Jokowi Luncuran MRT Dengan Acara Sangat Sederhana

Megaproyek mass rapid transit (MRT) yang diperkirakan menghabiskan dana triliunan rupiah diluncurkan dengan sangat sederhana, Kamis (2/5/2013) sore. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi serbamewah.
Acara peluncuran pembangunan MRT itu dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seluruh jajaran komisaris dan direksi PT MRT Jakarta serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta hadir dalam peluncuran tersebut. Selebihnya tidak ada undangan lain di acara itu.
Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, acara peluncuran hanya digelar di atas sebuah panggung dadakan berukuran 5 x 3 meter dan tinggi 50 sentimeter. Sehelai spanduk berukuran sedang bertuliskan "MRT Jakarta Dimulai" menjadi latar belakang panggung itu. Air mancur Bundaran HI menjadi penghias di belakang panggung.
Acara peluncuran dimulai pukul 17.00, dengan ditandai pembacaan doa dan ditabuhnya sebuah gong oleh Jokowi. Jokowi hanya memberikan penjelasan atas konsep MRT yang dicetak pada selembar kertas.
Acara berlangsung sekitar 30 menit tanpa ada sambutan dan perayaan khusus. Warga yang menyaksikan acara peluncuran itu juga tidak banyak. Arus lalu lintas sempat ditutup sementara waktu, tapi tidak terjadi kemacetan parah.
"Yang penting itu pembangunannya, peluncurannya biasa saja enggak apa-apa," kata Jokowi seusai meluncurkan pembangunan MRT di lokasi tersebut, Kamis (2/5/2013).
Hadir dalam acara itu Komisaris Utama PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara. Hadir pula Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami, Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Albert Farah, serta Direktur Keuangan Tuhiyat. Demikian pula Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, lalu Jaya Konstruksi dan Obayashi. Selanjutnya adalah Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Untuk anggarannya, diprediksi akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar Yen.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Soal Demo Tolak MRT, Jokowi: Masa Semua Orang Harus Senang

3 Orang berdemonstrasi menolak pembangunan MRT di depan Gubernur Jokowi di Bundaran HI. Jokowi seperti biasa, menanggapi demo itu dengan kalem.
"Ya biasa toh (ada yang demo). Masa semua orang harus senang. Dalam proses besar untuk jutaan orang ada satu atau dua yang protes itu biasa, itu masalah pendekatan dan komunikasi. Itu teman baik saya," kata Jokowi usai menghadiri soft launching pembangunan MRT di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013) petang.
Jokowi mengatakan, rel MRT dibangun menggunakan jalur layang untuk menghemat biaya. Menurutnya pembangunan jalur di bawah tanah akan menyebabkan biaya pembangunan membengkak.
"Itu kan menyangkut biaya, kalau lewat bawah semua itu dobel harganya. Nanti kalau semua di bawah tiketnya Rp 30 ribu, itu siapa yang rugi ya masyarakat luas. Kalau seperti ini ragu terus, nanti 24 tahun lagi baru mulai nih proyek," katanya.
Jokowi juga mengaku sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan masyarakat. "Tidak pernah diajak bicara gimana, wong di Balai Kota sudah beberapa kali, public hearing juga sudah. Jadi ini masalah komunikasi personal saja," katanya.
Saat ditanya jika nanti akan ada demo lagi, Jokowi mengatakan hal itu tidak akan mengganggu pembangunan MRT. "Tidak akan mengganggu (pembangunan), kemarin juga ada demo," katanya.
Proyek yang diresmikan Jokowi nantinya memiliki rute Lebakbulus-Bundaran HI. Belum jelas kapan pastinya proyek ini akan mulai groundbreaking. Jokowi mengatakan, semua itu akan diserahkan kepada pihak kontraktor yang sepenuhnya akan mengerjakan proyek senilai 125 miliar yen ini.
Namun Jokowi masih belum mengumumkan siapa perusahaan yang menjadi pemenang tender proyek MRT Jakarta tersebut.

Sumber :
news.detik.com

Warga Protes Jokowi Luncurkan MRT

Acara peluncuran pembangunan megaproyek mass rapid transit di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, diwarnai sedikit kericuhan. Seorang warga yang mengaku bagian dari Masyarakat Peduli MRT tiba-tiba datang ke tengah acara sambil berteriak menolak pembangunan MRT dengan konsep jalan layang.
"Kami menolak MRT dengan konsep (jalan) layang. Jangan biarkan Jakarta dirusak oleh orang-orang bermodal," kata Lieus Sungkhrisma di Bundaran HI, Kamis (2/5/2013) sore.
Sekitar lima meter dari tempat Lieus itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedang diwawancara oleh belasan wartawan setelah ia menabuh sebuah gong pertanda dimulainya pembangunan MRT. Menyadari ada warga yang menolak, Jokowi sempat melirik dan bergeser menuju mobil dinas yang terparkir tak jauh dari situ.
Lieus menolak pembangunan MRT karena ia menilai pembangunan itu tak disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Jika MRT dibandung dengan konsep jalan layang, ia khawatir MRT akan menambah kumuh area yang dillintasinya. Oleh karena itu, ia meminta MRT dibangun dengan konsep bawah tanah.
Secara terpisah, Jokowi menilai penolakan warga hanya masalah komunikasi. Ia mengklaim bahwa semua dokumen persyaratan pembangunan MRT telah komplet dan proyek itu harus segera dilaksanakan. "Saya kira ini hanya soal komunikasi, gampang itu, nanti kita temui, kita bicarakan," ujarnya.
Sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek MRT, Jokowi telah menggelar audiensi terbuka dengan warga dan pengamat perkotaan. Audiensi itu dilakukan untuk mendapatkan masukan dari warga tentang pelaksanaan MRT.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Setelah Muncul Menentang Jokowi, Lurah Warakas Tak Berani Ngantor

