Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk segera datang ke Tanah Cendrawasih sebelum dilantik menjadi presiden 20 Oktober mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya. Menurutnya, rakyat Papua berterima kasih atas pelaksanaan Pemilu yang berjalan aman dan lancar.
"Ucapan terima kasih Pemerintah Papua, TNI/Polri dan KPU khususnya di Papua. Disana masyarakat khawatir, apa yang akan terjadi saat Pilpres.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Jumat, 22 Agustus 2014
Jokowi Hadiri Halal Bihalal NasDem dengan Relawan Jokowi
Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan halal bihalal bersama
antara relawan dengan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Kegiatan yang digelar sehari setelah
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan Jokowi-JK sebagai
pemenang Pilpres 2014 ini dihadiri ribuan orang relawan dari berbagai
daerah dan para petinggi parpol pendukung.
Sekjen Partai NasDem, Rio Patrice Capella menegaskan kegiatan halal bihalal merupakan agenda tahunan NasDem. Bila tahun ini waktunya tepat sehari setelah putusan MK, maka itu adalah sebuah kebetulan.
Sekjen Partai NasDem, Rio Patrice Capella menegaskan kegiatan halal bihalal merupakan agenda tahunan NasDem. Bila tahun ini waktunya tepat sehari setelah putusan MK, maka itu adalah sebuah kebetulan.
KPU Resmi Serahkan Nyawa Jokowi Pada Paspampres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan pengamanan presiden dan wakil
presiden terpilih Jokowi-JK kepada Pasukan Pengaman Presiden
(Paspampres). KPU telah menandatangani peralihan pengamanan dari pihak
kepolisian kepada pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Sebagai pasangan terpilih mendapatkan hak pengamanan dan pengawasan, yang sebelumnya dari Kepolisian menjadi TNI yang secara operasional dilakukan Paspampres, dengan demikian Paspampres akan menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pengawasan sampai seterusnya, itu yang kita lakukan hari ini," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai acara serah terima pengamanan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
"Sebagai pasangan terpilih mendapatkan hak pengamanan dan pengawasan, yang sebelumnya dari Kepolisian menjadi TNI yang secara operasional dilakukan Paspampres, dengan demikian Paspampres akan menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pengawasan sampai seterusnya, itu yang kita lakukan hari ini," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai acara serah terima pengamanan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Jokowi Minta Program Unggulannya Masuk RAPBN 2015
Presiden terpilih Joko Widodo mengaku bakal segera melakukan
penyesuaian terhadap RAPBN 2015 yang sudah disampaikan ke DPR. Namun
Jokowi tidak menyebutkan penyesuaian yang bakal dilakukan.
"Ya tentu saja secepatnya kita akan masuk tapi bisa saja seperti yang saya sampaikan ya itu secepatnya kita bisa masuk ke kementerian (struktur kabinet)," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
"Ya tentu saja secepatnya kita akan masuk tapi bisa saja seperti yang saya sampaikan ya itu secepatnya kita bisa masuk ke kementerian (struktur kabinet)," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Jokowi Bisa Jembatani Megawati dengan SBY
Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto menilai
nantinya presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, bisa menjembatani
keretakan hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Apalagi dalam masa transisi perpindahan kekuasaan.
"Jokowi disiapkan sebagai presiden dan pemimpin yang tidak terkait dengan masalah sebelumnya," kata Hasto di Rumah Transisi, Jumat (22/8/2014).
"Jokowi disiapkan sebagai presiden dan pemimpin yang tidak terkait dengan masalah sebelumnya," kata Hasto di Rumah Transisi, Jumat (22/8/2014).
Jokowi Pastikan Penyusunan Kabinet Rampung Awal Oktober
Presiden terpilih Joko Widodo memastikan susunan kabinetnya akan rampung
awal Oktober mendatang sebelum dirinya dilantik sebagai presiden 20
Oktober mendatang.
"(Awal oktober kabinet sudah terbentuk), betul," sahut Jokowi saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
"(Awal oktober kabinet sudah terbentuk), betul," sahut Jokowi saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Fraksi Gerindra Fasilitasi Pansus Penundaan Pelantikan Jokowi
Koalisi Pengacara Masyarakat mengajukan permohonan kepada DPR dan MPR
untuk menunda pelantikan Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil
presiden terpilih. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar DPR
melakukan Pansus kecurangan Pilpres 2014.
Mereka mereka beralasan, Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata no: 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.
Mereka mereka beralasan, Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata no: 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.
Jokowi: Masak Saya yang Diatur Paspampres?
Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara kontitusi telah sah sebagai presiden
dan wakil presiden terpilih RI. Untuk itu, tidak lama lagi, mereka akan
mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Namun, Jokowi merasa kurang setuju dengan arahan protokoler dan Paspampres yang begitu ketat. Sikap tersebut diambil lantaran akan membatasi ruang geraknya selama blusukan.
