Surya Paloh Ikut Tentukan Cawapres Jokowi

Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada dua tokoh penting yang ikut menentukan kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk dirinya. Dua orang itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh. "Ketua umum-ketua umum ikut menentukan. Hanya terakhir saya yang pilih," ujar pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut, Senin (21/4/2014).

Pasrah Soal Cawapres, PKB Masuk Koalisi PDIP

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempersoalan siapapun calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) apabila mereka jadi melakukan kerjasama politik dengan PDIP.
PKB tidak keberatan meskipun posisi calon wakil presiden (cawapres) diisi tokoh eksternal PKB. "PKB tidak persoalkan siapa cawapresnya," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, Senin (21/4).
Karding mengatakan PKB berharap cawapres Jokowi bisa diajak bekerjasama.

Faisal Basri: Erry Riyana Cocok Jadi Cawapres Jokowi

Jokowi masih menggodok cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 9 Juli mendatang. Ekonom Faisal Basri menilai Jokowi butuh pendamping yang memiliki konsep yang jelas dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi seperti Erry Riyana Hardjapamekas, tokoh kelahiran Bandung berusia 64 tahun.

Internal PDIP Masih Beda Pendapat Soal Deklarasi Cawapres Jokowi

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, mengungkapkan bahwa nama calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo sudah mengerucut ketiga nama. Nama Cawapres tersebut akan diumumkan sekitar 5 Mei 2014.
"Di internal PDIP kewenangan ini ada di Bu Mega dan Jokowi untuk memutuskan siapa yang akan menjadi cawapres. Jadi sekarang ini hitung-hitungannya adalah mengerucutkan nama-nama yang sudah ada. Tiga nama itu mudah-mudahan dalam waktu dekat diumumkan," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Sekali Lagi Ahok Minta Jokowi Tak Mundur dari DKI-1

Berbeda dengan pengusungnya, Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lagi-lagi meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mengundurkan diri setelah resmi menjadi Capres PDIP. Ia menyarankan Jokowi untuk mengambil cuti agar tetap bisa berdiskusi membahas segala permasalahan Jakarta.
"Saya tadi malahan minta Jokowi nggak usah mundur. Cuti ya pasti," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Ahok beralasan masih membutuhkan sosok Jokowi untuk berdiskusi membenahi Ibukota.

Ditanya Soal Cawapres, Jokowi: Sipil, Militer dan Politikus

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih menggodok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2014. Meski nama-nama cawapres itu sudah mengerucut menjadi tiga, Jokowi masih enggan menyebut nama-nama mereka.
"Sipil, militer, politikus. Saya enggak mau sebut nama, belum ada nama," ujar pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Jokowi-Ahok Rapat Bahas MRT hingga Kampung Deret

Selepas izin kerja karena sakit, aktivitas Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cukup padat. Bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ahok menghadiri rapat membahas sejumlah agenda mulai dari proyek Mass Rapid Trans (MRT) hingga kampung deret.
Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi Jakarta. Jokowi dan Ahok serta Plt Sekda Wirijatmoko akan meminta penjelasan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Kominfo, Pendidikan, Perumahan, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Bappeda, dan BPKD.

Kasus Sodomi JIS, Jokowi Salahkan Pengawas Tak Pernah Blusukan

Kasus sodomi oleh petugas kebersihan di Jakarta International School (JIS), Cilandak, Jakarta Selatan membuat Gubernur DKI Jakarta kecewa. Dia akan mengevaluasi pemberian izin untuk pendirian sekolah.
"Oleh sebab itu pemberian izinnya harus ketat, kontroling dan pengawasannya harus rutin dan ketat. Kerjasama lebih memperketat perizinan-perizinan yang berkaitan dengaan pendidikan.

Jokowi Harusnya Beri Sanksi Pengguna Anggaran Disdik DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya memberikan sanksi pada pengguna anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, setelah ditemukan adanya duplikasi anggaran sebesar Rp 700 miliar dan mark up anggaran sebesar Rp 500 miliar.
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menjelaskan indikasi korupsi pada kasus di Disdik DKI perlu diperjelas. Jika terjadi duplikasi anggaran, maka menurutnya manajemen anggaran sangat buruk.

Mahfud: Jokowi-Prabowo Tak Mungkin

Pasangan Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Jokowi tidak akan mungkin terjadi karena kedua kubu sudah mendeklarasikan perbedaan dan situasi politik sekarang sudah panas.
Demikian diungkapkan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, khusus kepada Tribunnews.com, akhir pekan lalu.
"Tak mungkin Prabowo menjadi Wakil Presiden nya Jokowi karena situasi politik sekarang sudah panas dan Gerindra pun sudah mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden.

