Jokowi: Program KJS akan Dorong Revolusi Kesehatan Masyarakat

Gubernur DKI Joko Widodo hari ini menyerahkan KJS yang dilengkapi dengan chip dan barcode kepada 58 orang di puskesmas Koja. Jika berjalan baik, program KJS ini akan memicu revolusi kesehatan di masyarakat.
Jokowi tiba di Puskesmas koja, Jakarta Utara, sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (28/5/2013). Jokowi tampak didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati. Sebelum menyerahkan KJS berchip, Jokowi sempat melakukan pengecekan sistem pelayanan di puskesmas tersebut. Ratusan warga berkerumun, di antaranya memang ada yang datang untuk berobat.
"Hari ini kita bagikan 1.733.991 Kartu (KJS) di semua puskesmas. Yang hari ini belum dapat, besok bisa diambil," ujar Jokowi kepada warga.
Jokowi mengatakan jika setelah pembagian KJS berchip jumlah pasien di rumah sakit membludak, itu pertanda baik. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat semakin baik.
"Loh gimana, rumah sakit itu membludak kan itu artinya bagus. Kesadaran masyarakatnya bagus. Lonjakan di rumah sakit kan kira-kira 500-10.000 pasien. Sebelumnya mereka hanya di rumah. Sementara sekarang mereka bisa mengakses rumah sakit dan puskesmas. Jadi pilih mana rumah sakit membludak, atau yang 500-10.000 tadi di rumah tapi sakit," cetus Jokowi.
Jokowi juga mengatakan jika program KJS berjalan baik, maka akan berdampak kepada revolusi kesehatan di masyarakat. Mulai dari pelayanan dasar, preventif, dan rujukan akan mudah dilayani.
"Kalau sistem berjalan baik, mulai dari pelayanan dasar, Puskesmas, ini akan terjadi revolusi kesehatan di masyarakat. Kita menuju masyarakat sehat. Kita baru mulai ini baru empat-lima bulan sudah diganggu," kata Jokowi.
Kepala Dinkes DKI Dien Emmawati menambahkan semua kartu yang dibagikan pada November 2012 lalu akan diganti dengan kartu baru.
"Data dalam chip KJS berasal dari masyarakat yang mendaftar ke puskesmas dan juga data dari BPS," tambahnya.
Jokowi berada di Puskesmas Koja selama 1 jam. Setelah selesai membagikan KJS berchip di sana, Jokowi lalu meninggalkan menuju Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sumber :
detik.com

Lagi Lagi Jokowi Diserbu Warga di Puskesmas Koja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini kembali membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kali ini Jokowi membagikan 1.733.991 KJS untuk seluruh wilayah Jakarta.
Secara simbolik, Jokowi membagikan puluhan di halaman Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Ratusan warga pun antre mendapat KJS tersebut.
"Ini kita bagikan satu juta lebih di semua puskesmas secara bertahap," ujar Jokowi saat membagikan KJS di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga didampingi Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono dan Dirut Askes Fahmi Idris. Jokowi juga sempat mengecek ruang rawat inap yang tersedia di lantai dua puskesmas tersebut.
Saat Jokowi membagikan KJS sempat diwarnai aksi desak-desakan antara pewarta dengan warga yang ingin mendapatkan KJS. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama.

Sumber :
merdeka.com

Gerindra: Jokowi Bukan Saingan Prabowo

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merajai sejumlah survei capres. Dalam survei, elektabilitasnya bahkan berada di atas Prabowo. Namun Gerindra tak menganggap Jokowi sebagai saingan bagi Ketua Dewan Pembinanya.
"Prabowo tidak pernah menganggap Jokowi sebagai saingannya untuk jadi Capres 2014 yang akan datang. Jokowi menjadi Cagub DKI tahun lalu adalah karena dukungan yang tulus dari Prabowo bersama Ibu Megawati," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2013).
Martin mengatakan Jokowi adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Gerindra siap mendukung Jokowi nyapres, namun untuk pilpres 2019, bukan 2014 tahun depan.
"Di internal Gerindra sudah ada rencana dan keinginan yang kuat dari kader-kader Gerindra untuk mencalonkan Jokowi menjadi Capres 2019 yang akan datang," ujarnya.
"Pak Jokowi saya kira lebih pas kalau dicalonkan di tahun 2019 sebagai kesinambungan dari calon presiden Gerindra di tahun 2014 yakni Pak Prabowo Subianto," sambung anggota Komisi III DPR ini.
Untuk saat ini Gerindra sudah bulat mencapreskan Prabowo. Gerindra memandang kepemimpinan Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Di tahun 2014 kita memerlukan calon pemimpin yang lebih tegas, tidak ragu-ragu dan berani mengambil keputusan. Inilah yang mendorong Gerindra mencalonkan Prabowo," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bagikan 1.733.991 Kartu Jakarta Sehat

