Selain mencari penasihat untuk megaproyek Mass Rapid Transit (MRT),
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga meninjau sejumlah taman
kota di Singapura. Jokowi mengaku kepincut dengan perkembangan hutan
kota di Negeri Singa itu.
"Dulu, tahun 70-80 an (Singapura) juga
kumuh. Memulainya dari mana? Kita bukan berkeliling. Kita bertanya,
mulainya dari mana. Tahu-tahu kok jadi negara hutan, negara taman," ujar
Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4/2013).
Orang nomor
satu di Jakarta itu mengaku bahwa hal tersulit untuk menyamai Singapura
adalah langkah awal untuk menghijaukan kota hingga tercapai banyaknya
taman dan hutan kota.
"Karena itu kita menyiapkan lahan yang
besar, kita siapkan lahan besar, sehingga orang yang dipindahkan besar.
Setelah dipindah, nanti jelas arahnya mau dibangun taman kota atau hutan
kota," terangnya.
Jika hanya memulai dengan jumlah kecil, kata
Jokowi, tidak akan memberikan efek besar bagi penghijauan Ibu Kota.
"Kalau bebasin tanah dibuat untuk rusun, setahun hanya buat empat atau
enam, ya enggak ngefek. Buat 100, 200, itu baru efek," tandasnya.
Ke
Depan Jokowi berencana menerapkan konsep dua taman kota di Singapura,
Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park di sejumlah rumah susun di Jakarta.
Sebagai konsep percontohan, Jokowi akan menerapkan model kedua taman itu
di kawasan Marunda.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Senin, 01 April 2013
Jokowi Penuhi Janji Lelang Camat dan Lurah
Seperti yang diwacanakan sebelumnya, hari ini Jokowi benar benar memenuhi janjinya untuk mengadakan lelang jabatan Camat dan Lurah.
Pendaftaran lelang jabatan (fit and proper test) lurah dan camat di DKI Jakarta dibuka pada Senin (1/4/2013). Bagi Anda, PNS di kalangan Pemprov DKI yang hendak mendaftar, lihat syarat-syaratnya di bawah ini.
Persyaratan ini diumumkan di situs Badan Kepegawaian Daerah DKI pada pukul 16.12 WIB.
Berikut pengumuman lengkapnya:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Persyaratan Seleksi Terbuka Camat
Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah
Ketentuan Pendaftaran
Peserta Seleksi terbuka camat dan lurah harus melakukan pendaftaran secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April s.d 22 April 2013 melalui Website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
Ketentuan Lain-lain
Dalam Seleksi ini, Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
Setiap perkembangan informasi seleksi dimaksud disampaikan melalui Website resmi Tim Seleksi.
Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
Bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
Bagi Camat dan Lurah definitif yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Ketua Tim Seleksi
ttd
MADE KARMAYOGA
NIP 195806081986031010
Pendaftaran lelang jabatan (fit and proper test) lurah dan camat di DKI Jakarta dibuka pada Senin (1/4/2013). Bagi Anda, PNS di kalangan Pemprov DKI yang hendak mendaftar, lihat syarat-syaratnya di bawah ini.
Persyaratan ini diumumkan di situs Badan Kepegawaian Daerah DKI pada pukul 16.12 WIB.
Berikut pengumuman lengkapnya:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Persyaratan Seleksi Terbuka Camat
- Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- Pangkat paling rendah III/d.
- Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
- Menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
- Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1).
- Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- Tidak berstatus sebagai tersangka.
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk; dan Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan
Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah
- Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- Pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d.
- Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1).
- Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- Tidak berstatus sebagai tersangka.
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; danBukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.
Ketentuan Pendaftaran
Peserta Seleksi terbuka camat dan lurah harus melakukan pendaftaran secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April s.d 22 April 2013 melalui Website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
Ketentuan Lain-lain
Dalam Seleksi ini, Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
Setiap perkembangan informasi seleksi dimaksud disampaikan melalui Website resmi Tim Seleksi.
Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
Bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
Bagi Camat dan Lurah definitif yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Ketua Tim Seleksi
ttd
MADE KARMAYOGA
NIP 195806081986031010
Soal Penghuni Kolong Jembatan, Jokowi: Itu Sudah Diserahkan ke Dinsos
Sejumlah penghuni kolong jembatan sempat dijanjikan Kartu Jakarta Sehat
dan Kartu Jakarta Pintar oleh Jokowi saat kampanye lalu. Namun janji itu
belum bisa terealisasi karena masalah KTP. Apa tanggapan Pak Gubernur?
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
detikcom sudah berusaha mengontak Kadinsos DKI Kian Kelana untuk menanyakan sejauh mana penanganan terhadap penghuni kolong jembatan. Namun tak ada jawaban pasti.
"Saya lagi rapim," ujarnya singkat.
Warga kolong jembatan Kampung Melayu, Jaktim, sebelumnya sempat didatangi Jokowi saat kampanye lalu. Di YouTube, ada video saat Jokowi dialog dengan warga. Dia menjanjikan program KJS dan KJP.
Namun kini, janji itu tak bisa direalisasikan karena warga penghuni kolong jembatan tak memiliki KTP.
Sumber :
news.detik.com
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
detikcom sudah berusaha mengontak Kadinsos DKI Kian Kelana untuk menanyakan sejauh mana penanganan terhadap penghuni kolong jembatan. Namun tak ada jawaban pasti.
"Saya lagi rapim," ujarnya singkat.
Warga kolong jembatan Kampung Melayu, Jaktim, sebelumnya sempat didatangi Jokowi saat kampanye lalu. Di YouTube, ada video saat Jokowi dialog dengan warga. Dia menjanjikan program KJS dan KJP.
Namun kini, janji itu tak bisa direalisasikan karena warga penghuni kolong jembatan tak memiliki KTP.
news.detik.com
Jokowi: Air Bersih untuk Warga Jakarta akan Ditambah
Penyediaan air bersih untuk warga Jakarta selama ini didapat melalui
penyaluran dari Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Namun jumlah kuota air
yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan seluruh warga DKI,
sehingga penyediaan air bersih tidak mencegah warga dari
mengeksploitasi air tanah secara berlebihan.
Untuk itu, Pemprov DKI berencana menambah kuota penyediaan air bersih untuk warganya.
"Iya itu yang harus secepatnya diusahakan (penambahan penyediaan air bersih)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan saat ini penyaluran air dari waduk Jatiluhur ke Jakarta melalui Kanal Barat mencapai 18 ribu liter per detik. Idealnya, menurut Jokowi, jumlah tersebut harus ditambah sekitar 5 ribu liter per detik lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta setiap harinya.
Hal itu, lanjut Jokowi, direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2015 mendatang.
"Insya Allah pertengahan tahun kita laksanakan (proyek penambahan air bersih). Sehingga di 2015 yang tambahan 5 ribu liter itu ada," tuturnya.
Untuk membangun proyek tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian PU. Nantinya, penyediaan air bersih ini akan dikelola secara bisnis.
"Kita kerjasama dengan Kemen PU, dan PU menggandeng yang lain. Kita ini hanya menyiapkan, bukan water treatment-nya. Nah, itu kan masuknya di Bekasi, water treatment-nya di Bekasi, ditarik ke Kanal Barat dan akan dikelola secara bisnis. Ini jelas kita terlambat untuk antisipasi itu. Saya ngejarnya saja kewalahan," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Untuk itu, Pemprov DKI berencana menambah kuota penyediaan air bersih untuk warganya.
"Iya itu yang harus secepatnya diusahakan (penambahan penyediaan air bersih)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan saat ini penyaluran air dari waduk Jatiluhur ke Jakarta melalui Kanal Barat mencapai 18 ribu liter per detik. Idealnya, menurut Jokowi, jumlah tersebut harus ditambah sekitar 5 ribu liter per detik lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta setiap harinya.
Hal itu, lanjut Jokowi, direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2015 mendatang.
"Insya Allah pertengahan tahun kita laksanakan (proyek penambahan air bersih). Sehingga di 2015 yang tambahan 5 ribu liter itu ada," tuturnya.
Untuk membangun proyek tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian PU. Nantinya, penyediaan air bersih ini akan dikelola secara bisnis.
"Kita kerjasama dengan Kemen PU, dan PU menggandeng yang lain. Kita ini hanya menyiapkan, bukan water treatment-nya. Nah, itu kan masuknya di Bekasi, water treatment-nya di Bekasi, ditarik ke Kanal Barat dan akan dikelola secara bisnis. Ini jelas kita terlambat untuk antisipasi itu. Saya ngejarnya saja kewalahan," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Ke Singapura, Jokowi Ingin Tahu Cara Menyulap Area Kumuh Jadi Taman
Pada Sabtu (30/3/2013) lalu, Gubernur DKI Joko Widodo berkunjung ke negeri jiran, Singapura. Selain mencari advisor MRT, orang nomor 1 di Ibu Kota itu juga survei soal pengelolaan Singapura terhadap taman-tamannya.
"Bukan cek taman, saya nggak mengecek kok. Yang saya ingin tahu itu, mereka mulai taman itu dari mana sih. Tahun 1970-1980 kan Singapura juga kumuh. Jadi dari mana mulainya. Tahu-tahu jadi negara taman gitu, negara hutan. Ini yang kita sudah memulainya," ujar Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Menurut Jokowi, untuk membuat banyak taman di kota memerlukan lahan yang luas. Konsekuensinya, akan banyak warga yang harus dipindahkan agar taman kota terwujud. Proses pembebasan lahan juga sedang dilakukan Pemprov DKI.
"Kalau menanamnya kita pintar. Jadi kita lihat memulainya bagaimana. Jadi kan itu memerlukan lahan besar sehingga orang yang dipidahkan juga besar. Ini yang bisa nanti jadi taman kota juga," tuturnya.
Jokowi berharap program taman kota tersebut dapat terealisasi tahun ini. Lokasi yang dimungkinkan untuk penerapan taman kota seperti Marunda atau Muara Baru.
