Jokowi Maju karena Desakan Publik

Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengklaim setidaknya ada tiga isu yang diangkat untuk menyerang Jokowi yakni Jokowi hanya mengejar jabatan, meninggalkan tugasnya di Jakarta, dan jam terbangnya masih rendah.
Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, mengatakan Seknas Jokowi perlu menegaskan lima hal terkait dengan hal itu.
Pertama, tuturnya, Jokowi tidak pernah meminta-minta jabatan. Selama ini, yang ada adalah kehendak publik yang demikian besar, dan aspirasi tersebut mendapatkan respon yang bijak dari Megawati Soekarnoputri, sedemikian sehingga lahir mandat pada 14 Maret lalu.

Ormas-ormas Bertawi Larang Jokowi Nyapres

Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Betawi mengatasnamakan warga DKI Jakarta, Minggu 16 Maret 2014, menolak Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon presiden (Capres) pada pemilu mendatang.
Ormas yang menyatakan penolakan itu diantaranya adalah Forum Betawi Bersatu (FBB), Gabungan Ormas Islam Betawi (GOIB), Forum Pemuda Betawi (FPB) dan sejumlah tokoh masyarakat Betawi.

Tak Periksa Jokowi, Forum Pemuda Betawi Ancam KPK

Forum Pemuda Betawi tegas menolak pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Mereka menuding Jokowi belum layak untuk maju sebagai capres sebelum menuntaskan janjinya di Jakarta.
Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS, bersama kelompok masyarakat Betawi lainnya bahkan menganggap mantan wali kota Solo itu 'maruk' kekuasaan. Pasalnya, bila Jokowi melenggang ke Istana, sudah pasti masyarakat Jakarta ditinggalkan.

Forum Pemuda Betawi Geram Jokowi Nyapres

Penolakan terhadap pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kian marak. Salah satunya berasal dari warga Betawi. Mereka mengaku kecewa atas langkah yang diambil Jokowi.
"Masyarakat Betawi sangat kecewa (pencapresan Jokowi). Pembangunan 5 tahun Jakarta ini terbengkalai. Dan ini pengingkaran janji-janji kampanye," kata Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS saat jumpa pers di Thamrin City, Jakarta, Minggu (16/3/2014).

PDIP Siap Hadapi Kritik Terhadap Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap menghadapi kritik sejumlah pihak terkait pencapresan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2014.
"Serangan itu biasa. Kalau sudah masuk dunia politik harus siap diserang siapapun," kata politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait pada Minggu (16/3/2014).
Ditanya mengenai kritik dari sejumlah pihak yang mengatakan Jokowi belum pantas memimpin sebagai presiden karena baru menjabat sebagai Gubernur Jakarta selama dua tahun,

Golkar: Jokowi Capres, Lebih Baik Ical Sadar Diri

Diusungnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Capres PDI Perjuangan menjadi ancaman serius bagi berbagai Partai Golkar. Sebab, Aburizal Bakrie yang sudah ditetapkan jadi Capres Partai Golkar sejak tahun lalu dinilai tak akan mampu menyaingi elektabilitas Jokowi. Hal itu terlihat dari hasil beberapa lembaga survei yang melansir elektabilitas para capres.
"Terkait dengan deklarasi pencapresan PDIP, langsung berpengaruh pada peta politik. Ini masalah besar bagi Golkar. Kalau benar pemenang Pileg itu PDIP, dengan begitu peluang dari Golkar akan hilang.

Jokowi: Hati-hati di TPS 240, di Kelurahan Nolnya Hilang

Joko Widodo (Jokowi) yang hari ini menjadi juru kampanye PDI Perjuangan. Capres partai banteng moncong putih ini mengingatkan kepada kader PDIP selalu waspada mengawal perolehan suara.
Jokowi minta mereka mengawasi pengiriman surat suara dari TPS menuju tempat perhitungan suara di tingkat kelurahan hingga ke tingkat kecamatan. Jokowi mensinyalir, pada 9 April nanti, akan ada kecurangan pada perolehan suara.
"Hati-hati, kelihatannya ada yang mau curang. TPS sampai kelurahan diikuti. Jangan menang di TPS, di kelurahan bisa kalah. Jaga juga sampai kecamatan," kata Jokowi saat menyampaikan orasi di gelanggang olahraga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2014).

BI Sinyalkan Pasar Keuangan Positif Terhadap Jokowi

Bank Indonesia (BI) menilai pasar keuangan positif menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Keyakinan pasar juga didukung oleh pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
"Pasar keuangan tampaknya cukup positif melihat indikasi-indikasi dari Pemilu, terjaganya stabilitas, melihat calonnya ya kan, lihat kedewasaan masyarakat, kedewasaan partai-partai," ujar Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara.

Kampanye Ala Jokowi Efektif

Sekjen PDI-Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan kampanye politik secara 'blusukan' dengan menyapa warga lebih efektif daripada memasang iklan di media cetak maupun elektronik. Kampanye seperti itu sangat identik dengan apa yang dilakukan Jokowi saat berkampanye di Pilgub DKI silam.
"Kampanye politik 'blusukan', lebih efektif untuk menjangkau warga dan bisa melihat permasalahan di lapangan," ujar Tjahjo Kumolo saat menghadiri kampanye PDI-Perjuangan di Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2014).