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membagikan sebanyak 1.733.991 KJS (Kartu Jakarta Sehat) di lima wilayah di Jakarta. Secara simbolis, Joko Widodo membagikan KJS di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Laporan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyebutkan jumlah titu terdiri dari sebanyak 339.333 KJS di Jakarta Pusat, 105.715 KJS di Jakarta Utara, 435.979 KJS di Jakarta Barat, 337.449 KJS di Jakarta Selatan, 502.500 KJS di Jakarta Timur dan 12.165 KJS di Daerah Kepulauan Seribu.
"Kartu Jakarta Sehat yang telah dibagikan bulan November 2012 lalu nantinya akan langsung diganti yang baru," ujar Dien kepada Jokowi di Puskesmas Koja, Selasa (28/5/2013) pagi.
Dien mengungkapkan, pembagian KJS Selasa ini juga dilaksanakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada pukul 10.00 WIB dan pembagian KJS di Kalideres, Jakarta Barat pada pukul 13.00 WIB. Tiga titik tersebut merupakan puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap dengan jumlah kunjungan sebanyak 750 orang per harinya.
Dien melanjutkan, dengan pembagian KJS tahap kedua ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan pelayanan komprehensif bagi warga DKI, terutama bagi warga kelas ekonomi bawah.
"KJS dilengkapi IT (Informasi Teknologi) yang memuat identitas pasien. Langsung tersambung secara online yang juga dapat dimonitor untuk mempercepat pelayanan si pasien," lanjut Dien.
Pantauan Kompas.com, KJS tersebut diberikan secara simbolis langsung oleh Gubernur DKI Joko Widodo kepada sebanyak 100 warga Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 100 warga itu terdiri dari bapak-bapak serta ibu-ibu yang sambil menggendong anaknya.
Sebelum membagikan KJS, Jokowi sempat keliling Puskesmas untuk memantau baik pasien maupun fasilitas di dalam puskesmas. Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Askes Fahmi Idris. Hingga pukul 09.51 WIB, acara pembagian KJS masih berlangsung tertib.

Sumber :
kompas.com

Pagi Ini Jokowi Siap Keliling Bagikan 1,7 Juta KJS

Di tengah ancaman interpelasi anggota DPRD DKI Gubernur Joko Widodo (Jokowi) kembali siap membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kartu sakti itu akan dibagikan secara simbolik di tiga puskesmas.
"Iya pagi ini pak Jokowi akan membagikan KJS secara simbolik di Puskesmas Koja, Kalideres, dan Pasar Rebo," ujar Kepala Bidang Informasi Publik dan Kehumasan Pemprov DKI, Eko Haryadi kepada detikcom, Selasa (28/5/2013).
Eko menjelaskan KJS akan dibagikan secara simbolik sedangkan sisanya akan dibagikan oleh perangkat pemerintahan setempat.
"Nanti simbolik saja, ke beberapa orang di puskesmas," lanjutnya.
Jokowi sempat mengatakan dirinya siap muter membagikan 1,7 juta KJS yang memiliki chip dan barcode.
"Iya maju terus. Yang ini ada chip-nya, ada barcode-nya. Ini yang nanti dibagi," ujar Jokowi, Rabu (22/5/2013).
Menurut dia, premi Rp 23 ribu per orang per bulan tetap berlaku. "Kalau ada masalah, kita bicarakan," kata Jokowi saat itu.

Sumber :
detik.com

Gita Pilih Urusi Daging Ketimbang Duet Dengan Jokowi di Pilpres

Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan semakin santer diposisikan sebagai salah satu capres alternatif. Secara informal, Gita sendiri tak membantah dirinya telah mendapat restu dari pucuk pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikutan konvensi capres.
Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) juga terbukti kuat sebagai capres alternatif di berbagai lembaga survei. Lantas, bagaimana tanggapan Gita ketika dia diwacanakan koalisi dengan Jokowi di Pemilu 2014?
"( Jokowi ) teman dekat, dan saya sangat mengagumi beliau. (Koalisi) itu terlalu jauh, ngurusin harga daging dulu. Daging belum turun harganya," kata Gita sebelum ikut rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).
Gita sendiri hingga kini mengaku masih siap diusung sebagai capres. Dia mengaku masih menunggu partai politik untuk melamarnya sebagai capres.
Mantan Kepala BKPM itu enggan berbicara banyak soal wacana pencapresan dirinya. Termasuk pesaing yang dinilai berat, yang dapat menjadi sandungan dalam langkahnya menuju RI 1.
"Ini kan demokrasi, siapa saja mestinya kalau diperkenankan boleh dong. Insya Allah siap," lanjutnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kinerja Pemprov Tak Butuh Diawasi KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKB). Dalam pertemuan itu, mereka membahas wacana perlunya petugas KPK dipekerjakan di Pemprov DKI mengingat daerah ini rawan korupsi.
Usulan itu, lanjut pria yang akrab disapa Jokowi ini, sebenarnya cukup baik. Tapi Jokowi memandang hal itu belum diperlukan.
"Kalau sistemnya sudah baik, kalau pimpinan SKPD-nya sudah bagus. Iya kan," Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Selain itu, lanjut Jokowi, tiga pimpinan lembaga itu juga membahas soal perbaikan sistem. Tapi sekali lagi, tegas Jokowi, perilaku korup itu dapat diatasi dari pribadi masing-masing.
"Kita tadi juga bicara mengenai pencegahan dan memperbaiki sistemnya. Memperbaiki integritas-integritas yang ada di SKPD ini," jelasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jumhur "Tantang" Jokowi Buat Bursa Kerja Permanen