"Ya bisa Marunda atau Muara Baru. Kita lagi cari-cari lokasi. Sehingga nanti bisa terintegrasi antara ruang terbuka hijau, dengan taman, Puskesmas, kalau perlu dengan rumah sakit dan transportasinya juga, entah itu MRT atau monorel. Ini kerja benar," jelas Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Bukan cek taman, saya nggak mengecek kok. Yang saya ingin tahu itu, mereka mulai taman itu dari mana sih. Tahun 1970-1980 kan Singapura juga kumuh. Jadi dari mana mulainya. Tahu-tahu jadi negara taman gitu, negara hutan. Ini yang kita sudah memulainya," ujar Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Menurut Jokowi, untuk membuat banyak taman di kota memerlukan lahan yang luas. Konsekuensinya, akan banyak warga yang harus dipindahkan agar taman kota terwujud. Proses pembebasan lahan juga sedang dilakukan Pemprov DKI.
"Kalau menanamnya kita pintar. Jadi kita lihat memulainya bagaimana. Jadi kan itu memerlukan lahan besar sehingga orang yang dipidahkan juga besar. Ini yang bisa nanti jadi taman kota juga," tuturnya.
Jokowi berharap program taman kota tersebut dapat terealisasi tahun ini. Lokasi yang dimungkinkan untuk penerapan taman kota seperti Marunda atau Muara Baru.
"Ya bisa Marunda atau Muara Baru. Kita lagi cari-cari lokasi. Sehingga nanti bisa terintegrasi antara ruang terbuka hijau, dengan taman, Puskesmas, kalau perlu dengan rumah sakit dan transportasinya juga, entah itu MRT atau monorel. Ini kerja benar," jelas Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Pengumuman! Jokowi Mau Lelang Mobil Dinas Pemprov DKI
Gubernur DKI Joko Widodo tengah melakukan pembenahan di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta. Salah satu pembenahan yang dibuat adalah perapihan
aset Pemprov.
Gebernur yang pernah jadi orang nomor satu di Solo itu mengatakan akan melelang kendaraan dinas Pemprov DKI.
"Iya, kendaraan banyak sekali dan tidak terpakai. Ya bagaimana kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, untuk apa," ujarnya di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun Jokowi enggan menjelaskan secara detil mengenai pelelangan tersebut.
"Tanya ke Dinas Pengelokaan Aset. Detilnya di sana," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Gebernur yang pernah jadi orang nomor satu di Solo itu mengatakan akan melelang kendaraan dinas Pemprov DKI.
"Iya, kendaraan banyak sekali dan tidak terpakai. Ya bagaimana kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, untuk apa," ujarnya di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun Jokowi enggan menjelaskan secara detil mengenai pelelangan tersebut.
"Tanya ke Dinas Pengelokaan Aset. Detilnya di sana," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura
Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama
dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah
tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni
Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang
dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi : April Ini Moment Penting Bangun MRT
Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel, atau mass rapid transit
(MRT) terus mencuat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali
mengungkapkan optimismenya bahwa pada bulan ini, April 2013, menjadi
momentum penting pembangunan tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu
menyampaikan, dalam satu pekan ini semua dokumen yang diperlukan
ditargetkan selesai. Yakni dokumen mengenai pemenang tender dan
penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan.
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama Direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasehat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan mega proyek MRT, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut. Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama Direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasehat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan mega proyek MRT, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut. Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Jamin Keamanan Jika Bus TransJ Telah Beroperasi 24 Jam
Pemprov DKI Jakarta akan mengoperasikan bus TransJakarta 24 jam mulai
September 2013. Gubernur DKI Joko Widodo memberikan jaminan keamanan
setelah operasional bus TransJ 24 jam berlaku, khusus saat malam hari.
"Didampingi satpol PP bisa, atau keamanan dari TransJ. Bisa lah (untuk keamanan). Banyak pasti didampingi," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan bus yang akan digunakan untuk malam hari adalah bus-bus TransJ yang sudah rusak namun dapat direkondisi. Proses untuk rekondisi bus-bus tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan.
"Di situ nanti bus yang malam hari pada jalur-jalur tertentu, saya nggak hafal," imbuhnya.
Bus TransJ ini beroperasi pada malam hari mulai pukul 23.00-05.00 WIB. Tarifnya masih sama Rp 3.500.
Pada larut malam, bus ini berhenti di halte-halte awal pemberangkatan, halte pertengahan nan ramai dan halte akhir.
Ada 90 unit bus lama yang akan direkondisi untuk memenuhi kebutuhan armada pada malam hari. Saat ini, 66 unit bus dari 90 unit bus rekondisi yang sudah beroperasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Dikawal Satpol PP, Transjakarta siap beroperasi 24 jam"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Masih Pilih Rute Transjakarta 24 Jam"
"Didampingi satpol PP bisa, atau keamanan dari TransJ. Bisa lah (untuk keamanan). Banyak pasti didampingi," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan bus yang akan digunakan untuk malam hari adalah bus-bus TransJ yang sudah rusak namun dapat direkondisi. Proses untuk rekondisi bus-bus tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan.
"Di situ nanti bus yang malam hari pada jalur-jalur tertentu, saya nggak hafal," imbuhnya.
Bus TransJ ini beroperasi pada malam hari mulai pukul 23.00-05.00 WIB. Tarifnya masih sama Rp 3.500.
Pada larut malam, bus ini berhenti di halte-halte awal pemberangkatan, halte pertengahan nan ramai dan halte akhir.
Ada 90 unit bus lama yang akan direkondisi untuk memenuhi kebutuhan armada pada malam hari. Saat ini, 66 unit bus dari 90 unit bus rekondisi yang sudah beroperasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Dikawal Satpol PP, Transjakarta siap beroperasi 24 jam"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Masih Pilih Rute Transjakarta 24 Jam"
Jokowi: Ke Singapura Bukan Studi Banding, Tapi Cari Advisor
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pergi ke Singapura pada Sabtu
(30/3/2013). Jokowi mencoba menggandeng Negeri Singa itu untuk menjadi
advisor Pemprov DKI dalam proyek pembangunan MRT.
"Di sana itu kita minta salah 3 atau salah 4 MRT Singapura untuk jadi advisor kita," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan keputusannya menggandeng Singapura mengingat kebijakan MRT harus diputuskan dimulai pada bulan ini. Jokowi juga mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memulai pembangunan MRT akan diupayakan rampung pada bulan ini.
"Minggu-minggu ini sudah rampung. Kalau sudah rampung, saya juga tahu MRT ini kan pertama di Indonesia, belum punya pengalaman di situ. Sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan perencanaan dan pelaksanaannya kan dari Jepang. Ada advisor dari Shanghai, sehingga bisa beri pendapat dan masukan," kata Jokowi.
Namun mantan Wali Kota Solo ini membantah kepergiannya bersama Asisten Gubernur bidang Pembangunan Wiryatmoko dan perwakilan Bappeda adalah untuk studi banding.
"Nggak, nggak ada studi banding. Saya kemarin itu, kira-kira ya itu. Jadi bukan studi banding, (tapi) mencari advisor," tutup Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ke Singapura, Jokowi cari penasihat proyek MRT"
"Di sana itu kita minta salah 3 atau salah 4 MRT Singapura untuk jadi advisor kita," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan keputusannya menggandeng Singapura mengingat kebijakan MRT harus diputuskan dimulai pada bulan ini. Jokowi juga mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memulai pembangunan MRT akan diupayakan rampung pada bulan ini.
"Minggu-minggu ini sudah rampung. Kalau sudah rampung, saya juga tahu MRT ini kan pertama di Indonesia, belum punya pengalaman di situ. Sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan perencanaan dan pelaksanaannya kan dari Jepang. Ada advisor dari Shanghai, sehingga bisa beri pendapat dan masukan," kata Jokowi.
Namun mantan Wali Kota Solo ini membantah kepergiannya bersama Asisten Gubernur bidang Pembangunan Wiryatmoko dan perwakilan Bappeda adalah untuk studi banding.
"Nggak, nggak ada studi banding. Saya kemarin itu, kira-kira ya itu. Jadi bukan studi banding, (tapi) mencari advisor," tutup Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ke Singapura, Jokowi cari penasihat proyek MRT"
Orang Baduy juga tahu kedigdayaan Jokowi
Pagi hari itu terjadi perbincangan menarik di sebuah rumah milik
seorang warga Baduy Luar, di Kampung Kadu Ketuk, Kecamatan Leuwi Damar,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pasalnya, yang mereka bahas adalah
seputar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Terdengar aneh memang, tetapi
ya itu adanya. Serba kebetulan, dan terjadi begitu saja.Semua bermula ketika Kompas.com
tengah berbincang santai bersama beberapa warga Jakarta yang berlibur
dengan berwisata budaya di Kampung Baduy, Sabtu (30/3/2013) pagi.
Mengisi pagi sambil menyeruput kopi, lalu bertukar cerita tentang
pemimpin Jakarta Baru yang mendadak fenomenal dengan hobi blusukan
dan citra merakyat. Di tengah perbincangan, seorang warga Baduy Luar,
Lamri Nur Alam, langsung menyambar sambil berkata, "Jokowi ya? Hebat ya,
dia?"
Mendengar hal itu, sontak kami semua langsung menoleh ke tempat suara berasal. Tampak Kang Lamri (sapaan akrabnya) duduk tak jauh dari tempat kami meriung. "Akang kenal Jokowi?" tanya salah seorang dari kami. "Kenal mah enggak, cuma tahu aja gitu. Katanya hebat ya pembangunannya, orangnya kecil," jawab Kang Lamri.
Perbincangan yang semula seru membahas Jokowi tiba-tiba bergeser arah kepada Kang Lamri. Kami coba mengorek-ngorek dari mana dan sejauh apa dia mengenal Jokowi. Singkat kata, Kang Lamri ngeh dengan nama Jokowi dari pergaulannya dengan warga di luar Baduy. Sesekali dia juga sempat melihat berita tentang mantan Wali Kota Surakarta itu dari televisi.
Sebagai informasi, warga Baduy (Luar dan Dalam) sering kali menyaksikan televisi yang terdapat di Kampung Ciboleger, kampung terdekat, di luar kawasan Baduy. Warga Baduy memang masih sangat tradisional, semua warga hidup tanpa aliran listrik, otomatis tanpa televisi. Hal yang paling mencengangkan adalah saat Kang Lamri melontarkan pertanyaan tentang siapa itu Jokowi. Kenal nama, tetapi tak tahu Jokowi siapa. Unik.
"Emang dia siapa sih?" ujar Kang Lamri polos.
Kami pun tertawa kecil karena tak menyangka kalau nama besar Jokowi bisa mengalahkan nama ibu kota negara yang dipimpinnya. "Hooo Gubernur Jakarta," kata Kang Lamri setelah kami jelaskan.