Namun, Jokowi merasa kurang setuju dengan arahan protokoler dan Paspampres yang begitu ketat. Sikap tersebut diambil lantaran akan membatasi ruang geraknya selama blusukan.
PPP Pertegas Keengganannya Gabung Jokowi
Ketua DPP PPP Dimyati Natakusuma menegaskan sikap partainya tak berubah
meskipun MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. PPP tetap berada di
koalisi merah putih sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK.
"PPP ya tetap harus konsisten di koalisi merah putih sebagai penyeimbang," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
"PPP ya tetap harus konsisten di koalisi merah putih sebagai penyeimbang," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Jokowi Ngebet Ketemuan dengan SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan tim transisi pemerintahan baru khususnya di bidang ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan melakukan kajian terkait program ekonomi ke depan.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Dedy S Priatna, Jumat 22 Agustus 2014, menyatakan pembahasan awal mengenai transisi tersebut akan dilakukan setelah presiden selesai melakukan kunjungan ke beberapa daerah.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Dedy S Priatna, Jumat 22 Agustus 2014, menyatakan pembahasan awal mengenai transisi tersebut akan dilakukan setelah presiden selesai melakukan kunjungan ke beberapa daerah.
Mendagri: Jokowi Sudah Bisa Mundur Sebagai Gubernur DKI
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
mengatakan, Presiden terpilih, Joko Widodo sudah bisa mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pengunduran diri itu sudah bisa dilakukan Jokowi setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Pengunduran diri itu sudah bisa dilakukan Jokowi setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
SK Pengangkatan Gubernur Ahok Akan Ditandatangani Presiden Jokowi
Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan 'naik pangkat' jadi
Gubernur DKI setelah Jokowi mengundurkan diri dari posisinya untuk
menuju Istana. Ternyata, SK Pengangkatan Gubernur Ahok nantinya akan
ditandatangani oleh Jokowi setelah dilantik jadi Presiden RI ke-7.
"Kalau dari timing waktu, pengangkatan (Ahok) di timing presiden baru. Itu SK dari Pak Jokowi, Mendagrinya bukan saya lagi," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai jumpa pers di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (22/8/2014).
"Kalau dari timing waktu, pengangkatan (Ahok) di timing presiden baru. Itu SK dari Pak Jokowi, Mendagrinya bukan saya lagi," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai jumpa pers di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (22/8/2014).
Agung Laksono Dukung Pemerintahan Jokowi-JK
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan mendukung
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemenangan pasangan itu dalam
pemilu presiden diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi kemarin.
"Saya mendukung Jokowi-JK," kata Agung di Kabupaten Raja Ampat, Papua
Barat, Jumat (22/8/2014). Atas putusan MK yang mengukuhkan
kemenangan Jokowi-JK, Agung mengucapkan selamat kepada pasangan itu
meski partainya belum menyampaikan ucapan serupa pasca-putusan.
Hari Ini, Jokowi-JK Mulai Dikawal Paspampres
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
mengatakan, pengamanan presiden dan wakil presiden terpilih Joko
Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) langsung diambil alih oleh TNI. Serah terima pengamanan akan
dilakukan siang ini, Jumat (22/8/2014), di KPU pusat, Jakarta.
"Pengamanan VIP (Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) dari Polisi
diambil alih TNI. Siang ini akan serah terima," kata Moeldoko dalam
konfrensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Jokowi Tak Tahu Siapa Pengirim Pesan Negatif ke SBY
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), mengaku
hubungannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik-baik saja.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi kicauan SBY melalui akun twitter
miliknya @SBYudhoyono yang diunggah Kamis malam, 21 Agustus 2014,
tentang adanya pesan yang beredar agar SBY dan Partai Demokrat jangan
merecoki Jokowi.
Apindo: Jokowi-JK Harus Naikkan BBM
Pemerintah baru yang dipimpin oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla diminta segera memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang
sudah melambung tinggi. Apalagi, BBM subsidi ini sudah salah sasaran,
yakni 70 persennya dinikmati pengguna kendaraan roda empat.
"Pemerintah harus berani menghemat dengan satu-satunya cara yakni menaikkan harga BBM subsidi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).
"Pemerintah harus berani menghemat dengan satu-satunya cara yakni menaikkan harga BBM subsidi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).
Jokowi Akan Intens Dekati PAN dan Demokrat
Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi) makin kencang melobi sejumlah partai politik. Terutama Partai
Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Bahkan lobi mulai dilakukan secara intens. Jokowi ingin mengajak PAN dan Demokrat masuk dalam barisannya. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh di parlemen.
