Tahun 2013 segera berganti. Banyak gebrakan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang berjuluk Jokowi. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan punya beberapa catatan dan penilaian atas program kerja mantan wali kota Solo itu.
"Banyak yang dilakukan gubernur, untuk mengatasi banjir yang dilakukan secara sporadis," ujar Ferrial kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan, upaya mengatasi banjir seperti dibuatnya seribu sumur resapan yang tersebar di seluruh titik wilayah Jakarta.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 23 Desember 2013
Megawati Harus Bijak Dengar Suara Kader yang Ingin Jokowi Capres
Internal PDIP begejolak menghadapi masih kuatnya ambisi ketua umum
Megawati Soekarnoputri menjadi capres, di tengah tingginya elektabilitas
Jokowi. Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, menilai
mestinya keputusan capres disepakati dalam sebuah konsesus.
"Di dalam internal partai belum ada kebijakan partai yang mengurus kepemimpinan nasional, bagaimana mengusung capres belum ada aturan main. Akibatnya tidak ada kepastian. Padahal memimpin partai berbeda dengan memimpin republik," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam diskusi di Kantor Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Jakpus, Senin (23/12/2013).
"Di dalam internal partai belum ada kebijakan partai yang mengurus kepemimpinan nasional, bagaimana mengusung capres belum ada aturan main. Akibatnya tidak ada kepastian. Padahal memimpin partai berbeda dengan memimpin republik," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam diskusi di Kantor Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Jakpus, Senin (23/12/2013).
Lelang Kepsek Jalan Terus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jakarta tetap dilanjutkan. Padahal proses itu diduga diwarnai kecurangan.
Menurut Jokowi, Pemprov DKI sudah melakukan investigasi terkait adanya kecurangan itu. Juga sudah ditemukan beberapa hal berbau kecurangan. Tapi dia yakin itu tidak akan mengganggu pelaksanaan lelang jabatan tersebut.
"Pelaksanaanya tetap berjalan. Tapi bisa saja kalau ada masalah diulang. Beberapa sudah ketemu masalahnya. Tapi belum final. Jadi saya belum bisa menyampaikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan saat ini pelaksanaan lelang jabatan sudah memasuki tahap kedua.
Menurut Jokowi, Pemprov DKI sudah melakukan investigasi terkait adanya kecurangan itu. Juga sudah ditemukan beberapa hal berbau kecurangan. Tapi dia yakin itu tidak akan mengganggu pelaksanaan lelang jabatan tersebut.
"Pelaksanaanya tetap berjalan. Tapi bisa saja kalau ada masalah diulang. Beberapa sudah ketemu masalahnya. Tapi belum final. Jadi saya belum bisa menyampaikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan saat ini pelaksanaan lelang jabatan sudah memasuki tahap kedua.
Jokowi Prihatin Penyerapan APBD Masih 71 Persen
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyerapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 baru terserap sebesar 71
persen, masih jauh dari target yang ditentukan.
"Ini masih 71 persen. Tapi nanti saya kira akhir tahun akan kelihatan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan, masih belum terserapnya anggaran sesuai target, yakni 97 persen lantaran masih ditemukan beberapa masalah di lapangan, yang paling besar yakni masalah pembebasan lahan.
"Ini masih 71 persen. Tapi nanti saya kira akhir tahun akan kelihatan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan, masih belum terserapnya anggaran sesuai target, yakni 97 persen lantaran masih ditemukan beberapa masalah di lapangan, yang paling besar yakni masalah pembebasan lahan.
Cawpres Jokowi Versi PDIP PROJO
Simpatisan PDIP yang menolak skenario Mega-Jokowi menggulirkan PDIP Pro
Jokowi. Mereka juga punya 4 kandidat cawapres yang dinilai pas untuk
mendampingi Jokowi. Siapa saja?
"Ada beberapa nama yang pantas seperti Jokowi-Puan, Jokowi-Prananda, Jokowi-Prabowo, dan Jokowi-CT," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional Projo, Senin (23/12/2013).
Menurut Arie, empat tokoh itu yang paling pantas mendampingi Jokowi. Keempatnya dinilai mampu mendampingi Jokowi membereskan berbagai persoalan bangsa.
