Jokowi: Yang Malas Pecat Saja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru saja memberikan pesan kepada 250 warga di Rusun Marunda yang akan mulai bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pesan yang diberikan cukup tegas, meminta warga untuk disiplin dalam bekerja dan mengancam sanksi serius untuk warga yang bekerja mengecewakan.
"Misalnya kalau masuk jam 08.00 WIB, jam 07.30 WIB itu sudah harus ada di tempat. Perintah atasan ikutin, kalau enggak disiplin dipecat saja enggak apa-apa," kata Jokowi disambut riuh warga Rusun Marunda, Rabu (6/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu lalu menjelaskan maksudnya memberi ancaman serius pada warga yang tak disiplin. Baginya, para warga sudah waktunya diberi pelecut untuk berpikir maju guna mendapatkan taraf hidup yang lebih baik.
Sebanyank 250 warga Rusun Marunda yang akan mulai bekerja pada esok hari ini bakal dipecah ke dua lokasi KBN. Sebanyak 100 warga disalurkan bekerja di KBN Cakung, dan 150 warga lainnya akan dipekerjakan di KBN Marunda.
Setiap hari, delapan bus siap mengantar jemput warga Rusun Marunda yang bekerja di KBN. Tiga bus untuk mereka yang bekerja di KBN Marunda, dan lima bus untuk mereka yang bekerja di KBN Cakung.
Penghasilan yang dijanjikan juga cukup lumayan. Dengan profesi sebagai cleaning service, para warga Rusun Marunda akan diberi upah Rp 79.000 per hari. Bila dikali 25 hari kerja mencapai Rp 2.054.000, hampir menyentuh UMP DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Untuk tahap awal, 250 warga rusun Marunda akan diberi kontrak kerja selama tiga bulan. Setelah itu akan ada penilaian yang menjadi acuan perusahaan untuk melakukan promosi, mempertahankan, atau memutus kontrak kerjanya.
"Gajinya gede, dan kalau kerjanya bagus akan ada peningkatan. Tapi kalau disiplinnya enggak ada ya pecat saja, bener lho, nanti jangan demo ke saya," ujar Jokowi.
Seperti biasanya, setelah menemui warga Jokowi langsung membagikan aneka bantuan berupa beras dan peralatan sekolah. Ia juga menyempatkan diri meninjau puskesmas dan beberapa kamar di Rusun Marunda.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Dicarikan pekerjaan, enak atau anak?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merayu 250 warga penghuni rumah susun Marunda untuk disiplin. Jokowi mengatakan apa yang diberikan ke warga Muara Baru yang tinggal di Rusun Marunda, merupakan hal terenak. Sebab, telah diberikan tempat tinggal dengan fasilitas lengkap dan juga pekerjaan.

"Dicarikan pekerjaan, enak atau anak? Kawasan ini akan menjadi kawasan yang baik, Dirut KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Pak Satar nanti akan dibangun kawasan industri kira-kira bisa menyerap 20 ribu pekerja yang berada di sini, nanti semuanya bisa bekerja, kurang apa coba," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (5/3).

Hari ini Jokowi meresmikan Rusun Marunda. Rencananya, pembagian rusun dilakukan dua tahap. Yakni 100 untuk tahap pertama, tahap kedua 150 orang.

Jokowi berpesan kepada warga agar disiplin dalam bekerja. Kalau tidak disiplin, Jokowi menyarankan kepada perusahaan untuk tidak segan memecat.

"Tapi saya titip diberi peluang ini yang bekerja oleh dirut KBN, saya titip bekerja di KBN harus disiplin, kalau masuk jam delapan, jam setengah delapan harus sampai di tempat. Kalau enggak disiplin ya sudah pecat saja," tegasnya.

Dia menjelaskan jika sudah diberi rusun, warga tidak boleh lagi bermalasan. Saat bekerja, Jokowi minta warga mengikuti aturan perusahaan. Sebab dalam bekerja itu terdapat aturan, dan tidak bisa seenaknya sendiri.

"Di situ ada pengawas dan apa pun ikuti yang di perintah-perintah sulit untuk diatur. Yang namanya bekerja itu harus ada aturannya, tidak seenaknya itu enggak bisa," ucapnya.

Dengan gaji sebesar Rp 79 ribu per hari, dinilai sudah tinggi. Namun, nantinya gaji akan tetap naik jika diikuti oleh prestasi dari kinerja.

"Kemudian dijemput dibawa ke lokasi kerja, enak banget, saya pindah ke Marunda saja kalau begitu." canda Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi belum terima dokumen kelengkapan MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum menerima kelengkapan dokumen untuk pembangunan moda transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT).

"Dokumennya belum saya terima sampai hari ini," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Dokumen-dokumen yang belum diserahkan oleh PT MRT Jakarta selaku pembangun antara lain dokumen kontrak serta kalkulasi-kalkulasi sosial dan ekonomi.

"Dokumennya banyak, kontrak sama kalkulasi sosial ekonominya," kata Jokowi yang memberikan tenggat waktu penyerahan kelengkapan dokumen hingga Maret ini.