"Masih proses dan akan dipercepat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Bahkan lobi mulai dilakukan secara intens. Jokowi ingin mengajak PAN dan Demokrat masuk dalam barisannya. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh di parlemen.
"Masih proses dan akan dipercepat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Kamis, 21 Agustus 2014
PAN Tak Akan Sudi Bergabung Dengan Jokowi
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menegaskan,
partainya berkomitmen tetap berada dalam Koalisi Merah Putih. Pernyataan
Hatta menampik kabar yang menyebutkan PAN akan masuk ke kubu Jokowi-JK.
"Kita tetap solid di luar (pemerintahan)," kata Hatta di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
"Kita tetap solid di luar (pemerintahan)," kata Hatta di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
SBY: Secara Moral Saya Wajib Membantu Presiden Baru
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepis dugaan dirinya akan
'mengganggu' pemerintahan Jokowi. Kesiapannya membantu pemerintahan
Jokowi jangan diartikan sebagai sebuah paksaan atau keharusan.
"Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan "ngrecoki" itu. Tidak ada niat & pikiran sedikit pun untuk mengganggu Pak Jokowi," kicau SBY dalam akun twitter @SBYudhoyono, Kamis (21/8/2014) diikuti dengan tanda *SBY*.
"Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan "ngrecoki" itu. Tidak ada niat & pikiran sedikit pun untuk mengganggu Pak Jokowi," kicau SBY dalam akun twitter @SBYudhoyono, Kamis (21/8/2014) diikuti dengan tanda *SBY*.
Jokowi, ‘Obama Asia’, Buah Pohon Demokrasi Indonesia
Joko Widodo (Jokowi) adalah buah pohon demokrasi Indonesia yang baru berumur 15
tahun. Kini, laki-laki 53 tahun itu mendapat mandat memimpin Indonesia,
kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara, negara demokrasi ketiga
terbesar dunia, sekaligus contoh tentang kompatibilitas antara dunia
Islam dan demokrasi.
Jokowi dan JK Sambut Gembira Putusan MK
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden terpilih Jusuf
Kalla (JK) menyambut gembira dan mengapresiasi hasil keputusan Mahkamah
Konstitusi yang menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Hatta. Hal itu
diutarakan Jokowi-Jk saat memberi keterangan pers menanggapi hasil
putusan MK tersebut.
Jokowi berharap dengan selesainya putusan MK, maka pihaknya akan bisa lebih konsentrasi mempersiapkan pemerintahan berikutinya yang penuh tantangan.
Jokowi berharap dengan selesainya putusan MK, maka pihaknya akan bisa lebih konsentrasi mempersiapkan pemerintahan berikutinya yang penuh tantangan.
Ini Tanggapan Jokowi Atas Putusan MK
Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta. Joko
Widodo dan Jusuf Kalla menilai putusan tersebut membuka peluang baginya
untuk merencanakan pemerintahan yang baru.
Gugatan Prabowo Ditolak MK, Jokowi Terpilih Jadi Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan dari pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jokowi Akan Mundur Usai Pelantikan DPR
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) belum
memutuskan kapan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur
DKI Jakarta. Namun, dia mengatakan, akan menghadiri pelantikan anggota
legislatif yang baru terpilih, baru dia akan mengundurkan diri.
"Kan belum dilantik anggota dewan yang baru," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014).
"Kan belum dilantik anggota dewan yang baru," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Jokowi dan JK Temui Megawati Bahas Pemerintahan
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semalam tidak membahas mengenai wacana Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional merapat ke koalisi pendukung Jokowi-JK.
"Enggak sampai ke sana," ujar Jokowi usai menghadiri rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Gedung DRPD, Kamis (21/8/2014).
"Enggak sampai ke sana," ujar Jokowi usai menghadiri rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Gedung DRPD, Kamis (21/8/2014).
Minggu Depan Jokowi Akan Kumpulkan Parpol Pendukung
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumpulkan para ketua
umum parpol pendukungnya pekan depan. Pertemuan tersebut untuk membahas
masalah arsitektur kabinet yang sedang disusun.
"Harusnya pekan ini ketemu, tapi kelihatannya belum. Mungkin minggu depan," kata dia usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014).
"Harusnya pekan ini ketemu, tapi kelihatannya belum. Mungkin minggu depan," kata dia usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Soal Kericuhan Massa Prabowo-Hatta, Jokowi: Percayakan ke Polri
Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sidang sengketa
Pilpres 2014. Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan
sepenuhnya kepada Polri terkait dengan masalah keamanan.
"Kita percayakan ke Polri," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).
"Kita percayakan ke Polri," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).
Langganan:
Postingan (Atom)























