Yas Yes Ya Yo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail sejak groundbreaking proyek monorel pada Oktober 2013 lalu. Jokowi mengatakan, tidak semudah itu bekerja sama dengan pemprov.
"Kita nggak orang gampangan. Yas, yes, yas, yes, ya, yo, ya, yo! Nggak seperti itu," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Nggak Bakalan Mau Jadi Cawapres, Mending di DKI Sama Aku

Isu yang berembus di PDIP menyebutkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) akan dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sehari-hari bekerja bersama Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tak akan sudi bila hanya dijadikan cawapres.
"Kata siapa (Jokowi Cawapres)? Itu cuma untuk mengalihkan perhatian saja," kata Ahok ini di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakpus, Selasa (18/2/2014).

Deddy Mizwar: Jokowi Mau Jadi Presiden Amerika Juga Boleh

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Tinjau Rumah Hydroponik di Marunda

Rumah hydroponik yang berada di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ditinjau Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), Selasa (18/2/2014). Peninjau ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana pembangunan rumah hydroponik yang nantinya akan dijadikan percontohan konsep pertanian tanpa menggunakan tanah di  tengah kota DKI Jakarta.
Tahap awal rumah hydroponik yang berukuran 4 x 16 meter, baru ditanamin sayur-sayuran dengan media air yang ditampung dalam pipa. Pembangunannya diperkirakan akan rampung pada Sabtu (22/2/2014) mendatang.

Tinjau Waduk Marunda

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), kembali meninjau Waduk Marunda di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta ini, hanya untuk memastikan bertambahnya alat pengeruk (eskavator) di waduk tersebut.
"Saya mau ngecek alat sudah tambah atau belum. Ternyata sudah, ini ada tiga lagi yang baru didatangkan tapi belum dipakai", ujar Jokowi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/2/2014).

Groundbreaking Monorel yang Disetujui Jokowi Tanpa Dokumen Lengkap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertanyakan keseriusan PT Jakarta Monorail yang sedang membangun proyek transportasi Monorel.
Sebab, empat bulan pasca groundbreaking, PT Jakarta Monorail belum juga melengkapi dokumen yang diminta Pemerintah Provinsi. Sehingga, Jokowi pun hingga kini belum bisa menandatangani kontrak kerjasama."Kita ini inginnya masalah administrasi dan di lapangan dikerjakan bareng. Tapi kalau administrasinya tidak komplit ya maaf," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Tak Tegas Pada Dugaan Penggelapan Pajak di Pasar Jaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas terhadap para pejabatnya yang diduga terkait kasus hukum. Salah satunya adalah Direkrut Utama (Dirut) PD Pasar Jaya, Jangga Lubis yang dilaporkan pengelola parkir lima pasar Walman Aruan karena diduga menggelapkan pajak parkir periode 2006-2010.
“Gubernur harus tegas karena akan merusak kredibiltas Pak Jokowi dan Pak Ahok selaku pemimpin Jakarta,” ungkap pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan, Selasa (18/2/2014).

Menhub: Proyek Monorel Jokowi Tak Boleh Mangkrak

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mewajibkan proyek monorel di DKI Jakarta jalan terus. Dia heran melihat pembangunan sarana transportasi massal ini tak berjalan mulus sejak peletakan batu pertama Oktober tahun lalu.
"Akan kita bicarakan dengan Pemprov DKI," kata Mangindaan selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Blunder Jika PDIP Salah Sikapi Pendukung Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus hati-hati menyikapi gerakan arus bawah yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden.
Jika PDIP salah menyikapi gerakan itu bisa menjadi bumerang bagi internal. Jokowi sudah menjadi tokoh yang memiliki respon positif dari publik. "Pendukung PDIP sudah pasti mendukung Jokowi, tapi pendukung Jokowi belum tentu memilih PDIP," ujar pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Jangan Mau Jadi Cawapres Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan menolak skenario Mega-Jokowi di 2014. Kalangan PDIP Pro Jokowi medukung sikap tegas Jokowi itu.
"Ya memang seharusnya. Ya jangan mau (jadi cawapres Mega) dong," kata Koordinator Nasional PDIP Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Selasa (18/12/2014).
Menurut Budi, rakyat Indonesia tak menginginkan Mega sebagai capres, tapi Jokowi sebagai capresnya.

