Unggul dalam Survei Capres, Jokowi: Sombong Dikit Ah...

Banyak hasil survei menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal capres paling potensial. Jokowi selalu menolak berkomentar saat
ditanyakan hal ini kepadanya.
"Memang di survei siapapun selalu tinggi. Sombong dikit ah. Hahaha...." ujar Jokowi usai mengantar Presiden SBY di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Namun ditegaskannya bahwa hingga saat ini dirinya belum mau memikirkan soal peluangnya menjadi kontestan Pilpres 2014. Jokowi hanya menanggapi pertanyaan wartawan dengan candaan.
"Ndak lah. Sampai detik ini enggak mikir ke sana. Eenggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh
dong saya enggak mikir," candanya.
Tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan Gubernur atau hanya untuk saat ini saja?
"Pokoknya enggak mikir," jawabnya.

Sumber :
detik.com

Diancam Interpelasi, Jokowi: Mau Dijegal untuk Apa Gitu Loh?

Langkah 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang akan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai upaya untuk menjegal orang nomor satu di Ibukota itu untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Lalu apa tanggapan Jokowi?
"Dijegal untuk apa gitu loh? Biar namanya jelek? Gak usah dijelek-jelekin saja udah jelek kok," ujar Jokowi sembari tesenyum di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Jokowi menegaskan, jika legislator Kebon Sirih tetap bersikeras untuk menggunakan hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), dirinya mengaku siap memberi penjelasan. Sebab, interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Interpelasi, ya nanti dijelasin, kalau bertanya ya dijelasin. Santai sajalah. Itu haknya dewan kok, dan itu sebenarnya hal yang sangat teknis," kata Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengatakan ada 32 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi untuk melegserkan Jokowi dari jabatannya.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ingin Pengadaan dan Perizinan Pemprov DKI Diawasi KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.
"Tadi sudah disampaikan, nah itu mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa. Nah nanti akan ada sistem terintegrasi yang akan disampaikan dan ini dikerjasamakan agar dapat orang terbaik," jelas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima KPK dan BPKP di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
"Nanti mendampingi, sistemnya ada di KPK," jelas Jokowi.
Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang hadir di Balai Kota DKI, menanggapi positif keinginan Pemprov DKI yang dikomandani Jokowi-Ahok ini.
"Nah ini perlu didiskusikan, makanya, kami akan MoU dengan Pemda. Beberapa usulan yang sistemnya sudah diprogram di KPK, akan kita delivery ke Pemprov DKI. Karena kami juga ingin lihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Pak Wagub Tjahja Purnama, nah ini orang-orang yang harus didukung," jelas Bambang.
KPK dan BPKP akan membangun sistem yang bisa meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain mendampingi Pemprov DKI, KPK juga akan melatih PNS Pemprov DKI. Bisa pula KPK menempatkan 1-2 orang di Pemprov DKI, namun untuk saat ini sistem menempatkan orang belum memungkinkan karena SDM KPK sedikit, tak sampai 700 orang.
"Jadi tadi kami berikan sinyal kepada Pak Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita (KPK) yaitu menempatkan orang. Sekarang ini belum. Cuma dalam arsitektur SDM kita kamui udah desain, kemungkinan besar KPK belajar dari teman-teman BPKP. Hampir dari semua inspektorat di Indonesia, nggak ada jejak BPKP (mungkin maksudnya KPK, red). Jadi harus ada jejaknya. Jadi sebarkan virus kebaikan bukan hanya virus cinta," kata Bambang.
Apakah hal ini dilakukan pada eksekutif saja, atau legislatif juga?
"Kalau pemerintah itu kan Pemprov DKI, tapi kalau pemerintahan itu ada DPRD-nya. Nah tapi saya belum berani ngomong itu, saya nggak mau klaim-klaim tapi di tingkat DPR, kami sudah diminta oleh pimpinan DPR dan BK, jadi kami sudah studi soal kewenangan parlemen dan kami sudah survei sebagian dan akan disajikan," jelas Bambang.