PPP Bantah Duetkan Jokowi-Suryadharma Ali pada Pilpres

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah wacana untuk menduetkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Suryadharma Ali (SDA) pada Pemilihan Presiden 2014 pada 9 Juli mendatang.
"Belum ada wacana apapun terkait Pemilihan Presiden mendatang. Kami belum memastikan pasangannya," ujar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang ditemui setelah menggelar kampanye perdana di Surabaya, Minggu (16/3/2014).

Tak SInggung Capres

Joko WIdodo (Jokowi) menjadi jurkam saat kampanye terbuka PDIP di lapangan Gelanggang Olah Raga (GOR) Cendrawasih, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2014).
Setelah menunggu lebih dari satu jam, simpatisan Partai berlambang banteng bermoncong putih itu akhirnya berjumpa dengan gubernur kharismatik itu sekira pukul 14.30.
Pada kampanye perdananya, Jokowi mengajak ribuan pendukung PDIP bersama-sama memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang.
”Ajak keluarga, tetangga, juga teman-teman untuk milih PDIP.

Jokowi Jadi Capres, PDIP Dianggap Piawai Kelola Momentum Politik

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi menilai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sangat piawai dalam mengelola momentum politik dengan mengumumkan Gubernur DKI Joko Widodo sebagai calon presiden.
Dengan begitu, momentum pemilu legislatif akan sangat efektif untuk mensosialisasikan Jokowi sebagai calon presiden, kata Ahmad Atang, di Kupang, Minggu (16/3/2014) terkait penetapan Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

Hidayat Nur Wahid: Jokowi Tak Pernah Menegaskan Bertahan 5 Tahun Jadi Gubernur

PKS membuka jawaban soal alasan pihaknya tidak memberikan dukungan pada pasangan Jokowi Ahok pada pilgub Jakarta. Jokowi dinilai tidak memberikan jawaban pasti soal komitmennya pada Jakarta.
"Kenapa PKS tidak berikan dukungan pada pilgub Jakarta, karena Jokowi tidak menegaskan akan bertahan lima tahun," kata capres PKS Hidayat Nurwahid di GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).
Sebelumnya, Hidayat juga mempertanyakan kata 'petugas partai' pada mandat pencapresan Jokowi.

Cawapres Jokowi Sebaiknya Orang Luar Jawa

Calon wakil presiden yang akan mendampingin calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya berasal dari luar Pulau Jawa, kata politikus senior partai bersangkutan Sabam Sirait.
"Secara pribadi menurut saya sebaiknya cawapres pendamping Jokowi bukan orang PDIP, dan kalau boleh berasal dari luar Pulau Jawa. Jadi, formasinya seperti Soekarno-Hatta dulu waktu menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia," ujarnya dalam satu diskusi di Jakarta, Minggu (16/3/2014).

PDIP Tak Pernah Janji Mengusung Prabowo Jadi Capres 2014

Politisi senior partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait, Minggu (16/3/2014), membantah perjanjian 'Batu Tulis' yang menyepakati partainya akan mengusung Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada pemilu tahun ini.
Menurutnya, perjanjian antara PDIP dengan Gerindra hanya berlaku pada pemilu 2009, yakni mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai Capres dan Prabowo wakil capres.

Menimbang Cawapres Jokowi, Militer Berpeluang Besar

Pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes, memprediksi beberapa skenario yang bakal dibangun PDI Perjuangan untuk menggaet calon Wakil Presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, akan ada empat pola yang dimainkan untuk menggaet wakil presiden setelah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden, Jumat (14/3/2014).
Pola pertama adalah penunjukkan dilakukan setelah Pemilu Legislatif berdasarkan hasil perolehan suara. Bila PDI Perjuangan sukses meraih 25 persen suara nasional atau 20 persen kursi di parlemen di atas 25 persen, moncong putih dipastikan menunjuk cawapres dari internal.

Jokowi Baca Naskah Proklamasi

Membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 menjadi bagian dari kampanye hari pertama Capres PDIP Joko Widodo.
Di hadapan pendukungnya, Jokowi mengawali pembacaan teks Proklamasi dengan kalimat 'Merdeka..!!'. Lalu dijawab kalimat yang sama oleh ratusan massa PDIP.
"Merdeka...!!! Merdeka...!!!," teriak massa yang hampir seluruhnya berseragam warna merah di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta, Minggu (16/3/2014).

