Jokowi Izinkan KJS Untuk Beli Raskin

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak keberatan jika KJS atau Kartu Jakarta Sehat dijadikan akses bagi warga miskin di DKI mengambil beras miskin atau raskin.
"Dipakai untuk yang lain, ya bisa saja, sehingga satu kartu bisa dipakai kepentingan lain, bagus," ujar Jokowi usai melantik Asep Syarifudin jadi Bupati Kepulauan Seribu, Rabu (5/6/2013).
Bahkan, lanjut Jokowi, bukan tidak mungkin kelak KJS menjadi kartu akses kepada pelayanan selain kesehatan. Misalnya, mendapat diskon di toko buku atau pelayanan yang lainnya.
Meski demikian, Jokowi mengaku rencana itu baru sebatas wacana. Pihaknya kini lebih fokus pada penyesuaian tarif antara Pemprov DKI dengan sejumlah rumah sakit peserta KJS itu. "Belumlah, KJS saja mau diinterpelasi," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, KJS yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo bisa digunakan membeli beras masyarakat miskin atau raskin. Cukup menunjukkan KJS, warga miskin dengan mudah mendapat akses membeli raskin.

Sumber :
kompas.com

Sewa Tanah Di Pulau Pari, Warga Ngeluh ke Jokowi

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dimanfaatkan warga Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Mereka mengeluhkan soal lahan tinggal mereka saat ini yang masih dikuasai swasta, PT Bumi Raya, sehingga mereka harus menyewa.
"Ini punya PT. Kita nyewa, inginnya jadi milik sih," kata Sabarudin, warga Pulau Pari kepada Jokowi di sela-sela pelantikan Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudi, Rabu (5/6/2013).
Warga berharap Jokowi mau menjadi mediator mereka. "Saya minta tanah ini dilepasin lah dari PT Bumi Raya ini supaya warga ini tidak resah. Lebih baik karena ini dibagi, karena ini tanah sengketa," tambahnya.
Sabarudin sendiri sudah 20 tahun tinggal di sana. Tapi sampai sekarang dia tak bisa membangun rumah karena tak punya lahan.
Menanggapi pelantikan konsep terbuka di depan warga, Sabarudin mengaku sangat senang. Dia berharap Asep dapat membawa Kepulauan Seribu lebih baik, terutama di sektor pariwisata.
"Sangat senang sekali, ya karena bisa ngeliat langsung. Harapan lebih baik lagi, pariwisata nya bisa ditingkatkan lebih maju," tandasnya.
Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera mengecek apa yang dikeluhkan Sabarudin.
"Enggak tahu. Mana yang dijual mana yang tidak belum tahu. Tapi saya dengar sudah banyak. Tapi belum tahu yang mana saja," ungkap Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tuding PRJ Oleh JIExpo Cuma Cari Untung

Pemprov DKI Jakarta berencana tidak memperpanjang kerja sama dengan PT JIExpo di kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun-tahun berikutnya. Alasannya, ruang sewa hanya diperuntukkan bagi pemiliki usaha besar dan mengancam pedagang kecil.
"Belum diputuskan (akan diperpanjang atau tidak)," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela pelantikan Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin, Rabu (5/6/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini ingin ke depannya pelaksanaan PRJ berjalan baik. Soal apa yang telah terjadi selama ini Jokowi tak mau tahu.
"Saya enggak ingin ngurus yang lalu, saya ingin ngurus ke depan," ucapnya.
Selama ini, lanjut Jokowi pedagang kecil seperti malah terpinggirkan. Sebab, mereka tak mampu membayar biaya sewa yang dibebankan PT JIExpo yakni Rp 2 juta per meter.
"Kita ingin yang kecil juga bisa memasarkan produknya seperti penjual kerak telor. Yang jualan handicraft yang jualan dari kampung-kampung itu banyak sekali. Ya enggak mungkin suruh beli stan 1 meter Rp 2 juta," kata Jokowi.
Lalu bagaimana jika PT JIExpo melakukan penawaran? "Ya enggak apa-apa berarti bisa dilurusin, kembali ke roh-nya semula. Tak hanya orientasi keuntungan. Yang kecil enggak dapet apa. Nanti kita luruskan dulu. Kalau memang bisa lurus tidak ada masalah. Kalau enggak bisa lurus yah pisah," tegas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Djan Faridz Rayu Jokowi Agar Izinkan Bangun Rusun 30 Lantai