Sumber :
detik.com

Jokowi Siap Sinergi Dengan KPK Cegah Korupsi Penggunaan APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk meminta laporan dari masing-masing instansi pemerintah daerah terhadap soal pencegahan korupsi, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan itu tertuang dalam Undang-undang KPK Pasal 7 huruf e.
"Kami juga bisa usulkan perbaikan. Kalau perlu memberitahukan hasilnya ke DPR, DPRD, Presiden, Kementerian tertentu supaya kemudian diatur tindakan-tindakan bila usulan-usulan itu tidak dilakukan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Bambang mengatakan KPK mempunyai kewenangan monitoring, khusus untuk pengelolaan sistem administrasi. Namun, Bambang menegaskan kewenangan KPK terkendala oleh jumlah pegawai yang hanya 700 orang.
"Tapi kalau kami sumbangkan 1-2 pegawai dan bisa dorong akselerasi proses di kementerian maupun di pemda itu mungkin output dan outcome bisa lebih tinggi lagi," jelasnya.
Menurut Bambang, KPK bersama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) akan mendesain sistem sumber daya manusia KPK di Pemprov DKI, yaitu menempatkan anggota. "Jadi sebarkan virus kebaikan, bukan hanya virus cinta," ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Jokowi mengaku siap untuk bersatu dengan KPK mencegah korupsi penggunaan APBD. "Mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa nanti ada sistem terintegritas yang akan disampaikan dan ingin dikerjasamakan agar dapat orang terbaik. KPK akan mendampingi sistemnya," jelas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Interpelasi Bukan untuk Jatuhkan Jokowi

Interpelasi yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Interpelasi dilakukan untuk meminta penjelasan terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang selama ini dinilai masih belum sempurna. Interpelasi juga dilakukan untuk memperbaiki sistem pembayaran program KJS.
"Sama sekali tidak. Kami tidak ingin menjatuhkan Joko Widodo. Dia kan pilihan rakyat, mana mungkin kami mau menjatuhkan. Hak interpelasi itu kami sampaikan untuk menanyakan program KJS yang belum bagus pelaksanaannya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Nawawi, Senin (27/5/2013) di Jakarta.
Salah satu butir persoalan yang akan ditanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta adalah keterlibatan PT Asuransi Kesehatan (Askes) dalam mengelola program KJS. Menurut Nawawi, dewan belum pernah diajak bicara soal keterlibatan PT Askes.
Nawawi menyatakan prihatin setelah PT Askes terlibat dengan menggunakan acuan tarif pelayanan kesehatan Ina CBG'S muncul sejumlah persoalan. Persoalan yang dimaksud di antaranya sejumlah rumah sakit keberatan karena tarif tersebut terlalu kecil dari kebutuhan sebenarnya.
"Kalau anggaran DKI Jakarta terbatas, boleh saja kita mengacu ke ketentuan tarif itu. Tetapi, Jakarta punya anggaran yang cukup. Buat apa mengacu pada tarif itu. Selama untuk kepentingan rakyat, kami akan dukung. Tetapi, sebaiknya eksekutif perlu menjelaskan hal-hal di atas," katanya.
Menurut Nawawi, hak interpelasi itu benar-benar akan digunakan jika sejumlah persoalan terkait program KJS belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
Sebanyak 32 anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terkait proram KJS. Sampai Senin pagi, permohonan interpelasi itu belum dibahas di tingkat pimpinan DPRD.

Sumber :
kompas.com

Nasib Gitar Bass 'Metallica' Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah melaporkan gitar bass bertanda tangan personel band Mettalica, Robert Trujillo, ke KPK. Setelah beberapa minggu berlalu, bagaimana nasib alat musik itu kini?
Jokowi menyerahkan gitar bass itu ke KPK pada 6 Mei 2013 lalu. Selanjutnya, tim KPK melakukan pemeriksaan apakah pemberian hadiah itu ada kaitannya dengan jabatan Jokowi. Bila tidak ada kaitannya, maka gitar bass akan dikembalikan. Proses pengecekan biasanya memakan waktu sebulan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat ditanya soal ini menduga proses pemeriksaan sudah rampung. Namun hasilnya belum diketahui.
"Saya belum dapat informasi dari Direktorat Jenderal Gratifikasi. Nanti akan kita cek, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa kita sampaikan," terang Bambang Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/5/2013). Bamban hadir di Balai Kota dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Apakah pemberian gitar bass tersebut ada indikasi gratifikasi? "Saya tidak ingin mendahului teman-teman di gratifikasi, nanti pada saatnya akan kita umumkan," jawabnya.
Gitar bass tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonathan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi.
Jokowi yang penyuka musik cadas kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sumber :
detik.com

Ini Kata KPK Soal Hadiah Gitar Bas Metallica Untuk Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji gitar bas milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Gitar bas itu adalah pemberian personel grup band Metallica, Robert Trujillo.
Karena khawatir pemberian itu masuk kategori gratifikasi, beberapa waktu lalu gitar itu diserahkan ke KPK. Benarkah pemberian gitar itu masuk gratifikasi?
"Saya belum dapat informasi dari direktur gratifikasi. Dan itu akan kita cek. Dan itu dalam waktu. Sekarang masih dalam proses pengkajian. Biasanya sih cuma sebulan dikasih waktunya. Saya akan cek nanti," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Bambang yakin, pengkajian sudah dilakukan. "Saya menduga sudah dilakukan, tapi saya belum tahu hasilnya. Nanti pasti temen-temen akan diberitahukan," ujarnya.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica, berawal dari seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," ujar Jonathan.

