Surva-surve Roy Morgan: Jokowi Masih Paling Populer

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap kandidat paling populer untuk Presiden dengan meraih 39 persen suara (naik 1 poin) dalam survei pemilu yang dilakukan lembaga riset Roy Morgan pada bulan Januari.
Jokowi unggul di atas Prabowo Subianto (16%, naik 2 poin) dan Aburizal Bakrie (12%, tidak berubah)
Ketiganya jauh di atas Wiranto (7%), Jusuf Kalla (5%, tidak berubah), mantan Presiden Megawati Sukarnoputri (5%, tidak berubah), Dahlan Iskan (4%, turun 1 poin), dan Mahfud MD (3%, tidak berubah).

Dugaan Penyadapan Jokowi Jangan Dibawa ke Politik

Ketua DPR RI  Marzuki Alie meminta agar kasus dugaan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tidak ditarik ke ranah politik untuk menghindari terjadinya kegaduhan politik menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014.
Menurutnya, akan lebih baik jika kasus dugaan penyadapan itu diselesaikan melalui jalur hukum dengan melaporkan ke polisi termasuk membawa bukti-bukti yang mendukung. Tapi, bila Jokowi enggan melaporkan hal tersebut, maka sebaiknya tidak perlu diumbar ke publik yang bisa menimbulkan saling curiga dan menuduh.

Bambang Soesatyo: Jokowi Didukung Beberapa konglomerat

Popularitas Joko Widodo (Jokowi) memang tinggi sehingga calon presiden mana pun, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, tak mampu menandinginya. Ini karena Jokowi memiliki tim media sosial.
"Jokowi punya tim media sosial yang tangguh. Pak Ical (Aburizal Bakrie) belum setangguh itu," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (24/2/2014).
Selain memiliki tim media sosial yang tangguh, Jokowi juga didukung beberapa konglomerat.

Jokowi Tak Akan Nyatakan Jakarta Darurat Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyatakan Jakarta berada dalam status tanggap darurat banjir meski hujan deras mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) beberapa hari terakhir.
"Kita tidak akan nyatakan Jakarta status tanggap darurat banjir, wong enggak ada hujan juga kan?" kata Jokowi di Jakarta, Senin.
Meski Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan hujan masih akan mengguyur Jabodetabek hingga Maret, namun Jokowi tidak merasa perlu memberlakukan status tanggap darurat banjir.

Menteri PU Ikuti Kemauan Jokowi Bangun 6 Ruas Tol Dalam Kota

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku akan mengikuti kemauan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek pembangunan enam tol dalam kota. Sejauh ini, sudah ada proyek tol dalam kota yang bisa digarap karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.
"Mereka yang usulkan kita tinggal bilang boleh, syaratnya ini. Sekarang ada yang sudah masuk," ucap Djoko, dikantornya, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Alat Sadap Jokowi Ditemukan saat Renovasi Rumah

PDI Perjuangan dipojokkan sejumlah partai politik karena bercerita soal penyadapan yang dihadapi Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. Dituding, hal itu adalah disengaja demi pencitraan.
Namun, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, sama sekali tak ada tujuan pencitraan demikian. Cerita soal penyadapan itu keluar karena petinggi partai itu diminta tanggapan soal tekanan yang dihadapi Partai Nasdem di Aceh.
Ditambah lagi, kata Hasanuddin, cerita soal penyadapan terhadap Jokowi bukan sebuah kebohongan.

Jokowi tak Ambil Pusing Pengadaan Bus Dilaporkan ke KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak ambil pusing dengan langkah Ketua Dewan Transportasi Jakarta Azas Tigor Nainggolan yang melaporkan kisruh pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tigor mencium bau amis dalam pengadaan bus TransJakarta.
"Ya nggak apa-apa kalau dilaporkan (ke KPK)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menurut Jokowi, sebenarnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi terus mendalami proyek TransJakarta.

Alat Sadap Dipasang Sebelum Jokowi Menempati Rumah

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanudin mengatakan alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dipasang sebelum Jokowi menempati rumah tersebut. Dia mengatakan, PDI Perjuangan lalu mengacaukan fungsi alat sadap tersebut.
"Itu diperkirakan saat proses pembersihan rumah," kata Tubagus saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 24 Februari 2014. Dia mengatakan sebelum Jokowi menempati rumah tersebut memang dilakukan renovasi.

Jokowi Mengaku Kapalnya Pernah Diledakkan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo perlahan-lahan mengakui banyak yang mencoba mencelakakan dirinya, bukan hanya soal penyadapan.
Hari ini Joko Widodo membenarkan bahwa kapal yang hendak ia tumpangi diledakkan oleh oknum tak bertanggungjawab.
"Itu kejadian setahun yang lalu," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi saat blusukan di Jalan S Parman, Jakarta Barat, Senin (24/2/2014).
Namun Jokowi enggan menjelaskan detail peristiwa tersebut. Ia menegaskan sudah tidak ingin memikirkan hal itu. Ia memilih konsentrasi membenahi persoalan Jakarta, seperti memperbaiki drainase di Jakarta.