"Kalau Monorel Maret, MRT juga Maret," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan keputusan perihal pembangunan transportasi berbiaya Rp15 triliun karena PT MRT Jakarta belum menyerahkan kelengkapan dokumen yang berisi kajian lingkungan serta sosial. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Beri Arahan kepada Warga Rusun Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mendatangi Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (6/3/2013). Kali ini Jokowi datang khusus untuk memberikan arahan kepada 250 warga Rusun Marunda yang akan bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 16.10 WIB. Setibanya di sana, ratusan warga telah menunggu di pelataran rusun. Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT KBN HM Sattar Taba. Ia menyambut baik penyaluran tenaga kerja dari Rusun Marunda ini.
"Ini sangat baik, 100 orang akan kita tempatkan di Marunda dan 150 di Cakung," kata Sattar dalam sambutannya.
Selanjutnya, giliran Jokowi yang ambil bagian. Semua warga dengan tertib mendengarkan arahan mantan Wali Kota Surakarta itu. Jokowi memulai arahannya dengan kilas balik ke awal relokasi warga saat masih menjadi korban banjir pada medio Januari 2013.
"Ingat enggak, dulu waktu banjir mau direlokasi pada menolak. Setelah dikasih lemari, dikasih kasur, baru mau. Sekarang diberi pekerjaan juga, enak enggak?" kata Jokowi. Jokowi juga meminta warga yang disalurkan bekerja di PT KBN untuk disiplin.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan acara masih berlangsung. "Kalau masuk jam 07.30, datang sebelumnya, tepat waktu, jangan malas," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Yakin Warga Tergiur Transportasi Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin masyarakat akan semakin tergiur meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Apalagi, berbagai sarana tranportasi terus diperbaiki dan dilengkapi.
Dari hasil perbincangannya dengan beberapa warga yang menggunakan angkutan perbatasan terintegrsi busway (APTB), mantan Wali Kota Surakarta ini kemudian mendapat tanggapan yang positif. Karena menurut dia, tarif Rp 12.000 yang dipatok dalam APTB jurusan Bogor-Rawamangun terbilang murah, selain unit bus yang masih baru dan terintegrasi dengan busway.
"Jadi (busnya) bisa masuk ke jalur busway dan (penumpang) bisa pindah ke busway tanpa dipungut biaya lagi. Ini fasilitas yang mereka inginkan, artinya pindah APTB ke busway itu tidak bayar," kata Jokowi di Rawamangun, Senin siang.
APTB Bogor-Rawamangun memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor empat (Pulogadung-Dukuh Atas) serta koridor sembilan (Pinangranti-Pluit). Saat ini, ada 10 bus APTB yang siap mengangkut 5.300 penumpang per hari di jalur tersebut.
Rute APTB akan dimulai dari terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad - Tol Jagorawi - Halte Busway Cawang UKI - Halte Cawang Sutoyo - Halte Penas Kalimalang - Halte Cipinang Kebon Nanas - Halte Pedati Prumpung - Halte Stasiun Jatinegara - Halte Ahmad Yani Bea Cukai - Halte Utan Kayu Rawamangun - Halte Pemuda Pramuka - Halte UNJ - Halte Sunan Giri - Halte Velodrome - Jalan Paus - Jalan Penggambiran - Terminal Rawamangun.
Sebelumnya, sudah ada empat APTB yang telah beroperasi bekerja sama dengan pihak swasta. Bus APTB tersebut berjumlah 43 unit dengan kapasitas angkut 85 orang per unit bus, yang terbagi ke Jurusan Pulo Gadung-Bekasi (15 unit), Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD. Jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dan dioperasikan oleh PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong-Grogol berjumlah 10 unit bus yang di kelola oleh PT Mayasari Bakti.
"Semua armada itu merupakan hibah dari pihak swasta. Sebagai gantinya mereka hanya ingin meminta izin untuk melewati jalur busway selama beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi resmikan JPO bereskalator

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan kaki tangga jembatan penyebrangan orang (JPO) bereskalator di halte Transjakarta St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

"Kaki tangga JPO bereskalator siang hari ini akan diresmikan," kata Jokowi sambil menekan tombol peresmian di Jakarta, Rabu.

Turut hadir dalam peresmian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Walikota Jakarta Pusat Syaifullah, Dirlantas Polda Metro, Kementerian Perhubungan, serta Kepala Dinas Pertamanan Catarina Soeroyo.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan bahwa pembangunan ini untuk meningkatkan fasilitas pendukung sistem transportasi umum guna meningkatkan pelayanan.

"Serta menumbuhkan minat warga masyarakat menggunakan transportasi umum," kata Pristono.

Ia juga berharap setelah peresmian tangga jalan ini akan semakin banyak perusahaan atau pihak swasta yang ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan sarana prasarana transportasi umum lainnya.

"Diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain untuk ikut aktif berpartisipasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan juga meresmikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dengan rute Bogor-Rawamangun.

"APTB ini akan terintegrasi dengan koridor 4 dan 9," katanya.

Usai meresmikan JPO, Jokowi pun langsung menuju Terminal Rawamangun untuk mencoba APTB Rawamangun-Bogor. 