Sumber :
merdeka.com

KPK Akan Tempatkan Orang Awasi Jokowi-Basuki

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memantau transparansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu upayanya, KPK akan menempatkan sejumlah pegawainya di kantor Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, upaya penempatan pegawai KPK di Pemprov DKI itu telah sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 7 Huruf E tentang koordinasi pemberantasan korupsi. KPK dapat meminta laporan dari instansi terkait apa yang telah dilakukannya sehubungan pencegahan korupsi.
"Jadi, tadi kami berikan sinyal kepada Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita, yaitu menempatkan orang di sini," ujarnya saat berkunjung ke Balaikota, Senin (27/5/2013).
Tugas pegawai KPK di Pemprov DKI itu, kata Bambang, dapat melakukan pengkajian serta penelaahan proses birokrasi di Pemprov DKI yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Jika perlu, hasil kajian itu bisa dilaporkan ke DPR, DPRD, kementerian, bahkan presiden untuk selanjutnya diberikan kebijakan lanjutan.
Meski demikian, Bambang mengatakan bahwa penempatan pegawai KPK di Pemprov DKI tersebut masih dalam pengkajian mendalam. Jika sistem serta sumber daya manusianya sudah siap, KPK akan berkomunikasi lagi dengan Pemprov DKI. Rencananya, dalam waktu dekat, KPK akan meneken kerja sama dengan Pemprov DKI sebagai pintu gerbang dalam penempatan pegawai KPK di kantor Jokowi dan Basuki.
"Beberapa usulan, sistemnya sudah diprogram di KPK, akan kita delivery ke Pemprov. Tugas KPK, membangun sistem meminimalisasi potensi korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Itu gagasan yang siap dikerjakan," katanya.
Bambang berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana. Menurut Bambang, kebijakan kerja sama semacam itu mampu menciptakan iklim yang baik bagi peningkatan profesionalisme pejabat publik sekaligus peningkatan pelayanan.

Sumber :
kompas.com

PDIP: Jokowi Hanya Faktor Penambah Kemenangan Ganjar

Ketua DPW PDIP Jateng M Prakosa sumringah Ganjar Pranowo bisa memenangkan Pilkada Jateng. Kemenangan Ganjar disebut karena mesin partai PDIP bekerja dengan baik, dan tentu saja faktor Jokowi tak bisa diabaikan.
Menurut Prakosa, ada dua faktor utama yang membuat Ganjar yang sebelumnya kurang dikenal, bisa memenangkan Pilkada Jateng. Yaitu bekerjanya mesin partai dan figur Ganjar yang bisa diterima.
"Struktur partai dari pusat hingga anak ranting bisa dikoordinasikan dan bekerja dengan baik memenangkan Ganjar," kata Prakosa saat berbincang, Senin (27/5/2013).
Selain itu, dia menambahkan, figur Ganjar yang bersih dari korupsi, pintar dan berwawasan luas mudah diterima oleh masyarakat Jateng. Sehingga, efektivitas kerja mesin partai dan figur yang bisa diterima memudahkan PDIP memenangkan Pilkada yang juga diikuti calon incumbent Bibit Waluyo itu.
"Ada juga faktor tambahan seperti kehadiran Jokowi, tapi utamanya ya dua itu," tutur mantan Menteri Kehutanan ini.

Sumber :
detik.com

Jokowi Siap Dialog Berjam Jam Ladeni RS Yang Mundur Dari KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa dengan keputusan dua rumah sakit swasta yang memilih mundur dari program KJS. Dua rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Thamrin dan Admira.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu, yang ganggu itu ngomong lah, diajak bicara tiap menit aja kita siap tiap jam kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," kata Jokowi di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Senin (27/5/2013).
Sementara terkait masalah premi yang dikeluhkan pihak rumah sakit karena dinilai masih kecil, ia akan mengalkulasikan lagi. Sebab, premi sebesar Rp 23.000 sudah tergolong besar.
"Masih ngitung kalkulasi, nasional saja Rp 15.000 kita sudah Rp 23 ribu kok, berarti sudah tinggi kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikan lah dibicarakan, enggak usah mundur," imbuhnya.
Gara-gara kisruh KJS ini, sampai-sampai DPRD berniat menggunakan hak interpelasi. Jokowi akan diminta menjelaskan persoalan KJS dengan rumah sakit swasta yang telah mundur dari KJS.
"Ya enggak apa-apa enggak masalah. Wong kami bisa menjelaskan," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Pejabat KPK Temui Jokowi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengunjungi gedung Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi. Kedatangan Bambang itu untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pejabat lain dalam hal koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Tahun 2013.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Balai Agung tersebut, Joko Widodo memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pencegahan korupsi dengan cara menerapkan asas transparansi dalam hal anggaran sekaligus pelaksanaan programnya. Jokowi menyatakan, hal itu sudah disosialisasikan kepada warga.
"Kita sudah memasang poster APBD sedetail ini, baik di kecamatan, kelurahan, dan provinsi sehingga manajemen kontrol bisa dilakukan masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Selain mengedepankan transparansi penggunaan anggaran, Jokowi juga mendorong pencegahan korupsi dengan cara lain, misalnya dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik. Salah satu contohnya adalah pembayaran tiket transjakarta. Jokowi berharap dapat menerapkan sistem pembayaran elektronik pada lembaga lain.
"Misalnya, tahun ini Pemprov DKI telah melakukan pajak online, Januari ini, meliputi pajak restoran, hotel, parkir. Kami yakin bisa meningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," kata Jokowi.
Di depan pejabat tinggi KPK, Jokowi mengaku yakin mampu menciptakan iklim birokrasi yang transparan di Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu lama dan kemauan politik kuat.
Hingga pukul 10.35 WIB, pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mardiasmo tersebut masih berlangsung. Sesuai rencana, acara akan dilanjutkan dengan diskusi.