Terlalu asyik berbincang, tak terasa gelas-gelas kopi yang semula terisi penuh telah terkuras habis. Belasan menit kami berbincang santai dengan suasana hangat, khas kekeluargaan suku Baduy. Tiba saatnya kami memulai aktivitas lain.
Siang hari, kami mulai bergerak untuk menuju Kampung Gajeboh, masih di kawasan Baduy Luar. Gajeboh adalah kampung keempat, setelah Kadu Ketuk, Marengo, dan Cibalimbing. Awalnya kami ingin menuju Kampung Cibeo, di kawasan Baduy Dalam. Namun, karena sedang bulan Kawalu, selain warga Baduy dilarang masuk ke kawasan Baduy Dalam. Inilah waktu sakral untuk masyarakat Baduy, di mana mereka (warga Baduy Luar dan Dalam) akan berpuasa dan merayakan Lebaran Baduy.
Untuk sampai ke Kampung Gajeboh yang jaraknya sekitar dua kilometer, kami memerlukan waktu tempuh sekitar 120 menit berjalan kaki. Pasalnya, selain kontur tanahnya naik-turun dengan kondisi jalan berbatu, kami juga beberapa kali beristirahat sambil berbincang dengan warga Baduy yang kami temui. Di sepanjang perjalanan tampak rumah panggung dan lumbung padi khas suku Baduy, serta hilir mudik warga Baduy (Luar dan Dalam) yang sibuk dengan aktivitasnya.
Saat kami tiba di Kampung Marengo, kami beristirahat di sebuah rumah warga yang berfungsi ganda sebagai warung. Berbagai kebutuhan pokok dijual di warung yang ditinggali oleh seorang ambu (ibu) berusia paruh baya. Di warung itu, kami berpapasan dengan empat orang yang semuanya warga Kampung Cibeo (Baduy Dalam).
Memang dasarnya warga Baduy sudah ramah sehingga tak sulit bagi kami semua untuk kembali terlibat perbincangan. Banyak hal-hal ringan yang kami bahas. Bercerita soal Jakarta, atau meminta diceritakan mengenai bulan Kawalu langsung dari sumbernya. Kebetulan sekali, salah seorang warga Cibeo itu, Sang-Sang, sangat fasih berbahasa Indonesia. Sang-Sang yang membantu kami menerjemahkan saat kesulitan mencerna bahasa Sunda Baduy yang khas.
Teringat Kang Lamri yang familiar dengan Jokowi, kami coba mengangkat isu yang sama untuk Sang-Sang dan teman-temannya. Hasilnya cukup mengejutkan, "gerombolan" Sang-Sang kenal Jokowi lebih jauh dari yang kami kira. "Tahu Gubernur DKI Jakarta kan," kata Sang-Sang, saat kami tanya apakah kenal dengan Jokowi?
Dari hasil perbincangan, ternyata Sang-Sang cukup hafal dengan suasana Ibu Kota. Ia sering mengantar kerajinan khas suku Baduy yang dipesan warga di Jakarta. Sekali perjalanan pergi-pulang, dia biasa menghabiskan waktu selama 12-14 hari dengan berjalan kaki. Sebagai warga Baduy Dalam, dia memang pantang menikmati fasilitas kendaraan saat bepergian.
Terakhir, dia mengunjungi Jakarta pada tahun lalu, di tengah musim pemilihan gubernur. Kang Lamri dan Sang-Sang merupakan contoh kecil warga pelosok di luar Jakarta yang mengenal sosok Jokowi. Bahkan bagi Kang Lamri, Jokowi lebih dikenal ketimbang jabatannya sebagai pemimpin Jakarta. Semoga berita besar tentang Jokowi berbanding lurus dengan hasil kinerja, semangat perubahan bangsa yang lebih baik, yang dimulai dari Ibu Kota-nya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Mendengar hal itu, sontak kami semua langsung menoleh ke tempat suara berasal. Tampak Kang Lamri (sapaan akrabnya) duduk tak jauh dari tempat kami meriung. "Akang kenal Jokowi?" tanya salah seorang dari kami. "Kenal mah enggak, cuma tahu aja gitu. Katanya hebat ya pembangunannya, orangnya kecil," jawab Kang Lamri.
Perbincangan yang semula seru membahas Jokowi tiba-tiba bergeser arah kepada Kang Lamri. Kami coba mengorek-ngorek dari mana dan sejauh apa dia mengenal Jokowi. Singkat kata, Kang Lamri ngeh dengan nama Jokowi dari pergaulannya dengan warga di luar Baduy. Sesekali dia juga sempat melihat berita tentang mantan Wali Kota Surakarta itu dari televisi.
Sebagai informasi, warga Baduy (Luar dan Dalam) sering kali menyaksikan televisi yang terdapat di Kampung Ciboleger, kampung terdekat, di luar kawasan Baduy. Warga Baduy memang masih sangat tradisional, semua warga hidup tanpa aliran listrik, otomatis tanpa televisi. Hal yang paling mencengangkan adalah saat Kang Lamri melontarkan pertanyaan tentang siapa itu Jokowi. Kenal nama, tetapi tak tahu Jokowi siapa. Unik.
"Emang dia siapa sih?" ujar Kang Lamri polos.
Kami pun tertawa kecil karena tak menyangka kalau nama besar Jokowi bisa mengalahkan nama ibu kota negara yang dipimpinnya. "Hooo Gubernur Jakarta," kata Kang Lamri setelah kami jelaskan.
Terlalu asyik berbincang, tak terasa gelas-gelas kopi yang semula terisi penuh telah terkuras habis. Belasan menit kami berbincang santai dengan suasana hangat, khas kekeluargaan suku Baduy. Tiba saatnya kami memulai aktivitas lain.
Siang hari, kami mulai bergerak untuk menuju Kampung Gajeboh, masih di kawasan Baduy Luar. Gajeboh adalah kampung keempat, setelah Kadu Ketuk, Marengo, dan Cibalimbing. Awalnya kami ingin menuju Kampung Cibeo, di kawasan Baduy Dalam. Namun, karena sedang bulan Kawalu, selain warga Baduy dilarang masuk ke kawasan Baduy Dalam. Inilah waktu sakral untuk masyarakat Baduy, di mana mereka (warga Baduy Luar dan Dalam) akan berpuasa dan merayakan Lebaran Baduy.
Untuk sampai ke Kampung Gajeboh yang jaraknya sekitar dua kilometer, kami memerlukan waktu tempuh sekitar 120 menit berjalan kaki. Pasalnya, selain kontur tanahnya naik-turun dengan kondisi jalan berbatu, kami juga beberapa kali beristirahat sambil berbincang dengan warga Baduy yang kami temui. Di sepanjang perjalanan tampak rumah panggung dan lumbung padi khas suku Baduy, serta hilir mudik warga Baduy (Luar dan Dalam) yang sibuk dengan aktivitasnya.
Saat kami tiba di Kampung Marengo, kami beristirahat di sebuah rumah warga yang berfungsi ganda sebagai warung. Berbagai kebutuhan pokok dijual di warung yang ditinggali oleh seorang ambu (ibu) berusia paruh baya. Di warung itu, kami berpapasan dengan empat orang yang semuanya warga Kampung Cibeo (Baduy Dalam).
Memang dasarnya warga Baduy sudah ramah sehingga tak sulit bagi kami semua untuk kembali terlibat perbincangan. Banyak hal-hal ringan yang kami bahas. Bercerita soal Jakarta, atau meminta diceritakan mengenai bulan Kawalu langsung dari sumbernya. Kebetulan sekali, salah seorang warga Cibeo itu, Sang-Sang, sangat fasih berbahasa Indonesia. Sang-Sang yang membantu kami menerjemahkan saat kesulitan mencerna bahasa Sunda Baduy yang khas.
Teringat Kang Lamri yang familiar dengan Jokowi, kami coba mengangkat isu yang sama untuk Sang-Sang dan teman-temannya. Hasilnya cukup mengejutkan, "gerombolan" Sang-Sang kenal Jokowi lebih jauh dari yang kami kira. "Tahu Gubernur DKI Jakarta kan," kata Sang-Sang, saat kami tanya apakah kenal dengan Jokowi?
Dari hasil perbincangan, ternyata Sang-Sang cukup hafal dengan suasana Ibu Kota. Ia sering mengantar kerajinan khas suku Baduy yang dipesan warga di Jakarta. Sekali perjalanan pergi-pulang, dia biasa menghabiskan waktu selama 12-14 hari dengan berjalan kaki. Sebagai warga Baduy Dalam, dia memang pantang menikmati fasilitas kendaraan saat bepergian.
Terakhir, dia mengunjungi Jakarta pada tahun lalu, di tengah musim pemilihan gubernur. Kang Lamri dan Sang-Sang merupakan contoh kecil warga pelosok di luar Jakarta yang mengenal sosok Jokowi. Bahkan bagi Kang Lamri, Jokowi lebih dikenal ketimbang jabatannya sebagai pemimpin Jakarta. Semoga berita besar tentang Jokowi berbanding lurus dengan hasil kinerja, semangat perubahan bangsa yang lebih baik, yang dimulai dari Ibu Kota-nya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Askes Bantu Jokowi Sukseskan Kartu Jakarta Sehat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Askes (Persero) menandatangani
perjanjian kerjasama pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau
Jamkesda. KJS ini, merupakan salah satu peran Askes dalam Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah di lakukan pada 1 Maret 2013. Dengan kerjasama ini, nantinya PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI.
"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai BPJS. sasarannya warga DKI yang miskin, hampir miskin, dan yang mau menggunakan Puskesmas, dan fasilitas rawat inap di Kelas III," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sementara itu, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris menyambut baik atas dukungan Pemprov atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Ini semangat kami sebagai BJPS Kesehatan, Pemprov mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini, pelaksanaan KJS akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2014," Jelas Fachmi.
Fachmi melanjutkan jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Sehingga total anggaran dibutuhkan sebesar 1,2 triliun, jika perhitungan Premi Per Member Per Month (PMPM) Rp23 ribu.
Menurut dia, dalam KJS akan dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS denhan pola tarif INA-CBG's. Untuk jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 Puskesmas (44 Puskesmas Kecamatan dan 297 Puskesmas kelurahan) dan 132 rumah sakit yang terdiri dari RS pemerintah dan RS Pusat maupun RS swasta.
"Fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas di Jakarta sudah baik, tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit, ini merupakan cara agar pemanfaatan fasilitas kesehatan di tingkat dasar dapat optimal, kualitas puskesmas akan baik, pembiayaan pelayanan kesehatan semakin efisien," katanya Fachmi.
Dapat kita ketahui, Menurut Fachmi PT Askes diberi tugas untuk manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, utilisasi pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, penanganan keluhan peserta, pelaksanaan sistem informasi manajemen, pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, serta verifikasi klaim, dengan begitu PT Askes akan mendapatkan biaya operasional.
Sumber :
economy.okezone.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah di lakukan pada 1 Maret 2013. Dengan kerjasama ini, nantinya PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI.
"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai BPJS. sasarannya warga DKI yang miskin, hampir miskin, dan yang mau menggunakan Puskesmas, dan fasilitas rawat inap di Kelas III," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sementara itu, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris menyambut baik atas dukungan Pemprov atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Ini semangat kami sebagai BJPS Kesehatan, Pemprov mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini, pelaksanaan KJS akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2014," Jelas Fachmi.
Fachmi melanjutkan jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Sehingga total anggaran dibutuhkan sebesar 1,2 triliun, jika perhitungan Premi Per Member Per Month (PMPM) Rp23 ribu.
Menurut dia, dalam KJS akan dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS denhan pola tarif INA-CBG's. Untuk jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 Puskesmas (44 Puskesmas Kecamatan dan 297 Puskesmas kelurahan) dan 132 rumah sakit yang terdiri dari RS pemerintah dan RS Pusat maupun RS swasta.
"Fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas di Jakarta sudah baik, tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit, ini merupakan cara agar pemanfaatan fasilitas kesehatan di tingkat dasar dapat optimal, kualitas puskesmas akan baik, pembiayaan pelayanan kesehatan semakin efisien," katanya Fachmi.
Dapat kita ketahui, Menurut Fachmi PT Askes diberi tugas untuk manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, utilisasi pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, penanganan keluhan peserta, pelaksanaan sistem informasi manajemen, pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, serta verifikasi klaim, dengan begitu PT Askes akan mendapatkan biaya operasional.
Sumber :
economy.okezone.com
Minggu, 31 Maret 2013
Jokowi Masih di Singapura, Suyatmi Pulang dengan Tangan Hampa
Pupus sudah perjuangan Suyatmi (42) menemui Gubernur DKI Joko Widodo untuk curhat urusan tabrak lari di Solo, Jawa Tengah, yang menimpa adiknya. Jokowi masih ada di Singapura.
"Bapak lagi keluar ke Singapura kemarin pagi sekalian acara keluarga di sana kan libur panjang nanti Senin balik lagi kerja," ujar ajudan Jokowi, Puput, saat menemui Suyatmi di halaman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/203)
"Trus kapan pulang?" tanya Suyatmi.
"Saya belum tahu kapan balik, soal belum ada agenda lagi," Jawab Puput.
Ivan, ajudan Jokowi lainnya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Jokowi via telepon soal keluhan Suyatmi. Jokowi menyarankan persoalan ini diselesaikan oleh wali kota Solo.
"Tadi saya sudah telepon bapak, pesan bapak ibu ketemu wali kota Solo di sana, lagian sekarang bapak sudah ngurus Jakarta nanti kalau sama bapak dikiranya bapak intervensi wali kota sana," kata Ivan.
Suyatmi pun menimpali bahwa dia hanya ingin mendapat pencerahan, bukan meminta bantuan apa-apa. Akhirnya, Suyatmi pun pulang ke kampung halamannya.
"Iya ibu saya juga ngerti tapi amanat bapak begitu, saya cuma bisa nyampain saja," tutup Ivan.
Sumber :
news.detik.com
"Bapak lagi keluar ke Singapura kemarin pagi sekalian acara keluarga di sana kan libur panjang nanti Senin balik lagi kerja," ujar ajudan Jokowi, Puput, saat menemui Suyatmi di halaman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/203)
"Trus kapan pulang?" tanya Suyatmi.
"Saya belum tahu kapan balik, soal belum ada agenda lagi," Jawab Puput.
Ivan, ajudan Jokowi lainnya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Jokowi via telepon soal keluhan Suyatmi. Jokowi menyarankan persoalan ini diselesaikan oleh wali kota Solo.
"Tadi saya sudah telepon bapak, pesan bapak ibu ketemu wali kota Solo di sana, lagian sekarang bapak sudah ngurus Jakarta nanti kalau sama bapak dikiranya bapak intervensi wali kota sana," kata Ivan.
Suyatmi pun menimpali bahwa dia hanya ingin mendapat pencerahan, bukan meminta bantuan apa-apa. Akhirnya, Suyatmi pun pulang ke kampung halamannya.
"Iya ibu saya juga ngerti tapi amanat bapak begitu, saya cuma bisa nyampain saja," tutup Ivan.
Sumber :
news.detik.com
Suyatmi, Keluarga Korban Tabrak Lari di Solo Ingin Curhat ke Jokowi
Suyatmi (42) ingin bertemu dengan Gubernur DKI Joko Widodo untuk
memperjuangkan kesehatan adiknya yang tinggal di Solo. Dirinya sudah
berkali-kali mencoba bertemu tapi hasilnya sia-sia.
"Ke sini mau ketemu Jokowi mau nanyakan kenapa program kesehatan dulu dia di Solo sekarang nggak berjalan lagi," ujar Suyatmi yang menunggu Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).
Suyatmi menceritakan keinginan bertemu Jokowi dikarenakan adiknya yang bernama Purwanto (21) menjadi korban tabrak lari di Solo. Kecelakaan itu terjadi pada Desember 2012. Hingga saat ini, biaya yang dihabiskan untuk berobat sudah hampir Rp 70 juta.
"Soal setiap 2 minggu sekali datang abis Rp 1,5 juta," tuturnya.
"Dulu kita datang ke bapak (Jokowi-red) sekarang besoknya sudah diproses setelah itu kalau sudah dirujuk dokter jadi enak, tapi kalau sekarang harus ada uang dulu," ujarnya.
Saat ini, sang adik sudah nyaris putus asa. Karena itu, Suyatmi berharap ada bantuan segera.
"Sampai adik saya bilang udah mati aja, sampai kaki yang patah itu dipukul-pukul," ucapnya sambil menangis.
Hingga siang ini, Suyatmi masih menunggu di rumah dinas Jokowi. Dia berharap bisa bertemu untuk sekadar bercerita soal nasib adiknya. Bila memang Jokowi tidak bisa membantu, dia pun maklum karena sekarang bapak tiga anak itu bukan lagi wali kota Solo.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : ""Pak Jokowi, Layanan Kesehatan di Solo Tak Seperti Dulu""
"Ke sini mau ketemu Jokowi mau nanyakan kenapa program kesehatan dulu dia di Solo sekarang nggak berjalan lagi," ujar Suyatmi yang menunggu Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).
Suyatmi menceritakan keinginan bertemu Jokowi dikarenakan adiknya yang bernama Purwanto (21) menjadi korban tabrak lari di Solo. Kecelakaan itu terjadi pada Desember 2012. Hingga saat ini, biaya yang dihabiskan untuk berobat sudah hampir Rp 70 juta.
"Soal setiap 2 minggu sekali datang abis Rp 1,5 juta," tuturnya.
"Dulu kita datang ke bapak (Jokowi-red) sekarang besoknya sudah diproses setelah itu kalau sudah dirujuk dokter jadi enak, tapi kalau sekarang harus ada uang dulu," ujarnya.
Saat ini, sang adik sudah nyaris putus asa. Karena itu, Suyatmi berharap ada bantuan segera.
"Sampai adik saya bilang udah mati aja, sampai kaki yang patah itu dipukul-pukul," ucapnya sambil menangis.
Hingga siang ini, Suyatmi masih menunggu di rumah dinas Jokowi. Dia berharap bisa bertemu untuk sekadar bercerita soal nasib adiknya. Bila memang Jokowi tidak bisa membantu, dia pun maklum karena sekarang bapak tiga anak itu bukan lagi wali kota Solo.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : ""Pak Jokowi, Layanan Kesehatan di Solo Tak Seperti Dulu""
Gebrakan Jokowi Tanpa Perhitungan Matang
167 hari sudah Joko Widodo memimpin Ibu Kota Jakarta. Meski terkenal
dengan ide-ide perbaikan Jakarta, gebrakan mantan Wali Kota Solo itu
masih dinilai tanpa perhitungan matang.
"Banyak dari gebrakan baru itu tanpa perhitungan matang seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang tidak memperhitungkan beban pelayanan yang harus dihadapi oleh petugas," kata peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah saat dihubungi, Sabtu (30/3/2013) malam.
Bukan hanya KJS dan KJP, Ubaidillah menyebut konsep dari gagasan rumah susun dan kampung deret juga belum matang. "Sebaiknya untuk program-program tersebut, Jokowi bikin satu model dulu, kemudian dievaluasi daripada berwacana banyak dan memberi harapan, namun kemudian tidak dijalankan," sambungnya.
Menurutnya banyak wacana yang dilontarkan Jokowi maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang belum ditindaklanjuti seperti MRT maupun peremajaan angkutan umum.
"Namun belum ada tindak lanjut yang signifikan dalam implementasinya dan banyak tarik ulur," sebutnya.
Semestinya, Jokowi juga fokus mengerjakan program yang memiliki beban anggaran tidak terlalu besar dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. "Segera dijalankan misalnnya dalam skala terbatas dulu, kemudian dilakukan evaluasi," kata Ubaidillah. "Yang penting harus berani mengakui kalau ternyata dari hasil evaluasi ada yang kurang," tambahnya.
Bagi Ubaidillah, ada tiga sebutan untuk menilai kinerja kepemimpinan Jokowi. "Panik, implementasi sesaat dan tarik ulur program," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
"Banyak dari gebrakan baru itu tanpa perhitungan matang seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang tidak memperhitungkan beban pelayanan yang harus dihadapi oleh petugas," kata peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah saat dihubungi, Sabtu (30/3/2013) malam.
Bukan hanya KJS dan KJP, Ubaidillah menyebut konsep dari gagasan rumah susun dan kampung deret juga belum matang. "Sebaiknya untuk program-program tersebut, Jokowi bikin satu model dulu, kemudian dievaluasi daripada berwacana banyak dan memberi harapan, namun kemudian tidak dijalankan," sambungnya.