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat "menantang" Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat bursa kerja secara permanen. Ia pun mendukung terobosan Jokowi yang akan membuat bursa kerja dalam dan luar negeri.
Jumhur menegaskan, bursa kerja perlu diadakan secara permanen. Bursa ini bisa menjadi wadah informasi peluang kerja di dalam dan luar negeri. "Tak hanya bursa efek, bursa saham, atau bursa komoditas. Adanya bursa kerja secara permanen merupakan terobosan yang perlu diwujudkan," kata Jumhur kepada Kompas di Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jumhur mengungkapkan, ia hari ini membuka bursa kerja luar negeri yang diselenggarakan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DKI Jakarta pada 27-29 Mei 2013.
Jumhur berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pemerintah provinsi lainnya benar-benar dapat mewujudkan bursa kerja secara permanen. Intinya, kalau bursa efek dan bursa komoditas bisa permanen, maka bursa tenaga kerja juga harusnya bisa permanen. Ia menambahkan, bursa kerja secara permanen dapat mempertemukan perusahaan yang perlu tenaga kerja baik di dalam dan luar negeri dengan pencari kerja.
"Para pencari kerja tinggal datang ke bursa kerja permanen itu setiap saat untuk mendapatkan peluang kerja," katanya.
Jumhur menambahkan, penyelenggaraan bursa kerja itu juga sebagai alternatif dalam mengurangi angka pengangguran di Jakarta yang sampai saat ini angka pengangguran mencapai 9 persen dan terdapat sekitar 500.000 pencari kerja. "Selagi kesempatan kerja di dalam negeri amat terbatas, bekerja di luar negeri menjadi pilihan," katanya.
Kepala BP3TKI DKI Jakarta, Delta, menambahkan, bursa kerja luar negeri itu merupakan yang kedua kalinya sejak penyelenggaraan yang pertama di Blok M Plaza pada 2011. Ia menyebutkan, bursa kerja menawarkan 7.731 peluang kerja sektor formal di luar negeri.
Bursa kerja luar negeri itu diikuti sebanyak 24 anjungan (stan), terdiri atas 17 anjungan dari kalangan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), lima perusahaan bidang kelautan, BNP2TKI dan BP3TKI DKI Jakarta tiga anjungan, dan satu anjungan dari kalangan TKI purna.
Delta menyebutkan, bursa kerja luar negeri bertujuan untuk menawarkan kepada masyarakat, terutama para pencari kerja untuk mengisi berbagai bidang kerja di luar negeri. Selain itu, sebagai penyiapan data suplai sektor formal yang kini telah tersedia sebanyak 400 data suplai, dilakukan dengan kemitraan membangun antara BP3TKI dan sekolah-sekolah kejuruan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Jadi Motor Persija Cari Izin Tanding Di Jakarta

The Jakmania bersama manajer Persija Ferry Paulus menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas perizinan tanding di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut diputuskan percobaan tanding di kandang sendiri pada 1 Juni 2013 melawan Persiwa Wamena di stadion Lebak Bulus.
"Semua pertandingan tapi test case-nya 1 Juni, kalau selama ini kesulitannya ada problem dari Jakmania, kemarin itu kan ada pemukulan dari Jakmania terhadap polisi. Artinya ada ketidaknyamanan," ujar Ferry di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Namun, Ferry mengatakan Gubernur akan menjadi motor untuk membantu proses perizinan di Polda Metro Jaya. Kedua, Jokowi menggarisbawahi bahwa harus ada kesepakatan bersama dengan Jakmania, harus bergandengan tangan untuk tidak rusuh.
"Untuk mengegolkan izin-izin harus ada persetujuan dari Kapolda," ujarnya.
Pertandingan 1 Juni ini, menurutnya tanpa penonton tetapi akan diusahakan untuk ada penonton. Kemudian, 4 Juni akan melawan Persipura di Stadion GBK dengan penonton.
"Rencananya Gubernur akan hadir pada tanggal 1 tapi tentunya harus ada izin dari Polda. Yang tanggal 4 Juni sudah mengantongi izin dari Polda," jelasnya.
Sedangkan, untuk tempat latihan sementara tidak disinggung sama sekali.
Di kesempatan yang sama Ketua umum pengurus pusat The Jakmania M Larico Rangga Mone mengatakan ada 5 kesepakatan yang akan coba dibicarakan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno. Dalam hal ini, Jakmania berjanji untuk bisa menjaga keamanan Jakarta.
"Mengimbau untuk tidak berbuat apapun sekecil apapun. Persija bisa ditonton, oleh pendukungnya dengan jaminan keamanan. Rekomendasi akan diberikan ke Polda," jelas Larico.
Wali kota Jakarta Pusat Saefulloh mengatakan, soal keamanan akan dikoordinasikan dengan Polda. Tanggal 22 Juni rencananya akan melawan Persib Bandung di Stadion GBK sebagai rangkaian dari ulang tahun Jakarta.
"Mudah-mudahan dengan penonton," katanya.
Untuk lapangan latihan akan dibangun lapangan sintesis dan lapangan rumput di lapangan Banteng. Tempat latihan ini selain diperuntukkan bagi tim inti Persija juga ditujukan kepada tim junior.
Adapun homebase nantinya ada di Stadion BMW yang groundbreaking-nya dilakukan pada September ini.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Jakmania Jangan Naik Bus Di Atap, Jangan Bakar Kursi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi syarat kepada The Jakmania agar tim kesayangan Ibukota bisa tanding di kandang sendiri. Syaratnya adalah tidak rusuh dan tidak berlaku anarkis.
"Kalau ke stadion juga tidak naik bus di atas atap. Kemudian kalau kalah tidak bakar kursi. Itu titipan dari pak kapolda. Dan tadi sudah saya sampaikan. Jakmania mengerti. Ya kami minta kepala-kepala sukunya bertanggung jawab mengkoordinir anak buah masing-masing bisa mengelola," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno sudah memberi izin bagi Persija tanding di Stadion Utama GBK pada 4 Juni nanti. Namun untuk laga tanggal 1 Juni ini melawan Persiwa Wamena belum mendapatkan izin. Untuk itu ia akan berusaha mengegolkan perizinan ke Polda.
"Kapolda sudah memberikan izin. Tanggal 4 di Senayan. Yang tanggal 1 belum, saya mau telepon pak kapolda dulu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Hal tersebut merupakan keputusan Kapolda karena persoalan keamanan, terlebih Jakarta merupakan Ibu kota. "Ya itu keputusan dari pak kapolda karena masalah keamanan. Ini ibu kota," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi

