tiba.
Anggaran proyek flyover Casablanca itu telah dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Dengan rincian pembangunan dalam tiga paket, yakni paket Jl KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Jl Casablanca Rp 2 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar. Ditambah lagi anggaran pembangunan ramp on off barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.
Sumber :
merdeka.com
"Saya mendukung upaya Gubernur DKI (Jokowi) untuk mengaudit JLNT Casablanca. Kalau memang ada BUMN yang tidak beres bongkar saja. Tapi proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu oleh masyarakat luas," ucap Dahlan di Kementerian BUMN, Selasa (23/4).
Dahlan berjanji tidak akan menutup-nutupi atau melindungi BUMN yang terlibat 'permainan' dalam proyek tersebut. Tapi, terlepas dari itu, Dahlan berharap proyek tersebut tetap dijalankan dan tidak mandek.
"Proyek itu jangan dikorbankan karena proyek tersebut tinggal menunggu beberapa meter saja penyelesaian yang letaknya persis di atas Jalan Sudirman, persis di atas Jalan Sudirman, tinggal menyambung aja," tegasnya.
Dahlan menyebut, dua perusahaan BUMN terlibat dalam proyek ini. Yakni Wijaya Karya dan Istaka Karya. Dahlan mendukung sepenuhnya pembongkaran proyek ini untuk membuka kalau ada indikasi permainan.
"Ini agar proyek bisa cepat dimanfaatkan karena kemacetan jalanan semakin parah," jelas Dahlan.
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang terpaksa ditunda pengerjaannya oleh Jokowi karena masalah APBD. Tapi bukan berarti tidak dilanjutkan kembali, melainkan ada beberapa yang harus ditata ulang agar tidak terjadi kerugian negara atas anggaran dikucurkan sebelumnya sebesar Rp 101,5 miliar.
"Bukan dihentikan. Dan sebenarnya yang hentikan ini kepala Dinas PU yang lama, bukan kami lho," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Meski bukan tingkat pimpinan pemprov yang memberhentikan, tapi Ahok juga melihat ada yang tidak beres dengan mega proyek ini. Dalam pengamatannya, bagaimana bisa proyek yang telah dihentikan karena menunggak utang tetap dipaksakan untuk diteruskan pada tahun ini. Selain itu, menurut Ahok, proyek yang anggarannya dikucurkan secara multiyears harusnya tidak boleh dihentikan tiba-tiba.
Anggaran proyek flyover Casablanca itu telah dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Dengan rincian pembangunan dalam tiga paket, yakni paket Jl KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Jl Casablanca Rp 2 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar. Ditambah lagi anggaran pembangunan ramp on off barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.
Sumber :
merdeka.com
Kalah dari Produk China, Produsen Monorel Bekasi Minta Dukungan Jokowi
PT Jakarta Monorail pekan lalu menandatangani kesepakatan dengan perusahaan asal China, CNR Changchun Railway Vehicle Co. Ltd. untuk pengadaan rangkaian kereta (rolling stock) yang akan digunakan di Jakarta.
General Mananager PT Melu Bangun Wiweka (MBW) Indra Nugraha Kusnan selaku produsen monorel lokal yang pabriknya berada di Bekasi, mengaku cukup kecewa pihaknya lagi-lagi tidak dilibatkan untuk ikut serta dalam proyek pengadaan monorel di Jakarta.
"Kalau saya pikir ini bisnis tetapi kami berharap dapat diberikan kesempatan. Kami tetap kecewa, dan kami merasa tidak didukung oleh pemegang keputusan. Kami sebagai swasta yang sudah merintis dengan usaha sendiri di dalam sektor usaha ini," ungkap Indra saat dihubungi detikFinance, Selasa (23/0/2013).
Ia pun berpendapat, keinginan PT Jakarta Monorail sangat berlawanan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Karena saat Jokowi datang ke pabrik MBW di Tambun, Bekasi, ada keinginan kuat untuk menggunakan produk dalam negeri.
"Jadi 10 hari setelah ia (Jokowi) dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia datang ke pabrik kami dan mengatakan pertama ini bagus dan awal-awal perlu improvisasi dan perlu untuk diudukung. Ini produksi dalam negeri. Saya punya keyakinan pak Jokowi sudah punyai niat seperti yang dia lakukan pada mobil Esemka. seharusnya hal yang sama juga ia lakukan untuk monorel dalam negeri. Jokowi pernah mengatakan produksi dalam negeri itu wajib hukumnya," katanya.