"Ada beberapa nama yang pantas seperti Jokowi-Puan, Jokowi-Prananda, Jokowi-Prabowo, dan Jokowi-CT," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional Projo, Senin (23/12/2013).
Menurut Arie, empat tokoh itu yang paling pantas mendampingi Jokowi. Keempatnya dinilai mampu mendampingi Jokowi membereskan berbagai persoalan bangsa.
PDIP PROJO Tak Berniat Gulingkan Mega
Simpatisan PDIP yang menolak skenario Mega-Jokowi menggulirkan PDIP Pro
Jokowi. Namun tak ada target menggulingkan kepemimpinan Mega, atau pun
membuat partai baru.
"Nggak sampai sejauh itu. Musuh kita bukan Ibu Mega. Ibu Mega kami hormati sebagai ibu bangsa," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) kepada awak media, Senin (23/12/2013).
"Nggak sampai sejauh itu. Musuh kita bukan Ibu Mega. Ibu Mega kami hormati sebagai ibu bangsa," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) kepada awak media, Senin (23/12/2013).
Sutiyoso Puji Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Dirinya Saat Memimpin DKI
Kinerja pemerintahan Jokowi-Ahok mendapat apresiasi dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Menurut Sutiyoso apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok sudah bagus karena mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pendahulunya.
"Saya senang, proyek Transjakarta dan monorel yang dulu dimulai pada masa saya menjabat, dilanjutkan oleh Jokowi," kata Sutiyoso saat menghadiri dialog kebangsaan di Universitas Negeri Yogyakarta, senin (23/12/2013).
"Saya senang, proyek Transjakarta dan monorel yang dulu dimulai pada masa saya menjabat, dilanjutkan oleh Jokowi," kata Sutiyoso saat menghadiri dialog kebangsaan di Universitas Negeri Yogyakarta, senin (23/12/2013).
Jokowi: Penutupan Gerbang Tol Membuat Jalan Arteri Sangat Macet
Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta sempat
melakukan uji coba penutupan 3 gerbang keluar tol dan 1 gerbang masuk
tol di sepanjang Jl Gatot Subroto selama 3 hari. Akibatnya, jalan arteri
menjadi sangat macet.
"Ini belum kesimpulan. Iya penutupan itu menyebabkan di arteri menjadi sangat macet," kata Gubernur DKI Jokowi ketika ditanya tentang hasil evaluasi penutupan gerbang tol.
"Ini belum kesimpulan. Iya penutupan itu menyebabkan di arteri menjadi sangat macet," kata Gubernur DKI Jokowi ketika ditanya tentang hasil evaluasi penutupan gerbang tol.
LSI: Jika Sama-sama Nyapres, Jokowi Dipastikan Akan Kalahkan Mega
Jika Megawati dan Jokowi maju jadi capres dari PDI-P, survei LSI menunjukkan Jokowi akan mengungguli Mega.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Rully Akbar, mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jauh lebih unggul jika head-to-head dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Rully Akbar, mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jauh lebih unggul jika head-to-head dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Menkumham Minta Jokowi Ajari Bagaimana Perbaiki Pelayanan Publik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (23/12/2013)
menghadiri acara diskusi Media bertajuk 'Membangun Pelayanan Publik yang
Profesional dan Antikorupsi' di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jakarta.
Menurut pantauan Jokowi masuk ke dalam auditorium Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Dirut PT. KAI, Ignatius Jonan dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharani.
Menurut pantauan Jokowi masuk ke dalam auditorium Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Dirut PT. KAI, Ignatius Jonan dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharani.
Jokowi dan Risma Bicara Pelayanan Publik di Kemenkum HAM
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
kembali tampil di publik berbarengan. Kedua kepala daerah ini menjadi
pembicara dalam diskusi yang digelar Kementerian Hukum dan HAM.
Selain keduanya, hadir pula Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Dirut PT KAI Ignatius Jonan dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwianto.
Sedangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin akan menjadi keynote speaker dalam diskusi bertemakan Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).
Selain keduanya, hadir pula Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Dirut PT KAI Ignatius Jonan dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwianto.
Sedangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin akan menjadi keynote speaker dalam diskusi bertemakan Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).
PDIP Sedang Uji 'Jiwa Korsa' Jokowi
Ketua PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden. Jokowi, ujarnya, masih menjalani ujian terkait loyalitas kepada partai.