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku telah menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta insentif dalam pembangunan tower rusunami. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan program 1.000 tower rusunami yang digagas pemerintah.
Djan Faridz meminta Jokowi untuk merevisi kebijakan terkait besaran Koefisien Luas Bangunan (KLB). Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, pengembang harus memenuhi persyaratan KLB 3,5. Dengan demikian, satu bangunan hanya boleh terdiri dari 12 lantai.
Djan meminta Jokowi menaikkan KLB menjadi 6, sehingga pengembang bisa membangun hingga ketinggian 24 lantai atau bahkan 30 lantai. "Ini bisa mengimbangi harga tanah dari ketinggian lantai," ujar Djan ketika ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Djan Faridz mengaku telah membicarakan persoalan ini kepada Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika KLB diubah, otomatis menjadi daya tarik bagi pengembang untuk membangun rusun.
"Kita sudah ketemu Jokowi, Pak SBY. Tingginya dikembalikan 24-30 lantai. Siapa yang mau bangun 11 lantai harga tanah 5 juta. Kalau kita bangun 30 lantai masih menutupi komponen harga tanah," jelasnya.
Dia mengaku masih menunggu keputusan Jokowi terkait permintaan tersebut. Djan juga berkomitmen untuk membantu menyediakan lahan. "Kami akan dorong realisasi program ini dengan menyediakan lahan," tutupnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Mampir ke SD-SMP Satu Atap di Kepulauan Seribu

Setelah melantik Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri mampir di SD-SMP Satu Atap 01 Pulau Pari. Jokowi menyapa guru dan siswa di dalam kelas.
"Assalamualaikum, Bu Guru," sapa Jokowi ramah, di lokasi, Rabu (5/5/2013).
"Jadi ini asli sini atau dari mana?" ujar Jokowi.
Para guru menjawab berasal dari Pulau Pari. "Waalaikumsalam, asli sini, Pak," jawab sang guru.
"Ya malah bagus itu. Jadinya gampang," kata Jokowi.
Jokowi masuk ke ruang kelas 1 SD dan tampak mengobrol dengan salah seorang murid laki-laki. "Ini belajar apa?" tanya Jokowi.
"MTK (matematika)," jawab si murid. "Oh ya..ya..," tutur pria asal Solo ini.
Suami Iriana juga sempat menyapa para siswa. "Belajar yang rajin ya anak-anak," seru Jokowi.
Setelah meninggalkan sekolah itu, Jokowi menyapa murid di beberapa kelas yang dilaluinya lewat jendela kelas. "Belajar ya anak-anak," pesan Jokowi.
Jokowi sebelumnya melantik Asep Syarifudin sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Acara pelantikan dilakukan di pinggir Pantai Pasir Perawan.

Sumber :
detik.com

Bupati Kepulauan Seribu Akan Contek Blusukan Jokowi

Asep Syarifudin resmi menjabat sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Asep pun berjanji akan meniru gaya blusukan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
"Pasti (blusukan), dan setiap Jumat saya salat Jumat ke masjid-masjid. Itu kesempatan saya untuk mengenali permasalahan," kata Asep usai pelantikan di Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu (5/6/2013).
Asep berjanji akan segera memberdayakan potensi yang dimiliki oleh kawasan ini. Di sisi lain, ia berharap mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.
"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur yakni memberdayakan masyarakat di kepulauan Seribu, peningkatan penghasilan, sarana dan prasarana," jelas eks Kepala Badan Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Jakarta ini.
Kepulauan Seribu, lanjut Asep, tidak hanya bisa dikembangkan dari sisi pariwisata. Dia percaya potensi di sisi migas dan perikanan masih dapat terus digenjot.
"Kalau perlu kita panggil ahli. Karena ini akan masuk hal teknis," kata Asep yang dilantik secara sederhana di pinggir pantai Pasir Perawan ini.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Jangan Ada Lagi Pulau Dijual!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ke depan, tidak boleh ada lagi praktik penjualan pulau di Kepulauan Seribu. Pesan  itu disampaikan Joko Widodo pada Asep Syarifudin, Bupati  Kepulauan Seribu yang baru.
"Saya titip ke Bupati jangan sampe pulau-pulau dijual lagi. Dikerjasamakan silakan, tapi jangan dijual," ujar Jokowi seusai acara pelantikan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu(5/6/2013) pagi.
Meski mengaku telah mendengar tentang praktik penjualan pulau di Kepulauan Seribu, mantan Wali Kota Surakarta itu belum mendapat laporan detail terkait berpindahnya pulau ke pihak lain. Oleh sebab itu, Jokowi menyuruh anak buahnya mendata pulau mana yang dijual.
"Belum tau secara detail. Saya harus tahu dulu, dijual berapa, jangan-jangan hanya satu meter lagi," ujar Jokowi sambil diiringingi tawa khasnya.
Pesan ini disampaikan Jokowi setelah melantik Asep Syarifudin sebagai Bupati Kepulauan Seribu yang baru menggantikan Ahmad Ludfi yang telah memasuki masa pensiun. Sejumlah pesan pun dititipkan Jokowi kepada Asep untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Minta Asep Sejahterakan Warga Kepulauan Seribu Lewat Pariwisata