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi terang-terangan menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Jokowi soal lelang jabatan. Bak selebritis, kini banyak yang mencari Mulyadi. Dia pun memilih bekerja tak dari kantor.
"Saya jarang ngantor, banyak yang nyari termasuk wartawan," jelas Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menjamin walau tak ngantor, dia tetap bekerja normal menjalankan aktivitas sebagai lurah mengontrol RW dan RT. "Kita tetap bekerja," imbuhnya.
Mulyadi mengaku dirinya dekat dengan warga. Tak heran kalau kemudian saat dia menentang lelang jabatan Jokowi, dia didukung masyarakat.
"Itu spanduk tulisannya lanjutkan perjuangan," imbuh Mulyadi.


Sumber :
news.detik.com

Setelah 24 Tahun, Akhirnya Proyek MRT Diluncurkan

Pembangunan mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia segera dimulai. Hal itu ditandai dengan peluncuran megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Tuhan, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," kata Jokowi dalam acara peluncuran pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Hadir dalam acara itu Komisaris Utama PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara. Hadir pula Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami, Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Albert Farah, dan Direktur Keuangan Tuhiyat.
Pemenang tender MRT telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MRT pada pekan lalu. Namun, hasilnya baru diumumkan secara internal pada para peserta tender.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ini Penampakan Jokowi Luncurkan MRT dari Atas HI

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Bundaran HI. Acara itu berlangsung sederhana di pinggiran HI. Pemandangan dari atas HI tampak beberapa orang berkumpul di sebuah titik.
Berdasarkan gambar yang diambil pembaca detikcom Nugroho Fadil sekitar pukul 17.00 WIB, Kamis (2/5/2013) sore dari The Plaza Office Tower lantai 36, terlihat orang-orang yang menghadiri acara itu. Jokowi memang tak terlihat, tapi pastinya ada di kerumunan itu.
Peluncuran itu sedikit membuat lalu lintas tersendat. Selain jam pulang kantor, juga banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya melirik acara yang dihadiri Jokowi.
Lokasi tempat peluncuran memang menyita ruas jalan. Walau tak mengganggu, tapi lokasi itu biasanya digunakan para pengendara dari arah Thamrin untuk berputar ke Plaza Indonesia.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Pukul Gong Luncurkan MRT di Bundaran HI

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, akhirnya akan segera dimulai. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangunan MRT Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI di Bundaran HI.

Pantauan detikcom, Kamis (2/5/2013), Jokowi tiba di Bundaran HI pukul 16.55 WIB. Begitu tiba, Jokowi yang tampak mengenakan kemeja putih tersebut langsung disambut oleh Direktur Utama PT MRT, Dono Boestami dan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono.
"Terima Kasih Pak Gubernur sudah mengadakan acara ini. Sekaligus kami melaporkan status akhir proyek ini. Proses tender masih berlangsung Pak, dan hari ini masa sanggah sudah berakhir, meskipun tadi ada dua pertanyaan dan langsung kami jawab tadi. Kami akan melanjutkan dengan menerbitkan letter of assesment kepada dua kosnsorsium tender dari 3 paket pekerjaan," ujar Dono di Bundaran HI.
Usai mendengarkan laporan Dono, Jokowi pun langsung meresmikan proyek MRT Jakarta.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," ujar Jokowi.
Acara peresmian tersebut dilanjutkan dengan prosesi pemukulan gong.
"Dengan mengucap Bismillahirrahminrrahim, pembangunan MRT Jakarta hari ini dimulai," kata Jokowi yang dilanjutkan dengan pemukulan gong.
Di akhir acara, Jokowi mengatakan, nantinya akan ada stasiun bawah tanah untuk menunjang sarana transportasi publik tersebut.
"Ketika dinyatakan dimulai, maka nanti akan ada stasiun bawah tanah, di bawah Bundaran HI," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas Masih Pikir-pikir Menggugat ke MK