Sumber :
antaranews.com

Jokowi Ingin Pawang Geni Siaga di Pemukiman Padat

Pemukiman padat di Ibukota kerap jadi sasaran si Jago Merah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin ada alat pemadam kebakaran di kawasan kumuh sebagai pertolongan pertama jika terjadi kebakaran.

"Ini kita pengen itu kita ditata di kawasan kumuh. Itu ada alat pemadam kebakaran pertama yang dipakai pada saat api masih kecil karena banyak di kawasan padat itu yang tidak masuk. Kalau dalam rumah sakit ada P3K sebagai pertolongan pertama yang cepat dulu, misalnya apinya dari kompor mbledug baru dipadamkan dulu pakai itu," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi belum dapat mengevaluasi apakah pawang geni tersebut efektif atau tidak nantinya.

Menurut dia, permasalahan pemadaman api bukan lantaran hydran. Kata Jokowi, "hydran itu banyak sekali. Yang jadi permasalahan itu bukan pembagian hydrannya. Kalau ada hydran nggak ada airnya buat apa?"

Satu kelurahan ada berapa pawang geni, Pak? "Nggak tahu hitung-hitungannya saya juga belum tahu apakah itu efektif atau tidak. Masyarakat bisa gunain atau tidak. Kalau masyarakat tidak bisa gunain buat apa?" jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Kira-kira Ada 40 Kampung Sudah Ditata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggeber penataan kampung kumuh di Ibukota. Ia menyebut ada 40 kampung yang sudah ditata.

"Kira-kira nantinya ada 40 kampung yang sudah ditata. Nanti ada satu, dua yang kampung deret. Dua yang kampung tematik. Nanti ada satu, dua kampung yang penataan," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Untuk penataan Kampung Pulo, menurut Jokowi, masih belum diputuskan dan tengah dilakukan dialog dengan warga.

"(Dialog) Nunggu waktulah, ini kan masih banjir," ujar Jokowi.

Kayaknya susah banget disuruh pindah? "Nggak. Siapa bilang susah kalau dikasih solusi tidak," jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Sistem Ganjil-Genap Paling Efektif Pakai Kamera

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap paling efektif jika menggunakan kamera, ketimbang stiker. Namun, itu butuh dana besar.

"Ya tentu saja paling efektif kalau ada kamera tetapi karena kamera butuh uang yang banyak dan belum dianggarkan sehingga ini dipakai stiker. Kalau stiker dipandang nggak efektif, nggak usah pakai stiker. Lihat saja dari pelat nomornya misalnya 1 ganjil, 2 genap," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Jokowi mengatakan sistem stiker ganjil-genap tersebut masih dikalkulasi. Loket penggantian pelat nomor juga sudah ada.

"Kalkulasinya belum masuk di meja saya. Belum bisa ngomong kalau belum ada kalkulasi yang masuk di meja saya. Kalau mereka (Polda) bilang tidak efektif, tidak usah pakai stiker," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Jajal Angkutan Umum untuk Makan Siang di Rawamangun

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjajal angkutan umum di Jakarta. Usai meresmikan eskalator di Halte TransJ Salemba, Jakpus dia menjajal angkutan umum. Jokowi bermaksud makan siang di Rawamangun, Jaktim.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Rabu (6/3/2013), Jokowi menggunakan Kopaja AC menuju Terminal Rawamangun. Berbaju PNS cokelat, Jokowi ditemani Kadishub DKI Udar Pristono.

Kemudian, Jokowi menyambung dengan Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dari Terminal Rawamangun ke Halte UNJ. Masih ditemani Udar keduanya berbincang di kursi depan.

Di terik matahari Jakarta, Jokowi turun di Halte UNJ. Kemudian, rombongan bergerak ke sebuah restoran ayam goreng. Jarak dari halte sekitar 100 meter.

Di restoran itu bersama jajaran Dishub dan puluhan wartawan menikmati santap siang ayam goreng. Jokowi pun tampak lahap menikmati hidangan.

Sementara menurut Udar angkutan umum APTB ini melayani warga di sekitar Jakarta. APTB ada sejak Maret 2012. Ada sejumlah rute mulai dari Cibinong-Grogol, hingga Bekasi-Pulogadung.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Ingin Proyek Tanggul Raksasa Diprioritaskan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan mega proyek Giant Sea Wall dapat dipercepat pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Kalau kita ikuti schedule yang ada, 2020 baru dibangun. Kita minta dipercepat, studi dipercepat, sehingga 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi di kantor Kemeterian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mengklaim, banyak investor yang sudah mengajukan diri untuk membangun tanggul raksasa yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekira Rp200 triliun itu.

"Kita yang tunjuk jari banyak untuk mengerjakan di giant sea wall, tambahan reklamasi kira-kira mendapatkan 4.000 hektar lebih lahan tambahan di DKI. Sifatnya sisi perumahan dan nelayan di Jakarta Utara untuk ditata lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, selain membangun tanggul raksasa, dalam proyek peninggalan mantan Gubernur Fauzi Bowo itu juga membangun reklamasi pulau.