Walaupun tidak dilirik oleh Jakarta Monorail, pihaknya sampai saat ini masih mengembangkan prototipe monorel yang sudah ada. "Kita terus mengembangkan sampai saat ini. China itu pemerintah dukungan industri sangat kuat, biaya penelitian sangat besar beda dengan kita," cetusnya.
Sementara itu, Corporate Secretary Jakarta Monorail Bovanantoo kepada menjelaskan, alasan pihak manajemen memilih perusahaan tersebut karena kualitas produk sudah teruji yang sesuai persyaratan.
"Kami mengadakan seleksi internal dan prosesnya juga panjang. Dari sisi harga, kualitas, dan minimal beroperasinya, perusahaan China ini yang paling pas. Yang jelas produk ini sudah baik produksinya. Kemudian salah satu kapastiannya mereka harus mampu membawa penumpang sampai kondisi di 40 tahun.," kata Bovanantoo saat dihubungi detikFinance.
Sumber :
finance.detik.com
General Mananager PT Melu Bangun Wiweka (MBW) Indra Nugraha Kusnan selaku produsen monorel lokal yang pabriknya berada di Bekasi, mengaku cukup kecewa pihaknya lagi-lagi tidak dilibatkan untuk ikut serta dalam proyek pengadaan monorel di Jakarta.
"Kalau saya pikir ini bisnis tetapi kami berharap dapat diberikan kesempatan. Kami tetap kecewa, dan kami merasa tidak didukung oleh pemegang keputusan. Kami sebagai swasta yang sudah merintis dengan usaha sendiri di dalam sektor usaha ini," ungkap Indra saat dihubungi detikFinance, Selasa (23/0/2013).
Ia pun berpendapat, keinginan PT Jakarta Monorail sangat berlawanan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Karena saat Jokowi datang ke pabrik MBW di Tambun, Bekasi, ada keinginan kuat untuk menggunakan produk dalam negeri.
"Jadi 10 hari setelah ia (Jokowi) dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia datang ke pabrik kami dan mengatakan pertama ini bagus dan awal-awal perlu improvisasi dan perlu untuk diudukung. Ini produksi dalam negeri. Saya punya keyakinan pak Jokowi sudah punyai niat seperti yang dia lakukan pada mobil Esemka. seharusnya hal yang sama juga ia lakukan untuk monorel dalam negeri. Jokowi pernah mengatakan produksi dalam negeri itu wajib hukumnya," katanya.
Walaupun tidak dilirik oleh Jakarta Monorail, pihaknya sampai saat ini masih mengembangkan prototipe monorel yang sudah ada. "Kita terus mengembangkan sampai saat ini. China itu pemerintah dukungan industri sangat kuat, biaya penelitian sangat besar beda dengan kita," cetusnya.
Sementara itu, Corporate Secretary Jakarta Monorail Bovanantoo kepada menjelaskan, alasan pihak manajemen memilih perusahaan tersebut karena kualitas produk sudah teruji yang sesuai persyaratan.
"Kami mengadakan seleksi internal dan prosesnya juga panjang. Dari sisi harga, kualitas, dan minimal beroperasinya, perusahaan China ini yang paling pas. Yang jelas produk ini sudah baik produksinya. Kemudian salah satu kapastiannya mereka harus mampu membawa penumpang sampai kondisi di 40 tahun.," kata Bovanantoo saat dihubungi detikFinance.
Sumber :
finance.detik.com
Jokowi Terpaksa Hentikan Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek Jalan Layang Non Tol
(JLNT) dihentikan sementara. karena proyek tersebut tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI
Jakarta 2013 sehingga belum ada ketersediaan dana untuk menyokongnya. Jokowi menjelaskan, proyek yang dimulai sejak 2010 ini
seharusnya sudah selesai di akhir 2012. Namun, hingga saat ini proyek
belum selesai. Jokowi menilai sebagai wanprestasi (breach of contract).
"Harusnya selesai akhir 2012, tapi ternyata belum selesai sampai sekarang, jelas wanprestasi. Untuk sementara JLNT dihentikan dulu sampai dengan dianggarkan di APBD Perubahan (2013)" kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang ini terdiri dari 3 paket pengerjaan, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.
Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kanan dan kiri Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio. Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya.
Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apapun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.
"Harusnya selesai akhir 2012, tapi ternyata belum selesai sampai sekarang, jelas wanprestasi. Untuk sementara JLNT dihentikan dulu sampai dengan dianggarkan di APBD Perubahan (2013)" kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Proyek JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang ini terdiri dari 3 paket pengerjaan, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.
Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kanan dan kiri Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio. Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya.
Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apapun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.