Lima orang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi gabungan Partai Hanura dan Partai Damai Sejahtera akan tetap mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walaupun tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's) sudah disesuaikan. Fraksi tersebut menyatakan, tuntutan pertanyaan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera bukan membahas tarif INA CBG's.
"Kita akan tetap ajukan hak interpelasi kepada gubernur karena permasalahan kan bukan sistem pembayarannya. Tapi jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari masalah itu," kata Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera Fahmi Zulfikar Hasibuan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Zulfikar mengatakan, dalam interpelasi tersebut, dia akan mempertanyakan mengenai implementasi pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum bisa dilakukan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari sarana dan prasarana rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien cukup banyak.
Zulfikar mengatakan, saat ini orang miskin dan rentan miskin yang masuk dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Jakarta berjumlah 4,7 juta jiwa. Jika masyarakat yang sakit berjumlah satu persen dari jumlah seluruhnya, maka penambahannya dapat mencapai 47.000 orang. Andai kata orang yang harus dirawat sebesar 50 persen dari jumlah tersebut, maka Pemprov DKI membutuhkan rumah sakit yang mampu menampung pasien sebanyak 20.000 orang lebih.
Untuk itu, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI dalam menjalankan program KJS. Zulfikar menambahkan, dengan mengajukan hak bertanya tersebut, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mencoba memecahkan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Hanya saja, kebetulan saat ini Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo, maka fraksi tersebut mengajukan hak interpelasi diberikan kepada Jokowi.
Menurut Zulfikar, setiap orang yang sakit harus dijamin perawatannya. Hak interpelasi ini juga sebenarnya tidak ada kaitan dengan fraksi karena hak tersebut murni berada di tangan anggota parlemen.
Dari 8 orang anggota DPRD di Fraksi Hanura Damai Sejahtera, terdapat 5 orang anggota yang menandatangani usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Adapun tiga orang lain tidak meneken usulan itu.
"Sampai saat ini yang menandatangani hak interpelasi tidak ada yang mau mencabut tanda tangan tersebut," kata Zulfikar.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran berubah.

Sumber :
kompas.com

Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi

Jokowi: Enggak Usah Pakai Interpelasi

Gubernur DKI Joko Widodo heran mengapa anggota DPRD DKI Jakarta harus menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan permasalahan yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Sehat. Menurutnya, secara terbuka ia akan menjelaskan jika ada hal yang dianggap menjadi permasalahan.
"Kita ini tiap hari diajak bicara juga mau, enggak usah pakai interpelasi-interpelasi," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Senin (27/5/2013) sore.
Menurut Jokowi, jika program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dianggap bermasalah oleh DPRD, seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi terlebih dahulu. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut berharap agar anggota DPRD bisa duduk bersama menyelesaikan masalah itu.
"DPRD itu dibutuhkan rakyat. Kalau dibutuhkan, program yang belum sempurna ya dikoreksi bareng-bareng, bukan interpelasi," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi menghormati rencana pengajuan hak interpelasi yang ditempuh DPRD. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu hak dari parlemen. Jokowi berjanji akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada DPRD DKI terkait KJS.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama tentang 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya berubah.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.

Sumber :
kompas.com

Besok, Jokowi Bagikan 1,7 juta KJS di 3 Lokasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) pukul 06.00 WIB, Selasa (28/5) besok. Pembagian KJS akan dilakukan di tiga tempat yaitu di RSUD Koja, Pasar Rebo dan Kalideres.
"Besok, KJS bagi besok pagi-pagi jam 06.00 WIB. Besok KJS mungkin di 3 tempat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Untuk KJS kali ini akan menggunakan cip terbaru. Alat pendeteksi ini akan dicoba besok saat pembagian.
"Alatnya besok dicoba. Harusnya sih udah ada. Saya enggak ngontrol sampai situ," tandasnya.
Pelaksanaan KJS kini tengah disorot oleh DPRD menyusul ada sejumlah persoalan seperti mundurnya dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Thamrin dan Admira. Bahkan, sejumlah anggota DPRD menggulirkan hak interpelasi.

