Jumat, 26 September 2014

Gerindra: Pilkada lewat DPRD hadiah buat Jokowi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, disahkannya UU Pilkada adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Menurut dia, aturan baru kepala daerah dipilih melalui DPRD adalah hadiah bagi pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah bagi pemerintahan baru Jokowi karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

KPK Minta Jokowi Sikat Kader Parpol Yang Korupsi

Tim Transisi Jokowi-JK selesai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK). Dari hasil pertemuan itu, KPK menitipkan delapan agenda anti-korupsi yang diharapkan dijalankan oleh Jokowi dan JK.
"Jadi KPK jelaskan ini, delapan agenda anti-korupsi yang diharapkan menjadi program untuk dilakukan pemerintahan yang baru," ujar anggota Tim Transisi Akbar Faisal di KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Bertemu Pengusaha Asing, Jokowi Tawarkan Investasi di Indonesia

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan puluhan investor asing yang tergabung dalam Northstar Group di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
"Saya mempresentasikan masalah peluang investasi di Indonesia sekaligus hambatan-hambatannya," ujar presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 tersebut.

Demokrat Walkout RUU Pilkada, Jokowi: Catat Itu

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, buka suara ihwal hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan RUU Pilkada melalui DPRD. "Rakyat harus mencatat partai mana saja yang merebut hak politik rakyat," kata Jokowi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Menurut Jokowi, rakyat tak boleh abai mengawasi dan mengawal hasil Rapat Paripurna DPR RI, kemarin.

Jokowi Siapkan Perlawanan terhadap UU Pilkada

Joko Widodo (Jokowi) menyerukan masyarakat untuk mencatat dan mengingat partai mana saja yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
"Rakyat harus mencatat, partai-partai mana saja yang merebut hak-hak politik rakyat. Masyarakat harus catat," kata Jokowi usai menghadiri acara pembukaan Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (26/9/2014).

Menteri Perdagangan Malaysia Puji Gaya Berpolitik Jokowi

Menteri Perdagangan Malaysia Mustapa Mohamed mengunjungi Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, guna membahas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia.
Mengenakan setelan jas hitam, Mustapa bersama rombongan tiba pukul 11.35 WIB. Tanpa berkomentar dia langsung menuju ruangan Jokowi.
"Hubungan tidak hanya pemerintah dengan pemerintah, business to bussiness, tapi rakyat dengan rakyat, kita ini kan serumpun," ujar Jokowi seusai berbincang dengan Mustapa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Buka Rakornas PKPI, Jokowi Bicara Soal Rencana Program Kerjanya

Partai Kebangkitan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dan pembekalan anggota leislatif PKPI Indonesia. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rakornas dan pembekalan anggota legislatif PKP Indonesia dengan ini saya nyatakan dibuka," kata Jokowi di atas pangungacara Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Jokowi Ungkap Alasan Sapi Indonesia Kalah Saing dengan Sapi Australia

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan mengapa sapi Indonesia bisa kalah saing dengan sapi Australia dalam hal distribusi di dalam negeri. Ia mengatakan alasan utamanya yaitu distribusi sapi dari daerah peternak sapi terbatas.
"Contoh, kenapa sapi kita kalah saing dengan sapi Australia? Karena angkut sapi dari Makassar dari NTT sekali angkut hanya 200 sapi, sehingga harga angkut mahal. Sampai Jakarta harganya enggak bisa bersaing dengan sapi Australia," kata Jokowi pada Rakornas dan Pembekalan Anggota Legislatif PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Pemerintah Pusat dan Provinsi Harus Sejalan

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam sebuah pemerintahan, kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejajar. Sehingga apa yang menjadi rencana pembangunan pemerintah pusat bisa didukung oleh pemerintah daerah.
"Saat ini hingga lima tahun ke depan kita akan bekerja, sehingga dari pusat ke provinsi ke daerah, harus mempunyai garis yang sama. Supaya kebijakan berjalan baik," kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Jokowi: Catat! Partai Mana Saja yang Rebut Suara Rakyat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keputusan DPR untuk mengembalikan Pilkada lewat DPRD adalah sebuah langkah mundur. Dia mengajak rakyat untuk mencatat, partai mana saja yang tega merebut hak rakyat untuk memilih.
"Rakyat harus catat partai mana yang rebut," kata Jokowi di sela-sela acara pembekalan caleg PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Kubu Jokowi Merasa Ditipu Demokrat

Partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) merasa ditipu oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebabnya, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memilih hengkang dari sidang setelah kubu Jokowi-JK tunduk pada opsi yang mereka ajukan.
"Kami merasa ditinggalkan, kami dizalimi," kata Yasona Laoli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dini hari (26/9/2014).

Akhirnya Pil Pahit Harus ditelan Jokowi, Awal Prahara Pemerintahan Jokowi-JK

Pemilihan kepala daerah langsung atau berdasarkan partisipasi masyarakat akhirnya dihabisi oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menghapus pilkada langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Rapat paripurna memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Priyo Budi Santoso, pimpinan rapat paripurna saat membacakan keputusannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dinihari (26/9/2014).

