PDIP: Mega "Tak Pernah" Ikut Campur Pemerintahan Jokowi

Isu santer dominasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggu pemerintahan Presiden Jokowi dibantah oleh elite PDIP. PDIP yakin Mega tak ikut campur mengurus pemerintahan.
"‎Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).

Tak Sabar Menunggu Kedatangan Jokowi, Ternyata ...

Dentuman musik tanjidor sudah mulai dimainkan di antara ribuan masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah berkumpul memadati lokasi yang direncanakan menjadi lokasi kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Tebas Kuala, Rabu (21/1/2015).
Begitu pula para tamu undangan sudah memenuhi tenda-tenda yang di siapkan panitia di sekitar dermaga penyeberangan Tebas Kuala.

Presiden Siap Bangun Jalan 4 Jalur di Perbatasan RI-Malaysia

Pemerintah segera menata kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Penataan dimulai di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, wilayah Entikong, Kalimantan Barat, Maret 2015.
"Semuanya (permasalahan) tetap akan diselesaikan, satu per satu dulu. Kebetulan yang di Entikong akan dikerjakan dalam waktu dekat ini," kata Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Entikong, Rabu (21/1/2015).

Pemerintah benahi perbatasan Entikong mulai Maret

Pemerintah akan membenahi kawasan perbatasan Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) pada Maret 2015 mulai dari sisi pelayanan hingga fisik.
"Maret sudah dimulai, kita harapkan Desember ke sini lagi kita lihat nanti, sistemnya mengikuti, begitu fisik selesai pengerjaannya pelayanan juga berubah. Nanti Desember kita lihat lagi ke sini berubah tidak?," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau kawasan perbatasan Entikong, Kalbar, Rabu (21/1/2015).

Jokowi Dinilai Tak Berdaya Hadapi Tekanan Partai

Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Presiden Joko Widodo lupa dengan janji-janji yang dibuatnya saat kampanye tempo lalu. Saat itu, Jokowi berjanji akan memperkuat penegakan hukum. "Tindakan Jokowi akhir-akhir ini tak mencerminkan penguatan penegak hukum," ujar Emerson ketika dihubungi, Rabu 21 Januari 2015.

Ini Komentar Fadjroel dan Sutarman Tentang Kapolri Pilihan Jokowi

Pengamat Politik Fadjroel Rachman menuturkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, setiap pejabat publik yang sudah menjadi tersangka akan dikeluarkan dari jabatannya.
Menurutnya, jika Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Kapolri, standar politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi lebih rendah dari pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi Malu Pos Perbatasan Indonesia Kalah Bagus dari Malaysia

Dalam kunjungan ke kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resah karena merasa malu. Apa pasal?
Jokowi melihat secara langsung kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Entikong. Presiden merasa pos milik RI kalah bagus dari punya Malaysia. Jokowi kemudian geram dan malu.
"Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).

Presiden Jokowi Kunjungi Etikong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan pagi ini melanjutkan kunjungan ke Entikong yaitu suatu dareah yang merupakan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi dan  rombongan diantar menuju lokasi kunjungan dengan mengunakan Helikopter milik TNI AU, Rabu (21/1/2015).

Jokowi Ancam Pejabat Daerah 'Penghasil Asap'

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk menekan jumlah titik api di empat provinsi “penghasil asap” karena kebakaran hutan. Jika tidak berhasil, Presiden Jokowi akan menjatuhkan sanksi. Daerah-daerah itu adalah "Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat," katanya di Pontianak sebelum kunjungan ke tiga titik perbatasan, Rabu 21 Januari 2015.

Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Pertanian serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk berhasil mencapai targetnya tahun ini. Jika tidak berhasil, kata Jokowi, keduanya siap dicopot.
"Khususnya untuk mencapai ketahanan pangan dan menurunnya titik api," kata Jokowi saat memberikan pengarahan di UPT Manggala Agni, Kalimantan Barat, Selasa 20 Januari 2015.

Sebelum Pencalonan Kapolri, KPK Beber Kasus Budi ke Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjelaskan kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum jenderal bintang tiga itu ditunjuk menjadi calon Kapolri. Namun Budi Gunawan tetap ditunjuk sebagai calon tunggal untuk menggantikan Jenderal Sutarman.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (20/1/2015), mengatakan kronologi kasus Budi sudah dijelaskan secara rinci kepada Presiden.

Di Entikong, Jokowi Berjanji Bangun Perbatasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun perbatasan Indonesia, di mulai dari Entikong, Kalimantan Barat.
"Perbatasan akan dibangun mulai dari Entikong ini. Tahun ini kita akan mengubah total kawasan perbatasan," katanya seusai peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Selasa, 20 Januari 2015. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 1 triliun lebih untuk pembangunan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Istana Setuju Kasus Budi Gunawan Cepat Dituntaskan

KPK sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan. Budi diduga menerima gratifikasi pada saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir di Deputi SDM Mabes Polri.
"Kami ketemu Presiden sewaktu sebelum keputusan, kita membicarakan masalah ini," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor LKPP SME Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).