Asep Syarifuddin kini resmi menjabat sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap, Asep bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu melalui sektor pariwisata.
"Kepada Bupati Kepulauan Seribu yang baru, Asep Syarifuddin, Kepulauan Seribu ini ekonominya akan bisa ditingkatkan kalau kita bisa menggarap sisi pariwisatanya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan usai melantik Asep di Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu (5/6/2013).
Mantan Walikota Solo ini menegaskan, Kepulauan Seribu menyimpan potensi alam dan pariwisata yang luar biasa. Sehingga jika dikelola dengan baik maka hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Kepulauan Seribu.
"Inilah yang akan mengangkat perekonomian Kepulauan Seribu. Saya titip sektor pariwisata ini untuk mengangkat perekonomian warga. Tidak ada yang lain, meski sisi perikanan juga bisa disuntik, tapi sisi pariwisata yang akan mengangkat. Banyak potensi besar," ujar Jokowi.
Asep sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta. Kini dia adalah seorang Bupati.
Pelantikan Asep dilakukan secara sederhana di depan ratusan warga Kepulauan Seribu, tepatnya di pinggir pantai Pasir Perawan. Jokowi pun yakin Asepbisa menjalankan tugasnya sebagai bupati dengan baik.
"Saya yakin saudara (Asep) dapat menjalankan tugas yang diberikan sebaik-baiknya," ujar Jojkowi saat melantik.

Sumber :
detik.com

Pantai Perawan Jadi Saksi Pelantikan Bupati Kepulauan Seribu

Gubernur DKI Joko Widodo siap melantik Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin di Pulau Pari. Lokasi pelantikan dilaksanakan di pinggir Pantai Pasir Perawan.

Pantauan detikcom, Rabu (5/6/2013), Jokowi yang datang bersama istrinya, Iriana Widodo tiba di dermaga Pulau Pari sekitar pukul 08.10 WIB. Mereka menggunakan kapal cepat Miss Lee J.8 No. 1395.
Suasana terik tak menyurutkan warga menyambut Jokowi. Mereka berbaris rapi sepanjang 500 meter untuk bersalaman dengan mantan Wali Kota Solo ini.
Jokowi mengenakan jas berdasi merah. Sedangkan Iriana mengenakan blus berwarna hijau dan kerudung berwarna senada.
Lokasi pelantikan sendiri berada di Pantai Pasir Perawan yang berjarak sekitar 1 km dari dermaga. Rombongan menuju lokasi dengan berjalan kaki dan memasuki gang-gang kecil.
Pantai tersebut tampak rapi dan bersih dengan pasir putihnya. Di lokasi tersebut berdiri panggung berukuran 4x6 meter dengan latar belakang warna merah. Warga pun berkerumun menyaksikan prosesi pelantikan ini.
Sebelumnya, Jokowi sudah menginap selama satu malam di Pulau Gosong Sekati. Dari pulau tersebut Jokowi langsung merapat ke Pulau Pari.
"Pak Gubernur dari semalam sudah menginap di Pulau Gosong Sekati. Seberangnya Pulau Pramuka," ujar Kasudin Kominfo Kepulauan Seribu, Agus Trimutoyo.
"Bulan kemarin Ibu (Iriana) ke sini, acara PkK," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Di Pulau Seribu, Warga Berebutan Salami Jokowi dan Iriana

Pagi ini, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya Iriana Jokowi berada di Kepulauan Seribu untuk melantik bupati baru, Asep Syarifudin. Jokowi yang sebelumnya menginap di Pulau Gosong, berangkat ke lokasi pelantikan di Pulau Pari sekitar pukul 08.00 WIB dengan kapal cepat J8 NO.1395.
Mantan wali kota Solo ini mengenakan pakaian jas lengkap. Sedangkan Iriana mengenakan seragam Korpri warna hijau.
Setibanya di lokasi pelantikan, seperti biasanya warga langsung menyambut antusias meski hanya sekadar bersalaman. Mereka memakai kaos warna putih bertulis Jokowi.
"Itu istrinya pakai baju hijau, cantik ya," celetuk salah satu ibu-ibu yang ingin bersalaman dengan di Pulau Pari Kabupaten jakarta, Rabu (5/6/2013).
Warga juga berjejer di pinggir jalan menuju pantai pasir perawan guna menyambut kedatangan Jokowi. Terlihat pula Lurah Pulau Pari, Astawan Husein.

