Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
menyatakan siap memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf
Kalla (JK) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli di daerah ini.
Alasannya, Jokowi-JK adalah calon pemimpin Indonesia yang bisa membawa
rakyat lebih baik ke depan.
"Kami sebagai kader dan simpatisan PDIP di Bengkulu, siap mendukung
dan memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli mendatang," kata
Agung, salah seorang kader PDI-P di Bengkulu, Kamis (22/5/2014).
Ia mengatakan, para kader dan simpatisan PDI-P di Bengkulu, akan
gencar mensosialisasikan pasangan Jokowi-JK ke seluruh elemen masyarakat
di daerah ini, sehingga mereka dapat mengenal pasangan capres-cawapres
ini lebih baik.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 22 Mei 2014
Satu-satunya Kelebihan Prabowo Hanyalah di Berat Badan
Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai calon presiden dari
koalisi PDI Perjuangan Joko Widodo lebih berpengalaman di pemerintahan
dan menorehkan hasil lebih baik dari pada Prabowo.
"Calon presiden lainnya hanya berpengalaman dalam lingkup kesatuan," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Menurut Pramono Anung, jika mencermati pengalaman di pemerintahan, Joko pernah menduduki jabatan wali kota dan gubernur.
"Calon presiden lainnya hanya berpengalaman dalam lingkup kesatuan," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Menurut Pramono Anung, jika mencermati pengalaman di pemerintahan, Joko pernah menduduki jabatan wali kota dan gubernur.
Anies Baswedan Bergabung ke Poros Jokowi-JK
Salah satu peserta konvensi presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan
bergabung untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai
bakal pasangan capres-cawapres 2014. Anies menyetujui undangan tersebut
sebagai sebuah ikhtiar untuk mendorong orang baik mengelola
pemerintahan.
"Saya menerima undangan dari Tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk pilpres mendatang. Baik Pak Jokowi dan Pak JK masing-masing menghubungi saya untuk kepentingan tersebut. Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan," kata Anies melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
"Saya menerima undangan dari Tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk pilpres mendatang. Baik Pak Jokowi dan Pak JK masing-masing menghubungi saya untuk kepentingan tersebut. Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan," kata Anies melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
Giliran PAN Tuduh Jokowi Ikut Korupsi TransJ
Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Yandri
Susanto, mengungkapkan, calon presiden Joko Widodo sebagai sosok yang
bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.
"Dia jelas orang yang paling bertanggungjawab," jelas Yandri, di Jakarta, Kamis (22/5).Seperti diketahui, BM PAN merupakan organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) yang ikut berkoalisi memenangkan pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.
"Dia jelas orang yang paling bertanggungjawab," jelas Yandri, di Jakarta, Kamis (22/5).Seperti diketahui, BM PAN merupakan organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) yang ikut berkoalisi memenangkan pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.
Demokrat Persilakan Elite Partainya Dukung Jokowi-JK
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, partainya
tidak melarang kadernya merapat ke salah satu kubu capres dan cawapres.
Termasuk rencana Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Suaidi
Marasabessy yang bergabung dengan kubu Jokowi-JK.
"Kalau sesuai hati nurani, biarkan saja," kata Max saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).
Max menjelaskan, hal ini dilandasi oleh sikap partai yang netral namun melarang kadernya bersikap golput. Menurutnya, kader Partai Demokrat dipersilakan memilih capres/cawapres yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.
"Kalau sesuai hati nurani, biarkan saja," kata Max saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).
Max menjelaskan, hal ini dilandasi oleh sikap partai yang netral namun melarang kadernya bersikap golput. Menurutnya, kader Partai Demokrat dipersilakan memilih capres/cawapres yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.
Jokowi-JK Akan Evaluasi Ulang Kepemimpinan BIN
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah
menyerahkan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu
program yang dimiliki pasangan tersebut adalah mewujudkan
profesionalitas intelijen Negara.
Jokowi-JK akan memberi penekanan pada tujuh prioritas utama dalam kebijakan intelijen negara. Salah satunya adalah melakukan evaluasi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan BIN dengan berbasis pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. Perlu juga dipertegas terkait dengan cakupan program dan perencanaan pemerintahan," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
Jokowi-JK akan memberi penekanan pada tujuh prioritas utama dalam kebijakan intelijen negara. Salah satunya adalah melakukan evaluasi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan BIN dengan berbasis pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. Perlu juga dipertegas terkait dengan cakupan program dan perencanaan pemerintahan," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
Kesaksian Suaidi Marasabessy: Elit Demokrat Dukung Jokowi-JK
Partai Demokrat memilih sikap netral dalam pemilihan presiden 2014. Namun, Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaidi Marasabessy lebih memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bukan ke Jokowi langsung, saya kan timnya Pak Luhut (Luhut Panjaitan) kan Pak Luhut sudah jelas mendukung ya (Jokowi-JK)," kata Suaidi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/5/2024).