Terkai percepatan pembangunan itu, Jokowi mengaku telah mendapatkan persetujuan dari menteri Hatta Rajasa. "Jangan lama-lama lah, pak menko juga sudah setuju," tandasnya.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi ikuti Rapat Koordinasi di Kementrian Keuangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menghadiri Rapat Koordinasi Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA). Beberapa menteri dan pejabat daerah lainnya juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Informasi yang dihimpun detikcom, Jokowi tiba di gedung AA Maramis II, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013) pukul 07.00 WIB.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. Informasi yang dihimpun, rapat tersebut membahas rencana pembangunan transportasi massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), yang dipimpin langsung oleh Hatta Rajasa.

Hadir juga dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani juga hadir, disusul Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Wiriatmoko.

Sumber :
news.detik.com 

Jokowi Jurkam pilgub PDIP 2013

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi juru kampanye (jurkam) di dua ajang Pemilihan Gubernur berbeda. Dirinya menjadi jurkam untuk Rieke Dyah Pitaloka di Pilgub Jawa Barat dan Effendi Simbolon di Sumatera Utara. PDIP tidak menutup kemungkinan Jokowi akan menjadi Jurkam lagi dalam 13 pilgub tersisa tahun ini.

"Jokowi hanya akan menjadi jurkam jika ada penugasan DPP PDIP dan permintaan daerah. Namun, Jokowi sendiri bukan tipe yang suka roadshow-roadshow," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait ketika dihubungi detikcom, Rabu (6/3/2013).

Jokowi melakukan perjalanan ke luar Jakarta bukan semata-mata untuk jalan-jalan, melainkan ditugaskan oleh partainya, PDIP. Mantan Walikota Solo itu juga tidak meninggalkan tugas sebagai Gubernur DKI, karena dirinya hanya pergi menjadi jurkam saat hari libur, Sabtu dan Minggu.

Namun demikian, Maruarar menyatakan Jokowi tidak sembarangan mendampingi calon pemimpin daerah di kampanye-kampanye. Ada syarat yang harus dipunyai calon pemimpin daerah jika ingin dibantu Jokowi.

"Jokowi juga tidak sembarangan mengkampanyekan orang. Orangnya harus punya komitmen kepada rakyat," lanjut Maruarar di ujung telepon.

Maruarar menyatakan pesona Jokowi bisa mendongkrak calon gubernur yang didukungnya. Meskipun demikian, anggota Komisi XI DPR RI ini belum bisa memastikan apakah Jokowi akan terus diberdayakan untuk menjadi jurkam di pilgub-pilgub selanjutnya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas, Mas Jokowi tidak mau mengabaikan tugasnya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Sesudah Jabar dan Sumut, 13 provinsi lainnya akan menyusul menggelar pemilukada tahun 2013. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Yakin Pembangunan Deep Tunnel Bisa Direkayasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimis pengerjaan deep tunnel bisa dilakukan. Untuk itu, ia mencantumkan mega proyek itu dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, dan telah disampaikan kepada legislatif pada Selasa (5/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, proses pengerjaan deep tunnel bersifat penting. Kalaupun ada kajian yang mengatakan tak bisa dilakukan karena kondisi tanah di Jakarta relatif lembek, maka ia menyerahkan semuanya pada bantuan teknologi canggih.
"Kalau tanahnya lembek kan ada teknologi. Artinya di zaman seperti ini semua bisa direka," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (5/3/2013) malam.
Mengenai biaya, kata Jokowi, pengerjaannya dilakukan tanpa menggunakan APBD. Seluruhnya diserahkan pada pihak swasta yang ingin berinvestasi. Pembangunan baru dilakukan ketika kalkulasi selesai dilaksanakan.
"Soal harga, hitungan tanah, kalau hitungannya masuk ya masuk. Mau harga Rp 4 triliun atau Rp 6 triliun, itu swasta, kemarin yang datang dari China. Kalau investornya berani, ya masuk," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan terowongan raksasa di dalam tanah atau disebut dengan deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah. Kebutuhan ini dinilai mendesak sebab banjir dan macet semakin mengganggu aktivitas warga.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi. Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Sampai saat ini belum ada investor pasti untuk mendanai proyek yang diperkirakan mencapai Rp 16 triliun itu. Namun, Jokowi percaya diri nantinya akan banyak yang berminat mendanai proyek tersebut.
Kepercayaan diri Jokowi dilandasi karena ia berpikir bahwa deep tunnel tidak hanya berfungsi untuk pencegahan banjir, tetapi juga multifungsi untuk jalur kabel optik, kabel listrik, dan saluran air limbah. Jokowi pun memastikan ingin memulai pembangunan ini secepat-cepatnya dengan target selesai sekitar empat sampai lima tahun ke depan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Akan Resmikan JPO Bereskalator Pertama di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menghadiri acara serah terima sekaligus peresmian fasilitas eskalator untuk jembatan penyeberangan orang (JPO) dan selter transjakarta Salemba-Carolus, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013). Fasilitas publik tersebut merupakan sumbangan korporasi The Capitol Group.
"Sudah ada konfirmasi, Jokowi akan hadir sekitar pukul 10.55 WIB, selanjutnya acara serah terima dan peresmian," kata Vennie Arief, staf The Capital Group, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/2/2013) malam.
Fasilitas kaki tangga JPO bereskalator merupakan yang pertama di Jakarta. Untuk selanjutnya, eskalator tersebut bisa digunakan warga yang ingin menyeberang di Jalan Salemba Raya atau bagi penumpang transjakarta yang melintasi selter Salemba-Carolus.
Eskalator pengganti tangga itu merupakan sumbangan dari The Capitol Park Residence yang memiliki kantor pemasaran beberapa meter dari JPO, tepatnya di Jalan Salemba Raya Nomor 16, Jakarta Pusat. "Sumbangan itu merupakan perwujudan CSR The Capitol," imbuh Vennie.
Meskipun belum difungsikan, warga telah melintasi fasilitas eskalator yang masih ditutupi plastik. Menurut rencana, selain meresmikan eskalator, Jokowi juga akan meresmikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) yang melayani rute Rawamangun-Bogor pada kesempatan yang sama.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi target pendapatan Jakarta tembus Rp100 triliun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta hingga Rp103,98 triliun di tahun 2017.