Sumber :
merdeka.com

Amir Syamsuddin Berandai Jokowi Ikut Konvensi Capres PD

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) diprediksi Dahlan Iskan akan jadi capres PDIP. Namun anggota Majelis Tinggi PD masih berandai-andai jika Jokowi bisa ikut konvensi.
"Dia kan Tokoh PDIP, tidak pada tempatnya kami menarik-narik dia. Tapi kalau dia berkenan hadir, itu satu hal yang sangat membesarkan hati kami," kata Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Amir menyatakan PD tak bisa menghalangi jika memang benar Jokowi maju capres tidak lewat konvensi PD. Apakah majunya Jokowi sebagai capres PDIP bisa diartikan sebagai suatu kehilangan bagi PD?
"Kita menyelenggarakan konvensi. Datang tokoh sekaliber Jokowi itu adalah satu hal yang patut dibanggakan, kalau itu terjadi. Tapi apakah itu terjadi? Wallahualam," jawab Amir.
Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan jadi capres PDIP. Dahlan mendukung pencapresan mantan wali kota Solo tersebut.

Sumber :
detik.com

Pekan Depan Jokowi Beri Kesempatan Warga Coba Monorail di Monas

Kelanjutan proyek monorail sejauh ini belum jelas. Sebab, masih ada sejumlah dokumen kelengkapan untuk kelanjutan proyek monorail mengalami masalah.
Meski belum jelas, contoh monorail rencananya akan dipajang di kawasan Monas. Monorail contoh itu buatan China dan PT Inka.
"Monorail sudah sampai di sini contohnya. Minggu depan katanya. Mau dipasang dari Inka minggu depan, dari China minggu depan," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi menjelaskan, proyek monorail masih molor karena banyak dokumen belum lengkap. "Tapi dapat dikatakan sudah enggak ada masalah. Tapi ya dokumennya yang belum, banyak dokumennya tanya Bu Yani (Kepala Bappeda)," ucapnya.
Namun, Jokowi memastikan monorail akan segera dibangun di Jalur Hijau yang melayani Semanggi-Casablanca-Kuningan-Semanggi dan Jalur Biru melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy. Hanya saja, saat ini tinggal menunggu penekenan resmi yang belum sampai di meja kerjanya.
"Dokumen internal sudah ada di saya. Dari eksternal belum. Kalau sudah sampai meja saya sudah bisa langsung ngecor. Ngelanjutin nerusin ngecor," ungkapnya.
Ia berencana, saat ulang tahun Jakarta akan memberikan kesempatan bagi warga untuk menjajal monorail. Sehingga, bisa merasakan proyek yang menelan anggaran Rp 17 triliun itu.
"Iya biar lihat semuanya. Biar nyoba buka pintu gimana, tutup pintu gimana. Duduk di monorail kayak apa. Harus dicoba, biar enggak keliru," ucapnya sembari tertawa.
Tetapi percobaan tersebut tidak digratiskan. "Bayar," katanya sembari tertawa.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Pemprov DKI Akan Ambil Alih Palyja

Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan rencana membeli saham operator air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya. Rencana ini secara resmi disampaikan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di depan delegasi Kementerian Perdagangan Perancis saat mengunjungi Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Pembelian ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan air bersih ke warga.
"Ini tidak main-main, kami serius. Kami siapkan dana pembelian. Persoalan ini yang menjadi tema pembicaraan utama saat kami bertemu," tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Rencana pembelian ini, menurut Jokowi disebutnya sebagai langkah "baik-baik." Jika Palyja tidak bersedia menjual sahamnya, Pemprov DKI akan menggunakan rencana kedua. "Jurus kedua itu tidak akan kami sampaikan di sini, nanti kami sampaikan jika operator tidak mau menjual sahamnya," tukas Jokowi.
Siang tadi, sebanyak 40 orang delegasi dari Perancis mengunjungi Balaikota Jakarta. Pertemuan dibagi dua, delegasi pemerintah bertemu Jokowi, sedangkan delegasi bisnis bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI Jakarta yang beroperasi sejak tahun 1997. Sebanyak 51 saham Palyja dimiliki perusahaan swasta asal Perancis, sisanya swasta nasional. Sebelumnya, Palyja berencana menjual saham mereka ke perusahaan asal Filipina yaitu Wanila Water.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sampaikan Peningkatan Pendapatan Daerah ke DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 ke DPRD. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyatakan ada peningkatan pendapatan daerah sekitar 105,14 persen dari rencana Rp 33,65 triliun.
"Pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 33,65 triliun sampai akhir tahun anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp 35,38 triliun atau meningkat 105,14 persen," kata Jokowi saat rapat paripurna bersama DPRD Jakarta, di ruang rapat paripurna, Selasa (4/6/2013)
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferrial Sofyan, dan hanya dihadiri 39 orang anggota dewan. Jokowi menyampaikan pendapat daerah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1,73 triliun.
Dalam laporannya, mantan wali kota Solo ini menjelaskan penambahan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dari rencana Rp 20,52 triliun tetapi yang mampu direalisasikan sebesar Rp 22,04 triliun.
"Dari pendapatan hibah dapat direalisasikan Rp 3,73 triliun dari rencana Rp 1,53 triliun atau meningkat 0,24 persen," jelasnya.
Selain memaparkan pencapaian pendapat daerahnya, Jokowi juga memaparkan belanja daerah yang hanya menghabiskan Rp 31, 56 triliun. Angka ini berkurang dari rencana anggaran belanja daerah sebesar Rp 38,37 triliun.
"Serta adanya pengurangan dalam pembiayaan daerah dari yang sebelumnya dianggarkan Rp 2,99 triliun menjadi Rp 823,30 triliun," tandasnya.
Dalam rapat paripurna ini Jokowi hanya diagendakan pembacaan laporan saja dan penyerahan laporan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam pandangan fraksi-fraksi pada tanggal 10 Juni 2013.

