Rabu, 24 September 2014

Surat Mundur Jokowi Sudah di DPRD DKI

Proses pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menemui banyak masalah. Pasalnya, ‎surat pengunduran yang dilayangkan pada 2 September 2014 Lalu ke DPRD dikabarkan hilang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi membantah kabar itu.
Kata Edi, surat pengunduran diri mantan Wali Kota Solo itu sudah ada di tangannya. Saat ini DPRD sedang membahas isi surat Jokowi yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jaga kerukunan umat beragama, Jokowi andalkan Muhammadiyah & NU

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri beragam suku dan agama. Karena itulah, Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi), menyadari betapa pentingnya menjaga kerukunan umat beragama.
Dia menambahkan Indonesia memiliki dua organisasi masyarakat berlandaskan agama, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Menanti Komitmen Jokowi Melarang Menteri Rangkap Jabatan Politik

Presiden terpilih dan wakilnya Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menyediakan 16 kursi menteri dari 34 kementerian. Apakah 16 menteri masih harus melepas jabatan parpol?
Ingin menterinya bisa fokus bekerja selama menjabat, Jokowi melontarkan keinginannya agar menteri di pemerintahannya melepas jabatan politik. Pria 53 tahun ini menilai menteri yang tetap duduk di jabatan strategis partai tak akan fokus bekerja.

Ejekan Pengamat Okezone: Jokowi Petugas Partai

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih terkesan berada di bawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Hal ini tercermin dari dominasi Mega dalam menentukan calon menteri Jokowi.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, bahkan mengatakan pengangkatan menteri-menteri Jokowi harus dengan restu Megawati.

KPK Tunggu Calon Menteri Jokowi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengakui sudah ada komunikasi dengan Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal penelusuran rekam jejak para calon menteri.
Tapi, Adnan mengatakan Tim transisi belum menyerahkan satupun nama calon menteri untuk ditindaklanjuti.

Selasa, 23 September 2014

Jokowi Seleksi 40 Profesional untuk Masuk Kabinet

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) siap menyeleksi 40 profesional dari berbagai ahli disiplin ilmu untuk dijadikan sebagai menteri kabinet pemerintahan mendatang.Mereka merupakan saringan dari 800 calon yang masuk radar intaian Tim transisi.
Deputi Tim transisi bidang aristektur kabinet Andi Widjajanto, mengatakan dalam penyeleksian calon menteri, timnya menggunakan partisipasi publik dalam mengajukan setiap nama calon kandidat menteri. "Awalnya sekitar 800 an, sekarang tinggal 200," ujar dia di rumah transisi, Selasa (23/9/2014).

Tanggapan Jokowi pada Demo FPI

Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang besar di DPRD dan Balaikota DKI untuk menentang agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menjabat sebagai Gubernur DKI. Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai rencana unjuk rasa FPI ini.
"Bagus. Kan sudah lama nggak demo," kata Jokowi sambil tersenyum di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).

Udar Tuduh Jokowi Terlibat

Udar Pristono, tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB) merasa dikriminalisasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus yang menjeratnya.
Melalui kuasa hukumnya, Wa Ode Nur Zainab, Udar mengatakan ada penerapan hukum yang keliru sehingga membuat dirinya dikriminalisasi.

Saling Lempar Kewenangan Membuat Pengunduran Jokowi Terkatung-katung

Molornya surat keterangan (SK) Penetapan Kelengkapan DPRD DKI dari Kementerian Dalam Negeri, berakibat molor pula proses pengunduran diri presiden terpilh Joko Widodo (Jokowi) dari Gubernur DKI Jakarta. Ocehan Jokowi di sejumlah media bahwa dirinya sudah mengajukan surat pengunduran diri, membuat jajaran dewan jadi terpojok.

Bangun Maritim, Jokowi Anggarkan Rp 60 Triliun

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bakal memperbaiki semua infrastruktur laut di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, ia siap menganggarkan Rp 60 triliun yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Dana tersebut, kata dia, tidak hanya untuk rencana pembangunan tol laut, tapi juga untuk pembangunan dan perbaikan pelabuhan di seluruh Indonesia.