Puan Tegaskan Jokowi Belum Tentu Capres

Elektabilitas dan popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu positif dalam setiap hasil jajak pendapat calon presiden (capres). Dukungan terhadap Jokowi mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya ialah melalui kelompok Pro Jokowi (Projo).
Akan tetapi, menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani, partainya mempunyai mekanisme tersendiri untuk menentukan capres. Puan berharap Projo tidak memaksakan kehendak agar Jokowi diusung capres.
“Ada mekanisme yang diatur PDI-P, jadi jangan memaksakan kehendak. Capres itu bukan mau-maunya siapa.

Alat Sadap di Rumah Jokowi Bisa Merekam Suara dan Gambar

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanudin mengatakan, alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dapat merekam suara dan gambar. Ada tiga alat sadap yang ditemukan di rumah Jokowi pada Oktober 2012.
Hasanudin menjelaskan, penyadapan dapat dilakukan dengan tiga hal, yakni melalui udara bebas, melalui rekaman, dan melalui penguatan sinyal.

Jokowi Tak Mau Urusi Kisruh PT JM dengan Adhi Karya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan ikut campur soal kisruh harga tiang monorail antara PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan Adhi Karya. Menurutnya, taksiran harga tiang monorail sudah diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Itu urusan Adhi Karya dan Jakarta Monorail, harga tiang itu sudah dicek BPKP. Tidak mau urus saya, nanti disangka intervensi," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/2/2014).

Jokowi: Teror Kapal Meledak Sudah Lama, Tahun Lalu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selain rumah dinasnya disadap, dia juga pernah diteror orang tidak dikenal. Itu terjadi pada tahun lalu, namun Jokowi enggan menyebutkan kapan tepatnya.
"Iya kejadiannya tahun lalu. Tapi sudah lah kan itu sudah lama kejadiannya," kata Jokowi usai meninjau perbaikan gorong-gorong di Jalan S Parman, Jakarta Barat, Senin (24/2/2014).
Jokowi menuturkan, salah satu teror yang diterimanya adalah ketika akan berangkat ke Kepulauan Seribu.

Penyadapan Isu Murahan Jokowi Yang Sedang Pusing

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul angkat bicara terkait penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ruhut, kabar penyadapan Jokowi adalah isu murahan dan hanya pencitraan saja.
"Itu pencitraan, ya mungkin Jokowi mulai pening, macet enggak ketulungan, banjir juga masih, pening dia," ujar Ruhut dengan nada khasnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Jokowi: Waduk Ciawi Urusan Bupati Bogor

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penanganan pembebasan lahan Waduk Ciawi ke Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia memilih tak ikut campur dengan urusan tersebut.
"Tanya Bupati Bogor, itu wilayah Bogor. Jangan ikut-ikut wilayah lain. Itu wilayah Bupati," ucap Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/2/2014).
Pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Ciawi akan menggunakan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi Disadap, Kinerja BIN Dipertanyakan

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo akan mempertanyakan tugas Badan Intelijen Negara dalam pengamanan negara yang akan memasuki Pemilu 2014. "Hari ini Komisi I DPR RI akan bertemu dengan mitra kerjanya seperti BIN, ini penting dilakukan koordinasi karena memasuki tahun politik," kata Tjahjo di Gedung DPR,Jakarta, Senin (24/2).
Menurut Tjahjo, ancaman teror menjelang pemilu saat ini sudah terjadi yang dibuktikan dengan adanya beberapa kasus seperti penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Kata Tjahjo, Diam-diam BIN dan Polri Mengusut Penyadapan Jokowi

Isu penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyeruak. Namun Jokowi tak juga melaporkan penyadapan itu ke pihak berwajib. PDIP menyatakan BIN sudah mengusut diam-diam.
"Saya kira BIN (Badan Intelijen Negara) dan Polri diam-diam sudah mengusut itu," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Tjahjo mengungkapkan teror politik semacam itu berisiko marak di tahun politik. Bahkan Megawati juga diceritakan pernah dikuntit orang tak dikenal.

Puan: Kapal Hendak Dinaiki Jokowi Meledak, Ban Mobil Disobek

Rupanya penemuan alat sadap yang ditemukan di kediaman Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bukan aksi yang pertama. Bukan hanya penyadapan, tetapi aksi teror juga dialamatkan kepada mantan Wali Kota Solo itu.
Misalnya saja, saat Jokowi ingin ke Pulau Seribu, tiba-tiba kapalnya meledak. Tak hanya itu, ban mobil Jokowi juga disobek-sobek.
Berbagai aksi teror kepada Jokowi ini dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani.