"Sebagai pemimpin, wajar Jokowi diuji di tingkat internal partai," kata Maruarar di kompleks parlemen, Senayan.
Desakan agar Jokowi maju dalam pemilihan presidenmenguat belakangan ini. Jokowi dalam survei terakhir disebut menjadi raja di dunia maya.
"Sebagai pemimpin, wajar Jokowi diuji di tingkat internal partai," kata Maruarar di kompleks parlemen, Senayan.
Desakan agar Jokowi maju dalam pemilihan presidenmenguat belakangan ini. Jokowi dalam survei terakhir disebut menjadi raja di dunia maya.
Adu Kuat Pro Jokowi vs Pro Mega
Bila di Jakarta ada Pro Jokowi untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden, di Blitar sejumlah massa yang menamakan diri Barisan Pro-Mega mendeklarasikan dukungan kepada Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2014. Mereka berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski Jokowi memiliki popularitas sangat tinggi.
Wasekjen PDIP: Wajar Muncul PDIP Pro Jokowi
PDIP tak mempermasalahkan kemunculan PDIP Pro Jokowi (Projo). Namun
sekali lagi ditegaskan keputusan capres PDIP ada di tangan Ketum
Megawati Soekarnoputri.
"Menurut kami siapa pun di alam demokrasi wajar-wajar saja berpendapat siapa pun yang ingin atau diinginkan menjadi calon presidennya, apalagi itu anggota atau simpatisan PDIP," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Seluruh aspirasi yang berkembang akan menjadi masukan bagi PDIP. Namun sesuai kesepakatan Kongres ke-3 PDIP, masalah pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Megawati.
"Menurut kami siapa pun di alam demokrasi wajar-wajar saja berpendapat siapa pun yang ingin atau diinginkan menjadi calon presidennya, apalagi itu anggota atau simpatisan PDIP," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Seluruh aspirasi yang berkembang akan menjadi masukan bagi PDIP. Namun sesuai kesepakatan Kongres ke-3 PDIP, masalah pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Megawati.
LKB Apresiasi Perhatian Jokowi pada Kesenian Betawi
Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) mengapresiasi perhatian yang
diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap kesenian
Betawi.
Menurut Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat, perhatian Jokowi pada kearifan lokal budaya Betawi ini perlu mendapat payung hukum yang kuat. Dikatakannya, payung hukum tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan Betawi.
"LKB sangat mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang sangat memperhatikan kesenian-kesenian kearifan lokal. Contohnya sepanjang tahun 2013, 200 lebih kesenian Betawi tampil di berbagai acara penting Pemprov DKI," ujar Tatang dalam keterangan persnya, Senin (23/12/2013).
Menurut Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat, perhatian Jokowi pada kearifan lokal budaya Betawi ini perlu mendapat payung hukum yang kuat. Dikatakannya, payung hukum tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan Betawi.
"LKB sangat mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang sangat memperhatikan kesenian-kesenian kearifan lokal. Contohnya sepanjang tahun 2013, 200 lebih kesenian Betawi tampil di berbagai acara penting Pemprov DKI," ujar Tatang dalam keterangan persnya, Senin (23/12/2013).
Jokowi Tolak Tanggapi PDIP PROJO
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak bicara soal kemunculan gerakan
PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo). Mengelak bicara politik, Jokowi
kembali bicara tugasnya di Jakarta.
"Ah...Ini musim hujan, urusan kita urusan banjir, kita saja masih pusing," jawab Jokowi ditanya soal gerakan Projo ketika tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).
"Ah...Ini musim hujan, urusan kita urusan banjir, kita saja masih pusing," jawab Jokowi ditanya soal gerakan Projo ketika tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).
Tanggapan Tjahjo pada PDIP PROJO
Sejumlah kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan PDI Perjuangan Pro
Jokowi (PDIP Projo). PDIP Projo ini mendeklarasikan dukungan nyapres
untuk Jokowi. Namun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan capres PDIP
hanya akan dideklarasikan oleh DPP partai.
"Yang mendeklarasikan kan DPP partai, kalau calon presidennya dari PDI Perjuangan," kata Tjahjo saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Tjahjo ragu para deklarator PDIP Projo merupakan kader struktural partai.
