Kamis, 22 Mei 2014

Kader dan Simpatisan PDI-P Bengkulu Siap Menangkan Jokowi-JK

Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan siap memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli di daerah ini. Alasannya, Jokowi-JK adalah calon pemimpin Indonesia yang bisa membawa rakyat lebih baik ke depan.
"Kami sebagai kader dan simpatisan PDIP di Bengkulu, siap mendukung dan memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli mendatang," kata Agung, salah seorang kader PDI-P di Bengkulu, Kamis (22/5/2014).
Ia mengatakan, para kader dan simpatisan PDI-P di Bengkulu, akan gencar mensosialisasikan pasangan Jokowi-JK ke seluruh elemen masyarakat di daerah ini, sehingga mereka dapat mengenal pasangan capres-cawapres ini lebih baik.

Satu-satunya Kelebihan Prabowo Hanyalah di Berat Badan

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan Joko Widodo lebih berpengalaman di pemerintahan dan menorehkan hasil lebih baik dari pada Prabowo.
"Calon presiden lainnya hanya berpengalaman dalam lingkup kesatuan," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Menurut Pramono Anung, jika mencermati pengalaman di pemerintahan, Joko pernah menduduki jabatan wali kota dan gubernur.

Anies Baswedan Bergabung ke Poros Jokowi-JK

Salah satu peserta konvensi presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan bergabung untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai bakal pasangan capres-cawapres 2014. Anies menyetujui undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar untuk mendorong orang baik mengelola pemerintahan.
"Saya menerima undangan dari Tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk pilpres mendatang. Baik Pak Jokowi dan Pak JK masing-masing menghubungi saya untuk kepentingan tersebut. Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan," kata Anies melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (22/5/2014).

Giliran PAN Tuduh Jokowi Ikut Korupsi TransJ

Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Yandri Susanto, mengungkapkan, calon presiden  Joko Widodo sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.
"Dia jelas orang yang paling bertanggungjawab," jelas Yandri, di Jakarta, Kamis (22/5).Seperti diketahui, BM PAN merupakan organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) yang ikut berkoalisi memenangkan pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

Demokrat Persilakan Elite Partainya Dukung Jokowi-JK

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, partainya tidak melarang kadernya merapat ke salah satu kubu capres dan cawapres. Termasuk rencana Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Suaidi Marasabessy yang bergabung dengan kubu Jokowi-JK.
"Kalau sesuai hati nurani, biarkan saja," kata Max saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).
Max menjelaskan, hal ini dilandasi oleh sikap partai yang netral namun melarang kadernya bersikap golput. Menurutnya, kader Partai Demokrat dipersilakan memilih capres/cawapres yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Jokowi-JK Akan Evaluasi Ulang Kepemimpinan BIN

Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah menyerahkan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu program yang dimiliki pasangan tersebut adalah mewujudkan profesionalitas intelijen Negara.
Jokowi-JK akan memberi penekanan pada tujuh prioritas utama dalam kebijakan intelijen negara. Salah satunya adalah melakukan evaluasi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan BIN dengan berbasis pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. Perlu juga dipertegas terkait dengan cakupan program dan perencanaan pemerintahan," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).

Kesaksian Suaidi Marasabessy: Elit Demokrat Dukung Jokowi-JK

Partai Demokrat memilih sikap netral dalam pemilihan presiden 2014. Namun, Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaidi Marasabessy lebih memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bukan ke Jokowi langsung, saya kan timnya Pak Luhut (Luhut Panjaitan) kan Pak Luhut sudah jelas mendukung ya (Jokowi-JK)," kata Suaidi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/5/2024).

Prabowo Bidik Iklan TV Jokowi

Iklan Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo di berbagai televisi juga akan dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran.
"Kalau nggak terlalu parah, kami nggak ribut ke sini (Bawaslu), sementara iklan di luar jadwal. Spanduk di luar jadwal sedang kami inventarisir," kata Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, usai melaporkan kampanye hitam relawan Jokowi-JK di Bawaslu, Kamis (22/5/2014).