3 Kandidat Cawapres Jokowi, JK Berpotensi Tenggelamkan Jokowi

Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengakui calon Presiden (Capres) Joko Widodo alias Jokowi mulai mengerecut kepada tiga orang tokoh nasional.
"Ada 3 nama yang sudah beredar dan kita berharap mudah-mudahan publik meresponnya," kata Pramono di gedung DPR RI Jakarta, Senin (21/4/2014).

Asal Melalui Prosedur Jelas, Rhoma Rela PKB Usung Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut akan maju mengikuti pertarungan menuju RI 2 atau calon wakil presiden. Manuver tersebut tentu berbanding terbalik lantaran sedari awal PKB telah mengusung 3 nama untuk RI 1, salah satunya Rhoma Irama.
Terkait hal tersebut, juru bicara Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri), Debby Rhoma menuturkan pihaknya akan menerima keputusan itu selama jelas prosedurnya.

Ibu-ibu Tak Mengerti Apa-apa Disuruh Demo Bawa Roti Buaya

Sekitar 30 ibu-ibu menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak meninggalkan ibu kota untuk nyapres. Dalam aksinya itu, mereka bernyanyi lagu ciptaan sendiri yang isinya meminta Jokowi tidak meninggalkan Jakarta.

Soal Monorail, Biarkan Saja Jokowi-Ahok 'Berkelahi'

Pembangunan Monorail yang dilakukan PT Jakarta Monorel (JM) masih belum berjalan hingga kini. Sementara sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi hal ini juga berbeda.
Jokowi masih yakin pembangunan monorail akan dapat terlaksana. Sedangkan Ahok menyatakan pesimis dengan pembangunan proyek yang telah mangkrak sejak 2007 itu.

Bila Anis Matta dan Hatta Datang Awal Mei ini, KM ITB Jamin Akan Bergerak

Keluarga Mahasiswa Islam ITB (Gamais) mengundang Presiden PKS Anis Matta dan Ketum PAN Hatta Rajasa. Kedua tokoh politik yang sama-sama diusung partainya menjadi capres akan berbicara dalam Islamic Leadership Festival. Nah, bila kedua tokoh itu datang, KM ITB menjamin akan bergerak seperti yang mereka lakukan pada Jokowi.
"Aksi gerakan akan tetap dilakukan," kata Ketua KM ITB Mohammad Jeffry Giranza saat dikonfirmas detikcom, Senin (21/4/2014).
Anis dan Hatta akan berbicara dalam talkshow dengan tema "Sosok Kepemimpinan Ideal" bersama Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Din Syamsuddin dan dua orang lainnya. Rangkaian festival ini diselenggarakan pada 10-11 Mei 2014 di Lapangan Segitiga Sabuga ITB.

Selama Izin Sakit, Ahok Masih Kerja Via BBM dan Berantas Calo

Selama terbaring sakit, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap 'bekerja' dan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan permasalahan Ibukota. Ia selalu memastikan tidak ada program-programnya yang tertunda, terutama realisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Saya takut sistem PTSP kita gagal," kata Ahok saat ditanya wartawan seputar kekhawatirannya selama dirinya tidak masuk bekerja di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Menurut dia, sistem PTSP dimaksudkan untuk memberantas praktik percaloan di Jakarta yang kian menjamur.

Ahok: Tidak Ada Program Yang Terabaikan Walau Ahok Sakit dan Jokowi Nyapres

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, absen selama satu pekan tidak berkantor karena sakit. Senin ini adalah hari pertamanya dia bertugas setelah sakit.
Ahok, sapaan Basuki, memastikan, meski dia tak hadir di kantor dan Gubernur Jokowi sibuk dengan agenda politiknya sebagai calon presiden, segala urusan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bisa diatasi oleh staf dan anak buah.

Ahok Tak Pede Jadi Cawapres Jokowi

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin tidak akan mau jadi calon wakil presiden bagi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun namanya termasuk dalam nama-nama potensial mendampingi Jokowi.
"Ya itu logika itu, enggak ada orang berani ambil Ahok jadi cawapres. Karena akan menurunkan nilai," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4/2014).
Soal adanya rencana Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga akan mengusung namanya sebagai cawapres bagi Jokowi, Ahok menilai itu wajar-wajar saja.