"Yang mendeklarasikan kan DPP partai, kalau calon presidennya dari PDI Perjuangan," kata Tjahjo saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Tjahjo ragu para deklarator PDIP Projo merupakan kader struktural partai.
Berantas Preman, Jokowi Minta Polisi Jaga Pasar-pasar Rawan
Jelang Pemilu 2014, Pemprov DKI Jakarta bakal meningkatkan keamanan di kawasan pasar-pasar yang tersebar di wilayah ibu kota. Menurut Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, pasar tempat rawan terjadinya gesekan sosial lantaran banyak preman-premannya.
"Pasar adalah tempat yang rawan terjadinya gesekan sosial. Dalam rangka menyambut 2014 yang di dalamnya ada pileg dan pilpres perlu ada kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum," ujar Djangga dalam sambutannya saat penandatanganan MoU dengan Polda Metro di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
"Pasar adalah tempat yang rawan terjadinya gesekan sosial. Dalam rangka menyambut 2014 yang di dalamnya ada pileg dan pilpres perlu ada kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum," ujar Djangga dalam sambutannya saat penandatanganan MoU dengan Polda Metro di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Sekuat Apa Jokowi Saat Ini?
Simpatisan PDIP yang kecewa dengan skenario Mega-Jokowi mendeklarasikan
PDIP Pro Jokowi (Projo). Mereka langsung mendaulat Gubernur DKI itu
menjadi capres 2014. Memangnya sekuat apa elektabilitas Jokowi saat ini?
Survei terkini yang dirilis Indo Barometer pada Minggu (22/12/2013) kemarin menunjukkan kekuatan Jokowi masih unggul dibandingkan capres lainnya. Termasuk capres PDIP yang semakin mengerucut ke sosok Mega.
"Joko Widodo bahkan berpeluang menang Pilpres satu putaran bila calonnya berjumlah 3 dan bila Prabowo Subianto tidak ikut menjadi calon presiden. Peluang yang belum tentu terjadi, jika PDIP mencalonkan Megawati Soekarnoputri," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Senin (23/12/2013).
Survei terkini yang dirilis Indo Barometer pada Minggu (22/12/2013) kemarin menunjukkan kekuatan Jokowi masih unggul dibandingkan capres lainnya. Termasuk capres PDIP yang semakin mengerucut ke sosok Mega.
"Joko Widodo bahkan berpeluang menang Pilpres satu putaran bila calonnya berjumlah 3 dan bila Prabowo Subianto tidak ikut menjadi calon presiden. Peluang yang belum tentu terjadi, jika PDIP mencalonkan Megawati Soekarnoputri," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Senin (23/12/2013).
Jokowi Jangan Jadi Gubernur PDIP
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kerap terlihat bersama Megawati Soekarnoputri. Fadli mengatakan, seharusnya seorang gubernur menjadi pemimpin bagi rakyatnya. "Bukan menjadi gubernur untuk partainya," ujarnya, saat ditemui di gedung BKKBN, Jakarta.
Itu tak berarti pemimpin daerah tidak boleh terlihat bersama pimpinan partai yang mendukungnya. Menurut Fadli, jika sesekali mereka terlihat bersama, tidak ada masalah.
Itu tak berarti pemimpin daerah tidak boleh terlihat bersama pimpinan partai yang mendukungnya. Menurut Fadli, jika sesekali mereka terlihat bersama, tidak ada masalah.
Gerindra Cuek Jokowi Nyapres, Tapi Minta Agar Jokowi Jadi Gubernur s/d 2017
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan partainya tak terlalu hirau siapa yang akan dipilih PDI Perjuangan sebagai calon presiden, termasuk bila PDI Perjuangan menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, penetapan calon presiden adalah kuasa partai politik.
Terkait isu pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Fadli meminta pasangan Jokowi-Ahok menunaikan janjinya sebagai gubernur dan wakil gubernur hingga masa jabatan selesai.
Terkait isu pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Fadli meminta pasangan Jokowi-Ahok menunaikan janjinya sebagai gubernur dan wakil gubernur hingga masa jabatan selesai.