Ditengah Tes Kesehatan, Jokowi Panggil Tukang jamu

Ada kejadian lucu saat bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya Jusuf Kalla (JK), menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Senen, Jakarta Pusat, hari ini. Di sela pemeriksaan, Jokowi minta didatangkan tukang jamu.
Jokowi lantas meminta ajudannya untuk mencari tukang jamu. Tak tanggung-tanggung tiga orang tukang jamu gendong datang ke RSPAD.
Selang beberapa saat kemudian, ajudan Jokowi tiba bersama tiga tukang jamu yang dipesan sebelumnya.

Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Gabung ke Jokowi-JK

Partai Demokrat memutuskan bersikap netral tidak bergabung dengan salah satu pasangan capres dalam pemilu presiden mendatang. Namun, SBY menegaskan kadernya tidak akan golput dan mempersilakan mereka mendukung calon yang mereka pilih.
Jika Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Soekarwo dikabarkan menjadi tim sukses Prabowo-Subianto, mantan Sekretaris Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Letjen Purn Suaidi Marasabessy memilih bergabung dengan kubu pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jokowi-JK Akan Hapus UN

Dunia pendidikan tak luput jadi fokus perhatian visi dan misi capres Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014 kali ini. Jokowi-JK akan membuat membuat dunia pendidikan lebih baik lagi.
Dalam visi dan misi yang diserahkan ke KPU,  Jokowi-mencanangkan peningkatkan sumber daya manusia, pasangan Jokowi dan JK berjanji merubah sistem pendidikan. Salah satu cara dengan menghapus ujian nasional di setiap tingkatan sekolah.

Gerindra Pastikan Gubernur Jatim Bergabung ke Kubu Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengatakan banyak kepala daerah dari partai di luar koalisi bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta. Diantaranya Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang juga  Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim.

Fadli mengatakan bergabungnya Sukarwo dalam tim pemenangan sudah mendapat izin dari ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Hobi Prabowo Menembak, Hobi Jokowi Raono

Sebagai syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres 2014, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sudah menyerahkan Daftar Riwayat Hidup ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah informasi menarik pun bisa dilihat dari CV mereka.
Dari Daftar Riwayat Hidup yang dikutip merdeka.com dari situs KPU, Kamis (22/5/2014), Prabowo menulis memiliki hobi membaca, berkuda, berenang dan menembak.
"Siapa berani, menang!" demikian tulis mantan Danjen Kopassus itu dalam kolom moto hidup.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay jadi Tim Hukum Jokowi-JK

Tim pemenangan parpol pengusung menunjuk pengacara Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay menjadi Tim Hukum bakal capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kubu Prabowo-Hatta Laporkan Spanduk 'Melawan Prahara'

Tim advokasi pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyambangi gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siang ini. Mereka bertujuan melaporkan spanduk yang bertuliskan 'Melawan Prahara' yang dipasangan relawan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Prahara itu maksudnya Prabowo-Hatta. Ini merupakan pencemaran nama baik, penyerangan kehormatan. Ini black campaign," ujar juru bicara tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).

PDIP Yakin Suara Golkar ke Jokowi-JK

Kader Partai Golkar terpecah dalam memberikan suara kepada pasangan calon presiden-wakil presiden. Meskipun, DPP Partai Golkar memutuskan berkoalisi mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Namun sejumlah kader muda dan senior Golkar lebih memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PDI Perjuangan yakin suara pemilih Golkar lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Suara pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi dengan masuknya Pak JK. Survei banyak memilih Jokowi-JK," kata Politisi Senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Jokowi-JK Dukung Partai Politik Dibiayai APBN

Kasus korupsi yang marak belakangan terjadi mayoritas dilakukan oleh para pelaku politik dari berbagai partai politik. Mahalnya biaya politik, menjadi salah satu alasan maraknya praktik perampokan uang rakyat.
Capres dan Cawapres Jokowi - Jusuf Kalla (JK) mewacanakan pembiayaan partai politik dari uang APBN. Mereka juga akan merestorasi undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai.
"Kami akan mendorong pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD yang diatur dengan undang-undang partai politik.