Sumber :
merdeka.com

Tanggapan Gerindra Seputar Kekalahan Prabowo vs Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling top menyalip Prabowo Subianto. Kini capres Partai Gerindra tersebut tak lagi jadi capres paling top, apa kata Gerindra?
"Kerja kami tentu dengan agenda yang sudah kita rencanakan dan target yang sudah kita masukkan. Kalau kemudian ada survei melewati capaian kami, tentu kami memandang sebagai sebuah fenomena," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Senin (27/5/2013).
Muzani menuturkan sampai saat ini partainya masih fokus memenangkan Pemilu 2014. Target Gerindra memang memenangkap Pemilu 2014 sekaligus mengamankan kursi RI 1 untuk Prabowo.
"Survei itu tidak mengecilkan semangat kami dengan target yang telah kami tentukan. Konsentrasi kami pada Pileg 2014, sebab apapun hasil survei capres untuk mengusung calon pada akhirnya ditentukan pada perolehan Pileg," katanya.
Lalu apakah Gerindra mulai khawatir dengan fenomena Jokowi yang semakin kuat dari segi popularitas dan elektabilitas? Soal ini Muzani memilih menjawab diplomatis.
"Ya saya kira bukan soal khawatir atau tidak. Karena kami kerja dengan pencapaian kami. Kami tidak mau terganggu dengan opini yang berkembang," tegasnya.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei elektabilitas capres. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya muncul sebagai capres paling top, tetapi juga direstui masyarakat nyapres di 2014.
Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%

Belum punya pilihan: 28%

Sumber :
detik.com

Gerindra: Demokrat Biang Keladi Interpelasi Jokowi

Puluhan orang anggota DPRD DKI dari berbagai fraksi tiba-tiba mengajukan hak interpelasi pada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) karena sekelumit permasalahan di program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebagai partai pendukung di Pilgub DKI, Partai Gerindra membela Jokowi.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andika, menuding anggota-anggota dewan yang mengajukan interpelasi kepada Gubernur Jokowi terkait KJS hanyalah pencitraan. Interpelasi yang diajukan rekan-rekannya adalah hal yang prematur.
"Sekarang begini, permintaan interpelasi adalah prematur. Permasalahan interpelasi itu di mana, harus tahu dulu permasalahannya apa, apa karena 16 rumah sakit yang mundur? Atau apa, kok tiba-tiba interpelasi," kata Andika di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5).
Pihaknya menduga kuat jika interpelasi yang digulirkan hanya pencitraan untuk 2014 mendatang. Menurut Andika, jika ada partai yang elektabilitasnya turun maka amat ironis bilamana memanfaatkan interpelasi untuk menaikkan pamor partai.
"Ini sangat kental dengan kasat mata ujung-ujungnya tahun 2014. Menghadapi Pemilu, saat ini partai yang dalam titik nadir penurunan. Gak usah saya sebutkan masyarakat sudah tahu semuanya, partai mana yang turun dan siapa yang ngotot interpelasi," jelasnya.
Menurut Andika, pengajuan interpelasi harusnya dirapatkan lebih dulu di internal fraksi. Sebab fraksi yang ada di dewan merupakan kepanjangan dari partai.
"Interpelasi ini seharusnya dirapatkan di internal fraksi dulu. Lah ini tidak, tanpa melalui proses terlebih dahulu, tanpa rapat internal fraksi," jelas Andika.

Sumber :
merdeka.com

Peta Kekuatan Capres Jokowi

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo muncul sebagai capres pilihan mayoritas responden dalam survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Seperti apa peta kekuatan Jokowi?
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dilakukan di 31 provinsi (Papua dan Papua Barat tidak disurvei), berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 April 2013. Jumlah sampel 1.635 dengan margin of error 2,42% pada confidence level 95%. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin adalah 50% pria - 50% wanita.
Dalam siaran pers kepada detikcom, Senin (27/5/2013), CSIS menyertakan survei menyangkut peta pemilih Jokowi. Peta ini diperoleh setelah responden yang telah memilih parpol pada Pemilu mendatang ditanyai tentang capres mereka. Berikut peta kekuatan Jokowi dari berbagai faktor.

Sumber dukungan pencapresan Jokowi:

Golkar 25,1%
PDIP 51,9%
PD 32,5%
Gerindra 12,6%
Hanura 34,3%
PKS 60,5%
PAN 27,3%

Kisaran usia pemilih Jokowi: usia 16-22 tahun (34,4%), usia 23-40 tahun (28,5%), usia 41-55 tahun (30,2%), usia 55 tahun (23,3%). Tingkat pendidikan pemilih Jokowi: tidak sekolah (14,5%), tidak tamat SD (22,3%),tamat SD (27,1%), tamat SLTP (36,1), tamat SLTA (29,4%), Diploma (25%), SI atau lebih tinggi (30,4%).

