Waspada Adu Domba Internal PDIP

Berbagai isu yang beredar dari mulai pengusiran Jokowi oleh Puan, konflik Puan dan Prananda, konflik di internal partai dan sebagainya adalah isu-isu yang dimainkan pihak lawan.
Tujuannya, untuk melemahkan PDI P dalam memperjuangkan pencapresan Jokowi dalam Pilpers 2014 mendatang.              
"Kami sudah mendapat informasi pihak-pihak yang berusaha mengadu domba PDI P. Peta nya sudah jelas. Tujuan nya pun terang benderang, " ujar politisi PDI Perjuangan Budi Arie Setiadi dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Senin (14/4/2014).

Mahfud MD: Saya Ditunjuk Muhaimin Jadi Cawapres Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menyodorkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (Cawapres) berpasangan dengan Joko Widodo. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sudah mendapat mandat dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Tak Masuk Akal Jokowi Bangun Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi

Bakal calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo (Jokowi) mulai bergerilya mencari teman koalisi untuk menghadapi pemilu presiden mendatag. Dalam urusan koalisi, Jokowi mengaku tak akan membentuk koalisi transaksional atau bagi-bagi kekuasaan. Mungkinkah koalisi ini akan terbentuk?
Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk.

Jokowi Resmikan Foodcourt di Blok G Pasar Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkunjung ke Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jokowi meresmikan foodcourt di Blok G yang telah selesai ditata ulang.
Jokowi tiba di Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pukul 11.05 WIB, Senin (14/4/2014). Begitu tiba, Jokowi yang mengenakan kemeja putih 'khasnya' itu langsung masuk menuju foodcourt.
Kehadiran Jokowi langsung menarik perhatian warga dan pengunjung pasar yang ingin bersalaman dan foto bersama.

Aneka Bisikan: PDIP Sebaiknya Pilih Cawapres Independen Seperti Budiono

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan koalisi merupakan sebuah keharusan bagi PDIP untuk membangun Indonesia. Namun, dia menyarankan agar PDIP berani mengambil tokoh independen (seperti SBY mengangkat Budiono) sebagai cawapres pendamping Jokowi di pilpres nanti.
Menurut Ray, idealnya capres dan cawapres ditentukan sendiri oleh PDIP tanpa harus melibatkan pihak lain. Kendati begitu, lanjut dia, PDIP tak bisa lepas dari komunikasi dengan parpol lain.
"Lebih khusus kalau mereka berani mendorong tokoh masyarakat atau tokoh independen. Kepada partai lain tetap dijalin komunikasi," ujar Ray kepada merdeka.com, Senin (14/4/2014).

JK Dinilai Punya Masa Lalu Buruk, Tak Cocok Jadi Cawapres Jokowi

Sejumlah nama sudah beredar dan digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres Juli nanti. Salah satunya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Namun wacana duet Jokowi-JK dinilai sulit terjadi. Sebab, JK dinilai punya historis yang buruk dengan PDIP sebagai pengusung Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargen menilai, sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres. Ada beberapa hal yang menguatkan usulannya ini.
"Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangkan dengan Jokowi," kata Boni dalam pesan singkat, Senin (14/4/2014).

Ahok Sakit, Jokowi Single Fighter Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini bekerja sendiri alias 'single fighter'. Sebab, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) yang senantiasa mendampingi tidak masuk kantor karena sakit.
Jokowi sudah tiba di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sejak pukul 08.00 WIB, Senin (14/4/2014). Biasanya, pada jam yang sama Ahok juga sudah berada di dalam ruangannya.
Belum diketahui agenda apa yang akan dilakukan Jokowi hari ini. Hingga pukul 10.25 WIB, Jokowi masih berada di ruangannya, padahal biasanya pada jam itu Jokowi sudah keluar, baik untuk blusukan maupun melakukan kegiatan ceremony kegubernuran di Balai Kota.

Usai Bertemu Jokowi, Komunikasi PDIP-PKB Kian Mantap

Isyarat koalisi antara PDIP dan PKB kian jelas usai kedatangan Joko Widodo (Jokowi) ke kantor DPP PKB, Sabtu (12/4) petang. Komunikasi politik antara elite dua partai itu kian intens.
"Pasca-kedatangan Jokowi kemarin, intensitas komunikasi dengan PDIP kian meningkat. Silakan terjemahkan sendiri," kata Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, kepada merdeka.com, Senin (14/4/2014).