Sumber :
kompas.com

Mahfud MD Bicara Soal Jokowi dan Dahlan Iskan untuk 2014

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD siap maju Capres 2014. Tapi, Mahfud menegaskan dirinya maju karena melihat calon yang ada hanya itu-itu saja. Tak ada calon alternatif, padahal seorang presiden harus orang hebat.
"Tetapi ketika saya melihat nama yang muncul, ya segitu-gitu saja, sama saja kok, ya saya maju juga. Begitu saja. Maksud saya memberi alternatif kepada rakyat. Silakan rakyat memilih," kata Mahfud dalam wawancara dengan majalah detik pekan lalu.
Menurut Mahfud, dari nama yang muncul dengan disokong partai, belum ada nama hebat yang muncul. "Coba Anda sebut, saya akan bilang bahwa dia pun tidak kuat. Nggak ada. Peluangnya sama," tambahnya lagi.
Selain Mahfud, ada nama calon alternatif lain yang muncul, Jokowi dan Dahlan Iskan. Dua nama itu, seperti Mahfud merupakan calon alternatif yang kerap disebut di publik. Tapi belum ada partai yang menyokong.
"Jokowi populer menurut saya. Kalau kapabilitasnya belum tahu juga. Kalau dia sederhana, merakyat," kata Mahfud bicara soal sosok Jokowi.
Bagaimana dengan Dahlan Iskan? "Merakyat populer dan populis tapi efektivitas pekerjaannya kan belum lama. Tetapi baguslah," imbuh Mahfud.
"Sekurang-kurangnya Jokowi, Dahlan Iskan nggak akan korupsi dan tidak punya record korupsi. Itu penting sekali. Saya tidak katakan yang lain korupsi, tetapi yang kita catat dari orang-orang seperti Jokowi kesederhanaannya, kesahajaannya," tambahnya lagi.
Menurut Mahfud tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih rendah saat ini. Ada yang lebih hebat popularitasnya tapi elektabilitasnya rendah.
"Semuanya nanti akan bermuara pada bulan April dan Mei 2014 baru akan diketahui. Sekarang nggak ada yang lebih kuat dari saya dan lebih lemah. Sama," imbuhnya.
Lalu bagaimana Mahfud menilai kemampuannya untuk 2014? "Saya biasa saja. Coba, menegakkan hukum. Itu kan biasa saja. Berusaha tidak korupsi, itu memang kewajiban semua orang. Oleh sebab itu, kalau ditanya kelebihan, saya tidak tahu saya punya kelebihan atau tidak. Tetapi yang saya janjikan adalah niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Niat baik dan konsisten dengan niat itu," tutupnya.

Sumber :
detik.com

Niat Interpelasi DPR pada Jokowi Soal KJS Hanya Cari-cari Kesalahan

Kartu Jakarta Sehat (KJS) menemui kendala karena 16 RS swasta sempat menyatakan mundur. Nilai klaim premi KJS dinilai terlalu kecil dibanding biaya yang ditanggung rumah sakit. Atas kisruh ini, DPRD DKI berniat menginterpelasi alias bertanya pada Gubernur DKI Jokowi. Menurut pengamat politik UI Andrinof Chaniago, niat DPRD itu hanya mencari-cari kesalahan saja. Seharusnya DPRD membantu Pemprov DKI mencari solusi memperbaiki pelayanan KJS. Bila Anda setuju dengan Andrinof Chaniago, pilih Pro!