Sementara kisaran penghasilan pemilih jokowi sebagai berikut:

Berpenghasilan kurang dari Rp 400.000 : 27,3%
Berpenghasilan Rp 400.000-800.000 : 30,4%
Berpenghasilan Rp 800.000-1.250.000 : 29,9%
Berpenghasilan Rp 1.250.000-1.750.000 : 24,5%
Berpenghasilan Rp 1.750.000-2.250.000 : 25,8%
Berpenghasilan lebih dari Rp 2.250.000 : 34%

Sumber :
detik.com

Inisiator Interpelasi Jokowi Salah Sebut INA CBGs Jadi Inajebes

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali yang sebelumnya bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS), saat ini terlihat datar menyampaikan sikapnya. Selain mundur dan menarik untuk menyampaikan interpelasi kepada Jokowi, dirinya juga gelagapan dan salah kata dalam mengucapkan sistem INA CBGs, sistem yang digunakan dalam program KJS.
"Kita kan mempertanyakan Inajebes, yang mana Inajebes itu rumah sakit keberatan," kata Asraf di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Saat Asraf menyebutkan sistem INA CBG's dengan ucapan yang salah itu, sejumlah wartawan tertawa. Namun, sebagian awak media menyembunyikan tawaannya untuk menghindari agar tidak menyinggung.
Asraf yang sebelumnya ngotot dan menggalang dukungan dari anggota DPRD lain untuk interpelasi, justru saat ini paling lantang untuk menarik dan mencabut interpelasi. Dirinya berpendapat jika anggotanya tidak ada komunikasi di internal fraksi.
"Gak koordinasi dengan fraksi, kan fraksi kepanjangan dari partai. Kita minta mundur dan ditarik interpelasinya. Interpelasi harus disertai bukti yang kuat, data yang kuat, tidak terus interpelasi berarti pemakzulan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Wanda Hamidah Akui KJS Jokowi Lebih Baik Daripada Jamkesda

Beberapa anggota DPRD DKI mempermasalahkan penerapan program INA CBG's (Indonesia Case Based Gorups) pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi. Namun menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah, program KJS Jokowi justru lebih bagus daripada Jamkesda Fauzi Bowo.
"Pandangan saya pribadi, INA CBG's ini lebih bagus dan lebih sistematis daripada Jamkesda," kata Wanda di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Menurutnya, kekisruhan KJS Jokowi saat ini ada pada sistem tarif INA CBG's. Tarif ini dinilai tidak cukup adil sehingga sejumlah rumah sakit mengundurkan diri.
"Permasalahanya kan gampang, mengenai tarif INA CBG's yang harus sesuai dengan masyarakat dan kebutuhan rumah sakit," terang Wanda.
Wanda mengatakan seharusnya ada sosialisasi dan penghitungan secara cermat agar program ini berjalan dengan baik. Saat ini yang terpenting adalah mencari titik temu dan penyelesaian dalam persoalan tersebut.
"Kalau berbicara ideal, dihitung cermat dan disosialisasikan. Tapi ini kan nasi sudah jadi bubur," terang politisi PAN ini.
Apakah Wanda Hamidah setuju dengan usulan hak interpelasi?
"Apapun sikap fraksi, saya tidak mendukung. Terlalu dini untuk interpelasi, kita masih dalam rapat dengan dinas kesehatan. Saya lebih memilih memberikan kesempatan," tegasnya.
Siang ini, komisi E DPRD DKI Jakarta akan melakukan rapat dengan dinas kesehatan DKI Jakarta terkait masalah tarif program INA CBG's. Tarif program ini menjadi permasalahan bagi rumah sakit yang ikut dalam program KJS Pemprov Jakarta.
Ada tiga perbedaan KJS Jokowi dengan Jamkesda yang pernah diterapkan pada masa Gubernur Fauzi Bowo. Pertama, ada billing system sehingga manajemen keuangan menjadi lebih terkontrol. Semua catatan biaya terekam dalam sistem tersebut. Kedua, ada sistem rekam medis. Dalam sistem ini, riwayat penyakit pemegang kartu akan tercatat dalam waktu yang lama.
Ketiga, KJS relatif lebih mudah didapatkan ketimbang Jamkesda. Untuk mengurus kepemilikan KJS cukup datang membawa KTP ke Puskesmas terdekat. Tidak perlu meminta surat ke RT, RW atau kelurahan.

Sumber :
detik.com

Survei CSIS: Jokowi Capres Paling Top & Direstui Nyapres di 2014

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei elektabilitas capres. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya muncul sebagai capres paling top, tetapi juga direstui masyarakat nyapres di 2014.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dilakukan di 31 provinsi (Papua dan Papua Barat tidak disurvei), berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 April 2013. Jumlah sampel 1.635 dengan margin of error 2,42% pada confidence level 95%. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin adalah 50% pria - 50% wanita.

Berikut tingkat keterpilihan capres jika Pilpres digelar saat ini berdasarkan survei CSIS dalam siaran pers, Senin (27/5/2013) :

1. Joko Widodo: 28,6%
2. Prabowo Subianto: 15,6%
3. Aburizal Bakrie: 7%
4. Megawati Soekarnoputri: 5,4%
5. Jusuf Kalla: 3,7%
6. Mahfud MD: 2,4%
7. Hatta Rajasa: 2,2%
8. Belum punya pilihan: 28%

Sebagai capres yang paling dipilih masyarakat (top of mind), Jokowi juga direstui nyapres di 2014. Lebih dari 50% responden setuju Jokowi nyapres meski masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Berikut persentasenya:
Setuju: 53,9%
Tidak setuju: 27%
Tidak tahu: 19,1%