Jika Terpilih Jadi Presiden Jokowi akan Bentuk Kabinet Ramping

PDI Perjuangan mulai merumuskan kabinet yang akan dibentuk calon presiden Joko Widodo bila terpilih pada Pemilu 2014. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kabinet gotong royong pada pemerintahan Jokowi akan dirumuskan.
"Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil, ramping," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (21/4/2014).
Tjahjo mengatakan salah satu mandat Jokowi sebagai calon presiden untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti.

Tolak Jokowi, KM ITB Tegaskan Tak Miliki Afiliasi dengan Partai Manapun Cuma Simpatisan PKS Saja

Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tak memiliki kaitan dengan partai politik manapun. Aksi mendemo Jokowi dilakukan murni urusan menolak politisasi kampus.
"Nggak ada afiliasi dengan partai manapun. Mahasiswa ITB ini sehat kok," jelas Ketua KM ITB Mohammad Jeffry Giranza saat dikonfirmas detikcom, Senin (21/4/2014).
Namun diakui Jeffry kalau beberapa aktivis KM ITB memang ada yang menjadi simpatisan partai (seperti PKS), tapi itu tak mengurangi idealisme mereka sebagai aktivis kampus.
"Ada beberapa yang simpatisan PKS, ada yang simpatisan partai lain. Tapi kita nggak ada afiliasi, gerakan kita murni karena menolak politisasi kampus," terang Jeffry.

Tiga Kandidat Cawapres Jokowi Kelebihan dan Kekurangannya

Siapa kandidat calon wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo alias Jokowi mulai terang benderang.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sudah ada tiga kandidat Cawapres yakni Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan Mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu.

Manuver Giliran Ala Jokowi dan Prabowo

Usai hajatan demokrasi yang diikuti rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat, penghitungan cepat versi berbagai lembaga pun bersambut. PDIP yang mendapat suara terbanyak versi berbagai lembaga pun langsung bermanuver mencari dukungan politik.
Malam hari usai pemungutan suara pada Rabu 9 April 2014 pun capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) sudah keliling stasiun televisi. Malam itu juga Jokowi langsung diberi wejangan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Zuhro: Janji Jokowi Sangat Mungkin Terealisasi

Sejak Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo selalu menyebut kerja sama politik yang bakal dijalankan dengan parpol lain -jika terpilih jadi presiden- tidak berujung pada bagi-bagi kursi. Dengan kondisi politik Indonesia saat ini, mungkinkah itu terjadi?
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, janji Jokowi itu sangat mungkin terealisasi.

Koalisi Indonesia Raya Sikap Blunder Amien Rais

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menginisiasi pembentukan koalisi Indonesia Raya. Yakni koalisi yang didalamnya terdapat gabungan partai Islam dan nasionalis.
Namun, sosiolog UGM Arie Sujito menilai langkah tersebut blunder jika diterapkan di tengah kondisi politik kekinian karena konfigurasi politik yang sudah berubah.
"Didasari background partai politik yang sudah tercipta akan menjadi penghalang bagi koalisi Indonesia Raya.

Sidarto: Nantinya Menteri-menteri Jokowi Bukan ATM Parpol

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet yang akan dijalankan Joko Widodo nantinya jika terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDIP, Sidarto Danusubroto, menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.
"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol.

Abraham Samad Tegas, Bisa Jadi Cawapres Jokowi

Capres PDI Perjuangan Jokowi mengaku sudah mengantongi tiga nama yang bakal mendampinginya berlaga di Pilpres 2014. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, menilai sosok Abraham Samad bisa jadi pendamping Jokowi untuk jalankan roda pemerintahan ke depan.
Sementara menurut Indria, sosok Abraham diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih profesional. Hal ini karena Abraham dikenal tegas selama menjalankan roda organisasi hukum di KPK, terlebih lagi Abraham tidak terlahir dari partai sehingga tidak terikat dengan kepartaian bila kelak terpilih.

Ekonom Optimistis Jokowi Tidak Pragmatis

Ekonom Indonesia Faisal Basri menyatakan optimis bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih jadi presiden Indonesia, tidak mau tergoda untuk pragmatis atau bagi-bagi kue kekuasaan.
Faisal Basri mengemuakan hal itu dalam sebuah diskusi "Sarasehan Menilai Jokowi, Jokowi di Mata Intelektual", yang diadakan Komunitas Bulaksumur untuk Kemenangan (Blusukan) Jokowi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).