Sumber :
detik.com

Ini Jawaban Jokowi Soal Interpelasi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak takut jika DPRD DKI tetap menggulirkan hak interpelasi mengenai persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jika diminta menjelaskan, maka ia akan datang ke Gedung DPRD.
Soal interpelasi ini, tidak semua anggota DPRD sepakat. Ada yang pro dan kontra. Tapi Jokowi sudah siap bila dipanggil oleh DPRD.
Berikut jawaban Jokowi terkait interpelasi:
Pak ada pemanggilan DPRD terkait hak interpelasi?
Ndak. Ndak ada undangan. Ya itu mungkin minta penjelasan. Ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan. Meskipun enggak jadi.
Apakah Pak Jokowi jadi datang?
Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu.
Tindakan bapak terkait hak interpelasi?
Enggak ada tindakan apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti dijelasin. Ya dijelasin kalau bertanya ya dijelasin, itu haknya dewan. Itu hal yang sangat teknis, itu perlu dijelas-jelasin.
Lalu terkait pembagian KJS?
Kalau enggak Selasa, Rabu. Kalau enggak Rabu, Kamis (sambil tertawa).
Soal lain, Bapak sama Ibu masih terdaftar sebagai pemilih di DPT Jateng?
Ya biasa toh namanya masih terdaftar. Tapi kan KTP saya sudah di sini.
Kemarin memantau? Kan malamnya bapak ke kantor DPP PDIP?
Apanya? Ndak. Memantau apanya? (sambil tertawa)
Pak tapi itu ada nomor KTP bapak loh?
Ya jangan tanya saya, tanya sama KPU.

Sumber :
merdeka.com

Interpelasi soal KJS, Jokowi: Bukan Masalah!

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), tidak mengkhawatirkan rencana interpelasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia juga tidak takut interpelasi ini akan berakibat pada pencopotan jabatan dirinya sebagai gubernur.
Sejauh ini sekitar 30 anggota DPRD DKI Jakarta setuju menggunakan hak interpelasi terhadap Jokowi. Alasannya, mantan Wali Kota Solo ini dinilai gagal menyelesaikan masalah sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. "Biasa saja, orang diinterpelasi itu ditanya. (Baca: Kenapa DPRD Interpelasi Jokowi). Tidak masalah, wong kita bisa menjelaskan," kata Joko Widodo saat ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Senin, 27 Mei 2013.
Jokowi mengaku telah memeriksa secara langsung permasalahan atas 16 rumah sakit yang dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS. Hasilnya, kata Jokowi, ternyata tidak ada rumah sakit yang akan mengundurkan diri dari program andalan tersebut. "Saya cek di rumah sakit hari Jumat tidak ada masalah apa-apa," kata dia.
Rumah sakit yang sempat dikabarkan mengundurkan diri dari program KJS adalah RS Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tri Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya. Dua rumah sakit, yaitu RS Thamrin dan RS Admira, bahkan telah resmi mengundurkan diri kala 14 lainnya membatalkan rencana. (Baca: 14 RS Swasta Jakarta Masih Layani KJS)
Akan tetapi, menurut Jokowi, dua rumah sakit tersebut juga telah bergabung kembali ke program KJS. "Akhirnya bergabung kembali. Santai Saja, nanti mengurus izin gantian," kata Jokowi.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Siap Beri Penjelasan Soal KJS ke DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta mengundang Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi penjelasan soal Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan untuk warga Jakarta ini.
"Mungkin minta penjelasan, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kita jelasin INA CBGs itu apa ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kenapa ada 16 RS itu ada keinginan (keluar dari KJS) meskipun tidak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/5/2013).
Namun saat ditanya mengenai undangan DPRD terkait penjelasan KJS yang dilayangkan Komisi E DPRD DKI, Jokowi mengaku belum menerimanya. "Tidak ada undangan ke saya, mungkun Pak Wagub saya tidak tahu," katanya.
Menurut informasi pertemuan antara Komisi E DPRD DKI dan Jokowi akan digelar pada pukul 10.30 WIB. Rapat ini juga akan dihadiri Dinas Kesehatan Pemprov DKI dan akan membicarakan terkait KJS.
Sistem pembayaran tagihan KJS dari Pemprov DKI Jakarta ke pihak rumah sakit saat ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan daftar grup penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
Menurut Jokowi, yang seharusnya dibenahi itu adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit. Bukan sistem pembayaran KJS-nya. Biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit.
"Begini loh, ada tarif sebuah penyakit misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, di rumah sakit lain ada yang Rp 1 juta, rumah sakit lain ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama harganya. Kemudian tindakan medis misalnya sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," kata Jokowi, Kamis (23/5) lalu.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya Enggak Usah Dijelek-jelekin Saja Sudah Jelek