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi pernah berniat mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal lelang jabatan yang dilakukan Jokowi-Ahok. Itu dulu, tapi kini Mulyadi mengaku masih pikir-pikir. Belum pasti dia menggugat ke MK.
"Belum, belum. Nanti, nanti," jelas Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia mengaku, masih melakukan konsultasi. Dia juga baru akan mengadu ke sejumlah pihak terkait. "Jabatan lurah dan camat itu kan jabatan karier," jelasnya.
Menurut dia, dirinya juga tidak ikut tes lelang jabatan. Walau dia ditawari ikut tes susulan, Mulyadi mengaku juga belum memikirkan soal itu.
"Ya nanti, nanti," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

PDIP Tepis Kemungkinan Duet Gita-Jokowi di Pemilu 2014

Gita Wirjawan disebut akan dicapreskan Partai Demokrat, pendampingnya kabarnya sedang dalam proses negosiasi dengan Joko Widodo (Jokowi). Apa kata PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi?
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengapresiasi ada partai lain yang memiliki ketertarikan kepada Jokowi. Namun, dia mengatakan, keputusan mengenai capres ataupun cawapres partainya, ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita tidak bisa melarang-larang yang memberikan survei dan apresiasi, namun biarlah dia (Jokowi -red) konsenstrasi membenahi Jakarta," kata Maruarar saat berbincang, Kamis (2/5/2013).
Ara, demikian dia biasa disapa, mengatakan saat ini adalah fase bagi Jokowi untuk membuktikan kinerjanya kepada masyarakat Jakarta yang telah memilihnya. Dia berharap Jokowi diberi kesempatan untuk membuktikan diri tanpa direcoki kepentingan politik.
"Ini fase pembuktian untuk Jokowi, masa pembuktian bisa mengatasi masalah di Jakarta, apakah bisa di tangan dia ada perubahan. Jangan direcoki dia dengan pragmatisme, jangan direcoki kepentingan politik, rakyat jakarta membutuhkan solusi, kalau ada partai lain yang memberikan apresiasi dan harapan, kita apresiasi," tuturnya.
"Waktu jokowi sekarang adalah untuk membuktikan bisa mengatasi masalah di Jakarta," imbuh �anggota Komisi XI DPR ini.
Duet Gita-Jokowi di Pilpres 2014 diisukan menjadi keinginan sejumlah petinggi PD. Dalam perbincangan dengan sumber yang cukup kompeten, duet Gita-Jokowi bahkan menjadi pasangan yang paling diharapkan bisa diusung PD di Pilpres 2014.M eskipun ada sejumlah petinggi PD yang juga mengincar kursi RI 1.
"Makanya Jokowi kalau kita lihat menarik, menjanjikan perubahan, demikian juga dengan Gita. Ini bukan mimpi di siang bolong," ujar Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.

Sumber :
news.detik.com

Janji Jokowi Dipenuhi, Makasar Tetap Banjir

Janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperbaiki tanggul yang jebol di RW 07, Makasar, Jakarta Timur, saat Ibu Kota diterjang banjir bulan Januari 2013 lalu, ditepati. Namun, rupanya upaya tersebut tidak berpengaruh banyak. Sebanyak 300 kepala keluarga di wilayah tersebut tetap banjir.
Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu (1/5/2013) malam, membuat Kali Cipinang, meluap. Air pun berangsur-angsur merendam permukiman warga serta menutup Jalan Pusdiklat Depnaker, akses penghubung antara Kecamatan Makasar dengan Kecamatan Kramat Jati dengan ketinggian 10 - 50 cm.
Camat Makasar Makmum Gozali mengatakan, banjir yang terjadi kali ini bukan disebabkan oleh tanggul yang jebol, namun ketinggian kali yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Hal itu pun menyebabkan ketika intensitas air meningkat, melimpas ke wilayah yang ada di sekitarnya.
"Apalagi, Kali Cipinang itu kan meliuk-liuk, selain itu ada juga bagian kali yang lebar, ada juga yang sempit, sehingga itulah yang menyebabkan air menggenangi wilayah yang di bawahnya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis siang.
Di bagian Kali Cipinang lain yang bersebelahan dengan Jalan Pusdiklat Depnaker, lanjut Gozali, pihaknya telah mengantisipasi limpasan air jika intensitas meningkat, yakni dengan memasang puluhan karung berisi pasir. Meski masih kurang efektif mengantisipasi limpasan.
Gozali melanjutkan, ia mendapatkan informasi bahwa Kali Cipinang akan giliran dinormalisasi. Meski demikian, warga tampaknya harus lebih bersabar menunggu salah satu program yang bisa mengurangi banjir di Kecamatan Makasar itu. Pasalnya, anggaran normalisasi Kali Cipinang tak turun di 2013, melainkan 2014 mendatang.
"Belum ada anggaran. Kita menunggu prioritas Kali Sunter dulu, baru Kali Cipinang. Sampai saat itu, hanya menumpuk badan kali menggunakan pasir saja yang bisa kita lakukan," lanjut Gozali.
Sebelumnya diberitakan, hujan berintensitas lebat yang mengguyur DKI Jakarta, Rabu malam menyebabkan sejumlah kali meluap. Kali Cipinang, Makasar, Jakarta Timur, salah satunya. Bahkan, luapan air kali tersebut, menyebabkan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Makasar dengan Kecamatan Kramat Jati, nyaris putus.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Klaim Pengerukan Seluruh Sungai Sudah Dimulai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim telah memulai pengerukan di seluruh sungai di Jakarta. Program pengerukan itu dilakukan untuk memperdalam sungai, sebagai bagian dari program normalisasi sungai guna menekan potensi terjadinya banjir.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, untuk mengeruk 13 sungai yang ada di Jakarta, pihaknya mengerahkan 170 unit ekskavator. Adapun sumber dananya berasal dari APBD DKI 2013.
"Di semua sungai-sungai sudah dimulai pengerukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Sementara untuk memperbaiki tanggul yang jebol, Jokowi mengaku semua tergantung kondisinya. Bila mengikuti aturan, proyek perbaikan tanggul harus dilakukan dengan proses lelang. Kecuali bila mendesak, eksekusinya akan langsung ditangani oleh dinas terkait.
"Kalau darurat nanti Dinas Pekerjaan Umum yang langsung mengerjakan," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas: Memang Kelurahan Anggarannya Triliunan?