Warga Waduk Pluit Tagih Janji Manis Jokowi
Upaya normalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan liar sekitar
waduk mendapat perlawanan dari warga. Seorang warga menagih janji
Gubernur DKI.
Jakarta Joko Widodo yang dalam kampanye lalu berjanji tidak akan menggusur warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.
Sampra (57), adalah seorang warga yang merasa dikhianati oleh janji Jokowi. Di tengah-tengah kerumunan seratusan warga yang berdemo di Pospol Pluit Timur, Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sampra berteriak-teriak menagih janji Jokowi.
"Mana Jokowi, mana janjinya, saya punya kontrak politiknya, mana realisasinya, saya dulu tim suskesnya. Tapi mana janjinya sama saya dan warga saya di RW 19," ujar Sampra sambil memegang poster Jokowi dan surat kontrak politiknya, Selasa (23/4/2013).
Menurut Sampra, Jokowi dulu berjanji akan melegalisasi pemukiman warga di sekitar Waduk Pluit. Selain itu, Jokowi juga pernah berjanji kepada dirinya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota.
"Tapi mana? Rumah saya malah dibongkar," kata Sampra sambil menunjukkan CD kampanye Jokowi-Ahok dan 10 kartu nama Ahok ini.
Hingga pukul 12.15 WIB, seratusan warga masih berkumpul di halaman Pospol Pluit Timur. Sebagian dari mereka berdialog dengan polisi di dalam Pospol.
Lalu lintas dari Pluit menuju Muara Baru mengalami kepadatan. Kendaraan melambatkan lajunya untuk melihat aksi tersebut.
Isi Kontrak Politik Jokowi :
Dalam lembar kontrak politik tersebut, tertulis nama Ir H Joko Widodo Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Dengan tanggal 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (23/4/2013). Tertulis dengan ukuran huruf cukup besar dan tebal di bawah nama Jokowi, 'Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga'. Setelah itu, ada tulisan dengan tiga poin sebagai berikut :
Surat kontrak politik ini pun dibubuhi tanda tangan Jokowi pada tanggal 15 September 2012. Namun tanda tangan tersebut ternyata tidak asli milik Jokowi.
"Ini yang tanda tangan orang kepercayaannya," ujar Sampra saat ditanya soal tanda tangan tersebut.
Tanggapan Jokowi :
Secara terpisah, ketika diminta tanggapannya soal tuntutan warga sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengatakan sedang dicarikan solusinya.
"Sudah ketemu, sudah ketemu tiga kali. Kita menyiapkan solusinya," singkat Jokowi di Balikota.
Sumber :
news.detik.com
Jakarta Joko Widodo yang dalam kampanye lalu berjanji tidak akan menggusur warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.
Sampra (57), adalah seorang warga yang merasa dikhianati oleh janji Jokowi. Di tengah-tengah kerumunan seratusan warga yang berdemo di Pospol Pluit Timur, Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sampra berteriak-teriak menagih janji Jokowi.
"Mana Jokowi, mana janjinya, saya punya kontrak politiknya, mana realisasinya, saya dulu tim suskesnya. Tapi mana janjinya sama saya dan warga saya di RW 19," ujar Sampra sambil memegang poster Jokowi dan surat kontrak politiknya, Selasa (23/4/2013).
Menurut Sampra, Jokowi dulu berjanji akan melegalisasi pemukiman warga di sekitar Waduk Pluit. Selain itu, Jokowi juga pernah berjanji kepada dirinya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota.
"Tapi mana? Rumah saya malah dibongkar," kata Sampra sambil menunjukkan CD kampanye Jokowi-Ahok dan 10 kartu nama Ahok ini.
Hingga pukul 12.15 WIB, seratusan warga masih berkumpul di halaman Pospol Pluit Timur. Sebagian dari mereka berdialog dengan polisi di dalam Pospol.
Lalu lintas dari Pluit menuju Muara Baru mengalami kepadatan. Kendaraan melambatkan lajunya untuk melihat aksi tersebut.
Isi Kontrak Politik Jokowi :
Dalam lembar kontrak politik tersebut, tertulis nama Ir H Joko Widodo Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Dengan tanggal 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (23/4/2013). Tertulis dengan ukuran huruf cukup besar dan tebal di bawah nama Jokowi, 'Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga'. Setelah itu, ada tulisan dengan tiga poin sebagai berikut :
- Warga dilibatkan dalam penyusunan RT/RW, APBD, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kota
- Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, meliput legalisasi kampung ilegal, pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata, dan perlindungan penataan ekonomi informal
- Menekankan keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Surat kontrak politik ini pun dibubuhi tanda tangan Jokowi pada tanggal 15 September 2012. Namun tanda tangan tersebut ternyata tidak asli milik Jokowi.