"Bukan ke Jokowi langsung, saya kan timnya Pak Luhut (Luhut Panjaitan) kan Pak Luhut sudah jelas mendukung ya (Jokowi-JK)," kata Suaidi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/5/2024).
Prabowo Bidik Iklan TV Jokowi
Iklan Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo di berbagai televisi juga akan dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran.
"Kalau nggak terlalu parah, kami nggak ribut ke sini (Bawaslu), sementara iklan di luar jadwal. Spanduk di luar jadwal sedang kami inventarisir," kata Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, usai melaporkan kampanye hitam relawan Jokowi-JK di Bawaslu, Kamis (22/5/2014).
"Kalau nggak terlalu parah, kami nggak ribut ke sini (Bawaslu), sementara iklan di luar jadwal. Spanduk di luar jadwal sedang kami inventarisir," kata Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, usai melaporkan kampanye hitam relawan Jokowi-JK di Bawaslu, Kamis (22/5/2014).
Ditengah Tes Kesehatan, Jokowi Panggil Tukang jamu
Ada kejadian lucu saat bakal calon presiden dari PDI
Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya Jusuf Kalla (JK),
menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Senen, Jakarta Pusat,
hari ini. Di sela pemeriksaan, Jokowi minta didatangkan tukang jamu.
Jokowi lantas meminta ajudannya untuk mencari tukang jamu. Tak tanggung-tanggung tiga orang tukang jamu gendong datang ke RSPAD.
Selang beberapa saat kemudian, ajudan Jokowi tiba bersama tiga tukang jamu yang dipesan sebelumnya.
Jokowi lantas meminta ajudannya untuk mencari tukang jamu. Tak tanggung-tanggung tiga orang tukang jamu gendong datang ke RSPAD.
Selang beberapa saat kemudian, ajudan Jokowi tiba bersama tiga tukang jamu yang dipesan sebelumnya.
Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Gabung ke Jokowi-JK
Partai Demokrat memutuskan bersikap netral tidak bergabung dengan salah satu pasangan capres dalam pemilu presiden mendatang. Namun, SBY menegaskan kadernya tidak akan golput dan mempersilakan mereka mendukung calon yang mereka pilih.
Jika Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Soekarwo dikabarkan menjadi tim sukses Prabowo-Subianto, mantan Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Letjen Purn Suaidi Marasabessy memilih bergabung dengan kubu pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Jika Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Soekarwo dikabarkan menjadi tim sukses Prabowo-Subianto, mantan Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Letjen Purn Suaidi Marasabessy memilih bergabung dengan kubu pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Jokowi-JK Akan Hapus UN
Dunia pendidikan tak luput jadi fokus perhatian visi dan misi capres Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014 kali ini. Jokowi-JK akan membuat membuat dunia pendidikan lebih baik lagi.
Dalam visi dan misi yang diserahkan ke KPU, Jokowi-mencanangkan peningkatkan sumber daya manusia, pasangan Jokowi dan JK berjanji merubah sistem pendidikan. Salah satu cara dengan menghapus ujian nasional di setiap tingkatan sekolah.
Dalam visi dan misi yang diserahkan ke KPU, Jokowi-mencanangkan peningkatkan sumber daya manusia, pasangan Jokowi dan JK berjanji merubah sistem pendidikan. Salah satu cara dengan menghapus ujian nasional di setiap tingkatan sekolah.
Gerindra Pastikan Gubernur Jatim Bergabung ke Kubu Prabowo
Wakil
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengatakan banyak
kepala daerah dari partai di luar koalisi bergabung dalam tim pemenangan
Prabowo-Hatta. Diantaranya Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang juga Ketua
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim.
Fadli mengatakan
bergabungnya Sukarwo dalam tim pemenangan sudah mendapat izin dari ketua
umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Hobi Prabowo Menembak, Hobi Jokowi Raono
Sebagai syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres 2014, Jokowi-JK
dan Prabowo-Hatta sudah menyerahkan Daftar Riwayat Hidup ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah informasi menarik pun bisa dilihat dari
CV mereka.
Dari Daftar Riwayat Hidup yang dikutip merdeka.com dari situs KPU, Kamis (22/5/2014), Prabowo menulis memiliki hobi membaca, berkuda, berenang dan menembak.
"Siapa berani, menang!" demikian tulis mantan Danjen Kopassus itu dalam kolom moto hidup.
Dari Daftar Riwayat Hidup yang dikutip merdeka.com dari situs KPU, Kamis (22/5/2014), Prabowo menulis memiliki hobi membaca, berkuda, berenang dan menembak.