"Itu memang target kami, pendapatan meningkat," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.

Menurutnya, peningkatan PAD bisa didapat dari beberapa perbaikan sistem yang dilakukan seperti pajak daring ("online").

"Target kami dengan pajak online, hotel online, restoran online, kami prediksikan akan meningkat," katanya.

Jokowi menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta diperkirakan meningkat sebesar 140,87 persen dari tahun 2013 menjadi Rp120,38 triliun.

Sedangkan pendapatan daerahnya meningkat hingga tiga kali lipat.

Dari PAD tahun 2013 sebesar Rp41,52 triliun menjadi Rp103,98 triliun. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Akui Masih "Tiru" APBD Fauzi Bowo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik adanya pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Ia berkilah masih banyak anggaran dari era pemimpin sebelumnya (Fauzi Bowo) yang terbawa masuk dalam APBD tahun ini.
"Ya, itu memang masih banyak item anggaran masih niru yang lama. Meniru model lama dan saya enggak mungkin menguasai semua kegiatan 57.000 item itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Dalam APBD DKI 2013 tercantum beberapa mata anggaran yang dianggap tidak efisien dan menimbulkan pertanyaan. Antara lain Jamuan Resmi Pemprov DKI sebesar Rp 5 miliar, dari sebelumnya di 2012 Rp 3,2 miliar. Kemudian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) rumah dinas sebesar Rp 1,2 miliar naik dibandingkan 2012 sebesar Rp 653 juta.
Juga upacara bendera Rp 600 juta, dari sebelumnya di 2012 hanya Rp 400 juta. Anggaran yang juga besar adalah Penerimaan dan Pelayanan tamu, Rp 1,1 miliar naik dibandingkan pada 2012 sebanyak Rp 800 juta. Biaya Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah sebesar Rp 1,5 miliar, dan Penyediaan Jasa Helikopter Pimpinan Daerah sebesar Rp 250 juta.
Menanggapi itu, Jokowi mengaku sempat meminta pos anggaran seperti biaya pidato untuk dihilangkan. Walau akhirnya tetap tercantum dan dirinya akan memeriksa kembali.
Saat ini, Joko mengaku tak bisa membatalkan pos anggaran tersebut karena telah tercantum dalam APBD. Namun demikian, ia berjanji akan memangkasnya hingga 60-70 persen pada level realisasi dan melalui APBD Perubahan nanti. Kalaupun ada sisa, Jokowi berjanji akan mengembalikannya ke dalam kas negara.
"Bukan keanehan, tapi itu mengacu pada (APBD) yang lama. Memang kita kan belum bisa memengaruhi secara total, tapi nanti di perubahan kan bisa. Banyak yang saya belum tahu, maka ini kita buka untuk menerima masukan dari masyarakat," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Biaya Sewa Helikopter Rp 250 Juta, Jokowi: Untuk Apa Helikopter?

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan biaya untuk penyewaan helikopter gubernur dan wakil gubernur DKI sebesar Rp 250 juta. Alokasi anggaran itu termuat dalam APBD DKI Jakarta tahun 2013. Namun Gubernur DKI Joko Widodo mengaku tidak tahu soal alokasi itu.

"Nggak tahu, helikopter apa," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Jokowi menduga masuknya alokasi pembiayaan helikopter dalam APBD DKI tahun 2013 karena masih meniru model penganggaran periode sebelumnya. Jokowi mengaku tidak sempat melihat satu per satu item pembiayaan dalam APBD yang telah disahkan.

"Ya nggak tahu untuk apa, tanya dong. Ya itu memang masih banyak item-item anggaran yang masih meniru yang lama. Niru-niru model lama dan saya nggak mungkin menguasai semua kegiatan, ada 57 ribu. Jadi untuk apa helikopter?" cetusnya.

Jadi, ada keanehan dalam perumusan APBD?