"Ini yang tanda tangan orang kepercayaannya," ujar Sampra saat ditanya soal tanda tangan tersebut.
Tanggapan Jokowi :
Secara terpisah, ketika diminta tanggapannya soal tuntutan warga sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengatakan sedang dicarikan solusinya.
"Sudah ketemu, sudah ketemu tiga kali. Kita menyiapkan solusinya," singkat Jokowi di Balikota.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Lelang Jabatan Adalah Sistem Terbaik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sistem seleksi dan promosi
terbuka, atau terkenal dengan sistem lelang jabatan yang digulirkannya
merupakan sistem terbaik yang belum pernah ada untuk menjaring sumber daya kompeten. Menurut Jokowi, lelang
jabatan dianggapnya sebagai contoh reformasi birokrasi yang benar karena
diawali dengan penyampaian prestasi sebelum mendapatkan suatu jabatan.
"Ini reformasi birokrasi yang benar, artinya menunjukkan prestasi dulu. Kalau remunerasi itu memberikan sesuatu dulu baru disuruh berprestasi," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, proses lelang digelar dengan terbuka, bertahap, dan dilakukan pendampingan. Ujian dalam sistem ini juga tak hanya mencakup uji wawasan dan uji kompetensi bidang, tapi juga wajib mengikuti psikotes dan tes kepribadian.
"Jadinya kita ngerti staf ini cocok di mana. Administrasi, atau punya leadership jadi lurah, atau perlu disuntik kekurangannya apa. Semua akan keliatan dalam proses itu," ujarnya.
Proses lelang akan ditentukan oleh hasil ujian. Pemerintah Provinsi DKI menjamin tak seorangpun calon yang diprioritaskan dalam proses lelang jabatan ini.
Ada tiga hal yang wajib dimiliki oleh para kandidat, yakni
Setiap hari, ujian dibagi dalam dua gelombang, dan secara online, memanfaatkan laboratorium 11 sekolah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sedangkan materi ujiannya, para kandidat akan disuguhkan soal-soal mengenai pemerintahan, kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, keuangan dan administrasi. Jumlah soal sekitar 100 pertanyaan, dan rencananya dalam bentuk pilihan ganda.
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Klaim Lelang Jabatannya yang Terbaik"
"Ini reformasi birokrasi yang benar, artinya menunjukkan prestasi dulu. Kalau remunerasi itu memberikan sesuatu dulu baru disuruh berprestasi," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, proses lelang digelar dengan terbuka, bertahap, dan dilakukan pendampingan. Ujian dalam sistem ini juga tak hanya mencakup uji wawasan dan uji kompetensi bidang, tapi juga wajib mengikuti psikotes dan tes kepribadian.
"Jadinya kita ngerti staf ini cocok di mana. Administrasi, atau punya leadership jadi lurah, atau perlu disuntik kekurangannya apa. Semua akan keliatan dalam proses itu," ujarnya.
Proses lelang akan ditentukan oleh hasil ujian. Pemerintah Provinsi DKI menjamin tak seorangpun calon yang diprioritaskan dalam proses lelang jabatan ini.
Ada tiga hal yang wajib dimiliki oleh para kandidat, yakni
- Responsif pada masalah di lapangan.
- Memiliki kompetensi dan kemampuan analisis sosial.
- Memiliki jiwa kepemimpinan.
Setiap hari, ujian dibagi dalam dua gelombang, dan secara online, memanfaatkan laboratorium 11 sekolah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sedangkan materi ujiannya, para kandidat akan disuguhkan soal-soal mengenai pemerintahan, kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, keuangan dan administrasi. Jumlah soal sekitar 100 pertanyaan, dan rencananya dalam bentuk pilihan ganda.
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Klaim Lelang Jabatannya yang Terbaik"
Jokowi Datangi Pasar Meruya Ilir
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Lokasi Binaan
Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
Selasa (23/4/2013) pagi. Kedatangan Joko Widodo dimaksudkan untuk
mensosialisasikan rencana penataan pasar tersebut.
Jokowi ini meluncur dari Balaikota Jakarta sekitar pukul 08.50, dan tiba di Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir sekitar 30 menit berselang. Hadir mendampinginya, Kepala Dinas UMKM Ratna Ningsih, dan Sekretaris Kota Jakarta Barat Rustam Effendi.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyusuri lorong-lorong pasar tersebut. Ia juga tak segan menyambut uluran tangan sejumlah warga yang memintanya bersalaman.