"Siapa berani, menang!" demikian tulis mantan Danjen Kopassus itu dalam kolom moto hidup.
Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay jadi Tim Hukum Jokowi-JK
Tim pemenangan parpol pengusung menunjuk pengacara Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay menjadi Tim Hukum bakal capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kubu Prabowo-Hatta Laporkan Spanduk 'Melawan Prahara'
Tim advokasi pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa menyambangi gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siang ini.
Mereka bertujuan melaporkan spanduk yang bertuliskan 'Melawan Prahara'
yang dipasangan relawan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Prahara itu maksudnya Prabowo-Hatta. Ini merupakan pencemaran nama baik, penyerangan kehormatan. Ini black campaign," ujar juru bicara tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).
"Prahara itu maksudnya Prabowo-Hatta. Ini merupakan pencemaran nama baik, penyerangan kehormatan. Ini black campaign," ujar juru bicara tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).
PDIP Yakin Suara Golkar ke Jokowi-JK
Kader Partai Golkar terpecah dalam memberikan suara kepada pasangan
calon presiden-wakil presiden. Meskipun, DPP Partai Golkar memutuskan
berkoalisi mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Namun sejumlah kader muda dan senior Golkar lebih memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PDI Perjuangan yakin suara pemilih Golkar lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Suara pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi dengan masuknya Pak JK. Survei banyak memilih Jokowi-JK," kata Politisi Senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Namun sejumlah kader muda dan senior Golkar lebih memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PDI Perjuangan yakin suara pemilih Golkar lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Suara pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi dengan masuknya Pak JK. Survei banyak memilih Jokowi-JK," kata Politisi Senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Jokowi-JK Dukung Partai Politik Dibiayai APBN
Kasus korupsi yang marak belakangan terjadi mayoritas dilakukan oleh para pelaku politik dari berbagai partai politik. Mahalnya biaya politik, menjadi salah satu alasan maraknya praktik perampokan uang rakyat.
Capres dan Cawapres Jokowi - Jusuf Kalla (JK) mewacanakan pembiayaan partai politik dari uang APBN. Mereka juga akan merestorasi undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai.
"Kami akan mendorong pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD yang diatur dengan undang-undang partai politik.
Capres dan Cawapres Jokowi - Jusuf Kalla (JK) mewacanakan pembiayaan partai politik dari uang APBN. Mereka juga akan merestorasi undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai.
"Kami akan mendorong pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD yang diatur dengan undang-undang partai politik.
Kasus Bus Transjakarta Berkarat, Giliran Tim Hukum Jokowi Angkat Bicara
Tak mau kalah dengan Eggi Sudjana & Partners Advocates and
Counsellor at Law yang telah menggelar keterangan pers untuk membela
kliennya, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono,
kini giliran tim hukum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat
bicara soal kasus dugaan korupsi bus Transjakarta dan bus sedang
berkarat.
Dari pesan blackberry messenger (BBM) yang diterima redaksi, menyatakan tim hukum Jokowi Presiden 2014 dari Alex Lay & Todung Mulya Lubis, akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi keterangan pers yang telah dilakukan tim hukum Udar Pristono.
Dari pesan blackberry messenger (BBM) yang diterima redaksi, menyatakan tim hukum Jokowi Presiden 2014 dari Alex Lay & Todung Mulya Lubis, akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi keterangan pers yang telah dilakukan tim hukum Udar Pristono.
Dengan Strategi Pasukan Komando, Prabowo Dipastikan Akan Libas Jokowi
Masuknya Mahfud MD sebagai tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal memecah massa Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pengaruh jelas ada. Tapi kami harapkan tidak terlalu signifikan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk semakin kerja keras," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlhori di Semarang, Kamis (22/5/2014).
"Pengaruh jelas ada. Tapi kami harapkan tidak terlalu signifikan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk semakin kerja keras," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlhori di Semarang, Kamis (22/5/2014).
Meski Didukung SBY, Prabowo-Hatta Belum Tentu Bisa Menangi Pilpres
Meski didukung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil
presiden (cawapres) Hatta Rajasa, yang diusung Partai Gerindra, Golkar,
PKS dan PAN itu, belum tentu bisa mengalahkan pasangan Joko Widodo
(Jokowi) - Jusuf Kalla saat pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli
mendatang.
"Kekuatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ada di tangan partai. Berbeda dengan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla, ada di tangan rakyat.
"Kekuatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ada di tangan partai. Berbeda dengan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla, ada di tangan rakyat.