Jokowi Naikkan PBB dan Parkir Tanpa Sosialisasi

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, menyesali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif restribusi parkir yang mencapai 100-300 persen di DKI Jakarta, tanpa sosialisasi bagi masyarakat. Seharusnya menurut Yayat di era keterbukaan informasi publik yang sudah dipayungi oleh UU KIP, pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) bisa menerapkan hal itu.
“Masyarakat DKI Jakarta tidak tahu apa-apa tentang kenaikan PBB dan juga retribusi parkir.

Aspirasi Dorong Jokowi Sebagai Capres Harusnya Disampaikan ke Megawati

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo baru-baru ini dan meminta agar bersedia menjadi calon presiden (capres) di pemilu 2014. Namun, karena Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, seharusnya aspirasi tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang diberi mandat menentukan capres yang akan diusung partai itu.
Seperti diungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, fenomena kelompok pendukung Jokowi seperti KIB adalah bukan hal baru. PDI-P juga sudah paham maraknya dukungan sipil kepada kader-kader partai seperti Jokowi, Tri Rismahrini, maupun Megawati sendiri.

Swastanisasi Pengangkutan Sampah Sangat Merugikan Keuangan DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, menganggap swastanisasi pengangkutan sampah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat merugikan. Sebab, biaya pengangkutan dihitung per kubik dalam sekali angkut dan menyedot anggaran yang sangat besar.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan bahwa swastanisasi pengangkutan sampah itu mekanisme yang turun temurun sejak berpuluh-puluh tahun. Sehingga itu sulit diubah. Apalagi, lanjutnya, pengajuan 200 truk sampah tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.

Satu-satunya Peluang Jokowi Nyapres Lewat PDIP

Dukungan masyarakat untuk mencapreskan Jokowi semakin tak terbendung. Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa partainya telah paham akan adanya dukungan eksternal itu. Namun Eva menilai peluang pencapresan Jokowi hanyalah lewat PDIP.
"PDIP sudah paham maraknya dukungan sipil kepada kader-kader PDIP seperti Jokowi, Risma dan Bu Mega sendiri baik disekspresikan secara fisik maupun disuarakan dan dikampanyekan di socmed (social media, media sosial, -red)," tutur Eva kepada wartawan, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Tetap Kerja Sama dengan Swasta mengelola Sampah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan kerja sama dengan pihak swasta terkait pengelolaan sampah.
"Lalu kelolanya pakai apa kalau enggak jadi (pengadaan truk sampah). Suruh pegang pakai tangan buangin ke sana?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Hal tersebut dikatakan Jokowi lantaran pihaknya gagal mendapatkan truk sampah sebanyak 200 unit.

Jokowi Dinilai Terlalu Banyak Dipuji, Marzuki Alie: Yang Berhak Dipuji Hanya Allah

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengkritik pendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Apalagi jika para pendukung tersebut memberikan pujian setinggi langit, dan mengesankan Jokowi menjadi sosok yang antikritik.
Menurut Marzuki, segala pujian seharusnya hanya untuk Allah atau Tuhan Yang Maha Esa (YME).
“Saya lihat ulah para pendukung Jokowi yang memuji-muji Jokowi dan mencaci maki Jokowi itu tidak baik untuk Jokowi sendiri. Pujian itu hanya untuk Allah atau Tuhan YME. Manusia tidak sempurna dan makanya tidak bisa bebas dari kritik. Pujian justru hanya akan membuat manusia itu lupa dan ini tidak baik,” kata Marzuki di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Monorel Tidak Layak Dibangun, Jokowi Terburu-buru

Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) tak layak membangun monorel.
Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki PT JM, Darmaningtyas yakin kalau proyek itu akan kembali mangkrak.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk kembali menjalankan proyek monorel. Sebab, apabila PT JM merugi, Pemprov DKI-lah yang akan menanggung.

Ayam Jantan Berkokok

Seminggu terakhir ini saya kurang sehat. Namun, erupsi Gunung Kelud, setelah sebelumnya Sinabung, tanah longsor, serta banjir yang melanda hampir seluruh pelosok Tanah Air, mendorong penulis membuka beberapa data lain, seperti target produksi minyak bumi tahun 2014 dan realisasi pajak tahun lalu.
Dari sedikit data tersebut, secara simplistis bisa disimpulkan, beban hidup bangsa tahun ini akan lebih berat daripada tahun lalu.