Sumber :
merdeka.com

Diprediksi Jadi Capres PDIP, Jokowi: Saya Nggak Tahu, Tanya Bu Mega

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan ditunjuk menjadi capres PDIP. Namun Jokowi sendiri sampai saat ini mengaku belum tahu siapa yang akan diusung partainya di Pilpres 2014.
"Saya nggak tahu tanya Ibu Ketua," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dahlan memang yakin sekali Jokowilah yang akan dicapreskan PDIP. Namun Jokowi lagi-lagi bercanda, dia mengaku pusing dengan isu itu.
"Kemarin kan saya sudah bilang, saya pusing. Pusing karena makan es. Sekarang pusing karena hujan," candanya.
"Kalau kayak gitu soal capres-capres, tanya ke Ibu Ketualah," lanjutnya.
Saat ini Jokowi tiap hari diisukan masuk bursa capres, dan hampir setiap hari diwawancara media terkait hal ini. Jokowi mengaku tak bosan.
"Sapa yang bilang. Yang tanya apa nggak bosan? Kan saya juga jawabnya itu-itu aja," pungkasnya sembari tertawa.

Sumber :
detik.com

Besok, Jokowi Lantik Bupati Kepulauan Seribu di Pantai Perawan

Pelantikan Bupati Kepulauan Seribu akan dilaksanakan di Pantai Perawan, kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta Utara, besok. Untuk itu persiapan panggung dan remaja bahari Kepulauan Seribu siap menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kita siapkan seperti biasa di ruang terbuka, panggung terbuka, pagelaran kesenian, tradisi pulau seperti marawis yang dikoordinir Sudin Kepulauan Seribu untuk menyambut Gubernur," kata Kasudin Kominfomas, Agus Trimurtoyo saat dihubungi, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Agus menambahkan rencananya Jokowi akan bermalam di Pulau Lancang yang berjarak 3 mil dengan waktu tempuh sekitar 20 menit menuju lokasi pelantikan.
"Nanti akan diantar menuju lokasi dengan perahu speedboat jenis kerapu yang biasa digunakan," bebernya.
Asep Syarifudin, Bupati baru Kepulauan Seribu, sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta. Dia menggantikan Ahmad Luthfi yang memasuki masa pensiun.
"Pernah menjabat Wakil Bupati Kepulauan Seribu 2010 sampai 2011, hanya setahun. Memang Asep Syarifudin tak asing juga bagi kita warga Kepulauan Seribu," ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri lima walikota DKI Jakarta, Kepala Dinas DKI Jakarta, Kepala Kantor DKI Jakarta, Kepala Badan DKI Jakarta. Pelantikan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Siap Nasionalisasi PT Paljaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menasionalisasi PT Paljaya sebagai perusahaan penyulingan air bersih menjadi bagian dari saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Tadi sudah saya sampaikan dan PT Palyja mau kami ambil," ujar Joko Widodo kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013) sore.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui bahwa keputusan membeli perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki PT Astratel, salah satu anak perusahaan raksasa milik Grup Astra, itu merupakan suatu keputusan yang sangat berani. Jokowi pun mengatakan, melihat permasalahan air bersih di DKI yang kian kritis, Pemprov DKI dirasa perlu untuk mengambil langkah tersebut.
"Supaya Jakarta bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyatn untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan," ucap Jokowi.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan memulai menjajaki proses pengambilalihan itu. Jokowi pun optimis pihaknya dapat mengambilalih sekaligus mengelola perusahaan tersebut bagi masyarakat DKI Jakarta. Jika mentok, ia mengaku memiliki jurus kedua agar keinginannya bisa terlaksana.
"Kalau sudah menyangkut prinsip, saya tidak akan main-main," tutur Jokowi.
"Kalau enggak mau, baru jurus kedua keluar," tambah Jokowi merahasiakan jurus keduanya tersebut.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Promosikan Jakarta di Malaysia