Nama Joko Widodo (Jokowi) begitu populer saat ini. Gubernur DKI Jakarta itu bila mencalonkan diri menjadi presiden, maka punya kans besar untuk menang.
Kans Jokowi terlihat dalam hasil beberapa lembaga survei. Setiap ada survei, nama Jokowi selalu teratas.
Paling anyar, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS). Survei itu menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Popularitas dan elektabilitas tinggi tentu riskan untuk digoyang. Apalagi menjelang Pemilu 2014, mungkinkah banyak yang akan menjegal Jokowi?
"Saya enggak tahu ya, dijegal untuk apa ya?" tanya Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Jokowi pun hanya menanggapi santai saat ditanya ada beberapa pihak yang mulai menjelek-jelekkan namanya agar elektabilitas turun. Apa jawaban Jokowi?
"Enggak usah dijelek-jelekin saja sudah jelek," ujar Jokowi sambil tertawa.

Sumber :
merdeka.com

Heboh Interpelasi, Jokowi Belum Dapat Undangan dari DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait hak interpelasi atau hak untuk bertanya program KJS (Kartu Jakarta Sehat).
"Ndak, ndak ada undangan," ujarnya di Gedung Balaikota, Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi.
DPRD DKI berencana menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengundang Gubernur DKI atau Wakil Gubernur DKI untuk menanyakan permasalahan program KJS. Rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Meski belum mendapat undangan resmi, mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui, pihaknya perlu memberikan penjelasan program KJS kepada DPRD. Terutama, sistem pembayaran INA -CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Askes, yang dipermasalahkan oleh DPRD.
"Yang belum tahu INA-CBG's apa, ya dijelaskan. Ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit kemarin ada keinginan mundur dari KJS. Meskipun enggak jadi, kita jelasin juga," ujarnya.
Jokowi mengatakan, tidak masalah dengan wacana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD. Ia berjanji akan menjelaskan secara transparan.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Hal yang akan ditanyakan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Ashraf Ali mengklaim, ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut. 

Sumber :
kompas.com

Bambang Widjajanto-Jokowi Rapat Soal Pencegahan Korupsi di Balaikota

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI hari ini. Kehadiran Bambang dalam rangka rapat 'Kick Off Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Pemerintah Provinsi tahun 2013'.
Bambang tiba di ruang Balai Agung, gedung Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (27/5/2013). Bambang yang tampak mengenakan kemeja warna putih, masuk ke ruang Balai Agung bersama Jokowi yang tampak mengenakan setelan jas warna hitam. Di dalam ruangan sudah menunggu Wakil Gubernur DKI, Ahok.
Dalam sambutannya, Jokowi pun menjelaskan tentang upaya transparanasi dari Pemprov DKI sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya mengenai pemasangan poster APBD hingga di kecamatan dan kelurahan, sistem e-ticketing TransJakarta, pajak online, serta seleksi dan promosi jabatan secara terbuka (lelang jabatan).
"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa kita saat ini sudah memasang poster APBD, komplit mulai dari kelurahan, kecamatan sampai provinsi. Artinya, pengawasan dari APBD ini juga dilakukan oleh masyarakaat," terang Jokowi.
"Pajak online dan seleksi dan promosi jabatan secara terbuka, ini sebagai bentuk pencegahan, sebagai transparansi dari Pemprov DKI," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Komentar Jokowi untuk Rumah Sakit yang Hengkang dari KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengkritik pihak rumah sakit yang ingin mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Seharusnya, kata Jokowi, mereka melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dulu.
"Dikomunikasikan lah, dibicarakan. Ini enggak ada (komunikasi). Tahu-tahu ngabarin mundur. Saya ditelepon mau kok. Enggak usah dia yang datang, saya yang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku santai jika memang benar mereka memilih keluar dari program KJS. Ia mempersilakan untuk keluar. Hanya saja, kata dia, hasil pengecekannya, seluruh rumah sakit yang awalnya ingin keluar KJS telah berubah sikap.
"Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haa, haa, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit," kata Jokowi.
Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.
"Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomong lah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja," kata Jokowi.
Ketika disinggung rencana pengajuan hak interpelasi dari DPRD DKI Jakarta terkait KJS, Jokowi juga menanggapi santai. "Biasa saja. Paling ditanya kok, ya nanti dijelaskan. Malah senang kita bisa menjelaskan," pungkasnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Mungkin DPRD Belum Faham INA CBGs