"Bukan keanehan, tapi itu mengacu kepada yang lama, memang kita kan belum bisa mempengaruhi secara total. Nanti di perubahan kan bisa, di bulan Mei sudah ada perubahan lagi. Oleh sebab itu, kenapa kita buka total supaya itu ada input-input masukan dari masyarakat," jelas Jokowi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimuat dalam situs resmi Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.go.id, tertera pos biaya penyewaan helikopter sebesar Rp 250 juta. Pos anggaran itu masuk dalam alokasi Biro Kepala Daerah Kerja Sama Luar Negeri.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi akan Libatkan Warga Kelola Sampah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengajak warga Jakarta dalam mengelola sampah. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pengelolaan sampah harus dimulai dari masyarakat.

"Ya banyaklah, intinya semua penanganan sampah berbasis dari masyarakat, semua dimulai dari sana, bukan digantungkan pada pemerintah provinsi, harus dimulai. Iya, modal kita menangani sampah di sana, tidak dinas kebersihan," kata Jokowi.

Jokowi mengucapkan hal ini usai rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).

Namun Jokowi mengaku tidak hapal detil rencana pengelolaan sampah tersebut. Namun hal ini termasuk dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

"Ya sama, nggak hapal saya, nanti ditanya saja ke beliau-beliau (pihak terkait)," ujar Jokowi.

Ketika ditanyakan rencana pengelolaan ini mirip atau tidak dengan aturan Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang menindak pembuang sampah sembarangan dengan menyita KTP-nya, Jokowi akan melihatnya terlebih dahulu.

"Kira-kira, kita akan coba kalau berhasil menjadi prototip, kita akan coba untuk yang lain," tutup mantan Walikota Solo ini.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Prediksi APBD 2017 Meningkat 140 Persen

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lima tahun ke depan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari APBD tahun ini. Peningkatan APBD itu dapat terwujud dari melonjaknya pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah, Jokowi mengatakan bahwa total APBD DKI Jakarta pada 2017 bisa menyentuh angka Rp 120,38 triliun. Jumlah ini 140,87 persen lebih besar dari jumlah APBD saat ini, yakni sebesar Rp 49,97 triliun.
Jokowi menjelaskan, prediksi peningkatan APBD itu berasal dari PAD 2017 yang ditaksir mencapai Rp 103,98 triliun atau naik 150,43 persen dari PAD 2013 sebesar Rp 41,52 triliun. "Untuk belanja daerah pada 2017 bisa mencapai Rp 119,46 triliun atau meningkat sebesar 162,15 persen dari 2013 yang hanya Rp 45,57 triliun," kata Jokowi dalam rapat paripurna penyampaian Raperda tentang RPJMD 2013-2017 dan tentang pengelolaan sampah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
APBD DKI Jakarta 2013 disahkan oleh anggota legislatif pada 28 Januari 2013 dengan total anggaran 49,9 triliun. Dalam rapat paripurna penyampaian RPJMD, Jokowi berbicara di tengah kosongnya ruang rapat karena hanya 40 anggota DPRD yang hadir dari jumlah total 94 anggota. DPRD dijadwalkan akan memberi tanggapan atas penyampaian Jokowi pada 7 Maret 2013.

Sumber :
lipsus.kompas.com

Jokowi Ingin Jakarta Jadi Kota Modern yang Manusiawi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin Jakarta menjadi kota modern yang tertata rapi dan menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, masyarakatnya menjadi berkebudayaan, dan pemerintahnya berorientasi pada pelayanan publik.

Hal inilah yang menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017 yang dibacakan Jokowi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat paripurna itu beragendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah di ruang sidang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).

"RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada undang-undang," kata Jokowi.

Visi itu, kata Jokowi, mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu strategis.

Dalam paparannya, Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bahwa penyusunan Raperda RPJMD DKI Jakarta 2013-1017 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).

Perlu diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan yang menjabarkan visi, misi, dan program gubernur serta wakil gubernur terpilih.

"Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, visi, misi, dan program tersebut dijabarkan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program beserta kerangka pendanaannya," kata Jokowi.

RPJMD DKI Jakarta 2013-2017, kata Jokowi, disusun dengan maksud dan tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. RPJMD juga berguna sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah DKI Jakarta serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu sikap dan tindakan.

Sumber :
http://lipsus.kompas.com

Jokowi Sampaikan Misi di Rapat Paripurna DPRD DKI

Rapat Paripurna DPRD DKI yang mendengarkan paparan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017 berlangsung sepi. Hanya 40 dari 94 anggota DPRD DKI yang hadir.
Meski sepi, Jokowi tetap menyampaikan lima misi terkait tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun tujuan dan sasaran pembangunan sebagai arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga akan menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.
Misi Pertama, kata Jokowi, bertujuan mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun untuk sasarannya adalah pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder.
"Berkembangnya kawasan-kawasan pembangunan berbasis transit, serta tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota," kata Jokowi di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Misi ke dua, adalah menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun dan mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan tahan dalam menghadapi risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Sasaran misi ini antara lain ketersediaan sistem transportasi perkotaan dan jaringan jalan yang terpadu, tersedianya sistem tata air yang optimal, tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berkurangnya pencemaran lingkungan di wilayah kota Jakarta.
Ketiga, menyediakan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah misi keempat untuk mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
Sasaran misi ini, kata Jokowi, antara lain berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas dan tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta. Dan misi terkhir adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan serta meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat.
"Sasaran utama misi ini antara lain pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatnya akses serta kualitas pendidikan serta kesehatan bagi semua masyarakat," ujar Jokowi.
Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan serta program dan indikator-indikatornya yang secara detil akan dicantumkan dalam Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih.
 Rapat tersebut berakhir setelah Jokowi menyampaikan semua paparannya, dan pihak legislatif akan memberikan tanggapan pada 7 Maret 2013.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi tak urusi masalah kecil