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) akan berangkat ke Malaysia pekan depan untuk mempromosikan Jakarta, melalui program Enjoy Jakarta. Jokowi berangkat ke Malaysia menggunakan dana dari sponsor acara tersebut, bukan APBD.
"Jadi di sana ada promosi Jakarta lewat Enjoy Jakarta. Minggu depan, kita promosikan Jakarta di sana," ujar Jokowi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/6/2013) siang.
Jokowi akan berangkat ke Malaysia bersama stafnya dan rombongan penari Betawi. "Belum diputuskan siapa (staf) yang berangkat. Nanti yang berangkat paling satu dua tiga enggak banyak-banyak orang, paling yang banyak itu rombongan dari penari dan artisnya," tukas Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, selain mempromosikan Jakarta di Malaysia, ia juga berencana melakukan studi sistem transportasi Deep Tunnel.
"Ya nanti di sana yang promosi mungkin akan menanyakan soal deep tunnel juga," tandas Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Anggap Kepala Dinas PU DKI Sudah Tepat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan sudah tepat. Walaupun, Ketua Fraksi Gerindra M. Sanusi mengatakan pemilihan tersebut keliru mengingat latar belakang dari Manggas yang dinilai buruk saat di Dinas Pendidikan.
"Menurut saya bener banget itu. Yang penting kerjanya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi dua yakni Dinas PU jalan dan Dinas PU air. Pasalnya, anggaran untuk Dinas PU pada APBD 2013 dialokasikan sekitar Rp 7 triliun yang berpotensi untuk diselewengkan.
"Persoalan kedua, penyerapan rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Lalu dana swakelola atau dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu kurang lebih Rp 300 miliar. Itu nggak ada nomenklaturnya. Ini sangat dimungkinkan untuk korupsi," ujar anggota komisi D, Muhamad Sanusi di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Menurutnya, anggaran untuk program dinas PU dikeluarkan sewaktu-waktu. Ketua fraksi Gerindra ini mencontohkan seperti perbaikan jalan yang berlubang selalu dilakukan sewaktu-waktu dan hal tersebut membuat adanya proyek.
"Harusnya ga boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya. Anggaran tersebut dikelola sendiri," katanya.
Ia menilai Gubernur salah memilih Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan dalam hal ini. Sebab, track record Manggas sewaktu menjabat sebagai kepala bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dinilai jelek.
"Menurut saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya di Disdik sudah jelek, makin problem ini. Kita nggak yakin bisa penyerapan 50 persen di PU. Tahun kemarin masih bisa sampai 60 persen lebih," jelasnya.
Ia mengaku jika persoalan ini tidak dibereskan maka akan merugikan gubernur. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak akan terlihat jika penyerapan anggaran rendah. Menurut dia, harusnya kepala dinas PU memiliki perencanaan.

Sumber :
merdeka.com

Dahlan Iskan: Saya Dukung Jokowi Nyapres!

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan jadi capres PDIP. Dahlan mendukung pencapresan mantan wali kota Solo tersebut.
"Iyalah saya dukung," kata Dahlan sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Dahlan kepada wartawan di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (04/6/2013).
Lalu apakah Dahlan tertarik duet dengan Jokowi di 2014? Dahlan menjawab diplomatis terkait rencananya ke Pilpres 2014 ini.
"Kita lihatlah, saya mau kerja dulu," kilah Dahlan.
Sebelumnya Dahlan mengutarakan warning kepada capres senior akan kemunculan Jokowi. Menurut Dahlan, Jokowi akan dicapreskan PDIP.
"Semua calon presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi capres dari partai Ibu Megawati," katanya.
 