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menjelaskan persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada DPRD DKI Jakarta. Penjelasan dilakukan agar para anggota DPRD itu paham terkait program KJS.
"Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan, meskipun enggak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Tapi, sejauh ini Jokowi mengaku belum ada undangan dari DPRD. Jika ia diundang untuk memberikan penjelasan terkait KJS, maka akan datang.
"Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu," ujarnya.
Jokowi mengaku, interpelasi yang digalang para anggota DPRD itu merupakan hal biasa. Karena itu ia tidak menganggap pusing.
"Ya dijelasin kalau bertanya ya dijelasin. Itu haknya dewan. Itu hal yang sangat teknis, perlu dijelas-jelasin," katanya.
Interpelasi para anggota DPRD ini awalnya digulirkan karena tidak puas dengan penyelesaian KJS. Kisruh KJS berawal dari beberapa rumah sakit swasta mundur dari KJS.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tak Punya Niat Baik

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI dari fraksi Demokrat, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.
"Saya inginnya juga kondusif saja kok, mestinya kan begitu. Selama ini Jokowi tidak ada niatan baik untuk menjalani komunikasi yang baik dan intens dengan anggota dewan," ujar Nawawi, Senin (27/5/2013).
Nawawi menilai mantan wali kota Solo ini ngotot menjalankan KJS dan KJP. Sedangkan masih menurutnya Nawawi, kedua program unggulan ini masih belum siap.
"KJS itu dipaksakan, rumah sakit belum siap. Lalu KJP,
bagaimana mengawasi uang itu, kalau dipakai anak untuk beli pulsa bagaimana? tapi ini langsung dilounching saja," kata Nawawi.
"Dia kan bukan hanya gubernur untuk pendukungnya, tapi gubernur kita. Dia kan dari dua partai kecil, mestinya dia duduk dan membangun komunikasi dengan anggota dewan," lanjutnya.
Menanggapi kemungkinan adanya reaksi keras dari warga, Nawawi menyatakan bahwa interpelasi masih akan dirapatkan lagi.
"Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Pagi ini akan dirapatkan dulu, apakan memenuhi syarat jumlahnya, berarti nanti ada kesepakatan," tutur politisi Demokrat yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi ini.

Sumber :
detik.com

Nasib Interpelasi Jokowi Ditentukan Hari Ini

Hari ini, Senin (27/5/2013) pimpinan DPRD DKI Jakarta merespon usulan interpelasi terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengenai program Kartu Jakarta Sehat.
Pimpinan dewan akan menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Pimpinan juga akan membicarakan langkah-langkah berikutnya apabila usulan tersebut diterima.
"Mekanismenya, usulan itu dibicarakan dahulu di tingkat pimpinan dewan. Lalu pimpinan yang memutuskan apakah usulan itu diterima atau tidak. Jika tidak bagaimana, jika diterima bagaimana," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede, Senin (27/5?2013).
Mangara mengatakan, belum ada keputusan mengenai sidang paripurna terkait interpelasi tersebut. "Rapat pimpinan lah yang menentukan langkah berikutnya apabila usulan itu diterima," kata dia.
Menurut Mangara, interpelasi ini diusulkan 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi akhir pekan lalu.
Pengusul interpelasi mempersoalkan program KJS yang dinilai masih ada sejumlah masalah yang belum terjawab.
Selain mengenai tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang membuka komunikasi yang baik dengan dewan.
"Interpelasi itu hak dewan. Jumlah yang mengusulkan sudah melebihi syarat. Kami ingin agar progam ini jelas tidak merugikan rakyat. Pada dasarnya kami akan selalu mendukung program untuk rakyat. Tetapi jika ada masalah, kami berhak mempertanyakan ke Pemprov DKI," kata Taufiqurrahman, salah satu pengusul interpelasi dari Fraksi Partai Demokrat.
Selain Fraksi Partai Demokrat, pengusul interpelasi berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PAN-PKB.

Sumber :
kompas.com

Interpelasi Jokowi, Kempes Sebelum Melembung!

Rencana pengajuan hak interpelasi atau hak bertanya 32 anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah masuk ke meja pimpinan dewan.
Sejumlah rumah sakit swasta memilih mundur sebagai penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kejadian ini dimanfaatkan oleh anggota DPRD DKI untuk hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta Asraf Ali getol menggalang hak interpelasi. Sebabnya, Jokowi dinilai tak bisa menjelaskan persoalan yang terkandung dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mengundurkan diri.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5/2013).
Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.
"Nanti gubernur akan banyak ditanya dalam forum. Gubernur harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan," jelasnya.
Namun belakangan, Asraf Ali justru menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi. Dia bahkan mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa.
"Sementara pengumpulan tanda tangan. Tapi saya gak tau sumbernya. Saya sendiri tidak tanda tangan," ujar Asraf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia.
Selanjutnya, Asraf justru menjelaskan, jika DPRD tetap kukuh menggunakan hak itu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Pasalnya, persoalan KJS sudah selesai di tingkat komisi.
"Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," pungkas Asraf.
Pengamat Politik Boni Hargens menilai pengajuan hak interpelasi beraroma politis. Boni menilai langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi yang terus moncor sebagai capres terpopuler versi berbagai lembaga survei.
"Pastinya kelompok yang tidak mengharapkan Jokowi jadi capres terkuat di 2014. Jujur saja tanpa kampanye bisa menang melawan figur-figur yang lain," katanya.
Boni melihat Jokowi memiliki karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan.
"Dia bukan politisi yang dibentuk oleh media, dan dibentuk parpol. Tapi dia politisi yang punya karakter. Karakter dia yang dikapitalisasi oleh segala macam strategi branding media," tuturnya.
Meski lawan politik coba menghantam dengan berbagai isu, menurut Boni, sosok Jokowi tidaklah mudah untuk dihancurkan citranya. Terlebih, selama ini sudah melekat di masyarakat jika Jokowi adalah pribadi yang dekat dengan wong cilik.
"Politisi yang terlahir sebagai politisi, sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya-upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," katanya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Dinilai Sukses Mendongkrak Suara Ganjar-Heru

