Gagal Jadi Cawapres Jokowi, Abraham Samad Anggap Persoalan Pribadi

Setelah Jusuf Kalla (JK) diputuskan sebagai calon wakil presiden (cawapres), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI P, Hasto Kristiyanto, menemui Ketua KPK Abraham Samad. Hasto menilai bahwa ada kekecewaan yang terlihat dari Abraham Samad, dan kemudian sikapnya berubah. 
"Bahkan kemudian saya tanyakan bagaimana aspirasi kedepan ketika nanti pak Jokowi-JK dipercaya rakyat menjadi presiden dan wakil presiden. Dan pada saat itu juga pak Abraham menyampaikan jawaban kepada saya. Jadi seolah ada persoalan pribadi disitu," ujar Hasto, di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

PDIP: Abraham Samad Sadap Penentuan Cawapres Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dituding menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat tentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Hal tersebut dikatakan Samad saat Hasto Kristiyanto disuruh Jokowi untuk menyatakan bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK).
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, "Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan.

Relawan Jokowi Tolak Kriminalisasi dan Politisasi KPK

Relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Koki Masak) menolak upaya-upaya kriminalisasi ataupun politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan gratifikasi Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Budi Gunawan," kata salah satu Relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

PDIP Buka-bukaan Soal Samad Mega Tak Terlibat

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal Ketua KPK Abraham Samad. Dia menyerang Samad yang menggelar pertemuan sampai lima kali dengan elite PDIP agar bisa menjadi Cawapres Jokowi.
Apakah langkah Hasto yang buka-bukaan atas restu Megawati?
"‎Ini sebuah keyakinan politik saya, keyakinan kebenaran, ini saya tanggungjawabkan secara pribadi, buat saya pribadi, juga dengan etika politik dan hukum‎. Ini inisiatif saya," jelas Hasto dalam jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Jokowi: Semua Bupati Senang Sekali Perppu Pilkada Disahkan

Perppu Pilkada Langsung telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan itu disambut baik oleh para bupati yang mengikuti rapat kerja dengannya di Istana Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengatakan sebelum rapat dimulai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan hasil rapat Kemendagri bersama Komisi II DPR RI yang menyatakan Perppu Pilkada langsung telah disahkan. Mendengar itu, para bupati se-Sumatera yang rapat dengan Jokowi bertepuk tangan.

Presiden Jokowi Ajari Bupati Trik Jaga Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015). Pertemuan dan rapat kerja antara presiden dengan kepala daerah digelar secara tertutup.
Setelah pertemuan itu, Presiden mengungkapkan pokok bahasan bersama para bupati. Jokowi menekankan pentingnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Seskab Masih Ragu Samad Berani Temui Elite PDIP Soal Cawapres

Seskab Andi Widjajanto masih ragu bila Ketua KPK Abraham Samad bertemu elite PDIP bicara soal menjadi Cawapres Jokowi. Sejumlah alasan diungkap Andi yang dahulu menjadi tim sukses Jokowi ini.
"Setahu saya tidak dimungkinkan karena Abraham Samad tak mungkin bergerak sendirian tanpa pengawal-pengawal KPK. Saya belum tahu apa yang disampaikan Hasto (Plt Sekjen PDIP) dan Hendro (Hendropriyono)," jelas Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Tanggapan KPK Atas "Buka-bukaan" PDIP

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuding Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sakit hati lantaran gagal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Bahkan, dalam jumpa persnya hari ini, dia membeberkan dan memperagakan bukti-bukti adanya lobi-lobi antara Samad dengan petinggi partai politik pendukung Jokowi di sebuah kamar apartemen Pacific Place, Jakarta.

PDIP Tebar "Misteri Smad" Tapi Tak Berani Buka Rapor Merah dari KPK

PDIP buka-bukaan soal pertemuan dengan Abraham Samad terkait lobi politik menjadi Cawapres Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku alasan dia buka-bukaan karena Samad menyebut isi sebuah blog tentang pertemuan yang dilakukan dengan tim PDIP soal Cawapres Jokowi sebagai fitnah. Bukan karena Komjen BG tersangka? Meskipun demikian, PDIP sejauh ini belum berani secara terang-terangan membuka "rapor" yang dulu diberikan KPK pada saat Jokowi menjaring menteri, yang oleh Abraham Samad dikatakan bahwa di "rapor" tersebut telah tercantum nama komjen BG yang distabilo merah sedang menurut PDIP Jokowi sama sekali belum diberi tahu KPK tentang kasus BG.

Samad Sebut Kegagalannya Jadi Cawapres Jokowi Karena Budi Gunawan

PDIP tak sembarang menggelar jumpa pers soal Abraham Samad. Semua terkait dengan Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi.
Dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (22/1/2015), Hasto memakai masker dan topi yang menurutnya gaya seperti saat Samad saat bertemu dirinya di masa Jokowi mencari Cawapres.

"Penghuni" Istana Bogor Marah pada Jokowi?

Ada kejadian yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para menteri kabinet kerja dan seluruh kepala daerah se-Sumatera terganggu ketika acara pembukaan Pertemuan Presiden dengan Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
Gangguan ini dikarenakan adanya suara bising ini ditimbulkan gangguan sound system, sehingga suaranya menjadi 'Nging' yang mengganggu telinga.

Sindo: Jokowi Bakal Karam di Karang Ketiga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pergi begitu saja usai menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka, Jumat malam, pekan lalu. Dia tidak menyalami dua petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berdiri tegap mengapitnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, nasib kedua jenderal polisi itu - Jenderal Sutarman dan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti - baru saja ditentukan oleh Sang Presiden.

Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,8%, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pentingnya mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Tercatat, di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8 persen.
Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai 5,1 persen, sedangkan untuk tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen.

Jokowi Kumpulkan Para Kepala Daerah di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Kali ini, Jokowi mengundang para bupati untuk memberikan arahan dan mendengar keluhan sebagaimana para gubernur beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi mengenakan kemeja batik berwarna cokelat ditemani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah hadir di ruangan Garuda Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB.

@jokowi_do2 Bukan Akun Resmi Presiden. Konflik Internal?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif menggunakan akun media sosial Twitter dan Facebook. Bahkan sering saling sindir dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemerintahan tirani diakhir tahun 2014. Namun akun itu tidak dikelola secara resmi oleh Presiden.
Politisi PDI-P Aria Bima, mengatakan, postingan di akun yang sudah terverifikasi itu tidak sepenuhnya mewakili pendapat Jokowi sebagai presiden.

Jokowi Koq Cuek?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap membiarkan munculnya gangguan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tengah mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Setelah Markas Besar Kepolisian mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Budi, calon Kepala Polri ini mengerahkan pengacara untuk memperkarakan KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lowongan Kerja: Juru Bicara Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai punya gaya komunikasi yang buruk. Dari hasil survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol Indonesia) mantan Gubernur DKI Jakarta itu diminta untuk menggunakan juru bicara.
"Dari segi gaya komunikasi Presiden Jokowi, mendapat angka 5,76 dari skala 1-10. Artinya harus diperbaiki komunikasi. Saya mengusulkan presiden perlu juru bicara," kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubaedillah Badrun di sela-sela diskusi hasil survei terhadap Jokowi-JK selama tiga bulan kepemimpinannya di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (21/1/2015).

Jelang 100 Hari Jokowi-JK Masih Urai Kekusutan Politik Internal

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Mauladi, menyatakan, menjelang 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla  masih sibuk mengurai kekusutan politik di internalnya sehingga belum optimal bekerja.
"Seharusnya Presiden Jokowi harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kelompok," sebut Mauladi, di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

PDIP: Mega "Tak Pernah" Ikut Campur Pemerintahan Jokowi

Isu santer dominasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggu pemerintahan Presiden Jokowi dibantah oleh elite PDIP. PDIP yakin Mega tak ikut campur mengurus pemerintahan.
"‎Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).

Tak Sabar Menunggu Kedatangan Jokowi, Ternyata ...

Dentuman musik tanjidor sudah mulai dimainkan di antara ribuan masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah berkumpul memadati lokasi yang direncanakan menjadi lokasi kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Tebas Kuala, Rabu (21/1/2015).
Begitu pula para tamu undangan sudah memenuhi tenda-tenda yang di siapkan panitia di sekitar dermaga penyeberangan Tebas Kuala.

Presiden Siap Bangun Jalan 4 Jalur di Perbatasan RI-Malaysia

Pemerintah segera menata kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Penataan dimulai di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, wilayah Entikong, Kalimantan Barat, Maret 2015.
"Semuanya (permasalahan) tetap akan diselesaikan, satu per satu dulu. Kebetulan yang di Entikong akan dikerjakan dalam waktu dekat ini," kata Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Entikong, Rabu (21/1/2015).

Pemerintah benahi perbatasan Entikong mulai Maret

Pemerintah akan membenahi kawasan perbatasan Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) pada Maret 2015 mulai dari sisi pelayanan hingga fisik.
"Maret sudah dimulai, kita harapkan Desember ke sini lagi kita lihat nanti, sistemnya mengikuti, begitu fisik selesai pengerjaannya pelayanan juga berubah. Nanti Desember kita lihat lagi ke sini berubah tidak?," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau kawasan perbatasan Entikong, Kalbar, Rabu (21/1/2015).

Jokowi Dinilai Tak Berdaya Hadapi Tekanan Partai

Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Presiden Joko Widodo lupa dengan janji-janji yang dibuatnya saat kampanye tempo lalu. Saat itu, Jokowi berjanji akan memperkuat penegakan hukum. "Tindakan Jokowi akhir-akhir ini tak mencerminkan penguatan penegak hukum," ujar Emerson ketika dihubungi, Rabu 21 Januari 2015.

Ini Komentar Fadjroel dan Sutarman Tentang Kapolri Pilihan Jokowi

Pengamat Politik Fadjroel Rachman menuturkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, setiap pejabat publik yang sudah menjadi tersangka akan dikeluarkan dari jabatannya.
Menurutnya, jika Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Kapolri, standar politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi lebih rendah dari pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi Malu Pos Perbatasan Indonesia Kalah Bagus dari Malaysia

Dalam kunjungan ke kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resah karena merasa malu. Apa pasal?
Jokowi melihat secara langsung kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Entikong. Presiden merasa pos milik RI kalah bagus dari punya Malaysia. Jokowi kemudian geram dan malu.
"Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).

Presiden Jokowi Kunjungi Etikong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan pagi ini melanjutkan kunjungan ke Entikong yaitu suatu dareah yang merupakan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi dan  rombongan diantar menuju lokasi kunjungan dengan mengunakan Helikopter milik TNI AU, Rabu (21/1/2015).

Jokowi Ancam Pejabat Daerah 'Penghasil Asap'

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk menekan jumlah titik api di empat provinsi “penghasil asap” karena kebakaran hutan. Jika tidak berhasil, Presiden Jokowi akan menjatuhkan sanksi. Daerah-daerah itu adalah "Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat," katanya di Pontianak sebelum kunjungan ke tiga titik perbatasan, Rabu 21 Januari 2015.