Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan delapan bupati dalam sebuah
pertemuan tertutup guna membahas berbagai masalah daerah.
"Tadi bertemu delapan bupati, makan-makan, mereka ingin beri masukan
berkaitan masalah di daerah," kata Jokowi usai pertemuan itu di Jakarta,
Selasa (12/8/2014).
Pertemuan itu antara lain membahas masasalah bagaimana
pengelolaan desa yang bagus, bantuan desa nantinya, masalah peternakan,
dan masalah kesehatan.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 12 Agustus 2014
Jokowi Akui Minta Saran Ahok
Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah meminta saran
kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk
susunan kabinet apabila diputuskan menang oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, Jokowi enggan menyebutkan saran apa yang diberikan dari Ahok
tersebut.
"Ya semuanya dimintai saran, Pak Wagub saya mintai saran. Semuanya dimintai saran," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
"Ya semuanya dimintai saran, Pak Wagub saya mintai saran. Semuanya dimintai saran," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Jokowi Ajak Rayakan Hari Kemerdekaan Dengan Kegembiraan
Republik Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-69 pada 17 Agustus mendatang. Presiden RI terpilih 2014-2019 Joko Widodo ( Jokowi ) mengajak masyarakat untuk merayakan Agustusan dengan kegembiraan
"Peringatan hari kemerdekaan hendaknya dirayakan dengan kegembiraan," kata Jokowi dalam fanpage Facebook-nya, Selasa (12/8/2014).
"Peringatan hari kemerdekaan hendaknya dirayakan dengan kegembiraan," kata Jokowi dalam fanpage Facebook-nya, Selasa (12/8/2014).
Relawan Rela Mati Demi Jokowi
Relawan pendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap mengawal
Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) selama duduk di pemerintahan, terlebih lagi apabila ada
ada kementerian-kementerian yang hendak menjerumuskan Jokowi-JK.
"Mengawal Jokowi-JK sebuah harga mati," Koordinator Bara JP Sihol Manullang, Selasa(12/8/2014).
"Mengawal Jokowi-JK sebuah harga mati," Koordinator Bara JP Sihol Manullang, Selasa(12/8/2014).
Jokowi: 10 Tahun Lagi Indonesia Belum Bisa Menangkan Persaingan Pasar Bebas Asean
Indonesia akan menghadapi era persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015. Kompetisi sengit dan dinamis ditengarai tidak hanya dalam keunggulan produk barang dan jasa, namun juga tenaga kerja atau kualitas sumber daya manusia (SDM) masing-masing negara anggotanya. Hal ini akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Tanggapan Jokowi Soal Banjir di Jakarta Kemarin
Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih berusaha menyelesaikan
semua permasalahan Ibu Kota sebelum dirinya menduduki jabatan baru
sebagai Presiden Republik Indonsia. Salah satu permasalahan itu adalah
banjir, yang menjadi problem utama di Jakarta.
Jokowi beralasan pemerintah DKI membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi banjir.
Jokowi beralasan pemerintah DKI membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi banjir.
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Jepang
Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang menemui Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menlu Kishida beserta rombongan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Kota dan langsung masuk menemui Jokowi.
Usai bertemu Jokowi, Menlu Kishida menolak berbicara pada wartawan. Dia langsung meninggalkan Balai Kota.
Menlu Kishida beserta rombongan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Kota dan langsung masuk menemui Jokowi.
Usai bertemu Jokowi, Menlu Kishida menolak berbicara pada wartawan. Dia langsung meninggalkan Balai Kota.
Senin, 11 Agustus 2014
Sekjen PDIP pastikan menteri Jokowi tidak terkena kasus korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum.
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (11/8/2014).
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Jokowi Bakal Bicarakan Peleburan Kementerian Bulan Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menampik wacana pengurangan jumlah
menteri di kabinet Jokowi-JK. Peleburan kementerian dimungkinkan untuk
menghindari tumpang tindih jabatan dalam menjalankan programnya kelak.
"Ada kemungkinan dilebur. Nanti kira-kira awal September atau pertengahan baru bicara itu," kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
"Ada kemungkinan dilebur. Nanti kira-kira awal September atau pertengahan baru bicara itu," kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
Belum Bahas Kabinet, Tetapi Sambut Baik Usulan Kadin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kabinetnya dibangun atas
koalisi tanpa syarat, bukan praktik balas budi. Dia bersikukuh, menteri
yang ikut dalam kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik
(parpol).
"Kami belum bicara nama menteri dan susunan kabinet. Apalagi berbicara
jatah. Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya (berkoalisi) itu tanpa
syarat. Sudah jelas toh?" kata Jokowi, Senin (11/8/2014).