Kasus Bus Transjakarta Berkarat, Giliran Tim Hukum Jokowi Angkat Bicara

Tak mau kalah dengan Eggi Sudjana & Partners Advocates and Counsellor at Law yang telah menggelar keterangan pers untuk membela kliennya, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono, kini giliran tim hukum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kasus dugaan korupsi bus Transjakarta dan bus sedang berkarat.
Dari pesan blackberry messenger (BBM) yang diterima redaksi, menyatakan tim hukum Jokowi Presiden 2014 dari Alex Lay & Todung Mulya Lubis, akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi keterangan pers yang telah dilakukan tim hukum Udar Pristono.

Dengan Strategi Pasukan Komando, Prabowo Dipastikan Akan Libas Jokowi

Masuknya Mahfud MD sebagai tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal memecah massa Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pengaruh jelas ada. Tapi kami harapkan tidak terlalu signifikan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk semakin kerja keras," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlhori di Semarang, Kamis (22/5/2014).

Meski Didukung SBY, Prabowo-Hatta Belum Tentu Bisa Menangi Pilpres

Meski didukung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa, yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PKS dan PAN itu, belum tentu bisa mengalahkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla saat pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang.
"Kekuatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ada di tangan partai. Berbeda dengan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla, ada di tangan rakyat.

Fahri Curigai Jokowi Ikut Serta Dalam Kasus Korupsi Bus TransJ

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta calon presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kepada publik perihal kasus dugaan korupsi Bus Transjakarta yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
Fahri mengungkapkan, Jokowi tidak bisa lepas tangan dalam kasus yang sudah menyeret mantan kepada dinas perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono tersebut sebagai tersangka. "Dalam kasus bus berkarat TransJakarta jokowi tidak bisa lepas tangan,"ujarnya, lewat akun twitter @fahrihamzah, Kamis (22/5/2014).

Berdikari Menurut Jokowi-JK

Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla sudah menyampaikan visi misi dan program aksi saat mendaftar ke KPU, Selasa (20/5/2014). Dalam dokumen visi-misi Jokowi - JK, salah satu sektor yang ditekankan adalah berdikari dalam bidang ekonomi.
Dalam pandangan Jokowi - JK, kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kemandirian ekonomi dipandang sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Pasangan ini mengkritik kondisi perekonomian nasional. Walaupun ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia, Jokowi - JK melihat ekonomi Indonesia berdiri di atas pondasi rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap air bersih dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.

Solihin GP Dukung Jokowi-JK

Pembelotan elite partai politik marak terjadi mewarnai proses awal pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Politisi secara pribadi memilih mengambil sikap berbeda dari sikap partai.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Binsar Panjaitan, misalnya mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, padahal Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
Pro-kontra pun segera muncul. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung termasuk keberatan atas sikap Luhut.

Jokowi-JK Akan Masukkan HAM ke Kurikulum SD dan Pendidikan TNI

Pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusun visi misi dan program aksi yang telah diberikan ke KPU saat pendaftaran, Senin (19/5). Jokowi-JK sudah menyusun program aksi di bidang hukum yang terurai dalam 42 prioritas utama.
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam kebijakan penegakan hukum, kami akan memberi penekanan pada 42 (empat puluh dua) prioritas utama," demikian dikutip dari visi misi Jokowi-JK di situs KPU.

Karena Paham Betul Kelakukan Prabowo, Spirit Korsa Luhut Entah Kemana

Dukungan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Panjaitan kepada pasangan calon presiden Jokowi - Jusuf Kalla, bukan kepada Prabowo-Hatta sedikit mengherankan.
Bila ditinjau dari semangat keprajuritan, ada semboyan yang sangat kental yakni semangat satu korps, perasaan satu korsa. Esprit de Corps.
Luhut dan Prabowo sama-sama pensiunan perwira tinggi TNI. Apalagi keduanya pernah menyenyam pendidikan di bidang yang sama di TNI.

Jokowi-JK Yakin Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Salah satu persoalan utama yang diangkat pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) adalah kemiskinan. Pasangan ini mengkritik pondasi ekonomi nasional yang rapuh karena berlanjutnya masalah kemiskinan.
Harus diakui, kemiskinan menjadi potret buram ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,7 persen atau 480.000 jiwa dari posisi Maret 2013.

Jokowi-JK Bangun Indonesia dari Pinggir

Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) punya komitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan Indonesia. Jika menang di pilpres, pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, NasDem dan Hanura ini akan memulai membangun Indonesia dari daerah pelosok.
"Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5/2014).