LSI: Publik Ingin Presiden Ulang Proses Pencalonan Kapolri dan Libatkan KPK

Publik ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri polemik soal Kapolri. Untuk itu, Presiden sebaiknya segera memilih Kapolri definitif.

Ini Alasan Publik Meminta Agar KIH Tidak Paksa Jokowi untuk Pilih Budi Gunawan

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa mengatakan, mayoritas publik menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ardian mengatakan, setidaknya ada empat hal yang menjadi alasan publik.

LSI: Publik Minta KIH Tidak Paksa Jokowi Lantik Budi Gunawan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis mayoritas publik meminta Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Mayoritas publik ingin KIH tidak lagi menekan Jokowi untuk tetap melantik tersangka," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, saat jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Gerindra: Ada Alasan Memberhentikan Presiden Jokowi

Anggota DPR kembali menggulirkan wacana hak interpelasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bukan BBM, interpelasi kali ini dipicu lantaran kisruh yang terjadi di tubuh Polri terutama mengenai pengangkatan Komjen Badrodin Haiti yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Plt Kapolri.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi dengan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan malah mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri bisa menjadi pintu masuk untuk mengajukan interpelasi.

Jokowi Tanam Padi Hazton Di Ngarak, Kabupaten Landak

Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Desa Ngarak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, untuk melakukan serangkaian kegiatan pertanian dan berdialog kepada para petani.
Jokowi datang bersama ibu negara, dan rombongan tiba di Desa Ngarak pada pukul 12.30 WIB, Selasa (20/1/2015).

Proyek 35 Ribu MW Jokowi Jadi Bancakan Perusahaan Asing

Rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu megawatt (MW) selama lima tahun ke depan dipastikan bakal didominasi perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) asing. Hal tersebut terjadi karena IPP dalam dalam negeri masih menghadapi kendala pendanaan meski pemerintah telah memberi insentif berupa government guarantee.

Jokowi Ingin Majukan Daerah Tapal Batas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke tanah Borneo, blusukan di daerah perbatasan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Djafar mengaku memang ada arahan khusus terkait pembangunan desa tertinggal, khususnya desa-desa di perbatasan.
"Kita memang diberikan arahan bahwa salah satu tugas pokok saya untuk khusus di daerah perbatasan," kata Marwan usai Rakor di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).

Ketua DPR dan PDIP Percaya Jokowi Tak Lakukan Genosida Terhadap "Orang-orang SBY"

Ketua DPR RI dari Golkar Setya Novanto ikut bicara soal isu adanya pembersihan 'orang-orang SBY' yang dihembuskan oleh Presiden RI ke-6 itu sendiri. Novanto menambah daftar tokoh yang tak percaya dengan isu negatif itu, lalu dari mana sebenarnya isu negatif itu berawal?
"Saya yakin dalam kepemimpinan Jokowi tidak tercermin adanya pembersihan pihak-pihak SBY. Justru saya melihat adanya hal profesional, Pak Jokowi hanya memikirkan program kerja dan kabinet kerja yang selalu dilihat adalah kesejahteraan rakyat demi kepentingan bangsa dan negara," kata Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie ini, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Jokowi Sangkal Lakukan Genosida Terhadap "Orang-orang SBY"

Melalui Akun Facebooknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku mendapat kabar adanya genosida  terhadap 'Orang-orang SBY' di pemerintahan. Jokowi menegaskan, pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik.

Jokowi Tidak Melanggar UU, PPP Nilai Interpelasi Soal Kapolri Berlebihan

Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani menilai wacana interpelasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan Kapolri dinilai berlebihan. Pasalnya, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi dalam menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Meskipun Jokowi menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan tersangka oleh KPK.

Serangan Dimulai: DPR Surati Jokowi

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pihaknya menghargai pandangan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Namun demikian, Komisi III bakal melayangkan surat ke presiden untuk meminta penjelasan apa maksud pengangkatan Plt Kapolri tersebut.
"Itu nanti, suratnya sudah dikoordinasikan ke pimpinan DPR. Untuk minta penjelasan penetapan Plt itu apa?" kata dia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Jokowi Resmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalbar bersama istri dan rombongan, Selasa (20/1/2015) pukul 09.21 WIB.
Presiden Jokowi memakai kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam serta kopiah hitam. Sementara Ibu Negara Iriana mengenakan baju dan kerudung warna cokelat serta celana panjang hitam.

Gagal Jerumuskan Jokowi, KIH-KMP Kembali Kompak Serang Jokowi

Kasus rekening gendut yang menjerat Komjen Budi Gunawan hingga kisruh Kapolri, membuat iklim politik di Senayan berubah. Dua kekuatan besar yang selama ini bertentangan bak kutub magnet, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersatu.
Setidaknya sudah dua kali KMP dan KIH satu suara menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyodorokan nama tunggal Kapolri Komjen Budi.

Presiden Jokowi Blusukan ke Pontianak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi rencananya akan blusukan ke sejumlah lokasi, termasuk ke daerah perbatasan.
Presiden Jokowi bertolak dengan pesawat Kepresidenan BBJ2 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 07.35 WIB, Selasa (20/1/2015). Jokowi didampingi oleh Seskab Andi Widjajanto dan anggota wantimpres Sida‎rto Danusubroto.