Kamis, 25 September 2014

Bertemu Tim Transisi, Jokowi Akui Menerima Laporan Pokja

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Tim Transisi. Dalam pertemuan itu Jokowi mengaku menerima laporan dari kelompok kerja (pokja), terkait program kerja pemerintahannya nanti.
"Di dalam tadi saya dan Pak JK menerima laporan dari Pokja-pokja mengenai ekonomi, sosial, infrastruktur yang menyangkut program kerja kita ke depan," ujar Jokowi di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014) malam.
Selain enggan menjelaskan laporan program kerja yang disampaikan oleh pokja malam ini.

Jokowi Pastikan Megawati Tak Intervensi Soal Menteri

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pemilihan menteri untuk kabinet Jokowi-JK adalah hak prerogatif presiden. Dia memastikan, tidak akan ada intervensi dari mana pun.
Bahkan, menurut Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak dapat mengintervensi, terkait pemilihan menteri itu.

Jokowi-JK Waspadai Kenaikan Bunga Bank Sentral AS

Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memantau kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berencana menaikkan suku bunga. Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno mengatakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat mempengaruhi perekonomian Indonesia. "Kita perlu berhati-hati," katanya usai bertemu dengan Jokowi-JK di rumah Tim Transisi Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Jokowi Terapkan Spesifikasi Khusus Dalam Memilih 34 Menteri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada pemerintahannya akan terdiri dari 34 menteri. Dia akan memilih 18 orang profesional dan 16 orang profesional dari partai politik.
Dia menambahkan, dalam seleksi pencarian menteri ini ada beberapa spesifikasi khusus.

Jokowi Tiba di Kantor Transisi

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Rumah Tim Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakpus. Sebelum Jokowi, Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) sudah tiba di rumah tersebut.
Jokowi tiba di Rumah Tim Transisi Jokowi-JK pukul 18.40 WIB, Kamis (25/9/2014). Jokowi datang menggunakan mobil dinas kepresidenan Mercedes Benz warna hitam nopol B 1190 RFS, lengkap dengan pengawalan Paspampres.

Malam Ini Diprediksi Jokowi Akan Telan Pil Pahit Pertamanya

Fraksi Partai Demokrat akhirnya resmi mengusulkan opsi pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan dalam revisi Undang-Undang Pilkada dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (25/9/2014).
Usulan mekanisme pemilihan kepala daerah versi Demokrat itu bakal melahirkan tiga opsi voting yang kemungkinan ditempuh dalam paripurna. Yakni opsi pemilihan langsung, pemilihan tak langsung, serta pemilihan langsung perbaikan.

Jokowi-JK Dijadwalkan Bertemu Tim Penasihat di Kantor Transisi

Petang ini, Kamis 25 September 2014, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tim penasehat Jokowi-JK.

Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237

Rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah tak dihadiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari Koalisi Merah Putih, Partai Golkar adalah fraksi yang anggotanya paling banyak bolos. Adapun dari kubu penyokong Joko Widodo, adalah Fraksi Hanura.
Merujuk absensi sekretariat DPR hingga pukul 13.00, jumlah legislator Golkar yang hadir hanya 92 orang.

Jokowi Pastikan Kepala Daerah Dipilih Dewan Pasti Lebih Korup

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menolak usulan kepala daerah dipilih DPRD. Dia yakin, kepala daerah hasil pemilihan DPRD akan lebih korup dibanding saat ini.

Ahok Ditolak FPI Jadi Gubernur, Jokowi: Tanyain ke Semua Penduduk Jakarta

Sekitar 300 anggota Front Pembela Islam (FPI) turun ke jalan menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. FPI juga mengklaim bahwa seluruh warga Jakarta menolak Ahok.
Presiden RI terpilih yang kini masih menjabat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar penolakan FPI tersebut.

Prediksi ADB Tahun Pertama Jokowi-JK Ekonomi Tumbuh 5,8%

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tumbuh 5,8 persen pada 2015.
Pertumbuhan ekonomi ini turun dari proyeksi ADB sebelumnya pada bulan April 2014 sekira 6 persen.

Jokowi: Jika RUU Pilkada Diterima, Itu Kemunduran

Presiden terpilih, Joko Widodo, berharap sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menggelar pilkada secara langsung. Sebab jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, dia menilai langkah itu sebagai sebuah kemunduran. "Ini kemunduran besar demokrasi," ujar lelaki yang biasa di sama Jokowi itu saat ditemui di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9/2014).

Jokowi Resmikan Penyaluran Gas ke Rusun Marunda

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penyaluran gas bumi sektor rumah tangga ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Penyediaan gas tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian ESDM, Pemprov DKI Jakarta dan PT Perusaaan Gas Negara (PGN).
Jokowi ingin mendorong agar pemakaian gas bumi bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, terutama untuk menunjang sektor.

Teka-teki Arsitektur Kabinet Jokowi

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sudah menguak sekelumit misteri tentang kabinetnya. Namun, lebih dari seminggu berlalu, masih banyak teka-teki yang belum terjawab tentang wajah kabinet tersebut. Kapan Jokowi-JK akan membeberkannya?

Peneliti Australia Rekomendasikan Skenario Politik Jokowi

Peneliti Indonesia Project Australia National College of Asia and the Pacific, Peter McCawley menyusun sebuah laporan berisi berbagai langkah kebijakan dan pembangunan yang mungkin diambil oleh presiden terpilih RI, Joko Widodo.
Laporan ini menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi Jokowi dan jajaran kabinet, dan mengkaji lima area.