Lurah Warakas, Jakarta Utara Mulyadi benar-benar nekat melawan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Bayangkan, dia mempersoalkan lelang jabatan lurah dan camat yang digagas Jokowi-Ahok guna mendapatkan calon yang kompeten.
"Kenapa hanya jabatan lurah dan camat, ini saja tanda tanya. Emang anggarannya triliunan," sindir Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menegaskan, anggaran kelurahan dan kecamatan hanya sedikit. "Hanya ratusan juta, nggak sampai miliaran juga," jelasnya.
Menurut dia juga, Jokowi mesti taat aturan. Sesuai UU, jabatan lurah dan camat itu jabatan karier, jadi tidak dilelang.
"Karier ke depan bagaimana ini? Nanti nggak ada jabatan karier. Kalau mau ubah UU dulu," jelas Mulyadi yang memilih tak ikut lelang jabatan ini.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Penantang Jokowi: Lelang Jabatan Itu Kasar Sekali

Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi tiba-tiba membantah akan melayangkan gugatan terkait lelang jabatan camat dan lurah yang diadakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi mengatakan dia hanya keberatan dengan sistem lelang jabatan yang digulirkan Jokowi.
Menurut Mulyadi, aturan dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur sistem lelang jabatan.
"Sistem yang mana? Di UU Nomor 32 sudah jelas. Jangan pakai kata-kata lelang jabatan lah. Kasar banget kesannya. Memang lurah camat itu nembak apa? Kita juga sudah diuji, sudah ada assessment dan segala macam. Enggak usah pake lelang jabatanlah," jelas Mulyadi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi mengaku dia bukannya tidak setuju dengan program tersebut. Namun, dia meminta Jokowi untuk memikirkan kembali soal lelang jabatan.
"Bukan enggak setuju. Tapi tolong lah ditelaah lagi," kata Mulyadi.
Selain itu, Mulyadi juga membantah jika dirinya berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi akan lelang jabatan. "Enggak. Saya enggak pernah ngomong gitu," kilahnya.
Sebelumnya, Mulyadi dengan tegas menolak kebijakan Jokowi soal lelang jabatan. Bahkan, dia mengancam akan membawa kebijakan lelang jabatan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah yang tidak ikut hari ini nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK," ujar Mulyadi di Jakarta, Senin (29/4).
Mulyadi menjelaskan, seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu dengan SK Gubernur. Jika tidak, Jokowi dinilai telah melabrak Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
 

Sumber :
merdeka.com

Lurah Warakas: Saya Enggak Pernah Ngomong Gugat Jokowi

Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi membantah jika dirinya akan melayangkan gugatan terhadap lelang jabatan camat dan lurah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak pernah bicara terkait gugatan ke Jokowi.
"Enggak ada, enggak ada (gugatan). Saya enggak pernah ngomong gitu," tegas Mulyadi saat dihubungi wartawan melalui telepon di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Diakui Mulyadi, dirinya bingung siapa yang mengembuskan berita kalau dirinya akan menggugat Jokowi soal lelang jabatan Camat dan Lurah. "Enggak tau itu siapa yang ngomong," kelitnya.
Mulyadi menduga, ada pihak yang sengaja memelintir terkait pemberitaan dirinya. "Ya iya kali. Saya enggak pernah ngomong," tandasnya.
Sebelumnya, Mulyadi mengaku sudah berkonsultasi ke Yusril Ihza Mahendra soal rencana gugatannya terhadap Jokowi. Mulyadi menilai lelang jabatan yang dilakukan Jokowi mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
"Seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu. Itu kan sama saja melecehkan kita lurah dan camat yang masih menjabat dan susah payah membangun karier," kata Mulyadi.