Jokowi: Waktu Bongkar Muat Maksimal 4 Hari

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan membenahi semua pelabuhan di Indonesia. Salah satu yang dibenahi adalah dwelling time atau waktu tunggu kapal sejak bersandar hingga barang keluar pintu pelabuhan.
Jokowi menargetkan dwelling time lebih cepat dari 5,2 hari, seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, saat ini.

Fahri: Jokowi Saja Boleh Plin Plan

Pendengki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PKS, Fahri Hamzah, optimistis Partai Demokrat akan mengubah sikapnya soal mekanisme pemilihan dalam RUU Pilkada. 
Fahri percaya, pada saat pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR, Demokrat akan mendukung pilkada tak langsung melalui DPRD. Meskipun saat ini partai penguasa itu menyatakan mendukung pilkada langsung.

SBY Wariskan Dana BLT, Jokowi Siapkan Program Pengganti

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan dana Rp 10 triliun sebagai dana cadangan di RAPBN 2015 dan APBN 2014. Dana tersebut, diproyeksikan buat presiden mendatang jika hendak memberi kompensasi pada masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK) menyatakan dana warisan itu, akan ditambahkan bersama dengan mayoritas subsidi BBM yang dialihkan untuk membiayai sektor lain.

Pantau Pelabuhan Tanjung Priok Kapal Jokowi Dikawal KRI Kujang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan blusukan ke pasar dan sekolah, kini meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jokowi meninjau pelabuhan melalui jalur air dengan menggunakan kapal motor.
Tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, Selasa (23/9/2014). Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam langsung menggunakan pelampung berwarna merah.

PPP Beri Lampu Hijau Kadernya Jika Masuk Kabinet Jokowi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan lampu hijau kepada kadernya jika terpilih menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo atau Jokowi. Yang terpenting kader tersebut memenuhi syarat yang menjadi kriteria Jokowi.
"Jika kader PPP memenuhi syarat monggo saja," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Jokowi Sambangi SMPN 277 Koja, Ratusan Siswa Kegirangan

Setelah meresmikan Pasar Lokasi Binaan Lorong 103 Permai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke SMPN 277 Koja, Jakarta Utara. Kehadiran Presiden terpilih ini disambut gegap gempita ratusan siswa siswi.
Jokowi tiba di SMPN 277, Jalan Sindang Terusan, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (23/9/2014). Begitu Jokowi tiba, ratusan siswa girang bukan kepalang. Mereka mengelu-elukan sang Presiden pilihan rakyat ini.
"Pak Jokowi... Pak Jokowi, masuk Pak...," teriak para siswa.
Jokowi yang terbalut kemeja warna putih lengan panjang tersebut langsung masuk ke dalam ruang kelas IX 2.

Jokowi Akan Perbesar Pasar Lokbin Koja

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memperluas Pasar Lokbin, Koja, Jakarta Utara. Perluasan dilakukan karena masih ada beberapa pedagang kaki lima di depan pasar yang berjualan menggunakan tenda.
"Tahun depan yang di depannya (pasar) akan dirapikan. Sama yang paling penting dibayar," kata Jokowi usai melakukan blusukan ke Pasar Lokbin, Koja, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2014).

Saat Jokowi Borong Tas di Lokasi Binaan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi pasar Lokbin Koja, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2014). Kunjungan ini merupakan blusukan pertamanya setelah seminggu vakum dari aktivitas khasnya tersebut.
Jokowi mengenakan kemeja putih dan sepatu baru asal Cibaduyut pada hari ini. Pria kelahiran Solo itu tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Dia menandatangani prasasti Lokbin 103, Blok B Permai, Koja didampingi Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartanto.