Jokowi Masa Bodoh dengan HAM
Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya tidak peduli isu HAM terkait dugaan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Itu kan katanya dan diduga. Kita ini repot kalau diduga-duga gitu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).
"Itu kan katanya dan diduga. Kita ini repot kalau diduga-duga gitu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Tiga Blunder Jokowi
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan terbentuknya Tim Transisi, setidaknya telah terjadi 3 kali blunder yang seharusnya tak perlu dilakukan oleh seorang sekaliber Jokowi.
Jokowi Siap Laksanakan PP Soal Veteran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan akan tetap
menjalankan komitmen yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) yang
ada.
"Tadi kan kan sudah disampaikan Kalau di dalam PP, Keppres, sudah tercantum. Itu dilaksanakan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional di Balai Sarbini, Senin (11/8/2014).
"Tadi kan kan sudah disampaikan Kalau di dalam PP, Keppres, sudah tercantum. Itu dilaksanakan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional di Balai Sarbini, Senin (11/8/2014).
Presiden SBY dan Presiden Jokowi Hadiri Hari Veteran Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta ibu negara Ani Yudhoyono
menghadiri Hari Peringatan Veteran Nasional 2014. Turut hadir pula, para
menteri kabinet, pejabat lembaga negara dan presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tampak SBY yang mengenakan baju seragam veteran coklat muda dan topi kuning bersalaman dengan Jokowi yang mengenakan baju batik coklat lengan panjang.
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tampak SBY yang mengenakan baju seragam veteran coklat muda dan topi kuning bersalaman dengan Jokowi yang mengenakan baju batik coklat lengan panjang.
Pesan veteran untuk Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pesan dari para mantan
pejuang saat menghadiri Hari Veteran Nasional (HVN) ke-65 di Balai
Sarbini, Jakarta Selatan.
"Saya titip rakyat. Dulu kami berjuang tanpa pamrih banyak dibantu oleh rakyat, rakyat yang menghidupi kami. Sekarang saatnya memakmurkan rakyat. Rakyat jangan sampai disengsarakan," kata Rochmat S Sasmita (84), veteran dari Resimen Ronggolawe 28, Batalion 2 di Balai Sarbini Senin (11/8/2014).
"Saya titip rakyat. Dulu kami berjuang tanpa pamrih banyak dibantu oleh rakyat, rakyat yang menghidupi kami. Sekarang saatnya memakmurkan rakyat. Rakyat jangan sampai disengsarakan," kata Rochmat S Sasmita (84), veteran dari Resimen Ronggolawe 28, Batalion 2 di Balai Sarbini Senin (11/8/2014).
Tengah malam, KPU datangi Bareskrim laporkan Ketua Gerindra DKI
Lewat tengah malam, tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan tiba-tiba para penyelenggara pemilu ini untuk melaporkan ancaman penculikan terhadap KetuaKPU Husni Kamil Manik .
“Iya, (ancaman) terhadap Ketua KPU ,” kata komisioner KPU , Hadar Nafis Gumay , kepada merdeka.com, Senin (11/8/2014).
“Iya, (ancaman) terhadap Ketua KPU ,” kata komisioner KPU , Hadar Nafis Gumay , kepada merdeka.com, Senin (11/8/2014).
Minggu, 10 Agustus 2014
Pemilih Prabowo Yakin Bahwa Pilpres 2014 Berlangsung Jujur
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), memerlihatkan sikap Prabowo Subianto dan elite pendukungnya yang menolak hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tidak sama dengan sikap pemilihnya.
Menurut Direktur Riset SMRC Dr Djayadi Hanan, pandangan tersebut terlihat dari hasil survei di mana 77,9 persen pemilih nasional menilai Pilpres 2014 berlangsung dengan bebas dan jujur.
Menurut Direktur Riset SMRC Dr Djayadi Hanan, pandangan tersebut terlihat dari hasil survei di mana 77,9 persen pemilih nasional menilai Pilpres 2014 berlangsung dengan bebas dan jujur.
Pencitraan Bentuk Kabinet "Bersih dari Parpol" Adalah Peti Mati Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya melibatkan partai yang mendukungnya
saat Pilpres pada 9 Juli 2014 dalam Tim Transisi. Pasalnya, pembentukan
Tim Transisi yang hanya diisi oleh orang-orang tertentu menjadi
kontroversi. Tujuan agar mendapat citra acungan jempol bahwa kabinet bentukannya benar-benar bukan campur tangan parpol pengusung Jokowi-JK dipastikan hanya akan membuat Jokowi "senin-kemis" menghadapi gempuran parpol di parlemen, jeuawa demi pencitraan tidak seharusnya dilakukan Jokowi.
Saran Hendropriyono Dibutuhkan Jokowi Cegah Terorisme
Penunjukan Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono sebagai Penasihat Kantor Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di bidang intelijen menuai pro dan kontra.