Sumber :
merdeka.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas: Saya Bisa Komputer & Internet Sedikit-sedikit

Lurah Warakas, Jakarta Utara Mulyadi menolak ikut seleksi lelang jabatan lurah dan camat. Ada tudingan datang, penolakan dia ikut seleksi karena tak bisa komputer dan internet. Seleksi lelang jabatan memang menggunakan tekhnologi. Apa kata Mulyadi?
"Bukan itu faktornya, saya bisa komputer dan internet sedikit-sedikit," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi menegaskan, yang utama soal jabatan karier birokrasi. Sesuai UU ada pangkat dan golongan seorang lurah. "Lurah dan camat itu kan jabatan karier. Lelang jabatan ini bisa mengganggu," jelasnya.
Dalam UU Pemerintahan Daerah juga tak ada yang namanya lelang jabatan untuk jabatan karier. "Bagaimana karier ke depan PNS nanti kalau tidak ada jabatan karier," jelasnya.
Dia memberi saran, kalau Jokowi ingin melakukan lelang jabatan karier, harus mengubah aturan perundang-undangan dahulu. "Ubah dulu aturannya," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Ketua PD: Duet Gita-Jokowi Bukan Mimpi di Siang Bolong

Gita Wirjawan disebut-sebut akan dicapreskan Partai Demokrat, pendampingnya kabarnya sedang dalam proses negosiasi dengan Joko Widodo (Jokowi). Duet Gita-Jokowi diyakini bukan mimpi di siang bolong.
"Bukan mimpi di siang bolong. Sebenarnya itu sebuah fenomena masa depan," tegas Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.
Menurut Kasto, Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya pemahaman mendalam terhadap kompetisi global. Dari segi politik dan ekonomi harus kokoh.
"Gita humble sekali di perekonomian dan Jokowi sangat demokratis dan begitu humanis. Dua orang ini kan representasi generasi muda dan tidak punya beban sejarah masa lalu," kata Kasto.
Duet Gita-Jokowi di Pilpres 2014 diisukan menjadi keinginan sejumlah petinggi PD. Dalam perbincangan dengan sumber yang cukup kompeten, duet Gita-Jokowi bahkan menjadi pasangan yang paling diharapkan bisa diusung PD di Pilpres 2014.M eskipun ada sejumlah petinggi PD yang juga mengincar kursi RI 1.
"Makanya Jokowi kalau kita lihat menarik, menjanjikan perubahan, demikian juga dengan Gita. Ini bukan mimpi di siang bolong," tandas Kasto.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Warakas Akan Adukan Jokowi ke SBY, DPR, dan Mendagri

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi tak gentar menghadapi Jokowi-Ahok. Dia akan mengadukan tindakan Jokowi-Ahok soal lelang jabatan ke pemerintahan pusat. Mulai dari Presiden SBY, DPR, sampai Mendagri.
"Saya akan bawa ini ke yang lebih tinggi. Ke yang membuat UU, Perpu, PP. Pokoknya yang lebih tinggi dari Jokowi," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia membeberkan alasan pengaduan ini. Jokowi jelas melanggar peraturan. Jabatan lurah dan camat itu bukan jabatan politik seperti gubernur, tetapi jabatan karier.
"Itu diatur di UU," imbuhnya.
Mulyadi juga meminta agar Jokowi-Ahok memikirkan bagaimana nanti nasih wakil camat atau wakil lurah. Mereka adalah PNS karier.
"Kenapa yang dilelang hanya lurah dan camat saja? Jabatan PNS kan juga banyak," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Keruk sungai, Jokowi kerahkan 170 eskavator

Banjir sudah menjadi langganan saat hujan deras turun di Jakarta dan sekitarnya. Berbagai upaya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi persoalan yang seakan sudah mendarah daging di Ibu Kota itu.
Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi adalah normalisasi sungai dengan cara menggeruknya. Jokowi mengaku, penggerukan sudah dilakukan di sejumlah sungai yang melintas di Jakarta.
"Ada 170 eskavator di semua sungai. Sudah dimulai pengerukan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Jokowi juga berjanji akan segera memperbaiki tanggul Kali Krukut di Pela Mampang, Jakarta Selatan yang jebol akibat hujan deras kemarin. Akibat jebolnya tanggul, ratusan rumah warga terendam hingga 1 meter.
"Ya diperbaiki. Kalau darurat seperti itu PU yang langsung kerjakan," tandasnya.
Kemarin, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta. Akibatnya, banjir kembali terjadi di perumahan warga dan jalan raya. Arus lalu lintas di Ibu Kota pun macet parah.