PDIP PROJO Daulat Jokowi Jadi Capres 2014
Simpatisan PDI Perjuangan yang kecewa dengan skenario Mega-Jokowi di
Pilpres 2014 mulai bergerilnya. Mereka memunculkan PDIP Pro Jokowi
(Projo) yang langsung mendaulat Gubernur DKI tersebut sebagai capres
2014.
"Kami membentuk PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi sebagai presiden RI 2014," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO), dalam siaran pers, Senin (23/12/2013).
"Kami membentuk PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi sebagai presiden RI 2014," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO), dalam siaran pers, Senin (23/12/2013).
Akibat Coba Main-main dengan Aspirasi Rakyat, Muncullah PROJO!
Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang 'tuli' terhadap aspirasi rakyat, mulai menyusun skenario menduetkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Gubenrnur DKI Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014.
Langkah main-main ini tentu saja sangat mengecewakan hampir semua simpatisan yang selama ini mendukung Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2014. Simpatisan yang kecewa menggulirkan PDI Perjuangan Pro Jokowi
(Projo).
Peluang Mega Menangi Pilpres 2014 Besar
Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) berpendapat, Megawati Soekarnoputri masih mempunyai peluang yang besar dalam memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2014 mendatang.
Selain itu, mantan Presiden RI kelima tersebut lebih berpengalaman dalam mengurus berbagai persoalan, termasuk membangun bangsa ini ketimbang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang mengurus ibukota.
"Kekurangan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentunya menjadi kekuatan Mega untuk melakukan perubahan. Mega lebih pengalaman dari Jokowi karena sudah pernah menjabat sebagai presiden," ujar Koordinator PMPHI Gandi Parapat, di Medan, Senin (23/12/2013).
Selain itu, mantan Presiden RI kelima tersebut lebih berpengalaman dalam mengurus berbagai persoalan, termasuk membangun bangsa ini ketimbang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang mengurus ibukota.
"Kekurangan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentunya menjadi kekuatan Mega untuk melakukan perubahan. Mega lebih pengalaman dari Jokowi karena sudah pernah menjabat sebagai presiden," ujar Koordinator PMPHI Gandi Parapat, di Medan, Senin (23/12/2013).
Jokowi dan Anugerah untuk PDI Perjuangan
Sepanjang tahun 2013, popularitas dan elektabilitas kader PDI Perjuangan
yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terus meroket.
Namanya merajai hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga sebagai
kandidat calon presiden paling populer.
"Fenomena Jokowi" ini turut memberikan "madu" bagi PDI Perjuangan. Sambutan terhadap Jokowi sudah muncul sejak PDI Perjuangan mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2012. Saat pelantikan pada 15 Oktober 2012, Jokowi yang terpilih bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan sambutan luar biasa.
"Fenomena Jokowi" ini turut memberikan "madu" bagi PDI Perjuangan. Sambutan terhadap Jokowi sudah muncul sejak PDI Perjuangan mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2012. Saat pelantikan pada 15 Oktober 2012, Jokowi yang terpilih bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan sambutan luar biasa.
Incar Jokowi, Prabowo Harus Sadar Diri
Calon Presiden (Capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai tak canggung mengungkapkan ketertarikannya mengandeng Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan kemungkinan tersebut masih ada.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, Prabowo akan kesulitan mengandeng Jokowi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, elektabilitas Jokowi masih di atas Prabowo.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, Prabowo akan kesulitan mengandeng Jokowi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, elektabilitas Jokowi masih di atas Prabowo.
Keikhlasan Prabowo Diuji Pada Pilpres 2014
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan memandang, duet antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 bisa menyebabkan munculnya dua matahari kembar. Sebab, keduanya merasa sama-sama unggul dan memiliki elektabilitas yang tinggi.
"Kemungkinan itu bisa saja terjadi, sebagaimana terjadi pada level gubernur atau bupati. Tapi presiden tetap lebih punya kuasa secara konstitusi dibandingkan wakilnya," ujarnya ketika dihubungi, Senin (23/12/2013).
"Kemungkinan itu bisa saja terjadi, sebagaimana terjadi pada level gubernur atau bupati. Tapi presiden tetap lebih punya kuasa secara konstitusi dibandingkan wakilnya," ujarnya ketika dihubungi, Senin (23/12/2013).
Langganan:
Postingan (Atom)


























