Kurangi Sampah, Jokowi Pasok Daging dan Sayur Bersih dari Lampung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Lampung terkait penyediaan kebutuhan pangan.
Usai penandatanganan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung soal 'Ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di Jakarta' di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Lampung akan memasok daging yang sudah dipotong dan sayuran yang sudah dibersihkan ke Jakarta.
"Lampung akan dijadikan kota penyangga bagi Jakarta, karena jarak laut yang hanya 30 menit," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Jokowi Akan Hadiri Kampanye PDIP di Hari Pertama

Tiga dari 12 partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palu, akan mengisi kampanye terbuka hari pertama yang dijadwalkan berlangsung pada (16/3/2014). Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu, Chairil, Jumat mengatakan ketiga parpol itu adalah Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Deklarasi Capres, Jokowi: Kira-kira...

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyelenggarakan rapat dengan sejumlah pengusaha pada Kamis, 13 Maret 2014. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDIP mengaku tak mengetahui rapat tersebut.
"Saya enggak tahu apa yang dibicarakan," kata Jokowi sesampainya di Balai Kota, Jumat pagi (14/3/2014). "Saya kan enggak datang."

Caci-maki Emrus SIhombing untuk Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut bakal diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2014 mendatang. Dia akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia.
Namun, pencalonan Jokowi tersebut menuai sejumlah kritik. Sebab, Jokowi dinilai belum sepenuhnya berhasil mengubah kondisi Ibu Kota.
"Selama 1 tahun ini, tidak ada yang signifikan sesuai janji-janjinya, hal itu yang jadi masalah," ujar Pengamat Politik Emrus Sihombing, Jumat (14/3/2014).
Emrus mengambil contoh, masalah banjir dan macet yang masih terjadi di Ibu Kota.

Pasangan Jokowi Sebagai Capres Harus Dipilih Secara Benar Agar Elektabilitas Menjadi Tinggi

Pemilihan pasangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden harus benar dan tepat, karena  dengan mendapatkan pasangan yang pas dan benar  elektabilitasnya akan  semakin  tinggi (Baca : Cukup Dipasangkan dengan Sandal Jepitpun, Jokowi Pasti Menang).
Hal  ini dikemukakan  Muhammad Fadjroel  Rachman dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia  pada  kesempatan acara Talk Show  Indonesia Forum  dengan tema  “Pemimpin dan Pemerintah  yang dibutuhkan  olah banga “ yang diselenggarakan oleh  Katapedia , Kamis malam (13/3/2014) di Hotel Santika Jakarta.

Jokowi Harus Siap Jadi Musuh Bersama

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rachmawati berpendapat Joko Widodo (Jokowi) yang kini ramai dibicarakan banyak kalangan sebagai figur segar untuk dimajukan ke gelanggang pemilu presiden, beruntung karena muncul sebagai pemimpin pada waktu yang tepat.
"Jokowi beruntung karena masalah waktu. Pemimpin yang sekarang tidak mempunyai karakter yang kuat," ujar Devi dalam acara Indonesia Forum Committe di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Jokowi Canangkan Revitalisasi Kota Tua

Kabar deklarasi pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin santer. Salam perpisahan dari warga Jakarta pun mulai berdatangan.
Di tengah isu santer deklarasi pencapresannya lewat PDIP, Jokowi meresmikan revitalisasi kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis (14/3/2014).

Aktivis, Akademisi dan Pengamat Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi

Sejumlah aktivis, akademisi, dan pengamat menyatakan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres).
Mereka menilai Jokowi layak menjadi orang nomor satu di negara ini. Mereka pun siap menyukseskan Jokowi untuk mencapai kursi kepresidenan.
Para aktivis, akademisi dan pengamat yang mendukung Jokowi ini tergabung dalam Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan (SIPerubahan).
Deklarasi dukungan terhadap Jokowi dilakukan di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Lagu untuk Jokowi

Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu mendatang semakin menyeruak dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Di Yogyakarta, sebuah grup musik bernama Hoss Band mengubah lirik lagu Koes Plus untuk memberikan dukungan terhadap Jokowi.
Lirik lagu Koes Plus yang berjudul 'Mbok Ayu Jual Jamu' diubah liriknya dengan bentuk dukungan terhadap Jokowi untuk maju sebagai presiden. Berikut sedikit cuplikan lirik lagunya:
Apapun partainya, Pilih saja orangnya.