Berharap Monorel Tak "Mati Suri" Lagi...

Proyek monorel Jakarta tidak semulus yang diharapkan warga Jakarta. Setelah bangun dari mati surinya selama tujuh tahun, proyek itu seperti akan tertidur lagi.
Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groudbreaking kelanjutan proyek monorel pada 16 Oktober 2013, dia berharap monorel akan menjadi lifestyle moda transportasi di Jakarta. Namun, boro-boro menjadi lifestyle, kelanjutan proyeknya saja masih tanda tanya.

Jokowi Isyaratkan Tak Mau Jadi Cawapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tak mau jadi cawapres. Jokowi memilih menutup jalan berlubang biar halus mulus. Apa makna kalimat 'kode' Jokowi ini?
"Cawapres apa toh? Mendingan sekarang ikut saya saja halusin jalan yang berlubang," kata Jokowi saat ditanya apakah dirinya bersedia jadi cawapres di Pemilu 2014.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).

Nama Anas Effendi Belum Sampai ke Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama Anas Effendi baru menjadi kandidat untuk Wali Kota Jakarta Barat. Menurut dia, nama tersebut belum datang ke mejanya. "Jadi kandidat," kata Jokowi di Balai Kota Senin (17/2/2014). Dia mengaku belum mengetahui proses pemilihannya sudah sampai mana. "Saya enggak tahu urut-urutannya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengatakan bahwa Anas Effendi akan dipromosikan untuk menjadi Walikota Jakarta Barat.

Belum Puas, Jokowi Masih Akan Mutasi Pejabat

Setahun empat bulan menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum percaya penuh terhadap kinerja aparatnya. Mutasipun akan terus dilakukan untuk menemukan formulasi yang tepat untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dirancangnya.
“Mutasi akan terus dilakukan sampai saya mendapatkan orang tepat dan mampu mengikuti ritme kerja saya,” tandas Jokowi di Balaikota, Senin (17/2/2014).
Menurut orang nomor satu di ibukota ini saat ini dirinya membutuhkan orang yang bekerja dan bekerja. Sedangkan untuk kemampuan dikatakannya adalah urusan nomor dua.

Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi

Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.
Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

Kata Agus Pambagio, Jokowi Bodoh Jika Pilih Anas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menganggap Anas Effendi tidak layak menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Menurut dia, kegagalan memimpin Jakarta Selatan membuat rekam jejak Anas dianggap tidak kompeten. “Menurut saya rencana itu tidak tepat (karena rekam jejaknya buruk),” katanya saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" menyatakan akan segera menunjuk Wali Kota Jakarta Barat yang baru. Nama Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan yang dicopot usai banjir besar 2013 lalu, disebut sudah diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Rakyat Menunggu Kepastian Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014.
"Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya.

PDIP Tegaskan Tak Ada Organisasi Bernama Projo

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menegaskan kelompok Pro Jokowi (Projo) bukan bagian dari internal.
"Tidak ada organisasi Projo di dalam PDIP. Seperti inisiatif-inisiatif yang lain misal seknas, sekber, KIB, Gong yang sama-sama mengusulkan Jokowi maka Projo merupakan pelembagaan aspirasi," kata Eva , Senin (17/2/2014).
Menurutnya, jika Projo mengklaim bagian dari internal merupakan hal yang wajar. Sebagian kader juga memiliki aspirasi yang sama dengan Projo menginginkan Jokowi menjadi capres.

Jokowi Minta Pejabat Masuk TGUPP Tidak Diam Saja

Tujuh pejabat yang masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jangan diam saja. Mereka harus segera mengevaluasi seluruh kepala dinas (kadis) yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota, Senin (17/2/2014). “Tim tujuh harus segera bekerja. Mereka merupakan orang berpengalaman, sehingga bisa mengevaluasi kerja seluruh kepala dinas yang ada,” ucapnya.
Semuan anggota TGUPP adalah mantan pejabat eselon dua yang baru saja dicopot Jokowi.