Menurutnya banyak wacana yang dilontarkan Jokowi maupun wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang belum ditindaklanjuti seperti MRT maupun peremajaan angkutan umum.
"Namun belum ada tindak lanjut yang signifikan dalam implementasinya dan banyak tarik ulur," sebutnya.
Semestinya, Jokowi juga fokus mengerjakan program yang memiliki beban anggaran tidak terlalu besar dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. "Segera dijalankan misalnnya dalam skala terbatas dulu, kemudian dilakukan evaluasi," kata Ubaidillah. "Yang penting harus berani mengakui kalau ternyata dari hasil evaluasi ada yang kurang," tambahnya.
Bagi Ubaidillah, ada tiga sebutan untuk menilai kinerja kepemimpinan Jokowi. "Panik, implementasi sesaat dan tarik ulur program," ujarnya.
Sumber :
news.detik.com
Sabtu, 30 Maret 2013
Jokowi Bawa Rombongan Studi Banding ke Singapura
Akhir pekan ini, rupanya Gubernur DKI Jakarta tidak blusukan ke
kampung-kampung. Bersama rombongan dari direksi PT MRT, Joko Widodo
melakukan studi banding MRT dan taman ke Singapura.
"Beliau mau lihat taman sama MRT dan sebenarnya para direksi PT MRT juga ikut kok," kata Basuki ditemui seusai acara nonton bareng Sunderland vs Manchester United, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2013) malam.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, Singapura dan Hongkong merupakan dua negara yang paling sukses dalam menjalankan megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Namun, karena di Hongkong tak ditemukan taman kota yang seindah di Singapura, Jokowi pun akhirnya hanya mengunjungi negara Lee Kuan Yew tersebut.
Menurut Basuki, Jokowi akan melaporkannya kepada publik hasil studi banding MRT-nya itu. "Nanti biar Pak Gubernur sendiri ya yang melaporkan," kata Basuki.
Pemprov DKI, kata Basuki, akan menjadikan Singapura menjadi role model dalam realisasi pembangunan taman kota di Ibu Kota, terutama untuk pembangunan Waduk Riario yang rencananya akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) baru.
Rencananya, lahan seluas 25 hektar itu akan dibangun sebagai sebuah ruang publik dan sarana rekreasi baru warga Ibu Kota. Saat ini, Pemprov DKI sedang dalam tahap pembebasan lahan.
"Di Hongkong kan tidak punya taman-taman dan gedung yang spektakuler. Kalau di Singapura kan ada dan Pak Gubernur itu lebih suka taman-taman yang alami tapi modern kombinasi, seperti yang ada di Singapura," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ngebet ingin punya MRT, Jokowi datangi Singapura"
- news.detik.com : "Studi Banding MRT, Jokowi Terbang ke Singapura"
- metro.new.viva.co.id : "Jokowi Studi Banding MRT ke Singapura ?"
"Beliau mau lihat taman sama MRT dan sebenarnya para direksi PT MRT juga ikut kok," kata Basuki ditemui seusai acara nonton bareng Sunderland vs Manchester United, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2013) malam.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, Singapura dan Hongkong merupakan dua negara yang paling sukses dalam menjalankan megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Namun, karena di Hongkong tak ditemukan taman kota yang seindah di Singapura, Jokowi pun akhirnya hanya mengunjungi negara Lee Kuan Yew tersebut.
Menurut Basuki, Jokowi akan melaporkannya kepada publik hasil studi banding MRT-nya itu. "Nanti biar Pak Gubernur sendiri ya yang melaporkan," kata Basuki.
Pemprov DKI, kata Basuki, akan menjadikan Singapura menjadi role model dalam realisasi pembangunan taman kota di Ibu Kota, terutama untuk pembangunan Waduk Riario yang rencananya akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) baru.
Rencananya, lahan seluas 25 hektar itu akan dibangun sebagai sebuah ruang publik dan sarana rekreasi baru warga Ibu Kota. Saat ini, Pemprov DKI sedang dalam tahap pembebasan lahan.
"Di Hongkong kan tidak punya taman-taman dan gedung yang spektakuler. Kalau di Singapura kan ada dan Pak Gubernur itu lebih suka taman-taman yang alami tapi modern kombinasi, seperti yang ada di Singapura," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ngebet ingin punya MRT, Jokowi datangi Singapura"
- news.detik.com : "Studi Banding MRT, Jokowi Terbang ke Singapura"
- metro.new.viva.co.id : "Jokowi Studi Banding MRT ke Singapura ?"
Kisah Pedagang Kopi di Taman Suropati Bersua Jokowi
Ada Gubernur DKI Jakarta Jokowi, pedagang kopi di Taman Suropati,
Menteng, Jakarta Pusat, bisa aman. Untuk menjamin keamanannya dalam
bisnis jual kopi, mereka yang dilarang berjualan malah memilih 'mangkal'
di depan rumah dinas pria bernama lengkap Joko Widodo itu.
"Ya main kucing-kucingan. Saya berhenti depan rumah dinas saja biar aman. Dikasih waktu berjualan di atas jam 12.00 WIB, siapa yang beli?" kata Lawi, salah satu pedagang kopi keliling di Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).
Mahfud (30), pedagang kopi keliling lain menuturkan, Jokowi tak keberatan dengan keberadaan dirinya dan rekan-rekannya. Bahkan, Jokowi berencana untuk meresmikan para pedagang kopi di Taman Suropati dengan memberikan seragam kotak-kotak, seperti yang sempat dipopulerkan mantan Walikota Solo itu.
"Waktu itu, Kamis 21 Maret dari jam 7 sampai 11 malam ada pertemuan di taman. Hari itu ada Camat Menteng juga. Saya tanya, 'Memang benar, Pak, saya enggak boleh dagang di sini? Apalagi kalau Bapak lewat?" ujar Mahfud menirukan pertanyaannya pada Jokowi.
Lantas, lanjut Mahfud, Jokowi tak keberatan. "Enggak ada masalah kalau saya lewat, siapa yang larang?" tutur Mahfud menirukan ucapan suami Iriana Widodo itu.
"Waktu acara pertemuan itu Jokowi juga tanya sama Camat, 'Mana tukang kopi?' Saya berencana mau meresmikan," ucap Mahfud.
Sesuai Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kawasan Taman Suropati tak boleh dijadikan tempat berjualan. Meski begitu, seorang petugas Satpol PP yang enggan menyebutkan namanya tak akan melakukan pemaksaan dengan kekerasan untuk mengusir para pedagang kopi di sana.
"Tapi pelan-pelan, sekarang tidak boleh pakai kekerasan. Pendekatan secara persuasif," ucapnya.
Sumber :
liputan6.com
"Ya main kucing-kucingan. Saya berhenti depan rumah dinas saja biar aman. Dikasih waktu berjualan di atas jam 12.00 WIB, siapa yang beli?" kata Lawi, salah satu pedagang kopi keliling di Taman Suropati, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).
Mahfud (30), pedagang kopi keliling lain menuturkan, Jokowi tak keberatan dengan keberadaan dirinya dan rekan-rekannya. Bahkan, Jokowi berencana untuk meresmikan para pedagang kopi di Taman Suropati dengan memberikan seragam kotak-kotak, seperti yang sempat dipopulerkan mantan Walikota Solo itu.
"Waktu itu, Kamis 21 Maret dari jam 7 sampai 11 malam ada pertemuan di taman. Hari itu ada Camat Menteng juga. Saya tanya, 'Memang benar, Pak, saya enggak boleh dagang di sini? Apalagi kalau Bapak lewat?" ujar Mahfud menirukan pertanyaannya pada Jokowi.
Lantas, lanjut Mahfud, Jokowi tak keberatan. "Enggak ada masalah kalau saya lewat, siapa yang larang?" tutur Mahfud menirukan ucapan suami Iriana Widodo itu.
"Waktu acara pertemuan itu Jokowi juga tanya sama Camat, 'Mana tukang kopi?' Saya berencana mau meresmikan," ucap Mahfud.
Sesuai Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kawasan Taman Suropati tak boleh dijadikan tempat berjualan. Meski begitu, seorang petugas Satpol PP yang enggan menyebutkan namanya tak akan melakukan pemaksaan dengan kekerasan untuk mengusir para pedagang kopi di sana.
"Tapi pelan-pelan, sekarang tidak boleh pakai kekerasan. Pendekatan secara persuasif," ucapnya.
Sumber :
liputan6.com
Meniru Bung Karno, Jokowi berani melawan asing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang sangat
berani dan tegas terkait pendanaan Jakarta Emergency Dredging Initiave
(JEDI). Dia menyatakan tidak akan mengajukan permohonan peminjaman dana
kepada Bank Dunia.
Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.
"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).
Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.
Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.
"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karno yang kesal dengan pemerintah Amerika.
Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.
Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.
Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.
"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriak Bung Karno.
Sumber :
merdeka.com
Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.
"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).
Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.
Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.
"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karno yang kesal dengan pemerintah Amerika.
Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.
Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.
Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.
"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriak Bung Karno.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Wajib Contek Penanganan Kramat Tunggak Untuk Kampung Ambon
Menangani peredaran narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat, bila
perlu Pemerintah DKI Jakarta diminta mengulang langkah penanganan
kawasan prostitusi Kramat Tunggal. Pada masa pemerintahan Gubernur DKI
Jakarta Sutiyoso, kawasan Kramat Tunggak diubah total, dan kini menjadi
Jakarta Islamic Center.
"Jokowi harus meniru langkah yang pernah dilakukan Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center," kata kriminolog Reza Indragiri Amriel, saat dihubungi, Jumat (29/3/2013). Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ujar dia, Jokowi harus segera mengambil langkah serius terkait maraknya peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Reza mengatakan keputusan-keputusan seperti itu memang harus diambil oleh seorang Kepala Daerah. Lebih lanjut, melalui pembangunan kawasan pusat keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik dan teratur.
Melalui pembinaan keagamaan pula, menurut Reza akan timbul sebuah perlawanan dari masyarakat itu sendiri dalam memberantas peredaran narkoba di daerahnya. "Saya yakin, lama-lama pengedar narkoba akan risih dengan mengikuti kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus," ujar Reza.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui wilayah Kampung Ambon. Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, ia harus melakukan tinjauan ke daerah terkait untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Ambon. "Enggak tahu. Saya enggak mengerti Kampung Ambon kayak apa, mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa dan ada siapa saja, saya belum mengerti," ujar dia.