Tepat di jajaran penjual daging dan sayuran, Jokowi menghentikan langkahnya dan membuka sebuah kertas ukuran besar yang berisi bahan paparan. Melalui bahan itu, Jokowi menyampaikan maksudnya untuk menata pasar supaya lebih rapi dan terkelola dengan baik.
"Setuju enggak? Siapa yang enggak setuju...," kata Jokowi, disambut tepuk riuh pedagang dan warga yang berada di lokasi. Sampai sekitar pukul 09.30, Jokowi masih berada di lokasi. Puluhan pedagang dan warga berebut mencuri kesempatan berfoto bersama dengan ponsel mereka.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi ini menjelaskan bahwa pasar yang baru akan dibangun satu lantai. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan pasar ini mencapai Rp 9 miliar.
"Semuanya mau dirobohkan, dibangun total dengan catatan pedagang enggak dipungut biaya," kata Jokowi
Perombakan pasar dilakukan karena kondisi pasar Meruya Ilir saat ini dianggap kotor, becek, dan semerawut. Kedepan, pasar yang baru akan dibangun lebih tertata rapi, pemetaan kios lebih jelas, dan manajemen diperbaiki.
Selama masa pembangunan, seluruh pedagang akan digeser ke lokasi sementara yang letaknya sekitar 100 meter dari lokasi pasar saat ini. Pembangunannya sendiri dimulai akhir Juli atau awal Agustus 2013, dan diprediksi memakan waktu sekitar 5-6 bulan.
Jokowi merencanakan perombakan 23 pasar di wilayah Ibu Kota Jakarta. Perombakan itu untuk memperbaiki kondisi pasar agar lebih tertata rapi, bersih, menggunakan manajemen yang lebih baik sehingga ekonomi akan berjalan lebih cepat.
Jokowi mengungkapkan, kondisi semua pasar tradisional di Jakarta sangat buruk. Selain kotor dan becek, manajemennya juga semrawut, dan zonasi kios tidak tertata dengan baik.
"Nanti setelah dibangun, manajemen diperbaiki jadi sebuah pasar yang bersih, tertata, zooning-nya jelas. Zona kering, basah, kios baju, kios daging dan sayuran ditata rapi" kata Jokowi, saat meninjau Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, rencana perombakan 23 pasar ini terintegrasi dengan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL). Di lokasi pasar pasar itu nantinya juga akan disiapkan lahan untuk menampung PKL.
Mengenai sumber anggaran, semuanya diambil dari APBD. Seluruh pedagang dijamin tidak dipungut biaya untuk pembangunan, kecuali biaya retribusi sebesar Rp 5.000 saat telah menempati kios barunya.
"Semua pedagang pasar minta pasarnya dibangun, apalagi pasar becek, drainase enggak jelas. Ini gratis, cuma bayar retribusi, lebih baik dari pada bayar sewa Rp 200 juta," ujarnya.
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Paparkan Rencana Penataan Pasar di Meruya Ilir"
- news.detik.com : "Jokowi Pamer Gambar Pembangunan Pasar Meruya Ilir, Pedagang Kegirangan"
- news.detik.com : "Bedah Pasar Meruya Ilir, Jokowi Rogoh Rp 9 Miliar"
- megapolitan.komaps.com : "Jokowi Bakal Rombak Pasar Meruya Ilir"
- megapolitan.kompas.com : "Bukan Cuma Satu, 23 Pasar Bakal Dirombak Jokowi"
Jokowi ini meluncur dari Balaikota Jakarta sekitar pukul 08.50, dan tiba di Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir sekitar 30 menit berselang. Hadir mendampinginya, Kepala Dinas UMKM Ratna Ningsih, dan Sekretaris Kota Jakarta Barat Rustam Effendi.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyusuri lorong-lorong pasar tersebut. Ia juga tak segan menyambut uluran tangan sejumlah warga yang memintanya bersalaman.
Tepat di jajaran penjual daging dan sayuran, Jokowi menghentikan langkahnya dan membuka sebuah kertas ukuran besar yang berisi bahan paparan. Melalui bahan itu, Jokowi menyampaikan maksudnya untuk menata pasar supaya lebih rapi dan terkelola dengan baik.
"Setuju enggak? Siapa yang enggak setuju...," kata Jokowi, disambut tepuk riuh pedagang dan warga yang berada di lokasi. Sampai sekitar pukul 09.30, Jokowi masih berada di lokasi. Puluhan pedagang dan warga berebut mencuri kesempatan berfoto bersama dengan ponsel mereka.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi ini menjelaskan bahwa pasar yang baru akan dibangun satu lantai. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan pasar ini mencapai Rp 9 miliar.