Sumber :
detik.com

Golkar, PPP, dan Hanura Cabut Dukungan Interpelasi Jokowi

Krisis dukungan, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah KJS terancam kandas. Peluang interpelasi yang dimotori oleh Fraksi Demokrat itu satu per satu ditinggalkan fraksi lain yang semula mendukungnya.
"Dari Golkar itu sudah selesai. Dari PPP ketua DPD-nya memang sudah menarik. Hanura Damai Sejahtera juga," tutur Sekretaris Fraksi Gerindra, Andika, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Andika mengatakan, saat ini hanya tinggal PAN yang masih mendukung upaya Demokrat itu. Jika PAN ikut mencabut dukungan, maka syarat interpelasi berupa dukungan lebih dari 1 fraksi tidak bisa terpenuhi.
"Kalau PAN sudah mundur berarti tidak memenuhi syarat," kata Andika.
Andika melihat terlalu prematur untuk bicara soal interpelasi. Selain dukungan fraksi berguguran, anggota DPRD pun juga sudah banyak yang berpikir kembali.
"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, pada kesempatan yang berbeda.

Sumber :
detik.com

Wanda: Interpelasi Jokowi Terlalu Dini

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, menganggap pemberian hak interpelasi kepada Joko Widodo masih terlalu dini. Untuk itu, Komisi E DPRD masih akan memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah INA CBG's dan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini.
"Buat saya pribadi, terlalu dini memberikan interpelasi. Makanya, kita mau kasih kesempatan untuk penyesuaian tarif kepada Dinkes untuk rumah sakit karena pergantian sistem kan memang membutuhkan waktu," kata Wanda di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Wanda mengatakan, untuk membahas masalah ini, Komisi E DPRD akan melakukan rapat secara intensif untuk membahas permasalahan mengenai tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's). Ia menilai perubahan sistem pembayaran KJS dengan menggunakan INA CBG's membutuhkan waktu karena perlu adaptasi pada sistem pembiayaan tersebut.
Menurut Wanda, sistem pembayaran INA CBG's memang lebih bagus dibandingkan dengan program jaminan kesehatan daerah atau jamkesda. Namun, pada praktik di lapangan, banyak warga yang memerlukan penindakan terhadap penyakit yang mereka derita. Mereka juga mengeluh mengenai pembayaran laboratorium, cuci darah, dan beberapa obat yang mahal jika tidak dibiayai oleh pemeirntah.
Wanda mengungkapkan, permasalahan muncul saat rumah sakit harus menanggung kerugian jika menggunakan sistem pembayaran INA CBG's. Untuk itu, DPRD memberikan kesempatan kepada Dinkes untuk menyesuaikan tarif INA CBG's yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
"Kalau sudah ada penyesuaian tarif, kan, semuanya bisa senang," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Wanda, DPRD akan melakukan rapat intensif dengan catatan harus ada tinjauan ulang terhadap pelaksanaan KJS. Jika tarif sudah disesuaikan, rumah sakit yang dikabarkan mengundurkan diri dari kerja sama pelayanan KJS bisa kembali terjalin.
Wanda mengatakan, rapat Komisi E kali ini akan mengundang Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan untuk membahas rumah sakit dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, Wanda tidak mengetahui apakah ke 16 rumah sakit tersebut akan hadir dalam rapat kali ini atau tidak.
"Saya belum tahu mereka akan hadir atau tidak. Akan tetapi, secara eksplisit kita sudah memahami keluhan mereka," katanya.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan, ada persoalan pada 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.

Sumber :
kompas.com

Interpelasi Jokowi di Ambang Kegagalan, 8 Anggota DPRD Cabut Dukungan

Seperti bunga yang kekeringan, interpelasi Jokowi tampaknya akan layu di tengah jalan. Berita terbaru ada 8 anggota DPRD yang mencabut dukungan interpelasi.
"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur Pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Golkar sudah mencabut dukungan terhadap interpelasi karena permasalahan KJS bisa diselesaikan di tingkat komisi. Jangan sampai keputusan interpelasi diambil bukan untuk tema-tema yang menarik.
"Kalau interpelasi tidak strategis buat apa dilaksanakan," kata Ferial.
Ferial mengatakan 8 orang yang mengubah keputusannya itu telah mendapat pemahaman yang berbeda soal KJS. Pada awalnya mereka menganggap masalah KJS tidak akan selesai di tingkat komisi.
Sesuai tatib, usulan interpelasi bisa naik ke pembahasan rapim bila mendapat dukungan lebih dari 15 anggota DPR yang berasal dari minimal 2 fraksi. Untuk saat ini pembahasan interpelasi ditunda karena belum ada keputusan rapat komisi.
"Untuk sementara rapimnya ditunda dulu sampai ada hasil atau keputusan dari rapat komisi. Dengan Dinas Kesehatan rencananya," tutur Ferial.