Kramat Tunggak
Kramat Tunggak, dulu sangat dikenal sebagai pusat prostitusi Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 6485 Tahun 1998, kawasan ini ditutup untuk segala jenis kegiatan terkait prostitusi. Tepatnya, penutupan terlaksana pada 31 Desember 1999.
Semula, Kramat Tunggak 'sengaja' diarahkan menjadi lokalisasi prostitusi untuk menyingkirkan pekerja seks komersial dari jalanan. Tapi, dari semula luas kawasan prostitusi adalah lima hektare, saat ditutup sudah mencapai 10 hektare. Jumlah pekerja seks komersial pun berlipat kali dari saat pertama dibuka di era 1970-an.
Penutupan dilakukan setelah ada penelitian dari Dinas Sosial dan Universitas Indonesia selama dua tahun, 1996-1998. Tak hanya dipenuhi praktik prostitusi, kriminalitas hingga penyakit seksual membumbung di lokasi ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Jokowi harus meniru langkah yang pernah dilakukan Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center," kata kriminolog Reza Indragiri Amriel, saat dihubungi, Jumat (29/3/2013). Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ujar dia, Jokowi harus segera mengambil langkah serius terkait maraknya peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.
Reza mengatakan keputusan-keputusan seperti itu memang harus diambil oleh seorang Kepala Daerah. Lebih lanjut, melalui pembangunan kawasan pusat keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik dan teratur.
Melalui pembinaan keagamaan pula, menurut Reza akan timbul sebuah perlawanan dari masyarakat itu sendiri dalam memberantas peredaran narkoba di daerahnya. "Saya yakin, lama-lama pengedar narkoba akan risih dengan mengikuti kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus," ujar Reza.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui wilayah Kampung Ambon. Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, ia harus melakukan tinjauan ke daerah terkait untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Ambon. "Enggak tahu. Saya enggak mengerti Kampung Ambon kayak apa, mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa dan ada siapa saja, saya belum mengerti," ujar dia.
Kramat Tunggak
Kramat Tunggak, dulu sangat dikenal sebagai pusat prostitusi Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 6485 Tahun 1998, kawasan ini ditutup untuk segala jenis kegiatan terkait prostitusi. Tepatnya, penutupan terlaksana pada 31 Desember 1999.
Semula, Kramat Tunggak 'sengaja' diarahkan menjadi lokalisasi prostitusi untuk menyingkirkan pekerja seks komersial dari jalanan. Tapi, dari semula luas kawasan prostitusi adalah lima hektare, saat ditutup sudah mencapai 10 hektare. Jumlah pekerja seks komersial pun berlipat kali dari saat pertama dibuka di era 1970-an.
Penutupan dilakukan setelah ada penelitian dari Dinas Sosial dan Universitas Indonesia selama dua tahun, 1996-1998. Tak hanya dipenuhi praktik prostitusi, kriminalitas hingga penyakit seksual membumbung di lokasi ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jumat, 29 Maret 2013
Jokowi Diminta Buat Payung Hukum SKPD Ikut Atasi Kebakaran
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Subejo
meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat legal basis atau payung
hukum terkait keterlibatan SKPD Pemprov DKI dan masyarakat untuk
memadamkan dan mengatasi kebakaran. Pasalnya, kata Subejo, personel
Dinas Damkar dan PB DKI masih sangat minim untuk dapat cepat tanggap
memadamkan kebakaran."Jadi, kami akan meminta untuk dibuatkan
legal basis, kalau kerjasama dengan masyarakat harus seperti apa. Begitu
juga saat berkolaborasi dengan linmas atau Satpol PP DKI," kata Subejo
di Jakarta, Jumat (29/3/2013).
Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara Dinas Damkar PB DKI dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi terkait lainnya. Sehingga kolaborasi penanganan kebakaran dapat dilakukan secara serentak.
Misalnya saja untuk mengatasi masalah keamanan di sekitar lokasi kebakaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Kemudian, personel Dishub DKI yang akan mengatur lalu lintas sekitar lokasi kebakaran dan akan membantu mengarahkan mobil dinas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi dengan cepat dan tidak terjebak kemacetan lalu lintas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, kata dia, juga harus dapat mempertahankan ketinggian air sungai, agar dapat digunakan Dinas Damkar PB sebagai cadangan air pemadam.
Mengenai wacana penempatan unit pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan di Ibu Kota, Subejo mengaku pihaknya tengah mengkaji rencana itu termasuk berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesiapan dari setiap kelurahan yang ada untuk bisa menampung petugas yang dimilikinya serta peralatan yang dibutuhkan.
"Minimal ada lahan untuk mobil kami dan ada ruang istirahat pasukan yang akan piket," jelas Subejo.
Sementara Jokowi saat dimintai tanggapannya, dia berjanji akan membuat pergub seperti yang diminta Subejo.
"Ya, nanti dibuat pergubnya. Tapi, saya belum dapat laporan yang dimaksud seperti apa, jadi saya enggak mengerti," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara Dinas Damkar PB DKI dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi terkait lainnya. Sehingga kolaborasi penanganan kebakaran dapat dilakukan secara serentak.
Misalnya saja untuk mengatasi masalah keamanan di sekitar lokasi kebakaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Kemudian, personel Dishub DKI yang akan mengatur lalu lintas sekitar lokasi kebakaran dan akan membantu mengarahkan mobil dinas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi dengan cepat dan tidak terjebak kemacetan lalu lintas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, kata dia, juga harus dapat mempertahankan ketinggian air sungai, agar dapat digunakan Dinas Damkar PB sebagai cadangan air pemadam.
Mengenai wacana penempatan unit pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan di Ibu Kota, Subejo mengaku pihaknya tengah mengkaji rencana itu termasuk berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesiapan dari setiap kelurahan yang ada untuk bisa menampung petugas yang dimilikinya serta peralatan yang dibutuhkan.
"Minimal ada lahan untuk mobil kami dan ada ruang istirahat pasukan yang akan piket," jelas Subejo.
Sementara Jokowi saat dimintai tanggapannya, dia berjanji akan membuat pergub seperti yang diminta Subejo.
"Ya, nanti dibuat pergubnya. Tapi, saya belum dapat laporan yang dimaksud seperti apa, jadi saya enggak mengerti," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tak Peduli Kampung Ambon
Sudah hampir enam bulan Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur
DKI Jakarta. Namun, ternyata masih banyak yang tidak diketahui oleh
Jokowi dalam persoalan yang ada di Ibu Kota, khususnya terkait Kampung
Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang dikenal sarang narkoba.
Saat ditanya mengenai cara mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu Kampung Ambon.
"Enggak tahu. Saya enggak ngerti kayak apa. Mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa, ada siapa saja belum ngerti," katanya singkat kepada wartawan usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Padahal, Kampung Ambon sudah terkenal dengan maraknya peredaran narkoba sejak lama. Berbagai langkah antisipatif dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemakai dan pengedar narkoba di kawasan itu.
Hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan tersebut.
Jokowi yang dikenal selalu mempublikasikan berbagai programnya untuk mengatasi persoalan di Jakarta seperti masalah kemacetan, banjir, tranportasi, dan lainnya. Tetapi, untuk persoalan sosial pemberantasan narkoba sepertinya luput dari perhatian politikus andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Kriminolog, Reza Indragiri Amriel menyarankan Jokowi agar membuat Islamic Center dilokasi tersebut agar adanya kegiatan keagaaman secara rutin di Kampung Ambon. Sehingga nantinya akan membuat risih para bandar dan pemakai narkoba. Ini juga disebut Reza sebagai upaya menggerakan perlawanan masyarakat terhadap narkoba. Mengingat semua pihak harus dilibatkan dalam persoalan pemberantasan narkoba.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Saat ditanya mengenai cara mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu Kampung Ambon.
"Enggak tahu. Saya enggak ngerti kayak apa. Mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa, ada siapa saja belum ngerti," katanya singkat kepada wartawan usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Padahal, Kampung Ambon sudah terkenal dengan maraknya peredaran narkoba sejak lama. Berbagai langkah antisipatif dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemakai dan pengedar narkoba di kawasan itu.
Hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan tersebut.
Jokowi yang dikenal selalu mempublikasikan berbagai programnya untuk mengatasi persoalan di Jakarta seperti masalah kemacetan, banjir, tranportasi, dan lainnya. Tetapi, untuk persoalan sosial pemberantasan narkoba sepertinya luput dari perhatian politikus andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Kriminolog, Reza Indragiri Amriel menyarankan Jokowi agar membuat Islamic Center dilokasi tersebut agar adanya kegiatan keagaaman secara rutin di Kampung Ambon. Sehingga nantinya akan membuat risih para bandar dan pemakai narkoba. Ini juga disebut Reza sebagai upaya menggerakan perlawanan masyarakat terhadap narkoba. Mengingat semua pihak harus dilibatkan dalam persoalan pemberantasan narkoba.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Gemar Beli Barang Kaki Lima
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata sering membeli barang-barang pedagang kaki lima. Pemandangan 'shopping' ala Jokowi itu kerap terlihat seusai ia melaksanakan Shalat Jumat berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.
Seperti Jumat (29/3/2013) siang tadi, para pedagang kaki lima dan pengemis menyapa dan mendekati orang nomor satu di Ibu Kota itu. Dalam keadaan yang cukup terik dan suasana yang sangat ramai sesak saat itu, ia tampak tertarik dengan salah satu stand yang menjual perlengkapan bagi pria.
Dengan menggunakan setelan kemeja putih sesuai ciri khasnya, mata Jokowi langsung mengarah ke sebuah dompet berwarna cokelat. Transaksi tawar-menawar pun terjadi antara Jokowi dengan pedagang itu.
Mantan Wali Kota Surakarta itu ingin membeli dua dompet seharga Rp 50 ribu. Namun, sang pedagang menolak penawaran Jokowi dan memintanya membayar dengan harga Rp 100 ribu. Tampaknya, Jokowi tak kenal lelah untuk menawar dompet tersebut.
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi.
Akhirnya, Jokowi luluh juga terhadap permintaan pedagang itu. Kemudian ia memerintahkan ajudannya yang selalu bersiaga di belakangnya menjaga Jokowi untuk memberikan secarik uang Rp 100 ribu.