"Semuanya mau dirobohkan, dibangun total dengan catatan pedagang enggak dipungut biaya," kata Jokowi
Perombakan pasar dilakukan karena kondisi pasar Meruya Ilir saat ini dianggap kotor, becek, dan semerawut. Kedepan, pasar yang baru akan dibangun lebih tertata rapi, pemetaan kios lebih jelas, dan manajemen diperbaiki.
Selama masa pembangunan, seluruh pedagang akan digeser ke lokasi sementara yang letaknya sekitar 100 meter dari lokasi pasar saat ini. Pembangunannya sendiri dimulai akhir Juli atau awal Agustus 2013, dan diprediksi memakan waktu sekitar 5-6 bulan.
Jokowi merencanakan perombakan 23 pasar di wilayah Ibu Kota Jakarta. Perombakan itu untuk memperbaiki kondisi pasar agar lebih tertata rapi, bersih, menggunakan manajemen yang lebih baik sehingga ekonomi akan berjalan lebih cepat.
Jokowi mengungkapkan, kondisi semua pasar tradisional di Jakarta sangat buruk. Selain kotor dan becek, manajemennya juga semrawut, dan zonasi kios tidak tertata dengan baik.
"Nanti setelah dibangun, manajemen diperbaiki jadi sebuah pasar yang bersih, tertata, zooning-nya jelas. Zona kering, basah, kios baju, kios daging dan sayuran ditata rapi" kata Jokowi, saat meninjau Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/4/2013).
Jokowi menegaskan, rencana perombakan 23 pasar ini terintegrasi dengan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL). Di lokasi pasar pasar itu nantinya juga akan disiapkan lahan untuk menampung PKL.
Mengenai sumber anggaran, semuanya diambil dari APBD. Seluruh pedagang dijamin tidak dipungut biaya untuk pembangunan, kecuali biaya retribusi sebesar Rp 5.000 saat telah menempati kios barunya.
"Semua pedagang pasar minta pasarnya dibangun, apalagi pasar becek, drainase enggak jelas. Ini gratis, cuma bayar retribusi, lebih baik dari pada bayar sewa Rp 200 juta," ujarnya.
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Paparkan Rencana Penataan Pasar di Meruya Ilir"
- news.detik.com : "Jokowi Pamer Gambar Pembangunan Pasar Meruya Ilir, Pedagang Kegirangan"
- news.detik.com : "Bedah Pasar Meruya Ilir, Jokowi Rogoh Rp 9 Miliar"
- megapolitan.komaps.com : "Jokowi Bakal Rombak Pasar Meruya Ilir"
- megapolitan.kompas.com : "Bukan Cuma Satu, 23 Pasar Bakal Dirombak Jokowi"
Senin, 22 April 2013
Jokowi tolak tandatangani SPTJM
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku enggan menandatangani Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda
transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT).
Jokowi itu menyebutkan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal. Ia memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memerlukan tanda tangan Presiden RI agar bisa menggunakan anggaran.
"Masa tiap proyek, tanda tangan. Ya enggak dong. Kalau gitu jadi Dirut BUMD saja," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).
Jokowi menyatakan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak yang menggunakan dana anggaran langsung yakni, Direktur Utama PT. MRT Jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
"Kalau saya yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi semua tiap detik, menit, jam. Kayak enggak ada kerjaan saja saya," katanya.
Penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga sebagai bentuk preventif jika pembangun MRT melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana.
"Kalau diselewengkan, saya juga yang harus tanggungjawab," katanya.
SPTJM merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh Menteri Keuangan agar pihak Pemprov DKI bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman Japan International Cooperatuion Agency (JICA) senilai kurang lebih Rp15 triliun.
Jokowi itu menyebutkan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal. Ia memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memerlukan tanda tangan Presiden RI agar bisa menggunakan anggaran.
"Masa tiap proyek, tanda tangan. Ya enggak dong. Kalau gitu jadi Dirut BUMD saja," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).
Jokowi menyatakan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak yang menggunakan dana anggaran langsung yakni, Direktur Utama PT. MRT Jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
"Kalau saya yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi semua tiap detik, menit, jam. Kayak enggak ada kerjaan saja saya," katanya.
Penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga sebagai bentuk preventif jika pembangun MRT melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana.
"Kalau diselewengkan, saya juga yang harus tanggungjawab," katanya.