Fahri Curigai Jokowi Ikut Serta Dalam Kasus Korupsi Bus TransJ
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta calon
presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kepada publik perihal kasus
dugaan korupsi Bus Transjakarta yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
Fahri mengungkapkan, Jokowi tidak bisa lepas tangan dalam kasus yang sudah menyeret mantan kepada dinas perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono tersebut sebagai tersangka. "Dalam kasus bus berkarat TransJakarta jokowi tidak bisa lepas tangan,"ujarnya, lewat akun twitter @fahrihamzah, Kamis (22/5/2014).
Fahri mengungkapkan, Jokowi tidak bisa lepas tangan dalam kasus yang sudah menyeret mantan kepada dinas perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono tersebut sebagai tersangka. "Dalam kasus bus berkarat TransJakarta jokowi tidak bisa lepas tangan,"ujarnya, lewat akun twitter @fahrihamzah, Kamis (22/5/2014).
Berdikari Menurut Jokowi-JK
Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla sudah menyampaikan visi misi dan program aksi saat mendaftar ke KPU, Selasa (20/5/2014). Dalam dokumen visi-misi Jokowi - JK, salah satu sektor yang ditekankan adalah berdikari dalam bidang ekonomi.
Dalam pandangan Jokowi - JK, kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kemandirian ekonomi dipandang sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Pasangan ini mengkritik kondisi perekonomian nasional. Walaupun ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia, Jokowi - JK melihat ekonomi Indonesia berdiri di atas pondasi rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap air bersih dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.
Dalam pandangan Jokowi - JK, kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kemandirian ekonomi dipandang sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Pasangan ini mengkritik kondisi perekonomian nasional. Walaupun ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia, Jokowi - JK melihat ekonomi Indonesia berdiri di atas pondasi rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap air bersih dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.
Solihin GP Dukung Jokowi-JK
Pembelotan elite partai politik marak terjadi mewarnai proses awal pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Politisi secara pribadi memilih mengambil sikap berbeda dari sikap partai.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Binsar Panjaitan, misalnya mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, padahal Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
Pro-kontra pun segera muncul. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung termasuk keberatan atas sikap Luhut.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Binsar Panjaitan, misalnya mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, padahal Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
Pro-kontra pun segera muncul. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung termasuk keberatan atas sikap Luhut.
Jokowi-JK Akan Masukkan HAM ke Kurikulum SD dan Pendidikan TNI
Pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusun visi misi dan
program aksi yang telah diberikan ke KPU saat pendaftaran, Senin (19/5).
Jokowi-JK sudah menyusun program aksi di bidang hukum yang terurai
dalam 42 prioritas utama.
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam kebijakan penegakan hukum, kami akan memberi penekanan pada 42 (empat puluh dua) prioritas utama," demikian dikutip dari visi misi Jokowi-JK di situs KPU.
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam kebijakan penegakan hukum, kami akan memberi penekanan pada 42 (empat puluh dua) prioritas utama," demikian dikutip dari visi misi Jokowi-JK di situs KPU.
Karena Paham Betul Kelakukan Prabowo, Spirit Korsa Luhut Entah Kemana
Dukungan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut
Panjaitan kepada pasangan calon presiden Jokowi - Jusuf Kalla, bukan
kepada Prabowo-Hatta sedikit mengherankan.
Bila ditinjau dari semangat keprajuritan, ada semboyan yang sangat kental yakni semangat satu korps, perasaan satu korsa. Esprit de Corps.
Luhut dan Prabowo sama-sama pensiunan perwira tinggi TNI. Apalagi keduanya pernah menyenyam pendidikan di bidang yang sama di TNI.
Bila ditinjau dari semangat keprajuritan, ada semboyan yang sangat kental yakni semangat satu korps, perasaan satu korsa. Esprit de Corps.
Luhut dan Prabowo sama-sama pensiunan perwira tinggi TNI. Apalagi keduanya pernah menyenyam pendidikan di bidang yang sama di TNI.
Jokowi-JK Yakin Bisa Tekan Angka Kemiskinan
Salah satu persoalan utama yang diangkat pasangan Joko Widodo
(Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) adalah kemiskinan. Pasangan ini mengkritik
pondasi ekonomi nasional yang rapuh karena berlanjutnya masalah
kemiskinan.
Harus diakui, kemiskinan menjadi potret buram ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,7 persen atau 480.000 jiwa dari posisi Maret 2013.
Harus diakui, kemiskinan menjadi potret buram ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,7 persen atau 480.000 jiwa dari posisi Maret 2013.
Jokowi-JK Bangun Indonesia dari Pinggir
Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) punya komitmen untuk
melakukan pemerataan pembangunan Indonesia. Jika menang di pilpres,
pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, NasDem dan Hanura ini akan memulai
membangun Indonesia dari daerah pelosok.
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).
Langganan:
Postingan (Atom)

















+vs+Prabowo+Hatta+(Prahara)+5.jpg)