Jokowi Paling Ramai Dibicarakan di Media Sosial

Popularitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu calon presiden tidak hanya ramai dibicarakan di media masa saja.
Di media sosial, khususnya "Twitter" dan "Facebook", Jokowi menempati tempat teratas sebagai kandidat calon presiden yang paling sering dibicarakan. Hal itu terungkap berdasarkan survei Katapedia yang dilansir di Jakarta, Kamis (13/3) malam.
CEO Katapedia, Deddy Rahman, menyebutkan bahwa Jokowi menempati urutan teratas dari sepuluh nama yang sudah mencalonkan diri menjadi capres maupun akan menjadi kandidat capres yang ramai dibicarakan di "Twitter" dan "Facebook".

Petinggi PDIP Kumpul di Lenteng Agung

Kabar yang menyeruak malam ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat untuk menentukan keputusan pencalonan presiden dari partai berlambang banteng itu terus berhembus meskipun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sudah membantah kabar tersebut.
Menurut pantauan di lokasi, puluhan wartawan baik cetak maupun elektronik terlihat menunggu di kantor yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2014).

Indeks Kepemimpinan Jokowi

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) unggul dalam 10 indikator yang diujikan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Indo Barometer yang dirilis pada Rabu (12/3/2014) kemarin.
Menurut Direktur LPP UI Hamdi Muluk,  dalam melakukan survey atas Indeks Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Capres - Cawapres 2014 pihaknya menggunakan 10 indikator untuk mengukurnya yakni visioner, leadership, intelektualitas, ketrampilan politik, komunikasi politik, stabilitas emosi, ketegasan, kemampuan manajerial, penampilan, dan integritas moral.

Gerindra Mau Ambil Semua Kursi Pucuk DKI, PDIP: Boleh-boleh Saja, Ahok: Pilih Rieke Aja

Gerindra serius mengincar kursi pucuk pimpinan DKI yang akan ditinggalkan oleh Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua DPD PDIP DKI Boy Bernardi Sadikin menyatakan tak keberatan, asal dipilih dengan jujur.
"Kalau kepilihnya benar, ya nggak apa-apa dari Gerindra. Asalkan tidak pakai uang (suap)," kata Boy di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Jokowi Gagal Ajak Mega ke Fiesta Fatahillah di Kota Tua

Beredar kabar PDI Perjuangan akan mendeklarasikan calon presiden dan wakilnya malam ini. Rapat-rapat antar petinggi partai intens dilakukan sejak sore tadi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).
Jokowi mengaku Mega memang sedang rapat bersama para petinggi PDIP. Namun dirinya tak ikut membahas masalah deklarasi.
Jokowi berkilah niatnya menemui Mega karena ingin mengajak ke Fiesta Fatahillah di Kota Tua, Jakarta Barat.

Ahok Bingung, Coblos Jokowi Atau Prabowo

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap menjalankan tugasnya menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo (Jokowi) apabila maju sebagai calon presiden. Namun, Ahok masih bingung siapa yang akan dipilihnya nanti.
Pasalnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto juga maju sebagai calon presiden. Sedangkan, Gerindra merupakan partai yang mencalonkan Ahok maju sebagai wagub DKI.
"Selanjutnya tinggal nunggu nasib, pak Jokowi atau pak Prabowo yang jadi presiden. Pilihannya itu luber dong? Kan kotak suara, (tagline pemilu) langsung, umum, bebas dan rahasia," kata Ahok di Balaikota, Kamis (13/3/2014).

Ahok Seputar Pencapresan Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum jelas. Lantaran belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan mengenai pencapresan bosnya di DKI.
"Kemarin saya tanya Bu Megawati akan menugaskan Pak Jokowi nyapres belum jelas kok. Saya tanya, pak apa benar bapak akan dicapreskan oleh Ibu Megawati? Beliau bilang enggak, belum jelas juga. Itu dua hari sebelum beliau ke Blitar," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (13/3/2014).

Demo di KPU: Jokowi Hanya Boneka Mega

Puluhan massa yang mengatasnamakan Komite Politik Alternatif (KPA), menggelar aksi unjukrasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (13/3/2014). Mereka mengajak masyarakat melakukan aksi dan ekspresi perlawanan di kota masing-masing dengan mengusung tema lawan pemilu 2014, bangun partai alternatif.
Menurut perwakilan massa yang sekaligus juru bicara Partai Pembebasan Rakyat, Surya, seruan untuk lawan pemilu 2014 adalah bentuk tanggung jawab dalam membangun bangsa dan rakyat. Merasa tidak ada satu pun program partai politik peserta pemilu saat ini yang membela rakyat kecil.