Tak berhenti sampai di situ, pedagang-pedagang lain juga berlomba-lomba menawarkan barang dagangan mereka kepada suami Iriana Widodo itu, seperti penjual gembok, perkakas rumah tangga, dan penyangga Al-Quran. Namun, semua penawaran itu ditolak Jokowi, dengan alasan minggu lalu, ia sudah membelinya.
Langkah Jokowi kembali terhenti saat ada pedagang pompa ban sepeda yang menawarkan barang dagangannya kepada Jokowi. Jokowi bertanya kepada sang pedagang terkait fungsi barang yang dijualnya tersebut.
"Ini saya kalau beli ini untuk apa?" tanya Jokowi. Lantas, pedagang itu menjawab, pompa yang ia jual multifungsi, yaitu memiliki fungsi untuk memompa ban sepeda, motor, dan mobil.
Tak tahan dengan rayuan sang pedagang, Jokowi pun kembali memerintahkan ajudannya untuk membeli pompa berwarna hitam tersebut.
Namun, ternyata langkah Jokowi belum usai. Setibanya di mobil dinasnya, Jokowi justru membagi-bagikan sebanyak lima lusin buku tulis kepada anak-anak kecil yang menggerombol di depan pintu mobilnya.
Kegemaran Jokowi berbelanja di pedagang kaki lima Masjid Sunda Kelapa juga pernah ia lakukan beberapa waktu lalu, yaitu Jumat (23/11/2012). Seusai menunaikan Shalat Jumat berjamaah, ia makan siang bersama warga di salah satu warung makan kegemarannya. Menu makanan yang diambil Jokowi pun tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali datang, yaitu nasi telor, tempe, dan sayur.
Sebelum makan siang, Jokowi juga membeli tiga setel kemeja dan sepasang sepatu kets. Saat itu, ia juga menawar harga yang telah ditetapkan para pedagang. Pedagang sepatu kets menyebut harganya Rp 75 ribu, oleh Jokowi ditawar Rp 50 ribu tetapi tidak dilepas. Jokowi kembali menawar Rp 60 ribu, namun kembali tidak dikabulkan pedagang itu. Akhirnya Jokowi sepakat dengan harga Rp 75 ribu. Saat membayar dia memberi uang Rp 100 ribu tanpa kembalian.
Sepatu yang dipilih Jokowi adalah sepatu kets ukuran 41 berwarna hitam dengan garis putih di bawahnya. Sementara itu, untuk kemeja yang dibelinya, ia menawar tiga setel kemeja seharga Rp 75 ribu, namun kembali penjual itu tidak mau.
"Rp 135 ribu pak Jokowi sudah pas harganya," kata penjual kemeja itu. Tak lama kemudian, Jokowi memberikan dua carik uang Rp 100 ribuan dan memberikan uang itu kepada penjual kemeja tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Seperti Jumat (29/3/2013) siang tadi, para pedagang kaki lima dan pengemis menyapa dan mendekati orang nomor satu di Ibu Kota itu. Dalam keadaan yang cukup terik dan suasana yang sangat ramai sesak saat itu, ia tampak tertarik dengan salah satu stand yang menjual perlengkapan bagi pria.
Dengan menggunakan setelan kemeja putih sesuai ciri khasnya, mata Jokowi langsung mengarah ke sebuah dompet berwarna cokelat. Transaksi tawar-menawar pun terjadi antara Jokowi dengan pedagang itu.
Mantan Wali Kota Surakarta itu ingin membeli dua dompet seharga Rp 50 ribu. Namun, sang pedagang menolak penawaran Jokowi dan memintanya membayar dengan harga Rp 100 ribu. Tampaknya, Jokowi tak kenal lelah untuk menawar dompet tersebut.
"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi.
Akhirnya, Jokowi luluh juga terhadap permintaan pedagang itu. Kemudian ia memerintahkan ajudannya yang selalu bersiaga di belakangnya menjaga Jokowi untuk memberikan secarik uang Rp 100 ribu.
Tak berhenti sampai di situ, pedagang-pedagang lain juga berlomba-lomba menawarkan barang dagangan mereka kepada suami Iriana Widodo itu, seperti penjual gembok, perkakas rumah tangga, dan penyangga Al-Quran. Namun, semua penawaran itu ditolak Jokowi, dengan alasan minggu lalu, ia sudah membelinya.
Langkah Jokowi kembali terhenti saat ada pedagang pompa ban sepeda yang menawarkan barang dagangannya kepada Jokowi. Jokowi bertanya kepada sang pedagang terkait fungsi barang yang dijualnya tersebut.
"Ini saya kalau beli ini untuk apa?" tanya Jokowi. Lantas, pedagang itu menjawab, pompa yang ia jual multifungsi, yaitu memiliki fungsi untuk memompa ban sepeda, motor, dan mobil.
Tak tahan dengan rayuan sang pedagang, Jokowi pun kembali memerintahkan ajudannya untuk membeli pompa berwarna hitam tersebut.
Namun, ternyata langkah Jokowi belum usai. Setibanya di mobil dinasnya, Jokowi justru membagi-bagikan sebanyak lima lusin buku tulis kepada anak-anak kecil yang menggerombol di depan pintu mobilnya.
Kegemaran Jokowi berbelanja di pedagang kaki lima Masjid Sunda Kelapa juga pernah ia lakukan beberapa waktu lalu, yaitu Jumat (23/11/2012). Seusai menunaikan Shalat Jumat berjamaah, ia makan siang bersama warga di salah satu warung makan kegemarannya. Menu makanan yang diambil Jokowi pun tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali datang, yaitu nasi telor, tempe, dan sayur.
Sebelum makan siang, Jokowi juga membeli tiga setel kemeja dan sepasang sepatu kets. Saat itu, ia juga menawar harga yang telah ditetapkan para pedagang. Pedagang sepatu kets menyebut harganya Rp 75 ribu, oleh Jokowi ditawar Rp 50 ribu tetapi tidak dilepas. Jokowi kembali menawar Rp 60 ribu, namun kembali tidak dikabulkan pedagang itu. Akhirnya Jokowi sepakat dengan harga Rp 75 ribu. Saat membayar dia memberi uang Rp 100 ribu tanpa kembalian.
Sepatu yang dipilih Jokowi adalah sepatu kets ukuran 41 berwarna hitam dengan garis putih di bawahnya. Sementara itu, untuk kemeja yang dibelinya, ia menawar tiga setel kemeja seharga Rp 75 ribu, namun kembali penjual itu tidak mau.
"Rp 135 ribu pak Jokowi sudah pas harganya," kata penjual kemeja itu. Tak lama kemudian, Jokowi memberikan dua carik uang Rp 100 ribuan dan memberikan uang itu kepada penjual kemeja tersebut.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Nasib Monorel Adhi Karya di Tangan Kemenhub
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan rencana konsorsium BUMN yang
dipimpin oleh PT Adhi Karya Tbk untuk menggarap monorel di luar Jakarta
Monorail sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Perhubungan.
Jokowi, panggilan akrabnya, menyatakan Adhi Karya akan membangun monorel dengan jalur dari luar kota Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta. Untuk itu, pembangunan monorel Adhi Karya sudah bukan lagi wewenangnya karena dibangun melintasi berbagai provinsi yang berbeda.
"Adhi Karya bangun monorel jalur timur ke Barat, itu wewenang Kementerian Perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta dan Tangerang," ujar Jokowi di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.
Ia menjelaskan, rencana trayek monorel yang akan dibangun oleh Adhi Karya maupun Jakarta Monorail belum diputuskan, mengingat saat ini belum ada satu pun dari dua perusahaan tersebut menyerahkan dokumen lengkap proyek monorel.
Ia menginginkan agar Jakarta Monorail dan Adhi Karya segera menyerahkan dokumen lengkap agar segera dapat dibangun. Seperti diketahui, Adhi Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun monorel dari Bekasi dan Cibubur menuju Jakarta. Sedangkan Jakarta Monorail akan membangun monorel dalam kota Jakarta.
"Trase (garis tengah yang terhubung dalam peta topografi) juga belum ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.
Sumber :
bisnis.news.viva.co.id
Jokowi, panggilan akrabnya, menyatakan Adhi Karya akan membangun monorel dengan jalur dari luar kota Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta. Untuk itu, pembangunan monorel Adhi Karya sudah bukan lagi wewenangnya karena dibangun melintasi berbagai provinsi yang berbeda.
"Adhi Karya bangun monorel jalur timur ke Barat, itu wewenang Kementerian Perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta dan Tangerang," ujar Jokowi di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.
Ia menjelaskan, rencana trayek monorel yang akan dibangun oleh Adhi Karya maupun Jakarta Monorail belum diputuskan, mengingat saat ini belum ada satu pun dari dua perusahaan tersebut menyerahkan dokumen lengkap proyek monorel.
Ia menginginkan agar Jakarta Monorail dan Adhi Karya segera menyerahkan dokumen lengkap agar segera dapat dibangun. Seperti diketahui, Adhi Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun monorel dari Bekasi dan Cibubur menuju Jakarta. Sedangkan Jakarta Monorail akan membangun monorel dalam kota Jakarta.
"Trase (garis tengah yang terhubung dalam peta topografi) juga belum ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.
Sumber :
bisnis.news.viva.co.id
Jokowi Akan Temui Kopassus Bahas Pembersihan Sungai di Jakarta Pekan Depan
Beberapa waktu lalu Jokowi sempat mengatakan akan bekerjasama dengan
pihak TNI untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Jakarta.
Rencananya, Jokowi akan mengunjungi markas Kopassus pekan depan.