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengaku, tidak mengurusi hal-hal yang kecil dalam kepemimpinannya sebagai Gubenrur DKI Jakarta. Mantan Wali Kota Solo ini, lebih memilih mengurusi permasalahan yang besar.
Seperti anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jokowi tidak mengetahui anggaran sebesar Rp1.5 miliar, hanya untuk uang makan ajudan dan pengawalnya.
Kendati demikian, Jokowi membantah menghabiskan biaya untuk keperluan pidato Kegubernuran sebesar Rp500 juta. Pasalnya dalam APBD DKI 2013 terdapat 57 ribu mata anggaran, yang tidak mungkin dihapal dan dicermatinya satu per satu.
“Saya tidak tahu. Dibukain saja. Ini kan juga terbuka. dan tidak mungkin saya perhatikan sampai detail sekali. Sampe uang makan ajudan. Yang penting itu saya cermati, jangan ngurus-ngurus yang kecil waktu buka APBD, tapi cermati yang gede-gede. Saya nggak pernah ngurusin yang gitu-gitu,” kata Jokowi, Selasa (5/3/2013).
Namun kedepan, Jokowi berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD DKI. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai ada anggaran yang tidak efisien, maka dia akan memotong anggaran tersebut.
“Kalau memang itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran, realisasinya kan bisa saya potong. Saya akan tinjau lagi, nggak mungkin saya mengerti semua. Jangan saya malah dikejar-kerja soal begitu,” tukasnya.
Pemprov DKI diketahui mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar atau Rp 4 juta per hari, untuk uang makan Gubernur Joko Widodo dan Wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Seperti di beritakan, anggaran tersebut tertera dalam APBD DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Anggaran itu memang terlihat besar mengingat jumlah ajudan yang selalu mendampingi Jokowi-Ahok bekerja setiap hari di Balai Kota hanya empat orang.
Ironisnya, angka itu jauh lebih tinggi jika dibanding anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu yang hanya dianggarkan Rp354 juta.
Bahkan anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, 3 SD tingkat Kabupaten hanya dianggarkan Rp104 juta.

Sumber :
http://metro.sindonews.com

Jokowi Janji Bangun Kampung Deret untuk Korban Kebakaran Tanah Tinggi

Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di RT 13 dan RT 14, RW 01, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Membuat Gubernur DKI Jakarta berencana membangun kampung deret di lokasi tersebut.

"Nanti akan dibuat ke kampung deret, nanti kita langsung dengan program itu. Karena pak wali kota sudah cek tadi malam, cek di lapangan. Itu segera kita lakukan," ujar Jokowi di lokasi kebakaran, Selasa (5/3/2013).

Terkait dengan jumlah warganya sendiri, Jokowi mengatakan ada sekira 80 sampai dengan 85 Kepala Keluarga yang akan di buatkan kampung deret. "Masalah sudah clear, pak wali kota, camat dan lurah sudah oke, sudah izin masyarakatnya. Biar semuanya rapi, semua sehat ada ruang terbuka hijau, drainase juga ada," pungkasnya.

Saat disinggung soal antisipasi kebakaran di lokasi padat penduduk, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan proses lelang. "Ini yang mau kita usahakan ini masih dalam proses administrasi dan proses lelang. Kan kalau sudah ada langsung taruh disitu," ujarnya.

Selain menyiapkan alat pemadam dilokasi rawan kebakaran, Jokowi juga memerintakan kepada jajarannya untuk melakukan pelatihan kepada warga agar tanggap saat terjadi musibah. "Terutama untuk melakukan pemadaman api sebelum pemadamnya datang," tandasnya.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Tengok Korban Kebakaran di Tanah Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setelah menjadi "dosen" di Polda Metro Jaya, siang ini kembali blusukan, kali ini tujuannya ke korban kebakaran RT 13 Jalan Tanah Tinggi 1 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jokowi membagikan bantuan seragam sekolah kepada anak warga yang menjadi korban kebakaran.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 12.20 WIB. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung membagi-bagikan bantuan sendiri.
Kedatangan Jokowi disambut antusias warga. Puluhan warga dari anak-anak sampai orangtua langsung berebut bantuan yang dibagikan Jokowi.
Selain seragam sekolah, Jokowi juga memberikan santunan uang sebesar Rp 5 juta kepada salah satu petugas posko yang didirikan oleh Sudin Sosial Jakarta Pusat. "Ada seragam, sepatu, buku tulis, beras lima kiloan," ujar salah satu staf Jokowi di lokasi yang enggan disebutkan namanya.
Jokowi tampak membagikan bantuan itu sendiri. Sekitar 30 menit Jokowi membagikan bantuan yang ditaruh di mobil boks Satpol PP.