Jokowi: Kartu Indonesia Sehat Jalan Dalam 2 Tahun

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Kartu Indonesia Sehat bisa jalan dalam kurun waktu dua tahun. Menurutnya, hitung-hitungan tersebut berdasarkan pengalaman ketika menerapkan di DKI Jakarta dan Kota Solo.
"Awal-awal dulu, ya dua tahun baru bisa berjalan baik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Jokowi Sudah Mundur sebagai Gubernur DKI dan Enggan Ditanya Soal DKI

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sudah mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Wong sudah mundur. Suratnya, kan, sudah di sana berapa minggu yang lalu," kata Jokowi di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Jokowi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada DPRD Jakarta yang ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri pada awal September lalu.

Aksi si Biang Kerok Buat PAN Gamang

Parpol itu orientasinya kekuasaan. Jika kemungkinan itu ada, apa salahnya jadi “kutu loncat”? Apa lagi kubu PDIP dengan Jokowi-nya telah mengiming-imingi 2 kursi menteri, sehingga PAN dan PPP pun mulai berjingkat untuk balik bakul dari Koalisi Merah Putih (KMP). PPP wajah baru bisa merapat tanpa beban.  Tapi PAN, langkahnya agak tertatih karena selalu dibayang-bayangi wajah sang Ketua MPP, Amien Rais, yang sangat "licin" bin "licik" dalam perpolitikan di negeri ini.

Senin, 22 September 2014

Jokowi: Saya Trah Bung Karno?

Embel-embel Soerkarno yang melekat pada Megawati bukan alasan bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan dia kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati sangat penting bagi PDIP sebagai tokoh pemersatu.
Jokowi membantah dukungannya tersebut menunjukkan tidak adanya kader PDIP pengganti Megawati.
"Saya itu regenerasi, bukan? Saya trah Bung Karno, bukan? Ndak kan? Ya sudahlah, jangan ditarik ke mana-mana," jawab Jokowi.

Jokowi Tentang Lukman PPP

Kehadiran petinggi PPP dalam rakernas PDIP menguatkan dugaan akan hijrahnya parpol itu dari Koalisi Merah Putih. Terlebih PDIP menilai Lukman Hakim Syaifudin yang merupakan kader PPP layak dipertahankan sebagai Menteri Agama.
Apa kata Jokowi tentang spekulasi itu?
"Urusan nama itu urusan dan hak prerogatif presiden. Itu konstitusi lho," jawab Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Senin (22/9/2014) malam.

Jokowi Jadi Korban Penundaan Paripurna DPRD DKI

Jokowi menjadi korban penundaan rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Akibat penundaan tersebut, maka proses di parlemen terhadap surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Sudah beberapa minggu lalu saya kirim ke sana," jawab Jokowi ditanya soal surat pengunduran dirinya.

PPP "Najis" Berkoalisi dengan Jokowi

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur, mengatakan partainya tidak akan pernah merapat ke koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, PPP sebagaimana hasil Rapimnas menempatkan partai dalam posisi independent.
"Setahu saya dari yang hadir pertemuan kemarin Rapimnas, garis kita darimanapun mendukung kebijakan yang pro rakyat, dan kita menempatkan partai yang independen," ujarnya, Senin (22/9/2014).

Jokowi Isyaratkan Rekrut Kepala Daerah Berprestasi Masuk Kabinetnya

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan merekrut kepala daerah berprestasi masuk ke dalam jajaran kabinetnya.
"Ada pokoknya, pokoknya dari seluruh Indonesia ada masuk ke dalam kandidat," kata Jokowi di Balaikota, Senin (22/9/2014).
Lebih lanjut Jokowi meminta agar tidak terlalu banyak pihak yang turut campur dalam pengambilan keputusan mengenai nama-nama dan latar belakang calon menterinya. "Soal nama jangan ikut ngurusi," katanya singkat.

Ini Kenapa Jokowi Harus Hentikan JSS dan MP3EI

Ekonom Faisal Basri meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melanjutkan mega proyek MP3EI serta rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Proyek-proyek tersebut hanya sebagai proyek sesat yang tidak berguna.
"Itu MP3EI cuma kumpulin proyek jadi satu kemudian bagi bagi proyek besar. Tidak ada MP3EI semua proyek juga tetap jalan. Rekomendasi pemerintah mendatang jangan lanjutkan proyek sesat itu," ucap Faisal di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (22/9/2014).