Fenomena Jokowi Disebut Mirip SBY 2004 Lalu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Jumat (14/3/2014) lalu resmi mengajukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2014-2019. Politisi senior dari Partai Golongan Karya, Zainal Bintang mengatakan, tidak ada lagi fenomena tokoh muda setelah dideklarasikannya Jokowi sebagai calon presiden.
"Persoalan tokoh muda bagi saya telah selesai dengan deklarasi Jokowi, yang ada hanya fenomena Jokowi," kata Zaenal dalam diskusi bertema "Fenomena dan Kesempatan Tokoh Muda Parpol: Bagaimana Respon Publik Dalam Peta Politik Nasional di Pilpres 2014" yang digelar Founding Fathers House di Warung Daun Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).

Jokowi Telah Bersiap Mundur dari DKI-1

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menghitung matang risiko pencapresan Joko Widodo atau Jokowi, termasuk status kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengakui ada dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, yang mengatur kepala daerah yang maju dalam pilpres.
Pasal 6 UU Pilpres tersebut mengatur, seorang kepala daerah yang ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri. Sementara, Pasal 7 UU Pilpres mengatur kepala daerah yang mencalonkan diri hanya perlu meminta izin presiden.

Jokowi Mengaku Jadi Capres Justru untuk Benahi Jakarta

Banyak pihak mengkritik Joko Widodo (Jokowi) karena maju jadi capres sebelum menyelesaikan masalah di Jakarta. Jokowi pun membela diri.
Jokowi mengatakan, dengan majunya dia ke bangku RI-1 justru akan cepat menyelesaikan permasalahan Jakarta. Salah satunya adalah masalah banjir yang selalu mendera ibukota setiap tahun. Menurutnya permasalahan Jakarta tidak sepenuhnya bisa ditangani DKI Jakarta.
"Saya kira tidak seperti itu. Karena problem Jakarta ini bukan hanya problem DKI. Ada tanggung jawab besar yang ada di pemerintah pusat," kata Jokowi usai santap siang di depan masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).

Jokowi Terpaksa Bacakan Teks Proklamasi Bukan di Tugu Proklamasi

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) terpaksa menggeser lokasi kampanye perdananya karena bentrok dengan lokasi partai politik lain.
"Tugu Proklamasi dipakai oleh partai lain, jadi kita hormatilah, kita bergeser ke tempat perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol," kata Wasekjen PDI-P Hasto Krisdianto di Jakarta, Minggu (16/3/2014).

Kriteria Pendamping Ahok Pasca Jokowi

Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kriteria wakil gubernur yang akan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika menggantikan posisinya saat ini. Jokowi telah resmi didapuk sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika terpilih menjadi calon presiden, mantan Wali Kota Solo ini pasti akan mundur dari jabatannya.
"Orangnya harus cepat dan gesit agar imbang," kata Jokowi di Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minngu (16/3/2014).

Ini Harapan Nirina Zubir pada Presiden Jokowi

Nirina Zubir menaruh harap kepada calon pemimpin yang akan bertarung di bursa pemilu tahun ini. Dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon presiden.
Nirina berharap keputusan Jokowi didasarkan atas cintanya kepada Tuhan untuk melakukan perbaikan Indonesia. Bukan karena tergiur oleh iming-iming materi belaka.

Elektabilitas di Bawah Jokowi, Prabowo: Itu Rekayasa Lembaga Survei

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan tak akan gentar bersaing dengan Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan presiden mendatang.
Ia tetap yakin akan memenangkan pilpres mendatang. "Saya tidak gentar dan tetap optimistis untuk menang," kata Prabowo, Minggu (16/3/2014).
Prabowo menilai tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres itu hanya rekayasa beberapa lembaga survei. Namun, ia tidak menjelaskan lembaga survei tersebut. "Tanya saja rakyat, jangan tanya survei," sentil Prabowo.

Digugat Tim Advokat Sendiri, Santai Aja Mas Bro!

Tim Advokat Jakarta Baru akan melayangkan gugatan terkait pencapresan Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya mereka bela saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Menanggapi hal ini, Jokowi, mengaku tak khawatir.
"Ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau mau menggugat nggak apa-apa," kata Jokowi di sela-sela kegiatan kampanye bersama PDI-P ke tempat-tempat bersejarah di Jakarta, Minggu (16/3/2014).
Jokowi mengaku sudah terbiasa diserang dan dihujat dalam setiap langkah baik saat menjabat sebagai Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta.

Disindir Prabowo Mencla-mencle, Jokowi Woles Saja

Calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), enggan mengomentari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus capres, Prabowo Subianto. Prabowo menyindir Jokowi sebagai pemimpin boneka yang mencla-mencle dan tidak bisa dipegang omongannya.
Jokowi tidak mau menyikapi pernyataan Prabowo agar kondisi tidak menjadi panas. Jokowi woles saja, alias slow, alias santai.

Jokowi Capres Boneka Yang Menca-mencle

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto meminta rakyat menetapkan pilihan yang benar saat memilih calon anggota legislatif pada 9 April mendatang.
Prabowo, secara halus menyindir calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi). Sindiran itu ia ungkapkan saat menjelaskan kriteria pemimpin ideal bagi Indonesia.
Menurut dia, pemimpin adalah sosok yang perkataannya bisa dipegang. Calon pemimpin yang mencla-mencle sangat berbahaya bagi Indonesia.