Jokowi dari Pegang Rp 3,5 Triliun Jadi Rp 200 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berbagi cerita saat memimpin Solo dan Jakarta. Masalah dua kota itu nyaris sama, bedanya di angka anggaran.

Jokowi berpendapat diperlukan manajemen kontrol yang tepat agar anggaran yang digelontorkan tidak morat-marit. Ia punya beberapa strategi agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan.

"Di Jakarta memang banyak yang menyampaikan masalah, di semua tempat sama. Cuma di Jakarta anggarannya besar sekali. Kalau manajemen yang kita lakukan tidak fokus, saya kira uang itu akan morat-marit. Saya di Solo selama 5 tahun cuma megang Rp 3,5 triliun. Di sini 5 tahun bisa-bisa di atas Rp 200 triliun, kan besar sekali. Tinggal bagaimana mengelola dan memanage kegiatan-kegiatan," papar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum kepemimpinan di hadapan 20 siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Main Hall Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013).

Yang dimaksud anggaran itu adalah APBD. Untuk APBD 2013 saja Jokowi harus mengelola Rp 49,9 triliun.

Jokowi lalu memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan dalam mengelola pendapatan dan kegiatan-kegiatan penanganan masalah.

"Yang kita lakukan di sisi pendapatan, mengonlinekan. Saya bicara manajemennya, mulai Januari kita onlinekan pajak hotel, pajak tempat hiburan, sekarang online," ujar dia.

Ia juga menerapkan program pembayaran e-ticket untuk TransJakarta. "Kita lakukan kayak busway. Kita mulai juga e-ticket karena masa zamannya gini tukang karcis pulang gotong karung cash, bahaya. Jadi e-ticket sangat membantu. Pendekatannya manajemen," kata Jokowi yang terbalut kemeja warna putih ini.

Masalah PKL

Untuk masalah PKL, menurut Jokowi, baik Solo maupun Jakarta memiliki masalah serupa. Solusinya pun sama yakni dengan memberikan ruang bagi PKL untuk berdagang.

"Kaki lima sama saja, di Solo 5.817 PKL, saya hapal di gang apa kampung apa semuanya. Di sini kira-kira 80.000 tapi penanganannya sama, bagaimana memberikan space dan ruang," kata dia.

Ia berpendapat PKL kelas besar dan kecil perlu diberi ruang di mal dan supermarket agar tidak lagi berjualan di jalanan.

"Kalau nanti kantong-kantong PKL dan kawasan PKL, disiapkan ke sana. Tapi bahwa mereka harus diberi ruang itu harus. Sekali lagi based data harus komplet dan dikunci, jangan sampai dia pulang terus bawa tetangganya 20 itu harus dihindari," kata pria kelahiran Surakarta ini.

Ia meminta aparat Satpol PP harus tegas saat menghadapi PKL.

"Tapi jangan kasar, mentang-mentang rakyat kecil semau gue, tidak bisa. Jadi saya tekankan terus Satpol PP kita. Ini sudah mulai dengan memberi tenda, penataan bukan dari APBD tapi dari CSR, kemarin pas APBD kita belum diketok. Yang antre banyak sekali, tapi nanti dulu kita data dulu mereka," kata sarjana Kehutanan UGM ini.

Sumber  :
news.detik.com

Jokowi Merasa "Seksi" di Lapangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah jika dirinya sengaja menggaet media untuk membentuk citra positif di masyarakat melalui hobi blusukan yang ia lakukan. Ia mengatakan, dirinya tak pernah sekali pun mengajak awak media untuk meliputnya secara khusus dalam kegiatan apa pun.
"Tanya saja, saya enggak pernah ajak media. Orang bilang saya blusukan untuk pencitraan, pencitraan apa," kata Jokowi saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema Kepemimpinan Nasional di Gedung Utama, Main Hall Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, semua awak media sering mengikutinya karena memiliki nilai berita. Hal itu khususnya saat ia meninjau warga di permukiman kumuh dan padat penduduk. Saat itu, kata Jokowi, awak media dapat menemukan angle yang menarik untuk diberitakan. Menurutnya, hal-hal itulah yang menarik banyak media untuk mengikutinya setiap hari.
"Mungkin saya memang seksi, maksudnya berita saya seksi saat blusukan, jadi wartawan bisa mendapat angle yang bagus saat saya masuk ke selokan, saat blusukan," ujarnya.
Jokowi juga berpesan bahwa seorang pemimpin sangat penting memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahan serta warganya guna mengarah ke arah yang lebih baik. Ia juga menyampaikan, saat ini zaman telah banyak berubah di mana masyarakat jenuh dengan sosok pemimpin yang serba eksklusif. Untuk itu, ia berpesan agar jajaran petinggi di kepolisian bisa bergaul secara horizontal, menyentuh rakyat dari akar rumput terbawah. Diskusi itu diikuti para siswa dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com