Sumber :
detik.com

Dahlan Iskan Prediksi Jokowi Capres PDIP 2014

Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan berlaga di Pilpres 2014. Jokowi diprediksinya akan menjadi capres PDIP.
"Semua calon presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi capres dari partai Ibu Megawati," kata Dahlan di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (04/6/2013).
Hal ini, menurut Dahlan, akan menjadi tantangan capres senior lain. Karena fenomena Jokowi menang di DKI Jakarta juga berhasil menumbangkan tokoh kuat dan koalisi partai besar.
"Ini yang harus dipikirkan oleh capres yang lain agar tidak menghabiskan duit," katanya.
Memang Jokowi belakangan selalu memuncaki survei capres. Nama Jokowi bahkan mengungguli capres fenomenal sekelas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun sejauh ini Jokowi selalu menepis akan maju di 2014. "Saya nggak mikir," kilah Jokowi berkali-kali setiap ditanya pencapresannya.

Sumber :
detik.com

Anggota DPRD: Jokowi Salah Pilih Kepala Dinas PU

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan. Sanusi menilai Jokowi telah salah memilih Manggas sebagai Kepala Dinas PU DKI.
"Menurut saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya sewaktu dia di Dinas Pendidikan saja sudah jelek, ini semakin menambah problem," kata Sanusi kepada wartawan, Selasa (4/5/2013).
Selain itu, ia juga melihat tidak adanya perkembangan pembangunan di Jakarta. Jalan rusak, kata Sanusi, semakin banyak jumlahnya, dan banjir yang belum tertangani dengan baik. Apabila masalah ini tidak segera dibereskan oleh Jokowi, maka kinerja Jokowi-lah yang akan dipertaruhkan.
"Masak sehari-hari dia tidak paham jangka waktu jalan. Harusnya dia punya perencanaan. Saya ingatkan kepada Kadis PU, masyarakat sekarang sudah pintar. Kalau ada yang meninggal akibat kecelakaan jalan berlubang, Dinas PU bisa dituntut, bisa dipidana. Jadi jangan sampai Pak Gubernur cacat kinerjanya karena Dinas PU," tegas anggota Komisi D DPRD DKI tersebut.
Keberhasilan pembangunan Kota Jakarta, kata dia, dilihat dari jumlah penyerapan anggarannya. Kalau penyerapan anggarannya sangat rendah, maka akan dipertanyakan kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Ia juga tak meyakini penyerapan anggaran Dinas PU dapat mencapai 50 persen. Sebab, Dinas PU DKI memiliki anggaran terbesar di dalam APBD DKI 2013, yaitu mencapai Rp 7 triliun. Namun, hingga memasuki semester II tahun anggaran 2013, penyerapan dinas tersebut belum mencapai 10 persen.
Ia juga menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas PU DKI. "Penyerapannya rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Ini sangat mungkin dikorupsi," kata Sanusi.
Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: 340 Bangku Taman 100 Persen Hasil CSR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, anggaran untuk 340 bangku taman yang berada di Sudirman-Thamrin-Medan Merdeka menggunakan anggaran dari pihak swasta (CSR). Jokowi menilai, barang dari pihak swasta tidak mengecewakan.
"Tahu. 100 persen CSR," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi mengaku telah melakukan pengecekan langsung pemasangan bangku tersebut kemarin. "Ya ngecek jumlahnya dipasang sesuai sama yang dilaporkan sama saya apa tidak. Itu saja," ucapnya.
Kemarin, Jokowi berkeliling untuk menghitung jumlah titik pemasangan 340 bangku taman. Pihaknya berencana memasang bangku taman itu besok.
Salah satu alasan Jokowi ingin bangku taman dipasang di area tersebut agar masyarakat yang letih saat berkunjung bisa beristirahat di bangku taman tersebut.

Sumber :
merdeka.com

Klaim KJS RS akan Dibayar 100%, Jokowi: Kita Buat Panduan Sendiri

Pemprov DKI Jakarta akan membuat peraturan gubernur agar klaim rumah sakit atas pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berdasar tarif Indonesia Case Base Groups (INA CBG's) akan dibayar 100%. Aturan ini memiliki standar lebih tinggi dari panduan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hanya mengcover 75% klaim rumah sakit.
"Kita mau buat panduan sendiri," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013)
Jokowi menjelaskan jika saat ini pemprov DKI sedang merumuskan tarif INA CBG's yang tepat untuk diterapkan di Jakarta. Kelak, tarif ini akan berbeda dengan tarif yang berlaku secara nasional.
"Artinya berbeda dengan nasional. Kalau kemarin kita mengacu nasional, karena nasional itu diambil dari RSUD di daerah, di ambil rata-rata," kata Jokowi.
Dijelaskan Jokowi, adanya penolakan dari 16 rumah sakit menjadi bahan evaluasi adanya ketidaksesuaian antara tarif nasional dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit di Jakarta.
"Kalau di Jakarta, mungkin beberapa item dirasa kurang oleh rumah sakit, itu harus diperbaiki," terangnya
Kemarin (3/6/2013) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah melakukan pertemuan dengan kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ditjen Kementerian Kesehatan, PT Askes dan perwakilan rumah sakit peserta KJS. Hasil pertemuan tersebut, pemprov akan mengcover 100% klaim rumah sakit dengan dasar hukum peraturan gubernur yang mengatur klaim KJS yang sebelumnya hanya 75% menjadi 100%.
"Kalau kemarin kan Pak Dirjen (Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes) pakai standar nasional jadinya 75%, kalau DKI kan Rp 23.000, kira-kira kita boleh dong kasih insentif 25%. Kan kita ada dana Rp 1,2 triliun," terang Ahok pada wartawan, Senin (3/6/2013).
Rencananya aturan baru ini akan diberlakukan pada awal Juli 2013.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ejek DPRD DKI: Terbang ke 3 Negara, Jokowi: Ya, Bagus!