ProJo: Soal Cawapres, Jokowi Pasti Pilih yang Terbaik

Ketua Pro Jokowi Budi Arie Setiadi mengatakan, para pendukung Jokowi percaya dengan langkah dan keputusan Jokowi terkait calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pemilihan Presiden 2014. Ia menanggapi pemberitaan Kompas.com sebelumnya, "Projo Dukung Muhaimin, Jasmev Dukung Mahfud MD mendukung".
"Para pendukung Jokowi, termasuk Projo, pada dasarnya mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Soal wapres pun, kami sepakat dan percaya bahwa Jokowi akan mengambil jalan terbaik demi nasib bangsa dan rakyat," katanya kepada Kompas.com, Senin (14/4/2014).
Sebelumnya, ia menyatakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar layak menjadi cawapres Jokowi.

Megawati Angkat Jokowi Jadi Panglima Pemenangan Pilpres

Juru bicara pemenangan pemilu presiden PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, panglima kemenangan PDIP dalam pemilu presiden mendatang diserahkan pada Joko Widodo (Jokowi), bakal calon presiden PDIP. Perintah itu diberikan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Eva menjelaskan, Megawati menyerahkan tugas besar itu pada Jokowi setelah dilakukan evaluasi internal pada hasil hitung cepat perolehan suara PDIP dalam pemilu legislatif.

Safari Politik, Jokowi Dinilai Seperti Pelaksana Tugas Megawati

Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) menunaikan safari politik ke berbagai partai. Diketahui, Jokowi telah mendatangi pengurus Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar.
Pengamat Politik Poltracking Arya Budi mengungkapkan hal itu bermula dari PDIP yang ambigu dalam menetapkan calon presiden. "Ada status quo Megawati lalu kandidat yang muncul dan menjanjikan Jokowi. Tapi Jokowi mengalami pencapresan yang tidak total," kata Arya, Senin (14/4/2014).

Tim Cemara dan Lenteng Agung Jokowi

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengatakan memiliki tim kecil yang dia kendalikan sendiri. Salah satu tugas tim ini pada pemilu legislatif lalu, misalnya, menyesuaikan jadwal Jokowi dengan kampanye partai.
Mengutip laporan majalah Tempo edisi Senin, 14 April 2014, tim kecil Jokowi ini berada di luar struktur partai. Anggotanya antara lain pengamat militer Andi Widjajanto dan aktivis antikorupsi Teten Masduki. Tim Jokowi ini berkantor di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat.

Seknas Jokowi Desak Segera Deklarasi Cawapres

Capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan segera mengumumkan pasangannya dalam waktu dekat. Dukungan agar Jokowi segera menetapkan pasangannya pun juga didesak oleh Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.
"Supaya tim pemenangan bisa membuat langkah-langkah strategis," ujar Sekjen Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, saat dihubungi, Senin (14/4/2014).
Dono yakin jika nama-nama cawapres sudah masuk kantong Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. Seknas berharap pasangan Jokowi tersebut datang dari kalangan muda.

Jokowi Ingin Temui SBY

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo berencana bersafari politik ke elite Partai Demokrat (PD).
Jika tiba waktunya, ia ingin bertemu ketua parpol brlambang bintang mercy tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda terserbut akan dilakukannya setelah menyambangi Partai Nasdem, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Nanti yang ke lain. Semuanya. Saya akan ke semua, termasuk (bertemu) Demokrat," ungkap Jokowi, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).
Selain ke Demokrat, Jokowi juga akan melakukan blusukan politik ke partai politik lainnya. Termasuk akan kembali mengulang pertemuan yang telah dilakukan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Jokowi Terlalu Ambisius

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai politik. Hal itu dilakukan untuk membicarakan soal koalisi.

PAN ke Jokowi atau Prabowo?

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Gerakan Indonesia Raya. "Kami masih terus komunikasi, tapi condongnya ke Jokowi dan Prabowo," katanya kepada Tempo di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Zuhro: Bicara Koalisi Pasti Bagi-Bagi Kursi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi dipastikan berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif. Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa, jadi tidak mungkin tanpa jatah-jatahan kursi.
"Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014).
Meski pembicaraan soal kursi tidak bisa dielakkan, Siti mengatakan, hal itu sebaiknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan koalisi.