Sumber :
merdeka.com

Rumah Masih Banjir, Warga Kampung Pulo Kritik Jokowi

Permasalahan banjir seperti tidak ada habis-habisnya jika dibicarakan di Jakarta. Mulai dari permasalahan sampah, hingga pemukiman warga yang padat sehingga menjadi hambatan aliran sungai.
Hujan deras yang turun sejak kemarin sore membuat Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, hingga kini masih direndam banjir. Warga mengaku semakin resah dan mendesak Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta agar segera mempercepat penyelesaian proyek bantaran kali Ciliwung.
"Dana pemerintah itu sudah turun padahal, kemarin saja bapak saya ikut rapat di kecamatan. Artinya memang akan ada penggusuran rumah warga yang ada di bantaran kali," kata Asep (39) warga Gang V, Kampung Pulo, Kamis (2/5/2013).
Asep menjelaskan, dalam proyek ini memang belum ada kepastian dalam teknis penggusuran. Pemerintah dan warga masih bernegosiasi, namun hingga kini belum ada kabar lanjutan.
"Kemarin pemerintah katanya mau penggusuran 30 sampai 50 meter, tapi warga sini mah pengennya maksimal 25 meter aja, bisa abis mas rumah saya. Rumah saya agak dekat bantaran," ujar Asep sambil tertawa.
Warga Gang III, Roni (50) juga menuturkan bahwa sebelum zaman kekuasaan Jokowi, proyek penggusuran ini sudah pernah mau dilaksanakan. Hingga kini Roni juga semakin berharap pelaksanaan proyek tersebut bisa dilakukan secepatnya oleh mantan wali kota Solo tersebut.
"Tuh, dari zaman Ali Sadikin aja udah pernah mau ada rencana penggusuran. Padahal itu zaman kapan juga. Sampai sekarang mana, nggak jadi lagi terus, nggak jadi lagi," kata Roni.
Lain halnya dengan Syarifuddin (27), warga Gang V. Menurutnya, banjir yang terjadi di kampungnya sudah sering terjadi, dan ia hanya bisa pasrah pada pemerintah tanpa ada aspirasi.
"Biasa saja mas, sudah sering juga banjir. Pemerintah gitu-gitu saja. Saya sih pasrah, enggak berharap banyak lah, biar saja," papar Syarifuddin.
Masyarakat Kali Pulo itu sangat berharap agar Jokowi mau mendengarkan aspirasi masyarakat kecil seperti mereka. Karena menurut mereka, permasalahan banjir ini adalah fatal dan harus segera diselesaikan.
"Sudah deh, saya nggak berharap kok, tapi berharap banget. Tolonglah Pak Jokowi dirapiin bantaran Kali Ciliwung. Jangan molor-molor lagi. Masalah banjir fatal. Mumpung dia masih berjabat gubernur selesaikan dong, ini suara kami sebagai rakyat kecil," tambah Asep.

Sumber :
merdeka.com

Ini Saran Lurah Warakas ke Jokowi-Ahok Soal Jabatan di Birokrasi DKI

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi menolak lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan Gubernur DKI Jokowi dan Wagub Basuki T Purnama atau Ahok. Mulyadi malah memberi saran ke Jokowi-Ahok bagaimana mengisi jabatan di birokrasi DKI.
"Jabatan yang kosong di lurah dan camat itu saja yang diisi," jelas Mulyadi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menentang lelang jabatan bagi seluruh posisi lurah dan camat. Sesuai UU Pemerintahan Daerah, jabatan untuk posisi lurah dan camat itu diisi berdasarkan karier.
"Yang namanya kenaikan pangkat dan golongn jelas banget. Kasihan nanti Sekcam dan wakil camat," imbuhnya.
Mulyadi mengaku warga juga mendukung keputusannya menolak lelang jabatan. Dia memberi bukti adanya spanduk membela dirinya yang dipasang warga.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Warakas: Jokowi Selesai Jadi Gubernur 5 Tahun Mudik, Kalau Lurah?

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi maju terus menantang Gubernur DKI Jokowi. Mulyadi mengaku ada warga dan ratusan lurah yang bersamanya. Mulyadi bahkan menyindir cara Jokowi melakukan lelang jabatan lurah dan camat.

"Gubernur itu jabatan politik. Jokowi 5 tahun jadi gubernur, terus selesai pulang kampung. Kalau lurah bagaimana?" jelas Mulyadi saat berbincang detikcom, Kamis (2/5/2013).

Lurah, lanjut Mulyadi merupakan jabatan karier. Untuk menjadi seorang lurah atau dalam strata PNS mesti memenuhi kriteria tertentu.

"Saya ini jadi lurah sudah melalui berbagai macam uji kompetensi dan pendidikan. Mulai dari kebangsaan, kebijakan publik, pemerintahan. Terus uji lelang jabatan ini apalagi," jelasnya.

Dahulu pada 1985, dia diuji kompetensi bersama 40 ribu orang lainnya. Dia pun lolos dan sukses bisa menjadi lurah di Warakas saat ini.