SPTJM merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh Menteri Keuangan agar pihak Pemprov DKI bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman Japan International Cooperatuion Agency (JICA) senilai kurang lebih Rp15 triliun.
Sumber :
antaranews.com
Digugat Buruh Soal Penangguhan UMP, Ini Tanggapan Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adem ayem menghadapi gugatan buruh atas penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bagi dia, gugat menggugat kebijakan tidak masalah.
"Nggak apa-apa. Kita ini juga menaikkan, juga ada yang menggugat. Sudah naik, ada yang minta penangguhan juga digugat. Ya nggak apa-apa," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Jokowi mengaku biasa menghadapi gugat menggugat.
"Kita ini memang hobinya baru gugat menggugat dalam semua hal. Negara ini hobinya baru gitu, ndak apa-apa," ujar Jokowi.
Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak (TAB-UL) menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Gugatan tersebut dikarenakan penangguhan Upah Minimun Tahun (UMP) tahun 2013. Dalam proses penangguhan upah yang diajukan para pengusaha kepada Jokowi disinyalir ada kecenderungan dengan merekayasa.
Sumber :
news.detik.com
"Nggak apa-apa. Kita ini juga menaikkan, juga ada yang menggugat. Sudah naik, ada yang minta penangguhan juga digugat. Ya nggak apa-apa," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Jokowi mengaku biasa menghadapi gugat menggugat.
"Kita ini memang hobinya baru gugat menggugat dalam semua hal. Negara ini hobinya baru gitu, ndak apa-apa," ujar Jokowi.
Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak (TAB-UL) menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Gugatan tersebut dikarenakan penangguhan Upah Minimun Tahun (UMP) tahun 2013. Dalam proses penangguhan upah yang diajukan para pengusaha kepada Jokowi disinyalir ada kecenderungan dengan merekayasa.
Sumber :
news.detik.com
Somasi Tak Ditanggapi Akhirnya Buruh Gugat Jokowi
Lima organisasi buruh di Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN),
Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya, mereka sempat mengirimkan somasi ke
Jokowi, namun tak ditanggapi.
Maruli Rajagukguk, perwakilan penggugat dari LBH Jakarta, mengatakan, buruh telah melayangkan somasi terhadap Gubernur DKI Jakarta pada Februari 2013. Di dalam somasi itu, buruh menekankan agar Jokowi melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum memutuskan penangguhan. Namun, tak pernah ada tanggapan.
"Atas dasar itulah kita menggugat Gubernur DKI untuk membatalkan keputusan gubernur DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2013 ini," ujar Maruli kepada Kompas.com usai mendaftarkan gugatannya di PTUN, Senin (22/4/2013).
Mereka menggugat Jokowi karena membatalkan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di delapan perusahaan. Maruli menjelaskan, buruh tersebut berasal dari PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Ikosindo Sukses, PT Hansae Indonesia Utama, PT Tainan Entprises Indonesia dan PT Winers International. Semua perusahaan itu bergerak di bidang tekstil.
Para buruh, kata Maruli, protes mengapa Jokowi mengabulkan permohonan izin menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Sebab, proses penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut disinyalir penuh rekayasa perusahaan.
"Kan syarat perusahaan ditangguhkan, harus ada persetujuan antara perusahaan dengan buruh. Ini tidak, buruh dipaksa, diintimidasi agar setuju pelaksanaan upah minimum ditunda," ujar Maruli
Tak hanya itu, Jokowi dianggap tak teliti dalam memilih perusahaan mana yang upah minimum buruhnya ditangguhkan. Pasalnya, lanjut Maruli, salah satu syarat penangguhan pelaksanaan upah minimum yakni, perusahaan tersebut harus mengalami kerugian terlebih dahulu. Hal itu tidak sesuai lantaran delapan perusahaan itu tidak menginformasikan laporan keuangan pada buruh.
"Karena data keuangan tidak pernah dilaporkan, kita nggak tahu perusahaan itu rugi atau enggak. Kan ada tidak fair pelaksanaannya," ujarnya.
Maruli mengatakan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- www.tempo.co : "Buruh Gugat Jokowi ke PTUN"
Maruli Rajagukguk, perwakilan penggugat dari LBH Jakarta, mengatakan, buruh telah melayangkan somasi terhadap Gubernur DKI Jakarta pada Februari 2013. Di dalam somasi itu, buruh menekankan agar Jokowi melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum memutuskan penangguhan. Namun, tak pernah ada tanggapan.