Yayat : Kemarahan Jokowi dan Ahok Gagal Ubah Kinerja SKPD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai April ini baru dapat melakukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 tidak sampai 5 persen. Sedangkan APBD DKI Jakarta tahun ini mencapai Rp 72 triliun.
Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harusnya bisa memberikan penjelasan mengenai lambatnya penyerapan. Sebab mereka pengguna anggaran.

Yayat: Jokowi Sibuk Nyapres, Tanah Abang Macet Lagi

Program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan memindahkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat ke Blok G Tanah Abang mulai mengendur. Karena pada kenyataannya pedagang kembali ke jalan sehingga menyebabkan kemacetan lagi.
Pedagang Blok G kembali ke jalan lantaran tidak mendapatkan penghasilan. Menurut mereka, lebih menguntungkan berjualan di jalan dibanding Blok G yang sempat digadang-gadang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan lebih menguntungkan.

Jokowi Salah Langkah Tangani Indikasi Korupsi

Indonesian Coruption watch menilai langkah Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tepat.
"Tidak tepat, seharusnya diserahkan kepada hukum, sehingga penegak hukum dapat menilai sejauh mana indikasi itu terjadi," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Febri Hendri saat dihubungi, Minggu (13/4/2014).

PDIP Disarankan Memasangkan Jokowi-Mahfud MD

Peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro menyarankan agar PDI Perjuangan memasangkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
"Mahfud MD adalah sosok yang egaliter, rekam jejaknya baik, dan usianya tidak terpaut jauh dengan Jokowi, sehingga bisa membangun kerja sama yang nyaman," kata Siti Zuhro usai diskusi "Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa 2014" di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

PDIP Diyakini Takkan Gandeng JK Sebagai Cawapres

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dipastikan tidak akan menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Hal itu dikatakan Direktur Riset Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2014).
"Figur JK akan didrop. Mereka akan cari figur lain," kata Djayadi.
Djayadi mengatakan PDIP tidak menyukai figur JK yang diperkirakan bisa menenggelamkan peran Jokowi dalam pemerintahan.

Jokowi Bakal Luncurkan Aplikasi Game 'Tinju'

Gubernur DKI Jokowi akan mengeluarkan aplikasi game yang digagas sendiri. Seperti apa permainannya?
"Oh itu sebentar kira-kira minggu depan. sekarang lagi mikirin namanya," ujar Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).
Menurutnya, aplikasi game tersebut memiliki tingkat kesulitan berbeda. Aplikasi itu dibuat sesuai pekerjaannya.
"Yak, nanti lihat aja. Misal kalau ada korupsi ditinju, ada sampah ditinju gitu. Ya, biar sesuai jadi agak konek dengan tugas pemerintahan," tuturnya.

Boni Hargens Tak Setuju Duet Jokowi-JK

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyatakan tak sependapat adanya wacana duet Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden 2014. Boni menilai duet Jokowi-JK ini diprediksi bakal sulit terwujud. Ia pun menyarankan sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres.
"Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangan dengan Jokowi," kata Boni, Minggu (13/4/2014).

Jokowi Juga akan 'Blusukan' ke Partai Demokrat

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen untuk bersafari politik menyambangi Partai Demokrat (PD).
Agenda safari politik ke Demokrat, kata Jokowi, akan dilakukannya setelah menyambangi Partai NasDem, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Nanti yang ke lain. Semuanya. Kita akan ke semua. Termasuk Demokrat," ungkap Jokowi, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Pengamat: Lebih Baik Jokowi-Akbar Tandjung Ketimbang Jokowi-JK

Joko Widodo (Jokowi) dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak ideal jika dipasangkan dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014. Selain beda usia dan jam terbang, karakter Jokowi dan JK jauh berbeda.
"Menurut kami, Jokowi dan JK jika dipasangkan kurang ideal. Jokowi punya karakter lembut dan tidak pernah marah, sedangkan JK yang memiliki keputusan tegas," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nurbowo saat menyampaikan pendapatnya pada diskusi Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa di Hotel Atlit Century Senayan, Jakarta Minggu (13/4/2014).

Siti Zuhro: Jokowi Butuh Eksekutor Kuat

Pengamat politik, R Siti Zuhro, mengatakan bahwa untuk menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) perlu didukung oleh orang yang eksekusinya kuat. Dalam hal ini berati Jusuf Kalla atau Mahfud MD.
Hal ini dikatakannya dalam diskusi berjudul "Menakar Capres dan Cawapres dari Jawa Luar Jawa 2014" yang diselenggarakan oleh Freedom Foundation di Hotel Century Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, (13/4/2014).