Jokowi Pantau Pengerjaan Turap di Jalan S Parman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini, Senin (24/2/2014) kembali blusukan memantau sejumlah pekerjaan di Jakarta. Kali ini ia memantau pembangunan turap di sepanjang Jalan S Parman, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat.
Menurut pantauan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini tiba di Jalan S Parman, tepatnya di depan Grand Topic Suite's Hotel pada pukul 11.30 siang.

Puan: Sebaiknya Jokowi Lapor Pihak Berwajib

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku disadap di rumah dinas dan kantornya. Ketua FPDIP DPR Puan Maharani menyarankan Jokowi lekas lapor ke pihak berwajib.
"Kalau itu benar, siapa pun bukan hanya Pak Jokowi, saya rasa lebih baik kita laporkan ke pihak berwajib. Tapi kan namanya intelijen, ada yang bisa dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan," kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

PDI P Bantah Penyadapan Jokowi Alihkan Isu

PDI Perjuangan menegaskan pengungkapan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di rumah dinasnya bukan untuk mengalihkan berbagai isu yang mendera partai politik itu.
"(Persoalan penyadapan diungkapkan) itu terjadi karena pertanyaan wartawan pada Pak Sekjen (Tjahjo Kumolo) saat launching buku setelah ada teror kader NasDem di Aceh," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI P, TB Hasanuddin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Puan Minta Siapapun Tak Paksa Jokowi Nyapres

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani meminta pihak-pihak yang ngotot mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden (capres) agar tidak memaksakan kehendak. Baik itu relawan kader partai dan simpatisan PDIP atau relawan dari luar partai.
"Ada mekanisme yang diatur, jadi jangan memaksakan kehendak. Jadi bukan mau-maunya siapa. Boleh saja mendukung, tapi ini mekanisme partai," ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Pohan: Jokowi Akan Jadi Sasaran Tembak Ketika Dideklarasikan Sebagai Capres

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) diisukan sudah final. Partai lain pun mulai memprediksi nasib Jokowi di Pilpres 2014 nanti.
Partai Demokrat yang sedang menggelar konvensi capres menilai Jokowi bakal jadi sasaran tembak begitu dideklarasikan. Karena masih ada persoalan yang belum tuntas di Jakarta.
"Jokowi bakal jadi sasaran tembak. Kendala terkuat justru rakyat DKI," kata Wasekjen PD Ramadhan Pohan kepada wartawan, Senin (24/2/2014).

Penyadapan di Rumah Jokowi Hanya Muncul Suara Air

Anggota Komisi I DPR dari PDI-P, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin, menegaskan alat sadap yang ditempatkan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dilakukan sebelum menempati rumah itu Oktober 2013.
"Penyadapan itu setelah dilihat itu kan diperkirakan saat proses pembersihan rumah, renovasi rumah sebelum Pak Jokowi masuk," kata TB Hasanuddin di gedung DPR Jakarta, Senin (24/2/2014).

Penyadapan Rumah Jokowi Dibereskan Purnawirawan Mayjen TNI

PDI Perjuangan mengaku rumah dinas Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat disadap. Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengaku, Jokowi sudah disadap sejak Desember 2012.
Menurut Hasanuddin, diketahuinya alat sadap di rumah dinas Jokowi itu ketika rumah dibersihkan dan akan direnovasi di beberapa tempat. Namun PDI Perjuangan mengaku penyadapan itu dapat dinetralisir dan bahkan dikendalikan.
"Jadi penyadapan itu, setelah dilihat itu kan diperkirakan pada saat proses pembersihan rumah, renovasi rumah sebelum Pak Jokowi masuk.

Terlalu Terburu-buru, Jokowi Kecolongan Kasus Bus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghilangkan kemacetan dari Jakarta. Sehingga keputusan pengadaan bus, sebagai moda transportasi massal, diambil dengan cepat.
Pengamat politik Andrinof Chaniago, mengatakan cara Jokowi mengambil dan memutuskan kebijakan secara cepat kurang tepat. Karena ini memberikan ruang bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"Sikap tegas dan cepat Jokowi dalam mengambil tindakan dimanfaatkan sebagian oknum untuk mengambil keuntungan pribadi," kata Andrinof saat dihubungi, Senin (24/2/2014).

Jalan Sudah Mulus, Deklarasikan Jokowi Sebelum Pileg

Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lewat PDIP dikabarkan sudah final. Kalangan PDIP Pro Jokowi mendesak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menunda-nunda deklarasi pencapresan Jokowi.
"Penyadapan dan berbagai teror serta berbagai isu negatif yang menerpa Jokowi, membuktikan bahwa Jokowi harus segera dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP sebelum Pileg 2014," ujar Koordinator Nasional PDIP Projo, Budi Arie Setiadi, kepada detikcom, Senin (24/2/2014).