"Atas dasar itulah kita menggugat Gubernur DKI untuk membatalkan keputusan gubernur DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2013 ini," ujar Maruli kepada Kompas.com usai mendaftarkan gugatannya di PTUN, Senin (22/4/2013).
Mereka menggugat Jokowi karena membatalkan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di delapan perusahaan. Maruli menjelaskan, buruh tersebut berasal dari PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Ikosindo Sukses, PT Hansae Indonesia Utama, PT Tainan Entprises Indonesia dan PT Winers International. Semua perusahaan itu bergerak di bidang tekstil.
Para buruh, kata Maruli, protes mengapa Jokowi mengabulkan permohonan izin menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Sebab, proses penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut disinyalir penuh rekayasa perusahaan.
"Kan syarat perusahaan ditangguhkan, harus ada persetujuan antara perusahaan dengan buruh. Ini tidak, buruh dipaksa, diintimidasi agar setuju pelaksanaan upah minimum ditunda," ujar Maruli
Tak hanya itu, Jokowi dianggap tak teliti dalam memilih perusahaan mana yang upah minimum buruhnya ditangguhkan. Pasalnya, lanjut Maruli, salah satu syarat penangguhan pelaksanaan upah minimum yakni, perusahaan tersebut harus mengalami kerugian terlebih dahulu. Hal itu tidak sesuai lantaran delapan perusahaan itu tidak menginformasikan laporan keuangan pada buruh.
"Karena data keuangan tidak pernah dilaporkan, kita nggak tahu perusahaan itu rugi atau enggak. Kan ada tidak fair pelaksanaannya," ujarnya.
Maruli mengatakan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- www.tempo.co : "Buruh Gugat Jokowi ke PTUN"
Jokowi Minta Pinggiran Kali Pakin Dihijaukan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengajak Kepala Dinas
Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang baru, Widyo Wiyono Budi untuk
blusukan ke daerah Jakarta Utara, Senin (22/4/2013). Dalam kunjungannya,
memperlihatkan beberapa wilayah seperti Kali Pakin, Jakarta Utara untuk
dihijaukan.Jokowi memulai blusukan dari gedung Balaikota
Jakarta. Sekitar pukul 14.00, dengan menggunakan mobil Toyota
Landcruiser berwarna hitam. Pertama, Jokowi mengajak Widyo Wiyono Budi
untuk melihat taman di kawasan Medan Merdeka Barat. Kemudian, Jokowi
meluncur ke arah Jalan Juanda menggunakan kendaraan dinasnya. Dari situ,
ia melintasi Jalan Lodan, dan Pluit di Jakarta Utara.
Jokowi tampak bersama Widyo Wiyono Budi keluar dari mobil dinasnya. Tampak melihat kondisi lapangan di sekitar jalan inspeksi di Kali Pakin, Jakarta Utara.
Dikesempatan berbeda Widyo Wiyono Budi mengungkapkan kunjungan bersama Jokowi adalah untuk patroli ke beberapa wilayah di Jakarta Utara. Tak hanya itu, Jokowi juga memberi instruksi agar melakukan pedestrian di sekitar Sungai Pakin.
"Tadi pak Gubernur minta pinggiran kali Pakin dihijaukan, tapi kayaknya enggak cukup ruang," Widyo Wiyono Budi saat dihubungi wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.
Budi menjelaskan dalam kunjungannya itu menemui masalah tentang penghijauan karena tidak memiliki lahan yang cukup. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar diberikan pembatas dari beton.
"Maka diminta buat pembatas dari beton setinggi 1,2 meter. Pak Gubernur juga minta taman lebih dihijaukan," katanya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi tampak bersama Widyo Wiyono Budi keluar dari mobil dinasnya. Tampak melihat kondisi lapangan di sekitar jalan inspeksi di Kali Pakin, Jakarta Utara.
Dikesempatan berbeda Widyo Wiyono Budi mengungkapkan kunjungan bersama Jokowi adalah untuk patroli ke beberapa wilayah di Jakarta Utara. Tak hanya itu, Jokowi juga memberi instruksi agar melakukan pedestrian di sekitar Sungai Pakin.
"Tadi pak Gubernur minta pinggiran kali Pakin dihijaukan, tapi kayaknya enggak cukup ruang," Widyo Wiyono Budi saat dihubungi wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.
Budi menjelaskan dalam kunjungannya itu menemui masalah tentang penghijauan karena tidak memiliki lahan yang cukup. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar diberikan pembatas dari beton.
"Maka diminta buat pembatas dari beton setinggi 1,2 meter. Pak Gubernur juga minta taman lebih dihijaukan," katanya.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Langganan:
Postingan (Atom)