Jokowi Menghadap Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dikabarkan merupakan langkah untuk mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden.
Jokowi enggan memberitahu awalnya saat meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta. Bahkan ia seakan menyembunyikan tujuan kepergiannya.
"Ke mana ya, ya ke mana," katanya sambil berlalu menuju mobil Toyota Innova B 1124 BH ke kediaman Mega di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

DPD RI Asal DKI Minta Mendagri Beri Sangsi Jokowi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pardi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Sanksi tersebut sebagai kosekuensi karena Jokowi meninggalkan tugas dalam jam dinas untuk nyekar makam Bung Karno tanpa izin Mendagri.
“Mendagri harus ngasih sanksi untuk Jokowi, karena meninggalkan wilayah kerjanya ke Blitar tanpa sepengetahuan Mendagri” kata Pardi saat dihubungi, Kamis, (13/3/2014).

Priyo Yakin Megawati Tak Bisa Ditekan untuk Segera Capreskan Jokowi

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak bisa ditekan siapa pun untuk segera mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
"Apakah Megawati akan mengubah pendiriannya soal Jokowi? Apakah Megawati mau ditekan-tekan? Saya kenal Ibu Megawati, banyak tekanan dari sana-sini, tetapi hanya diam saja," kata Priyo di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Capreskan Jokowi, PDIP Akan Diserang Lawan Politik

Peneliti Setara Institute, Hendardi menilai alangkah baiknya bila Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada Pemilu 2014. Megawati harus melihat gejolak politik yang terjadi saat ini.
"Pilihan Megawati mengumumkan capres dan cawapres PDIP mesti dilihat sebagai pilihan politik strategis dan tepat pada perkembangan dinamika politik aktual," katanya di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Yayat Kembali Meradang, Jokowipun Diserang Ulang

Mantan Tim Sukses Jokowi, Michael Bimo Putranto diduga terlibat dalam kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain itu, Bimo diduga pernah ke Ankai, Cina untuk memantau proses pengadaan bus.
Kasus tersebut mencuat dan berdampak pada citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Lantaran, Bimo mengaku sebagai orang yang kenal dekat dengan Jokowi.
Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan kasus pengadaan bus tersebut merupakan bukti sistem pengawasan yang dijalankan Jokowi masih sangat lemah.

PDIP Bantah Ada Deklarasi Pencapresan Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, membantah santernya rumor di kalangan wartawan yang menyebutkan bahwa pada Kamis malam ini DPP PDIP akan mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden malam ini.
"Perlu kami tegaskan bahwa pencalonan capres dan cawapres merupakan momentum politik yang sangat strategis, yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Jadi tidak ada deklarasi malam ini," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Jokowi Bantah Rapat dengan PNS Pengarahan Sebelum Nyapres

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah dua kali mengadakan pengarahan kepada pegawai negeri sipil eselon 3 dan 4 dalam sepekan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah pengarahan itu adalah pengarahan terakhir sebelum menjadi dirinya menjadi calon presiden.
Dirinya melakukan pengarahan untuk melakukan koordinasi langsung karena dianggap masih kurang, sehingga terjalin keharmonisan. Sebab koordinasi dengan asisten dan kepala dinas sudah dilakukan.
"Tapi saya lihat ke bawahnya setahu saya belum bisa sambung lebih baik panggil aja langsung.

Jokowi Akui Tak Ambil Cuti, Ridwan Saidi Sakit Hati

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengambil cuti saat melakukan kegiatan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (12/3/2014). Menurutnya, kegiatan itu bukan agenda kampanye partai sehingga tidak perlu mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Izin untuk apa? Saya khan ndak lakukan kampanye. Izin itu diajukan kalau saya lakukan kampanye partai," kata Jokowi, Kamis, (13/3/2014).

Ahok Sekarang Pandai Tirukan Jokowi: "Nggak Mikir ... Nggak Mikir ..."

Jelang pencapresan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) semakin siap memimpin Jakarta. Kesiapan ini ditunjukkan dengan kepandainnya menirukan kata-kata yang jadi "milik" Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta). Hal ini ditunjukkannya ketika para awak media menanyakan seputar pengganti Jokowi jika yang bersangkutan kemudian menjadi presiden RI ke-7.
"Aku nggak mau mikir lah.. Nggak mikir, nggak mikir .......," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (13/3/2014).

Mau KPK mau Kejagung, Jokowi Tak Mau Pusing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, yang akan menanggani kasus dugaan korupsi pegadaan bus dari Cina.
"Tidak ada masalah kalau sudan masuk ke wilayah hukum," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Jokowi melanjutkan, yang jelas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar dalam memproses masalah tersebut. Sehingga lembaga hukum mana yang akhirnya akan menanggani hal tersebut, itu sudah bukan kewenangannya.