Kalangan aktivis HAM, di antaranya dari KontraS menilai Hendro tidak layak sebagai penasihat Jokowi mengingat rekam jejaknya di masa lalu. Peneliti terorisme dan intelijen UI Ridlwan Habib menilai Hendro tepat dalam posisi sebagai penasihat di bidang intelijen.
Kalangan aktivis HAM, di antaranya dari KontraS menilai Hendro tidak layak sebagai penasihat Jokowi mengingat rekam jejaknya di masa lalu. Peneliti terorisme dan intelijen UI Ridlwan Habib menilai Hendro tepat dalam posisi sebagai penasihat di bidang intelijen.
Sabtu, 09 Agustus 2014
Rangkuman Kriteria Menteri dalam Kabinet Jokowi-JK
Kantor Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) masih membahas dan menyiapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinet 2014-2019. Sejumlah nama muncul melalui poling yang beredar di dunia maya untuk mengisi 34 posisi menteri.
Namun Presiden Jokowi menegaskan tidak mau asal pilih. Dia punya persyaratan khusus yang wajib dipenuhi para calon menterinya. Beberapa dari kriteria itu sudah dia sebutkan.
Namun Presiden Jokowi menegaskan tidak mau asal pilih. Dia punya persyaratan khusus yang wajib dipenuhi para calon menterinya. Beberapa dari kriteria itu sudah dia sebutkan.
Kebocoran Penunjukan Menteri Jokowi
Menurut bocoran informasi yang cukup dapat dipercaya, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI),
Hikmahanto Juwana, akan dijadikan Menteri Luar Negeri (menlu) pada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).
Sejumlah staf pengajar UI yang ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2014) menyatakan Hikmahanto akan menjadi menlu, jika pemerintahan mendatang dipegang duet Jokowi-JK.
Sejumlah staf pengajar UI yang ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2014) menyatakan Hikmahanto akan menjadi menlu, jika pemerintahan mendatang dipegang duet Jokowi-JK.
Meskipun Tanpa Bobot, Sidang MK Penuh Gelak Tawa
Meskipun merupakan forum resmi, persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) tak jarang diselingi dengan gelak tawa. Situasi tersebut setidaknya terlihat dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh pasangan pecundang Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Meskipun suasana persidangan formal dengan segala peraturan yang ketat, tetapi sidang yang berlangsung di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 8 Agustus 2014, itu berlangsung penuh gelak tawa.
Meskipun suasana persidangan formal dengan segala peraturan yang ketat, tetapi sidang yang berlangsung di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 8 Agustus 2014, itu berlangsung penuh gelak tawa.
Tim Transisi Jokowi Harus Dipelototi
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies,
J.Kristiadi, mengatakan media harus mengawasi tim transisi agar tak
menjadi tim transaksi, yang meneruskan tradisi bagi-bagi kursi menteri.
"Sebaiknya publik dan media terus melakukan pengawasan," ujar Kristiadi
seusai diskusi di Kebayoran Baru, Sabtu (9/8/2014).
Jokowi Ogah Tanggapi Proses Sidang Pilpres di MK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Jokowi mengaku tidak begitu memantau persidangan di MK. Presiden yang masih merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kesehariannya sibuk mengurusi Jakarta.
Laporan dari Kantor Transisi Jokowi (2)
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menegaskan dirinya menginginkan siapapun kader partai politik yang
nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partai.
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Jokowi Siapkan Netizen untuk Kawal Jokowi
Setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo akan menerapkan apa yang ia sebut dengan e-blusukan.
Salah satu Deputi pada Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjojanto menjelaskan terminologi e-blusukan ini akan menggandeng relawan di sosial media untuk membantu Jokowi menjaring informasi terkait kebutuhan masyarakar.
Salah satu Deputi pada Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjojanto menjelaskan terminologi e-blusukan ini akan menggandeng relawan di sosial media untuk membantu Jokowi menjaring informasi terkait kebutuhan masyarakar.
Laporan dari Kantor Transisi Jokowi (1)
Di hari liburnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menggunakan waktunya mengurus agenda politik.
Ia kembali berkantor di Kantor Transisi dan rapat dengan timnya.
Jokowi tiba di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.11 WIB, Sabtu (9/8/2014). Mengenakan kemeja putih khas blusukannya, Jokowi langsung masuk ke dalam gedung kantor Transisi.
Ia kembali berkantor di Kantor Transisi dan rapat dengan timnya.
Jokowi tiba di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.11 WIB, Sabtu (9/8/2014). Mengenakan kemeja putih khas blusukannya, Jokowi langsung masuk ke dalam gedung kantor Transisi.
Langganan:
Postingan (Atom)
