Sebanyak 15 anggota DPRD DKI merencanakan kunjungan kerja ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) "mendukung" program tersebut.
"Ya bagus, bagus. Ya nggak dukung mendukung, bagus," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi menilai, kunjungan kerja yang oleh anggota DPRD bertujuan untuk mempelajari 4 program unggulan Jokowi itu, penting agar fungsi kontrol Dewan dapat dilaksanakan.
"Ya bagus, ada program lalu didukung dengan cara itu. Kalau yang ngontrol nggak menguasai materialnya, kan nanti kurang," ungkapnya.
Sementara terkait kritik sejumlah pihak bahwa kunjungan kerja itu hanya menjadi ajang pelesiran legislator Kebon Sirih, Jokowi tak hirau.
"Ya itu bukan urusan kita dong, wilayahnya sana (DPRD DKI)," ucap Jokowi.
Begitu juga dengan anggaran yang ditaksir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebesar Rp 1,8 miliar. "Itu wilayahnya Dewan dong, jangan ditanyakan ke saya," elak Jokowi.
Studi banding anggota DPRD DKI itu dilakukan dalam rangka 4 program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi adalah Belanda, China dan Malaysia. Ini adalah versi anggota DPRD.
Namun versi Sekretaris DPRD DKI berbeda. Kunjungan itu dalam rangka kunjungan balasan Sister City ke sejumlah kota di 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.

Sumber  :
detik.com

Jokowi Masih Godok Pergub Alih Fungsi Rumah Dinas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang alih fungsi rumah dinas camat dan lurah untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tempat PKL. Saat ini, ia juga masih melakukan pendataan rumah dinas yang tidak layak pakai.
"Baru proses saja. Belum, ini masih ditentukan mana yang produktif, mana yang enggak produktif, mana yang dipakai, mana yang enggak dipakai. Harus dengan proses inventarisasi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Jokowi belum memastikan alih fungsi itu akan dilakukan tahun ini. Sebab, saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi. "Masih dalam proses inventarisasi," tandasnya.
Rencana alih fungsi ini membutuhkan payung hukum kuat untuk mendukung rencananya itu. Alasannya, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan hal yang terkait telah dialokasikan pada APBD.
"Kami harus lihat Pergub-nya dulu seperti apa, kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jhony Wellas Polly.
Jhony yang merupakan anggota komisi B ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub. "Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada pergubnya, ya harus ada aturannya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Bantah Alih Fungsi Rumah Dinas Ganggu Kinerja Lurah Camat

Gubernur DKI Joko Widodo membantah alih fungsi rumah dinas milik camat dan lurah menyebabkan kerja mereka tak efektif. Menurutnya, wacana program itu masih dalam kajian yang mendalam agar tepat sasaran.
"Ini masih ditentukan, mana yang produktif, mana yang enggak produktif. Mana yang dipakai, mana yang enggak dipakai," ujarnya di Gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6/2013) pagi.
Jika inventarisasi rumah dinas camat dan lurah tersebut telah rampung, lanjut Jokowi, pihaknya tinggal membuat Peraturan Gubernur untuk menaungi kebijakan tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan kapan proses itu selesai.
"Totalnya belum ada. Pergubnya sambil berjalan. Sekarang kan baru inventarisasi, belum tahu jadi tahun depan atau tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan alih fungsi sejumlah rumah dinas camat dan lurah yang tak produktif. Rencananya, rumah dinas yang tak produktif tersebut akan dijadikan kawasan berjualan pedagang kaki lima atau ruang terbuka hijau.
Namun, beberapa anggota DPRD DKI menilai, kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerja lurah dan camat menjadi tak efektif. Pasalnya, jarak antara rumah pribadi dan kantor ada yang tergolong jauh.

Sumber :
kompas.com