"Membicarakan pembersihan sungai ala Kopassus, nanti kita lihat, hari Jumat (5/4). Ya nanti kan untuk Karya Bhakti (nama program). Ada Kopassus, Marinir, semuanya," kata Jokowi, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Pada Januari 2013 lalu, Jokowi memang sudah berniat bekerja sama dengan TNI di bidang pembersihan sungai ini. "Kita akan minta bantuan dari Marinir, Kopassus, Kodam selama satu tahun untuk pembersihan sungai-sungai," kata Jokowi, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Jokowi saat itu mengatakan sungai-sungai kecil dan sedang akan dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta. "(Sungai) Yang besar itu dari Kementerian PU. Dengan sistem sedot di kali kecil sehingga drainasenya akan kelihatan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber :
news.detik.com
"Membicarakan pembersihan sungai ala Kopassus, nanti kita lihat, hari Jumat (5/4). Ya nanti kan untuk Karya Bhakti (nama program). Ada Kopassus, Marinir, semuanya," kata Jokowi, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Pada Januari 2013 lalu, Jokowi memang sudah berniat bekerja sama dengan TNI di bidang pembersihan sungai ini. "Kita akan minta bantuan dari Marinir, Kopassus, Kodam selama satu tahun untuk pembersihan sungai-sungai," kata Jokowi, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Jokowi saat itu mengatakan sungai-sungai kecil dan sedang akan dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta. "(Sungai) Yang besar itu dari Kementerian PU. Dengan sistem sedot di kali kecil sehingga drainasenya akan kelihatan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber :
news.detik.com
Bus Lama TransJakarta, untuk "Shift" Malam
Rencana pengoperasian TransJakarta selama 24 jam, akan memanfaatkan
armada bus lama TransJakarta yang telah direvitalisasi. Bus lama ini
akan dipakai untuk giliran jalan setelah pukul 23.00 WIB.
Busway yang sudah lama dan jelek itu direvitalisasi, masuk bengkel, dan (sesudahnya) akan dioperasionalkan untuk yang beroperasi setelah jam 11 malam. Rencananya begitu," kata Gubernur DKI Jakarta, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013). Namun, ujar dia, jumlah bus TransJakarta harus ditambah terlebih dahulu sebelum rencana operasional 24 jam tersebut dapat diwujudkan. Karenanya, Jokowi belum dapat memastikan kapan rencana operasionalisasi transJakarta selama 24 jam dapat terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan upaya mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam nonstop sudah dimulai dari sekarang. Semua bus lama, kata Pristono, terlebih yang kondisinya mulai rusak, akan ditarik ke bengkel untuk diperbaiki.
Bus-bus ini nantinya akan menjadi angkutan malam hari (amari) yang beroperasi pada pukul 23.00 sampai 05.30 WIB. Selama ini, operasional TransJakarta dimulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB.
Meski begitu, jumlah Transjakarta yang menjadi amari masih sangat minim. Untuk setiap koridornya, Dinas Perhubungan DKI akan menerjunkan masing-masing sepuluh bus. "Jadi, Transjakarta akan beroperasi 24 jam, akhir tahun ini, atau awal tahun depan," kata Pristono.
Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, DKI akan menambah ratusan TransJakarta secara bertahap. Targetnya, penambahan rampung pada awal 2014.
Pristono mengatakan pada awal 2014, jumlah TransJakarta akan mencapai 1.353 bus. Jumlah itu berasal dari 669 bus yang telah beroperasi saat ini, ditambah 684 bus baru yang didominasi jenis bus gandeng.
Penambahan 684 bus baru tersebut dipecah dua. Pengadaan 450 bus meggunakan APBD DKI 2013, dan 234 bus lainnya melalui lelang investasi. Bus yang diadakan menggunakan APBD 2013, akan disebar di beberapa koridor. Sementara 76 dari 234 bus yang diadakan melalui lelang, akan menggantikan TransJakarta yang rusak di Koridor II dan III, dan 15
Sebanyak 450 bus tersebut akan disebar di beberapa koridor, sedangkan yang 234 bus akan kembali dipecah. Sebanyak 76 bus untuk menambal Transjakarta yang mulai rusak di koridor II dan III, lalu 158 bus lainnya untuk mengisi koridor baru yang sekarang telah memasuki tahap lelang investasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Busway yang sudah lama dan jelek itu direvitalisasi, masuk bengkel, dan (sesudahnya) akan dioperasionalkan untuk yang beroperasi setelah jam 11 malam. Rencananya begitu," kata Gubernur DKI Jakarta, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013). Namun, ujar dia, jumlah bus TransJakarta harus ditambah terlebih dahulu sebelum rencana operasional 24 jam tersebut dapat diwujudkan. Karenanya, Jokowi belum dapat memastikan kapan rencana operasionalisasi transJakarta selama 24 jam dapat terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan upaya mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam nonstop sudah dimulai dari sekarang. Semua bus lama, kata Pristono, terlebih yang kondisinya mulai rusak, akan ditarik ke bengkel untuk diperbaiki.
Bus-bus ini nantinya akan menjadi angkutan malam hari (amari) yang beroperasi pada pukul 23.00 sampai 05.30 WIB. Selama ini, operasional TransJakarta dimulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB.
Meski begitu, jumlah Transjakarta yang menjadi amari masih sangat minim. Untuk setiap koridornya, Dinas Perhubungan DKI akan menerjunkan masing-masing sepuluh bus. "Jadi, Transjakarta akan beroperasi 24 jam, akhir tahun ini, atau awal tahun depan," kata Pristono.
Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, DKI akan menambah ratusan TransJakarta secara bertahap. Targetnya, penambahan rampung pada awal 2014.
Pristono mengatakan pada awal 2014, jumlah TransJakarta akan mencapai 1.353 bus. Jumlah itu berasal dari 669 bus yang telah beroperasi saat ini, ditambah 684 bus baru yang didominasi jenis bus gandeng.
Penambahan 684 bus baru tersebut dipecah dua. Pengadaan 450 bus meggunakan APBD DKI 2013, dan 234 bus lainnya melalui lelang investasi. Bus yang diadakan menggunakan APBD 2013, akan disebar di beberapa koridor. Sementara 76 dari 234 bus yang diadakan melalui lelang, akan menggantikan TransJakarta yang rusak di Koridor II dan III, dan 15
Sebanyak 450 bus tersebut akan disebar di beberapa koridor, sedangkan yang 234 bus akan kembali dipecah. Sebanyak 76 bus untuk menambal Transjakarta yang mulai rusak di koridor II dan III, lalu 158 bus lainnya untuk mengisi koridor baru yang sekarang telah memasuki tahap lelang investasi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Belum ada perkembangan soal monorail
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kemarin bertemu dengan
Dirut PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan membahas mengenai pembangunan jalur
monorail untuk arah timur ke barat (Bekasi ke Tangerang). Namun, belum
dibahas secara detail sebab hal tersebut merupakan kewenangan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Ya yang itu, yang timur ke barat, tapi ya belum itu kan kewenangannya dari kementerian perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta, Tangerang," ujar Jokowi usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Namun, mantan wali kota Solo ini tidak mengetahui perihal PT Adhi Karya Tbk akan bekerjasama dengan Ortus Holding untuk mengerjakan proyek jalur tersebut. Sebab, dia mengaku laporan dari PT Jakarta Monorail belum diterimanya.
"Yang Jakarta Monorail saja belum dilaporkan, masa sudah Adhi Karya. Adhi Karya track-track yang mana juga belum diputuskan," paparnya.
Jokowi mengakui jika Adhi karya akan membangun jalur di luar green line dan blue line. Namun, karena track-track belum ditentukan oleh Kemenhub dan belum diketahui siapa yang akan mengerjakan.
"Kalau yang dapat Adhi Karya, penugasan pemerintah, ya kan. Kalau tidak berarti lelang kan, tracknya saja belum," tandasnya.
Untuk diketahui, jalur Blue line dari Kampung Melayu-Kuningan-Casablanka-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek dengan ekstention ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.
Sedangkan jalur green line, mulai Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Asia Afrika- Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- republika.co.id : "Jokowi: Kepastian Jalur Monorail Tunggu Laporan"
"Ya yang itu, yang timur ke barat, tapi ya belum itu kan kewenangannya dari kementerian perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta, Tangerang," ujar Jokowi usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).
Namun, mantan wali kota Solo ini tidak mengetahui perihal PT Adhi Karya Tbk akan bekerjasama dengan Ortus Holding untuk mengerjakan proyek jalur tersebut. Sebab, dia mengaku laporan dari PT Jakarta Monorail belum diterimanya.
"Yang Jakarta Monorail saja belum dilaporkan, masa sudah Adhi Karya. Adhi Karya track-track yang mana juga belum diputuskan," paparnya.
Jokowi mengakui jika Adhi karya akan membangun jalur di luar green line dan blue line. Namun, karena track-track belum ditentukan oleh Kemenhub dan belum diketahui siapa yang akan mengerjakan.
"Kalau yang dapat Adhi Karya, penugasan pemerintah, ya kan. Kalau tidak berarti lelang kan, tracknya saja belum," tandasnya.
Untuk diketahui, jalur Blue line dari Kampung Melayu-Kuningan-Casablanka-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek dengan ekstention ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.
Sedangkan jalur green line, mulai Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Asia Afrika- Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- republika.co.id : "Jokowi: Kepastian Jalur Monorail Tunggu Laporan"
Jokowi Bakal 'Menghadap' Kopassus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mengunjungi Markas Kopassus di
Cijantung, Jakarta Timur. Rencananya, dia akan membicarakan cara
pembersihan sungai ala Kopassus pada Jumat (5/4) mendatang.
Pemrov telah bekerja sama dengan Kopassus, Marinir dan Kodam Jaya untuk membersihkan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. "Ya akan kita lihat dulu, kita akan libatkan Kopassus," ujarnya usai Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Kerja sama dengan Korps Militer tersebut akan dilakukan dalam skala besar. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki program Karya Bakti dalam satu tahunan. "APBD untuk alokasi Karya Bakti itu besar sekali," ujarnya.
Kerja sama tersebut bukan karena pembatalan pinjaman dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia untuk pembangunan fisik bukan pembersihan sungai.
Sebelumnya, Jokowi memang telah berencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi sampah pada Tahun 2013. Hal itu karena sampah menjadi faktor utama penyebab banjir di DKI Jakarta.
Sumber :
replublika.co.id
Pemrov telah bekerja sama dengan Kopassus, Marinir dan Kodam Jaya untuk membersihkan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. "Ya akan kita lihat dulu, kita akan libatkan Kopassus," ujarnya usai Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Kerja sama dengan Korps Militer tersebut akan dilakukan dalam skala besar. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki program Karya Bakti dalam satu tahunan. "APBD untuk alokasi Karya Bakti itu besar sekali," ujarnya.
Kerja sama tersebut bukan karena pembatalan pinjaman dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia untuk pembangunan fisik bukan pembersihan sungai.
Sebelumnya, Jokowi memang telah berencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi sampah pada Tahun 2013. Hal itu karena sampah menjadi faktor utama penyebab banjir di DKI Jakarta.
Sumber :
replublika.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)