Pasangan Ganjar Pranowo-Heru sudjatmoko menang telak di Pilgub Jateng 2013. Pengamat politik dari UGM, Arie Sujito menilai turunnya Jokowi saat kampanye berperan signifikan atas kemenangan ini.
"(Kedatangan Jokowi) sangat ngefek untuk Ganjar. Ini karena Jokowi orang Jateng, rasa kedekatannya lebih dapat dirasakan oleh pemilih. Kekuatan figur Jokowi ini menambal beberapa kekurangan (Ganjar)," ujar Arie saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Hal ini juga menjelaskan mengapa kehadiran Jokowi di pilgub-pilgub lainnya tak membantu memenangkan pasangan cagub dari PDIP. "Ya kalau di Jateng memang rumahnya Jokowi, jadi efeknya signifikan. Ini menunjukkan PDIP memang perkasa dan luar biasa di Jateng," lanjutnya.
Terkait dengan spekulasi awal yang banyak menyebutkan nama Rustriningsih lebih cocok maju menjadi cagub dari PDIP ketimbang Ganjar, Arie menilai kemenangan ini sebagai pembuktian partai berlambang banteng ini.
"Spekulasi itu jadi tantangan bagi PDIP, ini yang membuat mereka makin bekerja keras," kata Arie.
Sedangkan melihat kekalahan telak pasangan incumbent yakni Bibit Waluyo-Sudijono Sastroaymodjo di beberapa quick count, dinilai sebagai keberhasilan lawan politik mengolah sikap-sikap politik Bibit yang kontroversial.
"Incumbent kalah hampir 15 persen. Biasanya kalau nggak bermasalah-bermasalah banget ya menang lagi atau kalah tipis.mSikap-sikap politik yang kontrovesial yang diolah sehingga dihabiskan lawan politiknya," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga

Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Politisi PDIP yang duduk di Komisi E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari masyarakat.
"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.
"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.
Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.
"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.

Sumber :
detik.com

Tertinggi di Quick Count, Ganjar Pranowo: Pak Jokowi Belum SMS

Dari hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga dan KPU Jawa Tengah, Cagub Cawagub Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko berada di posisi tertinggi. Sejumlah ucapan selamat pun membanjiri Ganjar, bahkan ponselnya dipenuhi oleh ribuan SMS.
Ganjar mengatakan, setidaknya ada 1.300 lebih SMS yang masuk di ponselnya. Ia pun sempat menghubungi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah mendengar hasil quick count.
"Yang saya telepon pertama ibu ketua umum. Beliau berpesan untuk menjalankan amanat dengan sebaiknya," kata Ganjar saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, Jl Brigjend Sudiarto, Semarang, Minggu (26/5/2013) malam.
"Kalau dari pak Jokowi, tadi saya cek SMS belum. Tadi juga banyak nomor yang belum tersimpan di ponsel saya," imbuhnya.
Selain itu ia juga sempat menghubungi Cagub nomor urut 2, Bibit Waluyo setelah mendengar ucapan selamat yang dilontarkan incumbent Gubernur Jawa Tengah itu.
"Saya tadi dengar dari media, terus saya langsung berusaha telepon. Mungkin lagi sama-sama sibuk tadi, jadi belum bisa," tandasnya.
Saat tiba di kantor DPD PDIP Jateng, ada yang terlihat berbeda dari Ganjar. Biasanya, pri berambut putih itu mengenakan kemeja putih. Namun kali ini ia memakai baju merah polos.
"Ada yang beda dari saya? Kali ini saya pakai merah, karena Jateng kandang Banteng," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, hasil quick count KPU Jateng dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroaymodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru sudjatmoko 48,25%

Sumber :
detik.com