"Yang namanya jenjang karier dan kepangkatan itu jelas. Lihat saja di UU 32 Tahun 2004. Tidak pakai lelang jabatan," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Soft launching MRT akan diisi doa bersama

Pengumuman pemenang lelang dan soft launching rencana pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta bakal dilakukan sore ini. Soft launching MRT bertempat di Bundaran Hotel Indonesia (HI) tepat pukul 17.00 WIB.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan membocorkan secara detail bagaimana kemasan acara soft launching MRT sore nanti. Dia hanya memastikan, soft launching akan diisi dengan doa bersama.
"Ya nanti jam 17.00 WIB. Ya sudah disiapkan, yang sabar jadi orang. Jadi tunggu jam 17.00 WIB ya. Sudah kita pastikan. PT-nya mestinya datang, yang menang mesti datang, komisaris mesti datang, semua harus datang," jelas Jokowi di Balai Kota, Kamis (2/5/2013).
Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah dilanjutkannya proyek pembangunan MRT. "Doa bersama. Peluncuran MRT lah, nanti kesanalah. Kita ngomong simpel aja. Yang paling penting MRT-nya jalan," tegas Jokowi.
Pembangunan proyek MRT Tahap I, yakni ruas Lebak Bulus-Bundaran HI, sempat terhambat lantaran saat itu pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepakat soal porsi pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Proses pembahasan proyek sepanjang 15,2 kilometer yang digagas sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu pun mesti melewati lika-liku yang tidak sedikit.
Padahal, MRT merupakan salah satu proyek yang diandalkan buat menyediakan transportasi umum layak, dan dapat mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Diharapkan dengan berpindahnya masyarakat menggunakan moda transportasi umum, dapat menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta yang kadang tidak dapat ditolerir lagi.

Sumber :
merdeka.com

Basuki: Jadi Jurkam, Pak Jokowi Taat Partai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kerap didapuk menjadi juru kampanye pemenangan pasangan calon gubernur yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal itu, kata dia, berarti Jokowi merupakan contoh kader partai yang taat.
"Bagus dong. Pak Jokowi kan taat sama perintah partai. Tanpa dukungan partai, Pak Jokowi enggak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Untuk menjadi jurkam, Jokowi harus mengajukan cuti kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Gubernur DKI. Sehingga tugas-tugas kegubernurannya dapat dilimpahkan kepada Wakil Gubernur, yaitu Basuki.
Seperti yang sebelumnya pernah ia lakukan saat menjadi jurkam untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan dan Heru Sujatmoko. Namun, ketersediaan Jokowi untuk menjadi jurkam sempat menjadi polemik karena tak mendapat izin cuti dari Mendagri saat berkampanye untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.
Untuk diketahui, Jokowi kembali akan diterjunkan PDI-P untuk menjadi juru kampanye pemenangan pasangan calon cagub-cawagub. Kali ini, ia bertugas ke Bali untuk memompa semangat simpatisan pasangan kandidat gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Dua kader tulen PDI Perjuangan yang bertarung di Pilgub Bali 15 Mei 2013.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri juga akan mengawal langsung berorasi dalam kampanye terbuka. Megawati akan datang tanggal 6 Mei 2013 dan berkampanye pada 7 Mei sampai tanggal 9 Mei 2013.
Jokowi akan datang pada 4 Mei 2013 dan bakal memompa semangat kader dan simpatisan PDIP pada 5 Mei 2013 di Denpasar. Selain memiliki alasan tanggung jawab partai untuk menjadi jurkam di Bali, Jokowi juga punya 'utang budi' saat Pilkada DKI Jakarta 2012.
Puspayoga dan Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Tjok Rat, turut berperan dalam pemenangan Jokowi. Jurkam nasional yang siap berkampanye untuk pasangan Puspayoga dan Sukrawan antara lain, Sekjen Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Rano Karno.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Wali Kota Jakut Sebut Lurah Warakas Tak Sengaja Tentang Jokowi

Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiono angkat bicara soal sikap kritis Lurah Warakas, Mulyadi terhadap kebijakan lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Mulyadi tidak sengaja mengeluarkan pernyataan yang menentang kebijakan lelang jabatan.
Sebab, saat diwawancarai para wartawan, Mulyadi sedang sakit dan baru saja selesai menjalani perawatan.
"Pertama yaitu karena dia lagi sakit sudah dipasang ring di jantung ya. Jadi pada saat itu dia menjawab entah siapa itu wartawan yang nanyanya, jawabannya agak ngaco. Padahal saya tanya nggak ada kok rencana untuk itu. Dia menyampaikan nggak ada rencana untuk melakukan gugatan atau apalah semacam itu. Jadi pada saat kemarin dia habis diwawancara itu, dia langsung opname," jelas Bambang usai menghadiri preview Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2013 di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Menurutnya, perawatan kesehatan yang dijalani Mulyadi berpengaruh terhadap daya pikirnya. Dia memperkirakan saat pernyataan itu keluar, kondisi Mulyadi sedang tidak stabil sehingga asal jawab saja.
"Kondisinya juga lagi tegang, bisa ngaruh juga. Yang bersangkutan pasti bilangnya ya begitu nggak akan melakukan hal tersebut. Jadi sebenernya nggak ada masalah," terangnya.
Bambang juga membantah jika Mulyadi masih berkoar-koar di media soal rencana gugatan lelang jabatan ke MK. Sebab, kemarin dia telah memanggil Mulyadi dan dalam pengakuan tersebut tidak ada rencana untuk menggugat.
"Karena memang hanya ada orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan dia saja, dia sendiri yang menyampaikan," ucapnya.
Sementara, mengenai adanya dukungan dari warga Warakas kepada Mulyadi, Bambang mengaku hal tersebut hanya pemanfaatan situasi oleh kepentingan menjelang Pemilu 2014.
"Makanya kita nggak perlu harus diperdebatkan karena yang bersangkutan sudah bilang nggak niat seperti itu. Karena kalau ditumpang-tumpanginkan jadi lupa semua," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Tahun depan, Jokowi bikin parkir di bawah Monas