Sumber :
detik.com

Ashraf Ali: Enggak Mungkin Orang Setenar Jokowi Dimakzulkan

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, menyatakan, DPRD tidak mungkin memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui mekanisme pengajuan hak interpelasi. Jokowi sudah tenar, mana mungkin dimakzulkan.
Hal itu disampaikan oleh anggota parlemen dari Partai Golkar tersebut terkait rencana pengajuan hak interpelasi kepada Jokowi atas permasalahan dalam program Kartu Jakarta Sehat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan, Kamis pekan lalu, Ashraf mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu bisa berujung pada sebuah momentum langka, di mana seorang Gubernur DKI Jakarta diturunkan dari jabatannya.
Atas kemungkinan pemakzulan itu, Ashraf menyebut kemungkinan tersebut masih terlalu dini. Ia menyebutkan, 32 anggota DPRD yang menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi hanya ingin menggunakan hak bertanya tentang permasalahan kebijakan KJS yang menggunakan sistem pembayaran berdasarkan Indonesia Case Base Groups (INA CBG's).
"Ya enggak mungkinlah orang setenar itu (Jokowi) kami makzulkan," kata Ashraf, Senin (27/5/2013).
Ashraf mengatakan, hak interpelasi akan gugur dengan sendirinya jika rapat Komisi E DPRD DKI telah menemukan solusi atas masalah KJS tersebut. Ashraf mengatakan, ia bukan pencetus interpelasi tersebut. Ia juga tak tahu siapa yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut.

Sumber :
kompas.com

Ganjar-Heru Unggul Sementara, Jokowi: Rakyat Seneng yang Ganteng

Hitung cepat hasil Pilgub Jawa Tengah, menunjukan keunggulan sementara Ganjar-Heru yang cukup telak dari dua pasangan pesaingnya. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) atas keunggulan jagoan PDIP yang dia kampanyekan tersebut?
"Ya sudah, artinya kehendak rakyat seperti itu. Seneng yang muda, yang ganteng. Mungkin itu," ujar Jokowi yang dicegat wartawan usai melepas keberangkatan Presiden SBY ke Swedia di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (27/5/2013).
"Tapipaling penting menurut saya yang dilihat kerakyatannya, dipersepsikan jujur dan bersih," sambungnya.
Bukan hanya itu faktor pendongkrak tingginya perolehan suara Ganjar-Heru. Menurut Jokowi hal itu juga berkat kerja keras tim sukses di lapangan.
"Mesin partai bergerak, mesin relawan bergerak. Begitu yang saya lihat di lapangan," ujar icon baru PDIP ini.
Hasil quick count KPU Jateng, dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko 48,25%.

Sumber :
detik.com

Wanda Hamidah terus kritisi dan desak Jokowi bereskan KJS

Anggota Komisi E (bidang kesra), Wanda Hamidah, kembali mengkritisi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Jokowi dalam rapat lanjut antara DPRD dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Wanda, persoalan utama rumah sakit mundur dari peserta KJS karena tak paham dengan sistem berobat paket atau yang lebih dikenal dengan Indonesian Case BAsed Group's (INA CBGs)
Politikus PAN ini meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini. Jika tidak, bisa jadi rumah sakit lainnya ditakutkan menyusul mundur.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dia menyarankan pihak terkait menghitung ulang secara cermat kebijakan tersebut terkait nilai klaim yang bisa diajukan rumah sakit dan anggaran yang tersedia. Sebab, lanjut Wanda, kalau bicara ideal memang harusnya disosialisasikan terlebih dulu.
"Saya bilang kita bicara dihitung dengan cermat sesuai kebutuhan, masalah anggaran agak lamban, tapi ya udah kita gak usah mundur," jelasnya.
Wanda menambahkan, sebenarnya program ini cukup baik untuk meminimalisir kebocoran anggaran kesehatan. Hanya saja, hal itu tidak akan ada hasilnya jika semua pihak yang diajak bekerja sama merasa dirugikan.
"Di satu sisi sistem ini bagus karena dapat mengeliminir sisi kebocoran. Menurut saya sistemnya sudah bagus cuma tarifnya saja," ucapnya.
Lebih jauh dia menambahkan, sudah coba meminta pada Dinkes terkait gambaran tarif paket itu seperti apa. Tapi sampai saat ini, Dinas Kesehatan belum memberikan.
"Setiap kali rapat dengan dinkes, saya minta tarif itu printout tapi belum dikasih," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Rapim DPRD DKI soal Interpelasi Jokowi Ditunda

Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang rencana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan ditunda sampai rapat Komisi E selesai siang ini. Rapat pimpinan yang dihadiri oleh ketua fraksi dan ketua komisi tersebut akan dibatalkan jika masalah Kartu Jakarta Sehat dan Indonesia Case Base Group's (INA CBG's) sudah bisa diselesaikan dalam rapat Komisi E.
"Rapimnya ditunda sampai rapat komisi E selesai," kata anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Ashraf Ali, Senin (27/5/2013) di Gedung DPRD.
Ashraf mengatakan, jika masalah INA CBG's ini bisa selesai ditingkat komisi, maka DPRD tidak akan mengajukan interpelasi kepada Jokowi. Untuk itu, anggota DPRD masih akan menunggu rapat mengenai tarif INA CBG's ini selesai.
Ia menyebutkan, DPRD telah mengetahui inti permasalahan mengenai INA CBG's, yakni terlalu rendahnya tarif INA CBG's sehingga dapat merugikan rumah sakit. Untuk itu, rapat Komisi E akan dilakukan secara intensif supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Ashraf menambahkan, jumlah anggota DPRD yang telah menandatangani usul pengajuan hak interpelasi itu sebanyak 32 orang. Ashraf menegaskan, Partai Golkar tidak mendukung adanya interpelasi kepada gubernur DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari Ketua Fraksi Partai Golkar dalam rapat internal partai.

Sumber :
kompas.com