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Salah satu hal yang dikeluhkan Budi adalah banyaknya parkir liar.
"Karena permintaan masyarakat akan pendidikan di Lemhanas. Karena banyaknya peserta pasti akan mengganggu lahan parkir. Yang mengganggu Pak Jokowi. Kami menyampaikan keluhan. Karena kami akan membuka pendidikan di Lemhanas lebih terbuka lagi kalau dulu militeri, sekarang lebih banyak lagi," kata Budi di Balai Kota, Kamis (2/5).
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi telah mempersiapkan konsep parkir yang tertata apik. Menurutnya, pihaknya akan membangun parkir bawah tanah di kawasan Monas.
"Tahun depan kami akan mulai bangun parkir dalam tanah, di depan kita, di IRTI Monas. Jadi nanti semuanya akan di dalam, enggak ada yang di atas tanah," jelas Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu menjelaskan, realisasi pembangunan parkir bawah itu akan dimulai pada 2014 mendatang. Sedangkan yang membangun adalah pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dana APBD.
"Oleh Pemprov DKI. Lewat dinas PU mungkin. Jadi tahun ini baru perencanaan, DED (Design Engineering Detail) jadi tahun depan pelaksanaannya," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Curhat Soal Parkir Liar

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Parkir liar yang kian meraja menjadi topik hangat yang dibahas dua tokoh ini.
Budi yang mengenakan baju dinas warna coklat ini melakukan pertemuan hingga sekitar pukul 11.35 WIB di kantor Jokowi, Gedung Balaikota, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2013)
Dalam pertemuan itu, Budi menyampaikan rencana pendidikan di Lemhannas. Menurut dia, pertemuan tadi membahas parkir liar yang menghiasi sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Kami menyampaikan juga karena kan permintaan masyarakat juga akan pendidikan di Lemhannas. Karena banyaknya peserta itu pasti akan mengganggu lahan parkir. Yang mengganggu Pak Jokowi," kata Budi
"Jadi kami menyampaikan keluhan. Karena kami akan membuka pendidikan di Lemhannas. Secara fisik akan mengganggu Pak Jokowi dan Pak Jokowi memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami," lanjut dia.

Sumber :
news.detik.com

Warga Warakas: Makanya Jokowi "Blusukan" ke Sini, Dong...

Warga Warakas meminta Joko Widodo melihat daerah mereka dan melihat hasil kerja Mulyadi sebagai lurah. Menurut mereka, setelah jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi belum pernah blusukan ke sana.
Teli, Ketua RT 03/09 Warakas, mengatakan kalau Jokowi sudah pernah blusukan ke Warakas saat ia masih bertarung dengan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012. Menurutnya, Warakas merupakan salah satu lumbung suara pemenangan Jokowi-Basuki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
"Ya, kalau saya penginnya Pak Jokowi blusukan ke sini dong untuk memberikan ketenangan ke kita. Sekalian Pak Jokowi bisa lihat kinerja Pak Lurah dan lihat bagaimana warga mencintai lurahnya," kata Teli saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/5/2013).
Saat warga sedang menggalang dukungan melalui tanda tangan di atas spanduk yang dibentangkan di tembok samping kantor Kelurahan Warakas, riuh warga yang menyorakkan dukungan mereka untuk Mulyadi. Warga bersorak yel-yel seperti "Hidup Mulyadi!", "Mulyadi Yes, Jokowi No", dan sebagainya.
Selain membentangkan spanduk dukungan sepanjang 10 meter dan lebar 0,5 meter di samping kantor Kelurahan Warakas, warga juga berencana untuk mengumpulkan tanda tangan bersama stempel itu kepada Gubernur Jokowi. Mereka juga berencana membawa piala dan penghargaan yang telah diraih warga selama kepemimpinan Mulyadi. Piala dan penghargaan itu akan ditunjukkan kepada Jokowi sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Mulyadi.
Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat, Tasimun (65). Tasimun menganggap Mulyadi memiliki program-program peduli lingkungan yang diterapkan untuk warganya. Program itu pula yang membawa Warakas menjuarai berbagai perlombaan antarwilayah.
Penghargaan yang baru mereka terima adalah Juara II Kampung Bersih dan Sehat atas perlombaan yang diselenggarakan Pemprov DKI bersama Bank Mandiri. "Ada program Pak Lurah untuk potisasi lingkungan. Kalau anda keliling semua rumah warga, pasti ada pot yang berisi tanaman," ujar Tasimun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com